BIODATA - Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan...
Transcript of BIODATA - Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan...
1
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BIODATA
1. Nama : Drs. Indra Baskoro, M.Si
2. Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 25 September 1960
3. Nip : 19600925 198503 1 001
4. Pangkat/golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
5. Jabatan : Sekretaris Ditjen Kesbangpol selaku Plt. Dirjen Kesbangpol
Kemendagri
6. Agama : Islam
7. RIWAYAT JABATAN
a) Plt. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri;
b) Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri;
c) Direktur Pendapatan Daerah & Investasi pada Ditjen Keuda;
d) Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan pada Ditjen Keuda;
e) Direktur Administrasi Pendapatan & Investasi Daerah pada Ditjen Bina Administrasi
Keuda;
f) Asisten Deputi, Menteri Negara Kawasan Timur Indonesia (KTI).
8. RIWAYAT PENDIDKAN
a) Pendidikan Umum
Magister / Master (S2) Ilmu Administrasi Negara
Sarjana (S1) Keuangan Negara
b) Diklat Penjenjangan/Struktural
PPRA LEMHANNAS XLVII Tahun 2012
Diklatpim Tk. II Angkatan XXII Tahun 2008
2
NEGARA INDONESIA NEGARA
KEPULAUAN membentang dari Sabang
(Aceh, Pulau Sumatera)
sampai Merauke (Papua),
terdiri lebih dari 17.000
pulau.
Letak geografisnya di antara
dua benua (Asia dan
Australia) dan dua Samudera
(Hindia/Indonesia dan
Pasifik). Negeri yang dilalui
garis Kathulistiwa
berpenduduk sekitar 230 juta
jiwa lebih. Indonesia
merupakan Negara yang
Multi Kultural dan Multi
religius.
Keanekaragaman
PENDAHULUAN
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN
Keanekaragaman Suku, Agama, Budaya, Ras
Ketahanan Nasional yang
Tangguh
Dikelola dengan baik Tidak dikelola
Sumber Konflik
3
KONDISI EKSISTING SAAT INI
Antara lain:
Masih lemahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan
Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara yang berimplikasi pada
merosotnya nilai-nilai karakter kebangsaan;
Melebarnya kesenjangan sosial ekonomi;
Ketimpangan antarwilayah, dan perebutan sumber daya alam,
Menguatnya sentimen primordial (adat, kesukuan, kedaerahan)
Berkembangnya politik identitas;
Masih lemahnya penghayatan, pengamalan, dan pemahaman
ajaran agama;
Munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan
moralitas dan etika;
Kurangnya keteladanan dalam berprilaku;
Belum optimalnya penegakan hukum;
Keterbatasan kemampuan budaya lokal merespon pengaruh
negatif budaya luar.
PERBANDINGAN PERISTIWA KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN PENGELOMPOKAN ISU/POLA KONFLIK DI TAHUN 2013, 2014, DAN 2015 (s.d APRIL)
Berdasarkan pengelompokan isu/pola konflik sosial di tahun 2013, 2014 dan 2015 (medio kuartal Januari s/d April) diantaranya sbb: Tahun 2013 total telah terjadi 92 peristiwa konflik, diantaranya bentrok antar warga berjumlah 37 kasus, isu keamanan 16 kasus, isu SARA 9 kasus, konflik kesenjangan sosial 2 kasus, konflik pada institusi pendidikan 2 kasus, konflik ORMAS 6 kasus, sengketa lahan 11 kasus, serta ekses politik 9 kasus. Sedangkan di tahun 2014 total jumlah konflik 83 kasus dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 40 kasus, isu keamanan 20 kasus, isu SARA 1 kasus, kesenjangan sosial nol (tidak ada), konflik pada institusi pendidikan 1 kasus, konflik ORMAS 3 kasus, sengketa lahan 14 kasus, ekses konflik politik 4 kasus. Terakhir ditahun 2015 (Medio Kuartal/ Jan s/d April) total jumlah konflik yang terjadi 26 kasus, dengan rincian bentrok antar warga berjumlah 8 kasus, isu keamanan 9 kasus, isu SARA, kesenjangan sosial dan konflik pada institusi pendidikan nol (tidak ada), konflik ORMAS 1 kasus, sengketa lahan 6 kasus, dan terakhir konflik karena ekses politik berjumlah 2 kasus.
4
TUGAS PEMDA TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN TIBUM DAN TRAMMAS
PASAL 65 AYAT (1) HURUF b, DAN PASAL 67 HURUF a MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MEMPUNYAI TUGAS DAN KEWAJIBAN SALAH SATUNYA MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT ATAU MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
PASAL 225 AYAT (1) HURUF c, BAHWA CAMAT MEMPUNYAI TUGAS SALAH SATUNYA MENGOORDINASIKAN UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
PEMELIHARAAN TIBUM DAN TRAMMAS (UU NO. 23/2014 TTG PEMDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 9/2015)
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (UU NO. 23/2014 TTG PEMDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 9/2015)
PASAL 25 (1) URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
a. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN
PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;
b. PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA; c. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTARSUKU DAN INTRASUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA
MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL;
d. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. e. KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ANTARINSTANSI PEMERINTAHAN YANG ADA DI WILAYAH DAERAH PROVINSI DAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, PEMERATAAN, KEADILAN, KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN, POTENSI SERTA KEANEKARAGAMAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
f. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA; DAN g. PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK
DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL.
UNTUK MENUNJANG KELANCARAN PELAKSANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
FORKOPIMDA PROVINSI
FORKOPIMDA KAB/KOTA
FORKOPIM DI KECAMATAN
PASAL 26
5
UU NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KEBIJAKAN
YANG
DILAKUKAN
PP 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PERMENDAGRI 42 TAHUN 2015
TENTANG PELAKS KOORDINASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
KEBIJAKAN PEMERINTAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
INSTRUKSI PRESIDEN NO . 2 THN 2013
INSTRUKSI PRESIDEN NO . 1 THN 2014
Berakhir Pada Tahun 2014
Pengganti
INPRES NO . 1 THN 2014
Pedoman Penanganan
Konflik Sosial Tahun 2015.. Dst.
(Pusat, Provinsi dan Kab/Kota)
RUANG LINGKUP PENANGANAN
KONFLIK
PENCEGAHAN KONFLIK
PENGHENTIAN KONFLIK
PEMULIHAN PASCA KONFLIK
Konflik Bersumber Dari :
Permasalahan yang berkaitan dengan Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya;
Perseteruan antar umat Beragama dan/atau inter umat Beragama, antar suku,
dan antar etnis;
Sengketa Batas Wilayah Desa, Kabupaten/Kota, Dan/Atau Provinsi;
Sengketa Sumber Daya Alam Antar Masyarakat Dan/Atau Antarmasyarakat
Dengan Pelaku Usaha; Atau
Distribusi Sumber Daya Alam Yang Tidak Seimbang Dalam Masyarakat.
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012, PP NOMOR 2 TAHUN 2015 DAN PERMENDAGRI NOMOR 42 TAHUN 2015
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
6
PERMENDAGRI TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PSL 97 PP NO 2/2015 TTG PERATURAN
PELAKS UU NO 7/2012 TTG PKS
PERMENDAGRI NO.
42/2015 TTG PELAKS
KOORDINASI PKS
TINGKATKAN EFEKTIFITAS,
KETERPADUAN, DAN SINERGI
DLM PENCEGAHAN,
PENGHENTIAN DAN PEMULIHAN
PASCAKONFLIK MELALUI SISTEM
KOORDINASI YANG TERPADU DI
TINGKAT NASIONAL, PROVINSI,
KAB/KOTA
KOORDINASI PENCEGAHAN
KONFLIK
KOORDINASI PENGHENTIAN
KONFLIK
KOORDINASI PEMULIHAN
PASCAKONFLIK
UU NO 7/2012 TTG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
RUANG LINGKUP
TDK TERMASUK PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DAN PENANGANAN STATUS KEADAAN NASIONAL
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
KEWENANGAN
MENTERI
GUB
BUP/
WALKOT
NASIONAL
PROV
KAB/
KOTA
PELAKS PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN
KONFLIK DAN PEMULIHAN PASCA KONFLIK
TINGKAT NASIONAL
TINGKAT PROV
TINGKAT KAB/KOTA
TERKOORDINASI
SINKRONISASI
HARMONISASI
INTEGRASI KEBIJAKAN
RENCANA AKSI TERPADU
TINGKAT
NASIONAL
TINGKAT
PROV
TINGKAT
KAB/KOTA
PASAL 3 1. Menteri berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik secara nasional.
2. Gubernur berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala Provinsi.
3. Bupati/Walikota berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala Kabupaten/Kota.
PASAL 10 1. Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
2. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas;
1.Tim terpadu tingkat nasional; 2.Tim terpadu tingkat provinsi;dan 3.Tim terpadu tingkat kabupaten/kota.
OPERASIONALISASI PERMENDAGRI NO 42 TAHUN 2015
TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGAN KONFLIK SOSIAL
7
ANGGOTA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PERMENDAGRI NO 42 TAHUN 2015
TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
TINGKAT NASIONAL
A. MENYUSUN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT NAS/PROV/KAB/KOTA B. MENGKOORDINASIKAN, MENGARAHKAN, MENGENDALIKAN, DAN MENGAWASI PENANGANAN
KONFLIK SCR NASIONAL, SKALA PROV, DAN SKALA KAB/KOTA
C. MEMBERIKAN INFO KEPADA PUBLIK TTG TERJADINYA KONFLIK DAN UPAYA
PENANGANANNYA
D. MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN MELALUI SISTEM PERINGATAN DINI;
E. MERESPON DGN CEPAT DAN MENYELESAIKAN SECARA DAMAI SEMUA PERMASALAHAN DI
DLM MASY YG BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK;
F. MEMBANTU UPAYA PENANGANAN PENGUNGSI DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK YG MELIPUTI,
REKONSILIASI, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI.
TINGKAT PROV TINGKAT KAB/KOTA
PENGARAH : 1. MENKO POLHUKAM
2. MENKO PMK
3. MENKO PEREKONOMIAN
4. MENKO KEMARITIMAN
KETUA : MENTERI DALAM NEGERI
WAKIL KETUA I : KAPOLRI
WAKIL KETUA II : PANGLIMA TNI
WAKIL KETUA III : JAKSA AGUNG
WAKIL KETUA IV : MENTERI SOSIAL
WAKIL KETUA V : MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
WAKIL KETUA VI : MENTERI KESEHATAN
WAKIL KETUA VII : MENTERI KEUANGAN
WAKIL KETUA VIII : MENTERI PPN/BAPPENAS
WAKIL KETUA IX : KEPALA BIN
SEKRETARIS : DIRJEN POLITIK DAN
PEMERINTAHAN UMUM
WKL SEKRE I : KABAHARKAM POLRI
WAKIL SEKRE II : KASUM TNI
WAKIL SEKRE III : JAM INTEL KEJAKSAAN RI
WAKIL SEKRE IV : DIRJEN PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL,KEMSOS
WAKIL SEKRE V : DIRJEN PD KEMENDIKBUD
WAKIL SEKRE VI : DIRJEN PD KEMENKES
WAKIL SEKRE VII : DEPUTI BAPPENAS
WAKIL SEKRE VIII : DEPUTI II BIN
ANGGOTA : UNSUR PEJABAT K/L
TERKAIT SESUAI
KEBUTUHAN.
KETUA ; GUBERNUR
WAKIL KETUA I : SEKDA PROVINSI
WAKIL KETUA II : KAPOLDA
WAKIL KETUA III : PANGDAM/DANREM/KEPALA
SATUAN TNI WIL SETEMPAT.
WAKIL KETUA IV : KAJATI
WAKIL KETUA V : KABINDA
SEKRETARIS : KABAN KESBANGPOL PROV
WKL SEKRE I : KA BIRO OPS POLDA
WKL SEKRE II : ASOPS KODAM/KASREM
WAKIL SEKRE III : ASINTEL KEJATI
ANGGOTA : PEJABAT SKPD PROV
DAN/ATAU INSTANSI
VERTIKAL LAIN SESUAI
KEBUTUHAN
KETUA : BUP/WALKOT
WAKIL KETUA I : SEKDA KAB/KOTA
WAKIL KETUA II : KAPOLRES/TA/BES
WAKIL KETUA III : DANDIM/KEPALA SATUAN TNI
WIL SETEMPAT
WAKIL KETUA IV : KAJARI
SEKRETARIS : KABAN KESBANGPOL
KAB/KOTA
WKL SEKRE I : KABAG OPS
POLRES/TA/TABES
WKL SEKRE II : KASI OPS KODIM
WKL SEKRE III : KASI INTEL KEJARI
ANGGOTA : PEJABAT SKPD KAB/KOTA
DAN/ATAU INSTANSI
VERTIKAL TERKAIT SESUAI
KEBUTUHAN
SEKRETARIAT
TIM TERPADU
SEKRETARIAT
TIM TERPADU SEKRETARIAT
TIM TERPADU
TUGAS
RENCANA AKSI TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DILAKUKAN SETIAP TAHUN
KEGIATAN
PENCEGAHAN KONFLIK
PENGHENTIAN KONFLIK
PEMULIHAN PASCA
KONFLIK
RENCANA AKSI PENANGGUNG
JAWAB
INSTANSI
TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
(B04, B08, B12)
CAPAIAN (%) KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
A. PENCEGAHAN KONFLIK
B. PENGHENTIAN KONFLIK
C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK
D. RENCANA AKSI LAINNYA
FORMAT RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8
BENTUK KEGIATAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KONFLIK
PASAL 3, PP NO.2/2015 TTG PERATURAN PELAKS UU 7/2012
PENGUATAN KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA
PENINGKATAN FORUM
KERUKUNAN MASY
PENINGKATAN KESADARAN
HUKUM
PENDDKAN BELA NEGARA DAN WASBANG
SOSIALIASI PERUUAN
DIKLAT PERDAMAIAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGA
RAAN
PENDIDIKAN BUDI PEKERTI
PENELITIAN DAN PEMETAAN WIL
POTENSI KONFLIK
PENGAUATAN KELEMBAGAAN
DLM RGK SISTEM PERINGATAN
DINI
PEMBINAAN KEWILAYAHAN
PENDIDIKAN AGAMA DAN PENANAMAN
NILAI2 INTEGRASI KEBANGSAAN
PENGUATAN/ PENGEMBANGAN
KAPASITAS
PENGENTASAN KEMISKINAN
DESA BERKETAHANAN
SOSIAL
PENGUATAN AKSES
KEARIFAN LOKAL
PENGUATAN KESERASIAN
SOSIAL
BENTUK KEGIATAN LAIN
SESUAI DGN KETENTUAN
PERUUAN
PELAPORAN PELAKS GIAT
RENCANA AKSI TERPADU
MENTERI
GUBERNUR
BUP/WALKOT
PRESIDEN
MENTERI
MENTERI
MELALUI GUB
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
MONITORING DAN EVALUASI PELAKS GIAT
RENCANA AKSI TERPADU
MENTERI
GUBERNUR
NASIONAL
KAB/KOTA
HASIL EVALUASI DIJADIKAN BAHAN MASUKAN
PENYUSUNAN RA TERPADU BERIKUTNYA
PELAPORAN , MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA AKSI TERPADU
UTK MENGEFEKTIFKAN
PELAKS LAPOR DAN MONEV
GIAT RENCANA AKSI
TERPADU MENTERI SISTEM INFORMASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
GUBERNUR
BUP/WALKOT
MEMBENTUK
DIKOORDINASIKAN DAN DIINTEGRASIKAN
MENYAMPAIKAN SELURUH KEGIATAN RENCANA
AKSI TERPADU DI DAERAH
9
TIMDU DPT MELIBATKAN
PERAN SERTA MASY
PERAN SERTA MASYARAKAT
MASYARAKAT
SEKRETARIS TIMDU
PKS
KPRMPKS
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KADER ATAU BENTUK
PENINGKATAN KOMPETENSI
LAINNYA
MEMBANTU TIMDU
PELAKS TUGAS
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL TINGKAT NAS,
PROV, DAN KAB/KOTA.
DIKOORDINASIKAN
INDIVIDU POK MASY ORGANISASI/LEMBAGA
KEMASYARAKATAN BADAN USAHA
TOGA
TODAT
TOMAS
KADER PELOPOR
REVOLUSI MENTAL
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
(KPRMPKS)
PRANATA ADAT
PRANATA SOSIAL
ORMAS
POKMASY TERKAIT PKS
FORUM LMBGA KEMASY TERKAIT
PKS
BDN HUKUM
TIDAK BDAN
HUKUM
NASIONAL
PROV
KAB/KOTA
KEC, DESA DAN KEL
MENINGKATKAN
KOMPETENSI
MENTERI, GUB,
BUP/WALKOT
SESUAI
TGKATANNYA
DLM HAL TELAH DITETAPKAN SKK,
PENDAYAGUNAAN ATAU PELIBATAN
PERAN SERTA MASY HARUS
MENDAPATKAN PERSETUJUAN/
PERTIMBANGAN KETUA TIMDU PKS
SESUAI TINGKATANNYA.
TUGAS :
DIKOORDINASIKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENINGKATKAN PERAN SERTA
MASYARAKAT
FASILITASI
KEBIJAKAN PENGUATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN
PENINGKATAN
KUALITAS SDM
NASIONAL
PROV
KAB/KOTA
DIBENTUK
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENDANAAN
PENDANAAN UTK PELAKS KOORDINASI PKS DI BEBANKAN
APBN APBD PROV/KAB/KOTA
PEMBINAAN PENGAWASAN
A. PEMBERIAN BIMBINGAN, SUPERVISI DAN
KONSULTASI PELAKS PKS;
B. DIKLAT BAGI APARAT DAN MASY TERKAIT PKS;
C. PERENCANAAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKS PKS; DAN
D. PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI
DAN/ATAU INOVASI DLM PKS.
MENTERI THDP PELAKS KOORDINASI PKS SECARA NASIONAL
GUB THDP PELAKS KOORDINASI PKS TGKT PROV
BUP/WALKOT THDP PELAKS KOORDINASI PKS TGKT KAB/KOTA
A. PENGAWASAN PELAKS TUGAS TIMDU;
B. PENGENDALIAN KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA
TIMDU DGN RENCANA AKSI TERPADU.
PEMBIAYAAN PELAKS GIAT
RENCANA AKSI TERPADU
YG MERUPAKAN TUGAS, FUNGSI
DAN WEWENANG INSTANSI
VERTIKAL PADA TINGKAT
PROV/KAB/KOTA
DIBEBANKAN
PD MASING2
INSTANSI
VERTIKAL
SUMBER LAINNYA YG
SAH DAN TDK
MENGIKAT
10
19
Cita2 &Tujuan
Nasional
Tercapai
(Alinea Ke
Empat
Pembukaan
UUD 1945
KETERTIBAN DAN
KETENTRAMAN
MASYARAKAT
KONDUSIF
Satu
Kesatuan
Sikap/
langkah
dan cara
pandang
Strategi
Geopolitik
7
Global
Regional
Peluang Ancaman
Suprastruktur
Pol,
Infrastruktur
Pol,
Substruktur
Pol. (Incl.
Ormas)
TANNAS
TANGGUH
GOTONG
ROYONG/
SINERGITAS /
PAGUYUBAN
1. Menghadirkan kembali Negara
untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga Negara.
2. Membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam
kerangka Negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara
dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum
yang bebas korupsi, bermartabat
dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat
Indonesia
6. Meningkatkan produktifitas rakyat
dan daya saing di pasar
internasional
7. Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi
domestik
8. Melakukan reformasi karakter
bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan
memperkuat restorasi sosial
Indonesia
9 Program Strategis
(NAWACITA)
KONSEPSI GEOPOLITIK GUNA PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL DAN KETAHANAN NASIONAL
1. Dimensi pembangunan manusia
dan masyarakat;
• Pembangunan Pendidikan
(KIP)
• Pembangunan Kesehatan (KIS)
• Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat (KKS)
• Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
• Pembangunan Mental Karakter
bangsa
2. Dimensi pembangunan sektor
unggulan dengan prioritas:
• Kedaulatan pangan.
• Kedaulatan energi dan
ketenagalistrikan.
• Kemaritiman dan kelautan.
• Pariwisata dan industri.
3. Dimensi pemerataan dan
kewilayahan prioritas
pembangunan di:
• Wilayah desa,
• Wilayah perbatasan
• Luar Jawa;
• Kawasan Timur.
Peng
ungkit
-UU
-PP
-Perpres
-Perda
-Perkada
3 Dimensi Pembangunan Nasional
REKOMENDASI
o PERLU ADANYA SINERGITAS DALAM PENCAPAIAN AGENDA PEMBANGUNAN
NASIONAL/DAERAH BAIK DI LEVEL SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR
POL, DAN SUBSTRUKTUR POL. YANG BERKORELASI LANGSUNG PADA
KONDUSIFITAS KETERTIBAN MASYARAKAT.
o PERLUNYA MELESTARIKAN PENERAPAN POLA PIKIR, POLA SIKAP, POLA
TINDAK BERLANDASKAN EMPAT KONSENSUS DASAR KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA (PANCASILA, UUD 1945, NKRI, BHINEKA
TUNGGAL IKA) DAN MENGAPLIKASIKAN FILOSOFI KEPEMIMPINAN ING
NGARSO SUNG TULODO (TELADAN), ING MADYO MANGUN KARSO (PEKERJA
KERAS/ULET), DAN TUT WURI HANDAYANI (MENDORONG SEMANGAT
MENGABDI) DI LEVEL SUPRASTRUKTUR POL (DPR/DPRD), INFRASTRUKTUR
POL (PEMERINTAH/PEMDA), DAN SUBSTRUKTUR POL. (MIS: TOGA, TODA,
TOMAS, MUI, Muhammadiyah, NU, FKUB, FPK, FKDM, PPWK , KELOMPOK
NELAYAN, PETANI, KADIN, HIPMI ,dll).
o DALAM MENDUKUNG PROGRAM STRATEGIS NASIONAL, KEPADA TIMDU PKS
TINGKAT PROV/KAB/KOTA UTK TERUS LAKSANAKAN RENCANA AKSI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN LAPORKAN PELAKS RENCANA TSB SCR
PERIODIK KEPADA MENDAGRI MELALUI SISTEM INFORMASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL.