BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT · 2020. 2. 24. · dan kualitas pengelolaan SJSN...
Transcript of BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT · 2020. 2. 24. · dan kualitas pengelolaan SJSN...
i Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
LAPORAN KINERJA
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2019
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara disusun untuk memenuhi
Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN/RB no 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan
program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan
analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provonsi Kalimantan Utara
serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2019.
Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
Tanjung Selor, Februari 2020
Kepala Dinas
Usman, SKM, M.Kes
NIP 196808171993121004
iii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja
tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang : pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi,
penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator
kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang
direncanakan.
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mempunya 18 Indikator Kegiatan di Perjanjian
Kinerja 2019 yaitu:
1. Persentase Anak Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Provinsi Kalimantan dapat dilihat dari tahun 2018-2019 terdapat penurunan cakupan
dari 84.4% menjadi 76%. Persentase cakupan ini tidak mencapai target nasional yakni
93% dan target indikator perjanjian kinerja sebesar 90%
2. Persentase respon terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial KLB
yang muncul dalam SKDR
Secara kumulatif terjadi peningkatan respon alert < 24 jam dari 92,64 % pada tahun
2018 menjadi 96 % pada tahun 2019 dengan Target nasional respon alert <24 jam
yaitu >80%
3. Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit
infeksi emerging
Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Tim Gerak Cepat (TGC) aktif yang telah
terintegrasi adalah sebanyak 4 (Empat) Kabupaten/Kota yakni Bulungan, Nunukan,
Tarakan dan Malinau, sedangkan 1 (Satu) Kabupaten yakni Tana Tidung belum
membuat Tim Gerak Cepat (TGC) dikarenakan SK Tim TGC belum ditandatangani oleh
Bupati.
4. Persentase Kasus malaria positif yang diobati sesuai standard
Untuk tahun 2019 terjadi penurunan kasus positif malaria di Provinsi Kalimantan Utara
dan meningkatnya pengobatan penderita malaria yang diobati sesuai dengan standart
terdapat 29 kasus positif dan pengobatan sesuai standart 29 kasus ( 100% ).
5. Jumlah kab/kota endemis filariasis yang melakukan POPM
Terdapat 3 Kabupaten Kota yang melakukan POPM Filariasis yaitu Kabupaten Malinau,
Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan sehingga target tercapai yaitu 3
kabupaten Kota
6. Jumlah Kab/Kota Intervensi Stunting Yang Melakukan POPM Kecacingan dengan
Cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat
Terdapat 2 Kabupaten Kota Intervensi Stunting yaitu Kota Tarakan dan Kabupaten
Nunukan
7. Persentase Cakupan Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat
Jumlah Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat sebanyak 39 Kasus di Kabupaten
Nunukan dengan persentase tanpa cacat sebesar 91.67%
8. Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar.
9. Persentase kasus HIV yang diobati
10. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok
beresiko
11. Persentase kabupaten kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar
pneumonia
12. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) minimal 50% sekolah
13. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengendalian PTM terpadu
14. Pesersentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu) PTM)
15. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dii kanker payudara dan
leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
16. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
17. Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian
18. Persentase LayananDukungan Manajemen dan Pelaporan Satker Dekonsentrasi
Secara garis besar Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara telah
berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian
kinerja tahun 2019 dengan capaian rata-rata sasaran strategis sebesar 90 persen,
meskipun di satu sisi ada yang melebihi target dan ada yang tidak mencapai target yang
direncanakan.
Walau pencapaian Penetapan Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara sudah dianggap cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih
dirasakan ada beberapa hal belum sesuai dengan harapan. Perencanaan yang kurang
matang dalam mengimplementasikan rencana kerja merupakan salah satu permasalahan
yang mengakibatkan salah satu target penetapan kinerja tidak tercapai.
Pencapaian sasaran strategis Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Utara harus ditingkatkan untuk tahun anggaran selanjutnya, sehingga beberapa perbaikan
dan tindak lanjut mutlak diperlukan. Keberhasilan pencapaian target sendiri disamping
ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti
kerjasama dengan unit-unit lain di lingkungan DInas Keseshatan Provinsi sera institusi
terkait lainnya. Semoga ke depannya, kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara yang sudah relatif baik ini dapat terus dipertahankan dan dapat
memberikan dampak yang signifikan dalam rangka menurunnya angka kesakitan dan
angka kematian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kesehatan jiwa.
v Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ iii DAFTAR ISI .................................................................................................................. v DAFTAR TABEL .......................................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... vii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. viii
BAB 1 PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1 1.2 Visi dan Misi ..................................................................................................... 2 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................. 4 1.4 Sumber Daya Manusia ................................................................................... 10 1.5 Sistematika Penulisan .................................................................................... 10
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA ................................... Error! Bookmark not defined. 2.1 Perencanaan Kinerja ......................................... Error! Bookmark not defined. 2.2 Perjanjian Kinerja .............................................. Error! Bookmark not defined.
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................. 3 3.1 Capaian kinerja................................................................................................. 3 3.2 Realisasi Anggaran ........................................................................................ 37
BAB 4 PENUTUP .............................................................. Error! Bookmark not defined. 4.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 39 4.2 Tindak Lanjut .................................................................................................. 40
DAFTAR TABEL
No table of figures entries found.
vii Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
DAFTAR GAMBAR
No table of figures entries found.
DAFTAR LAMPIRAN
…...
ix Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
1 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat
dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui
upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan
finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai dalam
Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019
(RPJMN 2015-2019) adalah: 1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2)
meningkatnya pengendalian penyakit; 3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4)
meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat
dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga
kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS.
RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun
2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri
Kesehatan nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit (P2P) telah menyusun Rencana Aksi Program P2P tahun 2015 – 2019 yang
merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P termasuk
langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang. Dalam
perkembangannya Renstra yang telah disusun memerlukan penyesuaian terkait dengan
GERMAS, PIS PK dan SPM sehingga pada tahun 2019 dilakukan revisi Renstra
Kementerian Kesehatan dengan nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Sesuai amanat
Menteri Kesehatan, dengan diterbitkannya Renstra Revisi, maka unit utama harus
menjabarkan dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal P2P. Pada revisi RAP
Ditjen P2P Tahun 2019 terjadi perubahan indikator dan telah dituangkan dalam
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Pada tahun 2019 wilayah Kalimantan Utara memiliki isu-isu kasus penyakit tidak
menular yang meningkat setiap tahunnya pada masyarakat pada golongan usia 20 (Dua
Puluh) tahun ke atas diakibatkan oleh pola dan gaya hidup masa kini, sedangkan
2
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
penyakit menular yang masih tetap ada setiap bulannya dan tak terhindarkan akibat
kondisi lingkungan seperti tuberculosis, DBD, serta penyakit-penyakit yang dapat dicegah
oleh imunisasi seperti munculnya kasus difteri pertama di Kota Tarakan dengan status
pasien tidak pernah mendapatkan imunisasi karena berada di lingkungan kontra vaksin.
Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara atas
pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2018. Disamping itu, laporan kinerja ini
merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan
evaluasi guna peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan.
1.2 Visi dan Misi
Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 mengikuti Visi dan Misi
Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini
dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
3
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang
ingin diwujudkan yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya
seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1)
meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap
(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di
bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua
kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja,
kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.
Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome)
dalam peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang akan dicapai
yakni sebagai berikut:
1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP
2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran
hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian
Kesehatan yakni menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara
berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina kesehatan,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan
pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.
Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yaitu
“Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau,
berkeadilan dan merata”.
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan
Bidang P2P seta Seksi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan
Utara, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:
1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan
asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
3. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana
strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis upaya kesehatan;
5
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
sumber daya manusia kesehatan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas
1. Mengarahkan/menyiapkan bahan perumusan bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pegendalian penyakit menular dan
pencegahan dan pegendalian penyakit tidak menular serta kesehatan
jiwa
2. menyusun rencana kegiatan Bidang sesuai dengan Renstra dan Renja
Dinas Kesehatan Kalimantan Utara.
3. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa.
4. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesesehatan Jiwa.
5. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa.
6. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan
Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa.
7. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dengan mengadakan
konsolidasi secara periodik dalam rangka penemuan masalah secara
dini dan pemecahan masalahnya.
8. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan selalu
menegakkan standarisasi pelaksanaan program dengan sistem
keterbukaan.
6
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
9. Mengevaluasi pelaksanaan program dengan membandingkan rencana
dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan/kendala yang dihadapi serta menyusun upaya-upaya
penyelesaian masalahnya.
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas dan fungsi :
1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan
bidang kesehatan surveilans dan imunisasi sebagai bahan
penyusunan Renstra SKPD.
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan
Surveilans dan Imunisasi berdasarkan Renstra SKPD.
3. Mengoordinasikan, Merumuskan pedoman pelaksanaan
kebijakan operasinal pengelolaan surveilans dan imunisasi
dikabupaten/kota wilyah Kalimantan Utara.
4. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan
dan penyusunan pedoman pelaksanaan surveilans dan
imunisasi .
5. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan
dan penyusunan rencana kegiatan surveilans dan imunisasi.
6. Melaksanakan bimbingan serta evaluasi surveilans dan
imunisasi.
7. Melaksanakan penanggulangan vektor dan binatang perantara
menular penyakit skala Provinsi.
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan
masalahnya.
9. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan
dengan melakukantelaahan yang mendalam serta berkonsultasi
dengan pihak terkait.
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
mempunyai tugas dan fungsi :
1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas,
permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan
Renstra SKPD.
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan
Renstra SKPD.
3. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan,
pengamatan masalah Pencegahan dan pengendalian
penyakit menular.
7
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
penyusunan perencanaan dan melaksanakan tindakan
preventif pengendalian penyakit menular.
5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta analisis data
pengendalian penyakit menular.
6. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian penyakit
menular dengan kunjungan ke lapangan serta pemetaan
potensi munculnya penyakit menular.
7. Melaksanakan penyelidikan kemungkinan terjadi bencana
dan upaya penanggulangannya termasuk faktor risikonya.
8. memfasilitasi kegiatan penanganan pengendalian penyakit
menular di Provinsi Kalimantan Utara.
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Pecegahan dan pengendalian penyakit menular.
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana
dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif
pemecahan masalahnya.
11. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan
kegiatan dengan melakukantelaahan yang mendalam serta
berkonsultasi dengan pihak terkait.
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas dan fungsi :
1. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas,
permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan
Renstra SKPD.
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan
Renstra SKPD.
3. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan,
pengamatan masalah pengendalian penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa.
4. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi)
penyusunan perencanaan dan melaksanakan tindakan
preventif pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
jiwa.
5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta analisis data
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
6. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa dengan kunjungan ke lapangan
serta pemetaan potensi munculnya penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa di Provinsi Kalimantan Utara
8
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
7. memfasilitasi kegiatan penanganan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa.
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa
9. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja
dan kapasitas.
9
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
GAMBAR.2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KALIMANTAN UTARA
(TIPE B)
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
Ka. Sub Bag Perencanaan
& Keuangan
Ka. Sub Bag Umum &
Kepegawaian
Kabid. Kesehatan Masyarakat Kabid. Pencegahan &
Pengendalian Penyakit
Kasi Kesehatan Keluarga &
Gizi
Kasi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan
Kasi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja & Olahraga
Kasi Surveilans & Imunisasi
Kasi Pencegahan & Pengendalian
Penyakit Menular
Kasi Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa
U P T D
Kabid. Pelayanan & Sumber Daya
Kesehatan
Kasi Pelayanan Kesehatan
Kasi Kefarmasian & Alat
Kesehatan
Kasi Sumber Daya Manusia
Kesehatan
10
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
1.4 Sumber Daya Manusia
Pada tahun 2019, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi
sebanyak 25 (Dua Puluh Lima ) orang yakni 9(Sembilan) orang berstatus Pegawai Negeri
Sipil dan 16 (Enam Belas) orang berstatus tenaga kontrak. Distribusi pegawai di seksi
surveilans dan imunisasi adalah 1 (Satu) orang Kepala Seksi dan 3 Staf pelaksana, seksi
pengendalian penyakit menular adalah 1 (Satu) Kepala Seksi dan 16 (Enam Belas) orang
staf pelaksana, seksi penyakit tidak menular dan keswa adalah 1 (Satu) orang Kepala Seksi
dan 3 (Tiga) orang staf pelaksana, serta staf peng
a. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan pendidikan
b. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan fungsional.
1.5 Sistematika Penulisan
1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang
sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan
Tahun 2019.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
a. Capaian Kinerja Organisasi
Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.
b. Realisasi Anggaran
Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja
4. Bab IV Penutup
Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.
11
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga dokumen
Perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan,
Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan perencanaan tahunan.
Perencanaan 5 tahunan Dinas Kesehatan Provinsi khususnya dana Dekonsentrasi berasal
dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, Rencana Aksi Kegiatan Direktorat pada Ditjen P2P dan Rencana
Kerja (Renja) Ditjen P2P. Sasaran dan indikator kinerja sasaran kemudian dituangkan
dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi.
Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015 - 2019
adalah sebagai berikut:
1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate, sebesar 90% pada
akhir tahun 2019.
2. Prevalensi HIV, sebesar <0,5% pada akhir tahun 2019.
3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebesar 300 Kabupaten/Kota pada
akhir tahun 2019.
4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 34 Provinsi pada akhir tahun 2019.
5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebesar 35 Kabupaten Kota pada akhir
tahun 2019.
6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
tertentu, sebesar 40% pada akhir tahun 2019.
7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, sebesar
100% pada akhir tahun 2019.
8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
minimal 50%, sebesar 50% pada akhir tahun 2019.
9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan
jiwa dan/atau Napza, sebesar 280 Kab/Kota pada akhir tahun 2019.
12
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator untuk Direktorat dan
Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai berikut
13
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Tabel 2.1.
Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi
Tahun 2019
Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAK Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi
1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate
1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
2. Prevalensi HIV 2. Persentase kasus HIV yang diobati 2. Persentase kasus HIV yang diobati
3. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta
3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
4. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per 1.000 penduduk
4. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar
5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi 1%
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM
6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
7. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan
7. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%
8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
7. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
9. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
8. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
9. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
14
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAK Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi
8. Persentase Kabupaten/ Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
12. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
11. Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
13. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
12. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
13. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza
15. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza
14. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza
16. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
15. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
16. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
- 18. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh nilai SAKIP dengan hasil minimal AA
17. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
1 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
2.2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan dan kesepakatan kinerja antara
Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen P2P pada akhir Tahun 2019. Perjanjian
Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan pada indikator yang tertuang dalam RAK
dan Renja serta telah mendapat persetujuan anggaran. Target-target kinerja sasaran kegiatan
yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019
adalah sebagai berikut:
Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2019
No Sasaran Indikator Kegiatan Target
1. Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
93%
2. Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
80%
3. Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging
5
4. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar
95%
Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM
3
Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stuntingyang melakukan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat
2
5. Menurunnya penyakit menular langsung Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
91%
Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
79%
Persentase kasus HIV yang diobati 55%
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko
80%
Persentase kabupaten kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana
60%
2
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
No Sasaran Indikator Kegiatan Target
standar pneumonia
6. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah
50%
Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengendalian PTM terpadu
50%
Pesersentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM)
50%
Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dii kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
50%
Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
30%
7. Meningkatnya kesehatan jiwa dan meningkatnya pencegahan penyalahgunaan Napza
Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian
1
8. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaPada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Persentase LayananDukungan Manajemen dan Pelaporan Satker Dekonsentrasi
100%
Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp 5.021.436.000 ( Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Empat
Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)
3 Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA
1.6 Capaian kinerja
Pada bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja per
setiap indikator:
1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
a. Definisi Operasional
Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap meliputi 1 dosis Hep B pd usia 0-7 hari,
1 dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis
campak selama kurun waktu 1 tahun.
b. Rumus/Cara perhitungan
Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di suatu wilayah
pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup
(surviving infant) di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama di kali 100%.
c. Capaian Indikator
Perbandingan persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11
bulan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara dapat dilihat dari tahun 2018-2019
terdapat penurunan cakupan dari 84.4% menjadi 76%. Persentase cakupan ini
tidak mencapai target nasional yakni 93% dan target indikator perjanjian kinerja
4
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
sebesar 90%.. Adapun Kota Tarakan adalah daerah dengan cakupan terendah
sedangkan Kab.Bulungan adalah kabupaten dengan cakupan tertinggi. Hal ini
disebabkan oleh berbagai factor utamanya pada factor isu halal haram dan
tingginya mobiltas penduduk yang bermigrasi namun ata bias berubah karena
masih dalam proses finalisasi di lapangan.
d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Upaya dalam meningkatkan cakupan imunisasi di seluruh wilayah Provinsi
Kalimantan Utara yaitu:
1. Pelatihan Dalam Rangka Pelaksanaan Imunisasi Rutin Tingkat Provinsi
2. Orientasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin di Kab/Kota dan Fasyankes Swasta
3. Pelaksanaan Surveilans KIPI di Kabupaten Kota
4. Supervisi Supportif Penyelenggaraan Imunisasi Dasar dan Lanjutan di
Kabupaten Malinau dan Nunukan
5. DQS Imunisasi
Dengan melibatkan seluruh lintas program dan lintas sektor terkait yakni Dinas
Pendidikan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, Kementerian Agama dan
lain-lain melalui kegiatan-kegiatan advokasi, koordinasi serta sosialisasi imunisasi
baik ke masyarakat maupun ke petugas terkait melalui media informasi maupun
pertemuan terbuka.
e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Terjadinya penurunan cakupan ini disebabkan oleh masih berkembangnya
isu-isu halal haram vaksin imunisasi di masyarakat terutama di daerah perkotaan
yang memiliki kemudahan dalam akses media, penolakan juga terjadi bukan hanya
isu tersebut namun juga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya
imunisasi baik rutin maupun lanjutan dan bahaya yang diakibatkan oleh penyakit-
penyakit akibat kurangnya kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat
dicegah melalui imunisasi.
Salah satu inovasi yang diterapkan Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten
Bulungan untuk meningkatkan cakupan imunisasi yakni dibuatnya Peraturan
Daerah oeh Bupati Bulungan terkait persyaratan memiliki seritifkat telah
mendapatkan imunisasi dasar lengkap jika mendaftar pada PAUD setempat
sehingga memaksa masyarakat membawa bayinya untuk imunisasi baik di
puskesmas maupun pelayanan swasta. Selain itu keberhasilan di Kabupaten Tana
Tidung mencapai kedua target diatas akibat mudahnya mencapai sasaran oeh
petgas puskesmas karena wilayah kerja dan jumlah sasarn yang kecil sehingga
5
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
mampu meningkatkan cakupan bahkan lebih dari 100% tambahan dari penduduk
yang bermigrasi ke wilayah tersebut.
f. Kendala/ Masalah yang dihadapi
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah kondisi geografis
sulit di beberapa Kabupaten, keterbatasan anggaran pada puskesmas dan dinas
kesehatan kabupaten/kota dalam pelaksanaan imunisasi, pergantian penanggung
jawab program imunisasi menyulitkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi
karena harus memulai dari awal pembelajaran.
g. Pemecahan Masalah
Perlu adanya aturan terikat se-Indonesia yang mewajibkan imunisasi bagi
masyarakat selain itu edaran terkait imunisasi untuk bisa diedarkan tidak hanya
pada internal instansi kesehatan namun ke media elektronik maupun media social
terkait kewajiban imunisasi.
h. Efisiensi penggunaan sumber daya
(1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
(2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal baik vaksin, logistic imunisasi
dan media KIE dalam bentuk leaflet, poster, standing banner dan lain-lain
2. Presentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar
biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
a. Definisi Operasional
Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini pada Sistem Kewaspadaan
Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
b. Rumus/Cara perhitungan
Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah
sinyal kewaspadaan dini yang muncul pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
(SKDR) Puskesmas di kab/kota tersebut di atas di kali 100%.
6
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
c. Capaian Indikator
Secara kumulatif terjadi peningkatan respon alert < 24 jam dari 92,64 % pada tahun
2018 menjadi 96 % pada tahun 2019 dengan Target nasional respon alert <24 jam
yaitu >80%
d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan
Respon (SKDR) ini adalah
1. Pelacakan Kasus PD3i
2. Orientasi Petugas Surveilans kab/kota dalam rangka kewsapadaan dini
penyakit berpotensi KLB
3. Pelatihan TGC
4. Verifikasi Sinyal Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB
Dengan melakukan monitoring setiap minggunya mengenai alert yang muncul
oleh Petugas Provinsi dan melakukan verifikasi kasus yang muncul melalui web
SKDR via komunikasi telepon ke petugas surveilans di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Keberhasilan pencapaian respon alert tersebut atas kerjasama petugas
surveilans baik di puskesmas, dinas kesehatan kabuapten/kota serta rumah sakit
Analisis Capain : secara kumulatif terjadi peningkatan respon alert < 24 jam dari 92 % pada tahun 2018 menjadi 96 % pada tahun 2019 Target nasional respon alert <24 jam yaitu >80%
7
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
rujukan, dikarenakan setiap ada kasus alert yang muncul akan direspon cepat
baik melalui penyelidikan epidemiologi langsung maupun tidak langsung disertai
dengan tatalaksana kasus sesuai standar operasional program (SOP) surveilans.
f. Kendala/masalah yang dihadapi
Tidak terintegrasinya dan terkoneksinya alert kasus pada rumah sakit setempat
dan lintas program internal terkait, sehingga kurang memudahkan tim surveilans
baik di puskesmas maupun dinas kesehatan kabupaten/kota dalam
menindaklanjut dan menangani kasus sesuai SOP masing-masing program atas
kasus yang muncul. Kondisi geografi, jaringan yang sulit, serta keterbatasan
anggaran di beberapa puskesmas di Kalimantan Utara yang menyulitkan
pelaporan cepat oleh puskesmas sulit sehingga tindak lanjut dan respon cepat
oleh petugas ke lapangan lambat.
g. Pemecahan Masalah
Dibutuhkan intensifikasi pertemuan integrasi surveilans dan program terkait yang
menjadi indikator dalam proram surveilans, serta penguatan laporan terintegrasi
antara puskesmas dan rumah sakit setempat.
h. Efisiensi penggunaan sumber daya
1) Sumber daya manusia yang digunakan adalah tenaga epidemiolog, dokter,
perawat, dan sanitarian yang memiliki kompetensi dan terlatih dalam
penyelidikan epidemiologi.
2) Sumber dana yang fleksibel dan berdasarkan kebutuhan di lapangan
3. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian
penyakit lnfeksi Emerging.
a. Definisi Operasional
Jumlah Kabupaten/Kota yang memilki minimal 2 TGC aktif dan melakukan
pengamatan mingguan. Kriteria tambahan antara lain, memiliki NSPK
penanggulangan PIE dan memiliki pembiayaan penanggulangan PIE.
b. Rumus/Cara perhitungan
Akumulasi Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan
dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging.
8
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
c. Capaian Indikator
Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memilik Tim Gerak Cepat (TGC) aktif yang
telah terintegrasi adalah sebanyak 4 (Empat) Kabupaten/Kota yakni Bulungan,
Nunukan, Tarakan dan Malinau, sedangkan 1 (Satu) Kabupaten yakni Tana Tidung
belum membuat Tim Gerak Cepat (TGC) terintegrasi hanya sebatas tanggung jawab
pengeloa surveilans
d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Upaya yang dilakukan untuk menggerakkan Kabupaten/Kota agar
melaksanakan kesiapsiagaan terhadap kasus penyakit infeksi emerging melalui
advokasi, koordinasi dan sosialisasi terkait kewaspadaan penyakit infeksi emerging
pada tingkat Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2019
e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Tidak bisa dilakukan analisa keberhasilan maupun kegagalan dikarenakan
kegiatan dilakukan hanya berupa sosialisasi tanpa ditindaklanjuti secara aktif oleh
Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah kerja dikarenakan belum terlatihnya petugas
dalam pelaksanaan kewapadaan menghadapi penyakit infeksi emerging di
Kabupaten/Kota
f. Kendala/masalah yang dihadapi
Kendala yang dihadapi dikarenakan efisiensi anggaran di Provinsi hingga
Kabupaten/Kota sehingga anggaran untuk program kewaspadaan terhadap
penyakit infeksi emerging ditekankan pada penyelidikan epidmiologi saja tanpa ada
tindak lanjut meluas melibatkan lintas program/lintas sector dan terdapat 1 (satu)
kabupaten yang belum memiliki Tim Gerak Cepat (TGC) aktif yang telah
terintegrasi karena
g. Pemecahan Masalah
Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit provinsi serta KKP Kelas II Tarakan
telah terlatih untuk menjadi fasilitator pelatihan TGC Dalam kewapadaan terhadap
penyakit infeksi emerging, sehingga pada anggaran tahun 2019 terdapat kegiatan
TOT TGC penyakit infeksi emerging.
9
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
h. Efisiensi penggunaan sumber daya
1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal seperti APD dan media KIE
dalam bentuk leaflet, poster, standing banner dan lain-lain
4. Indikator: Persentase Kasus Malaria Positif Yang Diobati Sesuai Standar
1) Definisi Operasional:
Jumlah Kasus malaria positif baikdengan pemeriksaan mikroskopis maupun RDT
yang mendapatkan pengobatansesuaistandar dalam kurun waktu satu tahun
2) Rumus/Cara perhitungan:
Jumlah kasus malaria Positif baik dengan pemeriksaan miskroskoips maupn RDT
yang mendapatkan pengobatan sesuai standar tata dibagi jumlah kasus malaria
positif yang ditemukan di kali 100 %
3) Capaian Indikator
10
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 terdapat 31 kasus positinf malaria yang
terlaporkan, dari 31 kasus tersebut penderita malaria yang diobati sesuai dengan
standart pengobatan 26 kasus (83,87%), Ditahun 2017 terjadi peningkatan kasus
malaria dimana terdapat 62 kasus positif yang terlaporkan dan 61 kasus (95,65%)
sudah diberikan pengobatan sesuai dengana standart atau pedoman pengobatan
malaria. Dan untuk tahun 2019 terjadi penurunan kasus positif malaria di Provinsi
Kalimantan Utara dan meningkatnya pengobatan penderita malaria yang diobati
sesuai dengan standart terdapat 29 kasus positif dan pengobatan sesuai standart 29
kasus ( 100% ).
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
1. Penguatan Tenaga Mikroskopis dan Crosscheccker di 4 Kabupaten Kota
2. Penyelidikan Epidemiologi
3. Evaluasi Surveilans Migrasi
4. Assesment Pengendalian Vektor Malaria Terpadu
5. Survei Darah Massal Malaria
11
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Meningkatkan kegiatan penemuan kasus aktif dengan kegiatan melakukan kegiatan
Mass Blood Survey.
5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Terjadi penurunan kasus positif malaria dari tahun 2018 terdapat 61 kasus positif
malaria turun menjadi 29 kasus positif malaria pada tahun 2019.
6) Kendala/masalah yang dihadapi
Masalah yang dihadapi masih susahnya akses untuk melakukan pengendalian
vector dikarenakan tempat perindukan berada di dalam Hutan, yang mempunyai
akses jauh.
7) Pemecahan Masalah
Memberikan health education kepada pasien terutama perambah hutan yang
beresiko terkena malaria, jika terdaji demam agar dapat langsung berobat ke
pelayanan fasyankes terdekat.
8) Efisiensi penggunaan sumber daya
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pemegang Program malaria dan Petugas
Laboratorium
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM
1) Definisi Operasional:
Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang melaksanakan POPM
Filariasis baik tahun pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima, atau POPM
Filariasis ulang tahun pertama/kedua dalam kurun waktu satu tahun
2) Rumus/Cara perhitungan:
Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang melaksanakan POPM
Filariasis dalam kurun waktu satu tahun
3) Capaian Indikator
Dari 4 kabupaten endemis Filariasis, 1 Kabuaten sudah berhasil
menyelesaikan POPM Kecacingan pada tahun 2017 yaitu Kab.Nunukan hasil
evaluasi surey pertama bahwa mr rate < 1 %, 3 Kabupaten lain ( Bulungan,
Malinau dan KTT) masih dalam proses intervensi POPM Filariasis Kabupaten
Bulungan sasaran mencapai 104,4%,Kabupaten Malinau 76,4% dan
12
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Kabupaten Tana Tidung mencapai 93,5%.Rata-rata persentasi sasaran
penduduk minum obat Filariasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara lebih
dari 65%
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator
1. Sosialisasi POPM Filariasis Di Kecamatan/Puskesmas Kabupaten/kota
2. Evaluasi POPM Filariasis
3. Pelaksanaan POPM Filariasis di 3 Kabupaten
4. Sweeping POPM Filariasi
Melakukan pelaksanaan POPM Filariasis dengan melibatkan stakeholder
seperti himbauan dari Kepala Daerah untuk minum obat filariasis;
melibatkan muspida minum obat serentak setelah selesai apel,
pemberian obat melibatkan lintas sektor seperti dinas pendidikan (POPM
Filariasis langsung ke sekolah-sekolah), membuka stand POPM Filariasis
ditempat-tempat yang ramai seperti pasar; persimpangan jalan raya;
depan swalayan dll melakukan sosialisasi dan sweeping bagi masyarakat
yang belum minum obat.
5) Analisa Penyebab Keberhasilan
Melakukan promosi kesehatan bahaya Filariasis; melibatkan stakeholder
(unsur muspida); koordinasi lintas sektor;
13
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
6) Kendala/masalah yang dihadapi
Efek samping obat (gantuk, pusing dan mual)
7) Pemecahan Masalah
Sosialisasi efek pemberian obat DEC dan Albendazol; Merujuk jika ada efek
samping yag berat akibat pemberian obat.
8) Efisiensi penggunaan sumber daya
Melibatkan kader, Guru sekolah, memanfaatkan momen-momen tertentu
seperti POPM setelah apel pagi gabungan Dinas; melibatkan langsung
stakeholder lintas sektor seperti POPM Kapolda; Kodim.
6. Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang melakukan POPM Cacingan
dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat
6. Definisi Operasional:
Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang melaksanakan POPM Cacingan
dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat usia 1-12 tahun dalam kurun waktu
satu tahun
7. Rumus/Cara perhitungan:
Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang melaksanakan POPM Cacingan
dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat dalam kurun waktu satu tahun
3) Capaian Indikator
Dari 2 kabupaten intervensi stunting, ada 2 kabupaten kota yaitu Kabupaten
Malinau Tahun Kedua, Kabupaten Nunukan Tahun Pertama.
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator
1. Sosialisasi dan Advokasi POPM Kecacingan Pada Daerha Intervensi Stunting di
Kabupaten Nunukan
2. Supervisi POPM Kecacingan di Kabupaten Malinau dan Nunukan
Melakukan pelaksanaan POPM kecacingan dengan melibatkan stakeholder
seperti himbauan dari Kepala Daerah untuk minum obat filariasis; melibatkan
muspida minum obat serentak setelah selesai apel, pemberian obat melibatkan
lintas sektor seperti dinas pendidikan (POPM kecacingan langsung ke sekolah-
sekolah), membuka stand POPM kecacingan ditempat-tempat yang ramai
seperti pasar; persimpangan jalan raya; depan swalayan dll melakukan
sosialisasi dan sweeping bagi masyarakat yang belum minum obat.
14
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
5) Analisa Penyebab Keberhasilan
Melakukan promosi kesehatan bahaya Filariasis; melibatkan stakeholder (unsur
muspida); koordinasi lintas sektor;
6) Kendala/masalah yang dihadapi
Efek samping obat (gantuk, pusing dan mual)
7) Pemecahan Masalah
Sosialisasi efek pemberian obat DEC dan Albendazol; Merujuk jika ada efek
samping yag berat akibat pemberian obat.
8) Efisiensi penggunaan sumber daya
Melibatkan kader, Guru sekolah, memanfaatkan momen-momen tertentu seperti
POPM setelah apel pagi gabungan Dinas; melibatkan langsung stakeholder lintas
sektor seperti POPM Kapolda; Kodim
7. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat.
1. Definisi Operasional:
Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang (cacat tingkat 0) diantara total kasus baru
yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu 1 (satu) tahun.
2. Rumus/Cara perhitungan:
Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan (cacat tingkat 0) dibagi jumlah
kasus baru yang ditemukan dalam periode 1 tahun di kali 100%.
3. Capaian Indikator
15
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Jumlah Kasus Kusta yang paling banyak berada di Kabupaten Nunukan sebanyak 20
Kasus baru. Jumlah Keseluruhan penemuan Kasus Kusta Baru sebanyak 39 kasus
dengan persentase cacat sebesar 91.67 %
Pada tahun 2017 Provinsi Kalimantan Utara sudah mendapatkan sertifikat eliminasi
Kusta, dari 5 kabupaten kota, tinggal kabupaten Nunukan yang belum mendapatkan
sertifikat eliminasi kusta, data kasus kusta baru di Kabupaten Nunukan (PR) >
1,34/10.000 Penduduk dengan jumlah penduduk sebesar 201.580 jiwa
4. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator
Intensifikasi penemuan kasus kusta pada daerah/desa dengan kasus laporan kasus
kusta.
5. Analisa Penyebab Kegagalan
Migrasi penduduk dari luar yang paling banyak penyumbang kasus kusta untuk
provinsi Kalimantan Utara
6. Kendala/masalah yang dihadapi
Pemeriksaan Migrasi penduduk di pintu masuk Provinsi Kalimantan Utara yang belum
maksimal (sweeping kasus kusta khusus daerah dengan laporan kusta tertinggi)
Masih ada stigma dari masyarakat bahwa kusta merupakan penyakit kutukan
Penemuan Penderita kusta Cacat Kategori II namun belum mau di obati (di
Kabupaten Nunukan)
7. Pemecahan Masalah
Melibatkan lintas sektor seperti toko adat, agama untuk meyakinkan penderita agar
mau memeriksaan dan berobat; Efektifkan fungsi KKP sebagai pendawa pintu masuk
dan keluar penduduk (sweeping penyakit menular)
8. Efisiensi penggunaan sumber daya
Melibatkan kader, siswa SMP dan SMA untuk penemuan kasus kusta melalui deteksi
dini bercak. Efektifitas KKP untuk mengawal dan mencegah masuknya kasus kusta
liar yang tidak terdeteksi.
8. Persentase Kasus TB Yang Ditatalaksana Sesuai Standar.
1. Definisi Operasional:
Semua kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar (penegakan diagnosis dan
pengobatan sesuai standar) diantara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan.
2. Rumus/Cara perhitungan:
Jumlah kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar (penegakan diagnosis dan
pengobatan sesuai standar) dibagi jumlah semua kasus TB yang diobati dan
dilaporkan
16
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
3. Capaian Indikator
Target program TBC bahwa semua temuan kasus penderita TBC ditatalaksana
sesuai standar. Berdasarkan hasil temuan TBC Baru di provinsi Kalimantan Utara
yang tidak sesuai standar sebanyak 55 kasus dan yang sesuai standar 1.494
kasus dengan presentase sebesar 96,4 % ditahun 2018 , Kasus tahun 2017 yang
sesuai standar sebanyak 1713 Kasus dan yang tidak sesuai standar sebanyak 34
kasus dengan presentase sebesar : 99% di tahun 2018 menjadi terjadi penurunan
sekitar 2,6 % dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2016 : 75% dan SR 2017 :
54,58%.
17
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator
a. Kegiatan Orientasi Kapasitas SDM TB
b. Melakukan deteksi dini terutama di lingkungan yang sangat beresiko
terjadinya penularan seperti : Lapas, Panti Jompo, industri, asrama sekolah.
c. Melakukan jemput dahak untuk pemeriksaan TCM bagi pasien dengan gejala
batuk lebih dari 2 minggu
d. Rujukan sampel dari puskesmas ke faskes yang memiliki TCM
e. Koordinasi dengan pihak klinik swasta, rumah sakit swasta untuk melaporkan
kasus TBC.
5. Analisa Penyebab Kegagalan
a. Kewajiban RS untuk mandatori notification belum berjalan dengan baik
b. Pemantauan obat lepasan sebagai alternatif untuk pengobatan TBC khusnya
di Klinik-klinik swasta belum maksimal/koordinasi dengan PPM Belum berjalan
dengan maksimal
c. Pemantauan pengobatan belum terlaksana dengan baik; putus pengobatan
d. penyelidikan epidemiologi TBC belum maksimal.
6. Kendala/masalah yang dihadapi
Sering terjadi pergantian pengelola program TBC; Belum semua RS yang
ditunjuk melayani TBC RO dan tahun 2018 belum ada penyisiran kasus.
7. Pemecahan Masalah
Meganjurkan dan menyarankan agar mencegah rotasi jika belum ada pegganti
yang sudah terlatih; Deteksi Dini dan survey kontak harus ditingkatkan;
mewajibkan pemeriksaan TCM suspek TBC, regulasi yang mewajibkan RS yang
ditunjuk melayani TBC RO harus dioptimalkan
8. Efisiensi penggunaan sumber daya
Rujukan sampel untuk pemeriksaan TCM
9. Persentase Kasus HIV Yang Diobati
a. Definisi Operasional:
Orang dengan positif HIV dan masih dalam terapi pengobatan ARV.
b. Rumus/Cara perhitungan:
Jumlah orang positif HIV dan masih dalam terapi pengobatan ARV dibandingkan
dengan jumlah orang positif HIV dan memenuhi syarat untuk memulai terapi
pengobatan ARV.
18
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
c. Capaian Indikator
19
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Sesecara kumulatif s/d 2019, pasien HIV Positif yang masuk perawatan yaitu 875
pasien, yang memenuhi syarat mendapat pengobatan ART yaitu 89 % (781 pasien),
yang memulai ART sebanyak 72 % (853 pasien) , yang masih dalam pengobatan
sampai akhir tahun 2019 yaitu 61.80 % ( pasien On ART 390 dibanding dengan
yang memenuhi syarat 631 pasien)
Capaian ini masih dibawah dari target 55 %, adapun beberapa kendala
yang dialami yaitu masih banyaknya pasien yang tidak bersedia diterapi dengan
ART yaitu sebanyak 61 pasien , 103 pasien pindah pengobatan/rujuk keluar , 153
pasien loss follow up.
d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator
1. Pertemuan Validasi Data HIV AIDS dan PIMS
2. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator
pengobatan ART yaitu dengan sosialisasi petugas kesehatan menyadarkan
penderita pentingnya pengobatan ART kepada pasien HIV Positif untuk
mempertahankan kualitas hidupnya. Mengupayakan ketersediaan stok obat ARV
di layanan PDP, dan bekerjasama dengan petugas kesehatan, keluarga pasien
dan kelompok dukungan sebaya (KDS) dalam mengingatkan pasien minum obat
dan jangan sampai putus obat.
3. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Capaian pengobatan ART sampai tahun 2019 yaitu 45 % sedangkan target yang
ditentukan yaitu 52 %, beberapa kendala yang dialami yaitu masih rendahnya
kesadaran pasien untuk mau diterapi secara rutin dan berkesinambungan dengan
ARV sebanyak 61 pasien , 103 pasien pindah pengobatan/rujuk keluar , 153 pasien
loss follow up.
4. Kendala/masalah yang dihadapi
Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian pengobatan ART yaitu masih
rendahnya kesadaran dan kemauan pasein menerima pengobatan ARV, ketakutan
pasien terhadap efek samping obat, dan kendala geografis yang menyulitkan pasien
menjangkau layanan PDP. Beberapa daerah sulit dan jauh jaraknya dari layanan
20
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
PDP yaitu Rumah sakit Kab/Kota, sedangkan puskesmas belum dapat menjadi
layanan PDP karena beberapa kendala seperti kurangnya kemapuan tenaga
kesehatan dokter / perawat terlatih khusus untuk penanganan pasien HIV, sehingga
pasien harus mengambil obat ke Rumah sakit.
g. Pemecahan Masalah
Perluasan layanan PDP dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam
penanganan pasien HIV perlu dilakukan untuk mendukung kesinambungan
pengobatan ART, penjangkauan terhadap pasien dan meningkatkan peran serta
keluarga untuk mengingatkan minum obat, serta upaya menemukan kembali pasien
yang loss follow up dan penyadaran akan pentingnya terapi ART untuk perbaikan
kualitas kesehatannya. Selain itu perlu dilakukan upaya menghilangkan stigma
negative terhadap ODHA melalui sosilisasi ke tokoh-tokoh masyarakat , dan
menjaga kerahasiaan identitas pasien agar pasien ODHA tidak enggan berobat ke
Rumah Sakit
h. Efisiensi penggunaan sumber daya
Adapun program penanggulangan HIV AIDS sangat didukung oleh pendanaan dari
Global Fund. Ketersediaan logistik HIV baik ARV maupun non ARV didistribusi dari
pusat ke provinsi lalu IFK Provinsi mendistribusikan ke Kab/Kota. Kegiatan lainnya
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program HIV AIDS yaitu pelatihan
klinik Konseling dan Test (KT) , Pemetaan populasi kunci beresiko, pertemuan joint
planning TB-HIV, dan Monev Program dengan Dinkes Kab/Kota.
10. Persentase Kabupaten Kota Yang Melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan
C pada kelompok beresiko
a. Definisi Operasional:
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B
pada ibu hamil dan kelompok berisiko lainnya dalam kurun waktu satu tahun. Deteksi
dini hepatitis B dilakukan dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT)
HBsAg pada ibu hamil dan kelompok berisiko lainnya.
b. Rumus/Cara perhitungan:
Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B pada ibu hamil
dan Kelompok Berisiko Tinggi lainnya di bagi jumlah seluruh kab/ kota dikali 100 %
21
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
c. Capaian Indikator
Dari 5 Kab/Kota yang sudah melaksanakan DDHB yaitu Kab Bulungan yaitu
sebanyak 2.820 bumil dan reaktif 50 Bumil, Kota Tarakan: 4.691 Bumil dan yang
reaktif sebanyak 88 bumil, Kabupaten Nunukan : 2.339 Bumil yang diperiksa Hbsag
dan reaktif sebanyak 88 Bumil. Kab. Malinau sebanyak 26 Bumil dari 1.781 Bumil
reaktif : 0.Kab.Malinau dan Kab, Tana Tidung belum optimal melaksanakan DDHB
pada bumil karena belum tersosialisai program DDHB. Diharapkan pada tahun
2020, Provinsi Kaltara akan melaksanakan OJT Program DDHB pada bumil
maupun Nakes
5. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator
Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah training and
development artinya bahwa untuk mendapatkan tenaga kesehatan yang bersumber
daya manusia yang baik dan tepat sangat perlu pelatihan dan pengembangan. Hal
ini sebagal upaya untuk mempersiapkan para tenaga kesehatan untuk menghadapi
tugas pekerjaan jabatan yang dianggap belum menguasainya.
6. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Tahun 2018 jumlah Ibu hamil yang diperiksa hepatitis B sebanyak 6726 Bumil dan
sebanyak 128 Bumil yang Reaktif HbsAg. Tahun 2019 jumlah Ibu hamil yang
diperiksa HbsAg sebanyak 9876 Bumil atau 67,13% dari 15.633 perkiraan jumlah
Bumil dan Reaktif HbsAg pada tahun 2019 sebanyak 226 Bumil. Kab.Kota yang
belum maksimal melaksanakan DDHB yaitu Kab. Malinau dan Tana Tidung
22
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
7. Kendala/masalah yang dihadapi
Beberapa daerah sulit dan jauh jaraknya dari Rumah sakit Kab/Kota, sedangkan
puskesmas beberapa kendala seperti kurangnya kemampuan tenaga kesehatan.
g. Pemecahan Masalah
peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam penanganan pasien perlu
dilakukan untuk mendukung kesinambungan pengobatan penjangkauan terhadap
pasien dan meningkatkan peran serta keluarga .
h. Efisiensi penggunaan sumber daya
Diharapkan pada tahun 2020, Provinsi Kaltara akan melaksanakan OJT Program
DDHB pada bumil maupun Nakes
11. Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan tatalaksana
standar Pneumonia
a. Definisi Operasional:
Angka persentase kasus pneumonia balita yang diberikan tatalaksana standar
yaitu dihitung napas dalam waktu satu menit penuh atau dilihat ada tidaknya
Tarikan Dinding Dada bagian bawah Kedalam (TDDK) minimal 60% dari
seluruh kunjungan balita dengan keluhan batuk atau kesukaran bernapas.
b. Rumus/Cara perhitungan:
Jumlah kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya telah melaksanakan tatalaksana
standar Pneumonia dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota yang ada dikali 100%
c. Capaian Indikator
23
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Persentasi cakupan kasus pneumonia untuk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019
sebesar 20 % . Jumlah kasus pneumonia pada tahun 2019 sebesar 996 Kasus
atau sebesar 3.36%. Jumlah tersebut meningkat salah satu akibat dari kebakaran
hutan yang terjadi pada bulan 09-11 tahun 2019.
d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator
Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator yaitu
dengan sosialisasi petugas kesehatan menyadarkan penderita pentingnya
pengobatan untuk mempertahankan kualitas hidupnya. Mengupayakan ketersediaan
stok obat, dan bekerjasama dengan petugas kesehatan
e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Persentasi cakupan kasus pneumonia untuk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019
sebesar 2.8% . Jumlah kasus pneumonia pada tahun 2019 sebesar 996 Kasus atau
sebesar 3.36%. Jumlah tersebut meningkat salah satu akibat dari kebakaran hutan
yang terjadi pada bulan 09-11 tahun 2019
24
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
f. Kendala/masalah yang dihadapi
Beberapa daerah sulit dan jauh jaraknya dari Rumah sakit Kab/Kota, sedangkan
puskesmas mendapata beberapa kendala seperti kurangnya kemampuan tenaga
kesehatan.
g. Pemecahan Masalah
peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam penanganan pasien perlu
dilakukan untuk mendukung kesinambungan pengobatan penjangkauan terhadap
pasien dan meningkatkan peran serta keluarga
h. Efisiensi penggunaan sumber daya
Kegiatan lainnya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program dan
Monev Program dengan Dinkes Kab/Kota.
12. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
minimal 50% sekolah
1) Definisi Operasional:
Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) minimal 50% sekolah adalah kabupaten/kota yang telah melaksanakan
kebijakan KTR yang dinilai dari minimal telah menerapkan KTR di 50% sekolah/
madrasah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang Kawasan
Tanpa Rokok dibagi dengan jumlah kab/ kota di Indonesia.
2) Rumus/Cara perhitungan:
Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% sekolah dibagi
Jumlah kab/ kota di Indonesia di kali 100%
3) Capaian Indikator
25
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Dalam rangka mendukung kebijakan KTR di lingkungan sekolah, sekolah wajib
melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di
Lingkungan Sekolah, seperti memasukkan larangan terkait merokok dalam tata
tertib sekolah, menolak penawaran iklan,promosi, sponsor, dan kerja sama
dengan perusahaan rokok atau agennya, melarang pemasangan iklan dan
sejenisnya, melarang penjualan rokok di kantin sekolah,dan memasang tanda
KTR di lingkungan sekolah. Melihat kondisi tersebut, maka dipandang perlu
untuk melakukan pengendalian dampak bahaya rokok khususnya bagi anak
sekolah, termasuk menyediakan layanan upaya berhenti merokok di sekolah
sebagai ujung tombak dalam upaya promotif dan pencegahan.
5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Peran guru dan Petugas Kesehatan di Puskesmas akan menjadi lebih optimal
dalam konseling, bagaimana cara menghindar untuk menjadi seorang perokok,
26
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
dan bagi yang sudah terlanjur menjadi perokok adalah bagimana cara berhenti
dari ketergantungan merokok. Untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM)
yang kompeten dalam melaksanakan layanan tersebut, perlu dilakukan pelatihan
yang memenuhi standar kompetensi.
6) Kendala/masalah yang dihadapi
Jumlah kasus yang dilaporkan cenderung meningkat dan daerah penyebarannya
bertambah luas. Kerugian sosial yang terjadi antara lain karena menimbulkan
kepanikan dalam keluarga, kecacatan, dan kematian anggota keluarga. Dampak
ekonomi langsung pada penderita adalah biaya pengobatan, sedangkan dampak
ekonomi tidak langsung adalah kehilangan waktu kerja, waktu sekolah dan biaya
lain yang dikeluarkan selain untuk pengobatan seperti transportasi dan
akomodasi selama perawatan penderita
7) Pemecahan Masalah
Melihat kondisi diatas dipandang perlu untuk melaksanakan penguatan SDM
secara persuasif dalam bentuk Pelatihan Tenaga Kesehatan (medis, para medis
dan pengelola program PTM) serta bagi Guru.
13. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu.
1) Definisi Operasional:
Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan minimal tatalaksana penyakit
Hipertensi dan DM dan atau telah melakukan pembinaan Posbindu PTM di
wilayahnya.
2) Rumus/Cara perhitungan:
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu di bagi
Jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia di kali 100%.
3) Capaian Indikator
27
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
a) Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM tahun terakhir 2019
masih 32.14 %.
b) Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan
Pelaksanaan Pelayanan pandu PTM di seluruh puskesmas yang ada di
Provinsi Kalimantan utara belum terlaksana, hal ini disebabkan dengan
melihat DO dari Pandu PTM adalah yang membina Posbindu PTM dan
melaksanakan Pelayanan Terpadu di FKTP, secara kuantitas kita lihat dari
jumlah Pkm yang membina posbindu secara kualitas puskesmas yang
melaksanakan pelayanan terpadu dengan dimana ada tenaga yang sudah
terlatih pandu dan melaksanakan dengan menggunakan charta untuk
prediksi PTM nya sehingga berdasarkan DO diatas data capaian
pelaksanaan pandu ptm di seluruh kab/kota di Kalimantan utara.
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
a) Pelaksanaan pelatihan Pandu PTM ditingkat Provinsi dengan
pembiayaan Dana Dekonsentrasi Tahun 2019
b) Sosialisasi SPM Standar pelayanan Bidang Kesehatan ke pemangku
kebijakan khususnya pelayanan kasus Hipertensi dan Diabetes Militus.
5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
a) Tenaga Kesehatan yang belum terlatih program pandu PTM
b) Minimnnya Logistik pandu PTM di beberapa kab/kota
c) Pemahaman DO yang belum maksimal
28
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
6) Kendala/masalah yang dihadapi
a) SDM yang masih minim
b) Sosialisasi SPM bidang kesehatan yang belum optimal dimana dalam
indicator SPM terdapat 2 program pandu PTM yg harus dilaksanakan
oleh kab/kota
7) Pemecahan Masalah
Pelaksanaan kegiatan pelatihan Pandu PTM ditingkat provinsi tahun 2019
serta percepatan penngendalian dan penanggulangan penyakit Hipertensi dan
Diabetes Militus melalui pencapaian target SPM bidang Kesehatan
14. Persentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Kegiatan Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu) PTM
1) Definisi Operasional:
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu) PTM.
2) Rumus/Cara perhitungan:
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu) PTM dibagi Jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia di kali 100%.
3) Capaian Indikator
29
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
a) Jumlah desa / kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu ptm
sebanyak168 dari 479 desa (35.07) yang ada di Kalimantan Utara, dari target
yang ditetapkan sebesar 40 % ini menunjukkan persentase desa/kelurahan
yang melaksanakan Posbindu PTM belum mencapai target bahkan terjadi
penurunan cakupan.
b) Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini
Persentase desa /kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM tahun
2018 dari 482 desa ada 117 desa yg sudah berposbindu 24.3 % untuk tahun
2019 dari 482 desa ada 168 desa yang berposbindu terjadi penurunan,
walaupun belum mencapai target yaitu 50% desa yang melaksanakan Posbindu
PTM, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan cakupan
c) Analisa penyebab kegagalan
Beberapa desa di kab/kota yang kegiatan posbindu ptmnnya tidak aktif lagi
serta SDM dan Sarana prasarana penunjang kegiatan posbindu PTM masih
minim
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
1. Melakukan advokasi dan Sosialisasi tentang pengendalian dan penangulangan
factor resiko PTM mealui kegiatan posbindu PTM ke berbagai pemangku kebijakan.
2. Pelatihan Posbindu PTM
5) Kendala/masalah yang dihadapi
Ketersediaan anggaran untuk kegiatan Posbindu PTM baik di kabupaten/kota
khususnya di desa belum maksimal serta belum terintegrasi
6) Pemecahan Masalah
a) Mengaktifkan kembali keberadaan Desa Siaga, memperkuat media promosi terkait.
b) kegiatan posbindu PTM serta meningkatkan penganggaran Logistik (alat dan BHP
posbindu PTM) melalui alokasi Dana desa
15. Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Kanker Payudara
dan Leher Rahim Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun
1) Definisi Operasional:
30
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan
leher rahim pada perempuan usia 30-50 adalah jumlah puskesmas yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini kanker payudara dengan Pemeriksaan Payudara Klinis
(SADANIS), dan leher rahim melalui metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)
atau papsmear pada perempuan usia 30-50 tahun
2) Rumus/Cara perhitungan:
Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan
leher rahim pada perempuan usia 30-50 dibagi jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia
dikali 100%Capaian Indikator
a) Jumlah Puskesmas melaksanakan deteksi dini ca.Mammae dan Servix ditahun
2019 sebesar 49 puskesmas dari 56 pusk atau sebesar (87.5 %) angka tersebut
sudah memenuhi target provinsi maupun Nasional yakni 50 %.
b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun). Dikarenakan indicator
program kanker yang ada di Renstra berubah dari yang awalnya menghitung
jumlah perempuanusia 30 -50 tahun yang diperiksa dideteksi dini kanker menjadi
jumlah pkm yang melaksanakan deteksi dini ca.mammae dan sadanis maka
tidak dapat menghitung capaian indicator selama 3 tahun terakhir.
31
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
8. Analisis penyebab keberhasilan
a) Program Kanker khususnya kegiatan deteksi dini Ca.Servix dan Mammae banyak
mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti PKK, Yayasan kanker Indonesia,
ketersediaan SDM dan sarana prasarana penunjang kegiatan deteksi dini kanker
payudara dan kanker leher rahim.
b) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih baik kualitas maupun kuantitasnya
c) Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan Anggaran untuk kegiatan
deteksi dini iva/sadanis cukup besar (SDM dan Logistik)
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
1. Pelatihan Deteksi DiniKAnker Payudara dan Leher Rahim
2. Meningkatkan sinergitas antara pusat dan daerah untuk program kanker
5) Kendala / Masalah yang di hadapi
Tidak terdapat kendala cukup besar hanya pada system rujukan jika pasien yg hasil
pemeriksaan positif terutama di daerah perbatasan
6) Pemecahan Masalah
Pendistribusian logistic terutama alat kriyoterapi pada FKTP yang ada di daerah
perbatasan
7) Efisiensi penggunaan sumber daya
Peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi nakes di FKTP
16. Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Deteksi Dini Rujukan Kasus Katarak
1) Definisi Operasional:
Puskesmas yang melakukan deteksi dini oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas
berupa tes fisik mata dengan menggunakan senter dan ophthalmoscope, lalu
pemeriksaan visus mata dengan menggunakan Snelen Chart, dilanjutkan dengan tes
bayangan (Shadow Test) menggunakan pen light, serta mampu melakukan rujukan
kasus katarak ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut.
2) Rumus/Cara perhitungan:
32
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Jumlah puskesmas yang melakukan deteksi dini dan merujuk kasus katarak dibagi
Jumlah seluruh puskesmas dikali 100%.
3) Capaian Indikator
a. Jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kasus katarak dan rujukan
katarak di provinsi Kalimantan Utara mencapai 100 % atau ada 56 puskesmas
yang melaksankan skrining katarak dari 56 puskesmas yang ada, dan mencapai
target provinsi yakni 100% sudah memenuhi target Nasional yakni 30%
b. Belum dapat digambarkan capaian data untuk 3 tahun terakhir dikarenakan
program GIFU 2 tahun terakhir masih di bawah bidang yankes
c. Capaian kinerja untuk tahun 2019 sebesar 100 % sudah memenuhi target
Nasional yakni 30 %
d. Analisis penyebab keberhasilan
33
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Program Gangguan Indera Khususnya deteksi dini Katarakan dan kasus rujukan
masuk dalam program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga
mendapat dukungan penuh untuk pelaksanaaan program
e. Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian peryataan kinerja.
Kegiatan skrining katarak dan kasus rujukan serta kegiatan operasi Katarak
merupakan kegiatan rutin yang wajib dilakukan setiap tahun oleh Provinsi
Kalimantan Utara
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator
Memperkuat Sinergitas dengan Kementrian kesehatan dan dalam upaya
peningkatan kompetensi melaui pelatihan program GIFU bagi nakes serta melakukan
Mou dengan BKMM dalam rangka kegiatan Operasi Katarak
5) Analisa Penyebab Keberhasilan
Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pihak BKMM
6) Kendala/masalah yang dihadapi
Mutasi bagi nakes yang sudah terlatih Program GIFU
7) Pemecahan Masalah
Melakukan intervensi ke Dinkes kab/kota dalam penugasan penempatan tenaga
kesehatan yang terlatih program GIFU
17. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor
(IPWL)
1) Definisi Operasional:
Jumlah Kab/kota yang mempunyai minimal 1 Puskesmas / RS / RSJ sebagai IPWL
aktif. Kriteria IPWL aktif adalah IPWL yang menerima pasien wajib lapor dan
menjalankan rehabilitasi medis napza dan atau yang menjalankan upaya promotif dan
preventif..
2) Rumus/Cara perhitungan:
Akumulasi jumlah Kab/kota yang mempunyai minimal 1 Puskesmas / RS / RSJ sebagai
IPWL aktif.
34
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
3) Capaian Indikator
a) J
u
m
l
a
h
b) IPWL yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dari Tahun 2015 sampai saat ini
hanya terdapat 2 IPWL yang terdaftar di Kemetrian Kesehatan yakni di Kota
Tarakan tepatnya di RSU Kota Tarakan dan di kabupaten Bulungan yaitu di
Pskesmas Tanjung Selor
c) Tidak dapat di hitung pencapaian kinerja 3 tahun terakhir disebabkan belum ada
IPWL baru yang terbentuk dan mendapat SK dari Kemenkes
d) Realisasi kinerja untuk tahun 2019 tidak sesuai dengan standar Nasional yakni
sebesar 60 %, karena sampai saat ini hanya terdapat 2 IPWL di Provinsi
Kalimantan Utara
e) Analisis penyebab kegagalan kinerja
Kurangnnya koordinasi dengan kementerian kesehatan dalam hal ini subdit Napza
terkait Pengendalian dan Penanggulangan Napza
35
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator
Berkoordinasi dengan Dinkes Kab/Kota terkait kelengkapan document sebagai
syarat pembentukan IPWL
5) Analisa Penyebab Kegagalan
Belum adanya penekanan/ intervensi dari kemetrian kesehatan khususnya subdit
napza terkait penambahan IPWL di Provinsi Kalimantan Utara
6) Kendala/masalah yang dihadapi
Belum menjadi priorotas Program serta ketersediaan tenaga dan sarana
prasarana yang masih minim di unit pelayanan kesehatan sebagai salasatu syarat
pembentukan IPWL
7) Pemecahan Masalah
Melakukan advokasi dan sosialisasi ke pemangku kepentingan untuk
mendapatkan anggaran kegiatan pembentukan IPWL baik di Kab/Kota maupun
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pelatihan bagi Nakes terkait program
pengendalian dan penanggulangan Napza khususnya pelaksanaan IPWL.
18. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
5. Definisi Operasional:
Jumlah layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi terdiri
dari capaian layanan RKAKL, e monev DJA, e monev Bappenas dan e
performance
6. Rumus/Cara perhitungan:
Jumlah layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi terdiri
dari capaian layanan RKAKL, e monev DJA 12 dokumen, e monev Bappenas 12
dokumen dan e performance 12 dokumen yang tercapai dibagi dengan target.
7. Capaian Indikator :
a. Tahun 2019 Target Program Dukungan Manajemen sebesar 100 %
sedangkan capaian Indikator Dukungan Manajemen Tahun 2019 sebesar 100
% sudah mencapai target
36
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
b. Pencapaian Kinerja Tahun 2019 sebesar 95.30 % dan Pencapaian Kinerja
Tahun 2018 sebesar 82.75% sedangkan untuk tahun 2017 sebesar 75.36 %.
Berdasarkan data tersebut diatas terlihat ada peningkatan pencapaian kinerja
3 tahun terakhir .
c. Capaian Realisasi Kinerja tahun 2019 adalah sebesar 95.30 % dikarenakan
pelaksanaan Deteksi Dini FR PTM belum maksimal.
4. Upaya Yang Dilakukan Mencapai Indikator
Berkoordinasi dengan pengelola program dan kabupaten/kota untuk mempercepat
kegiatan sehingga realisasi dapat maksimal
5. Analisa Penyebab kegagalan
Tahun 2019 pencapaian kinerja tidak mencapai target dikarenakan pada kegiatan
POPM Filariasis yang belum maksimal
6. Kendala / Masalah yang dihadapi
Kegiatan Filariasis kabupaten malinau dikarenakan kondisi geografis kabupaten
malinau yang ada daerah perbatasan dan transportasi lewat air dan biaya besar
sehingga POPM Filariasis untuk desa daerah sulit tidak bisa dilaksanakan
maksimal sesuai dengan sasaran karena alokasi anggaran yang diberikan secara
global.
7. Pemecahan Masalah
Kami Kondisikan kembali untuk kegiatan Deteksi Dini PTM di pengganggaran
untuk tahun 2020
37
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
a. Realisasi Anggaran
1. Realisasi Anggaran masing masing Indikator sebagai berikut:
INDIKATOR PAGU ANGGARAN REALISASI PRESENTASE
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
256.475.000 242.770.388 94.6 %
Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
403.064.000 385.294.000 95.5 %
Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging
Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
38.080.000 19.730.000 51.8 %
Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar
88.000.000 70.903.886 80.5 %
Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM
472.120.000 441.996.000 93.6 %
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
246.760.000 235.680.000 95.5 %
Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
160.144.000 156.407.498 97.6 %
Persentase kasus HIV yang diobati
76.012.000 76.012.000 100 %
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
273.129.000 270.531.000 99 %
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
165.390.000 163.650.000 84,54 %
Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
220.732.000 217.612.000 98.5 %
Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya
38
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
382.258.000 377.543.426 89,84 %
1. Realisasi anggaran yang telah digunakan utk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
39
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
BAB 4
PENUTUP
4.1 kesimpulan
1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2019 telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan
rata –rata capaian kinerja sebesar 93.92 %
2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dari 18 (delapan belas)
Indikator kinerja sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019,
sebanyak 8 indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%), 3 indikator telah
mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 4 indikator tidak mencapai target
dengan pencapaian sebesar 82,16 %.
3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 diketahui bahwa kinerja anggaran
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 95.30 %, dengan realisasi
Rp.4.806.109.048 dengan realisasi tertinggi pada Indikator Persentase Cakupan
Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat sebesar 94,82 % % dan realisasi paling
rendah pada dana dekonsentrasi yakni sebesar 54 %.
4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 18 indikator, terdapat 7 indikator
telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat mencapai atau melebihi
target dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan telah dilaksanakan
dengan baik.
5. Mengingat penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan, maupun
negara, maka penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara nasional dilakukan
dengan prinsip konkuren, yaitu dilakukan bersama-sama antara unsur pemerintahan di
pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap permasalahan penyakit dan
faktor risikonya yang timbul di suatu wilayah perlu ditangani secara bersama antara
unsur pusat dan daerah, sedangkan untuk pintu masuk negara dilakukan upaya khusus
melalui upaya kekarantinaan kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit antar
negara sebagai bentuk komitmen kesehatan dalam menjaga kedaulatan negara..
40
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4.2 Tindak Lanjut
1. Melakukan review untuk mengevaluasi capaian target akhir tahun perencanaan, menilai
keberhasilan dan pembelajaran yang dihasilkan.
2. Penetapan target indikator bidang P2P tahun 2020-2024 mengacu pada tantangan dan
capaian indikator periode sebelumnya, isu strategis dan hasil mid term evaluation.
Demikian Laporan Kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 disusun sebagai bahan
masukan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Lampiran 1Perjanjian Kinerja TA 2019
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Lampiran 2 …….
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Lampiran 3 ….
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Lampiran 4 lainnya
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan utara (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR: 910/036.aI/SEK/DK-KU/I/2019
TENTANG KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN PENANGGUNG JAWAB INDIKTOR PERJANJIAN
KINERJA DANA DEKONSENTRASI SAKTER O5
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN KALIMANTAN UTARA
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk menilai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja.
b. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam
lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas dimaksud.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Pembentukan Tim
Penyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penanggung Jawab Indiktor Perjanjian Kinerja Dana
Dekonsentrasi sakter o5 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019. Mengingat : 1. Undangan – Undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KESEHATAN Jalan Rambutan RT 40 RW 09 Tanjung Selor Kode Pos 77212
Telp/Fax : (0552) 2024321/2024212, email : [email protected]
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3637)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Organisasi
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negera.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/menkes /Per/ VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dana Dekonsentrasi Sakter 05 dan Penanggung Jawab Indiktor Perjanjian Kinerja dengan susunan
personalia seperti tersebut dalam lampiran.
KEDUA : Tim bertugas melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penanggung Jawab Indiktor Perjanjian Kinerja Dana Dekonsentrasi Sakter 05
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019. KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (LAKIP) Penanggung Jawab Indiktor Perjanjian
Kinerja Dana Dekonsentrasi Sakter 05 dimaksud pada Diktum
KEDUA dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada
Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Utara.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Tanjung Selor Pada Tanggal 15 Januari 2019
Kepala Dinas
H. Usman, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19680817 199312 1 004
Tembusan: 1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan di – Jakarta; 2. Gubernur Kalimantan Utara di – Tanjung Selor;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di – Tanjung Selor; 4. Masing – masing yang bersangkutan
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR : 910/036.aI/SEK/DK-KU/I/2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DANA DEKONSENTRASI SAKTER O5 PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019
SUSUNAN PERSONIL
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DANA DEKONSENTRASI SAKTER O5
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019
NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM
DALAM TIM
1. H. Usman SKM M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
Penanggung Jawab
2. Agust Suwandy, SKM MPH Kepala Bidang P2P Ketua
3. Judianto Limbong, S.Kep M.Kes
Kepala Seksi P2PM Koordinator Seksi P2PM
4. Zakiyah Machluddin, SKM Kepala Seksi PTM dan Keswa
Koordinator Seksi PTM dan Keswa
5. Adelaide Novry Sitanggang, S.Kep Ns
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
Koordinator Seksi Surveilans dan Imunisasi
6. Andi Cendra Pertiwi, SKM Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi
Penanggung Jawab Indikator Kinerja
7. Christivani MJ Pardede, SKM Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi
Penanggung Jawab Indikator Kinerja
8. Butsi Ani Dewi Rahmawati, ST
Staf Seksi Pengendalian Penyakit Menular
Penanggung Jawab Indikator Kinerja
9. Wiwit Khuntari, SKM Staf Seksi Pengendalian Penyakit Menular
Penanggung Jawab Indikator Kinerja
10. Siti Jumeriah, S.Psi Staf Seksi Penyakit Tidak Menular
Penanggung Jawab Indikator Kinerja
11. Intan Dwiningtyastuti, A.Md
Staf Seksi Penyakit Tidak Menular
Penanggung Jawab Indikator Kinerja
12. Wanda Olivia Jacob, A.Md Staf Bidang Pencegahan dan Pengdalian Penyakit
Staf Pengelola Data Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kepala Dinas,
H. Usman, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680817 199312 1 004
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 910/036.aI/SEK/DK-KU/I/2019 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DANA DEKONSENTRASI SAKTER O5
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019
SUSUNAN PERSONIL
PENANGGUNG JAWAB INDIKTOR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NO INDIKATOR KEGIATAN
NAMA NOMOR HAND PHONE (HP)
1. Presentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Andi Cendra Pertiwi, SKM 08115423330
2. Presentase respons terhadap signal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensi KLB yang muncul dalam SKDR (sitem kewaspadaan dini dan respon)
Christivani MJ Pardede, SKM 085831644947
3. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penuakit infeksi emerging
Andi Cendra Pertiwi, SKM dan Christivani MJ Pardede, SKM
08115423330
4. Presentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standard
Butsi Ani Dewi Rahmawati, ST
082328294420
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM
6. Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang melakukan POPM cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat
7. Presentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
Wiwit Khuntari, SKM 082257777592
8. Presentase Kasus TB yang di tatalaksana sesuai standar
9. Presentase kasus HIV yang diobati
Christivani MJ Pardede, SKM 085831644947
10. Presentase Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko
Wiwit Khuntari, SKM 082257777592
11. Presentase Kabupaten/Kota
yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar pneumonia
12. Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah
Siti Jumeriah, S.Psi 08115992386
13. Presentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
Intan Dwiningtyastuti, A.Md 082225505598
14. Presentase desa/kelurahan yang melaksakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (posbindu) PTM
Intan Dwiningtyastuti, A.Md
082225505598
15. Presentase puskesmas yang melaksakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30 – 50 Tahun
16. Presentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini rujukan kasus katarak
Siti Jumeriah, S.Psi 08115992386
17. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 18. Presentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
Wanda Olivia Jacob, A.Md 082255472203
Kepala Dinas,
H. Usman, SKM, M.Kes Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680817 199312 1 004
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Jalan Rambutan RT 40 RW 09 Tanjung Selor Kode Pos 77212
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PENYUSUNAN LAKIP
DANA DEKONSENTRASI SATKER 05
1 1
2
23
4
3
4
1 1
2
3
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Memahami Renja;
SOP Surat Keluar
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Disimpan sebagai data elektronik dan manual.Apabila LAKIP tidak disusun maka tidak dapat
memperoleh informasi kinerja yang penting
bagi penyelenggaraan manajemen kinerja di
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Satker 05 Dana Dekononsentrasi Dinkes Prov.
Kaltara
Printer.
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
Menguasai Mekanisme Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah;
Memahami Renstra;
Menguasai Komputer.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Keputusan Lembaga Administrasi Negara
Nomor 239 Tahun 2003 Tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
Alat Tulis Kantor;
Komputer;
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
DINAS KESEHATAN
Tanggal revisi
Nomor SOP
Tanggal pembuatan 10 Januari 2019+
01/BID.P2P/2019
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
15 Januari 2019
Disahkan olehKepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Utara
Judul SOP Penyusunan LAKIP
Tanggal pengesahan
Prosedur Penyusunan LAKIP
Kepala DinasKepala
Bidang P2P
Pejabat
Penanggung
Jawab Lakip
(Kasi P2M,
Surveiland
dan Imunisasi
dan PTM)
Jabatan
Fungsional
Umum (JFU)
Persyaratan /
KelengkapanWaktu Output
1Membuat permohonan bahan
penyusunan LAKIP
DIPA
Surat Edaran
Penyusunan
LAKIP
30 menit Surat Permohonan
2Menyampaikan Laporan Kinerja
sebagai bahan penyusunan LAKIP
Surat
Permohonan7 hari Laporan Kinerja
3Menerima dan mendisposisi
Laporan Kinerja
Laporan
Kinerja10 menit Laporan Kinerja
4Mengumpulkan Laporan Kinerja
dan membuat draft awal LAKIP
Laporan
Kinerja7 hari Draft awal LAKIP
5Melaporkan kesiapan bahan
pembahasan LAKIP
Draft awal
LAKIP10 menit Draft awal LAKIP
6 Meneliti draft awal LAKIP TidakDraft awal
LAKIP15 menit Draft awal LAKIP
Apabila draft awal
LAKIP terdapat
kekeliruan maka
dikembalikan untuk
diperbaiki
7
Menerima Undangan Pertemuan
Evaluasi Capaian Perjanjian
Kinerja dan Penyusunan Lakip
Dekonsentrasi
YaDraft awal
LAKIP90 menit Surat Undangan
8Menerima Undangan Rapat
pembahasan LAKIP
Surat
Undangan5 menit Surat Undangan
9
Melaksankan Desk Laporan Kinerja
dan Revieu Laporan Kinerja Satker
Dekonsentrasi 05 Tahun 2019
Surat
Undangan
Materi
Daftar Hadir
2 Hari Draft awal LAKIP
10 Menyempurnakan draft awal LAKIPDraft awal
LAKIP5 Hari Draft akhir LAKIP
11 Memeriksa draft akhir LAKIP Ya TidakDraft akhir
LAKIP30 menit Draft akhir LAKIP
Apabila draft akhir
LAKIP terdapat
kekeliruan maka
dikembalikan untuk
diperbaiki
12 Memeriksa draft akhir LAKIP TidakDraft akhir
LAKIP15 menit Draft akhir LAKIP
Apabila draft akhir
LAKIP terdapat
kekeliruan maka
dikembalikan untuk
diperbaiki
13Memeriksa dan menandatangani
draft akhir LAKIP
Draft akhir
LAKIP5 menit LAKIP
14
Melakukan upload ke aplikasi
laporan kinerja dana dekonsentrasi
satker 05 Kementerian Kesehatan
RI
LAKIP 5 menit
Bukti upload
dokumen laporan
lakip
KetNo Uraian
Mutu BukuPelaksana