TUGAS SEJARAH

Oleh :Alya Titania Annisaa’

Desriani ClarisaFitri Annisa

Insanul KamilaINursahfitri

Yosiana Ria Donna

Partai Nasional Indonesia

Gerakan Pemuda

Berkembangnya Taktik Moderat dan Kooperatif dalam Pergerakan Nasional

Parindra dan Gerindo

Pembentukan PPPKI

Partindo dan PNI Baru

Petisi Soetardjo

Perjuangan GAPI “Indonesia Berparlemen”

M

T

E

R

I

A

Partai Nasional Indonesia

Sesudah organisasi komunis dilarang oleh pemerintah kolonial, terbukalah kesempatan besar untuk mendirikan organisasi baru. Kaum terpelajar dan intelektual berkesimpulan bahwa kekerasan dan radikalisme bukan jalan perjuangan baik dalam menghadapi pemerintah kolonial.

Atas dasar itulah, orang-orang dari Algemeene Studie Club Bandung pada 4 Juli 1927 mendirikan organisasi yang semula bernama Perserikatan Nasional Indonesia (diubah pada saat kongres pertama di Surabaya) dengan tokoh-tokohnya Ir. Soekarno, Iskaq, Budiarto, Cipto Mangunkusumo,Tilaar, Soedjadi, dan Sunaryo. Dalam pengurus besar PNI, Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketua, Iskaq sebagai sekretaris sekaligus merangkap sebagai Bendhara, dan Dr. Samsi sebagai komisaris partai. Sementara itu, dalam perekrutan anggota disebutkan bahwa mantan anggota PKI tidak diperkenankan menjadi anggota PNI, juga pegawai negeri yang memungkinkan berperan sebagai mata-mata pemerintah kolonial Hindia-Belanda.

Dalam anggaran dasarnya dinyatakan bahwa tujuan PNI adalah hendak bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan tersebut hendak dicapai dengan asas “percaya pada diri sendiri.” Artinya, memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan dan kebiasaan sendiri. Sikapnya yang non-kooperatif diwujudkan antara lain dengan tidak ikut dalam dewan-dewan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial.

Cabang-cabang pertama PNI didirikan di Bandung, Surabaya, dan Batavia. Menyusul kemudian pada tahun 1928 berdiri cabang lainnya, seperti di Yogyakarta, Semarang, Pekalongan, Palembang, Makassar dan Manado. Pada akhir tahun 1928, anggota PNI mengalami kenaikan yang pesat hingga mencapai 3860 orang. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari propaganda yang sangat aktif dilakukan. Jelas sekali bahwa popularitas rapat-rapat umum yang diselenggarakan oleh PNI itu disebabkan pengaruh Ir. Soekarno dengan pidato-pidatonya yang sangat khas dan mampu menarik perhatian dan simpati dari masyarakat banyak.

Dalam kongresnya di Surabaya pada tahun 1928, PNI berhasil menyusun program kegiatan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

1. Dalam Bidang Politika. Memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan

b. Pan Asianisme (memperkuat hubungan dengan bangsa-bangsa Asia yang masih terjajah).

c. Menuntut kebebasan pers, berserikat, dan warga negara

d. Menyebarkan pengetahuan sejarah nasionalisme untuk mengembangkan nasionalisme

2. Dalam Bidang Ekonomi

a. Memajukan pengajaran nasional

b. Memperbaiki kedudukan wanita dengan menganjurkan monogami

c. Memajukan serikat buruh, serikat tani, dan pemuda.

3. Dalam Bidang Sosial

a. Mengajarkan prinsip perekonomian nasional berdikari, membantu pengembangan perindustrian dan perdagangan nasional.

b. Mendirikan bank nasional dan koperasi untuk mencegah riba

Ada dua macam cara yang dilakukan oleh PNI untuk memperkuat diri dan pengaruhnya di dalam masyarakat.

a. Usaha ke dalam, yaitu usaha-usaha terhadap lingkungan sendiri, antara lain mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah-sekolah, dan bank-bank.

b. Usaha ke luar dengan memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI, antara lain melalui rapat-rapat umum dan menerbitkan surat kabarBanteng Priangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Batavia.

Kegiatan PNI yang dengan cepat dapat menarik massa yang sangat banyak membuat suatu kecemasan dan kekhawatiran tersendiri di kalangan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Gubernur Jenderal yang berkuasa pada saat itu dalam pembukaan sidang Volksraad pada tanggal 15 Mei 1928 mengharapkan kesadaran rakyat terhadap nasionalisme yang ekstrem. Dikemukakan juga bahwa sikap non-kooperatif yang dijalankan oleh PNI bersifat bermusuhan terhadap pemerintah. Meskipun ada peringatan halus tersebut, cabang-cabang PNI malah bermunculan di berbagai wilayah Indonesia. Hingga pada akhir tahun 1929, kandidiat anggota PNI berjumlah sekitar 10.000 orang, di antaranya 6000 orang di daerah Priangan, Bandung.

Sukses yang dicapati oleh PNI tidak lepas dari paham yang dianutnya, yaitu Marhaenisme. Kata Marhaen menurut Soekarno adalah nama seorang petani kecil yang dijumpainya dan menurutnya mewakili kelas sosial yang rendah (dapat dibandingkan juga sebagai golongan Proletaratau golongan Plebians seperti di zaman Romawi kuno). Di dalam perjuangan nasional, nasib kaum Marhaen harus ditingkatkan. Hal itu dapat dilakukan dengan gerakan massa menuntut kemerdekaan sebagai syarat terciptanya kondisi hidup yang lebih baik bagi kaum Marhaen.

Tindakan progresif PNI dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat umum yang selalu dibanjiri massa. Hal itu tidak terlepas dari peran Ir. Soekarno sebagai seorang orator ulung dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat. Gerakan-gerakan massa yang dipelopori oleh PNI menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan pemerintah kolonial. Selain itu, ada pula kecurigaan bahwa PNI memiliki suatu hubungan erat dengan Perhimpunan Indonesia serta kaum Komunis. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menganggap tindakan-tindakan PNI itu sebagai hasutan terhadap rakyat, bahkan dianggap sebagai serangan kaum Komunis kedua setelah pemberontakan PKI di tahun 1926.Pada akhir 1929, tersiar kabar bersifat provokasi yang menyebutkan bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada awal 1930. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 29 Desember 1929 pemerintah kolonial Belanda segera mengadakan penangkapan terhadap pemimpin PNI, seperti Ir. Soekarno (Ketua PNI), R. Gatot Mangkupraja (Sekretaris II PB PNI), Maskoen Sumadireja (Sekretaris II Pengurus PNI cabang Bandung), dan Supriadinata (anggota PNI cabang Bandung).

Empat tokoh PNI yang ditangkap tersebut kemudian diajukan ke pengadilan Landraad di Bandung. Sidang pengadilan itu dilakukan pada tanggal 18 Agustus hingga 29 September 1930. Dalam sidang tersebut, Ir. Soekarno membacakan sebuah pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Dalam pidato pembelaannya itu, Ir. Soekarno menandaskan “Kini telah jelas bahwa pergerakan nasional di Indonesia bukanlah bikinan kaum intelektual dan kaum komunis saja, tetapi merupakan reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalam batinya telah merdeka. Revolusi Industri adalah revolusinya zaman sekarang, bukan revolusinya sekelompok-kelompok rakyat kecil kaum intelektual, tetapi revolusinya bagian terbesar rakyat di dunia yang terbelakang dan diperbodoh.” Pada tanggal 22 Desember 1930, para pemimpin PNI tersebut dijatuhi hukuman penjara di Sukamiskin, Bandung.

Pembentukan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia

(PPPKI)Pemufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia

(PPPKI), merupakan badan kesatuan partai-partai politik Indonesia.

Latar belakang didirikannya PPPKI ini adalah karena tokoh-tokoh pergerakan nasional beranggapan bahwa berjuang melalui masing-masing organisasi tidak akan membawa hasil. Lalu Soekarno mempunyai ide untuk menggabungkan organisasi-organisasi tersebut supaya Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya.

D. Upaya-upaya Menggalang Persatuan

PPPKI didirikan pada 17 Desember 1927. Yang menjadi pelopor pembentukan PPPKI adalah Partai Nasional Indonesia, ketuanya Ir. Soekarno. Organisasi-organisasi yang tergabung dalam PPPKI adalah Partai Nasional Indonesia, Budi Utomo, Sarikat Islam, Paguyuban Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studie Club, dan Algemeene Studie Club.

PPPKI terus berkembang dan memiliki daya tarik tersendiri bagi parpol-parpol yang ada di Indonesia saat itu. PSI Yogyakarta dan BU merupakan salah satu yang memberikan perhatian khusus terhadap ideologi nasionalis sekuler.

Akhirnya , pada 2 Sepetember 1928 diselenggarakan kongres PPPKI 1 di Surabaya. Para wakil parpol berharap bahwa kongres ini merupakan kongres yang dapat membawa Indonesia ke era era baru gerakang kebangsaan. Kongres menunjuk Soetomo sebagai ketua Majelis Pertimbangan PPPKI. Sebagai ketua, Soetomo berhasil mempersatukan kaum moderat dan kaum radikal di tubuh PPPKI.

Tujuan PPPKI yang utama adalah: Mencapai persamaan arah aksi kebangsaan dari berbagai perkumpulan;

Menghindarkan perselisihan antar anggota yang merugikan perjuangan;

Memperkuat dan memperbaiki organisasi.

Pada 1933, Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, berubah namanya menjadi Persatuan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia. Dengan terbentuknya PPPKI diharapkan akan terjadi interaksi ke arah persatuan antara organisasi-organisasi yang menjadi anggota PPPKI. Akan tetapi, karena perbedaan asas dan dasar dari partai-partai yang menjadi anggota tidak dapat dipertemukan, PPPKI akhirnya tidak mempunyai kekuasaan. Pada 1935 PPPKI dibubarkan karena partai-partai non kooperatif banyak yang keluar dari keanggotaan PPPKI.

A. Gerakan PemudaTrikoro dharmo merupakan oganisasi pemuda kedaerahan pertama di Indonsia. Trikoo Darmo didirikan pada tanggal 7 maret 1915. Berdirinya TRIKORO Dharmo berpengaruh besar dengan berdirinya organisasi lain seperti Jong Sumatren Bond, Jong Celebes, dan Jong Ambon. Sejak saat itu semangat pemuda kedaerahan semakin dominan. Dengan semangat kedaerahan itu Trikor Dharmo diubah menjadi Jong Java. Dalam perkembangannya, Jong Java tidak mampu bertahan sebagai organisasi yang berpandang kesukuan. Hal itu disebabkan semakin meluasnya paham Indonesia Raya. Pada kogres tanggal 27-31 Desember 1926, dengan suara bulat tujuan Jong Java diubah menjadi “memajukan rasa persatuan para anggota dengan semua golongan bangsa Indonesia dan bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia lainnya ikut serta dalam

menyebarkan dan memperkuat paham Indonesia bersatu” B. Kongres Pemuda

Kongres pemuda dilakukan sebanyak dua kali.

Kongres Pemuda I

Kongres Pemuda I diadakan pada tanggal 30 April-2 Mei 1926. Para mahasiswa membicarakan tentang mengadakan fusi antara perkumpulan-perkumpulan pemud seindnesia. Walaupun tidak membuahkan hasil tetapi kongres itu tellah memperkuat cita-cita indonesia bersatu.

Kongres Pemuda IIDiadakan pada tanggal 27-28 oktober 1928. Susunan panitia dalam kongres Pemuda II ini adalah:Ketua : Sugondo JoyopuspitoWakil : Joko MarsaidSekretaris : Moh. Yamin Bendahara : Amir Syarifuddin

Hasil dari Kongres Pemuda II adalah sumpah pemuda yang berisi:1) Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah

Indonesia.2) Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.3) Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa prsatuan, bahasa Indonesia.

Berkembangnya taktik moderat dan kooperatif dalam pergerakan nasional

Latar belakang • Krisis ekonomi (malaise) yang terjadi sejak

tahun 1921 dan berulang pada akhir tahun 1929.

• Kebijakan pemerintahan Gubernur Jenderal de Jonge menyebabkan kaum pergerakan, terutama golongan non-kooperatif, sangat menderita.

• Berkembangnya paham Fasisme dan Nazisme

1. PartindoPada Kongres Luar Biasa PNI di Btavia tanggal 25 April 1931 diambil keputusan untuk membubarkan PNI. Sartono bersama pendukungnya kemudian membentuk Partai Indonesia (Partindo) pada 30 April 1931.

Asas dan tujuan serta garis-garis perjuangan PNI masih diteruskan oleh Partindo. Setelah Ir. Soekarno bebas pada bulan Desember 1931, ia berusaha menyatukan kembali PNI namun gagal dan akhirya ia memutuskan untuk masuk ke dalam Partindo. Partai ini berkembang pesat setelah pimpinan tertinggi dipegang Ir. Soekarno.Penangkapan kembali Ir. Soekarno pada 1 Agustus 1933 melemahkan Partindo. Tanpa Ir. Soekarno, Partindo mengalami kemunduran. Partindo keluar dari PPPKI agar PPPKI tidak terhalang geraknya karena adanya larangan untuk mengadakan rapat. Dalam menghadapi keadaan yang sulit itu, untuk kedua kalinya Sartono membubarkan Partindo juga tanpa dukungan penuh dari anggotanya.

2. PNI Baru

• Merupakan organisasi dengan taktik non-kooperatif

• Pendirinya adalah golongan merdeka • Didirikan Desember 1931• Ketua awalnya Sutan Syahrir lalu digantikan

oleh Moh Hatta

3. Parindra

Partai ini didirikan oleh dr. Soetomo pada bulan Desember 1935 dengan penggabungan Boedi Oetomo dan Persatuan Bangsa Indonesia serta organisasi lainnya, seperti Serikat Celebes, Serikat Sumatra, Serikat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, dan Tirtayasa.

Dengan diketuai Dr. Soetomo dab berpusat di Surabaya, Parindra memiliki tujuan mencapai Indonesia Raya dan mulia. Keunikan Parindra dibanding partai-partai yang lainnya, yaitu partai ini bersifat kooperatif dan dalam beberapa kegiatannya juga non-kooperatif. Jadi, Parindra mempunyai wakil-wakil dalam Volksraad dan mengambil sikap sasuai situasi.

Dalam Kongres I Parindra yang diselenggarakan pada Mei 1937 di Jakarta diputuskan bahwa Parindra bersikap kooperatif dan anggota yang ada dalam dewan harus loyal pada partainya. KRMH Wuryaningrat yang menggantikan Soetomo sebagai ketua, berusaha keras untuk menvapai berbaikan ekonommi rakyat, pengangguran, peradilan, dan kemiskinan. Dalam memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat, Parindra mendirikan Perkumpulan Rukun Tani, Rukun Pelayaran Indonesia, dan Bank Nasional Indonesia.

4. Gerindo

Setelah Pertindo dibubarkan pada tahun 1936, banyak anggotanya yang kehilangan wadah pejuangan. Oleh karena itu, pada bulan Mei 1937 di Jakarta dibentuk Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).

Gerindo bertujuan mencapai Indonesia merdeka, tetapi dengan asas-asas yang kooperasi. Dalam bidang politik, Gerindo menuntut adanya perlemen. Dalam bidang ekonomi dibentuk Penuntun Ekonomi Rakyat Indonesia (PERI). Dalam bidang sosial diperjuangkan persamaan hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

5. Petisi Soetardjo• Pada tanggal 15 Juli 1936,Soetardjo Kartohadikusumo selaku wakil Persatuan

Pegawai Bestuur (PPBB) dalam Volksraad mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan Petisi Soetardjo. Isi petisi tersebut adalah meminta kepada pemerintah kolonial agar diselenggarakan musyawarah antara wakil wakil Indonesia dan Belanda untuk merencanakan suatu perubahan dalam waktu sepuluh tahun mendatang.

Sebelum Indonesia dapat berdiri sendiri, Soetardjo mengusulkan untuk mengambil langkah langkah memperbaiki keadaan Indonesia, diantaranya :

• Volksraad dijadikan parlemen yang sesungguhnya• Direktur departemen diberikan tanggung jawab

Pada tanggal 16 November 1938 rencana ini ditolak belanda dengan alasan:

• Perkembangan politik Indonesia belum cukup matang sehingga dianggap masih terlalu prematur

• Dipertanyakan juga tentang kedudukan golongan minoritas dalam struktur politik yang baru nanti

Meskipun petisi tersebut ditolak, pemerintah kolonial mulai melaksanakan perubahan pemerintah pada tahun 1938. pemerintah membentuk provinsi – provinsi diluar Jawa dengan Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, sedangkan Dewan Provinsi bertugas mengatur rumah tangga daerah.

Usaha ke arah persatuan itu juga didorong oleh keadaan internasional yang sejak 1939 menjadi genting dengan adanya penyerangan Jerman ke Polandia yang mengawali terjadinya Perang Dunia II.

Perjuangan GAPI "Indonesia Berparlemen"

Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional, tampillah seorang tokoh yang berusaha untuk mengurangi konflik dan menyamakan kembali persepsi tentang petapa pentingnya kesatuan diantara partai-partai politik nasional. Tokoh tersebut adalah M. Husni Thamrin yang memelopori berdirinya sebuah organisasi baru, yaitu Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI bukanlah sebuah partai, melainkan hanya sebuah wadah kerjasama partai-partai.

Pada tanggal 21 Mei 1939 dilaksanakan rapat di Gedung Permufakatan, Gang Kenari, Jakarta. Rapat dihadiri oleh wakil-wakil dari Pasundan, Parindra, PSII, PII, dan Gerindo. M.H. Thamrin menjelaskan tujuan pembentukan GAPI untuk membentuk sebuah badan persatuan yang akan mempelajari dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Aksi pertama GAPI terselenggara dengan mengadakan rapat umum di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1939. Dengan semboyan "Indonesia Berparlemen". Setiap aksinya GAPI mendesak pemerintah agar membentuk parlemen yang dipilih oleh dan dari rakyat sebagai pengganti Volksraad dan dengan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Untuk itu, kepala departemen harus digantikan dengan menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam rapat tanggal 23 Februari 1940, GAPI menganjurkan pendirian Panitia Parlemen Indonesia sebagai tindak lanjut aksi Indonesia Berparlemen. Tetapi, kesempatan bergerak GAPI sudah tidak ada lagi.

Pada tanggal 4 Juli 1939 pelakasanaan program GAPI. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengadakan Kongres Rakyat Indonesia yang akan memperjuangkan penentuan nasib sendiri serta kesatuan dan persatuan Indonesia. Tujuan utama dari kongres ini adalah “Indonesia Berparlemen”. Namun, sebelum aksi dilakukan pada tanggal 9 september 1939 terdengar kabar Perang Dunia II telah berkobar. Oleh karena itu pada tanggal 19 september 1939, GAPI menyerukan dalan keadaan bahaya dapat dibina hubungan dan kerja sama yang sebaik-baiknya antara Belanda dan Indonesia.

Pada awal Mei 1940 Belanda sudah diduduki oleh Jerman sehingga perang dunia ke II telah berkobar di Negeri Belanda, meskipun telah diduduki Jerman, tetpi Belanda tidak mau mundur dari bumi Indonesia. Sikap Pemerintahan Belanda yang konservatif ternyata tidak mengurangi loyalitas rakyat Indonesia terhadap Belanda, bahkan ada keinginan umum untuk menghadapi perang itu. Sebagai imbalan dari kesetian bangsa Indonesia, Gubernur Jendral Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer menjajikan perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Pada tanggal 10 Mei 1941 Ratu Wilhelmina menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan suatu penyesuain ketatanegaraan Belanda terhadap keadaan yang berubah serta menentukan kedudukan daerah seberang dalam struktur Ketajaan Belanda. Akan tetapi masalah itu ditunda hingga Perang Dunia II selesai. Sikap itu pun dipertahankan Belanda pada saat dilontarkan Piagam Atlantik (Atlantik Chater) oleh Perdana Menteri Inggris Woodrow Wilson dan Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt yang menjamin hak seriap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahannya sendiri.

Hasil dari pergerakan melalui Dewan Rakyat adalah pembentukan Komisi Visman (Commissie-Visman) pada bulan maret 1941. Komisi tersebut bertugas meneliti keinginan, cita-cita, serta pendapat yang ada pada golongan masyarakat mengenai perbaikan pemerintahan. Namun di mata sebagian kaum nasionalis, komisi ini dianggap sebagai cara pemerintah kolonial untuk mengulur-ulur waktu tentang tuntutan bangsa Indonesia.

GAPI yang tetap teguh pada pendiriannya, segera meruah KRI menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) pada 14 September 1941. Mr. Sartono diangkat sebagai ketua. Organisasi ini beranggotakan GAPI sebagai wakil federasi organisasi politik, Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) sebagai wakil organisasi Islam, dan PVPN sebagai federasi serkat sekerja dan pegawai negeri. Pada saat itu, MRI merupakan organisasi yang paing maju karena telah berhasil menggabungkan organisasi politik , sosial, dan keagamaan dalam satu wadah.

Hasil dari pantauan Komisi Visman diumumkan pada bulan Desember 1941 yang menyatakan bahwa penduduk sangat puas dengan Pemerintahan Belanda.