BERITA TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA

DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013

NOMOR PERKARA : 62/PHPU.D-XI/2013

OLEH

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Pasangan Puspayoga - Sukrawan Gugat Hasil Pilgub Bali Ke MK

Senin, 10 Juni 2013 | 16:34 WIB

Jakarta 10/6 - (Ki-Ka) Kuasa Hukum Pemohon Henry Yosodiningrat, Arteria Dahlan dan Sirra

Prayuna saat memaparkan dalil-dalil permohonan dalam sidang perdana terkait Perselisihan Hasil

Pemilukada Provinsi Bali Di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman

Sukrawan menggugat hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Bali ke Mahkamah

Konstitusi. Sidang perdana Perkara Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 ini digelar oleh MK pada Senin

(10/6) di Ruang Sidang Pleno MK. Panel Sidang dipimpin oleh Ketua MK M. Akil Mochtar,

dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Anwar Usman.

Pada kesempatan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon Arteria Dahlan, mengungkapkan pokok-pokok

permohonannya. Pada prinsipnya, Pemohon menyatakan telah terjadi pelanggaran secara

terstruktur, sistematis, dan masif yang signifikan memengaruhi hasil perolehan suara para pasangan

calon.

Pelanggaran tersebut, ujar Arteria, dilakukan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Prov. Bali

(Termohon) maupun Pasangan Calon Terpilih Made Mangku Pastika - Ketut Sudikerta (Pihak

Terkait). Beberapa pelanggaran yang dipersoalkan, antara lain kesalahan penghitungan saat

rekapitulasi, adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, pemilih yang menggunakan kartu

undangan memilih milik orang lain, pembukaan kotak suara secara melawan hukum, mobilisasi

PNS, dan politik uang.

Arteria mengungkapkan, pihaknya sudah mempersoalkan hasil penghitungan suara dari tingkat desa

hingga pleno di KPU Prov. Bali. “Kesalahan hasil hitungnya nyata dan sangat signifikan terhadap

perolehan suara pasangan calon,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga menemukan banyak kejanggalan dalam dokumen-doumen yang beredar.

“Dokumen yang beredar, dari hari ke hari angkanya berbeda. Semuanya dicap basah oleh teman-

teman KPU. Tadinya angkanya berapa, besoknya berapa, besoknya lagi beda. Semuanya asli,”

bebernya mengungkapkan kejanggalan tersebut.

Dalam pokok permohonannya, kata Arteria, setidaknya Pemohon mempersoalkan hasil pemungutan

suara di 6 (enam) kabupaten/kota. Dua diantara yang paling bermasalah adalah di Kabupaten

Buleleng dan Kabupaten Karangasem. Di Kab. Buleleng bahkan tidak ada yang berani melaporkan

pelanggaran karena terjadi intimidasi.

Oleh karena itu, dalam petitum permohonannya Pemohon meminta MK mengabulkan

permohonannya dan memberikan tiga alternatif amar putusan. Salah satunya, Pemohon meminta

MK memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 138 Tempat

Pemungutan Suara (TPS).

Pada kesempatan tersebut, baik Termohon maupun Pihak Terkait, belum bisa memberikan

tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon, sehingga untuk mendengarkan jawaban Termohon dan

tanggapan Pihak Terkait serta pemeriksaan saksi-saksi dijadwalkan pada sidang selanjutnya, Selasa

(11/6) pukul 15.00 WIB. (Dodi/mh)

KPU Provinsi Bali Bantah Tudingan Pemohon

Selasa, 11 Juni 2013 | 19:21 WIB

Jakarta 11/6 - Komisioner KPU Provinsi Bali didampingi Kuasa Hukum Termohon Wakil Kamal

(kedua dari kanan) saat memberikan keterangan bantahan atas dalil permohonan pemohon

Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Bali di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto

Humas/Ganie.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (Termohon) membantah telah melakukan kekeliruan

penghitungan dan pelanggaran selama penyelenggaraan Pemilukada Bali Tahun 2013 sebagaimana

didalilkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga - Dewa

Nyoman Sukrawan dalam Perkara No. 62/PHPU.D-XI/2013. Demikian hal ini diungkapkan oleh

Kuasa Hukum Termohon, Wakil Kamal, dalam sidang lanjutan, Selasa (11/6) sore, di Ruang

Sidang Pleno MK.

Menurut Wakil Kamal, Termohon telah melaksanakan tahapan jadwal dan program

penyelenggaraan Pemilukada secara baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Dasar 1945. “Termohon berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi,

imparsialitas, serta mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu,” tegasnya.

Wakil Kamal menyatakan, tudingan Pemohon tidak berdasar dan hanyalah ilusi semata. Sebab,

Pemohon tidak menguraikan pokok-pokok permohonanya secara jelas dan rinci, khususnya terkait

di daerah mana yang terjadi pelanggaran dan berapa jumlah suara yang hilang atau bertambah bagi

pasangan calon lainnya. “Karena jikapun terjadi kesalahan penghitungan, kenapa Pemohon tidak

menguraikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dalam posita dan petitumnya.”

Bahkan menurut Termohon, Pemohon telah meralat sendiri dalilnya terkait kekeliruan

penghitungan suara dalam perbaikan permohonannya. “Atas kesadaran sendiri akhirnya Pemohon

menghilangkan dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan atau kekeliruan dalam rekapitulasi

penghitungan suara,” ungkap Wakil Kamal. “Hal mana membuktikan telah nyata terbentang

dihadapan Mahkamah bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon

di semua tingkatan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.”

Begitupula terhadap dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau

yang diwakilkan. Faktanya, berdasarkan dokumen yang ada, kata Wakil Kamal, saksi-saksi

Pemohon telah menandatangani hasil rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan. “Dalil tersebut

tidak jelas dan tidak berdasar, karena tidak mengungkapkan berapa pemilih yang memilih lebih dari

satu kali dan/atau yang diwakilkan di TPS yang bersangkutan. Kepada siapa suara diberikan?”

Terkait pembukaan kotak, meskipun hal ini memang diakui oleh Termohon, namun menurut Wakil

Kamal, dibukanya kotak adalah dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, pembukaan kotak dalam rangka inventarisasi untuk menghadapi persidangan

perselisihan hasil Pemilukada Bali di MK. “Tidak dimaksudkan untuk mengubah isi atau mengubah

hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon,” jelasnya.

Sementara itu, Heru Widodo, Kuasa Hukum Pasangan Calon Terpilih Made Mangku Pastika – I

Ketut Sudikerta selaku Pihak Terkait, juga menyampaikan hal senada. Menurut Heru, setelah

mencermati permohonan tertulis Pemohon, pihaknya tidak menemukan uraian atas dalil Pemohon

tentang kesalahan penghitungan yang merugikan Pemohon ataupun menguntungkan Pihak Terkait.

“Demikian pula dalam petitum. Pemohon tidak meminta ditetapkan hasil penghitungan yang benar

menurut Pemohon. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada

Mahkamah agar mengesampingkan dalil-dalil pemohon sepanjang mengenai kesalahan hasil

penghitungan ,” imbuhnya.

Sebaliknya, Pihak Terkait malah menuding balik, bahwa justru Pemohonlah yang didukung oleh

tujuh bupati incumbent dari sembilan kepala daerah se-Provinsi Bali. Di mana para kepala daerah

tersebut, menurut Heru Widodo, telah menggerakkan mesin politik dan kekuasaannya untuk

memenangkan Pemohon. “Ketujuh bupati tersebut adalah Bupati Tabanan, Bupati Jembrana, Bupati

Bangli, Bupati Klungkung, Bupati Gianyar, Bupati Buleleng, dan Walikota Denpasar sebagai

kepala daerah yang lebih berpengaruh dan lebih berkuasa di lapangan daripada Gubernur,”

bebernya.

Adapun untuk sidang selanjutnya, akan digelar Rabu (12/6) pukul 08.00 WIB, dengan agenda

pembuktian, yakni mendengarkan saksi-saksi Pemohon. (Dodi/mh)

PHPU Prov. Bali: Saksi Pemohon Ungkap Pemilih Coblos Lebih Dari Satu Kali

Rabu, 12 Juni 2013 | 13:13 WIB

Jakarta 12/6 - Petugas Persidangan mengatur para saksi pemohon kembali ketempat masing-masing

usai pengambilan sumpah dalam Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Bali. Foto Humas/Ganie.

Sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Provinsi Bali kembali digelar oleh

Mahkamah Konstitusi pada Rabu (12/6) pagi, di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang dalam Perkara

Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 ini telah memasuki agenda pembuktian, yakni memeriksa saksi-saksi

dari Pasangan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga - Dewa

Nyoman Sukrawan (Pemohon).

Pada kesempatan tersebut, Panel Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK M. Akil

Mochtar, setidaknya telah memeriksa 26 saksi yang dihadirkan oleh Pemohon. Hampir seluruh

saksi mengungkapkan tentang pelanggaran berupa adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali

atau pemilih yang mewakili pemilih lain. Di mana para saksi mengemukakan dalam angka yang

bervariasi. Ada saksi yang melihat pemilih mencoblos tiga surat suara, namun ada pula saksi yang

melihat pemilih mencoblos hingga 30 surat suara.

Saksi I Wayan Kamar menerangkan, dirinya menyaksikan sendiri ada seorang pemilih yang

mencoblos 30 surat suara. Ditanya oleh hakim kenapa tidak bertanya atau protes atas kejadian

tersebut, dia bilang “saya ndak berani”.

Menurut beberapa saksi, pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali tersebut kebanyakan beralasan

dirinya mewakili keluarga yang berhalangan untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Alasannya antara lain karena sakit atau lanjut usia.

Hal itu dibenarkan oleh Ketut Sudarma, salah satu anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara

(KPPS). Menurut Sudarma, pada Pemilukada yang lalu dirinya memang menyerahkan sebanyak

empat surat suara kepada seorang pemilih bernama Wayan Lemes. “Alasannya orang tuanya sakit,”

ujarnya.

Meskipun sebelumnya, kata Sudarma, dirinya telah memperingatkan pemilih tersebut bahwa

peraturan tidak membenarkan hal itu. Namun pemilih itu mengatakan, kalau memang dia tidak

boleh mewakili keluarganya, dia malah meminta Sudarma untuk mewakilinya. Hingga akhirnya

Sudarma memutuskan untuk memperbolehkan pemilih itu mewakili keluarganya.

Lain lagi kesaksian I Ketut Sutaya. Ia mengakui telah menyaksikan secara langsung petugas KPPS

di wilayahnya mencoblos dengan menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia. “Ketua

dan anggota KPPS-nya bergiliran menyoblos,” ungkapnya.

Setelah memeriksa para saksi Pemohon, Panel Hakim pun kemudian menjadwalkan sidang

berikutnya untuk mendengarkan saksi-saksi Termohon dan Pihak Terkait. Sidang selanjutnya akan

digelar Kamis (13/6), pukul 08.00 WIB. (Dodi/mh)

PHPU Prov. Bali: Saksi KPU Bali Bantah Tudingan Pemohon

Kamis, 13 Juni 2013 | 16:43 WIB

Jakarta 13/6 - Saksi dari pihak termohon I Made Arnawa memberikan keterangan kesaksian dalam

sidang perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Bali. Foto Humas/Nisa.

Sidang pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Provinsi Bali

kembali dilanjutkan, Kamis (13/6) pagi, di Rang Sidang Pleno MK. Kali ini Panel Hakim

Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK M. Akil Mochtar telah mendengarkan keterangan para

saksi yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali selaku Termohon.

Para saksi Termohon yang seluruhnya terdiri dari petugas pemungutan suara, membantah apa yang

didalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga - Dewa Nyoman

Sukrawan (Pemohon) pada persidangan sebelumnya. Menurut saksi Termohon selama

penyelenggaraan Pemilukada Bali yang lalu, tidak ada permasalahan sedikitpun. Faktanya, seluruh

saksi mandat pasangan calon kepala daerah menandatangani berita acara rekapitulasi.

Anggota KPU Karangasem I Made Arnawa menegaskan, selama penyelenggaraan Pemilukada

hingga rekapitulasi hasil pemungutan suara tidak ada masalah prinsip yang terjadi. “Buktinya dari

tahapan pemungutan suara di TPS sampai di tingkat desa itu tidak ada kejadian khusus, tidak ada

keberatan saksi, dan semua saksi pasangan calon dan relawan menandatangani berita acara Model C

dan Model D,” paparnya.

Terkait tidak diizinkannya pendukung Pemohon untuk mengikuti proses rekapitulasi di KPU Kab.

Karangasem, kata dia, memang dibatasi sesuai tata tertib yang berlaku. Dimana yang boleh masuk

ke ruangan hanya yang membawa undangan dan saksi mandat dari para pasangan calon saja.

Sedangkan terhadap penjagaan yang menurut pemohon berlebihan, lanjut dia, hal itu tidak benar.

“Menurut kami penjagaan biasa-biasa saja. Hanya pengamanan dipintu masuk dan beberapa titik-

titik di luar itu,” katanya.

Sementara itu, terhadap kesaksian yang mengatakan bahwa terdapat pemilih mencoblos lebih dari

satu kali atau diwakilkan, juga telah dibantah oleh para saksi Termohon. Menurut I Gede Rai

Rentawan, sebagai salah satu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gianyar Barat, dirinya sama

sekali tidak pernah mengetahui hal itu. Dia malah baru mengetahui persoalan ini setelah ada perkara

di MK.

“Sama sekali tidak ada berita pencoblosan yang diwakilkan. Sama sekali tidak ada laporan,”

ungkapnya. “Saat rekapitulasi tidak ada keberatan.”

Begitupula terhadap keterangan saksi Pemohon Ketut Sutaya yang menyatakan ada petugas KPPS

mencoblos menggunakan nama orang yang sudah meninggal. Hal ini telah dibantah langsung oleh I

Ketut Simpen sebagaimana dimaksud dalam tudingan tersebut. Menurut Ketut Simpen, yang

sebenarnya terjadi malah petugas KPPS mengamankan surat panggilan atas nama ketiga nama

tersebut agar tidak digunakan. “Kami menemukan ada tiga yang meninggal dalam DPT itu. Untuk

surat panggilannya sudah kami serahkan kepada kepala dusun supaya aman, tidak dicoblos oleh

keluarganya.” (Dodi/mh)

17 Jun 2013 Pukul 08:00 WIB Nomor Perkara : 62/PHPU.D-XI/2013 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

Bali Tahun 2013 Pemohon : Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan [No. Urut 1] Kuasa Pemohon : Arteria Dahlan, S.T., S.H., dkk Acara Sidang : Pembuktian (V)

Panwaslukada Provinsi Bali Uraikan Berbagai Pelanggaran Selama Pemilukada

Senin, 17 Juni 2013 | 16:45 WIB

Jakarta 17/6 - Ketua Panwaslu Provinsi Bali Made Wina hadir dalam sidang Perkara Nomor 62/PHPU.D-

XI.2013, untuk memberikan keterangan terkait pelanggaran selama Pemilukada Provinsi Bali di Ruang

Sidang Pleno MK. Foto Humas/Ganie.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Provinsi Bali Made

Wena hadir dalam sidang Perkara Nomor 62/PHPU.D-XI/2013, Senin (17/6) pagi, di Ruang Sidang

Pleno MK. Pada kesempatan ini dia menyampaikan tentang berbagai laporan serta tindak lanjut

yang dilakukan oleh pihaknya, baik terkait pelanggaran administratif maupun dugaan tindak pidana

selama Pemilukada yang lalu.

Made menuturkan, pihaknya total telah menemukan dan menerima 175 laporan. Setelah diproses,

terdapat 122 laporan pelanggaran administrasi, empat dugaan pelanggaran tindak pidana, dua

sengketa, dan 47 dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.

Terhadap 122 pelanggaran administrasi, menurut Made, semua telah ditindaklanjuti oleh Komisi

pemilihan Umum Prov. Bali (Termohon) berdasarkan rekomendasi Panwaslukada Bali. Adapun

bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi diantaranya: pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang

dilarang, netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemenuhan persyaratan pencalonan, dan tata cara

pemilihan dilakukan tidak sesuai ketentuan.

“Dari empat dugaan tindak pidana Pemilu, semuanya sudah dilimpahkan ke kepolisian. Yakni dua

terkait dugaan pada tahap pencalonan dan dua dugaan pelanggaran terkait penggunaan hak pilih

pada saat pemungutan suara. Bahwa bentuk dugaan pelanggaran tindak pidana terjadi adalah

membuat dokumen palsu dan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali,” urai Made.

Berkaitan dengan adanya sengketa antara pendukung masing-masing pasangan calon terkait

pemasangan alat peraga ditempat pribadi, ujar Made, sudah diselesaikan secara musyawarah

mufakat. Sedangkan 47 laporan tidak dapat ditindaklanjuti disebabkan karena tidak terpenuhinya

persyaatan formil, persyaratan materil, dan/atau tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti.

Di samping itu, Made juga menjelaskan lebih lanjut terkait beberapa pelanggaran yang dipersoalkan

oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman

Sukrawan (Pemohon) daloam perkara ini. Made membantah jika dikatakan bahwa Panwaslukada

tidak menindaklanjuti laporan Pemohon terkait berbagai pelanggaran, terutama adanya pemilih

yang memilih lebih dari satu kali atau mewakilkan.

“Tidak benar kalau Panwaslu Kabupaten Karangasem menolak permohonan Pemohon dengan

alasan yang tidak dapat diterima. Panwaslu telah melakukan penanganan pelanggaran dan

memutuskan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sangat logis, berdasarkan pada

hasil klarifikasi dari para pihak dan pengkajian yang mendalam atas data dan fakta yang diperoleh

serta dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karenanya sangat

tidak benar Panwaslu Karangasem dan Panwaslu Provinsi Bali melakukan upaya sistematis untuk

menggagalkan pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Karena Panwaslu Karangasem

secara profesional dan mandiri telah melakukan penanganan laporan pelanggaran sesuai dengan

prosedur perundang-undangan,” beber Made.

Faktanya, kata Made, berdasarkan laporan dan pengkajian atas fakta yang terjadi, Panwaslukada

telah merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 3 Desa Bungkulan dan

KPU Prov. Bali telah melaksanakan rekomendasi ini pada 22 Mei 2013. Selanjutnya, Panwaslukada

Bali juga telah menyatakan sikapnya terdahap Surat Termohon No. 503 tertanggal 28 Mei 2013

yang ditujukan kepada KPU Kabupaten/kota perihal pembukaan kotak suara dalam rangka

inventarisasi data dalam menghadapi gugatan di MK.

“Ketua Panwaslu langsung menelpon Ketua KPU Provinsi Bali dan mengatakan keberatan dengan

surat tersebut dan tidak memberikan legitimasi terhadap tindakan tersebut. Dan menginstruksikan

melalui telepon pula kepada Panwaslu kabupaten/kota agar mencegah rencana KPU kabupaten/kota

untuk membuka kotak,” jelasnya.

Saat itu, Ketua Panwaslukada bertepatan sedang berada di Karangasem untuk melakukan supervisi.

Sehingga pernyataan sikap Panwaslukada disampaikan melalui telpon terlebih dahulu. Baru pada 29

Mei 2013 Panwaslukada Bali menggelar Rapat Pleno yang menyimpulkan bahwa tindakan KPU

Bali adalah tidak tepat. Sayangnya, dari sembilan kabupaten/kota, terdapat dua daerah yang tetap

melakukan pembukaan kotak yaitu Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng.

Pemohon Curang

Pada kesempatan yang sama, Sidang Panel Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK M. Akil

Mochtar juga telah mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pasangan Calon Terpilih Made

Mangku Pastika - Ketut Sudikerta (Pihak Terkait). Pada prinsipnya, para saksi menerangkan bahwa

dalam Pemilukada Bali 2013, Pemohonlah yang melakukan kecurangan berupa mobilisasi PNS dan

menyalahgunakan acara resmi daerah untuk menggerakkan warga dalam memenangkan Pemohon.

Bahkan, saksi Pihak Terkait Nyoman Mudita, menerangkan bahwa dirinya sebagai tim pemenangan

mendapat laporan telah terjadi pembagian motor bagi kepala desa untuk memenangkan Pemohon.

Menurutnya, kurang lebih 100 motor yang dibagikan. “Saya kroscek langsung, benar seperti apa

yang dilaporkan,” imbuhnya. (Dodi/mh)

18 Jun 2013 Pukul 08:00 WIB

Nomor Perkara : 62/PHPU.D-XI/2013

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Provinsi Bali Tahun 2013

Pemohon:Pemohon : Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan [No Urut 1]

Kuasa Pemohon : Arteria Dahlan, S.T., S.H., dkk

Acara Sidang : Pembuktian (VI)

PHPU Provinsi Bali: Saksi Akui Lakukan Pencoblosan Berkali-kali

Selasa, 18 Juni 2013 | 13:09 WIB

Jakarta 18/6 - Saksi Pemohon I Made Suparta hadir untuk memberi kesaksian dalam perkara perselisihan

hasil Pemilukda Provinsi Bali di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara

perselisihan hasil peilihan umum kepala daerah Provinsi Bali, Selasa (18/6) di Ruang Sidang Pleno

MK. Hadir pada kesempatan tersebut saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anak Agung Gede

Ngurah Puspayoga - Dewa Nyoman Sukrawan (Pemohon) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Bali (Termohon).

Dalam kesaksiannya, saksi Pemohon kembali mengungkapkan beberapa pelanggaran dan sikap

tidak profesional Termohon selama Pemilukada Bali. Menurut salah satu saksi, I Nyoman Oka

Antara, terdapat beberapa indikasi kecurangan selama penyelenggaraan Pemilukada. Salah satunya

ialah adanya surat suara yang digunakan 100%, padahal tidak semua nama yang ada Daftar Pemilih

Tetap (DPT) bisa mengikuti proses pencoblosan. “Padahal ada yang meninggal, pemilih sedang

merantau yang tidak bisa kembali, atau sudah pindah,” jelasnya.

Selain itu, kata Nyoman, dirinya juga mendapat laporan dari para saksi mandat di lapangan bahwa

terjadi pencoblosan lebih dari satu kali oleh seorang pemilih atau pencoblosan yang diwakilkan.

Temuan ini, ujarnya, juga sudah disampaikan dalam rapat pleno KPU namun tidak mendapat

tanggapan.

Hal itu kemudian diakui oleh beberapa saksi Pemohon lainnya, di mana para saksi adalah pelaku

langsung pencoblosan lebih dari sekali atau mewakili pemilih lain. Di antaranya ada saksi yang

mengakui mencoblos dua kali, namun ada pula yang mencoblos hingga 40 surat suara. Kebanyakan

dari mereka beralasan mewakili keluarga yang sedang sakit.

Salah satunya adalah Nengah Gatip. Ia mengakui dirinya telah mewakili lima orang keluarganya.

“(Saat itu) tidak ada yang protes,” ujarnya menjelaskan kepada Panel Hakim yang dipimpin oleh

Ketua MK M. Akil Mochtar.

Saksi lainnya, I Made Supartha mengatakan, pihaknya bahkan mengalami pengusiran oleh Ketua

KPU Bali saat rapat pleno di tingkat Provinsi. Menurutnya, alasan pengusiran saat itu sungguh tidak

bisa diterima oleh pihaknya. “Kami diusir. Kami diminta keluar. Padahal kami tidak melakukan

apa-apa, hanya komunikasi saja,” imbuhnya. Ketika itu memang dia sedang menyampaikan

beberapa keberatan terhadap proses rekapitulasi yang berlangsung, namun diabaikan oleh

Termohon.

Sementara itu, salah satu saksi yang dihadirkan Termohon, Ketua KPU Kabupaten Tabanan Ida

Bagus Made Kresnadana kembali menegaskan bahwa selama pelaksanaan Pemilukada Bali yang

lalu, semua tahapan berjalan lancar. “Berjalan dengan aman, tidak ada keberatan, semua saksi tanda

tangan. Kemudian rekap di PPS juga tidak ada keberatan,” paparnya.

Setelah mendengarkan kesaksian tersebut, Akil kemudian mengingatkan para pihak untuk segera

menyerahkan kesimpulan tertulis kepada MK karena sidang pembuktian sudah berakhir.

Selanjutnya para pihak diminta menunggu untuk panggilan sidang pengucapan putusan. (Dodi/mh)

Nomor Perkara : 62/PHPU.D-XI/2013 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

Bali Tahun 2013 Pemohon : Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan [No. Urut 1] Kuasa Pemohon : Arteria Dahlan, S.T., S.H., dkk Acara Sidang : Pengucapan Putusan