BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala...

66
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1924, 2014 PERATURAN BERSAMA. Angka Kredit. Jabatan Fungsional Rescuer. PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN SAR NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR PB.01 TAHUN 2014 NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL RESCUER DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN SAR NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Rescuer dan Angka Kreditnya,

Transcript of BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala...

Page 1: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.1924, 2014 PERATURAN BERSAMA. Angka Kredit. JabatanFungsional Rescuer.

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR PB.01 TAHUN 2014

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL RESCUER DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 35 PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014tentang Jabatan Fungsional Rescuer dan Angka Kreditnya,

Page 2: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 2

perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Badan SARNasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang JabatanFungsional Rescuer dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5949);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentangJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3547), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentangFormasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentangPengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),sebagaimana telah dua kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5467);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4017), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara

Page 3: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.3

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentangPendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan, danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentangPenilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5258);

10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentangRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 235);

11.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentangBadan SAR Nasional (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2007);

12.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentangBadan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 128);

13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Rescuer danAngka Kreditnya (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 410);

Page 4: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN SAR NASIONALDAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANGKETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL RESCUER DANANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014tentang Jabatan Fungsional Rescuer dan Angka Kreditnya, sebagaimanatercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014.

Pasal 3

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Desember 2014

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

KEPALA

BADAN SAR NASIONAL,

EKO SUTRISNO FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Page 5: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.5

LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : PB.01 TAHUN 2014

NOMOR : 37 TAHUN 2014

KETENTUAN PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL RESCUER DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014telah ditetapkan Jabatan Fungsional Rescuer dan Angka Kreditnya.

2. bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancarpelaksanaan Peraturan Menteri tersebut, perlu menetapkanperaturan bersama antara Kepala Badan SAR Nasional dan KepalaBadan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentangJabatan Fungsional Rescuer dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedomankepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian danpejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional Rescuer adalah jabatan yang mempunyai ruanglingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukanpencarian dan pertolongan.

2. Rescuer adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas,tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk

Page 6: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 6

melakukan pencarian dan pertolongan.

3. Pencarian dan Pertolongan atau Search And Rescue yangselanjutnya disingkat SAR adalah usaha dan kegiatan mencari,menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang ataudikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibahpelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibahlainnya.

4. Jabatan Fungsional Rescuer Pemula adalah Jabatan FungsionalRescuer Pelaksana Pemula sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014.

5. Jabatan Fungsional Rescuer Terampil adalah Jabatan FungsionalRescuer Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2014.

6. Jabatan Fungsional Rescuer Mahir adalah Jabatan FungsionalRescuer Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014.

7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat eselon IIsebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 2014.

8. Pejabat Administrator adalah pejabat eselon III sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014.

9. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Rescuer yangselanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentukdan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angkakredit dan bertugas menilai prestasi kerja Rescuer.

10.Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atauakumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai olehRescuer dalam rangka pembinaan karier.

11.Karya inovasi adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian,pengkajian, survey, dan evaluasi yang disusun oleh Rescuer, baikperorangan atau kelompok dalam rangka inovasi di bidangpencarian dan pertolongan.

Page 7: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.7

12.Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yangdiberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satyasesuai peraturan perundang-undangan.

13.Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Rescuer.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGANRUANG.

A. TUGAS POKOK.

Tugas pokok Jabatan Fungsional Rescuer yaitu melakukan pencariandan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan SAR,penyelenggaraan operasi SAR, serta evaluasi dan laporan.

B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG.

1. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Rescuer, yaitu:

a. Rescuer Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

b. Rescuer Terampil, pangkat:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan

3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

c. Rescuer Mahir, pangkat:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

d. Rescuer Penyelia, pangkat:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

2. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Rescuer sebagaimanadimaksud pada angka 1, berdasarkan jumlah angka kredit yangditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Feri, NIP. 19900510 201003 1 001, pangkat Pengatur Muda,golongan ruang II/a akan diangkat dalam Jabatan FungsionalRescuer.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

a. Pendidikan sekolah SMU sebesar 25 angka kredit.

b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan II sebesar 2angka kredit.

Page 8: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 8

c. Pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan sebesar 3angka kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 30.

Dalam hal demikian jenjang Jabatan untuk pengangkatan Sdr.Feri sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimiliki yakniRescuer Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

3. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam JabatanFungsional Rescuer berdasarkan jumlah angka kredit yang dimilikisetelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkanangka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golonganruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat,golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Contoh:

Sdr. Himawan, NIP.19800705 199003 1 001, pangkat PenataMuda, golongan ruang III/a, jabatan Analis operasi SAR pada unitOperasional SAR.

Yang bersangkutan telah memiliki pengalaman selama 2 (dua)tahun di bidang pencarian dan pertolongan.

Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, sdr. Himawanmemperoleh angka kredit sebesar 75, dengan perincian sebagaiberikut:

a. Pendidikan sekolah SMU sebesar 25 angka kredit.

b. Pendidikan dan Pelatihan fungsional/Teknis JabatanFungsional Rescuer teknis Rescuer sebesar 5 angka kredit.

c. Pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan sebesar 40angka kredit.

d. Penunjang tugas Rescuer sebesar 5 angka kredit.

Mengingat angka kredit yang dimiliki sdr. Himawan sebesar 75,sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidaksesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu RescuerTerampil, pangkat Peñata Muda, golongan ruang III/a

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI RESCUER YANG MELAKSANAKANTUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Rescuer untukmelaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Rescuerlain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawahjenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebutberdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yangbersangkutan.

Page 9: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.9

2. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksudpada angka 1, ditetapkan sebagai berikut:

a. Rescuer yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjangjabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80%(delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan,sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor10 Tahun 2014.

Contoh:

Sdr. David, NIP. 19780215 199603 1 004, jabatan Rescuer Mahir,pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a pada Kantor SARJakarta. Yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun kegiatanlatihan SAR untuk skala penuh dengan angka kredit 0,024.Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Rescuer Penyelia.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 80% X 0,024 =0,020.

b. Rescuer yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawahjenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkansebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butirkegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 10 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Nurul, NIP. 19680212 198603 2 005, jabatan RescuerPenyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Kantor SARSemarang. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakantindak awal operasi SAR pada bencana dengan angka kredit 0,015.Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Rescuer Mahir.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 100% X 0,015 =0,015.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATANPERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN.

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Rescuer ditetapkan olehpejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA.

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Rescuermerupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dariCalon PNS.

Page 10: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 10

2. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Rescuer harusmemenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah SMU, SMK atau yang sederajat;

b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;

c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsionalRescuer; dan

d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)tahun terakhir.

3. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Rescuer setelahdiangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikutidan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Rescuer.

Contoh:

Sdr. Darma, NIP. 19880209 200701 1 006 terhitung mulai tanggal1 Maret 2007 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang II/a,selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pangkatPengatur Muda, golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1April 2008. Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2010yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus pendidikandan pelatihan fungsional Rescuer.

4. PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, palinglama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan danpelatihan fungsional Rescuer, harus diangkat dalam JabatanFungsional Rescuer.

Contoh:

Sdr. Darma, NIP. 19880209 200701 1 006, pangkat PengaturMuda, golongan ruang II/a telah mengikuti dan lulus pendidikandan pelatihan fungsional Rescuer tanggal 31 Maret 2012.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 28 Februari 2013, yangbersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan FungsionalRescuer.

5. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan FungsionalRescuer dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantumdalam Anak Lampiran I-a yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN.

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan FungsionalRescuer dapat dipertimbangkan, apabila:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka2;

Page 11: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.11

b. memiliki pengalaman di bidang pencarian dan pertolonganpaling kurang 2 (dua) tahun;

c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan

d. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun.

2. Pengalaman dibidang pencarian dan pertolongan sebagaimanadimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Marwan, AM.d NIP. 19800305 200204 1 001, pangkat PenataMuda Tingkat I, golongan ruang III/b, menduduki jabatanPengawas pada unit Operasi SAR di Kantor SAR Semarang, padawaktu menduduki jabatan Pengawas, yang bersangkutan jugamelakukan kegiatan pencarian dan pertolongan selama 1 tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengawas pada unit TataUsaha Kantor SAR. Selama menduduki jabatan Pengawas padaunit ini, yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan pencariandan pertolongan.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Pengawaspada unit Operasi SAR. Selama menduduki jabatan Pengawaspada unit ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatanpencarian dan pertolongan selama 1 tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Marwan, AM.d memilikipengalaman di bidang pencarian dan pertolongan 2 (dua) tahun.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, merupakanbatas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatandalam Jabatan Fungsional Rescuer, oleh karena itu pengajuanusulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yangdipersyaratkan.

Contoh:

Sdr. Bondan, AM.d NIP. 19790305 200104 1 001, pangkat PenataMuda, golongan ruang III/a, jabatan Analis Operasi SAR pada unitOperasi SAR di Kantor SAR Yogyakarta. Apabila yangbersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan FungsionalRescuer, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabatsesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulanSeptember 2013 dan penetapan keputusan pengangkatannyapaling lambat bulan Februari 2014, mengingat yang bersangkutanlahir bulan Maret 1979.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud padaangka 1, sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang

Page 12: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 12

jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yangditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

5. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsurpenunjang.

6. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidakdidasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapididasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah darikegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Bondan, AM.d NIP. 19790305 200104 1 001, pangkat PenataMuda, golongan ruang III/a, jabatan Analis Operasi SAR padaKantor SAR di Kantor SAR Yogyakarta, akan diangkat dalamJabatan Fungsional Rescuer.

Selama menduduki jabatan Analis Operasi SAR, yangbersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

1) Pendidikan sekolah Diploma III (DIII) sebesar 60 angkakredit.

2) Diklat fungsional/teknis Jabatan Fungsional Rescuer sebesar4 angka kredit.

3) Pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan sebesar 20angka kredit.

4) Pengembangan profesi sebesar 2 angka kredit.

b. Unsur penunjang

1) Mengajar/melatih dibidang pencarian dan pertolongan padatingkat nasional sebesar 1 angka kredit.

2) Mengikuti seminar/lokakarya dibidang pencarian danpertolongan sebagai peserta sebesar 1 angka kredit.

Dalam hal demikian, angka kredit ditetapkan dari unsur utamadan unsur penunjang yakni sebesar 88 angka kredit dan tidakdidasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam JabatanFungsional Rescuer dibuat menurut contoh formulir sebagaimanatercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Page 13: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.13

V. PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT.

A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinanunit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawabdi bidang kepegawaian dengan melampirkan daftar usulanpenetapan angka kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasanlangsung Rescuer yang bersangkutan kepada pejabat yangmengusulkan penetapan angka kredit dibuat menurut contohformulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-c yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

2. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikanbahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenangmenetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulirsebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-d yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

3. Usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2dituangkan dalam daftar usul penetapan angka kredit dibuatmenurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam AnakLampiran I-e sampai dengan Anak Lampiran I-h yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

4. Setiap usul penetapan angka kredit Rescuer harus melampirkan:

a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihanfungsional/teknis Jabatan Fungsional Rescuer, dibuat menurutcontoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-i;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pencarian danpertolongan dibuat menurut contoh formulir sebagaimanatercantum dalam Anak Lampiran I-j;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesidibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalamAnak Lampiran I-k; dan

d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuatmenurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam AnakLampiran I-l;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersamaini.

5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harusdisertai dengan bukti fisik.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Rescuer

Page 14: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 14

dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Rescuer mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31Desember 2014 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulanJanuari 2015.

2. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkatRescuer dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikanpangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkanpaling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kreditditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yangbersangkutan.

3. Penetapan angka kredit Rescuer ditetapkan oleh pejabat yangberwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contohformulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-m yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

4. Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala BadanKepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Rescuer yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

c. Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan danPemasyarakatan SAR/Kepala Biro Kepegawaian; dan

d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VI. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKAKREDIT, TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS.

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKAKREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yangberwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimentanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan KepegawaianNegara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkanangka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuatspesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala BadanKepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara.

Page 15: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.15

B. TIM PENILAI

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalammenjalankan kewenangannya dibantu oleh:

a. Tim Penilai bagi Sekretaris Utama, yang selanjutnya disebutTim Penilai Pusat.

b. Tim Penilai bagi Direktur yang membidangi Bina Ketenagaandan Pemasyarakatan SAR, yang selanjutnya disebut Tim PenilaiUnit Kerja.

2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pencariandan pertolongan, unsur kepegawaian, dan Rescuer.

3. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasaldari unsur kepegawaian.

5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabilalebih dari 4 (empat), harus berjumlah genap.

6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, palingkurang 2 (dua) orang dari Rescuer.

7. Dalam hal komposisi jumlah Anggota sebagaimana dimaksud padaangka 6 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat daripejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasikerja Rescuer.

8. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama denganjabatan/pangkat Rescuer yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerjaRescuer; dan

c. aktif melakukan penilaian.

9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkatkembali untuk masa jabatan berikutnya.

10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secaraberturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapatdiangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masajabatan.

Page 16: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 16

11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6(enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantiananggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepadapejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapatmengangkat anggota pengganti.

13. Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

a. Sekretaris Utama untuk Tim Penilai Pusat.

b. Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan danPemasyarakatan SAR untuk Tim Penilai Unit Kerja.

C. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangiBina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR dalam menetapkanangka kredit, bagi Rescuer Mahir, pangkat Penata Muda,golongan ruang III/a sampai dengan Rescuer Penyelia, pangkatPenata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan KantorPusat Badan SAR Nasional dan Kantor SAR; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PejabatPimpinan Tinggi Madya yang membidangi Bina Ketenagaan danPemasyarakatan SAR yang berhubungan dengan penetapanangka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangiBina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR dalam menetapkanangka kredit bagi Rescuer Pemula, pangkat Pengatur Muda,golongan ruang II/a sampai dengan Rescuer Terampil, pangkatPengatur Tingkat I, golongan ruang II/d di lingkungan KantorPusat Badan SAR Nasional dan Kantor SAR ; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PejabatPimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina Ketenagaandan Pemasyarakatan SAR yang berhubungan denganpenetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. TIM TEKNIS

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapatmembentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baikyang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yangmempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada

Page 17: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.17

Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatanyang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahliantertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepadaKetua Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabilaterdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yangmemerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka2.

VII. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN.

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Rescuer, dapat dipertimbangkan, apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan

c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)tahun terakhir.

2. Kenaikan pangkat Rescuer Pemula, pangkat Pengatur Muda,golongan ruang II/a menjadi pangkat Pengatur Muda Tingkat I,golongan ruang II/b sampai dengan Rescuer Penyelia, pangkatPenata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan oleh KepalaBadan SAR Nasional setelah mendapat persetujuan teknis KepalaBadan Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan pangkat Rescuer dalam jabatan yang lebih tinggi dapatdipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkansesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Sutrisna, NIP. 19880505 200703 1 002 jabatan RescuerPemula terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009, pangkat PengaturMuda, golongan ruang II/a. Berdasarkan hasil penilaian padabulan Januari tahun 2012, yang bersangkutan memperolehangka kredit sebesar 45 dan akan dipertimbangkan untukdinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I,golongan ruang II/b terhitung mulai tanggal 1 April 2012. Makasebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahuluditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Rescuer Terampil.

4. Rescuer yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yangditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkatlebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untukkenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Page 18: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 18

Contoh:

Sdr. Karim, NIP. 19801016 199803 1 010, jabatan Rescuer Mahir,pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulaitanggal 1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi PenataMuda, golongan ruang III/a, yang bersangkutan memperolehangka kredit sebesar 110.

Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadiPenata Muda, golongan ruang III/a yakni 100, dengan demikiansdr. Karim memiliki kelebihan angka kredit 10 dan dapatdiperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

5. Rescuer pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihiangka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatandan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yangdidudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkanmengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angkakredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untukkenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatanpencarian dan pertolongan.

Contoh:

Sdr. Felix, NIP. 19850210 200403 1 001 Jabatan RescuerTerampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/bterhitung mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai denganDesember 2009 ditetapkan angka kredit sebesar 62 dandipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur,golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1 April 2009.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yangdidudukinya yakni sampai dengan 31 Maret 2010 untuk kenaikanpangkat menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sdr. Felix wajibmengumpulkan angka kredit paling kurang 20% x 20 = 4 angkakredit.

6. Rescuer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkanpaling kurang angka kredit 10 (sepuluh) dari kegiatan pencariandan pertolongan.

Contoh:

Sdr. Bambang, 19661115 198803 1 001 jabatan Rescuer Penyelia,pangkat Penata , golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1Oktober 2011. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi PenataTingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober

Page 19: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.19

2014.

Dalam hal demikian, Sdr. Bambang setiap tahun sejak tanggal 1Oktober 2014 menduduki pangkat Penata Tingkat I, golonganruang III/d, wajib mengumpulkan angka kredit 10 dari kegiatanpencarian dan pertolongan.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Rescuer dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan;

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)tahun terakhir; dan

2. Kenaikan jabatan Rescuer Pemula untuk menjadi RescuerTerampil sampai dengan Rescuer Penyelia, ditetapkan olehPejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Keputusan kenaikan jabatan Rescuer dibuat menurut contohformulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-n yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

VIII. PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PENURUNAN JABATAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Rescuer Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/asampai dengan Rescuer Penyelia, pangkat Penata, golongan ruangIII/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima)tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredituntuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Rescuer yangjabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Toni, A.Md NIP. 19710305 199203 1 002, pangkat Penata,golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2008 jabatankaepala seksi pada unit pencarian dan pertolongan, yangbersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Rescuer Mahirterhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan angka kredit sebesar110.

Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah daripangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima)tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Rescuer Mahiryaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014 tidak dapatmemenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuaipangkat yang dimiliki yakni Rescuer Penyelia angka kredit 200,maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014

Page 20: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 20

dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Rescuer Mahir.

2. Rescuer Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/asampai dengan Rescuer Penyelia, pangkat Penata, golongan ruangIII/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima)tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredituntuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Rescuer yangakan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkatdalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Raditya, NIP. 19840128 200302 1 008, pangkat PengaturMuda Tingkat I, golongan ruang II/b terhitung mulai tanggal 1April 2007, yang bersangkutan diangkat dalam JabatanFungsional Rescuer Terampil terhitung mulai tanggal 1 Maret2008 dengan angka kredit sebesar 45, Apabila dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan FungsionalRescuer Terampil yaitu terhitung mulai tanggal 1 Maret 2008sampai dengan 28 Februari 2013 tidak dapat memenuhi angkakredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggimenjadi Pengatur, golongan ruang II/c dengan angka kredit 60,maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 28 Februari2013 yang bersangkutan dibebaskan sementara dari JabatanFungsional Rescuer Terampil.

3. Rescuer Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/asampai dengan Rescuer Penyelia, pangkat Penata Muda, golonganruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhiangka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebihtinggi bagi Rescuer yang pernah mendapatkan kenaikan pangkatsejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Lestari, NIP. 19820128 200202 1 008, Rescuer Pelaksanapangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b terhitungmulai tanggal 1 April 2006. Yang bersangkutan naik pangkatmenjadi Pengatur, golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1April 2009 dengan angka kredit sebesar 65.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkatmenjadi Pengatur, golongan ruang II/c yaitu 1 April 2009 sampaidengan 31 Maret 2014 tidak dapat memenuhi angka kreditkumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Tingkat I,golongan ruang II/d dengan angka kredit 80, maka yangbersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 dibebaskansementara dari Jabatan Fungsional Rescuer Terampil.

Page 21: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.21

4. Rescuer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/ddibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejakmenduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan palingkurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pencarian danpertolongan.

Contoh:

Sdr. Danarhadi, NIP. 19630810 198606 1 002, jabatan RescuerPenyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/d terhitung mulaitanggal 1 Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar 310.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I,golongan ruang III/d yakni 1 Oktober 2013 tidak dapat memenuhipaling kurang 10 angka kredit dari kegiatan pencarian danpertolongan, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dariJabatan Fungsional Rescuer Penyelia.

5. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud padaangka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 Rescuer dibebaskansementara dari jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai PNS;

b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Rescuer;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

6. Pembebasan sementara bagi Rescuer sebagaimana dimaksudpada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, didahului denganperingatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6(enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara,dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalamAnak Lampiran I-o yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bersama ini.

7. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan FungsionalRescuer dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantumdalam Anak Lampiran I-p yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENURUNAN JABATAN.

1. Rescuer yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupapemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebihrendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.

2. Penilaian prestasi kerja Rescuer selama menjalani hukumandisiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuaidengan jabatan yang baru

Page 22: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 22

3. Jumlah angka kredit yang dimiliki Rescuer sebelum dijatuhihukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetapdimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalamjabatan semula.

4. Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjangjabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkanuntuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembalike dalam jabatan semula.

Contoh:

Sdr. Yudho NIP. 19731016 199604 1 010 jabatan Rescuer Mahir,pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b denganangka kredit sebesar 150. Yang bersangkutan dijatuhi hukumandisiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangkapenurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi RescuerTerampil terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011 dalam haldemikian:

a. Sdr. Yudho, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruangIII/b diturunkan dari Rescuer Mahir menjadi Rescuer Terampildengan angka kredit 150.

b. Sdr. Yudho, diberikan tunjangan jabatan fungsional RescuerTerampil.

c. Sdr. Yudho, dapat diangkat kembali ke jabatan Rescuer Mahirdalam ketentuan sebagai berikut:

1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhihukuman disiplin;

2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhihukuman disiplin yaitu 150 angka kredit; dan

3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Selama menduduki Rescuer Terampil Sdr. Yudho, memperolehangka kredit 20.

e. Setelah 2 ( dua ) tahun diangkat kembali ke dalam jabatanRescuer Mahir Sdr. Yudho, memperoleh angka kredit 35.

f. Dalam hal demikian Sdr. Yudho, dapat dipertimbangkanuntuk naik jabatan menjadi Rescuer Penyelia dengan angkakredit 205 yang berasal dari:

1) angka kredit terakhir yaitu 150;

2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatanRescuer Terampil 20; dan

Page 23: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.23

3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembalidalam jabatan Rescuer Mahir yaitu 35.

IX. PENGANGKATAN KEMBALI.

1. Rescuer yang dibebaskan sementara karena:

a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhiAngka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkatlebih tinggi bagi Rescuer yang jabatannya lebih rendah daripangkat yang dimiliki;

b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhiAngka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkatlebih tinggi bagi Rescuer yang akan mendapatkan kenaikanpangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhiAngka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkatlebih tinggi bagi Rescuer yang pernah mendapatkan kenaikanpangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhipaling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokokdan/atau pengembangan profesi bagi Rescuer Penyelia, pangkatPenata Tingkat I, golongan ruang III/d.

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Rescuer, apabila telahmemenuhi angka kredit yang ditentukan.

2. Rescuer yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementarasebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan FungsionalRescuer apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS, ataupemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dandinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

3. Rescuer yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuhdi luar Jabatan Fungsional Rescuer, dapat diangkat kembali dalamJabatan Fungsional Rescuer apabila berusia paling tinggi 45 (empatpuluh lima) tahun.

4. Rescuer yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luartanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam JabatanFungsional Rescuer apabila telah selesai menjalani cuti di luartanggungan negara.

5. Rescuer yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajarlebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam JabatanFungsional Rescuer apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

6. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Rescuer

Page 24: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 24

sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan denganketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuaiperaturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulansebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

Sdr. Budiman S.Si, NIP. 19690707 199103 1 001, jabatan RescuerMahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yangbersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Rescuer Mahir dandiangkat dalam jabatan Pengawas.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatanfungsional Rescuer, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuaiperaturan perundang-undangan paling lambat Januari 2014.

7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Rescuerdilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Rescuer yang diangkat kembali ke dalam Jabatan FungsionalRescuer sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakanangka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angkakredit dari kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan danangka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selamadalam pembebasan sementara.

b. Rescuer yang diangkat kembali ke dalam Jabatan FungsionalRescuer sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.

c. Rescuer yang diangkat kembali ke dalam Jabatan FungsionalRescuer sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapatditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yangdiperoleh selama dalam pembebasan sementara.

8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Rescuerdibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam AnakLampiran I-q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bersama ini.

X. PEMBERHENTIAN

1. Rescuer diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannyasebagaimana dimaksud pada angka romawi VIII huruf A, tetap tidakdapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.

contoh:

Sdr. Agus Wijaksono, A.Md, NIP. 19710305 199203 1 002 telahdibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Page 25: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.25

Rescuer Mahir terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014 .

Sdr. Agus Wijaksono, A.Md, tetap tidak dapat memenuhi angka kredityang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 maka yangbersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal31 Mei 2015.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Rescuer dibuatmenurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam AnakLampiran I-r yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bersama ini.

XI. PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN PANGKAT.

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor10 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidangpencarian dan pertolongan berdasarkan keputusan pejabat sesuaidengan peraturan perundang-undangan, dapatdisesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Rescuer, denganketentuan sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah SMU, SMK atau yang sederajat;

b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruangII/a; dan

c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)tahun terakhir.

2. Jenjang jabatan bagi PNS yang akan disesuaikan/diinpassingditetapkan berdasarkan angka kredit sesuai masa kerja dalampangkat terakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014, dihitung dalampembulatan kebawah, yaitu:

a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung1 (satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2(dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun,dihitung 3 (tiga) tahun; dan

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

3. PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapatdipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelumdisesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Rescuer terlebih

Page 26: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 26

dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalampenyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.

4. PNS yang telah disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan FungsionalRescuer untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harusmenggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syaratlain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan FungsionalRescuer, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantumpada Anak Lampiran I-s yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Bersama ini.

6. Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Rescuer,ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 dan harusselesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 Nopember 2015.

XII. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Rescuer yang akan naik jenjang jabatan berlakusejak tanggal 1 Oktober 2015

XIII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

KEPALA

BADAN SAR NASIONAL,

EKO SUTRISNO FHB. SOELISTYO

Page 27: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.27

Page 28: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 28

Page 29: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.29

Page 30: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 30

Page 31: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.31

Page 32: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 32

Page 33: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.33

Page 34: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 34

Page 35: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.35

Page 36: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 36

Page 37: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.37

Page 38: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 38

Page 39: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.39

Page 40: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 40

Page 41: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.41

Page 42: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 42

Page 43: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.43

Page 44: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 44

Page 45: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.45

Page 46: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 46

Page 47: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.47

Page 48: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 48

Page 49: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.49

Page 50: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 50

Page 51: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.51

Page 52: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 52

Page 53: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.53

Page 54: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 54

Page 55: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.55

Page 56: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 56

Page 57: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.57

Page 58: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 58

Page 59: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.59

Page 60: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 60

Page 61: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.61

Page 62: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 62

Page 63: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.63

Page 64: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 64

Page 65: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No1924.65

Page 66: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1924-2014.pdf · kepala badan sar nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor pb.01 tahun 2014 nomor

2014, No.1924 66