BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1888, 2016 KEMEN-KP. Penyelenggaraan Kehumasan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEHUMASAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan

penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2010

tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan

Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -2-

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa

Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor

373/M.KOMINFO/8/2007 tentang Revitalisasi Fungsi

Hubungan Masyarakat dan pada Instansi Pemerintah,

Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, dan

Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik

di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman

Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -3-

12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas

Pemerintahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG

PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kehumasan adalah segala kegiatan komunikasi dan

publikasi yang ditujukan untuk memberikan informasi

berbagai kebijakan dan program sehingga dapat terwujud

citra positif Kementerian.

2. Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi secara

timbal balik sebagai wujud hubungan antara Kementerian

dengan masyarakat baik langsung maupun melalui media.

3. Informasi adalah pesan yang disampaikan kepada pihak

lain baik internal maupun eksternal untuk menambah

pengetahuan, pengertian, dan/atau mengurangi

ketidakpastian di sektor kelautan dan perikanan.

4. Konferensi Pers adalah pertemuan resmi dengan wartawan

guna mempublikasikan kebijakan atau permasalahan

tertentu sebagai pernyataan resmi pemerintah yang dapat

dilengkapi dengan keterangan tertulis.

5. Siaran Pers adalah informasi resmi dalam bentuk berita

tertulis yang ditujukan kepada Media Massa atas beragam

kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan ataupun

pencapaian pembangunan di bidang kelautan dan

perikanan yang bersifat terkini di lingkungan Kementerian

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -4-

dengan maksud agar dipublikasikan.

6. Keterangan Pers adalah informasi resmi secara lisan yang

ditujukan kepada Media Massa atas beragam

kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan ataupun

pencapaian pembangunan di bidang kelautan dan

perikanan yang bersifat terkini di lingkungan Kementerian

dengan maksud agar dipublikasikan.

7. Wawancara Pers adalah tanya jawab antara wartawan dan

menteri atau pimpinan unit kerja eselon I yang ditunjuk

secara resmi sebagai wakil kementerian.

8. Liputan adalah kegiatan pemantauan, penggalian, dan

penyebarluasan informasi atas kegiatan, acara, dan obyek

tertentu berkaitan dengan Kementerian.

9. Orientasi Wartawan adalah acara yang disusun secara

khusus bagi wartawan, berisi kegiatan peninjauan dan

pemberian materi untuk memperluas wawasan dan

pengetahuan yang mendasari pemahaman dan persepsi

wartawan mengenai kebijakan/program/kegiatan

Kementerian.

10. Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Chief Editors Meeting)

adalah pertemuan khusus antara Menteri dengan pemimpin

redaksi Media Massa.

11. Advertorial adalah suatu ragam iklan yang berbentuk artikel

bergaya redaksional, berisi promosi berbagai kebijakan/

program/kegiatan Kementerian.

12. Iklan adalah bentuk publikasi terkontrol yang dilakukan

Kementerian melalui Media Massa untuk mempromosikan

berbagai kebijakan/program/kegiatan.

13. Dialog Televisi dan Radio adalah penyampaian penjelasan

kepada masyarakat terkait dengan kebijakan/program/

kegiatan Kementerian melalui televisi dan radio.

14. Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi.

15. Media Internal adalah Publikasi secara khusus dibuat oleh

Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I,

dan Unit Kehumasan Unit Pelaksana Teknis.

16. Pameran adalah kegiatan memamerkan, menunjukkan, dan

mensosialisasikan visi, misi, kebijakan/program/kegiatan

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -5-

Kementerian serta hasil pembangunan sektor kelautan dan

perikanan secara terencana dan terorganisasi dalam suatu

acara dan periode tertentu.

17. Orientasi Humas adalah kegiatan pembekalan pengetahuan,

pemahaman wawasan tentang bidang kehumasan.

18. Monitoring dan Analisis Pemberitaan adalah pemantauan

dan analisis berita dari Media Massa dalam periode waktu

tertentu.

19. Kliping adalah kumpulan pemberitaan Media Massa dalam

periode waktu tertentu.

20. Komunikasi Kelembagaan adalah komunikasi antara

Kementerian dengan pemangku kepentingan seperti

masyarakat kelautan dan perikanan, lembaga negara,

lembaga pemerintah dan nonpemerintah maupun pihak lain

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementerian.

21. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,

penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan

suara yang dapat digunakan sebagai bahan informasi

publik.

22. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai

saluran komunikasi untuk menyebarluaskan berita atau

informasi atau pesan.

23. Majalah adalah media cetak yang diterbitkan secara berkala

dengan Publikasi laporan yang lebih mendalam atas isi

tulisan dibandingkan koran.

24. Buletin adalah media cetak sejenis surat kabar nonharian

dengan format lebih kecil, memiliki gaya tulisan lebih

ringan, dan fokus pada tema tertentu.

25. Jurnal Ilmiah/Terbitan Berkala Ilmiah adalah publikasi

yang diterbitkan secara berkala, berisi kumpulan tulisan

dari hasil penelitian terbaru di bidang kelautan dan

perikanan yang telah ditelaah oleh para pakar, dengan

tujuan untuk menyebarkan perkembangan ilmu

pengetahuan di bidang kelautan dan perikanan.

26. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan

urusan di bidang kelautan dan perikanan.

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -6-

27. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat

Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan di lingkungan

Kementerian.

28. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT,

adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian.

29. Unit Kehumasan Kementerian adalah unit organisasi di

lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di

bidang kehumasan Kementerian.

30. Unit Kehumasan Eselon I adalah unit organisasi di

lingkungan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab di

bidang kehumasan.

31. Unit Kehumasan UPT adalah unit organisasi di lingkungan

UPT yang bertanggung jawab di bidang kehumasan.

32. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna informasi di

bidang kelautan dan perikanan yang mempunyai

kepentingan langsung dalam penyelenggaraan kehumasan

di lingkungan Kementerian, seperti masyarakat, lembaga

negara, lembaga pemerintah, akademisi, atau perguruan

tinggi dan lembaga atau organisasi nonpemerintah.

33. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, yang selanjutnya

disebut Bakohumas adalah forum komunikasi antara para

pejabat humas lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah

Nonkementerian dalam rangka tukar menukar informasi,

memantapkan koordinasi, dan sinkronisasi informasi.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di

bidang kelautan dan perikanan.

35. Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian adalah pimpinan

unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal

yang bertanggung jawab di bidang kehumasan

Kementerian.

36. Pimpinan Unit Kehumasan Eselon I adalah Sekretaris

Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Sekretaris

Inspektorat Jenderal.

37. Pimpinan Unit Kehumasan UPT adalah Kepala UPT.

38. Pengelola Humas adalah pejabat struktural, pejabat

fungsional, dan pelaksana kehumasan di lingkungan

Kementerian.

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -7-

39. Hak Jawab adalah hak untuk memberikan sanggahan

terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama

baik Kementerian.

40. Hak Koreksi adalah hak untuk mengoreksi atau

membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh

pers.

41. Komunikasi Krisis adalah penyampaian pesan antara

instansi Pemerintah dan publik untuk menyamakan

persepsi dalam penanganan krisis (sebelum, selama, dan

setelah krisis).

42. Krisis adalah segala sesuatu/kejadian yang tidak berjalan

dengan semestinya yang berpotensi menyebabkan dampak

negatif.

43. Pemetaan Pemangku Kepentingan adalah rangkaian

kegiatan seperti pengumpulan, pengolahan, dan analisis

data serta penentuan klasifikasi pemangku kepentingan,

sebagai dasar penetapan strategi, serta perumusan berbagai

pendekatan dan agenda program yang akan dilaksanakan.

44. Kampanye Kehumasan adalah aktivitas komunikasi yang

terorganisasi, secara langsung, yang ditujukan ke khalayak

tertentu, pada periode yang telah ditetapkan untuk

mencapai tujuan.

45. Strategi Komunikasi adalah perencanaan dan manajemen

komunikasi dalam rangka mencapai visi dan misi

kementerian yang disusun secara komprehensif, terencana,

dan dinamis.

46. Media Sosial adalah media berbasis internet yang bersifat

dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan

para penggunanya dengan mudah berinteraksi,

berpastisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan menciptakan

serta berbagi informasi.

47. Media Online atau Media Dalam Jaringan (Daring) adalah

sarana dan saluran resmi Kementerian untuk

menyebarluaskan berita atau informasi, atau pesan

berbasis internet.

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -8-

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah

sebagai acuan dalam penyelenggaraan kehumasan di

lingkungan Kementerian.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk

menyamakan persepsi dan memberikan arah dalam

melaksanakan kehumasan yang dilakukan oleh unit

kehumasan di lingkungan Kementerian agar mampu

berperan sebagai media komunikasi dan pemberi informasi

terhadap berbagai arah kebijakan dan keberhasilan

Kementerian secara profesional, objektif, bermoral, efisien,

transparan, dan akuntabel serta pemberian pelayanan

berkualitas.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. sasaran dan kegiatan kehumasan;

b. strategi komunikasi;

c. tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab unit

kehumasan;

d. forum komunikasi kehumasan;

e. kode etik dan etika profesi kehumasan; dan

f. pembinaan, monitoring, dan evaluasi kehumasan.

BAB II

SASARAN DAN KEGIATAN KEHUMASAN

Bagian Kesatu

Sasaran Kehumasan

Pasal 4

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -9-

Sasaran kehumasan meliputi:

a. internal, yaitu seluruh pegawai di lingkungan Kementerian;

dan

b. eksternal, yaitu:

1) masyarakat;

2) Media Massa;

3) lembaga negara;

4) lembaga pemerintah;

5) akademisi atau perguruan tinggi; dan

6) lembaga atau organisasi nonpemerintah.

Bagian Kedua

Kegiatan Kehumasan

Pasal 5

Kegiatan Kehumasan dilaksanakan dalam bentuk:

a. Konferensi Pers;

b. Siaran Pers;

c. Keterangan Pers;

d. Wawancara Pers;

e. Liputan;

f. Orientasi Wartawan;

g. Kunjungan Redaksi;

h. Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Chief Editors Meeting);

i. Advertorial dan Iklan;

j. Dialog Televisi dan Radio;

k. Publikasi;

l. Media Internal;

m. Pameran;

n. Orientasi Humas;

o. Monitoring dan Analisis Pemberitaan;

p. Kliping;

q. Komunikasi Kelembagaan;

r. Kampanye Kehumasan;

s. Media Sosial; dan

t. Media Online atau Media Dalam Jaringan (Daring).

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -10-

Pasal 6

(1) Konferensi Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a, meliputi:

a. Konferensi Pers berkala; dan

b. Konferensi Pers insidental.

(2) Konferensi Pers berkala sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, dilaksanakan paling sedikit satu kali setiap

bulan.

(3) Konferensi Pers insidental sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, diselenggarakan apabila terdapat informasi

yang bersifat aktual dan perlu segera diketahui oleh

masyarakat.

(4) Konferensi Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Menteri atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

(5) Konferensi Pers dilakukan oleh Menteri apabila terkait isu

strategis.

(6) Konferensi Pers dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon

I apabila terkait informasi yang bersifat teknis.

Pasal 7

(1) Siaran Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,

yang berkaitan dengan kebijakan/program/kegiatan

Kementerian, dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan

Unit Kehumasan Kementerian.

(2) Siaran Pers yang berkaitan dengan kegiatan unit kerja

eselon I, dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit

Kehumasan Eselon I sesuai dengan bidang tugasnya dan

tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Unit

Kehumasan Kementerian.

Pasal 8

(1) Keterangan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf c, diselenggarakan untuk memfasilitasi Media Massa

dalam memperoleh informasi secara langsung mengenai

suatu kebijakan/program/kegiatan Kementerian, Unit Kerja

Eselon I, dan/atau UPT.

(2) Keterangan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -11-

dilakukan oleh Menteri, Pimpinan Unit Kehumasan

Kementerian, Pimpinan Unit Kehumasan Eselon I, dan

Pimpinan Unit Kehumasan UPT.

(3) Keterangan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan oleh pejabat eselon II di lingkungan Kementerian

dengan Media Massa atas persetujuan Pimpinan Unit Kerja

Eselon I sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

(1) Wawancara Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf d, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Menteri atau Pimpinan

Unit Kerja Eselon I, sesuai dengan kewenangannya dengan

tembusan kepada Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian.

(2) Wawancara Pers dapat dilakukan oleh Pimpinan UPT,

berdasarkan permohonan yang disampaikan secara tertulis

dan harus dilaporkan kepada Pimpinan Unit Kehumasan

Eselon I.

Pasal 10

(1) Liputan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e,

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Media Massa

dalam memperoleh informasi secara langsung mengenai

suatu kebijakan/program/kegiatan Kementerian, Unit Kerja

Eselon I, dan/atau UPT.

(2) Liputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh:

a. Pers; dan

b. Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I,

atau Unit Kehumasan UPT.

(3) Liputan oleh pers sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, dilaksanakan berdasarkan:

a. permintaan langsung dari Media Massa;

b. undangan dari Unit Kehumasan Kementerian; dan/atau

c. undangan dari Unit Kehumasan Eselon I atau Kepala

UPT.

(4) Liputan yang dilaksanakan berdasarkan permintaan

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -12-

langsung dari Media Massa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a, diajukan kepada Pimpinan Unit

Kehumasan Kementerian untuk ditelaah dan

ditindaklanjuti.

(5) Liputan yang dilaksanakan berdasarkan undangan dari

Unit Kehumasan Kementerian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mengirimkan undangan

kepada pimpinan Media Massa untuk melakukan peliputan.

(6) Liputan yang dilaksanakan berdasarkan undangan dari

Unit Kehumasan Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf c, dilakukan dengan mengirimkan undangan

kepada pimpinan Media Massa untuk melakukan peliputan

dengan ditembuskan kepada Pimpinan Unit Kehumasan

Kementerian.

(7) Liputan yang dilaksanakan berdasarkan undangan dari

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

dilakukan dengan mengirimkan undangan kepada

pimpinan Media Massa untuk melakukan peliputan dengan

ditembuskan kepada Pimpinan Unit Kehumasan Eselon I.

(8) Liputan yang dilaksanakan oleh Unit Kehumasan

Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I, atau Unit

Kehumasan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

(9) Liputan yang dilaksanakan oleh pers wajib didampingi oleh

Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I,

dan/atau Unit Kehumasan UPT.

Pasal 11

(1) Orientasi Wartawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf f, diselenggarakan oleh Unit Kehumasan Kementerian

atau Unit Kehumasan Eselon I untuk memberikan wawasan

dan pemahaman kepada wartawan atas kebijakan/

program/kegiatan Kementerian.

(2) Orientasi Wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan secara langsung ke tempat pelaksanaan

kegiatan.

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -13-

Pasal 12

(1) Kunjungan Redaksi dan Pertemuan dengan Pimpinan

Redaksi (Chief Editors Meeting) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h, diselenggarakan dalam

rangka mensosialisasikan kebijakan/program yang telah

ditetapkan, dan membina hubungan baik dengan jajaran

dewan redaksi media massa.

(2) Kunjungan Redaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan di kantor redaksi Media Massa atas inisiatif

Kementerian atau Media Massa.

(3) Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Chief Editors Meeting)

dilaksanakan di kantor Kementerian atau di tempat lain

yang ditentukan.

Pasal 13

(1) Advertorial dan Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf i, diselenggarakan sebagai upaya untuk

menyampaikan informasi mengenai kebijakan/program/

kegiatan Kementerian melalui Media Massa.

(2) Advertorial dan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Unit Kehumasan

Kementerian.

(3) Advertorial dan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat disusun dan ditayangkan oleh Unit Kehumasan

Eselon I dan Unit Kehumasan UPT.

Pasal 14

(1) Dialog TV dan Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf j, diselenggarakan sebagai upaya untuk

menyampaikan informasi mengenai kebijakan/program/

kegiatan Kementerian berdasarkan undangan dari TV dan

Radio atau inisiatif Kementerian.

(2) Dialog TV dan Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Unit Kehumasan

Kementerian.

(3) Dialog TV dan Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dilakukan oleh Unit Kehumasan Eselon I dan Unit

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -14-

Kehumasan UPT sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k,

diselenggarakan untuk menyampaikan kebijakan/program/

kegiatan Kementerian, Unit Kerja Eselon I, dan/atau UPT.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan melalui Media Massa dan media lain yang

dianggap perlu.

(3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan

Eselon I, atau Unit Kehumasan UPT sesuai dengan

kewenangannya.

Pasal 16

(1) Media Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

l, dapat dilakukan melalui penerbitan dan pendistribusian

Majalah, Jurnal Ilmiah/Terbitan Berkala Ilmiah, tabloid,

Buletin, brosur, leaflet, booklet, poster, kalender, buku

agenda kerja dan/atau media lain yang dianggap perlu.

(2) Penerbitan dan pendistribusian Majalah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kehumasan

Kementerian.

(3) Penerbitan dan pendistribusian Jurnal Ilmiah/Terbitan

Berkala Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Unit Kehumasan Eselon I atau Unit

Kehumasan UPT yang membidangi pendidikan, pelatihan,

penelitian, dan perekayasaan.

(4) Penerbitan dan pendistribusian tabloid dan Buletin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Unit Kehumasan Eselon I.

(5) Penerbitan dan pendistribusian brosur, leaflet, booklet,

poster kalender, buku agenda kerja, dan/atau media lain

dilaksanakan oleh Unit Kehumasan Kementerian, Unit

Kehumasan Eselon I, dan Unit Kehumasan UPT.

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -15-

Pasal 17

(1) Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m,

dikoordinasikan oleh Unit Kehumasan Kementerian yang

dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Unit

Kehumasan Eselon I terkait.

(2) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri.

(3) Unit Kehumasan Kementerian dalam mengoordinasikan

Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

menyusun agenda tahunan penyelenggaraan Pameran.

(4) Unit Kehumasan UPT dapat mengikuti Pameran yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1) Orientasi Humas sebagaimana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf n, diselenggarakan oleh Unit

Kehumasan Kementerian atau Unit Kehumasan Eselon I.

(2) Dalam pelaksanaan Orientasi Humas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang narasumber.

(3) Orientasi Humas yang diselenggarakan oleh Unit

Kehumasan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diikuti oleh pengelola humas di lingkungan Kementerian.

(4) Orientasi Humas yang diselenggarakan oleh Unit

Kehumasan Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diikuti oleh pengelola humas di lingkungan Unit Kerja

Eselon I yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Monitoring dan Analisis Pemberitaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, dilaksanakan oleh Unit

Kehumasan Kementerian dan disampaikan kepada Menteri

dan Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

(2) Monitoring dan Analisis Pemberitaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan

bagi Menteri dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam

menetapkan dan menyempurnakan perumusan kebijakan.

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -16-

Pasal 20

(1) Kliping sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf p, yang

berkaitan dengan pemberitaan sektor kelautan dan

perikanan, dikelola oleh Unit Kehumasan Kementerian.

(2) Kliping yang berkaitan dengan pemberitaan Unit Kerja

Eselon I, dikelola oleh Unit Kehumasan Eselon I.

(3) Kliping yang berkaitan dengan pemberitaan UPT, dikelola

oleh Unit Kehumasan UPT.

Pasal 21

(1) Komunikasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf q dikoordinasikan oleh:

a. Unit Kehumasan Kementerian untuk komunikasi dengan

Lembaga Negara;

b. Unit Kehumasan Eselon I dan Unit Kehumasan UPT

untuk komunikasi kelembagaan dengan instansi

pemerintah daerah maupun pihak lain.

(2) Unit Kehumasan Eselon I dalam melakukan komunikasi

kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dikoordinasikan dengan Unit Kehumasan Kementerian.

(3) Unit Kehumasan UPT dalam melakukan komunikasi

kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dikoordinasikan dengan Unit Kehumasan Eselon I.

Pasal 22

(1) Kampanye Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 huruf r, meliputi:

a. kampanye kebijakan;

b. kampanye program; dan

c. kampanye lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

(2) Kampanye Kehumasan dilaksanakan oleh:

a. Unit Kehumasan Kementerian;

b. Unit Kehumasan Eselon I; dan/atau

c. Unit Kehumasan UPT.

(3) Pelaksanaan Kampanye Kehumasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikoordinasikan dengan

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -17-

Unit Kehumasan Kementerian.

(4) Pelaksanaan Kampanye Kehumasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikoordinasikan dengan

Unit Kehumasan Eselon I.

(5) Kampanye Kehumasan dilakukan melalui berbagai media

seperti Media Massa, Media Sosial, aksi sosial, agenda

khusus (special event), dan lainnya.

Pasal 23

(1) Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s,

yang berisi informasi dan interaksi sosial menggunakan

akun resmi Menteri dan Kementerian, dikelola oleh Unit

Kehumasan Kementerian.

(2) Media Sosial yang berisi informasi dan interaksi sosial

menggunakan akun resmi Unit Kerja Eselon I, dikelola oleh

Unit Kehumasan Eselon I.

(3) Media Sosial yang berisi informasi dan interaksi sosial

menggunakan akun resmi UPT, dikelola oleh Unit

Kehumasan UPT.

Pasal 24

(1) Media Online atau Media Dalam Jaringan (Daring)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf t, berisi

berita, informasi, dan pesan dalam bentuk teks, foto, grafis,

video, dan suara terkait Kementerian, dapat diakses secara

online.

(2) Media Online atau Media Dalam Jaringan (Daring)

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh

Unit Kehumasan Kementerian.

(3) Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian wajib

berkontribusi dalam memberikan informasi berupa artikel,

foto, dan karya jurnalistik lainnya.

Pasal 25

(1) Dalam hal terjadi pemberitaan oleh Media Massa yang

keliru tentang Kementerian dan UPT, maka dilakukan:

a. Hak Jawab, oleh Unit Kehumasan Kementerian atau

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -18-

UPT sesuai dengan kewenangannya.

b. Hak Koreksi, oleh Unit Kehumasan Kementerian.

(2) Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat resmi

kepada Media Massa yang memuat berita.

(3) Dalam hal terjadi pemberitaan oleh Media Massa yang

berpotensi menurunkan dukungan publik terhadap

Kementerian, Unit Kehumasan Kementerian melakukan

Komunikasi Krisis antara lain melalui:

a. Hak Jawab;

b. Hak Koreksi;

c. Siaran Pers;

d. Keterangan Pers; dan/atau

e. Konferensi Pers.

BAB III

STRATEGI KOMUNIKASI

Pasal 26

(1) Dalam rangka mengefektifkan kegiatan kehumasan di

lingkungan Kementerian, perlu disusun Strategi

Komunikasi.

(2) Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan tahapan:

a. analisis masalah;

b. analisis situasi;

c. pemetaan pemangku kepentingan;

d. tujuan komunikasi;

e. metode komunikasi;

f. pemilihan media;

g. produksi dan uji coba media;

h. media monitoring dan sistem pengelolaan informasi; dan

i. evaluasi.

(3) Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:

a. identifikasi masalah;

b. analisis isu strategis; dan

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -19-

c. rencana aksi komunikasi.

Pasal 27

(1) Penyusunan Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 dikoordinasikan oleh Unit Kehumasan

Kementerian.

(2) Penyusunan Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melibatkan Unit Kehumasan Eselon I dan

narasumber.

Pasal 28

(1) Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Unit Kehumasan Kementerian melaksanakan evaluasi

terhadap pelaksanaan Strategi Komunikasi setiap tahun

sekali.

Pasal 29

Strategi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26

ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN

TANGGUNG JAWAB UNIT KEHUMASAN

Pasal 30

(1) Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan Eselon I,

atau Unit Kehumasan UPT bertugas melaksanakan

kegiatan dan pengelolaan Kehumasan sesuai dengan

kewenangannya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Unit Kehumasan Kementerian, Unit Kehumasan

Eselon I, atau Unit Kehumasan UPT menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan, penyediaan, dan penyebaran informasi

berkaitan dengan kebijakan atau program/kegiatan agar

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -20-

terwujud citra dan reputasi yang positif;

b. penyusunan rencana kegiatan Kehumasan;

c. pelaksanaan dan peningkatan komunikasi dengan

pemangku kepentingan dan Media Massa;

d. penyamaan persepsi dengan publik tentang

pembangunan kelautan dan perikanan; dan

e. pendokumentasian kegiatan.

Pasal 31

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan Kehumasan, Menteri

mempunyai wewenang untuk:

a. Konferensi Pers;

b. Keterangan Pers;

c. Wawancara Pers;

d. Kunjungan Redaksi;

e. Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Chief Editors

Meeting); dan

f. Dialog TV dan Radio.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan Kehumasan, Pimpinan Unit

Kerja Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya

mempunyai wewenang untuk:

a. Konferensi Pers insidental;

b. Keterangan Pers;

c. Wawancara Pers;

d. Dialog TV dan Radio;

e. Kunjungan Redaksi dan Pertemuan dengan Pimpinan

Redaksi (Chief Editors Meeting) bersama Menteri; dan

f. Komunikasi Kelembagaan.

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan kementerian,

Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian mempunyai

wewenang untuk:

a. menyelenggarakan Konferensi Pers;

b. membuat dan menandatangani Siaran Pers;

c. menyelenggarakan Keterangan Pers;

d. menyelenggarakan Wawancara Pers;

e. melaksanakan Liputan;

f. menyelenggarakan Orientasi Wartawan;

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -21-

g. mengoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Redaksi

dan Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi (Chief Editors

Meeting);

h. menyelenggaraan Pertemuan dengan Pimpinan Redaksi

(Chief Editors Meeting);

i. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian

Advertorial dan Iklan;

j. mengoordinasikan penyelenggaraan Dialog TV dan

Radio;

k. melakukan Publikasi;

l. menerbitkan dan mendistribusikan Media Internal

berupa majalah, brosur, leaflet, booklet, poster

kalender, buku agenda kerja dan/atau media lain yang

dianggap perlu;

m. mengoordinasikan penyelenggaraan Pameran;

n. melaksanakan Orientasi Humas;

o. melaksanakan Monitoring dan Analisis Pemberitaan;

p. mengelola Kliping;

q. mengoordinasikan dan melaksanakan Komunikasi

Kelembagaan;

r. melaksanakan Kampanye Kehumasan;

s. menyampaikan Hak Jawab dan Hak Koreksi;

t. mengelola Media Sosial; dan

u. mengelola Media Online atau Media Dalam Jaringan

(Daring).

(4) Dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan, Pimpinan unit

kehumasan eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya

mempunyai wewenang untuk:

a. menyelenggarakan Konferensi Pers insidental;

b. menyusun dan menandatangani Siaran Pers;

c. menyelenggarakan Keterangan Pers;

d. melaksanakan Liputan;

e. menyelenggarakan Orientasi Wartawan;

f. menyusun dan menayangkan Advertorial dan Iklan;

g. menyiapkan bahan Dialog TV dan Radio;

h. melakukan Publikasi;

i. menerbitkan dan mendistribusikan Media Internal

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -22-

berupa Jurnal Ilmiah/Terbitan Berkala Ilmiah, tabloid,

Buletin, brosur, leaflet, booklet, poster kalender, buku

agenda kerja, dan/atau media lain yang dianggap perlu;

j. melaksanakan Pameran;

k. menyelenggarakan Orientasi Humas;

l. mengelola Kliping;

m. melaksanakan Kampanye Kehumasan; dan

n. mengelola Media Online atau Media Dalam Jaringan

(Daring).

(5) Dalam pelaksanaan kegiatan Kehumasan, Pimpinan UPT

sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang

untuk:

a. melaksanakan Keterangan Pers;

b. melaksanakan Liputan;

c. melaksanakan Publikasi;

d. menerbitkan dan mendistribusikan Media Internal

berupa brosur, leaflet, booklet, poster kalender, buku

agenda kerja dan/atau media lain yang dianggap perlu;

e. melaksanakan Pameran;

f. mengelola Kliping;

g. melaksanakan komunikasi kelembagaan dengan

instansi pemerintah daerah maupun pihak lain;

h. melaksanakan Kampanye Kehumasan;

i. menyampaikan Hak Jawab; dan

j. mengelola Media Sosial.

Pasal 32

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

Kehumasan:

a. Unit Kehumasan Kementerian dapat memperoleh data

dan informasi di lingkungan Kementerian;

b. Unit Kehumasan Eselon I dapat memperoleh data dan

informasi di lingkungan Unit Kerja Eselon I yang

bersangkutan; dan

c. Unit Kehumasan UPT dapat memperoleh data dan

informasi di lingkungan UPT yang bersangkutan.

(2) Unit Kehumasan Eselon I atau Unit Kehumasan UPT dapat

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -23-

memperoleh data dan informasi dari Unit Kerja Eselon I

atau UPT lain melalui unit kehumasan yang bersangkutan.

(3) Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian wajib

memberikan data dan informasi kepada Unit Kehumasan

Kementerian/Unit Kehumasan Eselon I/Unit Kehumasan

UPT sesuai kewenangan.

Pasal 33

Unit Kehumasan Kementerian dapat mengambil alih

penyelenggaraan kegiatan Kehumasan dari Unit Kehumasan

Eselon I dan Unit Kehumasan UPT apabila dalam pelaksanaan

kegiatan Kehumasan tersebut berpotensi menimbulkan citra

yang negatif dan/atau menurunkan dukungan publik terhadap

Kementerian.

Pasal 34

(1) Unit Kehumasan Kementerian bertanggung jawab dalam

pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri dan/atau

Sekretaris Jenderal melalui dokumentasi kegiatan dan/atau

penyertaan Media Massa untuk Liputan.

(2) Unit Kehumasan Eselon I bertanggung jawab dalam

pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh Pimpinan Unit

Kerja Eselon I melalui dokumentasi kegiatan dan/atau

penyertaan Media Massa untuk Liputan.

(3) Unit Kehumasan UPT bertanggung jawab dalam

pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan UPT

melalui dokumentasi kegiatan dan/atau penyertaan Media

Massa setempat untuk Liputan.

Pasal 35

Dalam hal kegiatan Kementerian dihadiri oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden, Unit Kehumasan Kementerian

mengadakan koordinasi dengan Sekretariat Negara Republik

Indonesia.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kehumasan

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -24-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan unit

Kehumasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi baik dalam unit Kehumasan di lingkungan

Kementerian maupun dengan unit lain di luar Kementerian

sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB V

FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN

Pasal 37

(1) Dalam rangka meningkatkan kebersamaan, bertukar

wawasan/informasi, dan keterpaduan kegiatan Kehumasan

di lingkungan Kementerian, dapat dibentuk Forum

Komunikasi Kehumasan.

(2) Forum Komunikasi Kehumasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) difasilitasi oleh Unit Kehumasan Kementerian.

Pasal 38

(1) Unit Kehumasan Kementerian sebagai penanggung jawab

kehumasan di lingkungan Kementerian menjadi anggota

Bakohumas.

(2) Unit Kehumasan Kementerian sebagai anggota Bakohumas

mensosialisasikan hasil pertemuan Bakohumas kepada

seluruh Unit Kehumasan Eselon I.

(3) Dalam hal penyelenggaraan pertemuan Bakohumas oleh

Kementerian, unit Kehumasan Kementerian dapat

berkoordinasi dengan Unit Kehumasan Eselon I, terkait

dengan materi yang akan disampaikan.

BAB VI

KODE ETIK DAN ETIKA PROFESI KEHUMASAN

Pasal 39

(1) Kode etik Pengelola humas meliputi:

a. wajib memperlakukan informasi yang dimilikinya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bekerja berdasarkan program dan fakta dengan

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -25-

orientasi pada prinsip pelayanan dan mengutamakan

kepentingan negara dan bukan kepentingan pribadi;

dan

c. dapat menjadi anggota organisasi profesi humas yang

ada, baik nasional, regional, maupun internasional dan

taat pada masing-masing kode etik organisasi profesi.

(2) Etika profesi Kehumasan meliputi:

a. tunduk kepada kode etik yang berlaku;

b. wajib menegakkan asas-asas penyelenggaraan

pemerintahan dan asas umum penyelenggaraan negara

yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;

dan

c. tunduk pada hukum yang berlaku, profesional,

proporsional dan akuntabel, efisien, efektif, bertanggung

jawab, bebas, jujur, adil, dan otonom.

BAB VII

PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI KEHUMASAN

Pasal 40

(1) Unit Kehumasan Kementerian memiliki kewajiban dan

tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, monitoring,

dan evaluasi terhadap Unit Kehumasan Eselon I dan kinerja

Pranata Humas di lingkungan Kementerian.

(2) Unit Kehumasan Eselon I memiliki kewajiban dan tanggung

jawab untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan

evaluasi terhadap Unit Kehumasan UPT sesuai dengan

kewenangannya.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan

teknis.

(4) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi, unit

kehumasan memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan,

dengan ketentuan:

a. Pimpinan UPT memberikan laporan kepada Pimpinan

Unit Kehumasan Eselon I sesuai dengan bidang tugas

masing-masing;

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -26-

b. Pimpinan Unit Kehumasan Eselon I memberikan

laporan kepada Pimpinan Unit Kehumasan Kementerian

dan Pimpinan Unit Kerja Eselon I; dan

c. Unit Kehumasan Kementerian memberikan laporan

kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) meliputi:

a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan

b. pencapaian hasil.

(6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dijadikan bahan pertimbangan terhadap

pelaksanaan kegiatan Kehumasan berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2010 tentang

Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.1888 -27-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id