BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1444-2018.pdf ·...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1444, 2018 PERPUSNAS. Standar Pelayanan.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan

publik yang profesional, transparan dan akuntabel di

lingkungan Perpustakaan Nasional, diperlukan suatu

standar Pelayanan publik yang digunakan sebagai acuan

dalam penyelenggaraan Pelayanan yang berkualitas,

cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Perpustakaan Nasional tentang Standar Pelayanan di

Lingkungan Perpustakaan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4774);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -2-

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republk Indonesia Nomor 5357);


Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 322);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar

Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 749);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3

Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala

Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG STANDAR

PELAYANAN DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud

dengan:

1. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan dan acuan

penilaian kualitas Pelayanan sebagai kewajiban dan janji

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka

Pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,

dan terukur.

2. Pelayanan Data dan Informasi adalah pelayanan

penyediaan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-

tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik

data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,

didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik

ataupun nonelektronik.

3. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan berupa

pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan

(nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya

terkait bidang perpustakaan.

4. Pelayanan Audiensi adalah pelayanan berupa

penerimaan kunjungan kehormatan dari lembaga lain.

5. Pelayanan Penyedia Narasumber adalah Pelayanan

berupa penyediaan narasumber yang kompeten untuk

berbagai kegiatan yang dilakukan lembaga lain.

6. Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik adalah

pelayanan penerimaan pengaduan atas penyelenggaraan

pelayanan publik.

7. Pelayanan Informasi Publik adalah pelayanan

penerimaan permintaan dan pemberian informasi yang

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau

diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -4-

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik

lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan

kepentingan publik.

8. Pelayanan Perpustakaan dan Informasi adalah pelayanan

perpustakaan yang diberikan Perpustakaan Nasional.

9. Pelayanan International Standard Book Number yang

selanjutnya disingkat menjadi ISBN adalah pelayanan

pemberian kode pengidentifikasian buku bersifat unik

dan internasional, yang mencakup Informasi tentang

judul, penerbit, dan kelompok penerbit.

10. Pelayanan International Standard Music Number yang

selanjutnya disingkat ISMN merupakan pelayanan

pemberian penomoran internasional yang digunakan

untuk mengidentifikasi karya musik.

11. Pelayanan Katalog Dalam Terbitan yang selanjutnya

disingkat KDT adalah pelayanan pemberian deskripsi

bibliografis yang dihasilkan dari pengolahan data yang

diberikan untuk dicantumkan pada halaman balik

halaman judul (halaman verso/copyright) sebagai

kelengkapan penerbitan.

12. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Sekretaris Utama,

Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa

Informasi, dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber

Daya Perpustakaan.

Pasal 2

(1) Standar Pelayanan di lingkungan Perpustakaan Nasional

meliputi:

a. Pelayanan Data dan Informasi;

b. Pelayanan Konsultasi;

c. Pelayanan Audiensi;

d. Pelayanan Penyediaan Narasumber;

e. Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik;

f. Pelayanan Informasi Publik;

g. Pelayanan Perpustakaan dan Informasi; dan

h. Pelayanan ISBN, ISMN, dan KDT.

www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -5-

(2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I sampai dengan VIII, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 3

Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 menjadi tanggung jawab:

a. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa

Informasi dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber

Daya Perpustakaan, untuk:

1) Pelayanan Data dan Informasi;

2) Pelayanan Konsultasi;

3) Pelayanan Audiensi; dan

4) Pelayanan Penyediaan Narasumber;

b. Sekretaris Utama, untuk Pelayanan Pengaduan

Pelayanan Publik serta Pelayanan Informasi Publik;

c. Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, Kepala

UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan Kepala

UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, untuk

Pelayanan Perpustakaan dan Informasi; dan

d. Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka, untuk

Pelayanan ISBN, ISMN, dan KDT.

Pasal 4

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kualitas dan

kinerja Pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat

maupun lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan

Pelayanan publik.

Pasal 5

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -6-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2017

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -7-

LAMPIRAN I


NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG


STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eleson I Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2013

2 Persyaratan

Pelayanan

Pengguna Pelayanan menyampaikan:

a) Surat permohonan tertulis yang berisi: - Materi data dan informasi dibutuhkan secara jelas; dan

- Nomor kontak personal yang dapat dihubungi.

Ditujukan kepada: Kepala Perpustakaan Nasional atau Sekretaris Utama

Deputi (sesuai kebutuhan informasi),

Perpustakaan Nasional RI Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta, atau

b) Hadir datang langsung di Kantor Perpustakaan Nasional (sesuai alamat diatas), menunjukkan identitas pribadi dan

mengisi buku tamu. (Informasi/data yang diminta dalam kewenangan

Perpustakaan Nasional)

3 Sistem,

mekanisme, dan prosedur

a. Melalui Surat Permohonan:

1. Kepala atau Deputi menerima surat permohonan.

2. Kepala mendisposisikan surat permohonan kepada

Deputi yang bersangkutan.

3. Deputi yang bersangkutan mendisposisikan/

menugaskan pejabat/ pegawai yang berkompeten

untuk memberikan informasi Pelayanan publik.

4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas

memberikan informasi kepada pengguna Pelayanan.

b. Datang langsung ke Kantor Perpustakaan Nasional

dengan menunjukkan identitas pribadi, untuk

mendapatkan informasi melalui meja informasi.

4 Jangka waktu

penyelesaian

1. Melalui surat permohonan: maksimal 1 hari sejak surat

permohonan diterima oleh Deputi yang bersangkutan

2. Datang langsung: maksimal 1 jam sejak permintaan

informasi disampaikan.

5 Biaya/tarif Tidak dipungut biaya

www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -8-

6 Produk Pelayanan

Informasi yang terkait bidang yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis (softcopy/hardcopy document)

7 Sarana,

prasarana, dan/atau

fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu

2. Komputer dengan akses internet

3. Printer

4. Pesawat Telepon

5. Mesin Fax

6. Mesin fotocopy

8 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang perpustakaan

dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh

Perpustakaan Nasional;

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan

informasi;

3. SDM yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan

informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab,

serta santun kepada pihak yang memerlukan.

9 Pengawasan internal

1. Supervisi atasan langsung setiap saat;

2. Sistem pengendalian internal pemerintah dan

pengawasan fungsional oleh inspektorat secara kontinyu.

10 Penanganan pengaduan,

saran, dan masukan

1. Disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan

kepada:

Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional

Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta 2. Disampaikan secara langsung, melalui:

Telepon : 021-3154879 atau 021-3907028

Fax : 021-31908479 Email : [email protected]

11 Jumlah pelaksana

Maksimal 2 orang petugas pada setiap Deputi

12 Jaminan

Pelayanan

Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat

dipertanggungjawabkan.

13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

Pelayanan

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya

14 Evalusai kinerja

pelaksana

Evaluasi penerapan standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan

tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Pelayananan.


REPUBLIK INDONESIA,

ttd


www.peraturan.go.id

mailto:[email protected]

2018, No. 1444 -9-

LAMPIRAN II

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan





Tahun 2013

2 Persyaratan

Pelayanan

Pengguna Pelayanan menyampaikan:

a) Surat permohonan tertulis yang berisi:

- Materi konsultasi secara jelas;

- Waktu kunjungan konsultasi; dan


Ditujukan ke alamat : Sekretaris Utama atau

Deputi (sesuai kebutuhan konsultasi), Perpustakaan Nasional RI

Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta, atau b) Hadir langsung di Kantor Perpustakaan Nasional (sesuai

alamat diatas), dan menyampaikan permohonan

konsultasi secara jelas.

3 Sistem,


a) Melalui surat:

1. Pengguna Pelayanan menyampaikan surat resmi

ditujukan kepada Sekretaris Utama atau langsung

kepada Deputi (sesuai bidang konsultasi yang

diperlukan).

2. Sekretaris Utama mendisposisikan surat permohonan

kepada Deputi yang bersangkutan (Sesuai Kebutuhan

Konsultasi).

3. Deputi Bidang yang bersangkutan mendisposisikan/

menugaskan pejabat/ pegawai yang berkompeten

untuk memberikan konsultasi.

4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas

memberikan konsultasi kepada pengguna Pelayanan.

b) Datang langsung: Pengguna Pelayanan datang langsung ke Kantor Perpustakaan

Nasional dan diarahkan ke Petugas yang memberikan Pelayanan konsultasi.

4 Jangka

waktu penyelesaian

1. Melalui surat permohonan: informasi pelaksanaan

konsultasi disampaikan maksimal 1 hari sejak surat

permohonan diterima oleh Deputi Bidang yang

bersangkutan

2. Datang langsung: diarahkan ke petugas yang memberikan

konsultasi maksimal 1 jam setelah permintaan konsultasi

www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -10-

disampaikan.


6 Produk Pelayanan

Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.

7 Sarana, prasarana,

dan/atau

fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu


3. Printer

4. Pesawat Telepon

5. Mesin Fax

6. Mesin fotocopy

8 Kompetensi

Pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang perpustakaan;

2. SDM yang memiliki wawasan dalam hal penyelenggaraan

perpustakaan;

3. SDM yang memiliki perilaku santun dan ramah untuk

memberikan konsultasi.

9 Pengawasan

internal

1. Supervisi atasan langsung

2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan

pengawasan fungsional oleh inspektorat dilaksanakan

secara kontinyu


saran, dan masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan

secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:


Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan

langsung:

Telepon : 021-3154879 atau 021-3907028 Fax : 021-31908479

Email : [email protected]

11 Jumlah pelaksana

Maksimal 2 orang petugas

12 Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah

ditentukan;

2. Konsultasi diberikan oleh petugas yang telah

mendapatkan penugasan dari atasan langsung;

3. Materi dipersiapkan sesuai dengan permasalahan yang

ingin dikonsultasikan.

13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

Pelayanan

1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya;

2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan

penugasan dari atasan langsung;

14 Evalusai

kinerja pelaksana

Evaluasi penerapan standar Pelayanan ini dilakukan minimal

1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja

Pelayananan.


ttd


www.peraturan.go.id


2018, No. 1444 -11-

LAMPIRAN III


NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN


STANDAR PELAYANAN AUDIENSI INSTANSI PEMERINTAH ATAU LEMBAGA LAIN

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan





Tahun 2013



Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor

1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala


Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional

2 Persyaratan Pelayanan

Pengguna Pelayanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi:

- Tujuan audiensi secara jelas;

- Waktu kunjungan audiensi; dan


Ditujukan ke alamat :

Sekretaris Utama atau Deputi Bidang ... (sesuai bidang yang diperlukan),

Perpustakaan Nasional RI

Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta

3 Sistem,


1. Pengguna Pelayanan menyampaikan surat resmi ditujukan

kepada Sekretaris Utama atau langsung kepada Deputi

Bidang ... (sesuai bidang yang diperlukan).


kepada Deputi yang bersangkutan.

3. Deputi yang bersangkutan mendisposisikan/ menugaskan

atau yang mewakili menerima audiensi.

4 Jangka waktu

penyelesaian

Maksimal 1 hari sejak surat permohonan diterima oleh

Sekretaris Utama/ Deputi yang bersangkutan.


6 Produk Pelayanan

Pertemuan audiensi dengan pejabat di Perpustakaan Nasional untuk melakukan pembahasan terkait

permasalahan atau topik yang disampaikan pengguna Pelayanan.

7 Sarana,

prasarana, dan/atau

1. Ruang pertemuan yang dilengkapi LCD Projector, ber-AC,

meja, kursi


www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -12-

fasilitas 3. Printer

4. Pesawat Telepon

5. Mesin Fax

6. Mesin fotocopy

8 Kompetensi

Pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang

perpustakaan;

2. SDM yang memiliki wawasan dalam hal penyelenggaraan

perpustakaan;

9 Pengawasan

internal




secara kontinyu


saran, dan

masukan





2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan

langsung:

Telepon : 021-3154879 atau 021-3907028


11 Jumlah

pelaksana

Maksimal 5 orang pejabat Perpustakaan Nasional


1. Pertemuan audiensi dilakukan sesuai jadwal yang sudah

ditentukan;

2. Audiensi diberikan oleh pejabat yang telah mendapatkan


3. Materi dipersiapkan sesuai dengan permasalahan yang

ingin dibahas.

13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

Pelayanan

1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya;

2. Pejabat yang memberikan konsultasi telah mendapatkan


14 Evalusai

kinerja pelaksana

Evaluasi penerapan standar Pelayanan ini dilakukan minimal

1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja

Pelayananan.


REPUBLIK INDONESIA,

ttd


www.peraturan.go.id


2018, No. 1444 -13-

LAMPIRAN IV




STANDAR PELAYANAN

PENYEDIAAN NARASUMBER

NO KOMPONEN URAIAN


Perpustakaan





Tahun 2013



Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor

1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala


Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional

2 Persyaratan

Pelayanan

1. Pengguna Pelayanan menyampaikan surat permintaan

narasumber yang menjelaskan materi (term of reference),

tempat dan waktu pelaksanaan.

Ditujukan kepada:

- Sekretaris Utama atau - Deputi (sesuai bidang yang diperlukan),

Perpustakaan Nasional RI Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta

2. Tersedianya pejabat/petugas yang kompeten pada waktu

yang ditentukan

3 Sistem,

mekanisme,

dan prosedur

1. Pengguna Pelayanan menyampaikan surat resmi

ditujukan kepada Kepala Perpustakaan Nasional,

Sekretaris Utama atau langsung kepada Deputi ... (sesuai

bidang yang diperlukan).

2. Kepala mendisposisi kepada Sekretaris Utama/ Deputi

yang bersangkutan.


kepada Deputi Bidang yang bersangkutan.


menugaskan kepada pejabat yang berkaitan dengan

informasi yang dibutuhkan atau secara langsung dapat

bertindak sebagai narasumber.

5. Informasi disampaikan kepada pengguna Pelayanan.

6. Pejabat yang ditugaskan menyampaikan materi sesuai

yang diperlukan.

www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -14-

4 Jangka waktu penyelesaian

Informasi pejabat yang ditugaskan disampaikan 2 hari sejak surat permintaan diterima.


6 Produk Pelayanan

Penugasan narasumber yang akan menyampaikan materi paparan atau makalah.


dan/atau

fasilitas

1. Pesawat Telepon

2. Mesin Fax

3. Akses internet untuk mengirim dan menerima surat

elektronik

8 Kompetensi

Pelaksana

1. SDM yang memiliki kompetensi di bidang yang sesuai

dengan yang dibutuhkan;

2. SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam

menyampaikan materi dengan baik;

3. SDM yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam

mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi/

bimbingan teknis.


1. Supervisi atasan langsung;



secara kontinyu.


saran, dan masukan



Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional/ Deputi yang

bersangkutan. Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta


langsung:

Telepon : 021-3154879 atau 021-3907028

Fax : 021-31908479

Email : [email protected]

11 Jumlah

pelaksana

Maksimal 3 (tiga) orang


1. Materi yang akan disampaikan dikirimkan kepada

penyelenggara kegiatan selambat-lambatnya 1 hari

sebelum jadwal yang sudah ditentukan;

2. Materi disampaikan oleh narasumber yang berkompeten

di bidangnya.

13 Jaminan

keamanan dan keselamatan

Pelayanan

1. Materi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat

dipertanggungjawabkan;

2. Narasumber yang menyampaikan materi telah

mendapatkan penugasan dari atasan langsung,

dibuktikan dengan surat tugas dan disposisi dari atasan

langsung.

14 Evalusai kinerja

pelaksana

1. Laporan kegiatan oleh narasumber yang melaksanakan

tugas kepada atasan langsung.

2. Angket penilaian narasumber yang disebarkan kepada

www.peraturan.go.id


2018, No. 1444 -15-

seluruh peserta dan dilaporkan hasilnya kepada atasan

langsung.

3. Evaluasi penerapan standar Pelayanan ini dilakukan

minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan

tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan

kinerja Pelayananan.


ttd


www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -16-

LAMPIRAN V




STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik




Perpustakaan





Tahun 2013

5. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun

2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan

Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012

tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan

Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perpustakaan Nasional

2 Persyaratan

Pelayanan

a) Secara tertulis:

Pengguna Pelayanan menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan memuat:

- Nama dan alamat lengkap;

- Uraian Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar

Pelayanan dan uraian kerugian material atau immaterial

yang diterima;

- Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan

- Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.

Ditujukan ke alamat :

Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI


b) Pengguna Pelayanan datang lansung di Kantor Perpustakaan

Nasional (sesuai alamat di atas) dan menyampaikan pengaduan secara lisan melalui meja informasi (Information Desk)

3 Sistem,


1. Pengguna Pelayanan (pengadu) menyampaikan pengaduan

tertulis ditujukan kepada Sekretaris Utama.

2. Sekretaris Utama mendisposisikan surat pengaduan kepada

Deputi yang terkait.


menugaskan pejabat/ pegawai untuk menangani

pengaduan.

4. Pejabat/ pegawai yang ditugaskan menindaklanjuti

pengaduan yang diterima.

www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -17-

4 Jangka

waktu penyelesaian

1. Pengaduan dalam bentuk tertulis ditindaklanjuti maksimal

1 hari sejak surat pengaduan diterima;

2. Jangka waktu penyelesaian pengaduan disesuaikan dengan

permasalahan yang diadukan.


6 Produk Pelayanan

Tindak lanjut penyelesaian pengaduan terkait permasalahan di bidang Pelayanan publik.

7 Sarana,

prasarana, dan/atau

fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC, meja, dan kursi tamu

2. Buku tamu

3. Komputer

4. Printer

5. Pesawat Telepon

6. Toilet

8 Kompetensi

Pelaksana

1. SDM yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan;

2. SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam

hal penanganan pengaduan.

9 Pengawasan

internal




secara kontinyu


saran, dan

masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara

tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional/ Deputi … yang

bersangkutan. Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung:

Telepon : 021-3154879 atau 021-3907028


11 Jumlah

pelaksana

Maksimal 5 orang


Pengaduan ditindaklanjuti maksimal 1 hari sejak penyampaian pengaduan.

13 Jaminan

keamanan dan

keselamatan Pelayanan

Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya, jika pengadu tidak

ingin identitasnya diketahui (disesuaikan dengan permasalahan dan kepentingannya untuk penyelesaian masalah)

14 Evalusai kinerja

pelaksana

Evaluasi penerapan standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan

perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Pelayananan.


REPUBLIK INDONESIA,

ttd


www.peraturan.go.id


2018, No. 1444 -18-

LAMPIRAN VI




STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik





tentang Keterbukaan Informasi Publik





tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan

Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perpustakaan Nasional


1. Secara tertulis:

Pengguna Pelayanan menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan ke alamat :

Sekretaris Utama

Perpustakaan Nasional RI Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta

2. Datang lansung

Datang langsung di Kantor Perpustakaan Nasional (sesuai alamat di atas) dan menyampaikan permohonan secara lisan

melalui meja informasi.

3 Sistem,


Sistem, mekanisme, dan prosedur dilaksanakan sesuai

dengan mekanisme kinerja PPID Perpustakaan Nasional RI.

4 Jangka

waktu penyelesaian

1. Permohonan tertulis: 10 hari sejak permohonan diterima,

dan dapat diperpanjang 7 hari dengan surat

pemberitahuan apabila diperlukan.

2. Permohonan lisan: dapat diberikan saat itu juga, kecuali

dalam hal diperlukan dokumen, akan disesuaikan dengan

dokumen dibutuhkan.

5 Biaya/tarif 1. Tidak dipungut biaya.

2. Dalam hal diperlukan biaya penggandaan dokumen, diluar

tanggung jawab Perpustakaan Nasional.

6 Produk Pelayanan

Informasi terkait dengan lingkup tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional.


dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya;

2. Harcopy dokumen

3. Komputer

4. Database informasi

www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -19-

8 Kompetensi Pelaksana

SDM yang kompeten mengelola dan menyediakan data/informasi publik.





secara kontinyu

10 Penanganan

pengaduan, saran, dan

masukan



Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta


langsung:

Telepon : 021-3154879 atau 021-3907028


11 Jumlah

pelaksana

4 orang


Informasi yang diberikan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

13 Jaminan keamanan

dan keselamatan

Pelayanan

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya

14 Evaluasi kinerja

pelaksana

Evaluasi penerapan standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan

perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja

Pelayananan.


REPUBLIK INDONESIA,

ttd


www.peraturan.go.id


2018, No. 1444 -20-

LAMPIRAN VII




STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

NO KOMPONEN URAIAN


Perpustakaan



tentang Perpustakaan




Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013






1. Datang langsung ke Perpustakaan Nasional RI

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta 2. Online melalui website Perpustakaan Nasional RI

(perpusnas.go.id).

3 Sistem, Mekanisme,

dan Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur dilaksanakan sesuai SOP Pelayanan perpustakaan dan informasi Perpustakaan Nasional

RI.

4 Jam Pelayanan

Hari : Senin-Kamis, Sabtu, Ahad Pukul : 08.00-18.00 WIB

Hari : Jumat Pukul : 09.00-18.00 WIB

Kecuali hari libur nasional

5 Jangka

Waktu

Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian sesuai SOP Pelayanan

perpustakaan dan informasi Perpustakaan Nasional RI.

6 Biaya/Tarif Tidak ada biaya.

7 Produk

Pelayanan

1. Jasa perpustakaan dan informasi

2. Database informasi

8 Sarana, Prasarana,

dan/atau

Fasilitas

1. Ruang baca dan fasilitasnya

2. Buku, bentuk mikro, kartografis, foto, manuskrip

3. Komputer dan jaringan internet

4. Meja dan kursi baca, sofa

5. Rak koleksi perpustakaan

6. Telepon

7. Sistem antrian berbasis TI

8. Suara pengumuman gedung

www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -21-

9. Standing kios untuk pendaftaran anggota dan katalog

online

10. Loker

11. Berbagai ruang: ruang diskusi, ruang laktasi, ruang teater,

auditorium

12. Wall display

13. Rambu, direktori lantai

14. Kantin

15. Parkir

16. Marka untuk difabel netra

9 Kompetensi

Pelaksana

Pejabat dan staf yang memiliki kompetensi di bidang

perpustakaan.

10 Pengawasan Internal

1. Atasan langsung

2. Laporan kegiatan kepada atasan

11 Penanganan Pengaduan,

Saran

1. Datang langsung ke Perpustakaan Nasional RI

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta 2. E-mail ([email protected])

3. Surat tertulis

4. Telepon (021)-3154864

5. Media sosial

FB: https://www.facebook.com/ayokeperpusnas/;

twitter: https://twitter.com/perpusnas1

12 Jumlah Pelaksana

Minimal 3 orang di setiap kelompok Pelayanan.

13 Jaminan

Pelayanan

Petugas yang kompeten di bidangnya dan waktu penyelesaian

yang sesuai. Pemustaka diberikan kompensasi jika Pelayanan tidak diberikan sesuai dengan standar yang berlaku.

14 Jaminan Keamanan

dan

Keselamatan Pelayanan

Sarana: a. Alarm kebakaran

b. Alat pemadam kebakaran

c. Jalur evakuasi

d. Pagar pengaman

e. Tenaga medis

f. Sekuriti

Data pemustaka tidak dipublikasikan.

15 Evaluasi

Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi laporan per kegiatan

2. Evaluasi laporan berkala minimal 1 tahun


REPUBLIK INDONESIA,

ttd


www.peraturan.go.id

https://twitter.com/perpusnas1

2018, No. 1444 -22-

LAMPIRAN VIII




STANDAR PELAYANAN ISBN, ISMN, DAN KDT

NO KOMPONEN URAIAN

1

Dasar Hukum


Perpustakaan



tentang Perpustakaan




Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013



Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun

2012

2 Persyaratan

Pelayanan

1. Pengguna Pelayanan membawa berkas yang terdiri dari:

- Formulir surat pernyataan disertai dengan stempel

penerbit

- Bukti legalitas penerbit atau lembaga yang

bertanggung jawab (akta notaris)

- Surat permohonan atas nama penerbit (berstempel)

untuk buku yang akan diterbitkan

- Fotokopi halaman judul, balik halaman judul, kata

pengantar, dan daftar isi

Dengan datang langsung ke Perpustakaan Nasional RI Gedung A, Lantai 2, Jl. Salemba Raya No. 28A, atau

2. Email ([email protected]), atau

3. Online melalui website Perpustakaan Nasional RI

(isbn.perpusnas.go.id).

3 Sistem,

Mekanisme,

dan Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur dilaksanakan sesuai SOP

Pelayanan ISBN, ISMN, dan KDT.

4 Jangka Waktu

Penyelesaian

Di tempat: 15 menit jika berkas lengkap Email: 5 hari kerja jika berkas lengkap

Online: 5 hari kerja jika berkas lengkap

5 Biaya/Tarif Tidak ada biaya.

6 Produk

Pelayanan

1. Nomor Interanasional Standard Book Number (ISBN)

2. Nomor Internasional Standard Music Number (ISMN)

3. Katalog Dalam Terbitan (KDT)

www.peraturan.go.id

2018, No. 1444 -23-

7 Sarana, Prasarana,

dan/atau

Fasilitas

1. Ruang tunggu ber-AC dan fasilitasnya

2. Komputer yang memiliki akses internet

3. Printer

4. Rak koleksi perpustakaan

8 Kompetensi

Pelaksana

SDM yang memiliki kompetensi di bidang ISBN, ISMN, dan

KDT.

9 Pengawasan

Internal

1. Atasan langsung

2. Laporan kegiatan kepada atasan

10 Penanganan Pengaduan,

Saran

1. Datang langsung

2. E-mail

3. Surat tertulis

4. Telepon

5. SMS

6. Media sosial

11 Jumlah

Pelaksana

Minimal 3 orang


Petugas yang kompeten di bidangnya.

13 Jaminan

Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan

Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar Pelayanan.

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

1. Evaluasi laporan per kegiatan;

2. Evaluasi laporan berkala minimal 1 tahun


REPUBLIK INDONESIA,

ttd


www.peraturan.go.id

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1444-2018.pdf ·...

Documents

Transcript of BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1444-2018.pdf ·...