BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …itjen.kemenkumham.go.id/...NO_5...MANAJEMEN_RESIKO.pdf ·...

BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA No.399, 2018 KEMENKUMHAM. Penerapan Manajemen Risiko.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2018XXXX

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas

dan fungsi Kementerian dalam pencapaian tujuan,

diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan

Risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. bahwa pengelolaan Risiko sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diterapkan

secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -2-

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun

2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 186);

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam

pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian.

2. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan

berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis,

pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko,

termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk

mengelola Risiko dan potensinya.

3. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan

Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan

perkembangannya.

4. Pemilik Risiko adalah pimpinan satuan kerja yang

bertanggungjawab untuk melakukan monitoring atas

Risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas

Risiko tersebut.

5. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang

bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur

yang digunakan untuk mengelola Risiko.

6. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang

dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing Risiko.

7. Pegawai adalah aparatur sipil negara yang bekerja di

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

9. Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -4-

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian,

dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai

tambah;

b. terintegrasi dengan proses organisasi secara

keseluruhan;

c. bagian dari pengambilan keputusan;

d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian;

e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;

f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;

g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;

h. memperhatikan faktor manusia dan budaya;

i. transparan dan inklusif;

j. dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan;

dan

k. perbaikan terus menerus.

BAB II

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

(1) Untuk menerapkan Manajemen Risiko dibentuk Tim

Penyelenggara Manajemen Risiko.

(2) Tim Penyelenggara Manajemen Risiko terdiri atas:

a. Menteri sebagai pengarah;

b. Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab

penyelenggaraan;

c. Inspektur Jenderal sebagai penanggung jawab

pengawasan; dan

d. Pimpinan Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit

Pelaksana Teknis sebagai Unit Pemilik Risiko.

(3) Menteri sebagai pengarah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan

Manajemen Risiko Kementerian.

(4) Sekretaris Jenderal sebagai penanggung jawab

penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -5-

huruf b berwenang mengoordinasikan penerapan

Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian.

(5) Inspektur Jenderal sebagai penanggung jawab

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas

penerapan Manajemen Risiko di Kementerian.

(6) Pimpinan Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit

Pelaksana Teknis sebagai Unit Pemilik Risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

menerapkan Manajemen Risiko pada satuan kerja

masing-masing.

Pasal 4

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang Tim

Penyelenggara Manajemen Risiko, Menteri membentuk

Satuan Tugas.

(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri

atas:

a. Kepala Biro Perencanaan sebagai koordinator

merangkap anggota; dan

b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris

Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan sebagai

anggota.

Pasal 5

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki

tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan

Manajemen Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan,

supervisi, dan pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan

Kementerian;

b. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya

pencapaian visi dan misi Kementerian;

c. melakukan kegiatan pengendalian Risiko di lingkungan

Kementerian;

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -6-

d. melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko

di lingkungan Kementerian; dan

e. membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko

Kementerian yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 6

Unit Pemilik Risiko sebagai penyelenggara Manajemen Risiko

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri

atas:

a. unit Pemilik Risiko Unit Utama;

b. unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah; dan

c. unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 7

(1) Unit Pemilik Risiko Unit Utama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. Pimpinan Unit Utama sebagai penanggung jawab;

b. Kepala Biro Perencanaan/Sekretaris Direktorat

Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris

Kepala Badan sebagai ketua merangkap anggota;

c. Pimpinan tinggi pratama pada Unit Utama sebagai

anggota; dan

d. Pejabat Administrator yang membidangi

perencanaan/program pada Unit Utama sebagai

sekretaris merangkap anggota.

(2) Unit Pemilik Risiko Unit Utama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memiliki tugas:

a. menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko di

Unit Utama;

b. menyusun rencana kerja pelaksanaan Manajemen

Risiko di Unit Utama;

c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit

Pemilik Risiko masing-masing;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan

Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan

e. menatausahakan proses Manajemen Risiko.

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -7-

Pasal 8

(1) Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

a. Kepala Kantor Wilayah sebagai penanggung jawab;

b. Kepala Divisi Administrasi sebagai ketua merangkap

anggota;

c. Para Kepala Divisi sebagai anggota; dan

d. Kepala Bagian Program dan Pelaporan atau pejabat

yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap

anggota.

(2) Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap


Pemilik Risiko masing-masing;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan


c. menatausahakan proses Manajemen Risiko.

Pasal 9

(1) Unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai penanggung

jawab;

b. Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat

Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua merangkap

anggota;

c. Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat

Pelaksana sebagai anggota; dan

d. Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata

Usaha/ Kepala Urusan Tata Usaha atau pejabat

yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap

anggota.

(2) Unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -8-

a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap


pemilik Risiko masing-masing;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan


c. menatausahakan proses Manajemen Risiko.

Pasal 10

Proses penerapan Manajemen Risiko meliputi:

a. penetapan tujuan;

b. identifikasi Risiko;

c. analisis Risiko;

d. evaluasi Risiko;

e. penanganan Risiko; dan

f. pemantauan dan reviu.

Pasal 11

Proses penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 12

Unit Pemilik Risiko wajib membuat laporan penerapan

Manajemen Risiko setiap tahun.

Pasal 13

(1) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Pemilik

Risiko secara berjenjang kepada Pemilik Risiko Unit

Utama.

(2) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikompilasi dan disampaikan

oleh Unit Utama sebagai laporan Manajemen Risiko Unit

Utama kepada Koordinator Satuan Tugas Manajemen

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -9-

Risiko Kementerian dengan tembusan kepada Inspektur

Jenderal.

(3) Laporan Manajemen Risiko Unit Utama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dikompilasi dan disampaikan

oleh Koordinator Satuan Tugas Manajemen Risiko

Kementerian sebagai laporan Manajemen Risiko.

(4) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disampaikan oleh Koordinator Satuan Tugas

Manajemen Risiko Kementerian kepada Menteri dengan

tembusan kepada Inspektur Jenderal.

(5) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan paling lambat

tanggal 10 Januari.

(6) Laporan Manajemen Risiko Kementerian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat

tanggal 20 Januari.

Pasal 14

Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko

dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan

pengawasan lainnya.

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -10-

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -11-

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2018XXXX

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA

PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

A. Pendahuluan

Pengendalian intern khususnya di sektor publik mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah yang menggunakan kerangka kerja

COSO I Tahun 1992 berupa Internal Control Integrated Framework

(ICIF). The Committee of Sponsoring Organization of Treadway

Commission (COSO) merupakan organisasi yang dibentuk Tahun

1985 di Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengidentifikasi

faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan

membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian dengan

menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan

kriteria internal yang dapat digunakan untuk menilai sistem

pengendalian. Ruang lingkup pengendalian intern sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi seluruh

kegiatan kepemerintahan. Komponen pengendalian intern terdiri dari

unsur lingkungan pengendalian, penilaian Risiko, aktivitas

pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

SPIP berada pada level first line defense, Manajemen Risiko

berada pada level second line defense yang mengelola Risiko lintas

intern kementerian, serta Inspektorat Jenderal selaku aparat

pengawas intern kementerian bertindak sebagai third line defense.

Sebagai third line defense, Inspektorat Jenderal sekurang-kurangnya

harus memberi peringatan dini dan meningkatkanefektivitas

Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 huruf b Peraturan Pemerintah

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -12-

Nomor 60 Tahun 2008.Oleh karena itu, pendekatan penerapan

Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian dikembangkan

berdasarkan COSO II ERM yang dilengkapi dengan pendekatan

standar Manajemen Risiko ISO 31000:2009 yang telah diadopsi oleh

Badan Standardisasi Nasional SNI ISO 31000:2011.

Hal ini diharapkan memudahkan penerapan Manajemen Risiko

di lingkungan Kementerian karena berpijak pada konsep SPIP yang

telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Selanjutnya sesuai dengan

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, Penilaian

Risiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu (1) identifikasi dan (2)

analisis Risiko. Proses penilaian Risiko, sesuai ayat (3), didahului

dengan penetapan tujuan.

Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Manajemen

Risiko meliputi:

1. komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana

tindakan;

2. pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung

jawab guna mengoordinasikan proses Manajemen Risiko;

3. kesadaran setiap pejabat dan/atau pegawai di lingkungan

Kementerian terhadap prinsip-prinsip Manajemen Risiko untuk

menciptakan kultur/budaya yang tepat dan memahami manfaat

yang dapat diperoleh dari Manajemen Risiko yang efektif;

4. kebijakan Manajemen Risiko yang merinci peranan dan

tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit

kerja;

5. metodologi Manajemen Risiko yang menyeluruh;

6. pelatihan tentang Manajemen Risiko untuk tujuan kepedulian

Risiko bagi seluruh pejabat dan/atau pegawai; dan

7. pemantauan yang terus menerus mengenai aktivitas

pengendalian Risiko.

A.1. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan diperlukan untuk menjabarkan tujuan

instansi dan tujuan kegiatan. Tahap pelaksanaan penetapan tujuan

harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -13-

a. lingkungan internal dan eksternal;

b. tugas dan fungsi unit kerja;

c. pihak-pihak yang berkepentingan; dan

d. penentuan konteks dan kategori Risiko.

Tujuan organisasi ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Renstra dan RKT tersebut

hanya teroperasionalisasi melalui Unit Organisasi sehingga

pelaksanaannya konsisten dengan tujuan dalam Renstra dan

RKT.Tujuan dalam Manajemen Risiko dibagi menjadi empat

tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, konteks

operasional, konteks pelaporan, dan konteks kepatuhan. Keempat

konteks tersebut selanjutnya dijabarkan dalam kategori Risiko

sebagai berikut:

KONTEKS KRITERIA

RISIKO

PENJELASAN

Strategis

Tujuan

Kementerian

sebagai

penjabaran

visi, misi dan

nilai

Risiko

Kebijakan

Risiko yang disebabkan

kebijakan nasional, kebijakan

anggaran, dan kebijakan

internal yang berdampak

langsung terhadap pencapaian

tujuan.

Risiko

Reputasi

Risiko yang disebabkan oleh

menurunnya tingkat

kepercayaan pemangku

kepentingan eksternal yang

bersumber dari persepsi

negatif.

Risiko

Hukum


adanya tuntutan hukum.

Operasional

Pemanfaatan

sumber daya

secara efektif,

efisien dan

ekonomis

Risiko

Keuangan


kecurangan yang disengaja

dan mengurangi nilai asset/

merugikan keuangan negara.

Risiko

Operasional


ketidakcukupan SOP,

kesalahan manusia, kegagalan

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -14-

sistem, dan adanya kejadian

eksternal yang

mempengaruhioperasional.

Pelaporan

Keandalan

pelaporan

Risiko

Pelaporan


ketidakandalan pelaporan

dalam pengambilan keputusan

internal dan ketidaksesuaian

pelaporan dengan standar

terkait.

Kepatuhan

Ketaatan

terhadap

peraturan

Risiko

Kepatuhan

Risiko yang disebabkan tidak

mematuhi dan/atau tidak

melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku

Selanjutnya proses Penetapan Tujuan dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko :

Periode Penerapan :

No

Strategi/

Program/

Kegiatan

Tujuan/

Sasaran

Indikator

Kinerja Permasalahan

1 2 3 4 5

Petunjuk Pengisian:

1. diisi sesuai Nomor Urut;

2. diisi sesuai Program/ Kegiatan dalam Rencana Strategis/ Rencana

Kerja Tahunan;

3. diisi sesuai Tujuan/ Sasaran dalam Rencana Strategis/ Rencana Kerja

Tahunan;

4. diisi sesuai Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis/ Rencana Kerja

Tahunan;

5. diisidengan Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja.

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -15-

A.2. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi Risiko. Tahap

pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya

peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau

menunda tercapainya tujuan dan sasaran unit kerja di

lingkungan Kementerian; dan

b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam sebuah

daftar Risiko.

Dalam rangka menjamin perolehan identifikasi Risiko yang

akurat, penilaian Risiko harus menggunakan metodologi yang tepat

dan melibatkan para pemilik Risiko yang terkait dengan kegiatan

yang dinilai Risikonya. Metodologi yang tepat akan mengarahkan

ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik Risiko

penting karena mereka yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak

yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan. Metodologi

identifikasi Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 60Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-

688/K/D4/2012, dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:

No Metode Teknik Identifikasi Keterangan

1 Kualitatif Brainstorming P

2 Kualitatif-kuantitatif Facilitated Workshop P

3 Prakiraan dan

Perencanaan Strategis

What-if case scenario

analysis

P

4 Pemeringkatan Check List R

5 Pembahasan Pimpinan Prioritising P/R

6 Hasil Diagnostic

Assesment(DA)/ Temuan

Audit/ Evaluasi

Daftar Potensi Risiko R

P=Prospektif; R=Retrospektif

Selanjutnya faktor penyebab terjadinya Risiko dapat diidentifikasi dengan

daftar pertanyaan sebagai berikut:

a. Apa penyebab atau sumber Risiko?

b. Apa konsekuensi yang mungkin terjadi?

c. Apakah meningkatkan atau menurunkan efektivitas pencapaian

tujuan?

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -16-

d. Apakah dana, SDM, atau waktu membuat pencapaian tujuan lebih

atau kurang efisien?

e. Apa yang membuat stakeholder mempengaruhi pencapaian tujuan?

f. Adakah mengarah pada manfaat tambahan?

g. Apa pengaruh Risiko terhadap pencapaian tujuan?

h. Kapan, di mana, mengapa dan bagaimana kemungkinan terjadinya

Risiko?

i. Siapa pihak yang terlibat atau yang dapat dampak Risiko?

j. Apakah kegiatan pengendalian atau tindakan penanganan sudah ada?

k. Apa yang dapat membuat desain pengendalian tidak efektif

mengendalikan Risiko?

Hasil identifikasi Risiko dituangkan dalam daftar Risiko sebagai berikut:

Unit Pemilik Risiko:

Periode Penerapan :

No

Pernyataan Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DAFTAR RISIKO

Sisa RisikoIndikator KinerjaPenyebab Pengendalian

Intern yang AdaPermasalahan

Risiko Dampak

Petunjuk Pengisian:


2. diisi sesuai Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis/ Rencana Kerja

Tahunan (kolom 4 formulir Penetapan Tujuan);

3. diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja

(kolom 5 formulir Penetapan Tujuan);

4. diisi dengan Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi

dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap

pencapaian tujuan;

5. diisi dengan pemilik Risiko atas peristiwa yang diidentifikasi;

6. diisi dengan uraian singkat penyebab (akar penyebab) terjadinya Risiko;

7. diisi dengan dengan sumber penyebab Risiko (internal/eksternal;)

8. diisi dengan penentuan U (Uncontrollable/tidak dapat dikendalikan)

atau C (Controllable/apat dikendalikan) bagi pemilik Risiko;

9. diisi dengan Uraian dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan;

10. diisi dengan Pihak-pihak yang terkena dampak (Pegawai, UPT/Satker,

Kanwil/ Unit UtamaI, Unit Utama, dan Kementerian termasuk

masyarakat dan stakeholder lainnya);

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -17-

11. diisi dengan jenis pengendalian (kebijakan/SOP) yang sudah ada dan

nyatakan memadai atau tidak;

12. diisi dengan sisa Risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas

peristiwa Risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan

pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut:

‐ Sisa Risiko = peristiwa Risiko

Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan Risiko

yang ada;

‐ Sisa Risiko = tidak ada

Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat

menghilangkan Risikoyang ada.

A.3. Analisis Risiko

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari

suatu sisa Risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai

kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut,

suatu sisa Risiko dapat ditentukan tingkat dan status Risikonya

sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain

pengendaliannya.

Sisa Risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan

informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan

dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang

diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya. Dalam penilaian

dibutuhkan adanya data-data kejadian pada Tahun-Tahun sebelumnya

serta data prediksi untuk kejadian pada masa yang akan datang.

Karenanya proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan

peran serta pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses

operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para pihak

yang terlibat.

Output Analisis Risiko adalah Status dan Peta Risiko. Status

Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa Risiko,

referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta

tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa Risiko

dengan tingkat Risiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil.

Sedangkan Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-

masing sisa Risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -18-

Peta Risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa

Risiko tersebut berada.

Analisis Risiko dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi tingkat

Risiko. Tingkat Risiko ditentukan berdasarkan tingkat dampak Risiko

dan kemungkinan terjadinya Risiko. Tahap pelaksanaan analisis Risiko

meliputi kegiatan:

a. menetapkan jenis analisis Risiko sesuai tujuan, ketersediaan data,

dan tingkat kedalaman analisis Risiko yang dilakukan;

b. melakukan analisis Risiko terhadap sumber Risiko;

c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme

pengendalian, baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;

d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya

suatu Risiko dan dampaknya;

e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu Risiko;

f. melakukan analisis terhadap profil Risiko atau peta Risiko; dan

g. melakukan analisis terhadap tingkat Risiko gabungan (komposit)

untuk masing-masing kategori Risiko.

Jenis analisis Risiko dapat berupa analisis kualitatif, semi

kuantitatif atau analisis kuantitatif dampak dan kemungkinan

terjadinya. Analisis terhadap dampak dan kemungkinan terjadinya

Risiko dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah

ditetapkan untuk masing-masing kategori dengan parameter yang telah

ditetapkan.

Analisis terhadap tingkat Risiko diukur dengan menggunakan dua

dimensi, yaitu:

a. kemungkinan terjadinya Risiko yang dinyatakan dalam frekuensi;

dan

b. tingkat dampak.

Analisis Risiko menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil

analisis Risiko. Hasil analisis Risiko berisi:

a. identifikasi akar permasalahan;

b. penentuan tingkat Risiko, profil Risiko atau peta Risiko; dan

c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih

berbagai opsi penanganan Risiko yang ada sesuai bobot biaya dan

manfaat, peluang dan ancaman.

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -19-

Kriteria dan Skala Kemungkinan dan Dampak terjadinya Risiko

disajikan dalam tabel dibawah ini:

No Kriteria

Kemungkinan Definisi Kriteria Kemungkinan

Skala

Nilai

1 Sangat Kecil Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam

periode 1 Tahun 1

2 Kecil Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1

Tahun 2

3 Moderat Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1

Tahun 3

4 Hampir Pasti Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 Tahun 4

5 Pasti Pasti terjadi dalam periode 1 Tahun 5

No

Kriteria

Dampak Definisi Kriteria Dampak

Skala

Nilai

1 Individu

Pegawai

Berdampak terhadap Individu Pejabat/

Pegawai 1

2 Satuan Kerja/

UPT Berdampak terhadap Satuan Kerja/ UPT 2

3

Kantor

Wilayah/ Unit

Utama

Berdampak terhadap Kantor Wilayah/Unit

Utama

3

4 Unit Utama Berdampak terhadap Unit Utama 4

5 Kementerian Berdampak terhadap Kementerian 5

Tingkat Risiko (profil) dirumuskan dengan ditandai warna sebagai

berikut:

a. Risiko sangat rendah dengan nilai 1 – 5 (warna hijau);

b. Risiko rendah dengan nilai 6 – 10 (warna biru);

c. Risiko sedang dengan nilai 11 – 15 (warna kuning);

d. Risiko tinggi dengan nilai 16 – 20 (warna oranye); dan

e. Risiko sangat tinggi dengan nilai 21 – 25 (warna merah).

Penentuan profil Risiko tergantung kepada pertimbangan pemilik Risiko

sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi.

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -20-

Matriks analisis terhadap tingkat Risiko (profil Risiko):

MATRIKSANALISIS

RISIKO5X5

DAMPAK 1 2 3 4 5

PEGAWA

I

SATKE

R/UPT

KANWIL

/ESELO

N II

UNIT

UTAMA

KEME

NTERI

AN

KE

MU

NG

KIN

AN

5 PASTI 5 10 15 20 25

4 HAMPIR

PASTI 4 8 12 16 20

3 MODERA

T 3 6 9 12 15

2 KECIL 2 4 6 8 10

1 SANGAT

KECIL 1 2 3 4 5

Warna

Level

Level dimulaidari

Status Risiko

Deskripsi

Status Risiko

Merah 5 21 Sangat Tinggi

Oranye 4 16 Tinggi

Kuning 3 11 Sedang

Biru 2 6 Rendah

Hijau 1 1 Sangat Rendah

Kegiatan Analisis Risiko menghasilkan Peta Risiko yang dituangkan dalam

tabel berikut:


Periode Penerapan :

No

Uraian Nilai Uraian Nilai

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 6 8

PETA RISIKO

Sisa RisikoKemungkinan Dampak Tingkat

RisikoProfil Risiko

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -21-

Petunjuk Pengisian:




pengendalian yang sudah ada (kolom 12 formulir Daftar Risiko);

3. diisi sesuaiKriteria Kemungkinan;

4. diisi sesuai Nilai Skala Kemungkinan;

5. diisi sesuai Kriteria Dampak (Pegawai, UPT/Satker, Kanwil/ Unit

UtamaI, Unit Utama, dan Kementerian pada kolom 10 formulir Daftar

Risiko);

6. diisi sesuai Nilai Kriteria Dampak;

7. diisi dengan tingkat Risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian

kolom (4) dengan kolom (6);

8. diisi sesuai warna pada matriks tingkat Risiko.

A.4. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko dilakukan untuk pengambilan keputusan

mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko lebih lanjut

serta prioritas penanganannya. Tahap pelaksanaan evaluasi Risiko

meliputi kegiatan:

a. menetapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam

melakukan evaluasi Risiko; dan

b. melakukan evaluasi Risiko secara berkala.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi

Risiko meliputi:

a. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;

b. prioritas penanganan Risiko; dan

c. besarnya dampak penanganan Risiko.

Evaluasi Risiko menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

hasil evaluasi Risiko. Hasil evaluasi Risiko berisi urutan prioritas

Risiko dan daftar Risiko yang akan ditangani, dan menentukan

indikator Risiko. Dalam menentukan indikator Risiko dilakukan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. menentukan toleransi Risiko yang berisi frekuensi dan dampak

yang diharapkan atau dapat diterima sesuai kategori dan kriteria

Risiko;

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -22-

b. menentukan indikator Risiko yang merupakan pernyataan

kuantifikasi indikasi akan terjadinya penyebab sisa Risiko dan

batas aman dalam melakukan penanganan Risiko.

Kegiatan Evaluasi Risiko menghasilkan Indikator Risiko yang

dituangkan dalam tabel berikut:


Periode Penerapan :

Indikasi Batas Aman

1 2 3 4 5 6 7

INDIKATOR RISIKO

NoIndikator Risiko

Sisa Risiko Tingkat RisikoPrioritas

Risiko

Toleransi

Risiko

Petunjuk Pengisian:




pengendalian yang sudah ada (kolom 2 formulir Peta Risiko);

3. diisi sesuai tingkat Risiko (kolom 7 formulir Peta Risiko);

4. diisi dengan hasil pengurutan dari nilai tingkat Risiko terbesar menuju

tingkat Risiko terkecil;

5. diisi dengan dengan harapan atas tingkat Risiko akhir yang diperoleh

sebagai hasil penanganan Risiko;

6. diisi sesuai dengan kuantifikasi penyebab (akar penyebab) terjadinya

Risiko(kolom 6 formulir Daftar Risiko);

7. diisi dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani penyebab

yang muncul.

A.5. Penanganan Risiko

Penanganan Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai

opsi penanganan Risiko yang tersedia dan memutuskan opsi

penanganan Risiko. Tahap pelaksanaan penanganan Risiko dilakukan

dengan menentukan jenis pilihan penanganan Risiko berdasarkan

hasil penilaian Risiko. Penanganan Risiko diarahkan pada penanganan

akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -23-

Tahapan penanganan Risiko meliputi:

a. memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan.

Opsi penanganan Risiko dapat berupa:

1) mengurangi kemungkinandan/atau menurunkan dampak

terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab

Risiko agar peluang terjadinya Risiko dan/atau dampaknya

semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab

Risiko tersebut berada dalam kendali Unit Pemilik Risiko.

2) mengalihkan Risiko, yaitu penangan Risiko dengan

memindahkan sebagian atau seluruh Risiko, baik penyebab

dan/atau dampaknya, ke entitas baik internal maupun

eksternal lainnya.

Opsi ini diambil dalam hal:

a) pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal

tersebut dan memahami tingkat Risiko atas kegiatan

tersebut;

b) proses mengalihkan Risiko tersebut sesuai ketentuan

yang berlaku; dan

c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.

b. Menghindari Risiko, yaitu penanganan Risikodengan

mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk

menghilangkan Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:

1) upaya penurunan level Risiko di luar kemampuan organisasi;

2) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut bukan

merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi

dan misi organisasi; dan

3) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.

c. menerima Risiko, yaitu penangananRisiko dengan tidak

melakukan tindakan apapun terhadap Risiko tersebut. Opsi ini

diambil apabila:

1) upaya penurunan tingkat Risiko di luar kemampuan

organisasi;

2) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut

merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi

dan fungsi organisasi; dan

3) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -24-

Opsi penanganan Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa

opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi

kemungkinan terjadinya Risiko. Prioritas opsi penanganan Risiko

yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan

sebagaimana tersebut di atas.

d. Menyusun rencana aksi penanganan Risiko

Berdasarkan opsi penanganan Risiko yang telah dipilih,

disusun rencana aksi penanganan Risiko. Rencana aksi

penanganan Risikoterdiri atas rencana aksi penanganan Risiko

yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang

ditetapkan pada unit organisasi tersebut.

Rencana aksi penanganan Risiko bukan merupakan

pengendalian internal yang sudah dilaksanakan.

Pemilihan rencana aksi penanganan Risiko

mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang

diberikan bagi organisasi. Rencana aksi tersebut harus memuat

informasi berikut:

1) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan

yang dipilih;

2) indikator pengendalian (output yang diharapkan) atas

kegiatan tersebut;

3) target kuantitatif sesuai indikator pengendalian yang

ditetapkan;

4) jadwal implementasi kegiatan penanganan Risiko; dan

5) penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab

dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan

penanganan Risiko.

e. Cadangan Risiko

Cadangan Risiko merupakan Risiko yang berada di luar

kendali unit kerja, merupakan kejadian luar biasa dan

membutuhkan penanganan mendesak. Proses penanganan dan

pemulihan kejadian segera memerlukan pendanaan khusus. Dana

Cadangan Risiko yang merupakan skema pembiayaan

penanganan Risiko yang bersumber dari APBN dengan

mencadangkan anggaran kegiatan dalam rangka penanganan

Risiko.

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -25-

Rencana Aksi dituangkan dalam tabel berikut:

Petunjuk Pengisian:



Risiko (kolom 6 formulir Indikator Risiko);

3. diisi sesuai dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani

indikasi Risiko yang muncul (kolom 6 formulir Indikator Risiko);

4. diisi sesuai dengan Opsi Penanganan Risiko;

5. diisi dengan kegiatan pengendalian sesuai opsi penanganan Risiko;

6. diisi dengan output kegiatan pengendalian;

7. diisi dengan target output kegiatan pengendalian;

8. diisi dengan Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pengendalian;

9. diisi dengan unit penanggung jawab kegiatan pengendalian;

10. diisi dengan Cadangan Risiko berupa dana antisipasi/tanggap

darurat atas terjadinya Risiko di luar kendali unit pemilik Risiko

terkait Risiko yang ditangani.

A.6. Pemantauan dan Reviu

Pemantauan dan reviu dilaksanakan oleh manajemen dan dimaksudkan

untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan usulan perbaikan telah

dilaksanakan sesuai rencana. Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu

meliputi:

1) pengendalian rutin pelaksanaan penanganan Risiko dengan cara

membandingkan antara indikator pengendalian, indikator Risiko,

dan indiiator kinerja aktual dengan yang diharapkan;

2) pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan

Risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap-tahap sebelumnya

guna memastikan bahwa prioritas penanganan Risiko masih selaras

dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan


Periode Penerapan :

Risiko Batas Aman Output Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cadangan

Risiko (Rp)

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

No Opsi PenangananKegiatan

Pengendalian

Indikator PengendalianJadwal

Penanggung

Jawab

Indikator Risiko

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -26-

3) pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan sekali dengan memeriksa ukuran-ukuran

dan parameter yang ada.

Pemantauan dan reviu menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

laporan hasil pemantauan dan reviu sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian:


2. diisi dengan kegiatan pengendalian sesuai opsi penanganan Risiko

(kolom 5 formulir Rencana Aksi Penanganan Risiko);

3. diisi dengan output kegiatan pengendalian (kolom 6 formulir Rencana

Aksi Penanganan Risiko);

4. diisi dengan target output kegiatan pengendalian (kolom 7 formulir

Rencana Aksi Penanganan Risiko);

5. diisi dengan realisasi output kegiatan pengendalian yang telah

dilaksanakan;

6. diisi dengan capaian Indikator Pengendalian;


Risiko (kolom 6 formulir Indikator Risiko/ kolom 4 formulir Rencana

Aksi Penanganan Risiko);

8. diisi sesuai dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani

indikasi Risiko yang muncul (kolom 6 formulir Indikator Risiko/ kolom

5 formulir Rencana Aksi Penanganan Risiko);

9. diisi sesuai dengan ralisasi batasan indikator Risiko yang terjadi

melalui perkalian antara prersentase capaian indikator pengendalian

dengan (kolom 6) dengan batas aman atau indikator Risiko hasil

penilaian eksternal;

10. diisi dengan capaian Indikator Risiko;


Periode Penerapan :

Output Target Realisasi % IndikasiBatas

AmanRealisasi %

1 2 3 4 5 6=(5/4)x100 7 8 9 10=(9/8)x100 11 12

Indikator Pengendalian Indikator Risiko

PEMANTAUAN RISIKO

No Kegiatan pengendalianRisiko

ResiduKeterangan

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -27-

11. diisi dengan Risiko Residu setelah penanganan Risiko yang dihitung

dari perkalian antara persentase capaian Indikator Risiko (kolom

10)dengan Toleransi Risiko(kolom 5 formulir Evaluasi Risiko);

12. Diisi dengan keterangan Tindak Lanjut atas Risiko Residu dan

pengaruhnya terhadap capaian indikator kinerja.

FORMAT LAPORAN MANAJEMEN RISIKO

Sistematika Laporan Tahunan Penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai

berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum unit pemilik Risiko,

dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II Proses Manajemen Risiko

Pada bab ini diuraikan proses Manajemen Risiko pada unit

pemilik Risiko mulai dari penetapan tujuan sampai dengan

penentuan rencana aksi penanganan Risiko.

Bab III Pemantauan dan Reviu

Pada bab ini disajikan perkembangan penerapan Manajemen

Risiko sesuai dengan periode pelaporan dan pencapaian kinerja

unit pemilik Risiko sebagai dampak dari penerapan Manajemen

Risiko.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian penerapan

Manajemen Risiko unit pemilik Risiko serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan untuk penerapan Manajemen

Risiko guna meningkatkan kinerja.

www.peraturan.go.id

2018, No.399 -28-

BAGAN PENYELENGGARAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

rr

PENGARAH

MENTERI

PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN

SEKRETARIS JENDERAL

PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

INSPEKTUR JENDERAL

UNIT PEMILIK RISIKO

UNIT UTAMA

Penanggung Jawab:

Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/

Direktur Jenderal/

Kepala Badan

Ketua:

Kepala Biro Perencanaan/ Sekretaris

Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Badan

Sekretaris:

Pejabat Administrator Bidang Perencanaan/ Program

Anggota:

Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama

SATUAN TUGAS MANAJEMEN

RISIKOESELON I

Koordinator:

Kepala Biro Perencanaan

Sekretaris:

Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Biro Perencanaan

Anggota:

Sekretaris Inspektorat Jenderal/

Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris

Badan

UNIT PEMILIK RISIKO KANTOR

WILAYAH

Penanggung Jawab:

Kepala Kantor Wilayah

Ketua:

Kepala Divisi Administrasi

Sekretaris:

Kepala Bagian Program dan Pelaporan atau

pejabat yang ditunjuk

Anggota:

Para Kepala Divisi

Instruksi

Koordinasi

UNIT PEMILIK RISIKO

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Penanggung jawab:

Kepala UPT

Ketua:

Pejabat Administrator/Pejabat

Pengawas/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk

Sekretaris:

Kepala Bagian TU/ Kasubag TU/ Kaur TU

atau pejabat yang ditunjuk

Anggota:

Pejabat Administrator/Pejabat

Pengawas/Pejabat Pelaksana yang ditunjuk www.peraturan.go.id

2018, No.399 -29-

FORMAT LAPORAN MANAJEMEN RISIKO

Sistematika Laporan Tahunan Penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai

berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum unit pemilik Risiko,

dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II Proses Manajemen Risiko

Pada bab ini diuraikan proses Manajemen Risiko pada unit

pemilik Risiko mulai dari penetapan tujuan sampai dengan

penentuan rencana aksi penanganan Risiko.

Bab III Pemantauan dan Reviu

Pada bab ini disajikan perkembangan penerapan Manajemen

Risiko sesuai dengan periode pelaporan dan pencapaian kinerja

unit pemilik Risiko sebagai dampak dari penerapan Manajemen

Risiko.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian penerapan

Manajemen Risiko unit pemilik Risiko serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan untuk penerapan Manajemen

Risiko guna meningkatkan kinerja.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …itjen.kemenkumham.go.id/...NO_5...MANAJEMEN_RESIKO.pdf ·...

Documents

Transcript of BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …itjen.kemenkumham.go.id/...NO_5...MANAJEMEN_RESIKO.pdf ·...