BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016,...

26
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1300, 2016 KEMENDIKBUD. JRA. Substantif dan Fasilitatif. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah terjadi perubahan struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tidak sesuai lagi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 www.peraturan.go.id

Transcript of BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016,...

Page 1: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA No.1300, 2016 KEMENDIKBUD. JRA. Substantif dan Fasilitatif.

Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah

terjadi perubahan struktur organisasi Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi maka

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun

2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif

di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tidak sesuai

lagi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Jadwal Retensi

Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

www.peraturan.go.id

Page 2: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -2-

Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi

sebagai Informasi Publik di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 894);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN

FASILITATIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

(1) Jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif yang

selanjutnya disebut Jadwal Retensi Arsip digunakan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusutan arsip

substantif dan arsip fasilitatif di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

Page 3: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -3-

Pasal 2

Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 13 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip

Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Departemen

Pendidikan Nasional masih tetap berlaku sampai dengan

jangka waktu penyimpanan berakhir.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2006 tentang Jadwal

Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan

Departemen Pendidikan Nasional dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

Page 4: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Agustus 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

Page 5: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -5-

www.peraturan.go.id

Page 6: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -6-

www.peraturan.go.id

Page 7: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -7-

www.peraturan.go.id

Page 8: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -8-

www.peraturan.go.id

Page 9: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -9-

www.peraturan.go.id

Page 10: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -10-

www.peraturan.go.id

Page 11: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -11-

www.peraturan.go.id

Page 12: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -12-

www.peraturan.go.id

Page 13: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -13-

www.peraturan.go.id

Page 14: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -14-

www.peraturan.go.id

Page 15: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -15-

www.peraturan.go.id

Page 16: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -16-

www.peraturan.go.id

Page 17: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -17-

www.peraturan.go.id

Page 18: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -18-

www.peraturan.go.id

Page 19: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -19-

www.peraturan.go.id

Page 20: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -20-

www.peraturan.go.id

Page 21: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -21-

www.peraturan.go.id

Page 22: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -22-

www.peraturan.go.id

Page 23: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -23-

www.peraturan.go.id

Page 24: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -24-

www.peraturan.go.id

Page 25: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -25-

www.peraturan.go.id

Page 26: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1300-2016.pdf2016, No.1300 -3- Pasal 2 Ketentuan mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif yang telah

2016, No.1300 -26-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

www.peraturan.go.id