SISTIM PEMERINTAHANSISTIM PEMERINTAHAN1.1. SempitSempit : tatanan/struktur pemerintahan : tatanan/struktur pemerintahan

yang bertitik tolak dari hubungan sebagian yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ negara di tingkat pusat.organ negara di tingkat pusat.

2.2. LuasLuas : tatanan/struktur pemerintahan : tatanan/struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak dari hubungan negara yang bertitik tolak dari hubungan antar semua organ negara, termasuk antar antar semua organ negara, termasuk antar pemerintah pusat dengan pemerintah pemerintah pusat dengan pemerintah daerahdaerah

BENTUK NEGARA :BENTUK NEGARA :

1.1. Kesatuan : Negara yang bersusun tunggal, Kesatuan : Negara yang bersusun tunggal, artinya dalam negara tidak ada negara . artinya dalam negara tidak ada negara . Dalam seluruh wilayah negara, hanya ada 1 Dalam seluruh wilayah negara, hanya ada 1 pemerintah pusat (yang mengatur seluruh pemerintah pusat (yang mengatur seluruh wilayah).wilayah).

2.2. Serikat (federasi) : Negara yang bersusun Serikat (federasi) : Negara yang bersusun jamak,artinya dalam wilayah negara, terdapat jamak,artinya dalam wilayah negara, terdapat beberapa negara bagian yang masing-masing beberapa negara bagian yang masing-masing merdeka dan berdaulat serta berdiri sendirimerdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri

Bentuk Kenegaraan (Konfederasi)Bentuk Kenegaraan (Konfederasi)

1.1.DominionDominion : Negara bekas jajahan Inggris yang telah : Negara bekas jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat,tetapi masih mengakui Raja merdeka dan berdaulat,tetapi masih mengakui Raja Inggris sebagai lambang pemersatu mereka. Inggris sebagai lambang pemersatu mereka. Kedudukan negara dominion tetap sebagai negara Kedudukan negara dominion tetap sebagai negara merdeka & berdaulat, karenanya merupakan subyek merdeka & berdaulat, karenanya merupakan subyek hukumhukum

2. 2. ProtektoratProtektorat : Negara yang berada dibawah : Negara yang berada dibawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat, bukan merupakan subyek hukum protektorat, bukan merupakan subyek hukum Internasional. Internasional.

lanjutanlanjutan

3.Uni :3.Uni : 2 negara atau lebih, yang masing-masing 2 negara atau lebih, yang masing-masing merdeka & berdaulat tetapi hanya mempunyai merdeka & berdaulat tetapi hanya mempunyai 1 kepala negara yang sama atau 1 alat 1 kepala negara yang sama atau 1 alat kelengkapan negara yang sama.kelengkapan negara yang sama.

4.Koloni 4.Koloni : negara yang berada dibawah : negara yang berada dibawah kekuasaan negara lain.Biasanya bentuk ini kekuasaan negara lain.Biasanya bentuk ini tidak bisa dianggap sebagai subyek hukum tidak bisa dianggap sebagai subyek hukum Internasional.Internasional.

Bentuk Pemerintahan:Bentuk Pemerintahan:

Menurut Pendapat para ahli :Menurut Pendapat para ahli :

1.1. AristotelesAristoteles : dengan kriteria : : dengan kriteria :

a. Jumlah orang yang memerintaha. Jumlah orang yang memerintah

b. Sifat pemerintahannyab. Sifat pemerintahannya

Pembagiannya terdiri dari 6 macam yaitu :Pembagiannya terdiri dari 6 macam yaitu :

Monarkhi, Tirani, Aristokrasi, Oligarkhi, Monarkhi, Tirani, Aristokrasi, Oligarkhi, Republik dan PoliteaRepublik dan Politea

lanjutanlanjutan

2. Polybius2. Polybius : dengan kriteria : : dengan kriteria :

a. Jumlah orang yang memerintaha. Jumlah orang yang memerintah

b. Sifat pemerintahannyab. Sifat pemerintahannya

Pembagiannya terdiri dari 6 macam yaitu :Pembagiannya terdiri dari 6 macam yaitu :

Monarkhi, Tirani, Aristokrasi, Oligarkhi, Monarkhi, Tirani, Aristokrasi, Oligarkhi, demokrasi dan Okhlokrasi (Anarkhi)demokrasi dan Okhlokrasi (Anarkhi)

Lanjutan :Lanjutan :

3.3. JellineckJellineck dengan kriteria : Cara dengan kriteria : Cara pembentukan kehendak negara:pembentukan kehendak negara:

a. Monarkhi a. Monarkhi

b. Republikb. Republik

4. Leon Duquit4. Leon Duquit dengan kriteria : Cara dengan kriteria : Cara penunjukan kepala negara :penunjukan kepala negara :

a. Monarkhia. Monarkhi

b. Republik b. Republik

Pendapat Jellineck & Leon Duquit Pendapat Jellineck & Leon Duquit merupakan penggolongan secara modernmerupakan penggolongan secara modern

Pendapat Aristoteles & Polibyus, merupakan Pendapat Aristoteles & Polibyus, merupakan penggolongan secara klasik.penggolongan secara klasik.

Penggolongan bentuk pemerintahan secara klasik, diperlukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Perbedaan Bentuk Republik & MonarkhiPerbedaan Bentuk Republik & Monarkhi

NoNo RepublikRepublik MonarkhiMonarkhi

1.1. Dipimpin seorang Dipimpin seorang presidenpresiden

Dipimpin seorang Dipimpin seorang Raja/RatuRaja/Ratu

2.2. Presiden dipilih rakyat Presiden dipilih rakyat secara langsung ataupun secara langsung ataupun melalui badan melalui badan perwakilanperwakilan

Pergantian Raja/Ratu Pergantian Raja/Ratu dilaksanakan secara dilaksanakan secara turun temurunturun temurun

3.3. Masa jabatan ditentukan Masa jabatan ditentukan secara berkalasecara berkala

Masa jabatan seumur Masa jabatan seumur hiduphidup

Klasifikasi MonarkhiKlasifikasi Monarkhi

1.1. Monarkhi Mutlak : kekuasaan Raja/Ratu Monarkhi Mutlak : kekuasaan Raja/Ratu tidak terbatas. Contohnya : Raja Louis XIVtidak terbatas. Contohnya : Raja Louis XIV

2.2. Monarkhi Konstitusional : Kekuasaan Monarkhi Konstitusional : Kekuasaan Raja/Ratu dibatasi oleh UUD (Konstitusi) Raja/Ratu dibatasi oleh UUD (Konstitusi) Contoh: Saudi Arabia, Denmark, YordaniaContoh: Saudi Arabia, Denmark, Yordania

3.3. Parlementer : Kekuasaan Raja didampingi Parlementer : Kekuasaan Raja didampingi oleh DPR (parlemen) sebagai tempat kabinet oleh DPR (parlemen) sebagai tempat kabinet bertanggung jawab.bertanggung jawab.

Klasifikasi Pemerintahan Republik :Klasifikasi Pemerintahan Republik :

1.Republik Mutlak (Absolut) : Kekuasaan Presiden 1.Republik Mutlak (Absolut) : Kekuasaan Presiden secara mutlak(sewenang-wenang). Contohnya : Italy secara mutlak(sewenang-wenang). Contohnya : Italy pada masa Mussolinipada masa Mussolini

2.Republik Konstitusional : Kekuasaan Presiden 2.Republik Konstitusional : Kekuasaan Presiden dibatasi UUD (konstitusi).Contoh Indonesia, Amerika dibatasi UUD (konstitusi).Contoh Indonesia, Amerika Serikat.Serikat.

3. Republik Parlementer : Disamping Presiden, ada 3. Republik Parlementer : Disamping Presiden, ada parlemen (DPR) sebagai tempat para menteri parlemen (DPR) sebagai tempat para menteri bertanggung jawab, baik sendiri maupun bersama.bertanggung jawab, baik sendiri maupun bersama.

Penggolongan Sistim Penggolongan Sistim PemerintahanPemerintahan

1.1. Sistim ParlementerSistim Parlementer : sistim : sistim pemerintahan dimana kedudukan Eksekutif pemerintahan dimana kedudukan Eksekutif berada dibawah Legislatif.berada dibawah Legislatif.

2.2. Sistim PresidensilSistim Presidensil : sistim pemerintahan : sistim pemerintahan dimana kedudukan Eksekutif sejajar dimana kedudukan Eksekutif sejajar dengan Legislatif.dengan Legislatif.

3.3. Sistim ReferendumSistim Referendum : sistim Pemerintahan : sistim Pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat dengan pengawasan langsung oleh rakyat (sistim ini hanya dikenal di negara Swiss)(sistim ini hanya dikenal di negara Swiss)

Ciri-Ciri Sistim Parlementer :Ciri-Ciri Sistim Parlementer :1.1. Raja/Ratu/Presiden hanya sebagai Kepala Raja/Ratu/Presiden hanya sebagai Kepala

Negara sajaNegara saja2.2. Kepala Pemerintahan dipegang oleh perdana Kepala Pemerintahan dipegang oleh perdana

menterimenteri3.3. Dalam sistim 2 partai, Perdana Menteri adalah Dalam sistim 2 partai, Perdana Menteri adalah

ketua partai yang menang dalam Pemiluketua partai yang menang dalam Pemilu4. Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen 4. Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen

(DPR)(DPR)5. Kedudukan Legislatif berada diatas Eksekutif5. Kedudukan Legislatif berada diatas Eksekutif6. Dikenal adanya Mosi tidak percaya dari 6. Dikenal adanya Mosi tidak percaya dari

parlemen (Parlemen bisa membubarkan parlemen (Parlemen bisa membubarkan kabinet)kabinet)

Ciri-Ciri Sistim Presidensil :Ciri-Ciri Sistim Presidensil :

1. Presiden sebagai Kepala Negara & Kepala 1. Presiden sebagai Kepala Negara & Kepala PemerintahanPemerintahan

2.2. Kedudukan Eksekutif sejajar dengan Kedudukan Eksekutif sejajar dengan Legislatif Legislatif

3.3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presidenjawab kepada Presiden

4.4. Presiden dipilih rakyat secara langsung Presiden dipilih rakyat secara langsung atau melalui badan perwakilanatau melalui badan perwakilan

5.5. Kebijakan pemerintah tidak harus Kebijakan pemerintah tidak harus menyesuaikan dengan kehendak parlemenmenyesuaikan dengan kehendak parlemen

6.6. Tidak dikenal adanya Mosi tidak percaya Tidak dikenal adanya Mosi tidak percaya parlemen (Presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen (Presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen )parlemen )

Kelebihan sistim Presidensil:

1. Sistim check and balance dapat menghasilkan keseimbanganantar organ yang diserahi tuga.

2. Dapat mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut

3. Kedudukan eksekutif lebih stabil4. Penyusunan modal mudah

disesuaikan dengan masa jabatan eksekutif

Kelemahan Sistim Kelemahan Sistim presidensil :presidensil :1.1. Setiap keputusan adalah hasil Setiap keputusan adalah hasil

tawar menawar antara legislatif tawar menawar antara legislatif dan eksekutif, sehingga sering dan eksekutif, sehingga sering kurang tegaskurang tegas

2.2. Pengambilan keputusan relatif Pengambilan keputusan relatif lebih lamalebih lama..

Kelebihan Sistim Parlementer :Kelebihan Sistim Parlementer :

1.1. Menteri yang diangkat merupakan Menteri yang diangkat merupakan kehendak suara terbanyak kehendak suara terbanyak parlemenparlemen

2.2. Lebih mudah mencapai kesesuaian Lebih mudah mencapai kesesuaian pendapat antara eksekutif dan pendapat antara eksekutif dan legislatiflegislatif

3.3. Menteri lebih hati-hati menjalankan Menteri lebih hati-hati menjalankan tugasnya, karena dapat dijatuhkan tugasnya, karena dapat dijatuhkan oleh parlemenoleh parlemen

Kelemahan Sistim Parlementer :

1. Sering terjadi pergantian Kabinet2. Kedudukan Eksekutif tidak stabil3. Pergantian Eksekutif yang

mendadak membuat program kerja yang telah disusun tidak bisa terealisir

Syarat-syarat supaya sistim pemerintahan parlementer bisa berjalan baik (stabil) :

1. Menggunakan sistim kepartaian tunggal (mono partai)

2. Masyarakatnya Homogen3. Memiliki kontinyuitas

kesejarahan

Sistim Pemerintahan di Berbagai Sistim Pemerintahan di Berbagai NegaraNegara

1.1. Inggris :Inggris :Bentuk negaraBentuk negara : Kesatuan : KesatuanBentuk pemerintahanBentuk pemerintahan : Monarkhi : Monarkhi parlementerparlementerSistim Badan Perwakilan rakyatSistim Badan Perwakilan rakyat : : Bicameral yang terdiri dari House of Bicameral yang terdiri dari House of Commons (House of representative) & Commons (House of representative) & House of LordsHouse of LordsSistim pemerintahanSistim pemerintahan : parlementer : parlementer dengan Perdana menterinya berasal dari dengan Perdana menterinya berasal dari ketua partai politik yang menang dalam ketua partai politik yang menang dalam Pemilu, sekaligus juga berkedudukan Pemilu, sekaligus juga berkedudukan sebagai ketua House of Commonssebagai ketua House of Commons

2. Amerika Serikat 2. Amerika Serikat

Bentuk negaraBentuk negara : Federasi : Federasi

Bentuk PemerintahanBentuk Pemerintahan : Republik : Republik KonstitusionalKonstitusional

Sistim Badan Perwakilan rakyatSistim Badan Perwakilan rakyat : : Bicameral yang terdiri dari Senat & Bicameral yang terdiri dari Senat & House of representative (DPR)House of representative (DPR)

Sistim pemerintahanSistim pemerintahan : Presidensil : Presidensil

Kekuasaan YudikatifKekuasaan Yudikatif dijalankan oleh dijalankan oleh Mahkamah Agung, terhadap semua Mahkamah Agung, terhadap semua perkara, kecuali soal perkara, kecuali soal Impeachment.Impeachment.

3. RRC3. RRCBentuk negaraBentuk negara : Kesatuan : KesatuanBentuk PemerintahanBentuk Pemerintahan : Republik : Republik

ParlementerParlementerSistim pemerintahanSistim pemerintahan : Parlementer : ParlementerSistim Badan perwakilan rakyatSistim Badan perwakilan rakyat : :

Monocameral yaitu Kongres Rakyat Monocameral yaitu Kongres Rakyat NasionalNasional

Pembuat keputusan tertinggiPembuat keputusan tertinggi dalam dalam sistim politik di RRC adalah PKC. sistim politik di RRC adalah PKC. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang tertutupsidang tertutup

Konstitusi RRCKonstitusi RRC baru terbentuk secara baru terbentuk secara mapan melalui Kongres rakyat nasional mapan melalui Kongres rakyat nasional tahun 1954, yang menyebutkan bahwa tahun 1954, yang menyebutkan bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja.pekerja.

4. Malaysia4. Malaysia

Bentuk negaraBentuk negara : Federasi (Serikat) : Federasi (Serikat)Bentuk pemerintahanBentuk pemerintahan : Monarkhi : Monarkhi

ParlementerParlementerSistim Badan Perwakilan rakyatSistim Badan Perwakilan rakyat : :

Bicameral yang terdiri dari Senat Bicameral yang terdiri dari Senat (Dewan Negara) & Badan Perwakilan (Dewan Negara) & Badan Perwakilan (Dewan Rakyat)(Dewan Rakyat)

Sistim PemerintahanSistim Pemerintahan : Parlementer : Parlementer dengan Perdana Menteri ditunjuk oleh dengan Perdana Menteri ditunjuk oleh Yang Dipertuan Agung & berasal dari Yang Dipertuan Agung & berasal dari anggota Dewan Rakyatanggota Dewan Rakyat

5. Singapura5. Singapura

Bentuk negara : KesatuanBentuk negara : Kesatuan

Bentuk pemerintahan : Republik Bentuk pemerintahan : Republik ParlementerParlementer

Sistim Bd Perwakilan Rakyat : Sistim Bd Perwakilan Rakyat : MonokameralMonokameral

Sistim Pemerintahan : ParlementerSistim Pemerintahan : Parlementer

Perdana Menteri ditunjuk oleh presiden, Perdana Menteri ditunjuk oleh presiden, sedangkan menteri-menterinya sedangkan menteri-menterinya diangkat oleh Presiden atas diangkat oleh Presiden atas rekomendasi dari Perdana Menterirekomendasi dari Perdana Menteri

6. Brunei Darussalam 6. Brunei Darussalam

Bentuk negaraBentuk negara : kesatuan : kesatuan

Bentuk pemerintahan : Bentuk pemerintahan : khusus yaitu khusus yaitu Kasultanan / MonarkhiKasultanan / Monarkhi

Sistim PemerintahanSistim Pemerintahan: khusus yaitu sistim : khusus yaitu sistim pemerintahan kasultanan dengan Kepala negara pemerintahan kasultanan dengan Kepala negara dan kepala pemerintahan berada di tangan dan kepala pemerintahan berada di tangan Sultan BruneiSultan Brunei

Sistim Badan Perwakilan RakyatSistim Badan Perwakilan Rakyat : : Monocameral yaitu : Majelis Musyaarat NegeriMonocameral yaitu : Majelis Musyaarat Negeri