BEBERAPA PERSOALAN YANG DIHADAPI ATAU

MUNGKIN DIHADAPI NOTARIS DAN P.P.A.T

DALAM M ELAKSANAKAN JABATAN N YA

BERIKTIT SOLUSINYA

Disusun oleh

Miftachul Machsun

Disampaikan Dalam Acara llpgrading & Refreshing Course

Pada Kongres Ke XX lkatan Notaris lndonesia

Di Surabaya, Tanggal 28 Januari 2009

\

PENGANTAR

Makalah ini saya susun untuk menindaklanjuti permintaan Pengurus Pust lkaAn

Ndtans lndonesia (P.P - 1.N.0, di mana aya diminta selaku slah satu nan sumber

dalam materi'Persalan Hukum Eerikut Solusinla'yang merupkan salah satu materi

dalah aaftt tlpgnding & Refreshng @urse pada Kongres Ke XX yang berlangsung diSumbap.

lnengingat ankup bdnyaktya percoalan yang aihadapi Notanls dan P.P.A.T dalam

melaksanal<art tugas jdhdltnya, naka pokok percoalan yang akan aya paparkan, ddn

"pAOiU mungkn Oeitcut usulan solusinya adalah irk"ruu, dan / atau berhubungan

dengan hal tersebut dleh karcnd itu makalah ini saya beri judul 'Bebenp persoatan

Yang Dihadapi Atau lilungkin Dihadapi Notarts Dan P.P.A.T. Dalam Melaksanakan

Jataartnla Berikut Solusinya'.

Sehubungan dengan ketebatdsdn ilmu dan pengetahuan sefta pengalaman saya

maupun sempitnya waQu lang disdiakan untuk menyusun mhkalah ini, maka sebagian

besar dan isi makalah inisdp ambil dai bebenpa tulisan yang pemah aya susun rlan

saia saiikan kepada rekan-rckah Noaris dan P.P.A.T. di Jawa Timur maupun kepada

pihak lain.

Sala sangat menfrdai apabila dalam makalah ini teftandung berbagai maarhkekurangan, sekalipun demikrbn, saya masih tetap befianp semoga makalah ini masih

tEn digunakan untuk mempefuahyak waane, ekatigus men@n slusi a is berbagai

rnadh percoalan ydnd dihdiapi oteh rekan-rekan Noaris dah P.P.A.T. dalam

mela&nal<afl tugas jAbebhnyd, *hingga kepentingan maslankat tang memeilukan

jas Nobris dan P.P.A.T. tidak terhambat.

PENDAHULUAN

pada bagian ini, tedebih dahulu alcan akan saya unikan seeila singkat mengenai

bebenpa hal yang berkenaan dan / atau berhubungai dengan Notais dan P-P-A.T-,

denga n ma ksud aga r pembahaan da niutnp meniadi runtut'

Berbda dengan lembaga Pejabat Pembuat AKa Tanah (P.P.A.T) yang baru dikenal

elbk Ehun l()61, yaitu se1?k ditetapkannla Pentunn Menteri Agnia Nomor l0 Tahun

lg6l, Lembaga Notariat sudah dikenal di Nusantan tercinta ini lebih dai 400 tahun

yang lalu. antan tain tetbuQi dai diangkatnla Melchior Kerchem, Sekrehnie dari

"College uan Schepenen" di Jaatm (kemudian diubah meniadi Batavia) pada tanggal2T

Agustus 1920, di mana dia sebagai Notaris peftama di Nusantam ini-

pada tanggal 26 Januai 1860 ditetapkan Stb. Nomor 3 tentang Reglement op Het

Notaris Ambt, )ang mulai beddku pada tanggal I Juli 1860, dan pada tanggal6 Oktober

tahun 2004 diundangkan tJndang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notans yang

menggantikan Reglement op Het Notan's Ambt yang sudah berusia lebih dari 144 tahun

tersebut.

Adapun mengenai lembaga P.P.A.T. telah kita ketahui bahwa sampai saat ini belum

ncmpunlai Undang-tlndang yang.mengaturtenangiafutan P.PA.T, sehingga sampi

ffit ini at<ta Fng drbaat di hadapn P.PA.T. tidak mempunlai kekuadn pembuktian

enryfiE, *bagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KU.H. Petdata, paal 165 H.l.R.

naupn pal285 R.Bg.

un&ng<tndang petbma yang memberikan definisi tentang P.P.A.T adalah Undang'

tda?g Nonpr4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, seba7diytana terantum dalam

Fst I angl<e 4, tang m:bnyaakan bahwa P.PA.T adatah Pefubbt lJmum )ang diberi

terqqtg untuk membtqt atft pemhdalnn hak atis Enah, atcb pembefunan hak aEs

tuEh, dan alcA pembertan kudsa membehnlan hak tanggungan.

Munn perundang+ndangan tertinggi Fng ada dan berlaku hingga saat ini yang

npng1tur tentang jabatan P.P.A.T. adalah Pentunn Pemerthbh Nomor 37 Tahun 1998

ffing peqtunn Jafutan PP.A.T. Jang diundangkan dan mulai bedaku Pda tanggal S

krct bhun 1998.

En hnyi konsidenn (Mgian menimbang) huruf b dan huruf cdapat kita ketahui tuhwa

wttgguhnp penturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 merupalen pentunn

pelakanaan dari Pentunn Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftann

Tanah yang mulai bedaku sejak tanggal 6 Oktober 2007 (3 bulan x1?k diundangkan).

Hal yang demikian ini cukup aneh, sebab semeslinya Pentunn Pemerintah itu dibuat

untuk melaksnakan Undang-Undang, dan bukan untuk melaksnakan Pemtunn

Pemerintah lainnya. Demikbn itu sesuaidengan ketentuan yang tercantum dalam paal5 apt (2) Undang-Undang Dasar 19$ png berbunyi sebagai berikut 'Prcsiden

menetapkan peatuan pemerinHh untuk menjalankan undang-undang sebagaimana

mestinla'.

Dalam pasal I angka I Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun /998, demikian pula

dalam pasal I angka I Pentunn Kepala B.P.N. Nomor I Tahun /9BO dinptakan bahwa

P.P.A.T adalah pejabat umum yang difuri kewenangan untuk membuat akta-afta

otentik mengenai pefuuatan hukum teftentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik

Atas Satuan Rumah Susun.

Pengeftian tentang P.P.A.T yang termuat dalam Peratunn Pemenntah inilebih lengkap

bila dibandingkan aengan yang tercantum dalam pasal / angka 24 Pentunn

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yang membeikan defint'si tentang P.P.A.T. sebagai

'Pejafut umum lang diberi kewenangan untuk membuatakb-akb tanah tertentu".

Dari bebenpa pengertbn tentang P.P.A.T. sebagaimana teruai di atas dapat kita lihat

bahwa antaat pengertian yang satu dengan yang lain te*andung bebenp ma@m

pffian, padahal semestinla keadaan seperti ini tidak pedu teqadi, sebab bukan

mustahil akan menimbulkan bebagai maam perco;ilan hukum.

ffinjuttp yang perlu kita fahami adalah mengenai fungsi dari akta-a&a yang dibuat di

hdapan (bulcan oleh) P.P.A.T., sebagatmana diatur dalam pasal2 ayat (l) Pentumn

Penerinah Nomor 37 Tahun 7998, yaitu rebagpi buirti telah dilaktkannp perbuatan

hLdan tertentu mengenai hak aAs tanah atau Hak fulilik Atas Satuan Rumah Susun,

yae al:an dipiikan dasar Mgi penda*ann prubahan data pendaftann tanah )angdbkibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Dengan mengingat fungsi akta png dibuat di hadapan P.P.A.T. sebagaimana terunidiabs, insya Allah dapat kita fahami bahwa P.P.AT. bukan sebagai dan tidak merupakan

k&r$uan dari Crrerdtrijntngambtenaar (Pejabat Ealik Nama) Fng membuat aQa

ptyenhan (akte van tnnsport) untuk keperluan /evering mengenai benda tidak

brgenk, *fugaimana diatur dalam Ordonansi Balik Nama

(Overcalrijuingndorantie), S. l&U -27 juncto perubahan-perubahannla juncto pasal

584 KU.H. Perdata.

Selanjutnp yang pedu kita fahami adalah tentang perbuatan hukum apa saja rengtetmasuk dalam pengertian peftwbn hukum teftentu, sebagaimana tersebut dalam

paal 1 angka f Pentunn Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 maupun dalam paal Iangka 24 Pentunn Penerintah Nomor24 Ehun 1997.

Berdasar ketentuan yang tetantum dalam pael 2 alat (2) Pentunn PemenhHh

Nonor 37 Tahun 1998 jundo pael 37 dan Fel 44 Pentunn Pemerintah Nomor 24

Tahun l99Z Pebuatan hukum tert€ntu tercebut meliputi:

a. jual beli;b. tukarmenukacc. hibah;d. piemasukan ke dalam peruahaan (inbreng);

e. p;embagian hak bercamd;f, pemberian Hak Guna Bangunanlllak Pakai atas tanah Hak

Milik;g. pemberian Hak Tanggungan; danh. pemben?n kuasa membebankan Hak Tangpungan.

Setanjutnla perlu sala kemukakan bahwa dalam pelakanaan.+ewenang utama Notans

mAupun P-P.A.T. untuk membuat akta-akta sebagaimana diatur dalam peniuanjabatan masing-masing berikut pentunn pelakanaannla, Fng didahului abu diikuti

dehgan kewajtban-kendJiban tEftet)lu, tbmyaa banpk petsoalan lang harus dihadapi

ruolanS maupun P.PA.I , hal hal ihittih hng insq Atlah akan aya oba paparkan

datAn makalah sederhand ini.

II. BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI NOTARIS DAN

P. P.A. T. DALAM M ELAKSANAI(AN TUGAS JA BATANN YA

Dalam bagian ini akan sala coba unikan tentang bebenpa permasalahan )angdihadapi atau mungkin aican dihadapi oleh Nobris dan P.P.A.T dalam melaksnakan

kewenangannya yang berupa membuat aQaakta (otentik), yang se@n befturut-turut

:r sebagaimana dimaksud dalam pasl 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20O4 dan

paal2 Pentunn Pemerinbh Nomor3T Tahun 1998 maupun dalam pasal 37 dan paal

.- 4 Peratunn Pementnhh Nomor24 Tahun 1997.

Bebenpa persoalan lang saya maksudkan tersebut, antaa lain yang berkenaan dan /atiiu berhubungan dengan :

/. B.P.H.T.B. , dalam hal ini atas petolehan hak atas tanah dan /atau bangunan yang

terTadi karena pemindahan /peralihan hak;

2. Pembuatan afta penlihan hak yang merupakan kelaryutan dari atau berdasar

pada lkatan Jual Beli dan Kuas;

3. Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Saat lahimya Hak Tanggungan;

4. Perolehan hak karena waisan;

5. Perubahan Nama din; dan menjenai

6. Pengambilan Minuta dan Pernartggilan Notais

Untuk lebih jelasnya, hal-hal igrsebut akan saya cobd umikan satu demi satu, seperi di

bawah ini :

Ad. l. B.PH.TB. , daldlh n'Eiini dtgs perclehan hak atas tanah dan / aau bangunan

png teiadi *ardha p[rnrnAahan / peniihan llak

Berdasar ketentudn lanQ tdrantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Nomcr 2f Tahun t99Z iuncto tlndang-Undang Nomor 20 Tahun 2000,

perolehan hakyang di@hakan B.P.H.T.B. meliputi perbuatan hukum :

a. Pemin&han hak karena :

/. jualbeli;2. tukar-menukar;3. hibah;4. hibah wasiat;5. wans;

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnp;7. pemisahan haklang mengakibatkan penlihan;8. penuniukan Pmbeli dalam lelang;g. pelakaraan gtfi.tan hakim yang mempunlai kekuatan hukum

tetaP;10. penggabungan usaha;ll. pelebunn usha;12. pemelcann ugha;13. hadiah.

b. Pembrian hak Hru kdrena :l. kelaniutan PblePasan hak;2. di luarPelePamn hak.

Perolehan hak yang berkaitan dengan pelakanaan 1?batan P.P.A-T adalah

yang terjadi karena perpindahan /penlihan hak, di mana berdasar ketentuan

yang terantum dalam pasal 2 ayat (2) Pentunn Pemerintah Nomor 37

tahun /998 juncto pasal.,37 Peratunn Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

meliputi : judl beli; tular rhenUkaC hihh; pmasukan ke dalam perushaan

(inbreng); penbalian hak betsama; perhberian hak guna bangunan / hak

palai afls btleth hak mllik bdangkatt yang bedcai2n dengan pelakanaan

tugas jabA2n Notais lebih tuas dan lebih banlak bila dibandingkan dengan

keurenarry)an F.b,q.T,' terlihat dai ketentuan larV terantum datam pal 1

angka I den paal 15 Llhddlgandang NarlbrSO an* 20A.

Dari seklan banydk p€tbuabn hukum lnf, lang berpotensi menimbult'an

persOalah addlah pemH*at hak guna bdtlgllnan atau hak pakai a4s tanah

hak mrTik, sbab dalam Wsl 2 apt (2) hUruf a tJndang<tttdang Nomor 2ltahun 1997 phg mEngAtlr tentang perolehdn hak karena pemindqhan hak

maupun dalaln Alat (2) huruf b tang nengatur'perolehan hak katena

pembeian hak baru tehydta tidak diatur.

Selanjutnp nefi klta perhatkan ketentuan yang mengatur tenfing eatteruEngnya d.P.H.Lb. sUna ketentuan yang mengatur tenbng peiabat,

sefugaimana yang tetantum dalam pasl 9, pasal 24, pal25, dan paal

26 tJndang-undang Nomor 2l Tahun 1997, yang selengkapnya berbunyi

sebagai berikut:

Pasl9(l) Saat teruEng pajak atas perclehan hak atas tanah dan abu bangunan

untuk:jua I be li ada ta h seia k tan gga I dib u a t da n dita n da ta n ga n in ya a kta ;tukar-menukar adalah *iak tanggal dibuat dan ditandatanganinyaaKa;hibah adatah seiak tanggal dibuat dan ditandatanganinla akta;wan's adalah seiak tanggal yang bercangkutan mendaftarkanpenlihan haknlta ke Kantor Pertanahan;pemasukan dalam persepan atau badan hukum lainnp adalahsejak tanlgal dibuat dan ditandatanganinla aQa;pemisahan hak yang mengakibatkan penlihan adalah seiaktanggal dibuat dan ditandatanganinya a Ka;lelang adalah seiak tanggalpenuniukan pemenang lelang;putusan hakim adalah seiak tanggal putuen pengadilan pngmempunyai kekuatan hukum yang tetap,'hibah wasiat adalah seiak tanggal yang betsangkutdnmendaftarkan penlihan haknya ke Kantor Pertanahan;pemben?n hak baru atas tanah sebagai kelaniutan dari pelepannhak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya suratkeputusdn pEmberian hak;pemben'an hak baru diluar pelepaan hak adalah se1'ak tanggalditandatangani dan diterbitkannya sumt keputusan pemberianhak;

l. penggdbungan usaha adalah seiak tanggal dibuat dandita nda ta n ga n i n 1a a kta,'

m. pel\burdn' ulahP adalah seiak tanggal dibuat danditd ndaYan ga n inYa a kta ;

n. pemdkdt1n usaha adalah seiak tangQal dibuat danditandatarPa n in)a a kta ;

o. nadAh adebh seiak tanggal dibuat dan diandaanganinya aQa.

(2) Pajak png terutang harus dilunasi pada saat teq?din1a perctehan haksebagaimdld dllnaksud dalam aya(l ).

(3) Tempat EruEng fuiak adalah di wilayah Kabupaten, Kota, atauPropinsilrang rneliputi letak Pnah dan atau bangunan.

Pasai24

/i) Peiabat FettlOuat Akta TanahrNo6n's hanya dapat menandatanganiama pemindAian hak aas tanah dan abu bangunan pafu aat Waiibeajak menpldhkan bu6i pembapnn paiak berupa Sunt Setonn BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Pejabat Lelang Nqan hanla dapt menandatangani Risalah Lelangperolehan hak atas bnah dan atau bangunan pada saat Waiib Paiak

bufti pembayamn paiak berupa Sunt Setonn Bea

Peroleiian Hak atas Tanah dan Bangunan.

c.d.

e.

f.

g.h.

i.

i.

(2a) Pejabat yang Erwenang nenandatangani &r nsaffit adtpembeian hak atas tanah hanya dapat nwan&fgzifu

menetbitkan suat kegttusan dimaksud Fda saat ,l@ pFmenyenhlen bukti pmbpnn pjak berupa Sumt ffiwr MPerclehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(3) Tethadap pendafunn )enman hak atas bnah t<arctp vdb aalhibah wasiat hanla dapat dilakukan oleh Pejabat furtutdwtKabupaten/Kota pada aat lUajib Pajak menyenhkan buktipmbsaranPaJak berupa Sunt Setodn Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan.

Pasl25

(/) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notans dan Kepala Kantor Lelang Nqanmeldpodcan pembuabn akta atau risalah lelang perclehan hak atastanah dan atau fungunan kepada DircRont Jendenl pajak selambaFldmbatnya pada tanggal l0 (sepuluh) bulan berikutnp.

(2) Tata an pelapnn bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)diatur dengan Pentunn Pemerintah.

Pasl26

(l) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notans dan pejalat Letang Negan yangmelanggar ketentuan dimaksud dalam pasl24 asat (l)dan ayat (2), dikenakan snlei administnsi dan denda sebesar Rjt7.500.000,00 (ujuh juta lima Ettus nbu rupiah) untuk etiappelanggann.

(2) Pe1'abt Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasl zi afat fl), dikenakan enrrsiadministtdsi dan denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ntus lima puluhibu rupiah] untuk setiap laponn.

(2a) Pe1?bat Jang brwenang menandaEtngani dan meneftitkan suntkeputuan pemberian hak abs tanah yang melanggar ketentuanSebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2a), dikenalcan snksimenulut ketentuan pentuan perunda ng-undangan ya ng berlaku.

(3) Pehbat Pertandhan Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuansefugaitnana dimaleud dalam Pasl 24 apt (S), dikenakan snksimenurut ketentuan pentunn perundang-undangan yang bedaku.

(3a) Kepala KantorLelang Negan, rcng melanggarketentuan *fugaimanadimaksud dalam Pasal25 alat (l), dikenakan snksi menurut ketentuanpenturan perundang-undangan tang berfaku.

Pertama4ama akan sala aba beri komentar tentang ketentuaa tangterantum dalam pasal9.

Ketentuan yang termuat dalam psal 9 ayat (l) png smniilas mempunpi

huburgan dengan pelakaraan tugasiafutan P.PA.T adalah peqlehan hak

yang terten pada :

- huruf a fiual beli);- huruf b (tulcarmenulcar);

- huruf c (hituh);- huruf e (pemasulcdh dalam perserwn atau badan hukum lainnp);- huruf f (peminhan hak lang mengakiLntkan pemlihan), saXangkan lang

terten Pada i:

- huruf i (hibah,tlvbbtag dan huruf o (hddiah) masih pedu dianalisa lebihdalam, Lterhubun!1:* pelalraraan pendafrann hihh wasiat berdaar ketentuan lang-ter@ntum

dalam pasl ll2apt(3) huruf b Pentunn Menteri NeganAgHlia / Kepala Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan deng?ry

iem'buat dka niOan di hadapan P-P-A:T )/ary dilakukan olehPelalcsna illasiat atas nam€, pemberi hibah wasiat sebagaipelaksnaan dari wasiat ,ang dikuaskan pelaksanaannp kepda'pelaksanti

Vlasiat tersebut. Sekalipun pentunn ini aneh dan bahkanbertentangdn dengart ketentuan tang tercantum dalam pa*l 1813

KU-tl. Ntaab, oetnubungonng )lang sudah meninggal dunia masihbisa melakukAn pefuuabn hukum, namun dalam kenlataannya bisadildksanakan, dan* pela)isanaah petnberian hadiah sepdnptp meng2ndi hak atets tanahsebagaimarta telantum dalam paal 2 ayat (l) Undang-UndangNotnbr2l Tahun' t997 akan ditakukdn dengan pembuatan akta hibah,sebab akta hadidh tidak atau sekunhg-kunngnya belum diatur dalamPentunn Jabatan P. P.A. T.

Selain ialhal tersebut, hdl yang rerlu dipbdanlakan mengenai pnl 9 ini

adalah berkenaan dengan aat terhuEnglnla paidk dikaitkan dengan

larangan menanddtdngani aQa penlihan hak. berikut analnan snksi

terhddap Nciaris atdu, P. P.A. 7., yang seaftt berturut'tu rut diatur dalam pas I

24 ayat (l) dan pa#t 26 alat (l), padahal xsungguhnla masih bnlak antain ydh$ 6ba At[npUn, misalnya memfurikan tenggang waktu tertentu

u n tu k keja did n *eJd diil n kh us us.

Sebetutnya hdt png angat mengffitawatidran dalam hubungannla dengan

ketentuan yang tetantum dalam paffil 9 ayat (l) ini adalah teriadinya

penyelundupan hukum untuk menghindai pa1?k dengan an tidak membuat

akta penlihan hak dalam bentuk akta P.P.A.T maupun alb Notan's,

melainkan dengan akta di bawah tangan, berhubung terhutangnla paiak

dikaitkan dengan xat penandatanglanan akE penlihan yang dibuat di

hadapn P.PA-T abu Nohnls.

Selanjutnya akan saya aba unikan tentang ketentuan yang mengatur

tenteng lanngan, kewajiban dan snksi terhadap Peiabat, khususnya Notaris

dan P.P.A.T., sebagainana tercantum datam panl24, paal25 dan pal26Ilndang-Undang Nomor 2l tahun I 997.

Sebagaimana telah eya kemukakan sebelumnya, bahwa ketentuan

mengenai lanngan terhadap Notaris dan P.P.A.T untuk menandatangani

a&a pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan, manakala Waiib Pailk

belum menyeftthkan bukti pembapnn paiak berupa Sunt Setonn Bea

Perolehan Hak dflb Tdnah dan Bangunan searngguhnya merupakan

sesuatu yang agdk brl€bihan, lebih-lebih bila dikaitkan dengan adanya

sankli yang sedemikian bent terhadap Notais atau P-P-A.T. yahg

meldnggar larangAn termaksud, laitu berupa snksi administnsi dan denda

seAsdl np 7.500.000,00 (tuJuhiua lima ntus ibu rupiah), pddahal berdasar

ketehtuan sebagaimAna El@ntum dalam pasal 2 ayat (/) Pentumn

Pemeintah Nomor 37 tahun 1998 dan pasat 37 ayat (/) Pentunn

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 iuncto pafrl 5 Undang-Undang Nomor 5

tahun /960, sesungguhhya akta penlihan hak atas tanah yang dibuat di

hadapan P.P.A.T. tidak lebih sebagai alat buktl tertultls atas perbuatan hukum

penfihiln hak atas tanah png telah dilakukan oleh pan pihak, sekaligus

sefugdi dasr bagi pendafunn perubahan data penclaftann tanah lang

diakhAkan oteh perbuatan hukum itu, sehingla sesungguhnya pembuatan

a4a pelalihan hak ini sekedar metengkapi pedlihan hak lang smn materiil

suddh t4tJddt.

Tanpa bermaksud uniuk nenqakkan benang bash, sap pkin bahna

pelangga6n terhadap ketentuan )ang tercantum dalam pas€tl 24 apt (l)tJndang-Undang Nomor 2l tahun 1997, baik yang dilakukan oleh Nobris

maupun P.P.A.T. bisa iadi tidak sernata'mata karena bktor yang bercifat

intemal, antan lain lcarcna kesengaiaan atau kelaiaian maupun

kekurangfahaman Notaris atau P.P.A.'\. terhadap Penturan Perundang-

undangan yang mengatur tentang B.P.H.T.B., namun ering kali karena

faktor ekstemal (bemda di luar kewenangan Notaris maupun P.P.A.7),

misalnya

jumlah bank perrepsi kunng mencukupi, sedangkan hai dan jam

ke rja n1a re la tff pe nde k;

tnnsksi penlihan hak dilakukan pada akhir tahun, di mana nta-ntabank per*psi tidak memberikan pelalanan;

terjadi keadaan yang sangat luar biasa terhadap salah satu atau kedua

belah pihak rcng hendak bertnnsksi, misalnya karcna sedang akitpanh atau karena hal-hal lainnya )/ang sangat sulit untuk ditunda atau

ditinggalkan.

Persoalanpercoalan lain yang sering kali dihadapi dan menghambat

pelaksanaan tugas jabatan Notais atau P.P.A.T. adalah sebagai berikut:

lambatnya proses validasi atas Sunt Setonn B.P.H.t B., salah satu dianfaanya disebabkan karcna terJ'adinp kqkunngan syaat tangdipeflukan, misalnya ll.P.y|1P. pihak penjual, padahal seam nilsesdngguhnla pihak penjual ini tidak bekery'a dan / atau tidak

menlpunyai penghasilan yang melebihi P.T.K.P. ateu teiadin;a*esdAhan tulb mengilnai identi4s diri dari slah satu atau kedua tulahpihak;

- tnn*aksi pemlihan hAk ditakukan pda awal tahun, di mana S.P.P.T.-

P.B.B atas objek yan! berwngkutan belum dikeluaftan;

- kekunngthhaman apant dai instansi teftait mengenai atunn hukum

Ettehtu, mialnla mengenai wriA sehingga seing terjadi pefte4aan

pendapt png bdarut-larut; '

- adanla pentunn perundang-undangan yang kunng jelas, misalnya

tentang malaa peryantian nanE, lang diartikan sebagai peryantian

identitas diri, padaha! arti semes-tinya adalah peryantian subjek;

- adanla pentunn perundang-undangan yang tumryng tindih etb tidak

tunbs, mialnya lang beftenaan dengan diktum pencabutan Buku Ke llK.U.H.Pedab e,oanjang yang, mengenai bumi, air *rta kekalaan

alam ysng terkandung di dalamnla dikaitkan dengan tetap berlakunta

' Buku Ke lll, khususnla mengenai perianiian dengan oQ;ek png berupa

hak atas bnah; dan

kunng harmonisnya hubungan antarinstitusi atau lembaga teftait

Untuk metengkapi utaian pada Mgian ini, selaniuhya akan aya obaunikan pula tentang kewajiban Notais dan P.P.A.T. untuk melaporkan

pembuatan akta perolehan hak aEs Enah dan atau fungunan kepda

Direktont Jendenl Pajak, yang selambat-lambatnya harus dilakukan pada

tanggat 10 (sepuluh) bulan berikutnp berikut sanksinla, yang *aft,berturut-turut dbtur dalam pasal25 ayat (l) dan pasal 26 ayat (2)

Terhadap kewalTban untuk melapotkan pembuabn akta perclehan hak ini,

saya sepEndapat, namun mengenai pengenaan anksinya syaberkebentan, sebab snksi ini terlalu bdnt laitu berupa snksi administnsi

ddn denda sebesar hp 250.000,00 (dua ntUs lima puluh ribu rupiah) untuk

setiap tapdnn. Lebih dari ftu, yang amat memprihatinkan adalah dengan

terlalu mer)gutamdkan snksi, seakanakan tidak add Nota_n's dan P.P.A.T.

yang mempunlai kesadann hukum untuk menyampaikan laponn.

Sekedar sebagai informaii, sekaligus sebagai perbandingan mengenai

kewajibart pelaponn ini addlah pelaponn yang harus dilakukai oleh Notais

atas akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapannya maupun atas surct'surat

di bawah tangan tang dilqdlisasi atau didaftar olehnya, di mana temyab

lebih dai 95 % dari NoE fis )t"ng ada dl Surabaya ini patuh, padahal tidak

ada sanksi yang sedemikian bent sebagaimana yang diatur dalam pasal 26

ayat (2) undang-Ltndang lbmor 2l Tahun lggT ini, hanla saia dalam hal ini

ada lembaga abu institusi tang seaft, aktif mengawasinya, pitu Maielis

Pengawas Noiais, yang'i&Ai untu,a anggoianya betast dari Notaris.

Sehubungan dengan berfugai maam pea@lan rcng dihadapi Notan's dan

P.P.A.T. dalam melaksanakan sebagian dari wewenang utamanla, yaitu

membuat akE penlihan / petpindahan hak atas tanah dan / abu hngunan

maupun hak milik atas satuan rumah susun dikaitkan dengan palak yang

berupa B.P.H.TB., ehgaimana teruni di atas, selaniutnya setya @ba

untuk menari solusinla, antaft, lain dengan :

melakukan pembinaan sean Lerus menerus dalam nngka

menanamkan kesadann, baik terhadap waiib paiak maupun apant

terkait bahwa patuh dan taat pada penturan perundang-undangan,

termasuk di dalamnla kesdiaan untuk berbnggung jatwab atas rcsikoyang mungkin teg?di *hubungan dengan kelalaiannya adalah sikap

mulia;

P.PA.T., Apant Pajak maupun B.P.N. serta apant lainnla yang terkait

dengan pengenaan dan pemungutan B.P.H.TB. harus terus menerus

meningletlan profesionalismen1a, dalam afti mumpuni dalam bidang

keilmuannya efta integritas monlnSa tidak boleh dingukan;

jumlah bank persepsi diushakan untuk ditambah -cefta pelayanan dan

jam kerjanya diperpnjang, temasuk di dalamnya untuk memberikan

pelaya na n pada m enjela ng a kh ir ta h u n ;dalam hal-hal yang khusus, apant peryalakan harus memberikan

tolennsi yang berupa dispensasi atas teryadiry/a keadaan yang luar

biasa Sang menyeMbkan Nobris dan P.P.A.T. dengan amat terpaksmembuat akta penlihan hak yang.tS.A. nya Obtum dibayaC yang bila

diperlukan disefta i jaminan 1a ng laya k;

kepetnilikan N.P.W.P. bagiPembeli maupun Penjual bukan merupakan

syadt mutlak, melainkan sebagai peringatan kens;

Notans, P.P.A.T, Apaat Pajak maupun B.P.N. harus lebih cermat

dalam menulis identibs diri wajib pajak;

pada alval tahun, lnstiiusi pajak harus sudah mengeluarkan S.P.P.T.-

P.B.B;

apabila terjadi pebdaan pendapat atau penafsinn abs peraturAn

perundang-undangan atau mingenai hkta hukum teftentu harus #gendiselesaikan sffift, objekif oleh semua piha?yang terkait;

Notaris, P.PA.T, Apnt Pajak maupun B.P.N. serta pihak-pihak tain

yang terkait harus selalu berusaha memberikan masukan kepada

instansi ]ang berwenang, manakala menemui pentunn perundang-

undangan png kunng jelas atau tumpang tindih, sehingga dapat

menimbulkan penebin n ganda ;

- Notaris, P.P.A.T, Aparat Paiak maupun B.P.N. serta pihak-pihak lain

yang terkait harus selalu berusaha untuk lebih maningkatlcan hubungan

antan yang satu dengan yang lain, agar bisa lebih harmonis.

Ad.2. Pemhtabn akg pentihan hak lang merupkan kelaniuhn dari atau betdasr

pada ll<atan Jual Beli dan Kuasa

Dalam kehidupan sehan:-hari sering kali kita jumpai suatu keadaan di mana

karena alasan-alasn tertentu, omng'omng membuat suatu perianiian

pendahuluan (padum de ontnhendo), di mana pam pihak dalam perianiian

pendahuluan inisaling mengikatkan diri untuk mewuiudkdn suatu perianiian baru

atau pg?niian pokokpng merupakan tuircn mercka-

Salah satu @ntoh yang sering kita temukan adalah peq'aniian pendahuluan

untuk melakukan jual beli, yang biasanla disebut dengan istilah : tkatan Jual

Beli, Pengikatan Jual Beli, Perjanjian Pengikahn Jual Beli, Ferianiian Fengixatan

Diri untuk Melakukan Jual Beli dan sebagainp-

Dengan maksud untuk memberikan gambann yang relatif utuh tenteng

peqanjian pendahuluan (paaum de antntrendo), terlebih dahulu akan sap

coba unikan se@Et singkat mengenai bebenpa hal tentang Peryaniian, antarc

lain mengenai : pengertt?n, aasaas umum *tfu qrant-qent ahnppeq'anibn.

Mengenai apa yang dimaksud dengan perianir?n dapat kita temukan dalam

ketentuan pase,t 1gl3 KIJ.H.Perdata, yang menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan prjanjian adalah peftmAn di mana stu orang atau lebih rnengikakan

diri teihadap satu onng lain atau lebrh'.

Sehubungan rlengan pengertian tentang perianiian in!, Dr. Hen'ien Btrtiono, S.H.

dalam maP.alahnya yang disampaikan pada pertemuan Antar Cabang lkatan

Nataris lndanesia, Pengurus Daenh Jawa Bant di Bekasi, tanggal 17 Januari

2004 yang dimuat dalam Medb Notaiat, Januari - Maret 2004, memberikan

definisi yaag iebih tenEkap bila dibandingkan dengan ketentuan yang tercantun

dalam pasal /3/3 K.U.H. Peroata diatas, yaitu merupakan:

perbm2n hukum yang dengan mengicdahkan ketenfinn undarg'undarp,

timbul karena kesepakaAn dari dua pihak atau lebih yang aling mengikatkan diri

dengan tujuan menimbulkan, benlih, brubah, atau benkhimya suatu hak

kebndaani

Selanjutnya Dr Herlien Budiono, S.H. menyatakan bahwa :

Agar suatu perbuatan diTolongkan pada perl'aniian, maka perbuatan hukum

tekebut harus memenuhi adanla unsur-unsursebagai berikut :l. Kata sepakat di antan dua pihak atau lebih.

2 Kata sepakat yang terapaibergantung pada para pihak.

3. Kemauan pan pihak untuk timbulnla akifut hukum-

4. Untuk tcepentiigan png satu atas befun pihak lang lain atau timbal balik.

5. Dengan mengindahkanperslantan perundang-undangan".

Definisi mengenai'perJ?niian'yang disamsnikan oleh Dr. Hedbn Budiono, S.H.

yang mertgaitkan dengan tuluan pembuatan pryaniian, yaitu menimbulkan,

benlih, berubah, atau bemkhimya suatu hak kebendaan di atas patut kita

maklumi, mengingat perianiian di atas merupakan perianiian obligatoir

(obligatoirE orcrcenkomst) yang akan ditindaklaniuti dengan peg'anibn

kebendaah (za keltrke overcen komst)-

Mengenai apa yang dimaksud dengan perikatan, secan sedethana dapat kita

rumuskan sebagai hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua

onng afuu tebih png memberikan hak pda pihak Sang satu abs suatu prcdasi,

dan membebnkan kewajiban pda pihak srang lain untuk memenuhi presEsi

itu'.

Dengan mehgingat ketentuan yang tercantum dalam pasal 1233 K.U-H. Pedata

)ang menlatakan bahnra 'Perikatan lahir karena perianiian aEu katena undang'

undangl dapat kita mengerti bahwa sesunggunya yang dimaksud dengan

perjanjian lang terantum dalam paal l3l3 K.U.H. Perdata adalah perianiian

ya ng mela h irka n / men imbulka n perikatan Iselanjutnya dari ketentuan J/ang ter@ntum dalam paal 1233 dan l3l3 K.U.H.

Perdata tercebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa 'selain karena dua hal

(perjanjian &n undang<tndarg) terrebut ti&k al<an ada atau teqladi perikatan'-

perJanjian yang melahirkan atau menimbulkan peikatan sebagaimana diatur

datam pasal l3l3 juncto pasal 1233 K.u.H. Perdata biasanya dinamakan

perprtjian obwatoir (obligatoire overcenkomst)'. Dalam perianiian in!pan pihak

atau slah satu pihak beftewajiban untuk memberikan ptestasi tertentu, oleh

karena itu penyenhan prestasinya *ndii bisa sa1? atau mungkii'baru dilakul<an

kemudrbn.

Salah satu @ntoh perjanjian obligatoir adalah luat beti', sebagaimana diatur

dalam pfil 1457 K.U.H. Perdata, yang menladkan Mhwa :Jual breli adalah

perjanjian, dengan mana pihak ldng satu mengikatkan diri untuk menlenhlan

suattt kehnhn, dan pihak yang lain untuk membalar harg lang telah

dijanjikan'.

Dari ketentuan yang tet@ntum dalam psat ini dapat kita ketahui bahwa dengan

adanya jual beli saja, pembeli belum berctatus sebagai perhilik atas banng yang

dibelinya, dan penjual belum meniadi pemilk atas uang harya bamng yang

dijualnya, berhubung jual beli, demikian pula peqaniian'perianiran lainnya yang

diatur dalam Buku ttl K.u.H. Perdab (keaali perjanjian riel), baru menimbulkan

kewajiban untuk menyenhkan obiek perianibn-

Selanjutnp pdrlu sala kemukakan Mhwa berdasar ketentuan lang tetuntum

dalam pasal 1458 K.U.H. Perddb, Jual beli dianggap telah teriadiantan kedua

belah pihak, segen setelah onngoft,ng itu menapi keryalabn tentang

banng tercebui beserta harganya, meskipun banng ltu belum disenhkart dan

harganp belum difuYar.

Keadaan sebagaimana tentni di atas terjadi berhubung sistem K.U.H. Pbrdae

membedelan. antaa, prianiiarl obligatoir dEngan perianiian penyenhth aPls

o bje k 1a n g d ipe ria ni i ka n.

Adapun mengenai kewajiban _png timbul atau teriadi dari suatu pbfianiian

obligatoir biba berupa "meberikan sesuatit, melakukan .s"esuattJ abu tidak

metakulan *suatu', efugaitfinna dimaksud dalam Pst l2g KU-H- forda4-

Apabila kernjiban tercebut uhfuk membeikan sesuatu ke datam pemitikan pihak

lain (tulam hal ini kreditur), rnaka pe7bniian obligatoir redu diikuti perianiian

kebndan (akelijke overqnkomst), yaitu perianiian untuk mengadakan,

mengubh, dan merghaptskan hakhak kebndaan-

Setanjutnp al<an a1a unikan tenHng halhal yang beftenaan dengan

Perjanjian Pokok (prinsipl) dan Pertaniian Banttan-

Dari kedua maam istilah ini, insya Allah telah dapat kita peroleh gambann

mengenai apa *sunggunla yang dimaksud dengan dengan kdua istilah

teEebut-

Pebedaan Pokok dari dua maam perjanjian ini adalah berkenaan dengan ada

atau tiadanya alasn serdii sehubungan dengan pembuatan perianiian yang

bersangkutan.

Apabila suatu perjanjian mempunyai alasan sendin (idak bergantung pada

adanla peqianjian lain), maka pqanjian sepefti ini merupakan peq'aniian pokok,

dan sebaliknya apabila suatu peq?njian yang alasan dibuatnya bergantung pada

adanp perjanjian lain, mal<a prjanjian ini merupakan peq?nibn bantuan.

Diadakannya perjanjian bantuan adalah dimaksudkan untuk : mempersiapkan,

menqaskan, mempeftuat, mengatur, mengubah, atau menyelesaikan suatu

hubungan hukum. Dengan demikian dapat kifa mengefti bahwa waktu

p'embuatan peqhniian ini bis dilakukan *belum abu *sudah dibuanya

perjdnjian pdkok.

Apabila peqanjian bantuan dibuat untuk memperciapkan hubungan hukum (ain),

maka perjatjian bantuan ini diadakan atau dibuat sebelum perjanjian pokok,

misalnya dalam perjanjr'an pendahuluan (pactum de nntmhendo) untuk

melakukan jual beli (katan Jual Belt). Apabila perlanjian bantuan dibuat untuk

menqaskan, mempetkuat, mengatur, mengubah, atau menyelesaikan suatu

hubungan hukum, maka perjanjian bantuan ini diadakan atau dibuat sesudah

perjanjbn pokok, miatnya dalam perianibn pemben'dh hak tangguEan, gadai,

fidusia, dan Lorytodrt :

Dari tujuan *rA sat dibuanya tkaHn &nl Befi, dapat kita simpulkan bahwa

lkatan Jual Beli merupakan suatu perianinn obligatOlr, sebagaimana yang tetah'*aya

umikan dt'atas.

Mengenai isi dan bentuk tkAbh Jual Beli tedapat beberapa hal yang pedu

difahami oleh pam pihak maupun Notaris yang dipetaya untuk membuat

aktanya.

Dengan mengingat fungsi dan tujuan pembuatan ikatan iual beli, maka a{asan'

alasan atau hahhal yang melatabelakangi dlbuatnya lkatan Juai Beli periu

diunikan dan tergambar se@n lElas di dalan premissenp, dan sekdar

sebagai bahan pembanding, aya oeikan antoh sebagai beikut:

a. bahwa berdasar surat tanda buili hak (seftipikat) yang diieluaftan olehKantor Peftanahan Kota Sunbaya, tanggal 25 (dua puluh lima), bulan 2(Pebruari), tahun 2001 (dua ribu stu), Pihak Petbma adalah pemilik langsah atas ebidang Enah hak milik Nomor: 15 / Kelunhan Darmo, Fngluas dan batas-batasnya diunikan d-alam Sunt Ukur tanggal 20 (duapuluh), bulan I (Januai), tahun 200/ (dua ibu satu), Nomor: 552001'terletak di Ptopinsi Jawa Timuf Kota Sunbya, Keamatan Wonoktomo,Kelurahan Darmo, *tempat dikenal sefugai Jalan Ra)a Darmo, nomor:14, tertulis atas nama Pihak Peftama, herikut bangunan, tanaman dan hasilkarya yang berdiri di atas atau melekat serta merupakan satu kestuandengan bidang bnah dan bangunan terrebut, yang untuk *laniuhla dapatdisebut ?epil";

b. bahwa Pihak Pertama berkehendak untuk menjual kepada Pihak Kedua,sebagaimana Pihak Kedua berkehendak untuk membeli dai Pihak Pertamaatas persil termaksud;

c. bahwa untuk pembuatan akta jual beli di hadapn Peiabat Pembuat AktaTanah diperlukan bebenpa persyantan tenentu sebagaimana yang diaturdalam Pentunn Perundang-undangan, antam lain : telah dilunasinlapembayamn harga jual beli serta telah dibalamya Papk Penghasilanmaupun Bea Perolehan Hakatas Tanah dan/abu bangunan;

d. bahwa pada saat ini pembayann lunas atas harga iual beli maupunpembayann pajak penghasilan sefta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan /' ata u Ba ng una n- tetma ki ud belum dila ku ka n.

Berdasar segala sesuatu yang ferurai tercebut, selaniutnya pan penghadapyang masih tetap bertindak sebagaimana di atas menenngkan dengan ini.saling'meigikatkan diri untuk mengadakan perianiian (katan Jual Beli) ini, denganmenggunakan syant-syamt atau ketentuan-ketentuan .sebagai Berikut :

Selanjutnle dalam isi pokoknp dimuat sSant'syani dan / alau ketentuan-

ketentuan mengenai jual beli sebagaimana diatur daldn pemturcn perundang-

undangan atau hukum yang berlaku serta syant's1ant atau ketentuan-

ketentuan lainnya yang dipandang peflu dan disepakati oleh pan pihak, satu dan

lain sepanl?ng syabt-syant tercebut trdak bertenbngan dengan hukum yang

berlaku.

Satah satu di antan slant-siarctt atau ketentuan-ketentuan tercebut, antan lain

mengenai Janii-ianii yang beftenaan dengan :

- penyenhan obiek perianiian, tetmasuk di dalamnla pengonngannla;

- pemberian kuasa untuk meniual kepada Pihak Kedua (Calon pembeli )berikut s1a nt'sya ntnYa ; da n

Janji-janji ini sesunguhnya merupakan ketentuan-ketentuan manakala

syant-syant untukiual belinya sendiri telah dipenuhi.

Mengenaijanji pemherian kuas untuk menjual kepada calon pembeli , sehinggaCalon pembeli benvenang bertindak untuk dan atas nama Calon penjual dalammeniual obiek yang diperTanjikan kepada Calon pembeli diperlukan terutama

untuk menghindari terjadinla kerugian terhadap Calon pembeli sehubungan

dengan te7adinya keadaan di mana karena satu dan lain hal, Calon penjuat

berhalangan hadir dalam nngka pelakanaan penandatanganan akta juat

belinya.

Dari unian tentang kuasa yang diberikan oleh Calon penjual kepada Calon

pembeli di atas dapat kia fahami bahwa pembeian kuas tersebut tidak fudinser'dn sekalipun mungkin dibuat dalam akta lang terpisah, sebab pemberian

kuasa ini merupakan salah satu isi dan merupakan satu kestuan png tidak

terpiahkdn dari lkatan Judl Beli, oleh karcna itu berdasr ketentuan langterantum dalam pasal 1338 apt (2) K.U.H. Perdata tidak dapat ditarik kemfuliselain derlgan kesepatcaHn kAua belah pihak, atau karcna alaanalasn tdngdftentuka n oleh undang-urtdangi

Dalam hubungannla dengan pemberian kuas untuk menjualdari Calon penjual

kepada Calon pembeli ini perlu drperhatikan ddanya ketentuan sebagaimana

tet@ntum dalam panl 1470 K.U.H. Perdata yang menyatakan bahwa:"Begitu pula atas anaman yang sama, tic'aklah boleh menjadi penbbli padapenjualan di bawah tangan, baik pem.belian itu dilakukan oleh mereka sendinmaupun melalul penntan :

pam kuasa, sejauh mengenal banngianng yang dikuaakan kepada ,nerekauntuk dijual; ....'

Sehubungan dengan ketentudn ini, nraka pemberian kuas untuk rfibnjual dari

calon penlltal kepada alon pembeli perlu diantumkan seata eksplisit dan

tegas.

Selain hal-hal yang teruni di alas, hal-hal lain yang perlu juga ulttuk diperhatikan

adalah kemungkinan teq'adinya keadaan dirnana karena alasan-alasn tedentu,

Calon pembeli tidak bisa atau tidak befteinginan untuk melanjutlcan lkatan Jual

Beli png telah dibudt. Untuk mengantisipasi timbulnya akibat hukum

sehubungan dengan itu, maka dalam lkatan Jual Beli perlu dimuat klausul yang

bisa digunakan dalam menari solusi, antan lain berupa pemben?n kaasa

kepada Calon pembeli atau dengan pemberian hak substitusi atas pemberian

kuasa untuk menjual yang telah ditenmanya, dengan ketentuan penerima kuasdibehslen dari perAnggmgjawabn ebagai kuae, keanali atas kewajiban-

kewajiban kepda PemberiKuaa lang belum aiwniiten.

Mengenai bentuk lkatan Jual Beli (Perjanjbn Pengikatan Jual Beli), peatuanperundang-undangan tidak memperclantkan harus dalam bentuk teftenta,

berhubung perJ?njian ini bukan merupkan perjanjian fotmil, xhingga tidak

diharuskan seaft, teftulrs, bak dalam akta otentik maupun akta di bawah tangan

atau dengan kata lain, peq'anjian ini furfuntuk bebas, namun demikian, dalam

nngka menjamin adanya kepastian hukum, sudah selayaknyalah perjanjian ini

dibuat sean tertulis, sekalipun bukan dalam bentuk akta otentik.

Mdngenai penbenen kuas (astgeuing) oleh alon penjual kepada alonpemfuli sebagaimana telah sala singgung di atas akan sala aba unikan

secaftt lebih detail, sebagaimana teftulrs dibawah ini.

Dalam Kftab Undang-undang Hukum Perdata, Pemfurian Kuas (astgeving)

diatur dalam Buku lll - Bab XVt, mulai Pasl /792 sampai dengan Pasal 18/9,

sedangkan mengenai kuas (wlmadt) tioTk diatuC baik sean khusus dalam

K.U.H. Perdatd maupun dalam perundang-undangan lainnya.

Berdasar ketenwan yang terantum dalam pasl 1792 K.U.H. Perdab,

pemberian kuas (astgew:ng) adalah : "suatu peqanjian dengan mana seonng

memberikan kekuasan kepada onng lain yang menen'mania, untuk dan aias

namanya menyelenggankan suatu urusano, sedangkan yang dimaksud dengan

Kuas atau wlmadt adalah @thtaan hu?um sepihak yang memberi

rAewenang kepada penerima kuasa .untuk mewakili pemberi kuasa guna

kepentingan pemberi kuaa dalam melakukan suatu perbuabn hukum tertentu".

Aciapun yang dimaksud dengan Perbuabn hukum sepihak adalah petbuatan

hukum yang timbul dan benkhimp sebagai akbat dari pefuuatan stu pihak

saja"

Mengenai istilah 'uru.tan'dalam pasal ini, pada umumnya para ahlihukum mengartikan sebagai 'perbuatan hukum', yaitu perbuatan

yang mempunyai akibat hukum.

Dari ketentuan )/ang tercantum dalam paal l7g2 K.U.H. Perdata dapat kita

ketah ui ba hwa da la m pemben?n kuasa tetdapat unsu r'un su r sebaga i beikut :

l. perianiian;

2. pemberikan kektasan kepada penefima kuas; dan unsr

3. untuk dan atas namAnla (pemberi kuasa) menyebnggankan suatu urusan.

Sehubungan dengan unsur ketiga di atas, timbul pertanyaan :

Apakah peneima kuasa harus melaksanakan sendiri perbuatan hukum yang

telah dikuaskan kepdanla oleh pemberi kuasa ?

I1ntuk menjawab peftanyaan ini terlebih dahulu mai kita lihat ketentuan panl

1803 KU.H. PedaE yang menyatakan sebagai beikut:

'Penerima kuasa berbnEgung iawab atas onng lain yang dituniuknp sefugaipenggantinya dalam melaksnakan kuasanya:1. --bila

tidak diberikan knas untuk menuniuk onng lain sebagai penggantinla;

2. bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan onng tertentu sdangkan' onng yang dipitihnya temyata onng y6ng tidak cakap atau tidak mampu.

:

Pembei kuasa senantias dianggap telah memberi kuasa kepada peneimakuannla untuk menuniuk snang lain sebagai penggantinp.untuk ye17urusbamng-bamng yang benCa di luar wilayah lndonesia atau di ludi pulau tempat

tinggal pemberi kuasa.

Pemberi kuasa dalam segala ha!, dapat sean langsung mengaiukan tuntutan

kepada omng lang telah dituniuk oleh penenma kuas sebagai pnggantinya".

Dai ketentuah yang terantum dalam pasal di atas yang menyatakan bahwa

benerima kuas betunggung iAl4db atas oang tain png dituniuknp sefugai

[enggantinp dalam kua*n1A:...', dapat kita simputkan bahwa

tndang-undahg tidak mengharuskan peneima kuasa melaksnakan sendiri

perbuaan hukum yang telah dikuasakan kepadanya oleh pembei kuasa,

sekalipun mengenai hal ini tidak diperJ'anlTkan dalam pemberian kuasa tersebut.

Sehubungan dengan ittt, timbul pertanydan :'Bagaimana apabila dalam

perjanjian pembenen ktaanya *ndiri diperianiikan *an tegas bahwa

pembeian kuasa ini tidakbisd dialihkan kepada onng lain ?'

Dengan mengingat bahwa pemberian kuas merupakan suatu perianiian,

sedangkan maksud diadakannya suatu peqaniian adalah untuk ditaati, maka

menurut hemat ffi)/d, dalam keadaan eperti ini, pengalihan kuas oleh

penerima kuas kepada onng lain tidak dimungUnl<an' Hal yang sama

semesiin)/a dipedakukan pula dalam keadaan di mana untuk pelaksanaanperbuatan hukum yang dikuastcan tercebut diperlukan keahlian tertentu daripenerima kuasa, sedangkan ofttng yang hendak menerima pengatihan temyata

tidak mempunlai keahlian untuk itu.

Selaniutnya perfu saya sampaikan bahwa pada umumnya penenma kuasa dalam

melakukan suatu pefuuahn huktm lang dikuasakan kepadanla adalah untuk

kepentingan, di amping atas nama pembei kuasa. Peruakilan seperti inidikenal sebagai peruakilan largsung, seperti pada makelar. sedangkan dalamperuakiian tidak langsung, sepefti pada komisioner, perbuatan hukumnya

dilakukan atas namanya endiri, tetapi untuk kepentingan komitennla.

Pada proanntio in rem suam, perbuatan hukum yang dikuasakan dilakukan olehpenerima kuasa atas nama pemberi kuaa, akan tetapi untuk kepentfuganpenerima kuasa. Hal ini adalah vnjaf sebab dibenkannya kuasa adalah untuk

kepentingan penenma kuasa rang merupakan tujuan dari pembeian kuasa

tersebut.

Salah satu @ntohnya adalah paCa peq'anjian pengikatan jual beli mengenai hakatds tanah, dimana alon penjual memberi kuasa kepada calon pembeii untuk

apabila syant lang diperlukan untuk melakukan jual beli tetah dipnuhi, mewakilidlon penJualmelaksanakan jualbelinya (membuat ikta jual belinya).

Dari antoh di atas dapat kin tihat bahwa penerima kuasa trdak hanya

mempunydi kekuasaan rti€wakili (vertEgenwnrdpingsrnachi), tetapi juga

m e m p u n yd i h a k m e wa k i I i (ve rtqe n rwo rd ig ings rcdt t).

Selanjutnp akan saya sampaikan utaian se@ft, singkat tentang @nbenkhimla pemben?n kua# benkut akibai hukumnya.

Mengenal cara berakhirhya pemberian kuasa berikut akibat hukumyang tim,bul karenanya diatur dalarn pesal l8l3 s/d pasat lStgK.U.H. Pqrdata.

Pasal l8l3 K.U.H. PEfdata menentukan cara dan hal-hal yangmengakhiri pemberian kuasa, yaitu karena :pencabuian (penarikdh kembali) oleh Pemberi Kuasa;pemberitahuan penghenilan (pelepasan) oleh Penerima Kuasa ataskuasa yang diterimartya ;meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya Pemberi maupunPenerima Kuasa'

perkawinan si perempuan yang memberikan atau menelfma kuasa.

Selain dengan cara atau karena hal'hal yang terurai di atas,

menurut Dr. R. Wiriono Prodiodikoro dalam bukunya yang beriudul

"Hukum Perjanjian Tentang Persetuiuan'Persetuiuan Tertentu'

masih ada cara-cara lain untuk terhentinya pemberian kuasa,

yaitu :kalau pemberian kuasa diadakan untuk tenggang waktu tertentu,

dalam hal mana pemberian kuasa terhenti pada akhir tenggang itu,

dan dalam hal dipenuhi suatu syarat untuk itu.

Menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat

(2) Kitab undang-undang Hukum Perdata yang tidak

memperkenankan penarikan kembali perianiian, kecuali dengan

kesepakatan ke dua belah pihak atau karena alasan'alasan )iang

oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, maka mengenai

pemberian kuasa tidak demikian halnya, di mana Pemberi Kuasa

boleh mencabut (menarik kembali) kuasa yang telah diberikannya'

dan Penerina Kuasa boleh melepaskan kuasa yang diterimanya.

Pencabutan (penarikan kembali) kuasa dapat dilakukan secara

tegas maupun secara diam'diam.

Pencabutan kuasa secara tegas dapat dilakukan pada setiap saat

yang dikehendakinya. Apabila kuasa diberikan dalam bentuk

tertulis, nlaka Pemberi Kuasa dapat dianggap mengakhiri

pemberian kuasanya dengarl cara mEncabut atau-meminta kembali

surat kuasa termaksud.

Dalam hal Penerima Kuasa tidak trlau menyerahkan kembali surdt

kuasa termaksud, maka yang bersangkutan dapat dipaksa melalui

proses Pengadilan.

Penarikan kembali oleh Pemberi Kuasa yang diikuti dengan

penyerahan surat kuasa oteh Penerima Kuasa merupakan hal yang

wajar, yaitu untuk menghindari atau menCegah kemungkinan

adanya penyatahgunaan surat kuasa itu.

Penarikan kembali dan penyerahan kuasa tertulis ini aRan

menimbulkan persoalan yang cukup rumit, apabita pemberian kuasa

tersebut termuat dalam akta Notaris dalam bentuk minuta,'di mana

Penerima Kuasa yang merupakan pihak dalam pemberian kuaja

dapat meminta turunan lagi kepada Notaris yang bersangkutan,

pengganti maupun pemegang protokolnya.

Perlu pula diperhatikan bahwa pencabutan kuasa yang dilakukan

hanya dengan pemberitahuan kepada Penerima Kuasa, tidak

dengan sendirinya berakibat terhadap pihak Ketiga, berhubung

pihak Ketiga yang tidak mengetahui adanya pencabutan itu, dan dia

telah mengadakan suatu perjaniian dengan Penerima Kuasa.

Pencabutan kuasa secara diam-diam teriadi apabila Pemberi Kuasa

mengangkat seorang Penerima Kuasa baru untuk menialankan

urusan yang sama. Pencabutan yang sedemikian ini berlaku seiak

hari diberitahukannya pengangkatan tersebut kepada Penerima

Kuasa yang baru.

Mengerlai pelepasan kuasa oleh Penerima Kuasa, terdapat syarat

yang harus diperhatikan, yaitu tidak boleh dilakukan pada waktu

dan keAdaan yang tidak tepat atau tidak layak, misalnya dilakukan

pada waktu atau keadaan yang pasti membawa kerugian terhadap

Pemberi Kuasa, dengan perkecualtan apabila terrlyata Penerima

Kuasa sendiri akan menderita kerugian yang tidak sedikit, iikakuasa tersebut diteruskan.

Pelepasan Kuasa oleh Penerima Kuasa yang diatur dalam pasal

/815 ini merupakan perimbangan dari pencabutan kuasa yang

diatur dalam pasal 1814.

Mengenai berakhirnya kuasa karena salah satu pihak (Pemberi atau

Penerima Kuasa) meninggal dunia, perlu kita perhatikan akibat dari

adanya peristiwa tersebut, Yaitu :

apabita Pemberi Kuasa yang meninggal dunia dan ternyata

Penerima Kuasa tidak mengetahuinya, sehingga tetap

melanjutkannya kuasanya seperti sediakala, maka segala sesuatu

yang dilakukan dalam ketidaktahuannya itu adalah sah, oleh karena

itu ahli waris Pemberi Kuasa terikat untuk memenuhi perikatan

yang dibuat oleh Penerima Kuasa dalam keadaan seperti itu.

Apabita Pihak Ketiga tidak mengetahui kematian Pemberi Kuasa,

maka segala sesuatu yang dilakukan oleh Penerima Kuasa dengan

Pihak Ketiga tersebut adalah sah.

Apabita Penerima Kuasa yang meninggal dunia, dan para ahli

warisnya mengetahui adanya pemberian kuasa, maka mereka harus

segera memberitahukan tentang kematian itu kepada Pemberi

Kttasa, dan mengamankan kepentingan Pemberi Kuasa.

Akibat kelalaian dalam memberitahukan ini, para ahli waris

Penerima Kuasa waiib menanggung kerugian yang teriadi.

Selanjutnya perlu kita jawab pertanyaan yang timbul sehubungan

dengan ketentuan yang tercantum dalam pasa/ /8/3 K.U-H.

Perdata, khususya mengenai berakhirnya pemberian kuasa karena

pencabutart atau penarikdn kerhbali oleh Pemberi Kuasa, yaitu :'a pa ka h keten tua n in i b e rs ifa t m e m a ksa (dvvr:ngend tdt) ?'Dengan segala keterbatasan ydhg ada, saya berpendapat bahwa

ketentuan ini bersifat rnemaksa (tidak bisa disimpangi), satu dan

lain sepanjang pemberian kuasA ter-cebut berdiri SChdiri (bukan

merupakan bagian atau isi dari perianiian lain)-

Pemberian kuasa yang merupakatt sebagian dari isi atau bagian

yang tidak terpisahkan (intqtercnd deel) dari suatu peianiian lain,

misalnya dalam suatu PerJaniian Kredit, maka pemberian kuasa ini

tidak bisa dicabut, sekatipun di daldmnya tidak dicantumkan ktausut

'tidak dapat dicabut kenlbali'. Hal ini s€tuai dengan keteniuan

yang tercantum dalam pasat lg38 ayat (2) K.U.H. Perdata yang

secara tegas melarang (tidik memperkenankan) penarikan kemba.li

perjanjian, kecuali dengan kesepakatan ke dua belah pihak atau

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup

untuk itu. Dengan demikian, maka pemberian kuasa itu akan

berlangsung terus selama perianiian (pokoknya) sendiri masih

berlaku.

Sebaliknya apabila pemberian kuasa berdiri sendiri, sekalipun didalamnya dicantumkan klausul rtidak dapat dicabut kembali', makapemberian. kuasa seperti ini tetap dapat dicabut.

Untuk sekedar mempeduas waxtna, selanjutnya akan saya unikan tentang

istilah 'Kuab Mutla?' yang baru dikenal se1?k dikeluarlcannya lnstruksi Menieri

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Lanngan Penggunaan Kuasa

Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah, yang kemudian diikuti oleh pasal

39 alat (l) huruf d Pentunn Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang'Pendaftanh Tanah.

Pada diktum kdua dari instruksi tersebut dinyatakan bahwa :/. Kuasa mutlak yang dimaksud dalam diQum Pertama adalah kuasa yang di

dalamnya mengandung unsurtidak dapt diaik kembali oleh pemberi kuasa.2. Kuasa mutlak yang pada hakikatnla merupkan pemindahan hak atas bnah

adalah kuas mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasauntuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segalaperbuatan hukum lang menurut hukum hanya dapat dilakukan olehpemqang haknya.

Runusan lebih sederhana ter@ntum dalam paal 39 ayat (1) huruf d Pentumn

Pemerintah Nomor24 Tahu7 1997 Snng beftunyi :

Tl) PPAT menolak untuk membudt akta, jika :

.... d. Salah stu atau pan pihak bdftindak atas dasr suatu sumt kuas mutlak

yang pada hakikatnp berislkan pdfuuatan hukum pemindahdn hak; ...."

Dalam penjelaan atas pasal3g ayat (l) Pentunn Pemerintah Ncmor24 Tahun

/997 dinyatakan antan lain :

Yang dimaksud dalam huruf d dehlan suat kuas mutlak adalah pemberian

kuasa yang tidax dapat didrlk kdmbali oleh pihak yang nlelhbei kuasa,

sehingga pda hakikattp meruPkdh perbrcbn hukum pemindahai hak

Dari lnstruksi Menteri Dalam Negdri dan Pentunn Pemerintah diatas dapat kita

simpulkan bahwa kuas rnutlak adatah :a. pembeian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa;

b. pada hakikatnp merupakan perbuatan hukum pemindahan hak;

c. ruang lingkupnya sebatas pada objek lang berupa hak atas tanah.

Labr belakang dikeluarkannya instruksi Mentei Dalam Nqeri tercebut

berhubung adanya penyslahgunaan kube ini, antan lain terhadap ketentuan

mengenai:.

a. Penetapan Luas Tanah Peftanian sebagaimana terantum cJi datam Undang-

Undang Nomor56 Tahun 1960;

b. pemilikan hak tertentu atas tanah oleh subjek hukum tertentu menurut

Undang-Undang NomorS Tahun lg60; atau

c. ketEntuan mengenai pengenaan pajak atas tanah.

Dengan unian seMgaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pemben'an

kuasa yang di dalamnya diantumkan klausul tidak dapat diabut kembali" tidak

serE merb dapt digolongkan kuam mutla& sepanjang tidak memenuhi unsur-

unsur sebagaimana tercantum dalam instruksi Mentei Dalam Negeri atau dalam

paal 39 ayat (l) hurut d Pentunn Pemerintah f,lomor 24 Tahun 1997 berikut

penjelasannya sebagaimana teruni di atas, apalagi apabila pemberian kuasa

yang tidak dapat drtarik kembali itu diberikan tidak dalam nngka suatu peq'anjr?n

yang oQ'eknya bukan hak atas tanah.

Pada akhimp , akan ala coba memaparkan, sekaligus memberikan masukan

atas beben/a persodlan yang t,;mbu/ atau terjadi dalam pnktek sehubungan

dengan lkatan Jual Beli ini, di mana dalam pelaksanaan tugas jabatan slakuNotans maupun Pejdbat Penbuat Akta Tanah seing kali kita jumpai keadaan

sebagaimana yang telah 9p kEmukakan pada bagian ini, yaitu alon petnbeli

dalam lkatan Jual Beli tlddk bisa atau tidak berkeinginan untuk metanjutkan

lkatan Jual Bdli.

Alasan-alasan abu sebab-sebab yang menjadikan ketidakbisaan untuk

rnelanjutkan ikatan jual beli ini bisa berstfat intemAl, misalnya katEna tidak

mampu melunasi kekudngAn hdrga pembayann atas objEk yang dlperjanjikan,

atau karena alasn png belsifat ektemal, antara lain karena dildtang oleh

pentunn perundang-undatlgdh, rhisalnya tatkala jual beli hendak dilakukan jual

beii tempta alon p,embeii ntenjadi tidak memenuhi qlarat sebagai pemilik hak

atas bidang tanah yang hendak dibelr. Sedangkan mengenai alasanalasan atau

sefub-sebab ketidakinginan alon pembeli untuk melanjutkan ikatan jual beli,

pada dasamya furci,rat intemal, yaitu bergantung pada kemauan dari pihak alonpembeli sendiri.

Keadaan sebagaimana terumi di atas seing kali menimbulkan percoalan hukum

yang cukup rumit, baik bagi pan pihak sendiri maupun bagi Notais maupun

P.P.A.T. yang dimintai nasihat dalam nngka menai solusinla. $alah satu

sebab dari kerumian tersebut karena adanya lebih dari satu sis8{7t hukum

perdata yang bedaku diNegan kiia.

tJntuk keperluan ini, pertama-tama mailah kita baa tJndang-Undffig Nomor 5

Tahun 1960 tentang Pentunn Dasar Pokok-Pokok Agnria (Und#tg-undang

Pokok Agnria), di mana pada diQum bagian 'Menahtf tang diletal<kan

mendahutui diktum bagian 'Menebpkan', antan lain dinyatakan :

Dengan menabut:.... d: Buku ke-lt KiAb tJndang-undang Hukum Perdata lndonesia *panianglang mengenai bumi, air sefta kekayaan alam yang terkandung di dalamnla''kecuali

ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku padan ula i befla kunya Unda ng-undang ini".

Dari di6um Jang berbunyi sebagaimana di atas, dapat kita fahami bahwa selain

bagian yAng diabut, semestinya Mlian lain dari ketentuan-ketentuan lang ada

dalam K.U.n. Perdata, Etndsuk di dalamnya tentang perikatan yang terantum

dalam Buku lll, yang di dalamnla diatur tentang perianir?n yang merupakan

salah satu sumberperikatan disamping undang-undang, masih tetap betfaku.

Apabila demikian halnya, maka iual beli, termasuk di dalamnp iual beli atas

objek yang berupa hak atas tandh yang merupakan perianiian obligatoir

(obligatoire otereenkomst) perlu ditindaklanjuti dengan perianiian kebendaan

(zakelijke ov€reenkomst), dalartt hal ini perianiian penyerchan (evenng)'

Mengenai apa )ang dimaksud dengan peq4niian kebendaan telah slakemukakan pada bdlian sebelum ini, yaitu sebagai 'perianiian untuk

mengadakan, menguhh, ddn lnenghapuskan hak-hak kebendddrl', di mana

salah satu di antan perianiiah irli adalah perianiian penyenhan Qevding).

Berdasarkan ordonansi Balik Nama (overcchriivingsorclonantie), s. 1834 -27

juneto perubahan-perubahannya, Peq?niian penyenhan (evering) mengenai

benda tidak bergenk dilakukan dengan membuat akb penyenhan (aQe wn

tnnsport) di hadapan Peiabat Balik Nama (Overcdriivingsambtenaar).

Pengatunn mengenai akta penyenhan maupun Peiabat Balik Nama

sebagaimana dimaksud dalam Ordonansi Balik Nama temyata tidak diikuti oleh

dan dalam tJndang-Undang Nomor 5 TaQun 1960 maupun dalam pentunn

pelaksanaannYa.

Ketiadaan pengatunn tentang Pejabat Balik Nama inisesungguhnya meru"pakan

hal yang vnjaC laitu sebagai akibat dari pencabutan Buku ke-ll Kibb Undang-

tlndang Hukum ,Derdata, sepaniang Sang mengenai bumr, air serta kekayaan

alam yang teftandung di cfalamnya berikut segala pengeanhennya,

sebagaimana teruni di atas.

Dengan tiadanya pengatumn mengenai akta pnyenhan maupun pe1:abat balik

nama ini menimbulkan persoalan mengenai cara melakukan levering dalam

mngka pengalihan hak atas tanah, khususnla yang teriadi karena iual beli yang

menurut sistem K.U.H. Perdata merupakan perianiian obligatoir.

tJntuk menjawab persoalan ini marilah kita hubungkan dengan tuiuan Undang'

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pentunn Dasar Pokok-Pokok Agraria

(tlndang-undang Pokok Agmna), sebagaimana terantum dalam Penielzan

Umum angka l, yaitu untuk:

e. meletakkan dasar4asar bagi penyusunan hukum agnna nasional, yangakan merupakan alat untuk membawakan kemakntunn, kebahagiaan dankeadilan bagi Negara dan rakyat, terutama nkyat tani, dalam mngkamasyanket Fng adildan makmur.

b. meletakan dasr4agr untuk mengadakan kestuan dan kesderfianaandalam hukum perta na ha n.

c. meletakkan dasar4asar untuk menlberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagirakyat seluruhnya.

Selanjutnya perlu kita perhatikan pula ketentuan pasal 5 Undang-Undang ini

beikut penjel*ennyd, yang secan betturut-turut menyatakart bahwa :

'Hukum agmria yang beddku atas bumi, air dan ruang angkasa t'alah hukum adat

....", dan

"Penegasan bahwa hukurh adat driadikan dasar dari hukum agnn? yang baru.

Selanjutnya lihat Penielasan Umum (ll angka /)".

Adapun bunyiPenjelasan Umum (ll angka 1) adatah sebagai berikut:

TU Sebagaimana telah ditemngkan Ci atas hukum agraria sekanng inimempunyai sifat'dualisme" dan mengadakan pebedaan anEE hakiak tanahmen'urut huxu4m a&t dan hdk4ak Enah menurut hukumhmt yang berpkokpada ketentuan-ketentuan dalam Buku ll Kitab Undang-undang Hukum Perdatalndonesia. Undang-undang Pokok Agnia bermaksud menghilangkan dualismeitu dan searct sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengankeinginan nkpt *bagai banga yang atu dan sesuai pula dengan kepentinganperekonomian.

Dengan sendirinya hukum agnia baru itu harus sesuai dengan kesdannhukim daipada-nkyat banyak. Oleh karcna nl(Wt lndonesia seMgbn terhsartunduk pda hukim aht maka huktm agnrta Fryg Mru tersebut akan

didasrlcan puta pda ketenfttan-Retenttnn hukum adat itu, seMgai hukum yang

asli, yang disempumakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyankatdalait itegan yang modem dan dalam hubungannya dengan !*i,intemasionbl, serta clisesuaikan dengan sosialisme lndonesia. Sebagaimana

dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak teiepas pula daiiiigarun politik dan masyankat kolonial yang kapitalistis dan masyankatswapraja yang feodal".

Dai ketentuan-ketentuan sefugaimana teruni di atas, dapat kita ketahui bahwa

salah ffitu tujuan utama Undang-lJndang Pokok Agraia adalah meletakan

laar4aer untuk mengadakan kestuan (univikasi) dan kesderhanaan dalam:hiiunm di mana ketentuan-letentuan hukum adat yang diddkan

*Mgai dafir, dengan alasn aHu bethubttng seMgian terbesr nklat

lndonesia tunduk Pda hukunt adat

DaAm hubungannya dengan iual beli, hukum adat menganut aas temng dan

t1naii oleh karcna itu mandkala kedud unsur tersebut telah terpenuhi, iual beli'i r-_ -:--:'iudah dianggap paripuma daJt barcn7 / bcnda yang menlACi oblEk peq?niian

telah beralih meniadi milik penbfli.

Dengan demikr?n, benlihnlra hak kepada pembeli atas banng / benda yang

menl:adi objek jual beli (dalam hdt ini iak atas tanah) teryadi bersamaan dengan

pembayann atds hdrga iual belinya oleh penbeli kepaCa peniual,

gedangkan mengenai bentuk peliartfaniuat belinya sendii "bebas".

Berkaibn dengan bentuk iual belinya yang bebas ini, dapat kita simpulkan

bahwa fungsi akta jual beli yang dibuat di hadapan kita dalam kedudukan selaku

Pq'abat pembuat Akta Tanah atlillah sekdar sebagai alat bukti atas petbuatan

jual beli yang telah dilakukan, sEkaligus untuk keperluan pendaftann perclihan

halaya, sebagaimana lang dbmanatkan oleh paat 37 alat (l) Pentunn

Pemeintah Nomor 24 Tahun t99Z iunao pasal 19 ayat (2) IJndang-lJndang

PokokAgnria, yang *@n berturut-turut befuunyi sebagai berikut :

Paal STapt (l) Pentunn Pemeintah Nomor24 Tahun 1997:

!l) penlihan hak atas bnah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluiiualieli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukump"ina"n"n hak lbinnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat'didaftarkan jika dibuktikan dengan apta png dibuat oleh PPAT yang berwenang

men urut keientua n pentu n n perundang-undangan ya ng berla ku. "

Pasal 19 apt (2) Undang-Undang Pokok Agnria :"(2) Pendaftann tercebut dalam ayat (/) pasalini meliputi:a. Pengukunn, perpetaan dan pembukuan tanah;b. pendaftamn hakiak atas tanah dan penlihan hak-hak tersebut .

c. pembeian sunt-sumt tanda bukti hak, yang berlaku sebagaialatpbmbuktiafiyang kuat."

Dari segala sesuatu yang telah saya unikan di atas, insya Allah dapat kita

simpulkan bahwa pengatutan jual beli mengenai hak atas tanah sebagaimana

yang diatur dalam K.U.H. Perdata lang bersibt obligatoir tidak diikuti oleh

Un dan g-Un da ng Pokok Ag n na be riku t pera tun n pe la ksa na a n n ya.

Sehubungan dengan itu, perlu kita tegaskan mengenai bebenpa hal tentang

ikatan jual beli (perjanjian pengikatan jual beli) dengan objek hak atas tanah ini,

yaitu:

a. bahwa berdasar Undang-Undang Pokok Agnria beikut pemtumn

pelakanaannya, jual beli mengenai hak atas tanah adalah berdasar hukum

adat yang menganut azas tenng dan tunaf, oieh karena itu tidak mengikuti

jual beli yang diatur dalam K.U.H. Perdata, Buku lll, Bab V mulai paal 1457

s/d pasal /540;

b. bahwa sekalipun berdasar hukum positif (Undang-Undang Pokok Agnn'a

benkut penturan pelaksanaannya), jual beli mengenai hak atas tanah

menganut azas tenng dan tunai', ikatqn jual beli (peq:anjian pendahuluan

untuk,meEkulan jual helfl yang beiunlsi mempersiapkan hubungan hukum

jual beli mengenai hak atas tanah tetap dapat dilakukan;

c. bahwa sesudi dengan azas kebebasan berkohtrdk, pan pihak dalam ikatan

jual beli (mehlenai hdk atas tanah) dapat merletdpkan slant-s1ant atau

ketcnfrtan-ketEhfuan yang dikehehidaki, sepanjang syarat-gant atau

ketentuan-ketentuan tErcebut tidak beftenAngai dengan undang-undang,

keteftiban umum, dan fususilaan; :

d. bahrta pemberian kuagd lthtuk mbnjubl (kepada Caton pembeli sendiri),

demiki)n puld kuasd untuk kefrfiuan lainnya lmana'kata

dipanddng retlu), sepanJdnlj nerupaftdS bl dan / atau sebagai bagian yang

tidak teQisahkdn dai ikatbhlial beli tidAk ddpat ditarik kemtuli oleh Pemberi\r

Kuasa, s\katipun tanpa klausul liaakAapat ditaris kembali";

e. bahwa apabila sampai te7AAi keadaan, dl mana karena alasanalasan atau

sebab-sebab teftentu @lort pembeli tidak bisa atau tidak befteinginan uniuk

melanjutkan ikatan jual beli, calon pembeli dapat memanfaatkan kuasuntuk menjual kepada pihak lain yang diberikan oleh alon penjual,

sepanjang pembenan kuas ini diperjanjikan;

f. bahwa dalam pemberian kuasa kepada alon pembeli, #yogyanp disertai

ketentuan bahwa penen'ma kuas dibebaskan dai peftanggungjawaban

selaku kuasa, kearali atas kewajiban-kewajiban kepada Pemberi Kuaa langbelum ditunaikan.

g. bahwa kuas (-kuasa) png dberikan oleh calon penjual kepada alonpembeli dalam nngka ikatan jual beli bukan merupakan kuas mutlak yang

dilanng lnstruksi Menteri Dalam Nqeri Nomor 14 Tahun 1982

yang sekarang telah diatur di dalam Pasal 39 ayat (/) huruf d Pentunn

Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftann Tanah;

h. bahwa untuk menghindan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,

pelakenaan kuasa hanya diperkenanl<an manakala syant tangguhnSa telah

terpenuhi, kecuali bila diperianiikan lain ;i. bahvh r'si pery'anjian jual beli diusahakan selengkap mungkin dan lbngan

Sampai nlemuat kebntuan'yang satingl beftentangan antara yang studengan png lain.

Ad. 3. Kuasa fulembebankan Hak failggungan

bEdasar ketertuan yer'tg ter@ntum ddlam pesd 15 apt (l) Undeng-Undang

NOilorn bhun 1996, St)dl kuasa i)lertbdbdhkah Hdk Tanggungdn (S.K.lil.H.r.)

*EJio aiwat densan a*u tttolahs aau Akb P.p.A.f.

be*aa dengan bentuk aiii pert oeriu, nak aiiiigungan, bentuk buku tanah

hak bhggungan, dan hal-iai ldin yarrg beftaitah dengan tata an pemberian dan

penddhann hak tangguhgdh ydhg oerdasarphsal 17 t/ndang-Undang Nomor4

tanun 1996 ditetapkah dah'dfbClenggankan bbdbsa*an Pentunn Pemerintah

sebagaimana dimaksud aAtail basat tg unddhd"lJndang Nomor 5 tahun 1960,

benwk S.KM.H.T tidak AsCUh ffima sekali'&'b, pael ini. Dalam hal ini

mungkin Pembuat Undang-Undang telah menyadari bahwa bentuk S.K.M.H.T.

dierahlan *pnuhnla pada pentunn perurdang<tndangan lang mengatur

tenhng jafutan Nobis maupun Jahtart'P.P.A.T.

Sekalipun dalam paal /5 dan paxl /7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996

dinyatakan sepefti itu, temlata Menteri Negan Agnria / Kepala Badan

Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Pentunn Nomor 3 Tanun 1996

tentang Bentuk Sunt Kuas Membefunlan Hak Tanggungan, Akta Pemben?n

fiak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak

Tanggungan, png isinp melampaui kewenangan yang diben'kan oleh dan

dalam pasal /5 dan pasal /7 Undang-Undang Nomor 4 tahun /996 di atas,

sebagaimana temyab dalam Lampinn f tentang Suat Kuas Memfufunl<an

Hak Tanggungan, di mana di dalamnya diantumkan kata "Notaris".

Hal yang demkiart ini semestinya tidak perlu teqTdi, sebab Undang-Undang

Nom,or 4 Tahun 1996 sama sekali tidak memeintahkan dan lebih dai itu,

Menteri Negan Agmria / Kepala Badan ,oertanahan Nasional tidak mempunlai

kewenangan dalam mengatur hal ihwal yang berkenaan dan / atau berhubungan

dengan jabatan Notans, sebab jabatan Notan's telah diatur sendiri dalam

Reglement op Het Notans Anbt, S. /860 - Nomor 3 (pada ffiat ini diatur dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20U tentang Jabatan Notaris, Fngdiundangkan dan mulaiberlaku pada tanggal6 Oktober20M).

Pemtunn lang kunng tepat tercebut temyata diiukuti oleh dan dalam pasl 96

Fentunn Pemerintah hlenteri Agnia / Kepala Badan Pahnahan Nasional

Nomor3 bhun 1997.

llengenai bentuk, demlkian pula proses dan prosedur pembuatan akta Notaris,

baik berupa akta parti maupun akta relaas telah diatur se@n lengkap dalam

tsab Utt Undang-undahg Nomdr 30 tahun 2004, oleh karena itu sangat aneh

apdbila sampai saat ini :

- masih ada bahkan mungkin sebagian besar Noteris masih nenggunakan

bla nko ata u form ulir S. t<. ll. U. f. ;

- masih ada penotakdn oleh Kantor Pertanahan tertentu untuk mendaftar Akta

Penben'an Hak Tanggungan png pentbuetannya didasarkan pada Sumt

Kuasa Membebankdn Hdk Tanggungan yang drbuat di hadapan Notaris

dengan tidak rnenggunakan blanko atau formulir yang dikeluarkan Badan

Pertanahan Nasional.

Contoh konknT mengenai maslah ini terlihat dari dan dalam sunt Kepala

Kantor Wlayah Eadan Perhrnhan Nasional Propinsi Jawa Timur, tanggal2

April2O0Z Nomor 500.35.3910- yang salah satu tembuannyi disampaikan

kepda semua anggota |.P.P.A.T dalam kepengurusan Wayah Jawa fimur.

Hal yang lebih aneh adalah adanya ketentuan yang tercantum dalam paal 5lPentunn Kepla Badan Pefianahan Naqional Nomor f Tahun 2006, yang

antan lain berisi ketentuan bahwa )ang boleh membeli blanko hanlalah

P.PA.T, P.PAT Pengganti P.PA.T Semenbn atau P.PA.T Kltttsus,

sehingga tidak dimungkinkan Notaris membelinya (dalam hal ini membeli blanko

s.K.M.H.T.).

Llntuk menghindari timbulnya halhal yang tidak kita inginkan, antan lain namun

tidak teftatas pada bablnya a?ta pembeian hak tanggungan bethubung

@etry/a S.K.M.H.T. )ang dibuat di hadapan Notants, maka seroglanya semua

pihak beilapang dada urttuk benni menlatakan bahwa JarU benar itu benar,

sekalipun terlamht.

Hat ini saya Tmpakan mengingat peintah yang termuat dalam pasal 15 arct (l)

Undang-Undang Nomor 4 tahun /gg7 untuk membuat Surat Kuas

Membebankan Hak Tanggungan dalam bentuk akta otentik merupalan suatu

syant mutlak (beesdhsvooruEatde) untuk adanya perbuatan hukum ir.i, di mana

hal ini berkaitan dengan ketentuan yang mengatur tentang lahimya hak:

E!ggunganI

llengenai lahimp hak bnggungan, pasal /3 alat (5) Undang-gndang Nomor 4

tdhun /996 mdnyatakan bdhwa Hak Tanggwngan lahir pada hai tanggal buku

ertan Hak Tanggungpn *bagaimana dimakad fuda ant (4)'. Adapun ayat (4)

nlA tnrbunyi sebdlai bbikut :Tanggal buLu bnah Hak Tanggungan

sehgaimana dimaksttd pddC dtat (3) adalah tarVgal hari- ke tuiuh retelah

senra tehgkep sulat'suat png Ciperlukan bagi pendafunnnla,

dan jika hari ke tujuh itu JAtith pah hari tibur, bbkt tanah yang berangkubn

dibeibeftanggalhankeqe Obn'kitnrci ,

Ketentuan ini sangat pentittgl,.dan menurut herhat sdya tdak #rta mefta atau

searE otomatis bahwa dengan adanla ketentuan ini lahimya hak tanggungan

adalah tanggat hari ke Wiuh atau apbila hari ke tuiuh itu iatuh reda hai libun

pada tanggal hari keria berikutnla, sebab akan menimbulkan

per4nlaan :bagaimana bila p& hari ke tuiuh atau hai berikuhp tet#utbuku tanah Hak Tanggungan belum dibuat atau belum selesai dibuat ahu

bagaimana bila sebelum hari ke tuluh, bttku tanah Hak' Tanggungan telah

selesi ?

Sehubungan dengan itu, selayaknya ketentuan ini ditafsirkan atau diartikan

sebagai peringatan terhadap Kantor Pertanahan bahwa apabila sampai dengan

han ke tujuh atau apabila han ke tujuh itu jatuh pada hari libut pada tanggal hari

keqa berikutnya tercebut dimaksudkan hpbila ampai dengan hari langditentul<an ini belum dibuat atau belum selesai dibuat, semua kerugian rcngtimbul atau terjadi ehubungan dengan kelalaian ini menjadi bnggung iawab

Kantor Pertanahan', misalnya terhadap bidang tanah yang dibebani hak

tanggungan tercebut dtTetakkan iita atas permohonan pihak ketiga. Dalam

keadaan seperti ini, Pemegang Hak Tanggungan akan menderita kerugian

bethubung hak tanggungannya belum lahin oleh karena itu pemegang Hak

Tanggungan tidak mempunyai hak untuk didahulukan (preferensi) terhadap obiek

hak tanggungan ini.

Ad. 4. Perolehan hak karcna wz,n'san

Persoalan ubma lang berkenaan dengan perolehan hak karena wanlsan ini

sebetulnya berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan / atau

Bangunan (B.P.H.TB.), namun dengan pertimbangan bahwa belum tentu pada

waktu pendaftann perclehdn haknya pada Kantor Peftanahan diseitai dengan

akta pembagian warisan, sehingga apabila nantinya hendak dilakukan

pemisahan dan pembagian akan dilakukdn dengan akta pembagian hak

bersama yang dbuat di hadapan P.P.A.T, maka saya temptkan sffiIatersendiri.

Sebagarmana telah kita ketahui bersma bahwa dengan meninggal dunianla

seseofttng, demi huhrm hAftd peninggalannya m€njadi milik pan ahli warisnya

menurut undang-uhddng, rejduh mengenai hal itu tidak ditetapkan lain oleh

almarhum semasa hidupnya, oleh karena itu setidp ahli unris dianggap seketika

menggantikan pendris dalam kepemilikannla atas banng'banng tang

dibagikan kepadanp

Dalam kehidupn sehan:-hari sen:ng terjadi kesalahan persepsi, di mana dengan

pemisahan dan pembagian waisan dianggap telah teriadi pengalihan hak,

sehingga bercifat tnnslatif, p.dahal sesungguhnya tidak demikian, *bab

perolehan mereka tersebut sekah:-kali bukan karena pemisahan dan pembagian

di antan mereka, melainkan larcna pwan'san.

Mengenai penlihan hak'yang teiadi karena pewarisan, pasal 42 PentunnPemerinbh Nomor24 menlatalan bhwa :

(/) Untuk pendaftann penlihan hak karena pewarisan mengenaibidang tanahhak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagaiyang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasl36, wa/b disemhkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milikatas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai wan'san kepadaKantor Pertanahan, seftipikat hak yang bercangkutan, sunt kematian omngyang namanya didtat sebagai pemqang haknya dan sumt tanda buktisebagai ahiliwan's.

(2) Jika bidang tanah yang merupakan wansan belum terdafta1 wajibdisenhkan juga dokumen4okumen sebagaimana c{imaksud dalam Pasl39 alat (/) huruf b.

(3) Jika penerima wantsan terdiri atu onng, pendaftann penlihan haktercebut dilakukdn kepada omng tercebut berdasarkan sunt tanda buktisebagaiahilwan's sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(4) Jika penenma watisan lehih dai stu ordng dan pada waQu pemlihan haktesebut didaftaftan disertai dengan akta pembagbn wan's yang memuatketenngdn bahwa iak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susuntertentu jatuh k€pada seonng penerima warisan teftentu, pendaftannpenlihan hak aHs bnah atau hak miik atas satuan rumah susun rtu dila-kukan kepada penerima wan'san )anE brcangkutan berdasarkan suattanda buffiisebagai ahliwans dan akta pembagian wais tersebut.

( 5 ) WArfsan befupa hak atds tanah atau hak milik atas satuan rumah susLtnyang menuni akta pemfugian l'nn's harus dibagi bercama-sama antanbebenpa pnerima wan'san atau waktu didaftaftan belum ada aQapCrhba)iah wafisan, diddftatpenlihan haknla kepada pan penerima waisyang berltdk sebagai hak bersama mereka berdasarkan sunt tanda buWisebagai ahli wan's dan/atau aQa pembagr'an wan's tersebut

Ketentuan yang lebih lengkap rhengenai peatihan hak karena pewan'san ini

diatur dalam ft*t lll Adn ll2 Penlunn Merlteri Nqan Agmn? / Kepala

Badan Pertanahan NasloanalNorhor3 tahun 1997 yang beisi gebagai berikut:

, Fbsat ttt(l) Permohonan pehdaftann penlihan hak dtas tanah atau Hak Milik Atas

Satuan Rumah Susun dlajukan oleh ahli waris atau kuasanya denganmelampirkan:a. seitipikat hak atas tdnah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah

Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah png bet'umterdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 Pentunn Pemeintah Nomor24 Tahun 1997;

b. sunt kematrbn .atas nama pemegang hak yang tet@ntum dalamseftipikat lang bervngkutan dari Kepla DestLumh tempat tinggal

pewais waktrr meninggal dunia, rumah sakit, petugas k€sehatan., atauintansi lain yang berwenang;

c. sunt Enda buffii sebagai ahli wan:s yang dapat berupa :l) wasiat dari Pewan:s, atau2) putusan Pengadilan, atau3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau4) - bagi watganegan lndonesia pendudukasli : sunt ketenngan

ahli wans yang dibuat oleh pan ahli wais dengan disaksikan oleh2 (dua) onng sksi dan dikudtkan oleh Kepala DesatKelunhandan Camat tempat tinggal petnris pada waffiu neninggal dunia;

- bagi wE tganqaft, lndonesia keturunan fionghoa : aktaketemngan hak mewanls dari Nptaris;

- bagi warganegaft, lndonesia keturunan TimurAsing lainnla: suntketenngan wan's dari Balai Harta Peninggalan.

d. surat kuas tertulis dari ahli waris apabila tang mengaiukanpennohonan pendaftann penlihan hak bulcan ahli waris yangbeRangkutan;

e. bukti identitas ahli wan's;(2) Apabila @da waKa petmohonan pendaftann pemlihan sudah ada

putusan abu penetapn hakim / Ketua Pengadilan -atau akta

mengenai p-enbagian waris sebaidimana dintaksud Pasal 42 ayat (4)Pegtunn Pemerintah Nomor 24 Tahun /997, maka putusan / penetapanatau afta tersebut juga dilampiftan padd permohonan sebagaimanadimaksud Pada aYat ( 1 ),

O InJ -*'fiAeiai'ithoibpn twrts sebagaindha dimaksui pada ayat (2)

aapat dibiat dalam Oeitul< akta di balmh taltpan oleh semua ahli natlsdenglan dlsksilan oleh 2 oeng sksi abu dErEan akE notanls.

H ApiOita ahli wan's lebih dai I (satu) orcng dan belum ada pembagianiilfisan, maka p:endafta#n peftilihan hakny,a.dilakukan kepada pan ahliwdrls gebdgai pemilikan tarcAma, dan pqrrtbagian hak selaniuinp dapatdildkukan

-*slai ketenfiran paal 5f Peratunn Pemen:rltdh Nomor 24Tahun 1997.'

6 ApaOila ahti.vlaris tebih dAfi I (satu) onng dan pada vtaktu pendaftamn

iefltihan hakhya disertai dertgan akta pembagian thn! memuat'kEtbnngan

bah:un hak akis tanah atau Hak. ttlilik Atas Satuan Rumah

i;in "iert"ntu' J"tuh kepada I (stu) of1hg penerima warisan, makapehcAtefih henlihan hakhya dilakukan HpAde penerima warisan yang'bersangkutAh beraasa*ai akta pembagian vhris tersebut

(6) penahlert pEhdaftann penlihan hak sebagaimana dimaksud Pasal inidalam daftar4Qfur penddftann bnah dilakukdn sefugaimana dimaksuddalam Pasdl 106.

Pasal I 12

(l) Dalam hat pewdtlsan di*rbidetgan hifuh wasiat maka:a. jika hik atas tanah atau Hak Milk Atas Satuan Rumah Susun lang

TihiOah*an sudah tertentu, maka pendaftann pemlihan haknyaditakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampiftan:

t) sertipikat hak atas tanah ata| Hak Milik Atas Satuan Rumah Susunatas nama pewan's, atau apabila hak atas bnah yang dihbahkanbelum terdaftar, bukti pemilikan tanah atas nama pemberi hibah

sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemeintah Nomor 24Tahun /997;

2) sunt kematian pemberi hibah wasiat dari Kepala DesatLunhtempat tinggal pemfun hibah wasiat tersebut waktu meninggaldunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau intansi lain yangberwenang;

J) a) Putusan Pengadilan atau Penetapan Hakin/Ketua Pengadilanmengenai pembagian hafta waris yang memuat penuryukan hakatas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yangbersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon,atau

b) Akta PP.AT mengenai hibah yang dilakukan oleh PelaksnaWasbt atas nama pemberi hibah wasiat sebagaipelaksanaan daiwasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada PelaksanaWasiat tercebut, atau

c) akta pemfugian wans sebagaimana dimaksud dalam Pasl / / 1

ayat (2) yang memuat penuniukan hak atas tanah atau Hak MilikAtas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telahdihibah wasiatkan kePada Pemohon,

4) surat kuas tertutis daripenerima hibah apabila lang mengaiukanpermohonan pendaftaran penlihan hak bukan penerima hibah;

5) bukildentitas Penerima hibah;6) buki pelunasan pemba5aran Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan sebagainana dimaksud dalam Undang-undangNomor2/ Tahun 1997, dalam halbea tersebut terutang;

7) bukti pelunasan pembayann PPh sebagaimana dimaksuddalam Peratumn Pemerintah Nonrcr 48 Tahun /994 danPentunn Pemerintah Nonor 27 Tahun /996, dalam hal paiaktersebut terutang.

b. jika hdk atas tanah atau Hak Milik Atas satuan Rumah susun ydng'dihibahkan

belum tertentu, maka pendaftann penlihan haknyadilakukan kepada pan ahli waris ddn penerima hibah wasiat sebagaiharta bersdma.

(2) penatatan pendaftann peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam pasalini dalam dafrar4aftar penciaftamn tanah dilakukan sesuai ketentuansebagaimarta dimaksud dalam Pasal /05.

Dalam menahani ,)m" aia| ketentuan-ketentuan yang teruni di atas harus

c:etniot, sebab kareh! kekul"1hpfahamen pettr€las pajak terhadap hukum waris,

butan musbhil Etttd&p waiib piak bis dkenakan PJek bbih dai stu kali

atau bahkan tebih dari sdtu maam (P.Ph. dan B.P.H.TB.), berhubung

pemisahan dan pembagian hak waris (akta pembagian waisan) yang diseftakan

bersama-sama dengan ketenngan waris, demikian pula pembagian hak

bersama yang merupakan kelaniutan dari pendaftann kelenngan waris yang

tidak diseftai akta pembagian warisan dianggap sefugai penlihan hak, padahai

sebagaimana png telah saya kemukakan sebelumnya bahwa pembagian

warisan maupun pembagian hak bersama atas hafta warisan tersebut bukan

merupakan pefuuabn pengalihan hak, sebab prolehan hak dari pan ahli waris

adalah bensl dari warisan.

Hal lainnya yang merupakan percoalan adalah pelaksanaan hibah wasiat dengan

carct membuat akta hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama

pemberi hibah wasiat sebagai plakanaan dari wasiat yang dikuasakan

pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut, sebagaimana diatur dalam

paat l12 alat (l) Pentunn Menteri Negan Agan'a / Kepala B.P.N. di atas, di

mana penturan ini aneh dan bahkan bertentangan dengan ketentuan yang

terantum dalam pasal 1813 K-U.H. Perdata, berhubung oang png sudah

meninggal dunia masih bisa melakukan perbuatan hukum, hanya saia dalam

kenlatdannya bisa dilaksnakan, sebagaimana telah saya kemukakan pada

bagian sebelumnya.

Lebih dari itu, timbul pUla peftanpan tentang B.P.ii.T'9. yang harus dibayar,

apakah disarflakan dengan pntihan hak karena hibah abukah ptolehan hak

karena ttdrisan ?

Ad. 5. Perubahan namd dirt

Seperti halnfa perclehan hak kdrena pewarisan, persoalan perubahan nama ini

sesungguhnya lebih terkait dertgan persoalan B.P.U.T.B. , yditu sehubungan

dengan ketentudh lang terantum dalam past 3 apt (l) huruf d Undang'

Undang Nomor 21 Tdhun 1997 junao Undang-tJntdang Nomor 20 Tahun 2000,

yang pada pokoknta menlatakatl bahwa :

obyek pajak yan! tidak ailiertdkdn Bea Perolehart hak atas Tanah dan Bangunan' ' , ;.

adalah obyek PJdk Yang diPetoleh :

.... d. oa,ng pnbaa'i ateu badln karena konverci hak atau karena pefiuabn

huktm lain dengan tiddkadanp perufuhan nama;

Datam penielasan dbb pasat ini dinSatakan bahwa :

.-.. Huntf dyang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama

,.ii"ai n"f baru mehuntt undang-undang Pokok Agnia, termasuk pengakuan

hak oleh Pemerintah.Contoh:

/. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama;2. Bekas tanah hak milik adat (dengan buQi sunt Giik atau sejenisnya)

menl?di hak baru,

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memptpnjang hakatas bnah Enpa adanla perubahan nama.Contoh:Peryanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebetummaupun setelah berakhimya HGB,

Apabila pemahaman atas ketentuan pasal ini dilakukan seaftt harftah, maka

makna perubahan nama ini menjadi luas, yaitu bisa benfti terjadi karena abu

bnpa perubahan subjek.

Apa bila pemah a ma nnya dila kukan den ga n mengguna kan ta fsir sistematik, da la m

hal ini dikaitkan dengan ketentuan yang terantum dalam pasl 2 dan paal 1 ,

maka akan diperoleh pengeftian bahna sesungguhnya yang dimaksud dengan

perubahan nama ini addlah perubhan subjek, dan saya kin inilah tafsinn yang

lebih tepat, sebab sangat aneh apabila ada .seseorang yang bemama 'Mtlyo',

yang karena sering kali mendenTa sakit, sehingga namanya diganti menjadi

Mulyo Raharjo'. Dalam hal sepefti ini, apakah layak apabila yang bersangkutan

ini dikenakan B.P.H.T.B. tatkala dia melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam pasaldiatas ?

Selain itu, lang harus kita fahami adalah @nggantiatl nama diri merupalcan hak

azasi, separljthg tidak bedentangan dengan undang-undang, ketertifun umum

maupun kesusilaan'.

Apabila pe9oalan perubahan nama ini ditanyaan oleh klien tehadap seoft,ng

Notaris atau P.P.A.T, maka bukan mustahi! akan menimbulkan persmlan yang

berkepanpngan, sebab bisa jadi tatkala liawaban si Notaris atau P.P.A.T diikuti

temlata melimbulkan Abrugidh terhadap klien yang bersangkutan.

Untuk menghindan bertarut-larutnya persoalan ini, sudah selayaktya setiap

instansi terkait sealpatnln elin! bertemu untuk menari tafsiryang paling tepat

Ad 6. Pengambilan MinuE dan Pemanggilan Notaris

Dengan maksud untuk membeikan gambann yang relatif utuh tentang

persoalan Pengambilan Minuta dan Pemanggilan Notaris, sebagaimana diatur

dalam paal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 20M juncto Pentunn Mentei

Hukum dan HakAsasi Manusia NomorM.03....... Tahun 2007, uii", mengenai

hal ini saya sampaikan dengan menggunakan srlstematrka *bagai berikut :

A. Pendahuluan

B. Hukum PembuWian Dan Kebendaan Nohris

C. Majelis Pengawas Nobnls, dan

D. Petfindungan Huktm Bagli Noaris

UraianA. Pendahuluan

1. Pengertrbn dbs bebenp maam istilah

Dbawah ini sap sampaikan pengeftian tentang bebenpa maq,m istilah yangberhubungan dengan materi tuh:san ini yaitu :

a. Majelis Pengawas Noaris adalah Badan yang mempunyai kewenangandan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan, termasuk di dalamnyapembinaan terhadap Notaris (Pasal I angka 6 juncto PenlElasan Pasal 67ayat 1);

b. MaJells Pemeriksa Daenh adalah Majelis yang dibentuk oleh Ketua MajelisPengawas Daenh yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan ataslaponn anggob mdslankat yang measa dirugikan sehubungan denganadanla dugadq pelanggqen oleh Notaris terhadap pelaksanqan Kode Etikdan /atau tugesiabatan N.otais;

c. Tim Femeriksa'Dd\Eh' Adalah Tim yang dibentuk oleh Ketua tt4ajelisPengawas Daenh png bertugas untuk melakukan pemeiksaan atas

Protokol I'totais;ci. Prdtbkdl Noiens adalah dokumen yang harus dibuat dan dilsi/ ditulis serta

disimpan oldh seilap onng yang menialankaniabatan sebagai Notaris;e. Perlh'dik adalah pe1hbd,t polisi negan Republik lndonesia atau pe1?bat

pdawai neglei spil tertenil yang diberi wewenang khusus oleh undang'u ndah g uh tu k rr) eld kuka 4 pe hlidika n ;

f. Penlfdrldn dataldh senhdt<dian findakah penyidik dalam hal dan menurutey2 nhg diatur

'dalatn undang-undeng ini untuk menari sertamengintpunan buQi pr$ dengan bukti itu membuat teang tentang tindakpidand ydng teriadi dan !)hd mdnemukan tercangkanla;

g. Penyehdrl< adaPn pejabat polisi negaa Republik lndonesia yang dibenwewenang bleh undanguhdang ini untuk melakukan penyelidikan;

h. Penrclidkdn adalah seHhgkaian tindakan penyelidik untuk menari danmeiemukan suefii /eristiwa .yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapdt atdu tidaknya dilakukan penyiCikan menurut can yangdiatur dalam undang-undahg ini;

i. Jak adalah pejabat yang direri wer4Enang oleh undang<tndang ini untukbertinda k sebaga i penuntut umum sefta mela ksana kan putusan pen ga dila nyang telah memperoleh kekuatan huktm tetap;

j.

k.

t.

m.

Penuntut umum adalah jaka yang dibei wewenang oleh undang-undangini untuk melakul<an penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;PenuntuEn adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkanpidana ke pengadilan nqei yang berwenang dalam hal dan menurut G,tz,yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya dipenksadan diputus oleh hakim di sidang pengadilan;Hakim adalah pe1'atnt pendilan negaft, yang diberi newenang olehundang-undang untuk mengadili;tttenglaifi adalah tindakan hakim untuk menerima, memeriksa,dan-merhutus perkan- pidana berdasarkan esas bebas, iuiur, dan tidakmemihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut an yang diaturdalam undang-undang ini.

Kedudukdrt, Fungsi dan Sifat Kewenangan Mpielis

a. Kdudukan

A,taptrS Pengawas Notans berkedudukan sebagai badan yang

metufukan kepnlbngan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi

Mahusn. Hal ini terbukti dari ketentuan yang tercanturn dalam pasat

67'alqt (l) dan ayat (2) tJndang-undang Jabatan Notans, yang

belburtyi sebaSai beikut :

T, Pertganaban dris Noarts diiakukan oteh Menteri.

P) babm nelaksanakan pbrtgawasan sebagatilana dimaksud

WdA arat O), Menteri membntuk Ma1?h's Pengawas'.

ib. Fungsi

Sesuai deligdn pEllgertian tentang Maielis Pengawas Notaris

sebagalhtdna teruAt di itds, makd fungsi Maielis adalah melakuhan:_ r.'

pengefusan, tennAst)k di dalamhla pmbinaan terhadap Notanls-

c. Silbt Kefienahgdn ltaiefs- .;, I

Ken$tangan Malblis Pengawas bercibt administutif-

Kenry)dtlban tersebut dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua atau slah

*oeng anggo? yang dibn weJeenang ber,fusftan keputusn

Rapat Maielis Pengawas.

B. Hukum Pembuktian Dan Keberadaan Notaris

Kebendaan Lembaga Notariat atau Notan's tidak mungkin dilepskan dariketentuan hukum yang mengatur tentang pembufiian / bukti sefugaimana yang

ter@ntum dalam paal 1865 s/d paal 1945 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (K.U.H. Pedata) maupun dalam pasal /62 s/d pasal /77 Reglemen

lndonesia Baru (R.l.B. / H.l.R), S. l94l Nomor 44, dan pasal282 s/d psal 3/4Reglemen Acan Hukum untuk Daenh Luar Jawa dan Madun (R.B.G), S. 1927

i,lomor227

Di antara aturan hukum yang mengatur tentang pembuktian atau bukti tersebut

terdapat ketentuan tentang beban pembuftian, sebagaimana yang tercantum

dalam pasal 1865 K.U.H. Perdata maupun paal /63 H.t.R. / pasal283 R.B.G.

yang pada pkoknp menlatakan bahwa : '*tiap oang Sang mendalitkan

bahwa ia rttenpunyai sesuatu hak atau menunjuk .suatu peristiwa guna

rhenquhkan ftdkh;a abu membanfuh hak onng tain diwajibkan membuktikan

adanla hak atdu peristiwa tersebut".

tttuktrytnQrbrylfu tmgartug@ lffiKU.H @ @/eH.R/@l e R.A O1 na yAt tWry nmn aH tuldi Sarg wra M.tntt4.rut @ai Mat :frlfut /il4, ge eg@ p&sml A1 sr@l

Urut-urutan dalam pbnyebutan aldt bukti sebagaimana yang diatur dalam pasAt

1866 K.U.H.Perdata maupun pasal 164 H.I.R sefta pasal 284 R.B.G.

sebagaitr)dhd di alas tethydta berbeda denQan ketentuan yang ntengatur tentang

alat buKI dalAm tlu*un Aan Pidana, sEbagaimana yang tet@ntum datam

paal /84 dydt U) KftAb Unddhg-unddng Hukum Aan Pidana yang

menempatkdn alat bukisaksi paaa urutan peftama, yang selengkapnya berbunyi

sebagaimana yahg tetsebut dl bawah ini :

(/) Alat bukti yahg sah iilah :

a. kaenrigan ""ki;b. keiennjdn ahli;

c. surat,'

d. petunjuk;

e. ketenngan tedakwa.

(2) Halyang secam umum sudah diketahuitidak perlu dibuktikan-

Pengatumn mengenai susunan penyebutan (urut-urutan) alat buktiyang berbeda

antara hukum perdata dan hukum pidana (hukum acan pidana) merupakan hal

yang wajar dan / atau sudah semestinya, mengingat seaet umum dapat

difahami bahwa setiap orang mempunyai keenderungan uniuk mengamankan

hak atau kepentingannp dalam lapangan hukum perdata dengan membuat atau

minta dibuatkan alat bukti teftentu, khususnya alar buQi surat / tulisan.

Sebaliknya, setbp oang akan cenderung menghilangkan alat bukti atas

pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan, sehingga sangat aneh bila yang

bersangkutan sengaja membuat dan meninggalkan alat buktiatas perbuatannya

tersebut, lebih-lebih yang berupa alat bukti surat / tulisan.

Alat bukti surat / tulisan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu aQa dan bukan

akta. seddngkdn akta sendiri dibedakan menjadi dua pula, yaitu akta otentik dan

akta dibawah tartgan.

Mengendi apa yang dimaksud dengan akta otentik, Pasal /868 K.U.H. Perdata

memberikan rutnusan Fng pada pokoknya berisi sebagai berikut : 'suatu af<ta

otentik addlAh suatu ada dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,

dibuat oleh atdu di hadapan peiafut umum Fng beruenang untuk itu ditempt

di mana akta dibuat".

Rumusan pengertian yahg pada pokoknya sama mengenaiakta otentik tertlapat

dalam pasal /65 H.l.R. dan pasal285. R.B.q.

Sesuai dengai keientudn yang terantum dalam pasal 1870 K-U-H. Perdata

maupun pasal )dS tl.t.n. / pasal 285 R.B.G, akta otentik mempunyai kekuabn

pembuktidrt l"ahb sempunia bagi pan pihak, ahli waris sefta oranganng tang

meneima ha* dan htbieka.

Dengan kekuatdn pefrtOukian Wn.g sempuma tersebut, akta otentik mempunpi

3 (tiga) macam kbkudlan pen)buktian, yaitu :

a. Kekuafurt Fentbudian Lahiriah, dalam art! afta tersebut mempunyai

kenampuan untuk membuktikan sendiri keabsafannya, yang lazim disebut

dalam bahas Latin : 'affi puolia probant sese ipa'. Hal ini betbda

dengan sunt / akta ai bawaf langan yang berCasar pasal /875 K.U.H.

perdata masih memerlukan adanva pengakuan oleh orang terhaCap siapa

tulsan itu hendak dipakai atau dengan caa menurut undang-undang

dbnggap setugai diakui.

b. Kekuahn Pembuktbn Formal, dalam arti pemyataan pejabat dalam tulisan

sebagaimana yang tet@ntum dalam akta itu adalah sebagaimana yang

dilakukan dan disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan dalam

menjalankan jabatannla. Dalam kekuatan pembuktnn ini termasuk di

dalamnya : kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat

dalam afta, identitas onngorang yang hadir serta tentang tempat di mana

akta itu dibuat.

c. Kekuabn Pembuktian Material, dalam arti t'si akta ftu dianggap dibuQikan

sebagai yang benar terhadap setiap orcng yang menyuruh membuatkan

akta itu sebagai alat bukti terhadap dirinya.

Apabila ktta berkenan meneliti seaft, ermat, sesungguhnya kekuatan

sempuma yang dimiliki oleh akta otentk merupakan hal yang ffingat

wajar, sebab sesungguhnla dalem akta otentk terkandung selurun unsur alat

bukti;ang lain.

Selanjutnya, yang pedu kita jawab adalah pertanyaan tentang siapakah yang

dimaksud dengan Pepbt Umum' ?

Sesuai d€ngan ketehtuan yang terantum dalam pasal / Reglement op Het

Notaris Ambt (Pentunn Jabatan Notaris / P.J.N), S. 1860 Nomor 3 iuncto p#lI angka I dan pasal 15 ayat (l) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, yang

se@ft, befturut-turut befiunyi selagai berikut :i"

- Notais adalah pEjabat ltmum yang satu-satunya berwenang untuk

membuat akta otentk mengenai semua perbuatan, perianiian dan

penetapan ydng diharuskan oleh suatu peratunn umum atau oleh yang

berkepenttrtgan dikehendaki untuk dinptakan datam suatu akta otentik,

menjamin kePastdn tanggalnla, menyimpan aktanya dan membeikan

gpsse, shhan ddn kutipnnla, semuanya sepaniang pembuatan akta itu

oleh suatu peEtUEn umum tidakjuga ditugaskan atau dikecualikan kepada

pejabataau onng lain (pael I P.J.N);

- Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

dan kewenangan lainnla *Mgaimana dimaksud dalam undang-undang ini

(pasal I angka 1 Undang-undangNomor4 Tahun2004).

Notans berwenang membuat akta otentik mengenaisemua perbuatan, perianjian

dan ketetapan yang diharuskan oleh pentunn perundang<tndangan dan / atau

ciikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,

menjamin kepastian tanggal afta, nenyimpan akta dan membenkan grosse,

salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak

juga ditugaskan atau dikeanatikan kepada peiabat lain atau onng lain pngditetapkan oleh undang-undang (pasal /5 ayat / Undang-undang Nomor 4

Tahun 20M);

semestinya yang dimaksud dengan Pejabat Umum dalam hukum positif kita tidak

lain adalah Nobn:s, hal mana sesuai dengan bunyi kalimat bagian akhir dari

pasal / P.J.N. dan pasal 15 ayat (/) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20M

tercebut yang pada prinsipnya *azt ieias dan tegas menyebut : 'sepniang

pbmbuatan akta-aka itu tidak juga ditugaskan abu dikecualikan kepada pejabat

ldin atau oang lain lang diteEplan oleh undang-undang'.

Apabila ada Pejabat Umum lain, nisaya dalam undang-undang tersebut pasti

disebut'pejafut unum lain dan bulan piaOat tain:

Timbul tanda tanya kembali kepada dirikita, bagaimana dengan ketentuan yang

terantum dalam Peptunn Pemeintah ftomor 24 Ta.7un /gg7, Pemtunn

Pemerihtah Nomor 37 Tahun /99E berikut peraturan pelaksanaannya yang

menyatakan di dalamnp bahwa Pejaht Pembuat Akta Tanah adalah sebagai

Pejabat Umum ?

Dalam menghadapi peaoalan sepefti ini, sesungguhnya terdapat bebenpa

macam pendapat atau penafsinn, antara laiit :

a. peftrtunn perundang-undangan tersebul tnengubah s*dn substansial

bahwa FeiaOat tJmum tidak hanya I'lotaris, berhubung P.P.A.T.

dima.sukkan pula *bagai Feiabat Umum;

b. dalam proses pembuatan pemtunn perundang-undangan tersebut telah

terjadi kexabn / kekhilahn dalam bedlkir j/ang menganggap bahwa aQa

otentik hanya bisa dibuat oleh atau di hadapan Noiaris, sehingga

memaksakan kehendak untuk memasukkan P.P.A.T sebagai Peiabat

Umum dengan maksud agar aAta yang dibuat di hadapannya dapat

diklasifikasikan dan meniadi akta otentik.

Dengan diundangkan dan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004,

maka harus kfta terima kenlataan bahwa lang dimaksud dengan Pejafut umum

tidak lain adalah hanya Notaris.

Dari segala sesuatu yang telah saya unikan di atas, insya Allah dapat kita

mengertibahwa :

a. kebndaan, kdudukan dan fungsi Notaris adalah berhubungan seaft,langsung dengan hukum pembuktian, terubma dalam nngka pembuatan

alat bukti teftult's png berup akb otentik aHs segala perbuatan, perjanjian

dan ketehpan yang diharuskan oleh pentunn prundang-undangan atau

Fng dikehendaki oleh paa pihak;

b. perbuabn, pery'anjian dan ketebpan yang diharuskan oleh pentunnperundang-undangat? abu Fng dikehendaki oleh lang be*epentingan

uhtuk dinlatakan abu dibuat dalam akE otentik tercebut adalah petbuabn,

perjanjian dan ketetapan hlam ruang tingkup hukum petdab.

Majelis Pengawas Nob ris

Pengambilan minuta akta, fotokopi minuta akta atau surat-sunt lain pngdilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris sefta pemanggi/an Notans

oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim sebagaimana .ang diatur dalam

pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris berikut peraturan perlaksanaannya

yang penulrs bahas dalam tulisan ini berhubungan langsung dengan

kewenangan Majelis Pengawas Notaris, berhuoung untuk keperluan tersebut

harus ada persetujuan dari Maielis Pengawas Daenh.

lJntuk lebih memperjelas analisa tentang ha/-ha/ tersebut, pada bab ini saya

pandang perlu untuk mengunilran serba sedikit tentang Ma.ielis Pengawas

Notaris sebagaimana terurai di bawah ini.

Ketentuan yang mengatur tentang Majelis Pengawas merupakan bagian dari

ketentuan yang mengatur tentang Pengauasan sebagaimana yang tercantum

dalam Bab lX lJndang-undang Nomor 30 Tahun 20U, mulai dari pael 67 s/d

paal S/.

Sesuai dengan ketentuan yang terantum dalam pasal I angka 6, yang

dimaksud dengan Maielis Pengawas adalah :\uatu badan yang mempunlai

kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan ,cengawasan

terhadap Notaris", sedangkan mengenai apa yang dimaksud dengan

pengarnani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak membeikan

penjelasan dan hanya sekedar menyatakan bahwa pengawaen dalam

ketentuan ini temagtk pembinaan Fng dilakukan oleh Menteri terhadap

Notaris', sebagaimana diunikan dalam penielasan atas pasal6T ayat (/).

Fengertian tentang apa yang dimaksud dengan pengawas€,t tefantum dalam.:paal I dngka 5 PCratunn hfenteri Hukum dan Hak Azasi tlAnusia Enggal 7

Desemfur 20U, Nomor M 02.PR.M.10 Tahun 20U, tentang Tata Cara

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organi*si, Tata

Kerja dan Tata &n Pemenksaan Maielis Pengawas Notans, yang

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ?engawasan adalah kegiafun tangbersifut prcventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan Fng dilakulen oleh

Majelis Pengawas terhadap Notaris", sedangkan Calam Penturan Mentei

Hukum dan Hak ,azasi martusia tanggal 8 November 2007, f{omor M

03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta AKa dan Pemanggilan

Notaris tidak terantum pengertian tentang istilah Pengawaan ini.

Sekalipun ketentuan mengenai Majelis Pengawas sudah diatur dalam 15 (ima

betas) pasl, mulai dari paal 67 {d paal 81, tang terbagi meniadi 4 (empt

bagian), laitu: tlmum, Maielis Pengawas Daenh, Maielis Pengawas Wlayah

dan Majelis Pengawas Pust, termasuk di dalamnla mengenai uewenang dan

kewajiban masing-masing, namun temlata dinsa masih belum lengkap,

sehingga berdasr ketentuan )ang tetantum dalam pasal 8l diperlulan

keteniuan lebih laniut dengan Pentunn Menteri.

Atas perintah paal 8f tersebut, Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia

mengeluarkan bebenpa pentunn dan keputusan, yaitu :

a. Pentunn Nomor M 02.PR.08.10 Tahun 2004, tanggal 7 Desember 2004

tentang Tata Can Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,

Susunan Organisasi, Tata Keria dan Tata Can Pemeriksaan Majelis

Pengawas Notaris;

b. Peratumn Menteri Hukum dan Hak A.asi manusia tanggal 8 November

2007, Nomor iV ffi.HT.13.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta AHa

dan Pemanggilan Notais;

c. Keputusan tanggal2S Desember 2004 Nomor M.38-PW.07.02 Tahun 20M

tentang Pembentukan Tim Pelantikan Dan Peng?mbilan Sumpah / Janii

Majelis Pengawas Wibyah Notais; dan

d. Keputusan tanggal2S besember20U Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 204,

tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Maielis Pengawas Notaris.

Iienpdari akan kemunlkinan timbulnp hatial Fry betum ankup diatur di

daAmhp, makA pdsal 36 Peratunn Menteri Nomor M 02.PR.08.10 Tahun 20A

di atas memberi kenenangan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk mengafrtr

hahhal png belum cakuP diatur itu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Maielis Pengawas Pusat telah

mengeluarkan beberapa macam surat, antara lain :

a. Suni tanggal 18 Marct 2005, Nomor : C-MPPN.03.1044, perihal :

Pembeitahuan tentang pemberlakuan dan penggunaan iogo dan fotmat

Majelis Pengawas Notaris diSeluruh lndonesia;

b. Sunt tanggal 1 Juli 2005, Nomor : C-MPPN.03.|0-07, penhal : Tata Canpenyampaian lapomn dan penggunaan buku repeftorium Notan's;

c. Sunt tanggal l0 Agustus 2005, Nomor : C-MPPN.03./0-/ !, perihal : Tata

Can penutupan dan penandatanganan buku repertoium Notaris;

d. Surat tanggal l0 Agustus 2005, Nomor : C-MPPN.03.'|0-13, perihal :

Permohonan izin cuti Notaris yang meniadi Peiabat Nqan;e. Sumt bnggal 12 Agustus 2005, Nomor : C-MPPN.03.|0-15, peihal :

Pembenan dan penolakan persetujuan pemanggilan Notaris oleh penyidik,

penuntut umum, atau hakim;

f, Sunt bnggal 12 Agustus 2005, Nomor : C-MPPN.03.|0-16, perihal :

Pendelegasian penandatanganan dan paraf buku repertoium Notais.

Sesual dengan ketentuan )ang terantum daiam paal 67 ayat (l) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 20A di atas, sesuglguhnya instansi yang berwenang

melakukan pengawasan terhadap Notais adalah Mented hanya sa1'a untuk

kepeduan itu Undang-undang memerintahkan Menteri untuk membentuk Majelr's

Pengawas yang lerdiri atas:

a. Majelis Pertgawas Daenh, yang dibentuk dan berkedudukan di kabupaien

atau kcta;

b. Majelr's Pengawas Wayah, yang dibentuk dan berkedudukan di provinsi,

dan

c. Majelis Pengawas Pusat, yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota

nqan.

Setiap Majelis Pertgawas bennggotakan 9 (sembilan) orang yang terdii dari

unsur- uisur:a. pemeintah sebanyak 3 (Wa) onng;

b. oryanisasi Nobn:s sebanlak 3 (tEa) onng;

c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) onng.

Syant-syant untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas diatur dalam

paal2 Pentunn Mentei Hukum dan Hak Azasi manusla tanggal 7 Desember

2004, Nomor M 02.PR.08.10 Tahun 20A, yaftu : rmrga negaft, lndonesia;

berhqwa kepda Tuhan Yang Maln Ea; pendidikan paling rendah sarfina

hukum; trdak pemah dihukum karena melafutkan perbwfun pidana ,ang

dianam piddna penjan 5 (/ina) tahun atau lebih; tidak dalam keadaan pailit;

sehat jasmani dan rohani; berpengalaman dalam bidangnp paling rendah 3

(tiga) tahun.

Pengusulan anggota Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan ketentuan

sebagaiberikut:

l. Majelis Pengawas Daerch:

a. unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Peiayanan Hukum Kantor

Wayah Depaftemen Hukum dan Hak,4z-asi Manusr?,'

b. unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah lkatan Notais

lndonesia;

c. unsur ahli / akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan

tinggisetempat.

2. Majelis Pengawas Wtdyah :

a. unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukunt

dan Hak Azasi Manusia,'

b. unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wlayah lkatan Notans

lndonesia;

c. unsur ahli/ akadernisi oleh pemimpin fakultas hukum atau petguruan

tinggisetempat.

3. Majelis Pengawas Pusat:

a. unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Admirtistnsi Hukum Umum

Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;

b. unsur organisasi Notans oleh Pengurus Pusat lkatan Notaris

lndonesia;

c. unsur ahti / akademisi oleh Dekan fakuttas hukum Ur;iversitas yeng

m e n ye le ng ga m k a n p rc g n m m a g iste r ken ota n'a ta n.

Pengangkatan Majelis Pengawas Notaris tersebut, befturut-turut dilakukan oleh

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum o:an Hak,Azasi Manusia, Direktur

Jendenl Administnsi Hukum Llmum Deoattemen Hukum dan t'lek Azasi

Manusia dan oleh Menteri Hukum Can Hak Azasi Manusia dengan Surai

Keputusan masing-masing (paal 3 ayat 4, paal 4 ayat 4 dan paszl 5 ayai 3

Peraturan Menten Hukum clan Hak Azasi Manusia tanggal 7 Desember 20A,NomorM 02.PR.08.10 Tahun 20U).

Dalam hal pada suatu daenh tidak terdapat unsur instansi pemerintah, maka

keanggotaan dalam Majelis Pengawas dit'si dari unsur lain yang ditunjuk oleh

Mentei (pasal 67 ayat 4 U.U. No. 30 tahun 2004), dan dalam hal pada suatu

kabupaten / kota dan propinsi tidak terdapat fakultas hukum atau sekolah tinggi

ilmu hukum, maka penunjukan unsur ahli / akademisi ditentukan searaberturut-turut oleh Kepala Kantor Wlayah dan Direktur Jendeml Administnsi

Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (pasal 3 ayat 2 dan

pasal 4 apt 2 Pentunn Menteri Hukum dan Hak ,Azasi Manusb ianggal 7Desember 2004, Nomor M 02.PR.08.10 Tahun 2004).

Selanjutnla akan aya umikan tentang wewenang dan kewajiban Majelis

Pengawas, hanya saja terlebih dahulu akan saya berikan penjelasan tentang

makna atas istilah-istilah tersebut, termasuk di dalamnya istilah hak dan tugas

dalam hubungdnnya dengan Majelis Pengawas Notais sebagaimana terumi di

bawah ini.

Hdk adalah

atuan'.

Wewenang adalah : hak unfuk milakukan aAu befuudt *suatu".

ftlgas adalah : 'se.sitetu yang wajib dilakxnalah atau perintah untuk

KCwajiban

melakukan *suatu'.: 'sesuatu lang lnesti abu harus dilakukan'.

Dari makna atau pengertian yang teruni di atas, dapat kita mengerti bahwa

dalam menggunakan atau memalcai, menempatkan atau menghubungkan istilah-

istilah di atas harus tepat dan tidak boteh sembanngan, lebih-lebih dalam

pemtunn perundang-undangan agar tidak menimbulkan kenncuan.

Mengenai kenenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris, Undang'

undang Nomor30 Tahun 2004 mengatumya sebagai berikut:

l. Kewenangan

a. Majelis Pengawas Daenh:

: kekuagan uhtuk befuuat sesuatu berdasr suatu

- menyetenggaftrkan sidang untuk memeiksa adanya dugaan

petanggamn kode eAk Nodris atau pelanggann pelakanaan

iabatan Notaris;

.melakukanpemeiksaanterhadapptotokolNotaisse@rE,berkalal(satu)kalidalaml(satu)tahunatausetiapwaktuyangdianggaP Pedu;

- membeikan izin cuti untuk wamu sampai 6 (enam) bulan;

-menetapkanNotarisPenggantidenganmemperhatikanusulNotais Yang bercangkutan;

-menentukantemptpenyimpananprotokolNotaisyangpadasaatsenhteimaprotokolNotaistelahberumur25(duapuluhlima) tahun atau lebih;

- menuniuk f'totais )ang akan beftindak sebagai pemegang

protokot Notais yang diangkat sebagai peiabat negan;

- menerima laponn masyankat mengenai adanya dugaan

pelanggannkodeetikNotan|sataupelanggannketentuan

dalam lJndang'undang Jabatan Notaris;

.membuatdanmenyampaikanlapomntentanghal.haldiat4g

kePada Maieiis Pengawas WlaYah'

b. MalEh's Pengawas WaSnh :

menyelenggamkansidanguntukmemeriksadanmengambil

keputusanataslaponnmasyamkatyangdisampaikanmelalui

Maie lis Pen ga wa s IMla Ya h ;

-memanggilNotaristetlaporuntukdilakukanpemeiksaanataslaPomn di atas;

- memberikan izin anti unfuk waktu lebih dari 6 (enam) bulan

samPai I (satu) tahun;

-memeriksadanmemutusataskeputusanMajelisPengawasDaenhyangmenolakcutiyangdiajukanNotarispelapor;

-memberikansanksiberupategumnlisanatauteftulis;.mengusulkanpemfuriansanksiterhadapNotaiskepada

Maielis Pengawas Puat beruPa:

. pemberhentian sementara 3 (ttga) bulan sampaidengan 6

(enam) bulan; atau

c p€utberhentian dengan tidak hotmat,'

membuat berita a@E atas setiap keputusan peniatuhan sanksi

atau usulan pemberian sanksisebagaimana teruni diatas,'

c. Maielis Pengawas Pusat:

- menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil

keputusan dalam tingkat banding terfiadap peniatuhan sanksi

(mestinyd termasuk di daiamnya usulan pemLeian sanksi) dan

Penolakan anti;

-memanggilNotaristedaporuntukdilakukanpemeriksaan,,

- meniatuhkan anksi pemberhentian sementara; dan

- mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian clengan

tidak hormat kePada Menteri'

Kewenangan MaJe/is Pengawas sebagaimana terurai di atas

merupakan kewenangan yang bersifat administratif )'ang

dibedakan meniadi dua thacam, yaitu :

l) yang tidak memerlukan keputusan, dan

2) yang memerlukan keputusan rapat Maielis Pengawas'

Berdasar ketentuan plg 'tetantum dalam pael 13 apt (1), paat t8 apt

(1)danpaallgayat(1)PentunnMenteiHukumddnHak,Azasituianusia tanggal 7 Esdmber 2004, Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004'

kewenangan Maielis Pehgdwas tersebut dilaksanakan oleh ketua, wakil

ketua abu stah latu anggoa lang ciiberi uevvenang berdasd<an

keputunn Maielis Pdi tga*as'

Kewenangan Maplis Fengawas Daenh Fng tidak memeduken

percetuiuan nPt mdliPuti :

- membeikan izin cuti untuk iangka waktu ampai dengan 6 (enam)

bulan;

- meneta7Kan Notais Pengganti;

menentukan tempat penyimpanan protokol Notais yang pada aat

senh teima protokol Notaris telah berumur25 (dua puluh lima) tahun

atau lebih;

meneima laponn masyankat mengenai adanya dugaan

pelanggannkodeetikNotan.sataupelanggannketentuandalam

U n da n g-u n da n g Ja bata n Nota n's ;

memberiparafdanmenandatanganidaftarakta,claftarsurat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di

bawahtanganyangdibukukan,dandaftarsuratlainyangd iwajibka n Un da n g - u n da n g ;menerimapenyampaiansecaratertulissalinandaridaftarakta,daftarsural.dibawahtanganyanEdisahkan'daftarsurat cli bawah tangan yang dibukukan yang telah

disahkan, paling tambat l5 (tima belas) hari kalender

pada bulan berikutnYa.

Kewenangan Majelis Pengawas Daemh yang memedukart petsetuiwn

npat meliPuti:

- menuniuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang

protokol Notaris yang diangkat sebagai peiabat negara

dan Yang menihggdt dunia;^

- memberikan pErsetuiuan atas permintaan' penyidik'

penuntut umuni, dtau hakim untuk kepentingan proses

peradilan daldrn :o tn€ngambti fdfo?opi minuta akta dan / atau surat'

surat yanq dllekatkan pada minuta akta diau protokol

. Notaris daldn) penyimpanan Notaris;

t tn€tTtanggii Notaris untuk hadir dalam p'emeriksaan

yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau

protokol Notaris yang berada dalary penyimpanan

Notaris-

Kewenangan Ma1?lis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang

tidak memedukan peaetuiuan npat adalah pemberian bin anti, berturut-

turut untuk 1?ngka waktu 6 (enam) bulan sampai / (satu) tahun dan lebih

dai / (satu) tahun.

Kewajiban

a. Majelrls Pengawas Daenh :

- mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol

Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, iumlah akta

serta iumlah surat di bawah tangan yang di sahkan dan

dibukukan yartg dibuat seiak tanggal pemenksaan tenkhir;

- membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya

kepada Majelis Pengawas wilayrllT setempat' dengan tembusn

kepada Notais yang bersangkutan, organisasi Notaris dan

Maie / is Pe n ga wa s P u sa t;

- menhasiakan isiakta dan hasilpemeriksaan;

- menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan

daftar lain dariNotaris dan merchasiakannya;

- memerik:sa tapomn masyankat terhadap Notaris dan

menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Maielis

Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan

tembusankepadapihakyangmelaporkan,Notarisyangbercang kutd n, Maielis Pengawas Pusat da n orga n isasi Notais ;

-menyampaikanpermohonanbandingterhadapkeputuanoenolakan anti.

b. Maielis Pengawas WdYah:

- menYamqaikan kePutusan atas:

penyelengganan sidang untuk memeriksa dan mengambi!

keputuen atas lapomn masyankat tang disampaikn

melaiui Maielis Pengawas WlaYah ;pemberikan ;zin cutiuntuk waktu lebih dari6 (enam) bulan

sampai / (satu) tahun,'

. peffnohonan banding terhadap keputusan Majelis

Pengawas Daenh lang menolak cuti yang dnjukan

Notaris pelapoc

. pemberian anksi berup teguran lisan atau tertulis;

. usulan pembenan sanksi terhadap Notans kepada Majelis

Pengawas Pust berupa : pemberhentr?n sementam 3(iga) bulan sampai denganb 6 (enam) bulan atau

pemberhentian dengan tida k hormat;

kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada

Majelis Pengawas Pust dan organisasi Notaris; serta

- menyampaikan pengajuan banding dai Notaris kepada Majelis

Pengawas Pust terhadap penjatuhan sanksi ddn penolakan

cuti.

c. Llajelis Pengatns Pust berkewajiban mery/ampaikan keputusan

atas penyelenggankan sidang untuk memenksa dan mengambil

keputuvn dalam. tingkat bandng terhadap penBtuhan snksi(mestinya termasuk di dalamnya usulan pemberian sankst) dan

penolakan cuti kepada Menten dan Notaris yang bersangkutan

dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan i4aielis

Pengawas Daenh yang bercangkutan serta organisasi Notais.

Dari kewenangan dan kewaJiban Majelis Pengawas sebdgaimana yang

terumi di atas, tedapat bebenpa cttatan yang perlu sap sampaikan disini, yaitu:

a. dalam penyelengganan siding untuk memeriksa adaq/a dugaan

pelanggann kode etik Notan's atau pelanggamn pelaksanaan jabatan

Notan's, sehubungan adanla laponn masyamkat mengenai hai

tersebut, Majelis Pengawas Daenh tidak mempunyai kewenangan

untuk memutuskan, dan hanla melakulan pemeriksaan abs segala

sesuatu lang dilapoftan tercebut sebab kewenangan untuk memutus

ada pada Majelis Pengawas Walah;b. peniatuhan sanksi pemberhentian sementan merupakan

' kewenangan Majelis Pengawas Pusat;

c. penjatuhan ffinksi pemberhentbn dengan tidak hormat merupakan

kewenangan Menteri.

D. Pedindungan Hukum Bagi Notais

Sebagaimana telah sala unikan dalam bab l, kebemdaan, kdudukan dan

fungsi Notaris adalah berhubungan secan langsung dengan hukum pembuffiian'

terutama dalam mngka pembuatan alat bukti tertulis yang berupa affia otentik

atds selata p|tuuatdn, peianibn dan ketetapan ddtdn ruang titikup huAum

pedata yang diharuskdn oleh peratunn perundang"undangan tang berlaku atau

yang dikeh)hdaki oleh pihak (pihak) yang berkepentingan'

tJntuk menjamin adanw perlindungan hukum reng propotstbnal bagi Notan's

dalam menjalankan tugas Jabatannya sekaligus untuk meniaga kebemdaan dan

keamanan serta kenhasiaan, terutama atas ama yang dibuat oleh atau di

hadapannya, maka dalam (lndang-undang Nomor 30 Tahun 20M Tentang

Jabatan Notan's ditetapkan ketentuan lang terantum dalam Bab wll tenang

pengambilan Minub Akb dan Pemanggitan Nofun's yang memuat / (satu) pasal,

yaitu pasat 66 yang Snng setengkapnya betbunyi sebagaiberikut

(l) untuk kepentingan pt^ses pendilan, penyidik, penuntut umum atau hakim

dengan percetuiuan Maielis Pengawas Daenh bntenang :

a. mengambil fotokopi minu? akta dan / atau sunt-sunt yang dilekatkan

pada minu? ak6 abu protokol Noiaris dalam penyimpnen Noans;

b. memanggil Notais untuk hadir da,tam pemeiknan tang Erteitan

dengan alrta png drbuahp abu pntokol Nobis lang benh dalam

PenYimPanan Notaris

(2) Pengambilan btokopi minua aka abu sunt'sunt sebagaimana dimaksud

pada aPt (l) huruf a, dibuat Erita

Dari ketentuan lang terantum dalam paal ini dapat kita mengertibahwa :

a. penyidik, penuntut umum maupun hakim hanya diperkenankan untuk:

- mengambilfotokopi minuta akta dan /atau surct-sumt yang dilekatkan

pada minuta awa atau protokol Notans dalam penyimpanan Notaris,

maupun

- memanggit Notaris untuk hadir dalam pemeiksaan yang berkaitan

dengan afta lang dibuat atau protokol NotarE yang bemda dalam

PenYimPanannln,

sepanjang untuk kepentingan proses pendilan dan telah memperoleh

persetujua n Majelis Pengawas Daenh ;

b. penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak dibena*an mengambil

minuta aQa dan / atau sunt-sunt asli yang dilekatkan pada minuta akta

a ta u protokol Nota n's da la m penyimpan an Nota ris;

c. pemanggilan Notans oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk

hadir dalam pemenksaan suatu perkan, baik perdata, pidana maupun tata

usaha / administnsi negan ,ang tidak berkaitan dengan akta yang dibuat

atau protokol Notans dalam penyimpanan Notaris tidak memeiukan

percetujuan dari Majelis Pengawas Daenh;

d. dalam pengertr?n Notaris yang terantum dalam pasal 66 ini termasuk didalamnya Pejabat Sementam Notans, Notaris Pengganti dan Notans

Pengganti Khusus, baik tatkala masih menjalankan tugas jabatannya

maupun telah berhenti;

e. atas pengambilan fotokopi minuta afta dan / atau sumt-surat sebagaimana

terumi di atas dibuat bertta aan penyemhan, hanya saja undang-undang

ini maupun penjelasannya tidak memberikan penjelasan tentang siapa

yang berkewajiban membuat dan menandatanganiberita aan tersebut.

Menurut hemat saya yang paling tepat untuk membuat dan

menandatangani bentd aam penyenhan tersebut adalah Notanb )angm e n ye n h ka n Oe rsa m ) -sa ii a de n ga n p ih a k ya n g m e n e rim a fu n ye n ha n.

Mengingat dalam pasal 66 Undang-undang Tentang Jabatan. Notaris tidak

dijelaskan dalam status apa sa1? Notais dapat dipanggil oleh penyidik, penuntut

umum atau hakim, maka timbut percoalan bpkah petetujuan petranggilan

Noiaris yang dimaksudkan dalam pasal66 ini hanya sebabs cialam kedudukan

sehgai akst baik dalam pbtkan perdata, piCana maupun tab usha /administnsi nqaft, aEulcah termasuk juga di dalamnya sebagai terwngka

dalam pe*an pidana maupun *bagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam

perkan perdab ?'

Dalam hubungannla dengan pertanyaan ini, Majelis Pengatras Pust dalam

suratnya tanggal /2 Agustus 2005, nomor C-MPPN.03.|0-|5 berpendapat /menegaskan bahwa: 'dalam hal pemanggilatt Notaris sefugai terwngla, maka

sefupm pegetujuan pemeiksaan diberikan, Maielis Pengawas Daenh Nodis

terlebih dahulu mendengar ketenngan dari Nobris )ang betsangktbn, Dewan

kehormatan profesi, dan penyidik atau penuntut umuml sedangkan dalam hal

pengambitan fotokopi minuta akta maupun dalam hal pemanggilan sebagai saksi

dinyatakan bahwa 'sebelum persetuiuan pengambilan dan afuu pemeriksaan

diberikan, Ma1?lis Pengawas Daerah NgAris tedebih dahulu mendengar

ketenngan dari Notaris lnng bercangkutan'-

Mengenai pemanggilan sebagai Tergugat atau Turut Teryugat dalam peftan

perdata Majelis Pengawas tidak memberikan pendapa{ hal'mana menurut hemat

saya Majelis Pengawas telah menyadari bahwa gugat menggugat berkaitan

dengan hak dan kewaiiban keperdataan setiap oft,ng, sehingga tidak pada

tempatnya Maielis Pengawas menampurinla.

Berkaitan dengan pendapat Maielis Pengawas Pusat sebagaimana yang teruni

di atas, dapat kita mengerti bahwa :

a. baik dalam status sebagai saksi maupun tersangka sehubungan dengan

a4a lang dibuat oleh atau di hadapannya maupun dengan protokol Notaris

dalam penyimpanannya, penanggilan Notais memerldkan persetuiuan

tedefuh dahulu dari fuleielis Pengawas Daemh;

b. tujuan pemanggilan Notaris adalah untuk menemukan fiikta hukum Fngmempunlai pengaruh penting dalam prcses pendilan, sehingga pro*s

pemanggilan tercebut diharapkan ciapat membantu medpedancar proses

pendilan, sebagaimana )ang dikemukakan dalam pertimbangan ke 3 (iga)

dari sunt Maielis Pengawas Pusat di atas, maka ddlam nempro*s

pemberian persetuiuan harus dihindari adanla pendapt a6u wtidak'

tidaknp kesan bahwa Maielis Pengawas Daenh yang melakulan

pemen'ksa n menghamht pembeian percetuiuan termaksud'

Latar belakang pemikinn dari Majelis Pengawas Pusat yang berpendirian bahwa

pemberian peaetujuan atas pemanggilan Nobris *bagai tervngla tehp

diperlukan, sesungguhnya mudah difuhami oleh onng'onng atau pihak'pihak

yang mengefti seaa baik dan benar tentang kedudukan dan fungsi Notaris

serta akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat:

o. keberadaan dan pelaksanaan tugas iabatan Notaris adalah terubma

dalam rangka pembuatan alat bukti yang furuF akta otentik atas

petbuabn, peqanjian dan ketetapan dalam lapangan hukum petdab yang

diharuskan oleh pentumn perundangundangan ahu lang dikehendaki

oleh pn pihak;

b. cialam pelakenaan tugas iabatannya untuk membuat akta otentik, pada

pokoknya Notais hanya mengkonstatir atau merelatir kenyataan yeng

terTadi di hadapannya yang berupa petbuatan, perianiian dan ketetapan

yang dikehendakioleh pihak (pihak) yang berkepentingan;

c. apabila Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur

pidana yang dilakukan oleh tedapor (Notans), maka Maielis Pemeriksa

wajib membenTahukan kepada Maielis Pengawas, dan selaniutnp Maielis

Pengawas melaporkan adanya dtEaan terrebut kepada insbnsi .yang

berwenang, sefugaimana diatur dalam pasl 32 Peatural+ Menteri Hukum

dan Hak,4zas,i ManusiA NOmor M.02.PR.08./0 Tahun 2004 maupun dalam

Lampiran Keputuan lVlenteri Hukum dan Hak,A.nsi Manusia iangEAl 28

Desember 2004 Nomor M.39.PW.07./0 Tahun 2004 Bagian Ke lll tenbng

Tugas maielis Pengawas.

Untuk menghindari adanya pendapat atau setidaklidaknya kesan dai

masyankat awam mengenai Notan's yang berdasarkan ketentuan yang

tercantum dalam pasal 66 maupun dalam peraturan pelaksanaannya seakan'

akan memperoleh perlakuan stimewa dihadapan hukum, maka :

a. anggota Majelis Pengantas harus dipllih dari onngonng yang prcbsione[

artinya menguasai tentang hal ihwal yang berkenaan dan / atau

berhubungan dengan tugas jabatannya sefta integitas monlnva tidak

boleh dingukan,'

b. dalam pelaksanaan tugasnya harus betul-betul obiektif dan sesuai dengen

hukum yang berlaku;

c. mampu menentukan skala prioritas se@ra tepat atas pelaksanaan tugas

dan kewaiiban yang dihadaPi.

Dengan ditetapkannya Peratumn lulentei Nomor: 1vf.03.17T.03. /0 Tahun 2007

tentang pengambilan Minuta AKa dan Pemanggilan Notaris, kesimpulan bahwa

penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak dibenarkan mengambil minuta

akb dan / adu strat-suat asli lang diiekattan pda minub atrE aAu prcnkot

Notaris dalam penyrmpnan Notaris sebagaimana yang saya kemukakan diatas

menjadi kumng sesuai, sebab dalam Bab lll Pentunn tercebft lang mengatur

tenbng Slant dan Tata @n Pengambilan Minttu Akb dan/atau Sunt'sunt

)ang dilekatlen pada MinuA AkA aHu Protokol Notais dalam Penyimpnan

Notaris dinyatakan anbd lain sebagai benkut:

Pasal 8

(l) Penyidik, Penuntut lJmum, atau Hakin untuk kepentingan proses pendilanaapat mengambil llinuta Akta dan / a6u sunt-sunt yang dilekatlan padaUinu6 Al<A atau Prctokol Nohris dalam penytimpanan Nobris, denganmeminta kepada Notan's yang bersangkutan untuk membawa Minuta AKadan / atau sunt-surat yang ditekatkan pada Minuta Akta atau ProtokolNotaris dalam penyimpanan Notais dengan mengaiukan petmohonan

tertulis kepada Maielis Pengawas Daemh.(2) Permohonan sefugaimana dimaksud pada ayat 0 tembuvnnla

disa mpa ikan kePada Nota ris.(3) Pemtbhonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), m9ryuat alasan

pengambilan Minuta Akta dan / atau sttnt-sutztt nnd dilekatkan pada'Minttta

Akta aau Protokol Noaris dalam penyimpnan Noaris.

Pasal9 :

Maje I is p en ga wa s Dae e h m e m b e ri ka n pe rs e tui ua rt u n,tu k, pe n ga m b ila n lf i n tnaAKa tJan/abu suiat-sumtpng dilekatkan pada Minula Af<ta atau PrctokolNotaris dalam penyimpanan Notaris sefugaimana dimtiksud ddlam Pasal S alat(1) apabila:

a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan lrlinuta Akta atau Protoko!Nota ris dalam penyimpanan Notaris;

b. belum gugur'hak menuntut berddsarkan ket€ntuan tbntang daluwarsa

dalam ientunn perundang-undangan di bidang pidana;c. ada penpngkaldn keabsahan tanda tangan dan p99 pihak;d. ada'dugaai pengunngan atau penambahan dad Minuta l$a; 79ue. ada digaan Notbis melakukan pengundumn tartggal aQd (antidatum).

Pasal l0

Persetujuan Majetis Pengawas Daenh dimaksud dalam Pasl 9diberiki n *telah mendenga r keten nga n NoA is ya ng bersa ngkub n.

Pasl 11

Majelis Pengawas Daenh tidak memberikan persetuiuan untuk pengambilan

UnUa AK; dan / atau sunt-sunt yang dilekatkan pada Minuta AkE atauprotokot I'totaris dalam penyimpanan NoAris sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (/) apdbila tidak memenuhi ketentuan sefugaimana dimaksuddalam paal9.

Pasal /2(f) Majelis Pengawas Daenh uajib memberikan persetujuan atau tidak

memberikan perretujuan seaE tertulis dalam jangka waktu paiing lama 14(empat belas) hari terhitung sepk diterimanla suat permohonansebagaimaln dimaksud da la m Pa sal 8.

(2) A.pabila ddlem jaqgka waktu sebagaimana pada ayat (l)tedampaul, maka Maptis Pengawas Daenh dialEgap menyetuiui.

Pasal /3(l) Penyidik, PElur)hx lJmum, atau Hakim setelah mendapdt persetbiuan dari

Maj,elis Pengdvtds Daenh, meminta Notaris untuk merTlbawEt Minuta Akbtang dibuatnla dan / abu Minuta Akb Nobris lain png benda dalam'penytmpanai protokolnp untuk dtpen*sa di Pust timEtorium Forensikmengenai keabshdn tanda tangdh Qan / atau azp iempol yang tertenpada Minuta Afta pada ha,ri yang ditbntukan

(2) Dalam hal pemeril<saah hlinua 'q*ta lrahg dibuatrya dan /atau ltlinub Al<t:a

Notaris lain lang benda dalam pehylrhpanan protokolnla tidak dapatciiselesaikan pada hari yang ditentukarl Sbbagaimana dimdksud pdda alat(1), maka N)taris mCmbawa kembali Minua AHa yang dibuatnya dan /'ai'au

Minuta A*ta NoArts lain lang betdda datam peiyim-panan ptotokolnpuntuk dipriksa ulang pda hari Sang akah ditentukan.

(3) Dalam hal pemeriksdart Minuta AKa yahg dibuahya dan / atau Minub AktaNotaris tain yang betdda dalam pertyirtlpanan protokohp telah selesidilaksanakan, maka ll,linuta Akb png dibuatnp dan / atau Minuta A!frNotan's lain lang beruda dalam penyinpnan protokolnla disenhkankembali kepada Nota ris.

lJntuk lebih objektifnp sala salin bebeEpe pasal dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Aan Pidana (K.U.H.A.P.) sebagaimana lang tercebut di bawah ini :

Pasal 39

(l) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atausebagian diduga diperoleh dait tindak pidana atau sebagai hasil dantindak pidana,'

b. benda yang telah dipergunaxan *am langsung untuk melakukantindak pidana atau untuk mempersiapkannya,'

c. henda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikantindak pidana,'

d. benda tang khusus dibuat aHu Tiperuntuklcan melakukan tindakpidana;

e. benda lain ya'ng mempunyai hubungan langsung dengan tindakpidana yang dilakukan.

(2) Benda yang bemda dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailitdapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntuan dan mengadiliperkan pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (/).

Pasal40

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat langtemlata atau lang patut diduga telah diprgunakan untuk melakukan tndakpidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai bdrang bukti.

Paal4lDalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau sunt ataubenda yang pengangkutawTya aHu pengiimannya dildkukan oleh kantorpos dantelekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkubn,sepanjang paket, sunt atau benda tercebut diperuntukkan bdgi tersangka atauybng bensal danpadanya dan untuk itu kepada tersdngka'dan atau kepadapbjabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasiatau pengangkubn yang bersaugkutan, harus dibenkan sumt bndapbnenimaan.

Pasal 42

(l) Penyidik berwenang memerintahkan kepada onhg 5ang menguasai bendayang dapat disitat benda tertebut kepadanya untukkepentingan pemeill:sdan dan kepada ydng mehyeldhkan benda itu harusdibenkan sunt tanda peneimaan.

(2) Sunt atau tulisan lan hanya dapat diperintahkan untuk dsemhkan kepadapenyidif: jika sunt atau tulisan itu bensal dari tercangl<a atau terdakwa'ata[t

aitiiut<an kepdddhya dtau kepunyaannya alau drpiruntukkdn baginyaatau jikalau bencia tersebut merupakah alat untuk melakukan tindak pidana.

Pasal4J

Penyitaan sunt atau tulisan lain dan mereka yahg berkewaiiban menuruthhdang-undang untuk nlenhasiakannya, sepaniang tidak menpngkut nhasianegan, hanla dapt dilakukan atas pesetujuan medka atau abs izin khususketua pengadilan negeni setempat kecuali undanO-undalg ntenentulcan lain-

Dai berbagai macam ketentuan yan; bruni di atas timbul pertanpan pda diri

kita masing-masing: 'apkah anbla ketentuan-ketentuan Wng tEtantum dalam

paat 66 |Jndang-lJndang Jabatan Notaris dengan Penturart lvlenteri maupun

ketentuan-ketentuan dalam K U. H.A. P. teqbdi pertenhngan ?'

Apabila kita berkenan melakukan analisa seaftt cermat dan objektif, insla Allah

dapat krta fahami bahwa di antan berbagai maam ketentuan tercebfi tidak

terjadi pertenHngan, mengingat :

a. judul Bab Wll Stang memuat I (atu) pasal, yaitu pasal 66 adalah tentang

'Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Nohris';

b. dalam paal 66 tercebut tidak ada lanngan se@ftt tegas tentang

pen ga m b ila n min uta a ka ;c. pengambilan minuta sebagaimana dimaksudkan dalam Pentumn menteri

Nomor : 1v1.03.HT.03./0 Tahun 2007 bukan dimalcsudlan untuk dbmbil alih

oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim, melainkan sekedar

dipr:njam untuk keperlua n pemen'ksaan Fda Labontorium Forensk;

d. Segala vnrga negarct (termasuk di dalamnya yang berctatus sefugai

Notaris) bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemeintahan dan

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya, paal27 apt (l) U.U.D. Lqls.

e. Syantsyarat yang diperlukan dalam pengambilan Minuta AKa sedemikian

bent, yang slah satu di antaanya termuat dalam pasal 43 K.U.H.A.P.

yang selengkapnya berbunyi "Penyitaan sunt eitau tulisan lain dari mereka

)ang berkwajban menurut undang<tndang untuk henhasialcannla,

sepnjang tidak menyangkut nhasia nqata, hanya dapat dilakukan atas

persetujuan mercka ahu aEs izin khusus ketua pengadilan nqenisetempat kecua li unda ng-undang menentukan la in ".

Sekalipun demikkn, bukan benrti Maietis Pengawas Daenh dapat xenaknya

membenkan per,<etujuan dalam Pengambilan Minuta Akta ini, mengingat

dokumen yang berupa Minuta Akta Notais merupakan dokurtien Negan reng

harus dilindungi, khususnya demi kepentingan dari pihak ('pihak) reng

berkepentingan, termasuk di dalamnp pan ahli wais dan onnganng yang

meneima hak dai mereka.

Hat png redu dan bahkan harus diemati sehubungan adanla Penturan

Menteri di atas adalah tentang batas waQu 14 (empat belas) han sefugaimana

dimaksud dalam pasal 12 png menlaHlan bahwa Maielis Pengawas Daenh

wajib memberikan persetujuan atau tidakmemberikan percetuiuan ffiftt teftulis

dalam jangla waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhituttg *iakditeimanya sunt pemohonan sefugaimana dimaksud dalam Pasl 8, dan

apabila dalam jangka waktu termaksud terlampaui, maka Maielis Pengawas

Da enh dia ng gap m en Yetui u i.

Dengan ketentuan seperti ini, bukan mustahil Notaris yang merasa dirugrkan

akan mengajukan gugatan ganti rugi atas daar peftuatan melawan hukum yang

dianggap dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah karena tidak memberikan

persetujuan atau menolak pemberian persetujuan dalam kurun waktu /4 (empat

belas) han iersebut.

Sekalipun ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal /2 maupun

dalam pasal - pasal lain yang pada prinsipnya sama (pasal 6 dan pasal /8)

Pentunn Menteri di atas bermaksud baik, namun sesungguhnya kunng bi/ak,

mengingatt:

a. tidak pada tempatnya Majelis Pengawas Daenh memikul resiko yangsedemikian bent, lebih-lebih bila diingat bahwa sampaisaat iniPemerintahbelum menyediakan anggaran atau setidakiidaknya anggaran yang layakdalam opensional Majelis Pengawas Daem h ;

b. tidak semua anggota llajelrs mengetahui searzt baik dan benar tentangsaat gugumya hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarcada la m p e ra tu n n p e ru n da n g -u nda n ga n d i b ida ng pida n a,'

c. pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengharuskan adanlasyant tercebut,'

d. tidak mempertimbangkan keadaan suatu daemh teftentu png tingkatpermintaan pemberian persetujuan dari Penyidik, Penuntut Umum danHakim kepada Majelis Pengawas Daenh sedemik'ian tinggi.

e. tidak mustahilhasilpemenksaan Penyidik, Penuntut umum atau Hakim bisadianggap acat.

Mengenaipenjelasan lebih lanjut tentang pengambtlan fotokopi Minuta Akta atau

surat-suat lain yang dilekatkan pada minuta akta atau pada protoal Notais

dalam penyimpanan Notaris, demikian pula tentang pemanggilan Notaris akan

saya sampaikan secaftt langsung.

Selain hal-hal yang telah saya uraikan diatas, pedu pula saya kemukakan di sini

bahu.,a sekalipun kebemdaan pasal 66 ini cukup cian bahkan engat

menbentkan Majelis Penganas daiam melaksanakan tugasr4a, nanun patut

disyukuri oieh semua pihak, mengingat dengan adanp ketentuan ini bisdihanpkan:

a. sean pedahan-lehan maqrankat mengetahui sean bnar tenbng

kedudukan dan fungsi iiotaiis serta akta rcng dibuat oleh atau

dihadapnnla;

b. dapat mengunngi kecenderungan pihak-pihaK teltentu yanE beritikat tidak

atau kumng baik dalam usaha mendapatkan sesuatu hak aEu mengingkai

suatu ke'wajiban dengan an melaporkan kepada lnstansiyang berwenang

dengan menggunakan dalil ketidakabsahan suatu akta Notan:s;

dapat mengunngi beban penyidik, penuntut Ltmum dan hakim dalam

ptoses pndilan, mengingat setidaklidaknla saksi yang diperik'a

be*unng;pan Notan's harus lebih profesiona.' dan oblektif dalam melaksanakan

tugas jabatannSa, sebab seaftt tidak langsung adanya persetuiuan Maielis

Penga wa s bisa d ita b irka n a ta u se tida klida kn 1a m e rup a ka n s u a t u,oe tu nj u k

bahwa dalam prosbs, progres ddn prosedur pembuatan akta Notans yang

bercangkubn telah terjacli sesuatu yang tidak abu kunng sesuai dengan

atuan hukum yang berfaku.

PENUTUP

Sekalipun saya telah berusaha searct sungguh-sungguh, namun saya yakin bahwa

penulisan makalah sederhana initiddk bisa meri'tenuhi harapan para pesefta Upgrading

b Refiesning Cource ini, hal mdna disebabkan oleh dangkalnya ilmu pengetahuan

maupun pengalaman yang saya miliki, oleh karena itu saya sangat berhanp agar pan

peserta tJpgmding & Refreshing Course ini maupun siapapun yang membaca makalah

ini berkenan menyampaikan samn dan kritik demi perbaikan penu/isan saya di masa

yang akan datang.

Semoga Allah S.W.T, Tuhan yang f,Laha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan

hidayahNya kepada kita semua.

Surabaya, 27 Januari 2009

Miftadtul Madtsun