8eberapa Catalan Mahkamah Pidalla /lIIernasiollai

BEBERAPA CATATAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

(INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM KAITANNYADENGAN

PERSERIKAT AN BANGSA- BANGSA (PBB)

Sri Setianingsih Suwardi

III o/lr hislOlY lVe have wililessed the existence of WI /lIlemalional Military Tribullal f ormed afier World War II in order to put ill a trial several criminal wars. It is The Tribunal of Nuremberg and The Tribunal of Tokva. Then, in the ex of Yugoslavia there " '{IS formed Intemarional Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, while in Rlvanda there W{lS

formed IlIIemalionol Tribunal for Rwanda. Pursllalll to this experience, there is a highly demand to form a permanent Law COUrI which have jurisdiction ro judge individual which has conduCT seriO/IS crimes which have menaced peace and illlemational security. On

445

17 July of 1998 General Assembly af United Natioll has ratify Stalllle of for IllIernational Criminal Court of as the base in forming llllernational Criminal Court (ICC). This Article learns aboUl the forming hisron'. various principle and domicile of ICC in the structure of United Nation.

Kata kunci Mahkamah Pidana Internasional, Perserikatan Bangsa­Bangsa dan Kejahatan Internasional,

I. Pendahulan

Dalam sejarah kita telah menyaksikan adanya Pengadilan yang dibentuk setelah Perang Dunia II untuk mengadilan penjahat pnallg. Pengadilan tersebut adalah pengadilan Nuremberg dan pengaclilan Tokyo.

Nomar 4 Tohun XXXIII

446 Hukum dan Pembmlgullan

Pengadilan Neurenberg dibentuk adanya perjanjian antara sekutu tanggal 8-8-1945 dan Pengadilan Tokyo dibentuk tanggal 19-1-1946. Setelah itu pada peristiwa di bekas negara Yugoslavia dibentuk Illtemotionol Crimil/al Tribllllal far the fonller Yllgoslavia-ICTY yang dibemuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 827 tahun 1991. Kemudian pada tahun 1994 Dewan Keamanan dengan Resolusi N'o.995 telah membentuk Illtemotiollal Tribllllol for RlI'al/da-ICTR. ICTY dan ICTR dibemuk sebagai pengadilan od-//Oc. Pengadilan ad-hoc ini' mempunya. mandat yang terbatas waktu dan wilayahnya.

Sebenarnya sebelum ICTY dan ICTR dibentuk masyarakat imemasional telah memikirkan akan perlunya membentuk suatu Mahkamah permanen yang tuempunyai yurisdiksi untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan-kejahatan serius yang telah mengancam perdamaian dan keamanan imemasional. Ide umuk mendirikan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi untulc mengadili kejahalan yang serius yang meng:mcam perdamaian dan kcamanan intemasional lelah muncul di Majelis Umum PBB tahun 19SO.Pada saat itu Majelis Umum PBB telah membentuk Comminee all IlItematiollai Crimillal Jurisdictiall yang diberi tugas untuk mer:mcang StatUI" Mahkamah Pidana Imemasional (Illtematio"al Crimillol COitrI-ICC).Pada tabun 1951 komite ini telah berhasil membuat draft statula letapi tidaL: mendapat tindakan lebih lanjut dan draft statula diperbaiki tabun 1953. Majelis Umum menunda pembicaraan tentang draf statula ini karena pennasaiahan perumusan tentang definisi ·agresi~.

Pada tahun 1989 Trinidad dan Tobago dalam Sidang Komite VI Majelis Umum PBB (Komite yang membidangi hokum) mengajukan kembali untuk membicarakan masa1ah pidana imemasional ini. Majelis Umum dengan Resolusi No_ 47133 tall..-egal 2S Nopember 1992 meminta kepada ("tematio"al Lnw CO/II/II;ssiOll (lLe) untuk menyusun rancanl,.'3Il Statuta ICC T altun 1993 kerika tetjadi konflik di bekas negard Yugoslavia_ pennasaiahan ... ar crimes, crime agai"st hllmal/il)', genocide dabm rangka pengbapusan suatu etnik (ethnic cleallSi"g) telalt menjadi perhatian masyaral,;:n intemasional. Dalam rangka mengakhiri L:ejahatan yang menimbulkan penderit33Il bagi manusia Dewan Keamanan PBB menetapkan ad-hoc Mahkamalt Kriminal Intemasional untuk Yugosla\'ia_ dimana individu bertan!L!!.Ung jawab atas perbuatan yang menyeb.:.bkan kesengsaraan hagi umat manusia (Resolusi Dewan Keamanan No_ 1127 tabun 1993)_ Panitia ketja ILC (Ad H(J(' CommitteeI' 011 the £stab/ishmem

at,aber - Oeselllber 2003

Beberapa Catalall Mahkal1loh PidallG il1lernasional :.J.-t7

of' !lIIemariollal Crimillal COlin) telah l1lendiskusikannya pad a KOl1lite V I pada sidang Majelis Umum PBB dalam bulan Oktober 1993. Hasil panitia ad hoc ini berupa draft stat uta dan belum dimaksudkan umuk hasil final. AnggOla PBB diminta untuk mel11berikan umpan balik (feed back) lllllllk masalah-masalah penting yang terdapat dalam rancangan statuta.

Negara anggota diharapkan mel11berikan 11l11pan balik seeara terrulis sampai 15 Pebruari 1994, karena hal ini akan didiskusikan pada KOl1lite VI Majelis Umulll PBB pacta sidang Majelis Ul11Ul11 PBB. ILC akan herranggung jawab L1ntuk llnwk lllenyiapkan rancangan statuta pada sidang ke 46 elari bulan Mei-Juli 1994. Racangan yang telah dipersiapkan o!eh ILC akan didiskusikan eli Komite VI pada musil1l gugur 1994 . Tahun I g95 Panitia Ad hoc diganti oengan dengan PreparalOry COli/millet' oil file Esw/Jlislllllellf of IlIlernmiolllll Crillwl COllri. pani tia persiapan in, l1lel1lpunyai tugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan konkrensi diplomatik yang akan mel1lbahas rancangan statuta ICC. Pada sidang k(-52 Majelis Umum l1lemutuskan untuk l1lengadakan Konferensi diplomauk (Ullifed Nations Diplomatic COllferellce of PiellipOfellliaries 011 rll<' Esrablishlllenr of !/llen/ariollol Crill1allai COlin) diadakan di Roma iltaly) bcrlangsung dari 15 .Iuni sId 17 luli 1998. Pad a tanggal 17 luli 199X malam disahkan SrGlllta for IlIlenrarioJlal Crimina/ Courl dengan melalui voting 120 setuju, 7 menolak dan 21 abstain (tennasuk Indonesia) '. Statuta Roma terhitung mulai tanggal I luli 2002 telah dinyatakan berlaku setelah 60 (enam puluh) negara meratifikasikannya (Pasal 126 (I) Statut" Roma).

ICC merupakan suatu badan peradilan pidana internasional yang bersifat tetap, yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya at as sese orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan serius yang dikutuk oleh masyarakat internasional (the mosr seriolls crillles of concern ro the international cOllllllunir)' as a whole).

1 Suwardi Martowirollo. Kcpentingan (Untung Ruginya) Indonesia MeratifiLl.l;j StatUI;! Roma 1998. makalah yang diajukan pada lokakarya Pelllhudayaan dan Pt:IlI<1syarakal;Lll

Konvensi Jenewa 1949, Jakana, 23 Juli 2002. Http://\Vww.un.org/law/icc/~e lleral

/overview.hlm 25 oktoher 2002

Nomor 4 T"hun XXXIII

448 Hllkum dan Pembanguflall

n. Kebutuhan Akan Illternatiollal Crimillal Court (ICC)

ICC merupakan suatu yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional. yang disebutkan sebagai "rhe missing link in Ille inremarional legal system" .' Hal ini disebabkan Mahkamah Internasional dalam rangka PBB hanya mempunyai wewenang menyelesaikan masalah amar negara (Pasal 34 (I) Statuta Mahkal11ah Internasional)

Dengan ditetapkannya ICC di mana ICC mempunyai we we nang untuk mengadili individu yang dipertanggung jawabkan terhadap tindakan yang dilakukan yang telah yang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak-hak asasi manllsia. Dalam dekade hampir lima rahun banyak kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kejallatan perallg (lVor crime) yang dilakukan oleh illdividu Ilamun tidak ada tulltutan alasllya. Sebagai colltoh di Kamboja sekitar tahun 1<)70-an kira-kira Liua juta orang yang rerbunuh oleh Khmer Merah. kejaeliall eli Mozambique. Liberia EI Savador dan negara-ncgara lain te lah menunjukkan adalll" pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tak berdosa. kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. Oleh karena pelaku kejahatan harus dihukum untuk l11engakhiri actanya " impuniry" atas pelaku kejahatan tersebut. Jose Ayala Lasso (dari UNCHR-Unired Narians High Commissianer far Human Righrs)l11engatakan: "a person srands a !>"rrcr challce ot being rried and judged for killing one hUll/GIl being rhall .tilr

killing 100.000. ,,3

Keputusan pengadilan Neurenberg telah menyatakan:

"Crimes against international lalV are committed by men,J10r hy ahsrraci emirie.l· ,alld 011/.1' hv Pllllishillg illdividuals who ("(J/lllllil sllch crimes can be the provisiolls of il1lenwrional lall' hl' .,. I .,4 1I~,o,.ce( .

Berdasarkan pacta prinsip lersebllt maka ICC yang dihentllk menerapkan prinsip ini secanl sama dan tidak ada pengecualian terhadap

2 ht-ln :ll www.ulI.\)r!! / law/ i<.::l:h.!cllcl"al /ovcn.icw .Jltlll. ihid

1 hup:!!"''''\\, .1I11.orl!. flaw/i(';('; /1!CIICral ovcrvicw .25 Okwhcr 2(KJ2. ihid

I Ihld .

Oklober - Deselllber 2(XJ3

i

8eberapa Carman Mahkalllah Pidana IllIemasionai

individu dari negara manapun baik dalam hierarchi pemerintahan maupun dalam hierarchi mil iter. Demikian juga ketentuan dalam Konvensi tentang Genocide tahun 1948 mengakui bahwa kejahatan genocide mllngkin berhllbungan dengan tanggung jawab konstitusional (colIStillltioll£l1 respollsible rlllers). pejabat publik atau individu.

Oleh karenanya kejahatan yang serius . pelaku-pelaku kejahatannya harus dihllkllm dan adanya jaminan akan diadakan penuntutan yang efektif baik dalam tingkat nasional ll1aupun dalall1 tingkat internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa penunllll pad a pengadilan Neurenberg. Benyamin B. Ferencz mengell1ukan:

.. There can be 110 peace without justice, 110 justice Wilho/II III II' lIlIIl 110 mealling/1l1 law without a COllrt ta decide w17m is jllst alld lall)i/I under allV Riven circumstances. ,,-"

Kejahatan serius yang menjadi wewenang ICC adalah:

(lI) The crime of' genocide (h) Crimes agaillst humal/ity (e) War crimes (d) The Crime ot aggression (Pasal 5 (J) Statuto ICC)

Kejahatan-kejahatan tersebut menu rut Suward;' pada hakekatnya merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extra ordinary) dan universal. karena dengan dilakukan kejahatan tersebut herarti tidak menghormati dan tidak melindungi martahat dan hak-hak dasar manusia dan kehebasan dasar manusia.

Pad a umumnya masyarakat imernasional mengakui bahwa tindak kejahatan secara normal akan diadili dipengadilan nasional. Tetapi dala1l1 hal ada kontlik amara kepentingan nasional dan internasional , di malla pengadilan nasional sering tidak mau (III/willing) dan tidak mampll (ul/able) yang disehahkan karena alasan-alasan tertentu. Misalkan pemerinrah nasional segall mengadili warganegaranya sendiri. misalkall pejabat tinggi negaranya (dalam kasus Yugoslavia) atau karena institlJsi nasionalnya sedang kolaps (Rwanda).

:; Ihid

11 Suwardi MarlDwirono. opdt hal 2

NomoI' 4 Tahun XXXIII

450 Hukum dan Pembal1gllll(f11

Pelllbel1lukan ICC dilllaksudkan adanya keljasallla internasional dengan lllendahulukan tindakan-tindakan hukulll ditingkat nasional. bam bila ditingkat nasional tidak ada kelllauan dan tidak ada kelllal11pUan bam ICC bertindak. jadi ICC Illerupakan pe lengkap (colI/plell/elllory pri/lciple) dar i yurisdiksi pidana nasional.

Dengan berlakunya statuta Roma sebagai hukulll internasional positif lllaka terbentuklah ICC sebagai badan peradilan pidana internasional yang bersifat tetap. Statuta ICC dilengkapi dengan Annex. ya itu annex tentang unsur-unsur delik (Elell/ellls of' Crime) dan hukulll acara dan pel11buktian (Rules of Procedures and evide/lce). la<.ii statura Rotna Illerupakan seperangkap peraturan hukulll yang lengkap yang sege ra dapar <.iirerapkan oleh ICC. Apab ila suaW negara re\ah menjadi pi ha k ICC berani negara lersebur relah Illengakui yurisdiksi ICC dan lllelllpunl ai kewajiban hukul11 untuk Illelaksanakannya .

Kedudukan ICC di Den Haag (Nethe rlands) (Pasa l 3 Sta[Ur3 ICC I.

Yurisdiksi ICC:

I) Kewenangan ICC unruk l11engadili jenis kejahatan berdasarkan Pasal 5( I) Statura. (telah <.iisebutkan di alas)

2) ICC hanya 1l1e1l1punyai kewenangan terhadap kejahatan yang dilakukan setelah statuta berlaku (Pasal II (I) clan Pasal 24 (I). Jadi statuta ICC menerapkan non retro aktif.

3) ICC 1l1elllpunyai yurisdiksi terhadap kejahatan yang c1ilakukan <.iiwilayah negara pesena , apabila kejahatan dilakukan di atas pesawal udara atau kapal laut, l11aka negara yang bersangkulan ada lah negara dimana pesawat udara atau kapal laul ilU didaftarakan (Pasal 12 (2)(a) Staruta.

4) ICC juga Illempunyai yurisdiksi terhadap warga negara negara peserta yang Lelah diluntul alas kejahalan yang dikemukakan ualam Pasal 5 (I). Selain iLU ICC juga mempunyai yuriscliksi atas warganegara n()n peserta ICC Llilllana negara rerseDlIl menerima Yllrisd iksi ICC <.icngan dengan sualu dck larasi (pasal 12 (3) Slaluta). J adi penyerahan kcpada prosecutor ullluk melakukan penulllutan dilakukan berdasarkan pada Srare CO/lsellf OIl a case by case hasis (bersifat kasuistis) '.

, H. Suw.u"di Marlnwir(lIlO. Pcm!JI/(/aYO(/1I dall Pelll(lsyaraka/w/ KflllI't!/lsi ./ell£'lI'lI /lMtJ.

Makalah dis<lmp:likan palla Lob Karya y,lIlg discltnggarakan olcl1 Dcpanclllttl Kehakilll:1I1 d;tn Hal.: Asasi Manusia. Jak<ina, Hotel Alison. 23 Juli 2002.

Okrober - Desell/ber 2003

Be/lerapa ('{/fatan Mailkamah Pidallil IllIefllllsionai .. 51

Pasal 27 Smuta menetukan bahwa Statuta akan dilerapkan sam3 hagi semua orang tanpa perbedaan (sllllll apply equal)' 10 all persons witlUl/1f any · distinctioll). · Tanpa dihedakan jabatan apakah yang dijabal. apakah. sebagai Kepala negaraalau kepala pemerintahan; kepalaparlemel) atau pejabat pemerintah yang · Iain.lmunitils · khusus . yang metekata pada pejabat tenentu baik menurut hukllm nasional · mallpun menunlt hllklllll internasiomlilidak akan menghalangi yurisdiksi ICC.

Pasal 28 menentukan tanggung jawab KOlllandan llliliter . dan alas.II1 . I:iin . Menuru! Pasal 2S ini maka komalldan militer d.malas.1ll Illelllpullyai langgung jawab pidana terhadap kcjalJ;lIan Yom),! dilakuk:lIl oleh pasukan dib"wah komando "an kewen:mgannya . terUl:Ulla bila mer"k:l gagal lIntlik mengambil lindakan yang diperlllkan untuk men~egah

perhuman pid.m" tersebut dilllana dia lllengelahui alau seharusnya lllengelahui adanya lindak pidana yang dilarang berdasarkan ketemuall ICC.

III. Hllbllngan Mahkamah Pi dana Internasional (1lIIemlHilJllIIl Criminal COllrt) dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dalalll preambul Statula ICC ditentukan Re(~fjirllling the plllposes and Principles ot Ihe Charler of the United Nations, and ill parliclliar that all S{(lles sllllll retrain from the threat or use ot force against the lerritorial illlegrity or political independence of allY Stme, or ill allY other manner il/(,(}lISi stem wilh tile Purposes ot the United Nariolls.

Jadi dalam preambul tclah ditegaskan kembali perlunya sualU negara untuk menyelesaikan sengketa dengan damai dan larangan menggunakan kekerasan yang mengancam integrilas wilayah alau kemerdckaan suatu negara. Dal:lI11 prcambul juga ditelllukan: Deterlllilleli to these ends and for fhe sake III presemalldlitluref!.enerafirJlls.1iI establish GIl illdepmdelll perlllanem Imert1arional Crilllillal COllrt ill relmionship wilh the Ullited NatiollS SVSlelll. witit jurisdicrilill owr 1111' 1110.11 seriolls crimes of COileI'm to IIII' illlemarional communil), as a "hole.

Umuk kepemingan generasi saal ini dan generasi yang akan datang maka dibentuk ICC sebagai mahkamah permanen dan independell dalam hllbungannya dengan sistim PBB yang mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan yang sangat serius yang menjadi keprihalinan sdurllh masyarakat internasional.

NOllior 4 Tahun XXXIII

452 Hukum dan Pembanglllllfll

Jadi berdasarkan ketemuan tersebur ICC adalah merupakan mahkamah yang pennanen dan independen dan melllpunyai hubungan dengan sistelll PBB. Mahkamah yang permanen dan indepenclen didasarkan pada tiga prinsip, yaitu pertanggungjawaban individu (individual accounntabiliry) , universal (universaliry) dan jujur (faimess). Tujuan pertama dari pendirian ICC adalah melllungkinkan adanya suatu mekanisme yang memungkinkan mahkamah mempunyai yurisd iksi terhadap individu untuk bertanggung jawab terhadap tindakan kejahalan yang telah dilakukan. Prinsip ini berhubungan dengan bahwa suatu negara tidak dapat melindungi warga negaranya tennasuk pimpinannya dalam kaitan dengan kejahatan serius terhadap kemanusiaan yang merupakan yurisdiksi ICe.

Prinsip pertama ini menimbulkan prinsip kedua yaitu universalitas. Prinsip kedua ini berarti bahwa yurisdiksi ICC harus diterapkan pad a semua individu tanpa memandang tingkat jabatannya, kedudukannya clan kewargenegaraannya. Prinsip ketiga jujur (faimess) ini harus diterapkan persamaan keadilan bagi semua dan ini merupakan standar tertinggi dari proses keadilan."

Ketika ICC dibicarakan hagaimana hubungannya dengan . Pfl13 timbul beberapa pemikiran:

I) ICC sebagai organ utama PBB;

2) Statuta sebagai perjanjian internasional;

3) ICC sebagai organ tambahan (subsidialY organ) dari Majelis Umum PB13;

4) ICC sebagai organ tambahan (subsidia/)' organ) dari Dewan Keamanan":

5) ICC sebagai badan Khusus (Specialized Agencies).

Ad I) Sehagai organ utallla PB13. 13erdasarkan Pasal 7( I) tn:lka uitemukan bahwa organ utatna PB13 adalail: Majelis UtnLltn. Dewan Kealllanan, Dewan Ekonollli dan Sosi:t1. De\\,:111 Perwalian. Mahkalllah Imernasional (/lIlernaliollai COIlr! "{

x D'IVid Krieger, A Permanent International Criminal Coun And Till! Ullitt:d Nation ..... paper disallipaikitn pad a Qatar Conference 011 International Legal Issues Arising Under till'

United Nalio ll s Decade of Imernatiollal Law. Man:h 22-25. 1994 lerdapat dalalll N. :\1 -Nauimi and R. Meese (t.:us), Infernatiollal I,egal /S.H/{!S Arisill~ mula the Uniled Natiolls Decode i~r Infemaljolla/ Lmv. Netherlands. Kluwer. 1995. hal 763

'l [hid. 765

OklOber - Desember 2003

Beberapa Caw/an Mal7kamah Pidalla IllIernllsionnl 453

JII.Hice-ICJ) dan Sekrctariat. Seanda inya ICC sc bagai organ lItallla maka timbul beberapa masalah : a) Akankah Piagam PBB akan diubah') dan b) Bagaimana hubungan ICC dan Icn

Ad a) .Iika ICC sebagai organ lItama clari PBB maka haruslah diuhah Pasal 7 Piagam PBB. Perubahan Piagam Bab XVIII Piagam. yailll Pasal 108 clan Pasal 109. Berdasarkan Pasal 108 maka peruhahan Piagam harus diterima dengan dua pertiga anggota Majelis Ullllllll

clan cliratifikasi oleh dua peniga anggota PBB tennasuk semm anegota letaQ Dewan Kealllanan. Pasal 109 Illenentukan hahwa slIa[U konferensi dari anggota PBB yang berlllaksuci Illcninjall Piagam yang telah ada harus disetujui oleh dua pertiga angg<>la Majelis Umllm serta sembi Ian suara anggota Dewan Keamanan. Setiap perubahan Piagam harus diratifikasi oleh dua pcniga anggota PBB termasuk seeenap anggota Tetap Dewan Keamanan.

Kita dapat membayangkan bagaimana susahnya mendapat persetujuan dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan, mengingat bahwa Amerika Serikat keberatan terhadap ICC. ] ika seandainya ICC menjadi organ utama PBB maka ICC akan sama kedudukannya dengan Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan SosiaL Dewan Perwalian, IC] dan Sekretariat. Jika ICC sebagai orga n utama Illaka pertanyaan yang timblll bagaimana hllbungannya dengan IC]. Berdasarkan Pasal 92 Piagam PBB, IC] ad alah ll1erupakan Badan Peradilan Utam:1 PBB. Oleh karenanya bila ICC se baga i organ Utallla PBB i1arlls diklarifikasikan hubungannya dengan IC] clan Pasal 92 Piagall1 PBB i1arlls ditambail ketemuan tentang ICC.

Seandainya ICC sebagai organ utama PBB Illaka ada haiknya karena ini ll1enunjukkan adanya komitmen masyarakat internasional akan perlunya dibentuk ICC. Tetapi ICC bekeljanya apabila sebagai organ utama PBB tidak akan independen karena harus mengikuti sistem kerja PBB. Selain itu harus mengubah Piagam PBB karena organ utama dalam PBB hanya Majelis Ulllum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi SosiaL Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat (Pasal 7 Piagam PBB). Masalah perubahan Piagam sampai sa at ini sang at sukar

Nomor 4 Tahull XXXl/l

454 Hukul1l dali PembangulIllll

dilakukan kecuali penall1bahan anggota lidak tetap Dewan Keamanan '" dan Anggota da ri Dewan Ekonomi Sosial. " Perubahan Piagam akan ll1endapat tantangan dari anggota tetap Dewan Keamanan (Pasa l lOR dan I ()l) Piagalll PBB), kecua li masyarakat inte rnasional berhasil memberikan tekanan-rekanan (pressure) pada anggota letap Dewa n Kealllanan.

Ad b) Hubungan antara ICC dan IC] ,Pasal 92 Piagalll PBB lllenentukan bahwa IC] ada lah sebagai "Ilie principal ./udicial organ of IIII'

Ulliled N(I{ioll5", jadi ICJ ada lah sebagai organ utama dalalll bidang perad ilan , jadi kalau ICC Illenjadi organ utama PBB Illaka harus ada ketentuan dalam piagam yang Illenyatakan bahwa ICC organ mama PBB yang mempunyai wewenang da(all1 hidallg penerapan hukull1 pidana inre rnasional (ililemaliolial crimillol 11/11') .

Ad 2. Slatuta sebagai Perjanjian inrernasional.

Statuta sebagai perjajian internasional , ll1aka unruk berla kunya perjanjian itu memerlukan suatu jumlah ratifikasi dari nega ra-negara yang akan lllenj ad i anggota , berdasarkan ps 126 Statuta ICC diperlukan enalll puluh negara telah l11eratifikasi Statuta. Dan Statuta berlaku satu bulan setelah kenel11pulall dokul11en ratifikasi didepositkan(lihat Pasal 14 Konvensi Wina lahun 1969 tenrang peljajian imernasional) . .lib statura sebagai peljanjian internasional l11aka tidak ll1ell1buruhkan ratifikasi dari dua rert iga anggota Majelis Ul11um PBB tennasuk lima anggota telap Dewan Keamanan (Pasa l 108 Piagam PBB).

10 Sl! lIlula anggota tillak [Clap Dewan Keamamlll adalah cn;lIll.keIlIlHJian dl!ngan Res(1lusl

Majl!lis UlIllllII langgal 17 Descmhc:r 1963 Rcsolusi Majelis 1I1ll1l1ll no . 1191 A (V III ). PCII<lmh .. han ill herlaku th. 1965 (Basil' j:;tClS

Ahout tile 11llilCU Nations, New York. 1977. ha l. 109 dan Evcryom:'s United Nati(l1ls. Ninth Edition . Unilcd Nations Puhlic:.:atioll E. 79.1.5. hal 13 I I SCll tula Ilnggola DL:wan Eko[\(lIl1i Sosial hl!ranggo(akan 18 <tnggo(;J. kl:ll1uuian th. Il}()]

dil/hah Illcnjadi 17 ;'lll ggota (mulai herlaku Ih. 19f'l3) Th 1971 diuhah IIH~lljadi 54 anggo{'1

peruhahan mana hcrlaku Ill. 1973

OklOiJer - Deselll!>er 21X}]

..

BeiJerflpfI CataUIIl Ma/rkall1a/r PidaHa Il1Ierl1(1siollai

Ad 3. ICC sebagai organ lambahan (slIiJsidiGl), orR{[fi) dari Majelis UIl1 UIl1 .

Pasal 7(2) Piagam PBB menenlUkan bahwa bila uianggap perlu maka dapat didirikan organ tambahan . Menuru( Hans Ke lsenL

! maka organ lamhahan yang ditentukan pad a Pasa l 7(2) dikatakan .... Ilwl Ihe chawl1!'r ol II body liS a sllbsidiurv orRall IIl1der lIrlicie 7 p"J"{/Rmph 2, ol IIIl' Charier is delerlllilled by Ihe limilmioll ol ils authority .. . , prol'ided 11/(/1 I>y "lilllilOliOIl or authority" is lIIealll the colllpetellce o( the orgall In " 'lIich il lias been esrablislled alld tilm the filllCliol1 (i( the subsidiary orgall is 10 assist [he organ (!srablishil1g i[ ill Ihe pellormoll("e l?f" rile / ifll ("1I0J/

assiglled to the latter . Ps 7(2) ini tidak memberikan pad a semua organ utama PBB uapat

membentuk badan lambahan . Hanya dua pasal da lam Piagam y"ng menentukan kel11l1ngkinan pembentllkan badan khllsus. ya itu Pasal 22 d"n Pasal 29 Piagam. Pasal 22 Piagam menentukan bahwa Majelis lJl11um dapat mendirikan organ-organ tambahan ya ng dianggap periu ulHuk l11elaksanakan fungsi-fungsinya.

Jika ICC didirikan sebagai badan tambahan dari Maje lis Umum PBB, maka sebagail11ana kita ketahui Majelis UI11UI11 PBB merupaKan sllatll majelis yang terdiri dari semua anggota PBB, illi berarti hahwa pend irian ICC sebagai Badan Tambahan PBB akan mendapatKatl dukungan dari masyakat internasional secara Illas tanpa perlu dukung"tl dari anggata telap Dewan Keal11anan . Tillak memerlukan ratifikasi dari clua pertiga anggota Majelis Umum PBB. Kelemaha n dari pel11bemubn ICC sebagai Ballan Tambahan PBB dari Majelis Umum PBB adalal! Kesahannya clari seg i hukum. Sebagaimana kita ketahui hahll''' pembentukaan Badan Tambahan aiel! Majelis Umum herclasa rkan ps . .!.! Piagam PBB bila Badan tersebut dipcrlukan umuk membamu pelaksanaan fungs i Majelis Umum (. II!i it deellls l/ecessarY.fi)r liIe pertiml/al/cc of ils jill/ctiol/s. )

Fungsi Majel is Ul11um ditemukan dalam Pasal 10. II. 12. 1:1. 14.15. 16 dan 17. Jib kita baca pasal-pasal tersebut l11aka tidak ad" ketentuan dari fungsi -fungsi itu ya ng mel11berikan kewenangan pada Majelis Umul11 untuk masalah-masalah yang sehubungan dengan

I:! 1.1<lIIS Kelsell, 7711! Lall' (!/ The United NlIIiolls. Londoll. SleVL'IlS allll Sons Limited. (h.

t951. 11,,1137.

NomoI' 4 Ta/lIl1l XXXIII

456 Hllkwn dan Pemballglllwll

perdamaian dan keamanan atau sehubungan dengan penegakan hukum internasional.

Ad 4. Pembentukan ICC sebagai Badan Tambahan Dewan Keamanan PBB Berdasarkan Pasal 29 Piagam PBB maka Dewan Keamanan dapat mendirikan Badan Tambahan apabila dipandang perlu untuk pelaksanaan tugas-tugasnya. Berdasarkan Pasal 29 ini Dewan Keamanan telah membentuk Pengadilan ad hoc untuk Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dengan resolusi no. 827 tho 1993 dan Pengadilan ad hoc untuk Rwanda- (International Tribunal for Rwanda - ICTR) dengan Resolusi No. 995 tho 1995. Proses pembentukan pengadilan ad hoc ini sangat sederhana. Draf Statuta ICTY dan ICTR ini disiapkan oleh Sekretaris Jendral PBB atas pennintaan Dewan Keamanan PBB. Kemudian Dewan Keamanan memutuskan pembentukan pengadilan ad hoc dengan kewenangan terbatas. L'

Jika ICC dibentuk berdasarkan Pasal 29 Piagam PBB maka aua hal-hal yang penting:

I) a) Dengan dibentuknya Pengadilan tetap oleh Dewan Keamanan akan memberikan kewenangan universal dari pengadilan tetap tersebur.

b) Tidak memerlukan ratifikasi daridua pertiga anggota PI3I3 tennasuk anggota tetap Dewan Keamanan untuk peruhallan Piagam (Pasal 108 Piagam) scperti hal jika peillbentukan IlT sebagai organ utama PB atau ratifikasi anggota pesena statuta yang uiperlukan untuk dapat berlakunya statuta sebagai perjanj ian internasional (Pasal 126 Statum ICC) .

c). Karena didirikan sebagai Badan Tambahan Dewan Keamanan. maka ini akan memudahkan hubungan antara ICC uengan Dewan Keamanan, sehingga ICC mempunyai akses untuk penegakan huku melalui Dewan Keamanan."

IJ Umuk pcmhahasan ICTY ((.1Il ICTR ini haGI Sri Sc(ianingsih Suw.mJi, M((f1k(lfJ/(11:

}lIlemasonal Umuk heka.\" Rwanda dall YUKos/m';a. Hukum dan Pemhanguu;1I1 N(l.~ T~illlll1

XXXI April-Juili 200 I.

14 David Kricgcr.opt.:it hal 771

OkrnlJer - Oesclllhcr 2003

BeiJerapa CalalWI Mahkallwh Pic/ana /JIlernas;olla/

1) Alasan lain dengan didirikan ICC sebagai Badan Tambahan De\\';lIl Keamanan. ICC akan mempunya i kewenangan terbalas yaitu pada lllasa lah- masalah yang berada dalam kewenangan Dewan Keamanan. ya ill! perdamaian dan keamanan internasional

3) D~ngan dilelltukanny" ICC sebagai Badan Taillbahan Dc \\'an "camanan. lllaka ada kemungkinan pengaruh Dewan Ke;II11;lIlall lerhadap ICC sangat besar. Dewan Keamanan ada kemungkiJl:ln menggunakan hak vetonya (Pasal 27(3) Piagam PBB). Ada kemungkinan Dewan keamanan akan menggunakan kewenangannya untuk memutuskan pemberhentian ICC. Ada kemungkinan juga Anggota tetap Dewan Keamanan meminta keistimewaan dalalll hal ICC akan Illengaillbil tindakan terhadap warga nega ranya.

4 ) Penanyaan yang limbul berdasarkan kenyataan Dewan Keamanan le lah membentuk pengadilan ad hoc untuk Yugoslav ia dan Rwanda dengan kewenangan berdasarkan Bab VII Piagam PBB dan kewcnangan yang lerbatas pada \Vaklu dan tempat. Apakah Dew;1I1 Kealllanan mempunya i wewenang berdasarkan Pasal 29 Piagam PIlB Illeillbentuk Pengadilan tetap dengan kewenangan umum') Yang penting hal'lls diperhatikan bahwa ICC merupakan pengadilan telap ya ng mempunyai yurisdiksi terhadap individu yang melakl1bn ke jahatan yang menjadi kewenangan ICC tanpa ada keistimewaan l1ntl1k orang-orang tertentu. Untl1k ilu maka jika ICC dibentuk sebagai Badan Tambahan Dewan Keamanan maka anggota tidak tetap De \\'all Keamanan hanls mengadakan tekanan pada anggota tetap Dewan Kcal11anan hahwa ICC harus hertindak fair dan IIlIiversal dalam penerapan keadilan.

Ad 4. ICC sebagai Badan Khusus PBB.

Pasal 57 Piagam PBB menemukan: Badan Khusus yang ditetapkan at as dasar perjanjian antar pemerimah dan lllengemban tanggung jawab internasionalyang luas , sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasrnya dibidang ekonomi. sosial, kebudayaan. pendidikan. kesehatan. maupun di bidang yang berkaitan dengan itu. ditelllpatkan dalam sualu hubungan dengan PBB dengan kelemuan yang lerdapat dalalll Pasal 63 Piagam. Pasal 63 Piagal11 l11enenlukan bahwa Badan khusus yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 57 Piagam dihubungkan dengan PBB dengan perjanjian-

Nomor 4 Talllll1 XXX'"

458 Hukum dan PemboligUlll1II

perjanjian amara Dewan Ekonomi dan Sosial, perjanjian tersebur harus mendapat persetujuan Majelis Umum PBB.

lika kita baca Pasal 57 jelas bahwa Badan Khusus yang dimakslid adalah Organisasi Internasional yang bergerak dalam bidang ekonomi. sos ial. keblldayaan. pendidikan. kesehatan. maupun di bidang yang berkaitan dengan itu. Bila kita baca Pasal 2 Statum ICC menemukan: "The Cmm shall be broug/If illfa rell/liolls/lip wiliJ fhe Ulliled NlIlilJlls Ihrough all agreemem 10 be approved by Ihe Assembl-" of Slales Parlie.1" 10 lire Sial/ill' alld Ihereafter col/elude by fhe Presidem af lire Corm till il.l·

behalf" Menurut Pasal "1 ini bahwa ICC adalah merupakan organisasi internasional yang berdiri di luar sistem PBB dan dihubungkan dengan PBB dengan suatu perjanjian di mana perjanjian tersehut dihuat n!eh Presiden ICC.

lika dihubungkan Pasal 2 Slatula dengan Pasal 57 Piagam PBB. maka Pasal 2 hubungan amara ICC dan PBB bahwa ICC mengadakan perjanjian dengan PBB dimana ICC diwakili oleh Presiden ICC. namun di Pasal 2 Statuta tidak disebutkan bahwa ICC sebagai Badan Khusus dalam kaitannya dengan Pasal 57 Piagam PBB. Di atas telah disebutkan hahll"a Badan Khusus yang ditentukan dalam Pasal 57 adalah Badan Khusus Y'lIIg bergerak dalam bidang ekonomi. snsial , kebudayaan. pendid ikan. kesehatan dan bidang yang b"rkaitan dengan ilU. lidak menyeoUlkan Badan Khusus yang bergerak dalam hit.lang peradilan.

ladi jika ICC akan mempunyai lalUS sehagai Badan Khusus sesua. Pasal 57 Piag:un PBB, maka Pasal 57 Piagam PBB harus ditamoah organis..~si internasional yang bergerak dibidang peradilan. Penanyaan lain yang timbul adalah apakah perjanjian yang dibuat oleh ICC dan PBB. PBB masih akan memberikan kewenangan pada Dewan Ekonomi Sos.al untuk mewakili PBB? lika menurut Pasal 57 Piagam PBB maka t.Ialam memhum perjanjian internasional antara PBB dan Badan Khusus. Dewan Ekonmni Sosial diberi wewenang umuk bertindak atas nama PBB. karen;! Badan Khusus yang dimaksudkan dalam Pasal 57 Piagam PBB at.lalah Org'lIlisasi intemasional yang bergerak dalam bidang yang mcnjadi wewenang Dewan Ekonomi SosiaL sedangkan badan peradilan at.labh hadan yang tidak termasuk dalam lingkup Pasal 57.

Jika dihubungkan dengan kenyataan peradilan ad hoc umuk Yugoslavia dan Rwanda dibawah kewenangan Dewan Keaman.~n, apakall ICC sebagai peradilan letap juga akan menjadi kewenangan Dewan Kemanan, sehingga dalam perjanjian yang dibuat "ntara ICC dan PBB.

OklOber - n t·.'.rll:!wT 1003

Be/)eral}(J ClIfatan Mahkalllah Ph/aI/a /I/lemasiolllfi

Illaka Dewan Keamanan yang diheri wewenang untuk ll1ewakili PBB ., Pertanyaan-pertanyaan di alas sehuhungan dengan hagaill1ana stalus ICC dalam hubungannya dengan PBB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Statuta.

Di samping uraian tentang bagaill1ana hubungan antara ICC dalal11 sistell1 organisasi PBB sebagaimana diuraikan dimas, l11aka kita lillal dalall1 Pasal 13 (b) Statuta ICC yang menetukan:The Court lIIay cxersic" ils yurisdictiol1 lVilh respect 10 acrime referred 10 in arlicle 5 ill accordal/ce IVilh Ihe provisiollS allhis Stalute it : (b) A Silllali()1/ ill lI'hich one or /}fore (~r s{(ch crimes appears fO have been commilfed is rejererl 10 lire Proseculor liy Ihe Secllriry COllllcil acting under Clweler VII 0/ lire Clrarler ot the UI/ired Nariol/s ; or ......

Jadi berdasarkan Pasa l 13 (h) Statura ICC l1laka ICC clapal l1lenjalankan kewenangan terhadap tindak pidana yang disebul dalal11 Pasal 5 statuta jika situasi dimana satu atau lebih tindak pidana telah clilakukan dan perkaranya telah dilimpahkan kepada 1aksa Penuntut oleh Dewan Keal11anan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagall1 PBB. Berdasarkan Pasal 13 (b) Statuta ICC jelas bahwa Dewan Keall1anan PBB mempllnvai kewenangan untuk ll1enginterpretasikan apakah tindak pidana berclasarkall 1\lSal 5 Statum ICC melanggar Bah VII Piagam PBB.

Pasal 16 Statuta ICC ll1enentukan penyiclikan dan penuntutan tidak dapal dill1ulai atau dilaksanakan menurut statuta ICC dalam jangka dua belas bulan setelah Dewan Keamanan dalam resolusi yang dibliaL berdasarkan Bab VII Piagam telah meminta ICC menangguhkan penyidikan atau penuntutan . Permintaan <lapat diperbaharui oleh D"":l1I Keamanan dalam siruasi yang sama karena adanya fakta atau kesaksian baru. Dari Pasal 16 Statuta ICC ini jelaslah bahwa Dewan Keamanan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan ICC. Ketemuan Pasal 16 ini menimbulkan pertanyaan:

I) ICC sebagai organisasi internasional yang herdiri sendiri cIapal dipengaruhi oleh Dewan Keamanan sebagai organ utama PBB') Sehingga apakah ICC tidak rnempunyai kedudukan setara dellgan PBB? Jika dihubungkan dengan Pasal 2 Statuta ICC, maka hubungan alltara PBB clan ICC didasarkan pada perjanjian, ini berarti bah\Va ICC l1lell1punyai kapasitas untuk membuat peljanjian internasion,tl sebagaimana halnya subyek hukum internasional lainnya, rn:lK:I

NOli/or 4 TatulIl XXXIII

460 HllkulIl dan Pel1lhallglllulII

se bagai subyek hukum internasional ICC mempunyai kedudukan setara dengan PBB, dengan adanya Pasal 16 Statuta ICC ini seolah ICC berada dibawah PBB.

2) Dewan Keamanan dalam sistem PBB berdasarkan Pasal 24 PBB Illempunyai tanggung jawab utailla dalam perdamaian dan kealllanan internasional. Untuk Illenjalankan tanggung jawab da lalll perdalllaian da n kealllanan IIlI Dewan Kealllanan akan menjamin dapat Ille laksanakan tindakannya dengan lancar dan effisien. Anggota PUB menyetuj ui bahwa Dewan Keamanan da lam menjalankan kewajiban­kewajiban bag i pertanggung jawaban ini bertindak atas naillanya.

Pasal 25 Piagam PBB menentukan bahwa Anggota-anggota PUB menyetujui untuk mene rima dan menjalankan (to {I("cepr olld carr\" (llil)

keputusan Dewan keamanan sesua i dengan Piagam ini . Jika Pasal 25 ini dihuhungkan dengan Pasal 24 (bertindak atas nama anggota PBB).lllaka ketentuan Pasal 25 ini Illenempatkan Dewan Keamanan ada di ualalll posisi diatas anggota PBB .

Di dalam kenyataannya Dewan Keamanan yang Illeillpull vai tanggung jawab primer dalam Illemelihara perdamaian dan kealllallall imernasional tergantung pada kesepakatan kelillla anggota tetap Dewan Keamanan, jika ada kesepakatan diamara kelillla anggota tetap tadi lll 'lka akan ada keputusan Dewan Kealllanan tentang penyelesaian sengketa yang terj adi. Namun bi la diantara kelillla anggota tetap tadi tidak aUa kesepakatan, Illaka di mana ada anggota Dewan Keamanan yang menggunakan veto. maka kesepakalan itu akan adanya penyelesaian sengketa itu tidak akan tercapai, IS leb ih-Iebih bila dalam sengketa tersehlll tersangkut kepentingan anggota te tap Dewan Keamanan, seh IIl e~.1

keputusan Dewan Keamanan sangat sa rat dengall pe rtimbangan politik . Keadaan ini bi la dihubungkan dellgan Pasal 16 Statuta ICC

timbullah pertanyaan apakah penundaan penyidikan atau penuntutan tidak didasarkan pada pertimbangan politik?'" Jika Pasal 16 statuta ICC dihubungkan dengan Pasal 25 Piagam PBB, maka berdasarkan Pasa l 25 Piagam PBB keputusan Dewan Keamanan harus dilaksanakan lIkh anggota. sehingga timbul pertanyaan apakah keputusan Dewan Kealllanan

I ~ SUI1l;tryn Suryo Ku sulilo. (}r~(llIi.\'{/si /1I1(!rJlaxiOIl(f{. Jabna. I'l.:nerhit l Jlli\ I.:r:-ila:-.

Indollesia (1I 1 PRESS), 1987. hal 131

It , Suwanli Marlowirono. opCiL hal 10.

Okrober - Deselllber 2003

Beberapa Carman MahkwJlu/i Ph/ana il1lernosi01wl

sehubungan dengan Pasal 16 S(a(uta ICC dapa( di(olak? Menurut pcndapal penulis keputusan dewan Keal11anan l11engikat oleh karenanya hanls d i laksanakan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas l11aka hubungan antara ICC dan PBB dapal disimpulkan bahwa ketentuan ya ng terdapat pad a Pasal 2 Slatula ICC belum mcncerminkan apakah ICC sebagai Badan Khusus PBB. Illcngingat Badan Khusus PBB berdasa rkan Pasal 57 Piagam PBB. Balian Khusus PBB alialah organisasi internasional yang bergerak di hidang ekonoilli. sosia l. kebudayaan pendidikan. kesehatan maupun di hiliang yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebUl.

Sehingga sehubungan dengan Pasal 2 maka hubungan antara ICC dan PBB sebagai dua orgamsasi internasional yang mengadakan perjanjian . .Iika clihuhungkan dengan Pasal 16 Statuta ICC maka Dewall Kealllanall lIalam kaitan dengan pelaksanaan Bab VII Piagalll PBB Illempunyai posisi lebih tinggi dari ICC. karena Dewan Keamanan clapal Illelllima ICC Illenangguhkan penyidikan atau penulllutan. Pennasalahannya Dewan Keamanan clalam menggunakan hak berdasarkan Pasal 16 Statuta ICC apakah tidak clipengaruhi oleh pertilllbangan polilik mengingat praktek dewan Keamanan selama ini sangat diremukan oIL-I! pertimbangan politik.

Daftar Pustaka

Suwardi Martowi rono, Kepentingan (Untung Ruginya) Indonesia Meratifikasi Statuta Roma 1998. makalah yang diajukan palla lokakarya Pembudayaan dan Pemasyarakatan Konvensi Jenewa 1949. Jakarta, 23 Juli 2002.

Website dari Perserikatan Bangsa-bangsa http://www.un.org/law/icc/gcncral overview. 25 Oktober 2002.

H. Suwardi Martowirono, Pelllbudayaall dall PelllClsyarakatClII KOllv('//.\; Jenewa /949, Makalah disampaikan pada Loka karya yang

NOlllor 4 TahlUl XXXIll

462 HukullL dan Pemballgwlllll

diselenggarakan oleh Deparremen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta , Hotel Alison, 23 Juli 2002.

David Krieger, A Permanent International Criminal Court And The United Nations , paper disampaikan pad a Qatar Conference llIl

International Legal Issues Arising Under the United Nations Decade of International Law, March 22-25,1994 terdapat dalam N .AI­Nauimi and R. Meese (eds) , Illtemmiollal Legal Issues Arising III/der rhe Ullired Nations Decade of IlItemariolla/ L(/1I', Netherlands. Kluwer. 1995.

Resolusi Majelis UmuIll no. 1191 A (VIII). Penambahan in berlaku th 1965 (Basic Facts About the United Nations, New York. 1977. hal. 109 dan Everyone's United Nations . Ninth Edition. United Nations Publication E. 79.1.5.

Hans Kelscn. The L({IV of The Un ired NmirJIIs, London. Stevens allli SOilS Limited. tho 195 \.

Sri Setianingsih Suwardi. Mahkamah Imernasolla/ Ullfllk bekas NII'aw/a riall Yugoslavia, Hukum dan Pembangunan No. 2 Tahun XXXI April-Juni 200 \.

Sumaryo Suryo Kusumo, Organisasi Inremasiolla/, Jakarta. Penerhit Universitas Indonesia (UI PRESS), 1987.

OklOber - D{Jsf!l1Iber 2003