BBRI Annual Report 2012

Laporan Tahunan 2012

1PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten telah memandu perusahaan dalam menjalankan operasional usaha sehingga mampu meningkatkan kepercayaan stakeholders, corporate value dan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan menjunjung tinggi prinsip GCG, BRI yakin dapat meraih tujuan menjadi the most valuable bank di Indonesia.

BRI kembali mencatat prestasi yang membanggakan di tahun 2012 dengan berlandaskan kinerja yang berkualitas.

1PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012 1

2 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 20122 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012

5,15%*

ROA

*Data Bank saja

59,93%*

BOPO

*Data Bank saja

Implementasi tata kelola secara konsisten mendukung peningkatan kinerja usaha kami yang berkelanjutan

Pada tahun 2012, dengan implementasi tata kelola perusahaan yang konsisten diiringi dengan efisiensi operasi perusahaan menghasilkan pertumbuhan aset yang berkualitas serta tingkat profitabilitas yang tinggi. Hal tersebut tercermin dalam rasio profitabilitas yang berada di atas rata-rata industri perbankan di Indonesia.

3PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012 3PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012

Rp18,69 TLaba Bersih

38,66%*ROE

*Data Bank saja

4 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012 54 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012

Pelaksanaan kebijakan yang prudent secara konsisten memberikontribusi pada pertumbuhan aset berkualitas kami

Berlandaskan pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, BRI telah menerapkan kebijakan kredit yang prudent tanpa mengabaikan prospek bisnis yang menjanjikan sehingga menghasilkan pertumbuhan aset yang berkualitas.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh dana pihak ketiga yang berhasil tumbuh dengan struktur yang sehat, tercermin dari dominasi sumber dana murah yang mencapai sekitar 60% dari total dana pihak ketiga.

54

Dana P ihak Ketiga

17,15%

Kredit22,92%

NP L (Gr oss)1,83%

5PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012 54 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012

Pelaksanaan kebijakan yang prudent secara konsisten memberikontribusi pada pertumbuhan aset berkualitas kami

Berlandaskan pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, BRI telah menerapkan kebijakan kredit yang prudent tanpa mengabaikan prospek bisnis yang menjanjikan sehingga menghasilkan pertumbuhan aset yang berkualitas.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh dana pihak ketiga yang berhasil tumbuh dengan struktur yang sehat, tercermin dari dominasi sumber dana murah yang mencapai sekitar 60% dari total dana pihak ketiga.

54

Dana P ihak Ketiga

17,15%

Kredit22,92%

NP L (Gr oss)1,83%

6 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012

Tata kelola menjadi panduan kami dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan

Di tengah semakin agresifnya kompetisi di industri perbankan, BRI tetap mampu mempertahankan kapasitasnya baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari penerapan prinsip tata kelola yang baik seiring dengan inovasi produk dan layanan sehingga mendukung kemampuan BRI untuk mempertahankan dan mengembangkan basis nasabah yang loyal.

76 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012

±42 jutaRekening Nasabah


Tata kelola menjadi panduan kami dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan

Di tengah semakin agresifnya kompetisi di industri perbankan, BRI tetap mampu mempertahankan kapasitasnya baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari penerapan prinsip tata kelola yang baik seiring dengan inovasi produk dan layanan sehingga mendukung kemampuan BRI untuk mempertahankan dan mengembangkan basis nasabah yang loyal.

76 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012

±42 jutaRekening Nasabah


Kami memberikan layanan perbankan yang lengkap dan berkualitas didukung oleh jaringan usaha yang tersebar luas

BRI semakin mengokohkan posisi sebagai bank umum terbesar dengan ragam produk dan layanan terlengkap yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan perbankan seluruh lapisan masyarakat di manapun mereka berada.

Praktik-praktik dalam tata kelola yang baik berperan dalam pengembangan produk dan layanan berkualitas. Pencapaian ini diperkuat dengan jaringan usaha yang tersebar di seluruh wilayah yang mencakup 9.052 unit kerja (mulai dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, BRI Unit, sampai Kantor Kas dan TerasBRI) serta 59.241 jaringan e-Channel (ATM, KiosK, CDM, EDC dan e-BUzz).



59.241Jar ingan e-C hannel


9.052Unit Kerja

yang seluruhnya terhubung secara real time online


Tata kelola yang baik memberi hasil yang terbaik bagi pertumbuhan kami

BRI berhasil mencatat pertumbuhan yang berkualitas dan meletakkan landasan yang kuat untuk terus tumbuh secara berkelanjutan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, infrastruktur TI yang handal serta peningkatan kompetensi dan integritas SDM

Upaya tersebut diatas bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan memberikan imbal hasil optimal kepada para stakeholders.

InfrastrukturT I 2 Data Center

1 Disaster Recovery Center

Jumlah Pusat Pendidikan

Nilai Komposit Self Assesment GCG

7Tersebar di seluruh Indonesia

Kategor i

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012 1110


Tata kelola yang baik memberi hasil yang terbaik bagi pertumbuhan kami

BRI berhasil mencatat pertumbuhan yang berkualitas dan meletakkan landasan yang kuat untuk terus tumbuh secara berkelanjutan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, infrastruktur TI yang handal serta peningkatan kompetensi dan integritas SDM

Upaya tersebut diatas bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan memberikan imbal hasil optimal kepada para stakeholders.

InfrastrukturT I 2 Data Center

1 Disaster Recovery Center

Jumlah Pusat Pendidikan

Nilai Komposit Self Assesment GCG

7Tersebar di seluruh Indonesia

Kategor i

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012 1110

SANGAT BAIK


Ikhtisar KeuanganIkhtisar Data Keuangan Angka dari Laporan Keuangan

Konsolidasidalam Rp miliar

2008 2009 2010 2011 2012Neraca

Total Aset 246.077 316.947 404.286 469.899 551.337

Total Aset Produktif 228.781 299.063 379.696 432.647 499.042

Kredit - Gross 161.108 208.123 252.489 294.515 362.007

Total Liabilitas 223.720 289.690 367.612 420.079 486.455

Obligasi Rekap Pemerintah 16.352 15.027 13.626 8.996 4.316

Dana Pihak Ketiga 201.537 255.928 333.652 384.264 450.166

- Giro 39.923 50.094 77.364 76.779 80.075

- Tabungan 88.077 104.463 125.990 154.133 184.365

- Deposito 73.538 101.371 130.298 153.353 185.726

Liabilitas berbeban bunga lainnya 7.599 21.284 17.297 19.361 15.784

Modal/Ekuitas 22.357 27.257 36.673 49.820 64.882

Laba Rugi

Pendapatan Bunga:

- Dengan Bunga Obligasi Pemerintah 28.097 35.334 44.615 48.164 49.610

- Tanpa Bunga Obligasi Pemerintah 26.166 33.528 43.109 47.053 49.004

Pendapatan Bunga Bersih

- Dengan Bunga Obligasi Pemerintah 19.651 23.049 32.889 34.427 36.484

- Tanpa Bunga Obligasi Pemerintah 17.721 21.244 31.382 33.316 35.878

Pendapatan Operasional Lainnya 2.535 3.270 5.545 5.776 8.390

Biaya Operasional Lainnya (10.997) (11.960) (16.114) (17.086) (19.491)

Biaya CKPN (2.844) (5.799) (7.917) (5.533) (2.700)

Laba Sebelum Pajak 8.822 9.891 14.908 18.756 23.860

Laba Bersih Tahun Berjalan 5.958 7.308 11.472 15.088 18.687

Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk N/A N/A 11.472 15.083 18.681

Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali N/A N/A Nihil 5 6

Laba rugi komprehensif N/A N/A 11.559 15.296 18.681

Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk N/A N/A 11.559 15.288 18.652

Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali N/A N/A Nihil 8 29

Laba Bersih per Saham (Rp) 248.50 304.75 478.36 628.91 778.93

Rasio Keuangan Angka Bank Saja

Permodalan

Rasio Kecukupan Modal (CAR) * 13,18% 13,20% 13,76% 14,96% 16,95%

Aset Produktif

Aset Produktif& Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif

N/A 2,59% 2,19% 1,79% 1,19%

Aset Produktif Bermasalah 2,18% 2,68% 2,24% 1,85% 1,46%

CKPN aset keuangan terhadap aset produktif N/A 4,29% 4,58% 4,51% 3,43%

Kredit Bermasalah (NPL Gross) 2,80% 3,52% 2,78% 2,30% 1,78%

Profitabilitas

R O A 4,18% 3,73% 4,64% 4,93% 5,15%

R O E 34,50% 35,22% 43,83% 42,49% 38,66%

N I M 10,18% 9,14% 10,77% 9,58% 8,42%

B O P O 72,65% 77,66% 70,86% 66,69% 59,93%

Likuiditas

L D R 79,93% 80,88% 75,17% 76,20% 79,85%

Kepatuhan

Persentase Pelanggaran BMPK

- Pihak Terkait Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

- Pihak Tidak Terkait Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Persentase Pelampauan BMPK

- Pihak Terkait Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

- Pihak Tidak Terkait Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Giro Wajib Minimum 5,57% 5,90% 8,05% 9,33% 10,64%

Posisi Devisa Netto 13,55% 5,22% 4,45% 5,49% 3,00%

Catatan:Angka kinerja keuangan tersebut diatas merupakan laporan keuangan konsolidasi BRI dengan entitas perusahaan anak untuk tahun 2011 dan 2012: PT Bank BRISyariah, PT BRI Agroniaga Tbk.. BRI Remittance Co. Ltd, sedangkan untuk tahun 2010 hanya dengan PT BRISyariah. Rasio keuangan menggunakan data bank saja.

* Mulai 2004 sudah memperhitungkan risiko pasar dan mulai 2010 sudah memperhitungkan risiko operasional


Total Aset(dalam Rp miliar)

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

551.337

246.077

316.947

404.286

469.899

Total Kredit(dalam Rp miliar)

362.007

161.108

208.123

252.489

294.515

Bunga BersihPendapatan Bunga

Pendapatan Bunga dan Pendapatan Bunga Bersih(dalam Rp miliar)

49.610

36.484

19.651

23.049

28.097

32.889

34.334

44.615

34.42748.164

Fee Based Income (dalam Rp miliar)

3.928

1.767

2.102

2.813

3.367

Laba Bersih(dalam Rp miliar)

18.687

5.958

7.308

11.472

15.088

Dana Pihak Ketiga(dalam Rp miliar)

450.166

201.537

255.928

333.652

384.264

ROE(dalam %)

BOPO(dalam %)

CAR(dalam %)

38,66 59,93 16,95

34,50 72,65 13,18

35,22 77,66 13,20

43,83 70,86 13,76

42,49 66,69 14,96


Peristiwa PentingJanuari

Maret

Februari

April

Juni

Mei

Financial Lecture: Pasca-Investment Grade What’s Next?18Launching Produk BRIzzi di Bali8

Seminar Refleksi 2011 & Outlook 2012 - Dengan Akselerasi Kinerja,

BUMN Siap Menghadapi Dampak Krisis25

Pembukaan BRI Prioritas di wilayah Kanwil BRI

Yogyakarta6

Penandatanganan MoU antara BRI dan Industrial •

Bank of Korea

Penandatanganan • Letter of Intent antara BRI dan

Banco Nacional Comercial De Timor Leste1

Paparan Kinerja Keuangan BRI Tahun 2011•

Penandatanganan Kerjasama BRI dan Pemerintah Kabupaten •

Bogor tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

28

Penandatanganan perjanjian kredit sindikasi proyek jalan tol

Gempol-Pasuruan 1

CSR Berbagi Kacamata BUMN Peduli26

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BRI Tahun 201228Penandatanganan MoU antara BRI dan Kementerian Perumahan Rakyat14Pameran Adikriya7

Penandatanganan perjanjian kredit investasi antara

BRI dan Petrokimia Gresik27

Penandatanganan MoU antara BRI dan Telkomvision26


Oktober

Juli

September

Desember

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara BRI dan PTPN

IX mengenai penyaluran pinjaman Program Kemitraan

November Launching produk BRI Mobile2

Public Expose BRI Tahun 201228Pameran Indocomtech (31 Oktober-4 November 2012)4

Kunjungan Kamar Dagang dan Industri Afrika Selatan16International Microfinance Conference 2012 di Yogyakarta22-23

20

CSR Beasiswa kepada Mahasiswa

Universitas Terbuka4

CSR Bantuan Pengadaan Kapal Pintar 10

Family Day HUT BRI ke 11723Sunday Festival16

Agustus

10 Buka Puasa Bersama 3.500 Anak Yatim Piatu

15 Kunjungan dan Pemberian Beasiswa Apresiasi dari BRI

kepada Paskibraka Nasional 2012


Penghargaan dan Sertif ikasi

Best Bank 5 Consecutive Years Majalah Investor

Best of the year 2011 for Indonesia

The Banker Award 2011

Forbes Global 2000The World’s Biggest Public Companies

(2000 Perusahaan Publik Terbesar di Dunia)Forbes

The Most Valuable Brand in Indonesia

Product Category: Banks SWA

Banking Service Excellence Award 2012 5th Overall Performance for

Commercial Bank MRI & Infobank

Banking Service Excellence Award 2012 1st Best SMS Banking

MRI & Infobank

Pencapaian kinerja BRI selama tahun 2012 telah mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari pihak eksternal yang independen.

Top 10 dari 300 Bank dengan ROE terbaik di seluruh Asia dan 10 Bank terbesar dalam Pembagian Dividen

Tabloid Asian


Kesetiakawanan Award 2012 Kategori Lembaga Pembiayaan

Departemen Sosial RI

7th Anniversary Indonesia Property & Bank Award 2012

The Most Admired Mortgage Banking Kategori Produk: Bank BUMN/Umum

Berkinerja Sangat Bagus Majalah Property dan Bank

Social Business Innovation Award 2012 atas Inovasi di Bidang Pemberdayaan

UMKM Warta Ekonomi

25 Listed Company in Sustainable Responsible Investment (SRI) KEHATI Index

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia

Service Quality Award 2012 untuk BRI Prioritas

Carre

Investor AwardsBest Listed Company 2012

Emiten Terbaik Sektor Perbankan Majalah Investor

Sertifikasi

ISO 9001:2008SNI ISO 9001:2008

Sentra Operasi BRI telah beroperasi dengan sistem manajemen kualitas yang sesuai dengan ISO 9001:2008 untuk bidang Provision of Payment System by RTGS, Clearing and Remmittance. Sertifikasi dari Lloyd’s Register Quality Assurance, pada tanggal 12 Desember 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2015

ISO 9001:2008 Layanan Contact Center (LCC) BRI telah beroperasi dengan sistem manajemen kualitas yang sesuai dengan ISO 9001:2008. Sertifikasi dari Verification New Zealand Limited pada tanggal 5 Desember 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 5 Desember 2014


Daftar Isi

Ikhtisar Keuangan 12

Peristiwa Penting 14

Penghargaan dan Sertifikasi 16

Laporan Manajemen 21

Sambutan Komisaris Utama 22

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Tahun 2012

26

Dewan Komisaris 30

Sambutan Direktur Utama 32

Direksi 42

Pernyataan dan Tanggung Jawab

Laporan Tahunan 2012

44

Profil Perusahaan 46

Informasi Umum Perusahaan 48

Sekilas BRI 50

Milestone 51

Visi Misi 52

Nilai-nilai Utama Perusahaan 53

Produk dan Jasa 54

Peta Wilayah Operasional/Jaringan Kantor 56

Foto Jaringan Kerja 58

Struktur Organisasi 60

Entitas Anak dan Asosiasi 62

Lembaga Penunjang Pasar Modal 63

Informasi Bagi Investor 65

Ikhtisar Saham 66

Ikhtisar Obligasi 67

Kronologi Pencatatan Saham 68

Management Stock Option Plan 69

Komposisi Pemegang Saham 70

Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham 71

Dividen dan Kebijakan Dividen 72

Obligasi Sub-Ordinasi 73

Tinjauan Operasional 74

Prospek dan Strategi Umum 76

Pengelolaan Sumber Daya Manusia 78

Pemasaran 86

Teknologi Informasi 94

Sentra Operasi 96

Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan

Barang Jasa

98

Manajemen Risiko 100

Analisis dan Pembahasan Manajemen 153

Tinjauan Umum 156

Tinjauan Bisnis 158

Bisnis Mikro dan Program 159

Bisnis Ritel 164

Bisnis BUMN dan Korporasi 172

Bisnis Internasional 175

Bisnis Treasury dan Jasa Penunjang Pasar

Modal

178

Tinjauan Keuangan 182

Laporan Laba Rugi 183

Laporan Posisi Keuangan 190

Arus Kas 198

Rasio Keuangan 199

Belanja Barang Modal Dan Komitmen

Untuk Belanja Barang Modal

200

Informasi Keuangan Lainnya 201

Informasi Material Lain 203

Rencana Strategis

2013

95Tinjauan Bisnis

158Halaman


Entitas Anak Usaha 210

PT Bank BRI Syariah 210

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 212

BRI Remittance Co. Ltd 213

Tata Kelola Perusahaan 214

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan 216

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan 217

Road Map Penerapan GCG 219

Pedoman, Struktur dan Kebijakan Tata Kelola

Perusahaan

221

Rapat Umum Pemegang Saham 228

Hubungan Komisaris dan Direksi 231

Dewan Komisaris 233

Direksi 240

Komite 253

Sekretariat Perusahaan 272

Sistem Pengendalian Intern 276

Fungsi Kepatuhan 277

Tata Kelola TI (IT Governance) 281

Audit Intern 284

Audit Ekstern 288

Kode Etik dan Budaya Perusahaan 289

Whistleblowing System 294

Perkara Hukum 297

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 299

Asas dan Komitmen 300

Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Nasabah 302

Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan,

dan Keselamatan Kerja

306

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan 309

Tanggung Jawab Terhadap Komunitas 310

Program CSR Perusahaan 312

Informasi Perusahaan 316

Profil Komisaris 318

Profil Direksi 322

Profil Komite Dewan Komisaris 326

Daftar Pejabat Senior 329

Alamat Kantor 330

Unit Kerja 331

Alamat Kontak Bagi Pembaca 332

Laporan Keuangan 335

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung

Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian

336

Laporan Auditor Independen 338

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 339

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian 343

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 346

Laporan Arus Kas Konsolidasian 349

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 351

Lampiran 531

Press Release 2012 531

Korespondensi dengan

Bapepam-LK dan BEI

534

Referensi Bapepam-LK 538

W hist leblowing System

294Laporan Posisi

Keuangan

190Manajemen Risiko100

Referensi Bapepam-LK

538

Halaman Halaman

Halaman

Halaman


Laporan Manajemen

Kesuksesan BRI dalam mempertahankan pertumbuhan yang berkualitas menunjang pencapaian kinerja yang optimal dan menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Total CAR

Tier1 CAR15,86%*

16,95%*

*Data Bank saja

*Data Bank saja


Laporan Manajemen

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 201222

Sambutan Komisaris Utama

ahun 2012 sebagai tahun ekspansi yang dilaksanakan dengan prudent sesuai dengan prinsip tata kelola terbaik yang

didukung dengan pengembangan jaringan kerja berbasis teknologi informasi terkini dengan hasil membanggakan, berupa kenaikan laba bersih 23,86% mencapai Rp18,69 triliun, berasal dari peningkatan pendapatan bunga bersih, perbaikan kualitas dan outstanding kredit, efisiensi operasional dan kontribusi fee based income yang semakin meningkat.

T

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia

yang diberikan sehingga pada tahun 2012 Perseroan dapat mencapai kinerja yang sangat baik.

Berdasarkan indikator-indikator makro ekonomi, pada tahun 2012 perekonomian global

mengalami perlambatan sejalan dengan penurunan pada perkiraan pertumbuhan ekonomi

negara di emerging market di Asia dan negara-negara di kawasan Eropa (Euro Zone). Sedangkan

untuk potret perekonomian Indonesia pada tahun 2012, inflasi yaitu sebesar 4,30%, indeks

harga saham gabungan mengalami kenaikan sebesar 12,94%, dan pertumbuhan ekonomi

sebesar 6,23%.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Tahunan 2012 23

Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis & Pembahasan Manajemen

Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Informasi PerusahaanInformasi Bagi Investor Tinjauan Operasional

Bunasor SanimKomisaris Utama/Komisaris Independen


Pencapaian kinerja Perseroan tahun 2012 mengalami peningkatan yang sangat baik dibandingkan

dengan pencapaian tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dalam besaran dan rasio

keuangan pokok tahun 2012, seperti total aset sebesar Rp551,34 triliun atau naik 17,33%, kredit

yang disalurkan sebesar Rp362,01 triliun atau naik 22,92%, dana pihak ketiga sebesar Rp450,17

triliun atau naik 17,15%, pendapatan bunga bersih sebesar Rp36,48 triliun atau naik 5,97%,

laba setelah pajak sebesar Rp18,69 triliun atau naik 23,86%, dan non performing loan gross

sebesar 1,83% atau mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2011 sebesar 2,32%. Disamping

itu, jaringan kantor Perseroan dengan dukungan teknologi informasi yang semakin handal

mengalami penambahan sebanyak 977 Unit Kerja baru, yang terdiri dari 15 Kantor Cabang,

43 Kantor Cabang Pembantu, 125 BRI Unit, 44 Kantor Kas, 500 TerasBRI dan 250 TerasBRI

Keliling. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran

Perseroan dan stakeholders atas kerja keras dan dukungan yang telah diberikan selama

tahun 2012 sehingga pencapaian kinerja Perseroan lebih baik dibandingkan pencapaian

kinerja tahun sebelumnya.

Perekonomian Indonesia tahun 2013 diprediksi berpotensi untuk tumbuh tinggi, didorong oleh

potensi pasar domestik Indonesia yang menjadi pull factor untuk investasi, permintaan domestik

yang terus tumbuh, ketersediaan dan kualitas infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah untuk

meningkatkan investasi, dan angka inflasi diperkirakan masih terjaga di level yang rendah.

Terkait hal tersebut, Dewan Komisaris optimis bahwa kinerja Perseroan tahun 2013 akan

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012.

Upaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan pada tahun 2013 membutuhkan dukungan semua

stakeholders terutama seluruh keluarga besar Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berbagai initiative strategy yang telah dirumuskan perlu diimplementasikan dengan baik oleh

para pihak atau Unit Kerja terkait, terutama dalam menghadapi persaingan segmen UMKM

dan produk keuangan non bank. Seluruh kegiatan Perseroan harus dilakukan sesuai dengan

strategi aset, strategi dana, strategi permodalan, pertumbuhan non organik, strategi fee based

income, dan support strategy yang telah dirumuskan. Selain itu, seluruh pekerja Perseroan harus

memegang teguh kode etik pekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.





Destination Statement Perseroan pada tahun 2013 yaitu menjadi “Bank dengan Pertumbuhan

Bisnis Mikro, Kecil, dan Menengah Terbaik di Indonesia” sejalan dengan concern Dewan

Komisaris mengingat perkembangan dunia usaha yang dinamis dan kompetitif, terlebih status

Perseroan sebagai listed company sehingga seluruh jajaran Perseroan yang tersebar di seluruh

Indonesia senantiasa dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin,

sehingga destination statement tersebut dapat terwujud.

Pada tahun 2013, Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan senantiasa berupaya untuk

meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan, sekaligus bekerjasama

secara harmonis dengan jajaran Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan

dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan bimbingan serta

kemudahan bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Bunasor Sanim


PendahuluanSebagai wujud atas pelaksanaan tugas utama Dewan

Komisaris Perseroan yang pada pokoknya menjalankan

fungsi pengawasan, maka Laporan Tugas Pengawasan

Dewan Komisaris selama tahun 2012 dituangkan

dalam buku Laporan Tahunan Perseroan. Laporan ini

merupakan uraian secara garis besar atas pelaksanaan

tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan

Komisaris, yang dimaksudkan supaya stakeholders

memperoleh informasi mengenai kegiatan atau

aktifitas Dewan Komisaris dalam melaksanakan

pengawasan tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

selama tahun 2012 dilaksanakan sesuai dengan tugas

dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dan dimaksudkan antara lain supaya

Dewan Komisaris mengetahui bahwa Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah

disetujui oleh Dewan Komisaris dapat dilaksanakan

dengan baik, prinsip-prinsip good corporate

governance dan manajemen risiko dilaksanakan

dengan tertib pada seluruh unit organisasi, dan

operasional Perseroan dalam memberikan layanan

dapat berjalan secara maksimal.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

pada prinsipnya berupa pengawasan aktif dengan

melakukan pembahasan atas pencapaian kinerja secara

berkala dan juga melakukan kunjungan kerja ke Unit-

Unit kerja. Disamping itu, dilakukan pula pengawasan

pasif berupa evaluasi atau telaahan atas operasional

bank berdasarkan laporan-laporan yang diterima oleh

Dewan Komisaris. Dalam melakukan pengawasan,

Dewan Komisaris didukung oleh Komite yang dibentuk

oleh Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite

Pengawasan Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi

dan Remunerasi.

Sistematika laporan pengawasan yang dituangkan

dalam laporan tahun ini meliputi uraian secara garis

besar mengenai Rekomendasi Pengawasan dan

Pencapaian Kinerja Perseroan tahun 2012.

Rekomendasi PengawasanPerkreditan1.

Dewan Komisaris senantiasa memberi rekomendasi

agar penyaluran kredit dilakukan dengan

mengedepankan prinsip kehati-hatian dan disertai

dengan peningkatan kualitas pengendalian intern,

sehingga target kualitas kredit di akhir tahun 2012

dapat tercapai.

Dewan Komisaris mendukung langkah-langkah dan

kebijakan Direksi dalam meningkatkan ekspansi

kredit melalui strategi trickle down business.

Selain itu Dewan Komisaris selalu berperan aktif

memberikan saran dan masukan dalam forum

konsultasi kredit antara Direksi dan Komisaris

yang dilaksanakan untuk pemberian kredit kepada

Kreditur dalam jumlah tertentu.

Pendanaan2.


dan saran agar Perseroan mengupayakan

peningkatan dana murah sehingga tingkat bunga

yang diberikan kepada nasabah dapat lebih

kompetitif dibandingkan dengan Bank pesaing.

Pencapaian target kenaikan dana pihak ketiga

pada tahun 2012 agar selalu dilakukan secara

berkesinambungan sepanjang tahun, sehingga

dapat mendukung pencapaian target ekspansi

kredit. Sedangkan terkait rencana penerbitan

Global Bond pada tahun 2013, agar dilaksanakan

dengan berdasar pada analisa yang cermat, dan

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta term & condition

yang paling menguntungkan bagi Perseroan.

Laporan Tugas PengawasanDewan Komisaris Tahun 2012





Pendapatan dan Beban3.


dan saran agar Perseroan mengupayakan

peningkatan pendapatan yang bersumber

dari pendapatan selain bunga antara lain

melalui aktifitas trade finance, remittance, cash

management, dan transactional account dengan

memanfaatkan jaringan Unit Kerja BRI yang

tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan terkait

dengan beban, Dewan Komisaris senantiasa

memberi saran agar Perseroan senantiasa

mengupayakan peningkatan efisiensi.

Permodalan4.

Dewan Komisaris merekomendasikan agar

pertumbuhan modal Perseroan dioptimalkan

bersumber dari laba Perseroan.

Sumber Daya Manusia5.

Sumber Daya Manusia memiliki peran yang sentral

dalam Perseroan, oleh karena itu Dewan Komisaris

senantiasa memberi perhatian khusus terhadap

pengelolaan SDM Perseroan. Selama tahun 2012

Dewan Komisaris telah memberikan berbagai

saran dan rekomendasi kepada Manajemen terkait

dengan pengelolaan SDM, antara lain tentang

akselerasi pemenuhan SDM untuk mendukung

pertumbuhan bisnis dengan tetap memperhatikan

peningkatan kualitas SDM melalui penyempurnaan

kualitas pendidikan dan pelatihan, serta internalisasi

dan penerapan budaya Perusahaan.

Dalam pelaksanaan strategi pengembangan

karir, Dewan Komisaris selalu menekankan

pengalaman yang disertai kompetensi dan

kualitas kepemimpinan, serta memberi perhatian

khusus terhadap pengembangan kompetensi dan

pengalaman para pekerja baru yang merupakan

calon-calon bankir profesional di masa depan.

Selain itu Dewan Komisaris juga mendukung

langkah-langkah perbaikan kebijakan di bidang

ketenagakerjaan dan implementasinya yang telah

dilakukan oleh Manajemen guna mendukung strategi

bisnis Perseroan. Dewan Komisaris menekankan

perlunya peningkatan peran Teknologi Informasi

dengan pemenuhan sarana dan prasarana untuk

mendukung SDM dalam operasional Perusahaan

dalam rangka meningkatkan produktifitas dan

kinerja SDM.

Teknologi Informasi6.

Teknologi Informasi merupakan salah satu aspek

penting dalam upaya meningkatkan efisiensi

sekaligus layanan kepada nasabah, oleh karena

itu dipandang perlu untuk menitikberatkan pada

fokus utama yaitu:

a. Peningkatan kehandalan jaringan guna selalu

menjamin tersedianya layanan prima kepada

nasabah.

b. Optimalisasi Teknologi Informasi guna

mendukung peningkatan akurasi, kecepatan,

dan kualitas operasional Perusahaan.

Pengendalian Intern7.

Fokus perhatian dalam proses pengendalian intern

yaitu terhadap hasil pemeriksaan auditor internal

dan eksternal, dan tindak lanjut yang dilakukan

terhadap hal tersebut. Peningkatan monitoring

oleh Manajemen BRI terhadap tindak lanjut yang

dilakukan oleh Unit Kerja atas hasil pemeriksaan

audit tersebut, termasuk juga terkait tenggat

waktu dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh

Unit Kerja merupakan hal yang sangat penting yang

harus menjadi perhatian Manajemen, disamping

upaya lain yaitu optimalisasi peran dan fungsi

Manajemen Risiko di setiap Unit Kerja BRI.

Penyertaan Modal8.

Penyertaan modal kepada Anak Perusahaan

didahului dengan kajian secara komprehensif,

dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-

hatian dan sesuai dengan peraturan yang terkait

dengan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait,

serta didasari dengan strategi pengembangan

Anak Perusahaan yang lebih baik, sinergis, dan

saling menguntungkan, yang disertai dengan

pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis

Anak Perusahaan.


9. Belanja Modal

Penyusunan anggaran belanja modal diselaraskan

dengan perencanaan proyek selama tahun 2012.

Selain itu, penggunaan anggaran tersebut perlu

dioptimalisasikan supaya layanan kepada nasabah

dapat ditingkatkan.

10. Jaringan Kantor

Penambahan jaringan Unit Kerja perlu diimbangi

dengan peningkatan koordinasi antar Unit Kerja

sehingga terjadi sinkronisasi dan dapat mendukung

pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun

koordinasi yang dimaksud mencakup:

a. Sumber Daya Manusia, terkait manning analysis,

penetapan formasi, dan pemenuhan formasi

dilakukan dengan koordinasi aktif antar Unit

Kerja yang terlibat.

b. Teknologi Informasi, terkait pengadaan

e-channel, dilakukan antara Divisi Teknologi

Sistem Informasi, Divisi Manajemen Aktiva

Tetap dan Logistik, Divisi Jaringan Kerja Bisnis

Mikro, Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel, dan

Unit Kerja pengguna.

c. Logistik pendukung, terkait pengadaan tanah,

gedung, dan sarana serta prasarana Kantor

dilakukan oleh Divisi Manajemen Aktiva Tetap

dan Logistik dan Unit Kerja pengguna.

11. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Optimalisasi penggunaan dan penyaluran dana

PKBL agar menjadi perhatian seluruh Unit

Kerja yang terkait dengan berdasarkan pada

ketentuan yang berlaku. Adapun pencatatan dan

pertanggungjawaban penggunaan dan penyaluran

dana tersebut harus dilakukan dengan baik sesuai

dengan kaidah akuntansi yang berlaku.

Kinerja Perseroan tahun 2012Keuangan1.

Kinerja keuangan Perseroan pada akhir tahun 2012

mengalami peningkatan dibandingkan dengan

kinerja keuangan Perseroan pada akhir tahun 2011,

antara lain terlihat dari peningkatan dan perbaikan

beberapa parameter yaitu:

a. Total aset sebesar Rp551,34 triliun, naik sebesar

17,33% dibandingkan posisi akhir Desember

2011 sebesar Rp469,90 triliun.

b. Kredit yang disalurkan mencapai Rp362,01

triliun, naik sebesar 22,92% dibandingkan

posisi Desember 2011 sebesar Rp294,52 triliun.

c. Dana pihak ketiga mencapai Rp450,17 triliun,

naik sebesar 17,15% dibandingkan posisi

Desember 2011 sebesar Rp384,26 triliun.

d. Non performing loan gross sebesar 1,83% atau

mengalami perbaikan dibandingkan posisi

Desember 2011 sebesar 2,32%.

e. Pendapatan bunga bersih sebesar Rp36,48

triliun, naik sebesar 5,97% dibandingkan posisi

Desember tahun 2011 yaitu Rp34,43 triliun.

f. Total laba setelah pajak sebesar Rp18,69

triliun, naik sebesar 23,86% dibandingkan

total laba setelah pajak pada akhir Desember

2011 sebesar Rp15,09 triliun.

Peningkatan kinerja keuangan yang tercermin

pada indikator utama di atas merupakan hasil kerja

seluruh jajaran Perseroan yang melaksanakan

seluruh program kerja dan kegiatan yang

tertuang dalam RKAP tahun 2012 yang berisi

target-target kualitatif dan kuantitatif. Peran

Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan RKAP

adalah memberikan persetujuan dan pengesahan

RKAP sebelum digunakan sebagai pedoman oleh

seluruh jajaran Perseroan.





Rentabilitas2.

Rentabilitas Perseroan tetap memberikan kinerja

yang baik, dimana kredit merupakan salah satu

kekuatan utama dalam pencapaian laba, tercermin

pada perolehan laba tahun 2012 sebesar Rp18,69

triliun. Pencapaian kinerja laba didukung pula

dengan membaiknya kualitas kredit.

Permodalan3.

Realisasi CAR (bank) sebesar 16,95%, diatas CAR

minimum yang dipersyaratkan oleh BI yaitu sebesar

8%. Hal ini menunjukkan komposisi permodalan

Perseroan sangat sehat karena didominasi oleh

modal inti yang mayoritas berasal dari laba.

Kualitas Kredit4.

Perseroan terus berusaha menjaga kualitas kredit

dengan baik, Hal tersebut tampak pada hasil

yang cukup positif yaitu angka Non Performing

Loan (NPL) gross pada tahun 2012 sebesar 1,83%,

mengalami perbaikan yang cukup signifikan

dibandingkan angka Non Performing Loan (NPL)

gross pada tahun 2011 yaitu sebesar 2,32%.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2012Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan

penghargaan dan terima kasih kepada Sdr. Agus

Suprijanto atas segala sumbangsih dan komitmennya

selama menjabat sebagai Komisaris BRI. Kami juga

menyampaikan ucapan selamat datang kepada Sdr.

Mustafa Abubakar sebagai Wakil Komisaris Utama,

Sdr. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris dan Sdr.

Ahmad Fuad sebagai Komisaris Independen, dengan

harapan kerja sama dan koordinasi yang baik dapat

kita bangun dan wujudkan bersama demi pertumbuhan

berkelanjutan BRI.

Demikian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

atas pelaksanaan usaha Perseroan tahun 2012

Dewan Komisaris

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Demikian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

atas pelaksanaan usaha Perseroan tahun 2012.


Dewan Komisaris

1 2 3 4





5 6 7 8

Heru LelonoKomisaris


Adhyaksa DaultKomisaris Independen

AvilianiKomisaris Independen

Vincentius Sonny LohoKomisaris

Mustafa AbubakarWakil Komisaris Utama

Hermanto SiregarKomisaris

Ahmad FuadKomisaris Independen

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.


Sambutan Direktur Utamaahun 2012 bagi BRI merupakan tahun pembentukan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan yang sustainable ke depan. Hal

ini dilaksanakan dengan pertumbuhan bisnis yang prudent sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik yang didukung dengan pengembangan jaringan kerja berbasis teknologi informasi terkini dengan hasil membanggakan. Pertumbuhan kredit yang prudent dengan fokus pada perbaikan kualitas kredit, perluasan basis nasabah dan optimalisasi jaringan kerja mampu menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar Rp36,48 triliun, penurunan NPL menjadi 1,83%, yang ditunjang oleh kenaikan fee based income yang pada akhirnya menghasilkan pencapaian laba bersih sebesar Rp18,69 triliun atau naik sebesar 23,86% dibandingkan laba bersih tahun 2011.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan, karena berkat rahmat-Nya BRI dapat melalui

tahun 2012 dengan hasil yang baik. Atas nama Direksi BRI, perkenankan kami menyampaikan

beberapa pencapaian utama kinerja BRI selama tahun buku 2012 kepada para pemegang saham

dan pemangku kepentingan lainnya.

Kondisi Perekonomian dan Perbankan Indonesia tahun 2012Ketahanan ekonomi Indonesia ditengah ketidakpastian perekonomian global selama tahun 2012

terlihat cukup baik. Ekonomi Indonesia tumbuh 6,23% selama tahun 2012 dengan didorong oleh

konsumsi rumah tangga dan investasi. Kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga sejalan

dengan naiknya tingkat kepercayaan konsumen dan terjaganya daya beli masyarakat. Sementara

tingginya investasi didorong oleh tingginya permintaan pasar domestik yang dibarengi oleh

optimisme pelaku usaha.

T





Sofyan BasirDirektur Utama


Kontr ibut or utama pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah konsumsi domest ik, terutama konsumsi rumah tangga yang mencapai 54,56% dar i P DB

Inflasi selama tahun 2012 sebesar 4,30% (yoy), atau masih berada pada kisaran target inflasi

Bank Indonesia yang ditetapkan sebesar 4,5% + 1%.

Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah terjadi selama tahun 2012, diakibatkan oleh tingginya impor.

Namun, mendekati akhir tahun 2012 intensitas tekanan nilai tukar tersebut berangsur menurun.

Selama tahun 2012 nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar berkisar pada Rp8.892-Rp9.707/US Dollar.

Stabilitas sistem keuangan dan fungsi intermediasi perbankan selama tahun 2012 juga terlihat

terjaga cukup baik. Kinerja industri perbankan yang solid tercermin pada tingginya rasio kecukupan

modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang tercatat sebesar 17,43% jauh diatas batasan minimum

8%. Kualitas kredit juga terjaga dengan baik, tercermin pada tingkat NPL (gross) sebesar 1,87%

yang berada jauh dibawah batasan maksimum NPL sebesar 5%. Pertumbuhan kredit dibulan

Desember (yoy) 2012 tercatat sebesar 22,97%, didominasi oleh pertumbuhan kredit produktif

sekaligus mencerminkan kondisi dan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kinerja Bisnis BRI di tahun 2012

Pertumbuhan Kredit yang Prudent dan Berkualitas dengan Tetap Berfokus pada Segmen Mikro, Kecil dan Menengah

Salah satu pencapaian strategis BRI selama tahun 2012 adalah berhasilnya BRI membukukan

pertumbuhan kredit yang berkualitas. Hal ini tercermin pada terus menurunnya tingkat Non

Performing Loan (NPL) dari 2,32% di akhir tahun 2011 menjadi 1,83% di tahun 2012, dibawah

target internal maksimum NPL sebesar 3% dan jauh dibawah batasan maksimum NPL BI yang

sebesar 5%. Dengan tingkat pertumbuhan kredit BRI yang prudent di sekitar 22,92% selama

tahun 2012, fakta bahwa NPL tetap dapat diturunkan tanpa harus memacu pertumbuhan diluar

batas prinsip kehati-hatian mencerminkan bahwa portofolio kredit BRI selama tahun 2012

merupakan portofolio kredit yang sehat dan berkualitas.

Komposisi PDB Menurut Penggunaan

Konsumsi Pengeluaran Pemerintah

Investasi Ekspor

Impor

54,56

33,16

24,26

25,81

8,89

2012(%)





Hal penting lainnya yang dicapai selama tahun 2012 adalah pelaksanaan rencana strategis BRI

untuk tetap fokus kepada segmen Mikro, Kecil dan Menengah (MKM). Pencapaian terhadap

rencana strategis ini tercermin dari besarnya porsi kredit kepada segmen ini, yang mencapai

75% dari total kredit yang disalurkan BRI selama tahun 2012. Dari semua segmen kredit, Kredit

Mikro merupakan kontributor terbesar, mencapai 30,7% dari total kredit yang diberikan.

Revitalisasi bisnis yang dilakukan di segmen Bisnis Mikro selama tahun 2011, juga mulai

menampakkan hasilnya di tahun 2012. Revitalisasi yang meliputi perluasan customer base,

penambahan kapasitas tenaga pemasaran kredit, perluasan jaringan serta product development

berjalan sesuai yang diharapkan. Di sisi perluasan jaringan, BRI telah menambah 125 BRI Unit,

500 TerasBRI dan 250 TerasBRI keliling, sesuai dengan target pembukaan outlet tahun 2012.

Bahkan dengan mempertimbangkan kinerja dan potensi bisnisnya, selama tahun 2012, 14

Kantor Cabang Pembantu telah ditingkatkan skala usahanya menjadi Kantor Cabang, 6 Kantor

Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu dan 26 TerasBRI menjadi BRI Unit.

Perluasan jaringan kerja tersebut diikuti dengan meningkatnya produktivitas outlet selama

tahun 2012, khususnya pada TerasBRI. Produktivitas TerasBRI tercatat sebesar Rp2,99 miliar

per teras untuk kredit dan Rp1,27 miliar per Teras untuk simpanan, meningkat dari posisinya

di tahun 2011 yang sebesar Rp2,21 miliar per Teras untuk kredit dan Rp0,73 miliar per Teras

untuk simpanan.

Proses revitalisasi bisnis mikro BRI mulai memperlihatkan hasil pada triwulan kedua 2012,

sebagaimana terlihat pada bertambahnya jumlah rekening pinjaman dan simpanan mikro BRI.

Jumlah rekening Kredit Mikro BRI mencapai 5,5 juta rekening, meningkat dari di tahun 2011

yang tercatat sebesar 5,29 juta rekening. Di sisi Simpanan juga terjadi peningkatan, dari 21,85

juta rekening di tahun 2011 menjadi 24,97 juta rekening di tahun 2012. Besarnya jumlah rekening

dalam portofolio kredit dan simpanan mikro BRI menunjukkan bahwa Bisnis Mikro BRI mampu

menjangkau hingga grass root community yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Dengan

profil yang demikian, maka tidak dapat dipungkiri bahwa BRI dengan model bisnisnya telah

membantu mewujudkan upaya finansial inclusion di Indonesia dengan tanpa meninggalkan

prinsip-prinsip bisnis perbankan yang sehat dan sustainable.

Penghimpunan Dana

Dari sisi dana pihak ketiga, BRI berhasil melaksanakan rencana strategisnya dalam hal

penghimpunan dana untuk tetap fokus pada sumber dana murah. Selama tahun 2012 terlihat

dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun BRI terus tumbuh dengan komposisi dana murah yang

optimal. Komposisi dana murah terhadap total dana pihak ketiga mencapai sekitar 60% sesuai

target komposisi simpanan ideal yang ditetapkan.

Tabungan mencatat pertumbuhan yang paling stabil dan relatif lebih tinggi dibanding jenis

simpanan lainnya. Selama tahun 2012, tabungan BRI tumbuh sebesar 19,61% atau mencapai

Rp184,37 triliun dan pertumbuhan dana giro sebesar 4,29% atau mencapai Rp80,08 triliun.

Dana deposito tumbuh 21,11% atau mencapai Rp185,73 triliun, sehingga komposisi dana

murah BRI adalah 58,74% dan dana mahal sebesar 41,26%. Komposisi dan struktur nasabah

simpanan BRI menunjukkan bahwa BRI mempunyai sumber dana murah yang stabil untuk

mendukung pertumbuhan kredit dan bisnis lainnya secara berkesinambungan.


Pengembangan e-banking dan Fee Based Income

Pengembangan e-banking melalui pembangunan e-channel merupakan implementasi rencana jangka

panjang BRI untuk mengembangkan fee based income sebagai sumber pendapatan selain pendapatan

bunga, sekaligus rencana jangka panjang untuk menjadi payment gateway dalam sistem keuangan

Indonesia. Hal ini dilakukan dengan terus mengembangkan e-banking serta melalui pembangunan

e-channel secara berkelanjutan. Dalam pembangunan e-channel, selama tahun 2012 BRI telah

mempunyai 14.292 ATM, merupakan jaringan ATM terbesar diantara bank bank di Indonesia dengan

lokasi ATM yang tersebar luas hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Selain ATM, e-chanel BRI juga

didukung oleh 44.715 unit EDC serta layanan phone banking, SMS banking dan internet banking.

Hasil dari semua usaha pengembangan e-banking dalam tahun 2012 adalah peningkatan

fee based income yang berasal dari peningkatan transaksi e-banking. Pertumbuhan fee yang

berasal dari transaksi yang dilakukan di ATM BRI mencatat pertumbuhan tertinggi kedua setelah

fee yang berasal dari trade finance. Pemegang debit card juga mengalami peningkatan yang

merupakan proxy dari potensi peningkatan transaksi e-banking dan fee based income. Semua

pengembangan jaringan baik konvensional maupun e-channel, merupakan salah satu cara

untuk mencapai target sebagai bank yang berperan sebagai national payment gateway dalam

sistem perekonomian Indonesia yang inklusif dan mampu menjangkau segmen UMKM yang

merupakan core business BRI.

Pencapaian Laba dan Kondisi Permodalan

Penerapan strategi yang tepat dan konsisten yang diikuti oleh komitmen serta kerja keras dari

jajaran manajemen beserta seluruh pekerja membuahkan hasil yang menggembirakan. Pada

akhir tahun 2012, BRI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp18,69 triliun, atau meningkat

23,86% dari posisi tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp15,09 triliun disertai Net Interest Margin

(NIM) yang mencapai 8,42%. Selain pertumbuhan bisnis yang berkualitas, kenaikan laba

bersih BRI juga dengan ditunjang terjaganya efisiensi operasional, tercermin dari rasio biaya

operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang tercatat sebesar 59,93%, dan Cost

Efficiency Ratio yang dapat dijaga berada pada 43,11% pada akhir tahun 2012.

Kendala yang Dihadapi dan Solusinya

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan bisnis BRI terutama adalah pemenuhan sumber

daya manusia secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis.

Penerapan sistem yang tepat dan efisien dalam pemenuhan tenaga pemasaran merupakan

salah satu hal yang kritikal dalam menunjang pengembangan bisnis BRI, terutama pada segmen

bisnis mikro yang sangat mengandalkan ketersediaan tenaga Mantri (petugas kredit mikro BRI)

sebagai ujung tombak.

Prinsip community banking yang diterapkan oleh BRI dalam pengembangan bisnis mikronya

menuntut ketersediaan tenaga Mantri yang mempunyai pengetahuan tentang budaya dan

praktek bisnis lokal yang mendalam disertai integritas yang tinggi.

Selama tahun 2012, BRI telah melakukan penambahan Mantri sebanyak 6.727 orang, sehingga

rasio mantri per BRI unit menjadi 3,1 orang per BRI unit di tahun 2012 meningkat dari 2,01 orang

per BRI unit di tahun 2011. Peningkatan rasio ini mencerminkan peningkatan kapasitas unit

mikro BRI dalam ekspansi bisnis mikro BRI pada tahun-tahun mendatang.

Operasional BRI kini didukung o leh t otal 9.052 unit kerja konvensional yang dilengkapi dengan infrastruktur teknologi informasi yang handal serta 59.241 e-channel.





Tata Kelola Perusahaan – Menuju GCG ExcellencePenerapan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) di BRI dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan perumusan, implementasi, evaluasi dan monitoring dengan target pencapaian GCG excellence yaitu suatu kondisi dimana GCG dilaksanakan secara konsisten di seluruh sendi dan lapisan organisasi serta menjadi nafas kehidupan organisasi. Proses penyusunan kebijakan dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di BRI berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, The Indonesian Corporate Governance Code dan GCG Charter BRI yang telah disempurnakan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan perkembangan yang ada.

Tahapan penerapan GCG selanjutnya yaitu implementasi telah pula dilaksanakan dan akan disempurnakan secara berkelanjutan. Tahapan implementasi GCG yang telah dilaksanakan antara lain meliputi sosialisasi internal dalam rangka peningkatan awareness terhadap GCG, pengembangan GCG Tools yang meliputi pengembangan whistleblowing system, sistem pengaduan nasabah, penerapan e-procurement, pembentukan Pakta Integritas, dan OPRA system. Untuk alat monitoring pelaksanaan GCG juga telah dikembangkan Dashboard Kepatuhan yang berperan sebagai early warning system terhadap pelaksanaan GCG BRI

Tahap selanjutnya meliputi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, antara lain meliputi pelaksanaan assessment GCG BRI baik secara self assessment maupun third party assessment, evaluasi kinerja Perusahaan berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan serta evaluasi kebijakan dan sistem BRI secara berkala.

Tahap implementasi monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan guna tercapainya GCG Excellence. Selama tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai kegiatan implementasi yang antara lain meliputi kegiatan sosialisasi secara internal maupun eksternal, serta review dan penyempurnaan kebijakan terkait GCG di BRI.

Rp18,69 triliun

Laba bersih 23,86% mencapai

Fee based income BRI naik 16,64% menjadi sebesar Rp3,93 tril iun.


Evaluasi dilaksanakan melalui Self Assessment GCG sesuai Peraturan Bank Indonesia dengan hasil kualifikasi “SANGAT BAIK”. Sedangkan assessment dari third party dilaksanakan melalui proses riset dan pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesia Institute of Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan majalah SWA menghasilkan predikat BRI sebagai “Bank yang Terpercaya”

GCG merupakan komitmen yang sangat teguh dilaksanakan oleh Manajemen dan seluruh pekerja BRI. Komitmen pelaksanaan GCG tersebut dinyatakan secara tertulis dalam misi BRI butir ke-2 yaitu “Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh SDM yang profesional dengan melaksanakan praktek Good Corporate Governance”. Kesungguhan akan pelaksanaan GCG juga tercermin dari dipilihnya GCG sebagai tema tahunan untuk tahun 2012, yaitu menjadi bank terbaik di Indonesia dengan praktik-praktik Good Corporate Governance yang baik.

Manajemen RisikoManajemen risiko yang handal merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh bank dengan skala operasi luas yang disertai dengan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan seperti BRI.

Untuk mendapatkan suatu sistem manajemen risiko serta untuk menjaga obyektivitas penilaian dan pengukuran manajemen risiko, maka fungsi manajemen risiko di BRI merupakan fungsi yang independen terhadap fungsi bisnis dan fungsi audit. Pengelolaan manajemen risiko BRI dilaksanakan dengan konsep tiga baris pertahanan atau Three Lines of Defense. First Line of Defense yaitu unit kerja bisnis/operasional dengan aktivitas fungsional sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengendalian interen dan menjaga kualitas output dan proses bisnis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Second line of defense adalah unit kerja manajemen risiko yang memantau penerapan manajemen risiko BRI sesuai toleransi risiko dan Third Line of Defense adalah unit kerja audit internal yang berfungsi melakukan pengendalian melalui evaluasi kepada first line dan second line of defense serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara independen.

BRI menerapkan kerangka pengelolaan risiko secara terpadu (enterprise-wide risk management) untuk mengendalikan delapan jenis risiko melalui penerapan empat pilar yang terdiri dari pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang senantiasa dievaluasi dan diperbaharui secara berkala sesuai dengan perkembangan operasional dan bisnis BRI, pengembangan proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian interen.

Pengembangan Human Capital: Estafet Kepemimpinan yang BerkelanjutanBRI sangat menyadari pentingnya sumber daya manusia dalam pengembangan dan kesinambungan bisnis BRI Untuk itu, BRI secara berkelanjutan mempersiapkan future leaders melalui Program Pengembangan Staf (PPS) dimana setiap management trainee yang direkrut akan mengikuti program pendidikan intensif selama 13 bulan penuh. Selama tahun 2012 BRI telah merekrut 509 calon pekerja , baik dari sumber internal maupun eksternal, untuk mengikuti PPS. Ujian akhir dari para peserta diawasi dan dinilai langsung oleh tim Direksi. Setelah mereka lulus, sepanjang karir mereka di BRI akan terus diisi dan ditempa melalui program pendidikan berjenjang, pelatihan dan pengalaman kerja yang membuka wawasan selain mengasah keterampilan. Oleh karenanya, manajemen human capital BRI merupakan suatu rangkaian kegiatan operasional yang terintegrasi





dalam kerangka Arsitektur Human Capital, mulai dari planning, recruiting, developing, retaining and performance monitoring, sampai dengan terminating.

Pengembangan Human Capital BRI didukung oleh keberadaan 7 (tujuh) sentra pendidikan yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia, dengan materi pendidikan dan pengembangan yang

berkelanjutan, baik hard skill maupun soft skill pekerja.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan – Sinergi Untuk Tumbuh BersamaBRI melaksanakan program tanggung jawab sosial secara terpadu, meliputi kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan tanggung jawab konsumen berupa pemberian produk dan layanan perbankan yang berkualitas, pemenuhan kesejahteraan karyawan, partisipasi pada kegiatan pengelolaan lingkungan, pemenuhan kewajiban kepada Pemerintah Daerah/Pusat serta partisipasi dalam mengembangkan kehidupan masyarakat sekitar melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang terencana dan terkonsep dengan baik.

Sebagai salah satu bank papan atas dengan dukungan jaringan layanan dan jangkauan terluas di Indonesia dengan fokus segmen usaha UMKM, BRI memiliki komitmen dan peran yang tinggi untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian rakyat. Dalam merealisasikan Program Kemitraan, selain memberikan dana pinjaman berbunga lunak, BRI melakukan pembinaan kepada para mitra binaan. Pembinaan dilaksanakan dengan terencana dan melibatkan pihak ketiga yang kompeten, sehingga pada periode tertentu usaha mitra binaan tersebut dapat berkembang secara substansial untuk kemudian beralih status menjadi nasabah komersial BRI yang loyal. Agar program pengawasan dan pembinaan berjalan dengan efektif dan efisien, BRI memprioritaskan pembentukan cluster-cluster usaha dalam penyaluran Dana Program Kemitraan.

Sementara dalam merealisasikan program Bina Lingkungan, BRI memprioritaskan program

peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pelestarian alam. Pilihan prioritas didasarkan pada

pertimbangan adanya sinergi dengan penyaluran dana Program Kemitraan. Penyaluran dana

Bina Lingkungan dilakukan dalam bentuk program BRI Peduli dan BUMN Peduli.

Selama tahun 2012, BRI telah menyalurkan dana PKBL sebesar Rp398,98 miliar, yang terdiri dari realisasi

dana Program Kemitraan sebesar Rp145,97 miliar dan Bina Lingkungan sebesar Rp253,01 miliar.

Prospek Usaha Tahun 2013Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6,3% – 6.8% di tahun 2013

(sumber: Bank Indonesia), yang didukung oleh konsumsi domestik dan investasi yang

tetap kuat, meningkatnya masyarakat golongan menengah, serta semakin bertambahnya

komposisi jumlah penduduk usia produktif, maka BRI melihat industri perbankan di

Indonesia mempunyai prospek bisnis yang menjanjikan.

Adapun untuk BRI yang mempunyai fokus pada pengembangan segmen MKM dengan jaringan

kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka BRI akan berada pada posisi terdepan

untuk menangkap potensi bisnis ini. Hal ini didukung dengan kebijakan BRI untuk semakin

meningkatkan kemampuan infrastruktur teknologi dan sistem informasinya, sehingga akan

semakin mampu memenuhi kebutuhan produk dan layanan perbankan nasabahnya.

BRI telah menerapkan manajemen r isiko yang pada prinsipnya terdir i dari three l ines of defense untuk menjaga obyektivitas penilaian dan pengukuran manajemen r isiko.


Mempertimbangkan hal-hal tersebut, di tahun 2013, BRI telah mentargetkan untuk melakukan

akselerasi ekspansi kreditnya terutama di segmen MKM dengan tetap mengutamakan

pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan di sisi aset akan diimbangi dengan pertumbuhan

pada sisi liabilities, dengan mengutamakan pada pertumbuhan dana murah dan menjaga

komposisi dana murah pada kisaran 60% dari total dana pihak ketiga. Sebagai upaya peningkatan

kontribusi fee based income, BRI juga akan semakin meningkatkan aktifitas layanan jasa

perbankannya berupa peningkatan jumlah pengguna e-channel dan e-banking serta jumlah

transaction-based fee.

Rencana Strategis BRI tahun 2013 Sejak awal didirikan, fokus usaha BRI adalah pada segmen usaha mikro, kecil dan menengah.

Dengan jaringan kerja yang terbesar dan terluas di Indonesia, BRI akan senantiasa berusaha

untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan terus melakukan ekspansi untuk mempertahankan

dan bahkan memperluas pangsa pasar dengan terus memperluas jangkauan pelayanan hingga

ke lapisan grass root community.

Untuk tahun 2013 BRI akan tetap fokus pada pelayanan segmen MKM, baik melalui market

penetration maupun market development di sisi perkreditan maupun penghimpunan dana.

Market penetration di sisi perkreditan dilaksanakan dengan optimalisasi existing product pada

existing market dengan meningkatkan kualitas dan menambah fitur produk yang ada sehingga

terjadi peningkatan penggunaan produk dan jasa oleh nasabah. Penyaluran kredit kepada sektor

korporasi juga akan tetap dilakukan terutama pada sektor-sektor yang memberikan peluang

trickle down business ke segmen MKM.

Di sisi penghimpunan dana, market penetration dilaksanakan untuk memperbaiki struktur

dana BRI. Pengembangan dana akan difokuskan pada dana murah yaitu tabungan dan giro

ritel untuk mencapai komposisi ideal 60% dana murah terhadap total dana pihak ketiga. Guna

mencapai komposisi tersebut, BRI akan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan

sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi nasabah sehingga

mampu meningkatkan penggunaan produk simpanan BRI. Pengembangan fitur e-banking

juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan transaksi e-channel yang menghasilkan

peningkatan fee based income. Product Linkage juga akan terus dikembangkan sehingga

terjadi cross selling yang lebih intensif.

Strategi market development akan dilaksanakan dengan melakukan ekspansi kredit yang

difokuskan kepada segmen UMKM. Market development di sisi perkreditan juga akan dilaksanakan

melalui diversifikasi pembiayaan ke sektor-sektor yang menjadi tulang punggung Master Plan

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Seluruh ekspansi kredit tersebut diatas

akan dilaksanakan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian sehingga kualitas kredit dapat

terjaga. Pelaksanaan strategi market development ini akan didukung oleh peningkatan kualitas

dan kuantitas para account officer/tenaga pemasar, peningkatan service level agreement (SLA)

perkreditan, serta cross selling yang dapat memberikan optimal return bagi BRI.

BRI menyalur kan dana P KBL t otal sebesar Rp406,44 mil iar, terutama untuk membentuk cluster usaha rakyat dan membantu peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelestarian alam.





Disisi penghimpunan dana pihak ketiga, strategi market development dilaksanakan melalui

perluasan program-program penjualan produk mass banking dan e-banking ke segmen/pasar

baru serta penciptaan program-program penjualan bagi nasabah.

Selain penetrasi dan pengembangan pasar, pada tahun 2013 BRI juga akan terus melakukan

pengembangan produk dan jasa perbankan guna memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan

nasabah yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan

demografi – sosiologis penduduk Indonesia.

Hal lain yang tak kalah strategis yang harus dilakukan untuk menjamin keberlangsungan bisnis

BRI adalah penyiapan human capital. Untuk itu di tahun 2013, BRI secara berkelanjutan akan

melakukan rekrutmen pekerja dengan memprioritaskan pemenuhan formasi jajaran bisnis/

marketing. Untuk tujuan jangka panjang, BRI juga akan terus melakukan penyempurnaan

kebijakan pengembangan karir dengan membangun talent management system dan

pengembangan assessment center, penyempurnaan sistem reward dan punishment untuk

mendorong produktifitas pekerja dengan tetap memperhatikan ketentuan ketenaga kerjaan,

kondisi pasar dan kemampuan finansial perusahaan.

Akselerasi pertumbuhan bisnis juga akan dilakukan melalui pertumbuhan non-organik atau

integrasi horizontal. Untuk itu BRI akan terus melakukan kajian guna mengidentifikasi peluang

akuisisi dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama adalah terciptanya nilai

tambah, adanya sinergi bisnis, serta mendukung fokus bisnis BRI kepada MKM.

Di tahun 2013, BRI juga akan melakukan perbaikan struktur pendanaan valas yang diperlukan

untuk pembiayaan valas, sehingga didapatkan struktur dana yang lebih bersifat jangka panjang,

dalam skema pembiayaan yang bersifat natural hedging.

Di masa mendatang, kami terus berusaha memberikan pencapaian yang terbaik kepada seluruh

pemangku kepentingan BRI, dimana pencapaian tersebut tidak hanya berasal dari komitmen

dan kerja keras manajemen dan seluruh pekerja BRI namun juga berasal dari dukungan dan

kepercayaan Dewan Komisaris, pemegang saham, nasabah dan mitra usaha BRI.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Sofyan Basir


Direksi

1 2 3 4 5





6 7 8 9 10 11

Djarot KusumayaktiDirektur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Asmawi SyamDirektur Bisnis Kelembagaan dan BUMN


Gatot MardiwasistoDirektur MSDM

Lenny SugihatDirektur Pengendalian Risiko Kredit

Sarwono SudartoDirektur Operasional

SuprajartoDirektur Jaringan dan Layanan

Sulaiman Arif AriantoDirektur Bisnis Komersial

Randi AntoDirektur Kepatuhan

Achmad BaiquniDirektur Keuangan

A. Toni SoetirtoDirektur Bisnis Konsumer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2012 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2012 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab

penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bunasor SanimKomisaris Utama

merangkap Komisaris Independen

Mustafa AbubakarWakil Komisaris Utama

Heru LelonoKomisaris

AvilianiKomisaris Independen

Adhyaksa DaultKomisaris Independen

Ahmad FuadKomisaris Independen

Hermanto SiregarKomisaris

Vincentius Sonny LohoKomisaris

Mustafa Abubakar

Aviliani

Hermanto Siregar

Adhyaksa Dault

Vincentius Sonny Loho

Ahmad Fuad





Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2012 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2012 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab

penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Sarwono SudartoDirektur Operasional

SuprajartoDirektur Jaringan dan

Layanan

Achmad BaiquniDirektur Keuangan

Djarot KusumayaktiDirektur Bisnis Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah

Randi AntoDirektur Kepatuhan

Gatot MardiwasistoDirektur Manajemen

Sumber Daya Manusia

Sulaiman Arif AriantoDirektur Bisnis Komersial

Lenny SugihatDirektur Pengendalian

Risiko Kredit

A.Toni SoetirtoDirektur Bisnis Konsumer

Asmawi SyamDirektur Bisnis

Kelembagaan dan BUMN

Lenny SugihatDirektur Pengendalian

Risiko Kredit

Suprajarto

Achmad Baiquni

Sofyan Basir

Djarot Kusumayakti

Sulaiman Arif Arianto

Asmawi Syam

Randi Anto Gatot Mardiwasisto


Pr of i l Perusahaan





Pr of i l Perusahaan

BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang sekaligus merupakan salah satu bank yang memberikan layanan microbanking terbesar di dunia.

di seluruh Indonesia

Bank ter besar dengan9.052

Unit Kerja


Nama Perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bidang Usaha : Perbankan

Pendirian Perusahaan : 18 Desember 1968

Dasar Hukum Pendirian : Undang-Undang No. 21 Tahun 1968

Kepemilikan : Pemerintah Indonesia 56,75%Publik 43,25%

Modal Dasar : Rp15.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

: Rp6.617.291.000.000

Pencatatan di Bursa : Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 10 November 2003 dengan kode perdagangan BBRI.

KANTOR PUSATGedung BRI I Jl. Jend Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210No Telp : (62-21) 251-0244, 251-0254, 251-0264, 251-0269, 251-0279No Fax : (62-21) 250-0065,0250-0077Website: www.bri.co.id

ALAMAT KONTAK Divisi Sekretariat PerusahaanGedung BRI I Lt. 20Jl. Jend. Sudirman No. 44-46Jakarta 10210

Email:[email protected]

Call center:14017/(62-21) 500 017/5798 7400

Informasi Umum Perusahaan





Rating BRI

STANDARD AND POORS (Mei 2012)

Outlook Stable

Long Term Foreign Issuer Credit BB+

Long Term Local Issuer Credit BB+

Short Term Foreign Issuer Credit B

Short Term Local Issuer Credit B

MOODY’S (Januari 2013)

Outlook Stable

Bank Deposit Baa3/P-3

Bank Financial Strength D+

Baseline Credit Assessment (Ba1)

Adjusted Baseline Credit Assessment (Ba1)

FITCH (Oktober 2012)

Long Term Foreign Currency IDR BBB-, Stable Outlook

Short Term Foreign Currency IDR F3

Support Rating Floor BBB-

Support Rating 2

Viability Rating bb+

National LongTerm Rating AAA (idn), Stable Outlook

Rupiah Subordinated Debt A+ (idn)

PEFINDO (Juni 2012)

National Rating id AAA, Stable Outlook


Sekilas BRIPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“BRI”,“Bank”,

atau “Perseroan”) berdiri sejak 16 Desember 1895 di

Purwokerto, Jawa Tengah. Sebagai bank komersial

tertua, BRI konsisten memberikan pelayanan kepada

segmen mikro, kecil dan menengah (MKM) dan hingga

saat ini BRI tetap mampu menjaga komitmen tersebut

di tengah kompetisi industri perbankan Indonesia.

Pemegang saham mayoritas BRI adalah Pemerintah

Republik Indonesia dengan jumlah kepemilikan saham

mencapai 56,75%, sementara sisanya sebesar 43,25%

dimiliki oleh pemegang saham publik. Dukungan

pengalaman dan kemampuan yang matang di dalam

memberikan layanan perbankan, terutama pada

segmen MKM, membuat BRI mampu mencatat prestasi

selama 8 tahun berturut-turut sebagai bank dengan

laba terbesar dan berhasil menduduki peringkat kedua

dalam hal aset di antara industri perbankan Indonesia.

Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras segenap

insan BRI yang secara terus menerus berinovasi dan

mengembangkan produk dan jasa perbankan bagi

semua segmen bisnis.

Dengan reputasinya sebagai penyedia layanan

microbanking yang telah mengakar di tengah

masyarakat Indonesia, BRI senantiasa mengembangkan

layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Indonesia. BRI terus berupaya menyelaraskan

perkembangan bisnisnya dengan perkembangan

demografi masyarakat yang merambah ke wilayah

perkotaan, yang ditandai dengan munculnya sentra

ekonomi baru di seluruh wilayah Indonesia.

Selain fokus pada segmen MKM, BRI juga terus

mengembangkan berbagai produk consumer banking

dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan.

Untuk mendukung upaya tersebut, BRI terus

mengembangkan jaringan kerja sehingga kini tercatat

sebagai bank terbesar dalam hal jumlah unit kerja di

Indonesia, yaitu berjumlah 9.052 unit kerja termasuk

3 unit kerja luar negeri, yang seluruhnya terhubung

secara real time online. BRI juga terus mengembangkan

layanan e-banking yang dapat diakses masyarakat

melalui internet, telepon, pesan singkat (Short

Message Service/SMS), maupun melalui layanan

e-channel lainnya seperti Automatic Teller Machine

(ATM), Cash Deposit Machine (CDM), Electronic Data

Capture (EDC), dan KiosK.

BRI juga berupaya merambah layanan perbankan bagi

pengusaha skala mikro yang beroperasi di dalam pasar-

pasar tradisional melalui TerasBRI yang diluncurkan

sejak akhir tahun 2009. TerasBRI ini ditujukan untuk

menjangkau pedagang di pasar tradisional yang

sebelumnya belum tersentuh oleh layanan perbankan

secara optimal.

Sebagai bank yang beroperasi di tengah populasi

masyarakat terbesar keempat di dunia, BRI berupaya

untuk tetap menjadi partner utama bagi masyarakat

Indonesia di dalam mengembangkan perekonomiannya

Kelebihan BRI ini diyakini mampu menstimulus

pertumbuhan perekonomian secara berkesinambungan

di masa mendatang sejalan dengan perbaikan kualitas

kehidupan masyarakat Indonesia.

Selain terus mengembangkan jar ingan kerja konvensional yang saat ini te lah berjumlah 9.052 unit kerja, BRI juga terus mengembangkan layanan e-banking, dengan jumlah ATM mencapai 14.292, yang merupakan jaringan ATM terbesar di Indonesia





Milestone1895

1946

1960

19681992

2003

2007

20092011

2012

Pada tanggal 22 Februari 1946, Pemerintah Indonesia melalui

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946, mengubah nama

Syomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank

pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam mendukung

pembangunan perekonomian nasional.

Pemerintah mengubah nama

BRI menjadi Bank Koperasi Tani

Nelayan (BKTN).Sesuai Undang-Undang

Perbankan No.7 Tahun

1992, BRI berubah status

badan hukum menjadi

PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero).

Tanggal 10 November 2003, BRI menjadi Perusahaan Terbuka

melalui pencatatan saham perdana di Bursa Efek Jakarta (kini

Bursa Efek Indonesia/BEI) dengan ticker “BBRI”. Kini saham BRI

tergabung dalam indeks saham LQ-45 dan menjadi salah satu

saham unggulan (blue chip) di BEI.

Tanggal 11 Januari 2011, melaksanakan •

pemecahan nilai nominal saham dengan

perbandingan 1:2.

Tanggal 3 Maret 2011, penandatanganan •

Akta Akuisisi saham PT Bank Agroniaga Tbk.

antara BRI dengan Dana Pensiun Perkebunan

(Dapenbun).

Tanggal 16 Desember 2011, penandatanganan •

Instrument of Transfer dan Bought and Sold

Notes antara BRI dengan PT Asuransi Jiwa

BRIngin Jiwa Sejahtera atas saham BRIngin

Remittance Co. Ltd. (Hong Kong).

BRI melakukan akuisisi Bank Jasa Artha yang

kemudian dikonversi menjadi PT Bank BRISyariah.

Interkoneksi real-

time on line seluruh

jaringan kerja

yang pada saat itu

berjumlah 6.480 unit

kerja.

Sesuai Undang-Undang No.

21 Tahun 1968, Pemerintah

kembali menetapkan nama

Bank Rakyat Indonesia dengan

status sebagai bank umum.

Jaringan ATM BRI mencapai •14.292 merupakan jaringan ATM terbesar di IndonesiaTanggal 12 Desember 2012, •Bank BRI memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2008 sistem manajemen kualitas dalam bidang “Provision of

Payment System by RTGS,

Clearing and Remittance”.

Raden Aria Wiriatmaja pada tanggal 16 Desember 1895, mendirikan De Poerwokertosche

Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden, sebuah badan pengelola dana masjid di

Purwokerto yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan

skema yang sederhana.

Lembaga ini sempat mengalami beberapa kali perubahan nama, yakni Hulp-en

Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenareen (1895), De Poerwokertosche

Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank atau Volksbank dan kembali

mengalami perubahan nama menjadi Centrale Kas Voor

Volkscredietwezen Algemene (1912). Tahun 1934 berubah

menjadi Algemene Volkscredietbank (AVB), hingga

pada masa pendudukan Jepang, AVB berganti nama

menjadi Syomin Ginko (1942-1945).


V isi

MisiMelakukan kegiatan perbankan yang terbaik •dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat

Memberikan pelayanan prima kepada nasabah •melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktik Good Corporate Governance (GCG) yang sangat baik

Memberikan keuntungan dan manfaat yang •optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders)

Menjadi Bank Komersial Ter kemuka yang Selalu Mengutamakan Kepuasan Nasabah





Nilai-nilai Utama PerusahaanIntegritasBertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, serta taat pada Kode Etik Perbankan dan Peraturan yang berlaku.

ProfesionalismeBertanggung jawab, efektif, efisien, disiplin, dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, tantangan dan kesempatan.

Kepuasan NasabahMemenuhi kebutuhan dan memuaskan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan, dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, senang melayani dan didukung teknologi unggul.

Keteladanan Konsisten bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar serta tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang tidak memberikan keteladanan.

Penghargaan Kepada SDM Merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan SDM yang berkualitas serta memperlakukan pekerja berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai sebagai bagian dari Perusahaan dengan mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan. Memberikan penghargaan berdasarkan hasil kerja individu dan kerjasama tim yang menciptakan sinergi untuk kepentingan Perusahaan.

Statement Nilai-nilai Utama Perusahaan tersebut ditetapkan melalui Surat

Keputusan Direksi No: S-16-DIR/SSS/SDM/04/99 tanggal 26 April 1999.


Produk dan Jasa

BritAma Rupiah1.

BritAma Dollar2.

BritAma Junio3.

Simpedes4.

Simpedes TKI5.

Tabungan Haji6.

Kupedes

Kredit Agunan Kas1.

Kredit Investasi (KI)2.

Kredit Modal Kerja (KMK)3.

KMK Ekspor4.

KMK Konstruksi5.

KMK Konstruksi BO-I6.

Kredit Waralaba7.

KUR Mikro BRI1.

KUR Ritel BRI2.

KUR TKI BRI3.

KUR Tanaman Keras4.

Kredit Modal Kerja (KMK)1.

Kredit Modal Kerja Ekspor (KMK-E)2.

Kredit Modal Kerja Impor (KMK-I)3.

Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-K)4.

Kredit Investasi5.

Kredit Sindikasi6.

Kredit Pengembangan Energi 1.

Nabati & Perkebunan (KPEN-RP)

Kredit Ketahanan Pangan& Energi 2.

(KKPE)

Kredit Koperasi Primer untuk 3.

Anggota (KPPA)

Resi Gudang (Subsidi dan Komersial)4.

KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi)5.

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)1.

Home Ownership program •

Kerjasama dengan instansi

maupun perusahaan-perusahaan

KPR Kerjasama•

KPR Individu•

KPRS•

Produk Simpanan

Produk PinjamanKredit Mikro

Kredit Ritel Komersial

Kredit Usaha Rakyat Kredit Menengah/Korporasi

Kredit Program

Kredit Konsumer

Deposito BRI Rupiah7.

Deposito BRI Dollar8.

Deposit 9. on Call (DOC)

GiroBRI Rupiah10.

GiroBRI Valas11.

Kredit SPBU8.

Kredit Resi Gudang9.

Kredit Pemilikan Gudang10.

KMK Talangan SPBU11.

Kredit Batubara12.

Kredit PPTKIS dan TKI13.

Kredit 14. Pre-Financing

Kredit 15. Post-Financing

Distributor Financing16.

Briguna Karya17.

Briguna Purna18.

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) 2.

KKB Langsung•

KKB Kerjasama•

Kredit Multi Guna (KMG)3.





Bank Garansi1.

Kliring2.

Kartu Kredit Visa1.

Kartu Kredit Mastercard2.

Bill Payment1.

Penerimaan Setoran2.

Transaksi 3. Online

Tranfer dan LLG4.

Visa on Arrival5.

SPP 1. Online

Cash Management2. BRI

Layanan Impor1.

a. Penerbitan Letter of Credit

b. Penerbitan Amendement

L/C

c. Fasilitas Kredit Impor

i. Pre-Impor Financing

(Penangguhan Jaminan

Impor)

ii. Post-Impor Financing

(KMKI/Trust Receipt)

Layanan Ekspor2.

a. Advising L/C

b. L/C Confirmation

c. Jasa Penagihan Ekspor

i. Outward Documentary

Collection

ii. Outward Clean Collection

d. Pre-Shipment Financing

i. Post-Shipment Financing

Negosiasi Wesel Ekspor

ii. Diskonto Wesel Ekspor

Berjangka

iii. Rediskonto Wesel Ekspor

Berjangka

ATM BRI1.

SMS Banking2. BRI

Phone Banking3. BRI

Internet Banking4. BRI

e-BUzz5.

Kiosk BRI6.

Mini ATM BRI7.

BRIzzI8.

MOCASH9.

Jasa Bank

Produk Konsumer

Jasa Bisnis

Kartu Kredit

BRI Priority Banking

Jasa Keuangan

Kelembagaan

Jasa Layanan Bisnis Internasional

e-channel dan e-bankingTransaksi Valuta Asing/1. Foreign

Exchange

Transaksi 2. Swap

Transaksi 3. Forward

Jasa Wali Amanat4.

Jasa Agen Penjual Efek5.

Jasa Kustodian6.

Dana Pensiun Lembaga 7.

Keuangan BRI (DPLK BRI)

Layanan Treasury

Catatan:

Penjelasan mengenai Produk dan

Jasa dapat dijumpai pada Sub Bab

“Tinjauan Bisnis”

Refinancing L/C3.

Risk Participation4.

Banker Acceptance5.

USD 6. Local Setlement

Guarantee (Standby L/C)7.

Surat Kredit Berdokumen 8.

Dalam Negeri (SKBDN)

Bill Purchase Financing9.

Money Changer10.

BRI Remittance11.


Banda Aceh

Medan

Padang

Pekanbaru

Palembang

Jakarta 1, 2 & 3

Bandung

Semarang

Yogyakarta

Surabaya

Denpasar

Banjarmasin

Makassar

Manado

Jayapura

Malang

Peta Wilayah Operasional

Saat ini BRI melayani seluruh nasabah melalui 9.052 unit kerja dan jaringan

e-channel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

BRI mengoperasikan 7 jenjang kantor pelayanan, terdiri dari Kantor Pusat, 18

Kantor Wilayah, 446 Kantor Cabang (termasuk 3 Unit Kerja Luar Negeri), 545

Kantor Cabang Pembantu, 914 Kantor Kas, 5.000 BRI Unit, 1.778 TerasBRI, dan

350 TerasBRI Keliling.

Pada tahun 2012 BRI telah menambah 15 Kantor Cabang, 43 Kantor Cabang

Pembantu, 44 Kantor Kas, 125 BRI Unit, 500 TerasBRI dan 250 TerasBRI Keliling.

Dengan mempertimbangkan kinerja dan potensi bisnisnya,14 Kantor Cabang

Pembantu telah ditingkatkan skala usahanya menjadi Kantor Cabang, 6 Kantor

Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu dan 26 TerasBRI menjadi BRI Unit.

Terdapat ribuan unit kerja yang

tersebar di seluruh pelosok

Indonesia, termasuk 3 unit

kerja yang berada di luar negeri





Banda Aceh

Medan

Padang

Pekanbaru

Palembang

Jakarta 1, 2 & 3

Bandung

Semarang

Yogyakarta

Surabaya

Denpasar

Banjarmasin

Makassar

Manado

Jayapura

Malang

2008 2009 2010 2011 2012

Kantor Pusat 1 1 1 1 1

Kantor Wilayah 14 17 18 18 18

Kantor Cabang 379 406 413 431 446

Kantor Cabang Pembantu 337 434 470 502 545

Kantor Kas 179 728 822 870 914

BRI Unit 4.417 4.538 4.649 4.849 5.000

Pos Pelayanan Desa 68 68 0 0 0

TerasBRI 217 617 1.304 1.778

TerasBRI Keliling 100 350

Jumlah Unit Kerja Operasional 5.395 6.409 6.990 8.075 9.052

Kantor Inspeksi 14 14 14 14 16

Total Unit Kerja 5.409 6.423 7.004 8.089 9.068

Kantor Wilayah


Foto Jaringan Kerja

Kantor Wilayah Makassar, Sulawesi Selatan Kantor Cabang Cut Mutia, Jakarta

BRI Unit Sikur, Selong, NTTKantor Cabang Pembantu Tugumulyo, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan





Sejak tahun 2009, seluruh jaringan kerja BRI telah ter koneksi secara real time on-l ine

Kantor Kas Gambir, Jakarta

Sentra Layanan Prioritas Semarang, Jawa TengahTerasBRI Mandalika, Mataram, NTB


Struktur Organisasi

Divisi Kebijakan &

Pengembangan Bisnis Mikro

Direktur Utama

RUPS

DEWAN KOMISARIS

Kantor Pusat

DIREKSI

Sofyan Basir

DirekturBisnis

UMKM

Djarot Kusumayakti

Agus Katon ES

DivisiDana & Jasa

Widodo Januarso

DivisiBisnis Umum

DivisiHubunganLembaga 1

I Komang Sudiarsa

DivisiJaringan Kerja

Bisnis Ritel

R. Sophia Alizsa

DivisiAkuntansi

Manajemen& Keuangan

Irwan Rinaldi

DivisiAdministrasi

Kredit

Arief Tjatur Widodo

DivisiSentra Operasi

Edy Utomo

DivisiKebijakan &

PengembanganSDM

Ganefi

DivisiManajemen

Risiko

Rico Rizal Budidarmo

AuditIntern

Ali Mudin

Divisi PembinaanBisnis Mikro 1

Tri Wintarto

DivisiKartu Kredit

Mohamad Helmi

DivisiAgribisnis

Kuswiyoto


Agus Noorsanto


Bisnis Mikro

DivisiRestrukturisasi& Penyelesaian

Kredit Bermasalah

Divisi Teknologi& SistemInformasi

Zulhelfi Abidin

DivisiOperasional

SDM

Siswarin Dwi Hendarsapti

DivisiKepatuhan

M. Jarot Eko Winarno

DivisiSekretariatPerusahaan

Muhamad Ali


Johanes Saragih

DivisiKredit Konsumer

Joice Farida Rosandi

Divisi BisnisBUMN 1

M. Sodo Harisetyanto

DivisiLayanan

Luki Presisa Budi Utami

DivisiBisnis

Internasional

Isnen Sutopo

DivisiAnalisis

Risiko Kredit

Susy Liestiowaty

Divisi ManajemenAktiva Tetap &

PengadaanProperti

Wisto Prihadi

Divisi PengelolaanPekerja Kontrak& Outsourcing

Denny Arsamanggala

Divisi PerencanaanStrategis &

Pengembangan Bisnis

Hexana Tri Sasongko

Divisi BisnisRitel &

Menengah

Khairullah

DivisiMarketing

Communication

A. Firman Taufick

Divisi BisnisBUMN 2

Benni O. Kailani

Divisi PengadaanBarang dan Jasa

Sunuaji Noor Widiyanto

DivisiHukum

Hadi Susanto

Divisi BisnisProgram &Kemitraan

Teten Djaka Triana

DivisiPendidikan &

Pelatihan

Retno Surdini

DirekturBisnis

Konsumer

A. Toni Soetirto

DirekturBisnis

Komersial


Direktur BisnisKelembagaan

& BUMN

Asmawi Syam

DirekturJaringan

& Layanan

Suprajarto

DirekturKeuangan

Achmad Baiquni

DirekturPengendalianRisiko Kredit

Lenny Sugihat

DirekturOperasional

Sarwono Sudarto

DirekturMSDM

Gatot Mardiwasisto

DirekturKepatuhan

Randi Anto

Kantor Wilayah

Kantor Cabang

KCP

KK BRI Unit

TerasBRI

Kantor Cabang Khusus Kantor InspeksiUnit KerjaLuar Negeri

PerusahaanAnak

Komite Dewan Komisaris: Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Pengawasan Manajemen Risiko Komite Direksi : Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Aset dan Liabilitas (Assets and Liabilities Committee/ALCO), Komite Kebijakan SDM, Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi (Information System and Technology Steeering Committee/ITSC), Komite Pengarah Project Management Office (PMO) Steering Committee

Garis Supervisi/Pembinaan

Garis Koordinasi

*Pejabat sementara

Anita Retnani*

Dedy Ihsan*

DivisiTreasury

Henri* Edi Priyono*





Divisi Kebijakan &

Pengembangan Bisnis Mikro

Direktur Utama

RUPS

DEWAN KOMISARIS

Kantor Pusat

DIREKSI

Sofyan Basir

DirekturBisnis

UMKM

Djarot Kusumayakti

Agus Katon ES

DivisiDana & Jasa

Widodo Januarso

DivisiBisnis Umum


I Komang Sudiarsa


Bisnis Ritel

R. Sophia Alizsa

DivisiAkuntansi

Manajemen& Keuangan

Irwan Rinaldi

DivisiAdministrasi

Kredit

Arief Tjatur Widodo

DivisiSentra Operasi

Edy Utomo

DivisiKebijakan &

PengembanganSDM

Ganefi

DivisiManajemen

Risiko

Rico Rizal Budidarmo

AuditIntern

Ali Mudin


Tri Wintarto

DivisiKartu Kredit

Mohamad Helmi

DivisiAgribisnis

Kuswiyoto


Agus Noorsanto


Bisnis Mikro

DivisiRestrukturisasi& Penyelesaian

Kredit Bermasalah

Divisi Teknologi& SistemInformasi

Zulhelfi Abidin

DivisiOperasional

SDM

Siswarin Dwi Hendarsapti

DivisiKepatuhan

M. Jarot Eko Winarno

DivisiSekretariatPerusahaan

Muhamad Ali


Johanes Saragih

DivisiKredit Konsumer

Joice Farida Rosandi

Divisi BisnisBUMN 1

M. Sodo Harisetyanto

DivisiLayanan

Luki Presisa Budi Utami

DivisiBisnis

Internasional

Isnen Sutopo

DivisiAnalisis

Risiko Kredit

Susy Liestiowaty

Divisi ManajemenAktiva Tetap &

PengadaanProperti

Wisto Prihadi

Divisi PengelolaanPekerja Kontrak& Outsourcing

Denny Arsamanggala

Divisi PerencanaanStrategis &

Pengembangan Bisnis

Hexana Tri Sasongko

Divisi BisnisRitel &

Menengah

Khairullah

DivisiMarketing

Communication

A. Firman Taufick

Divisi BisnisBUMN 2

Benni O. Kailani

Divisi PengadaanBarang dan Jasa

Sunuaji Noor Widiyanto

DivisiHukum

Hadi Susanto

Divisi BisnisProgram &Kemitraan

Teten Djaka Triana

DivisiPendidikan &

Pelatihan

Retno Surdini

DirekturBisnis

Konsumer

A. Toni Soetirto

DirekturBisnis

Komersial


Direktur BisnisKelembagaan

& BUMN

Asmawi Syam

DirekturJaringan

& Layanan

Suprajarto

DirekturKeuangan

Achmad Baiquni

DirekturPengendalianRisiko Kredit

Lenny Sugihat

DirekturOperasional

Sarwono Sudarto

DirekturMSDM

Gatot Mardiwasisto

DirekturKepatuhan

Randi Anto

Kantor Wilayah

Kantor Cabang

KCP

KK BRI Unit

TerasBRI

Kantor Cabang Khusus Kantor InspeksiUnit KerjaLuar Negeri

PerusahaanAnak

Komite Dewan Komisaris: Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Pengawasan Manajemen Risiko Komite Direksi : Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Aset dan Liabilitas (Assets and Liabilities Committee/ALCO), Komite Kebijakan SDM, Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi (Information System and Technology Steeering Committee/ITSC), Komite Pengarah Project Management Office (PMO) Steering Committee

Garis Supervisi/Pembinaan

Garis Koordinasi

*Pejabat sementara

Anita Retnani*

Dedy Ihsan*

DivisiTreasury

Henri* Edi Priyono*


Entitas Anak dan AsosiasiNama Perusahaan

Jenis Usaha TanggalPenyertaan BRI

PersentaseKepemilikan

BRI

MulaiBeroperasi

Alamat

ENTITAS ANAK

PT Bank BRISyariah Bank Umum Syariah 19 Desember 2007 99,99% 16 Oktober 2008 Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.

Bank Umum Swasta Nasional

3 Maret 2011 79,78% 8 Februari 1990 Plaza GRI Jl. HR. Rasuna Said Blok X2No.1, Jakarta

BRI Remittance Co.Ltd Perusahaan Remittance

16 Desember 2011 100% 7 April 2005 Lippo Center, Tower II, Room 1115, 11/F, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong

ENTITAS ASOSIASI

PT BTMU-BRI Finance Pembiayaan 1 Agustus 1983 45,00% 1 Agustus 1983 Wisma 46 Lantai 10-Kota BNI, jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta





Lembaga Penunjang Pasar Modal

Akses InformasiInformasi untuk pemegang saham, berita terbaru

dan informasi umum tentang Perseroan dapat

diperoleh melalui:

SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Gedung BRI I

Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46

Jakarta 10210 - Indonesia

Telp. (62-21) 575 1966

Fax. (62-21) 570 0916

Website: www.bri.co.id

Email: [email protected]

Akuntan PublikPurwantono, Suherman, & Surja (Ernst & Young)

Indonesian Stock Exchange Building Tower 2, Lantai 7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telp. (62-21) 5289 5000

Biro Administrasi EfekPT Datindo Entrycom


Jakarta 10220

Telp. (62-21) 570 9009

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)Indonesia Stock Exchange Building Tower I, Lantai 5


Jakarta 12190

Telp. (62-21) 5299 1003

Fax. (62-21) 5299 1129

Lembaga Pemeringkat EfekPT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Panin Tower Senayan City Lantai 17

Jl. Asia Afrika Kav. 19, Jakarta

PT Fitch Rating Indonesia

Prudential Tower Lantai 20

Jl. Jend Sudirman Kav. 79, Jakarta 12190

Telp. (62-21) 5795 7755

Fax. (62-21) 5795 7750

Moody’s Singapore Pte. Ltd.

50th Raffles Place #23-06

Singapore Land Tower, Singapore 048623

Standard & Poors

30 Cecil Street

#17-01/08 Prudential Tower, Singapore 049712

Telp. (65) 6438 2881

Fax. (65) 6438 2321


Informasi Bagi Invest or

Harga saham BBRI di akhir tahun 2012 mencapai Rp6.950 meningkat 16x dibandingkan harga saat IPO.

Kapitalisasi pasar BRI senilai Rp169,74 triliun, terbesar ke-enam di BEI dan merupakan saham yang termasuk kedalam Index LQ45.

Harga saham BBRI

Kapital isasi Saham BRI

triliunRp169,74

16x dari harga saat IPO


Informasi Bagi Invest or


Ikhtisar Saham

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Okt-12 Des-12

Volu

me

(Jut

a Le

mba

r)

Har

ga (R

upia

h)

Volume Harga

Perkembangan Harga Saham BRI

Tahun Kalender

Harga Lembar/Saham Jumlah Saham (Lembar)

Volume Transaksi (Lembar)

Nilai Kapitalisasi Pasar

Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Frekuensi (Kali)

(Rp triliun) (Rp triliun)

(Rp)

2011* 5.250 7.250 4.525 6.750 24.669.162.000 9.245.899.500 620.745 56,58 164,85

Triwulan I* 5.250 5.375 4.525 5.750 24.669.162.000 2.561.502.500 151.173 13,90 140,43

Triwulan II 5.750 6.600 5.650 6.500 24.669.162.000 1.961.571.500 123.095 12,30 158,75

Triwulan III 6.500 7.250 5.000 5.850 24.669.162.000 2.812.699.500 187.527 18,02 142,87

Triwulan IV 5.850 7.050 5.150 6.750 24.669.162.000 1.910.126.000 158.950 12,36 164,85

2012 6.850 7.850 5.150 6.950 24.669.162.000 7.909.920.000 510.037 53,41 169,74

Triwulan I 6.850 7.250 6.400 6.950 24.669.162.000 2.084.086.000 139.315 14,17 169,74

Triwulan II 7.000 7.150 5.150 6.350 24.669.162.000 2.500.207.500 152.642 15,61 155,08

Triwulan III 6.400 7.550 6.250 7.450 24.669.162.000 1.719.729.500 108.461 11,97 181,95

Triwulan IV 7.450 7.850 6.800 6.950 24.669.162.000 1.605.929.500 109.619 11,66 169,74

* harga saham setelah dilakukan stock split pada tanggal 11 Januari 2011 dengan rasio 1:2

Grafik Perkembangan Harga dan Volume Perdagangan Saham BRI





Ikhtisar Obligasi

Kronologis Obligasi Sub Ordinasi

Uraian Tanggal Emisi Jangka Waktu

Nilai Emisi (Rp)

Jatuh Tempo

Kupon Rating Listing Outstanding (Rp)

ObligasiSub Ordinasi I

9 Januari 2004 10 tahun (Opsi beli di tahun ke-6)

500.000.000.000 9 Januari 2014 • 13,5%p.a. (tahun 1 s.d.6)

id AA+ (Pefindo)

Bursa Efek Surabaya

Telah dilakukan pelunasan tanggal 11 Januari 2010

• 23,5%p.a. (tahun 7 s.d.10)

dibayar triwulanan

Obligasi Sub Ordinasi II

22 Desember 2009 5 tahun 2.000.000.000.000 22 Desember 2014 10,95% p.a.(tahun 1 s.d. 5)dibayar triwulanan

A+ (idn)(Fitch)

Bursa Efek Indonesia

2.000.000.000.000


Kronologi Pencatatan Saham

Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split)BRI secara efektif melakukan aksi korporasi (Corporate Action) berupa pemecahan nilai nominal saham (Stock

Split) pada tanggal 11 Januari 2011 dengan rasio 1:2, sehingga nilai nominal saham berubah dari semula Rp500

menjadi Rp250 per lembar sahamnya. Kronologis pencatatan saham terkait aksi korporasi tersebut adalah sebagai

berikut:

Keterangan

Pemilik Saham

Nominal (Rp)

Total Jumlah Saham Disetor

Pemerintah Masyarakat

Jumlah % Jumlah %

Sebelum Stock Split 7.000.000.000 56,75% 5.334.581.000 43,25% 500 12.334.581.000

Setelah Stock Split 14.000.000.000 56,75% 10.669.162.000 43,25% 250 24.669.162.000

Tahun

Pemilik Saham

Nominal (Rp)

Total Jumlah Saham Disetor Akhir Periode

Nilai Modal Disetor Akhir

Periode(Rp juta)

KeteranganPemerintah Masyarakat

Jumlah % Jumlah %

2003 7.000.000.000 59,50 4.764.705.000 40,50 500 11.764.705.000 5.882.353 IPO, Tanggal 10 November 2003Jumlah Saham setelah IPO 11.764.705.000 (tercatat di BEJ)

2004 7.000.000.000 59,07 4.850.090.500 40,93 500 11.850.090.500 5.925.045 Exercise MSOP 85.385.500

2005 7.000.000.000 58,16 5.035.700.500 41,84 500 12.035.700.500 6.017.850 Exercise MSOP 185.610.000

2006 7.000.000.000 56,97 5.286.421.500 43,03 500 12.286.421.500 6.143.211 Exercise MSOP 250.721.000

2007 7.000.000.000 56,83 5.317.800.500 43,17 500 12.317.800.500 6.158.900 Exercise MSOP 31.379.000

2008 7.000.000.000 56,79 5.325.299.500 43,21 500 12.325.299.500 6.162.650 Exercise MSOP 7.499.000

2009 7.000.000.000 56,77 5.329.852.500 43,23 500 12.329.852.500 6.164.926 Exercise MSOP 4.553.000

2010 7.000.000.000 56,75 5.334.581.000 43,25 500 12.334.581.000 6.167.291 Exercise MSOP 4.728.500

2011 14.000.000.000 56,75 10.669.162.000 43,25 250 24.669.162.000 6.167.291 Stock split 1 : 2 tanggal 11 Januari 2011

2012 14.000.000.000 56,75 10.669.162.000 43,25 250 24.669.162.000 6.167.291





Management Stock Option Plan Sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 3 Oktober

2003, BRI menyelenggarakan Program Opsi Pembelian

Saham bagi Manajemen (Management Stock Option

Plan/MSOP). Jumlah saham yang diterbitkan dalam

MSOP BRI adalah sebanyak 588.235.250 lembar.

MSOP dilaksanakan dalam tiga tahap yakni MSOP Tahap

I, MSOP Tahap II dan MSOP Tahap III. Pelaksanaan MSOP

Tahap I dan II mengacu pada peraturan Bapepam-LK

terdahulu sedangkan pelaksanaan MSOP Tahap III

sudah mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4

dan Peraturan BEI No.1-A Lamp. Keputusan Direksi BEJ

No. Kep.305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Efek.

Masing-masing tahapan MSOP memiliki vesting period

selama satu tahun. Saham MSOP yang telah di-exercise

sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan MSOP

adalah sebesar 569.876.000 lembar. Eksekusi opsi

tersebut menyebabkan tambahan equity perusahaan

sebesar Rp1.366.089.110.750,00.

Masa exercise MSOP Tahap I, II dan III telah berakhir

masing-masing pada tanggal 9 November 2008, dan 9

November 2009, dan 9 November 2010. Sampai dengan

569.876.000Jumlah Saham MSOP BRI yang telah di exercise

Tahapan MSOP

Tahapan MSOP

Jumlah Saham MSOP (Lembar)

Komposisi Tanggal dimulainya

MSOP

Tanggal Berakhirnya

Tahapan MSOP

Harga Pelaksanaan Per Lembar

Saham

Saham di-excercise (Lembar)

Tahap I 235.294.100 40% 10 November 03 9 November 08 962,50 230.999.000

Tahap II 235.294.100 40% 10 November 04 9 November 09 1.750,00 230.047.000

Tahap III 117.647.050 20% 10 November 05 9 November 10 Sesuai aturan Bapepam-LK dan BEI

108.830.000

Jumlah 588.235.250 569.876.000

akhir masa exercise, terdapat 4,30 juta lembar MSOP

Tahap I, 5,25 juta lembar MSOP Tahap II, dan 8,82 juta

lembar MSOP tahap III yang tidak di-exercise.

Berakhirnya periode pelaksanaan MSOP Tahap III

tersebut mengakhiri rangkaian program MSOP BRI

Tahap I-Tahap III yang dimulai bersamaan dengan IPO

BRI tanggal 10 November 2003.

Penambahan Modal dari MSOP(dalam Rp juta)

Tahap I Tahap II Tahap III Jumlah

Modal Disetor 115.500 115.024 54.415 284.938

Agio 106.837 287.559 474.490 868.886

Modal Lain-Lain (Lembar Saham x option value) 27.117 80.889 10.259 212.265

Jumlah 249.454 483.471 633.164 1.366.089


Komposisi Pemegang SahamJumlah Pemegang Saham BRI sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebanyak 17.065 pemegang saham atau

mengalami peningkatan 42,15% jika dibandingkan tahun 2011 yaitu sebanyak 12.005. Negara Republik Indonesia

tetap merupakan pemegang saham mayoritas BRI dengan kepemilikan saham sebesar 56,75% dan sisanya sebesar

43,25% dimiliki oleh masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing tidak lebih dari 5%.

56,75%Saham BRI dimi l iki o leh negara Republ ik Indonesia

2012

Jumlah Pemegang Saham

Jumlah Lembar Saham

Komposisi (%)

Negara 1 14.000.000.000 56,75

Publik 17.064 10.669.162.000 43,25

Pemodal Nasional 15.376 1.831.330.849 7,42

Perorangan 11.617 267.451.062 1,08

Karyawan 3.230 94.326.500 0,38

Pemerintah 1 318.000 0,00

Institusi 555 1.469.235.287 5,96

Koperasi 3 31.500 0,00

Yayasan 25 21.681.000 0,09

Dana Pensiun 193 208.766.700 0,85

Asuransi 58 394.948.500 1,60

Perseroan Terbatas 138 429.152.137 1,74

Reksa Dana 138 414.655.450 1,68

Pemodal Asing 1.688 8.837.831.151 35,83

Perorangan 48 1.355.500 0,01

Badan Usaha Asing 1.640 8.836.475.651 35,82

Total 17.065 24.669.162.000 100,00

Pemodal Asing Pemodal Nasional Negara RI

Komposisi Kepemilikan Saham

2012(%)

35,83

7,42

56,75





papan utama, saham BBRI tercatat sebagai anggota

saham blue chips LQ 45 (45 saham terlikuid di BEI),

Jakarta Islamic Index, Indeks Bisnis-27, Indeks Kompas

100 dan Indeks Sri Kehati.

Sebagaimana kondisi bursa pada tahun 2012

perkembangan harga saham BBRI berfluktuasi

mengikuti perkembangan kondisi perekonomian dan

sentimen pasar modal global. Fluktuasi harga saham

BBRI di tahun 2012 berkisar dari harga terendah sebesar

Rp5.150 dan harga tertinggi tercatat sebesar Rp7.850.

Volume transaksi juga berkurang 14,45% menjadi total

7.909,9 juta lembar saham.

Sebagai salah satu saham unggulan, saham BBRI dengan

nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp169,74 triliun per

akhir Desember 2012, turut terkena imbas sentimen

pasar yang membuat investor cenderung berhati-

hati dengan kinerja saham keuangan. Sebagaimana

diketahui, krisis perekonomian global dalam beberapa

tahun belakangan berawal dari krisis keuangan yang

melanda kawasan Eropa maupun Amerika Serikat.

Mengingat sektor keuangan dan perbankan global saat

ini sudah semakin terintegrasi, maka guncangan pada

sektor ini akan dengan cepat direspon oleh investor di

pasar modal.

Pada triwulan kedua, harga saham BBRI sempat

menunjukkan penurunan yang cukup tajam. Saat

itu pemicu penurunan harga saham BBRI maupun

indeks pasar saham global adalah berita kegagalan

negara Uni Eropa mencapai kata sepakat mengenai

upaya mengatasi defisit anggaran di beberapa negara

anggotanya. Berita tersebut membuat indeks pasar

modal di seluruh dunia turun cukup tajam.

Kondisi Pasar Modal dan Kinerja SahamKondisi pasar modal Indonesia turut terpengaruh

oleh kondisi perekonomian global yang masih belum

kondusif. Hal ini tampak dari penurunan nilai transaksi

harian sebesar 8,79% menjadi sebesar Rp4,55 triliun

dibandingkan transaksi harian sepanjang tahun 2011

yang sebesar Rp4,95 triliun. Selain turunnya nilai transaksi

harian, nilai transaksi asing juga cenderung menurun.

Namun demikian, pada tanggal penutupan, Indeks

Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia,

berhasil membukukan angka penutupan pada level

4.316,69 yang berarti naik 12,94% dari level indeks

3.821,99 pada akhir tahun 2011 lalu. Selain itu

frekuensi transaksi harian juga mengalami kenaikan

7,36% sebesar 113.454 kali transaksi. Perkembangan

yang menggembirakan lainnya, sepanjang tahun

2012 yang masih dibayangi krisis global, terdapat

23 emiten baru yang berhasil melantai di bursa. Hal

tersebut menunjukkan tetap tingginya minat investor

menanamkan dananya di pasar modal Indonesia.

Seluruh perkembangan tersebut membuat nilai

kapitalisasi pasar saham di BEI mencapai angka sebesar

Rp4.127 triliun, naik 16,67% dari nilai angka Rp3.537

triliun di akhir tahun 2011. Nilai tersebut membuat

rasio kapitalisasi pasar saham terhadap PDB naik

menjadi sebesar 55,6% dari angka tahun sebelumnya,

46,7%. Mengingat perekonomian global tahun 2013

diprediksikan lebih baik, seperti halnya dikemukakan

oleh IMF maupun biro riset McKinsey dan ahli ekonomi

lainnya, maka kondisi pasar saham modal Indonesia di

tahun 2013 diperkirakan akan lebih menarik.

Kinerja Saham BRI

Saham BRI, dengan kode perdagangan BBRI, mulai

tercatat dan diperdagangkan di BEI (dahulu BEJ) sejak

tanggal 10 November 2003. Saat ini selain tercatat di


Pada akhir triwulan ke dua tersebut, harga saham BRI juga mengalami penurunan harga hingga sebesar 28,9%

menjadi sebesar Rp5.150 dari harga posisi tertinggi di semester I yang sebesar Rp7.250, dengan volume perdagangan

yang meningkat karena banyaknya investor yang berusaha keluar dari pasar modal.

Namun demikian seiring dengan perkembangan perekonomian dunia yang mulai menunjukkan titik terang, dan

mulai meningkatnya angka permintaan barang di China serta tumbuhnya perekonomian nasional, harga saham

BBRI kembali meningkat. Sebagaimana diketahui fokus usaha BRI adalah segmen MKM dengan pemasaran

produk lebih berorientasi memenuhi kebutuhan domestik. Perbaikan kinerja BRI, sebagaimana tercermin dari

perbaikan NPL, peningkatan kredit yang prudent dan peningkatan laba bersih yang cukup tinggi yang kemudian

di informasikan secara rutin pada pelaku pasar, direspon positif oleh investor, sehingga saham BBRI di akhir tahun

ditutup meningkat sebesar 2,95% dari posisi penutupan akhir tahun 2011, menjadi sebesar Rp6.950.

Dividen dan Kebijakan DividenPembagian dividen BRI dilakukan setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Pembagian dividen

dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan kebutuhan

dana Perseroan untuk ekspansi usaha.

Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret

tahun 2012, BRI melakukan pembayaran dividen final tahun buku 2011 sebesar 20% dari laba bersih atau senilai

Rp3.016.587.862.754. Rasio pembayaran dividen ini sama dengan rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2010

yang ditetapkan oleh RUPST 2011, sebesar 20%. Nilai dividen per saham yang dibayarkan pada tanggal 15 Mei 2012

adalah sebesar Rp122,28, atau naik 31,5% dari nilai pembayaran dividen per saham tahun 2010 yang sebesar Rp93,01.

Pembayaran Dividen BRI

Tahun Dividen

Tanggal Pembayaran

Jumlah Dividen (Rp miliar)

Dividen per Lembar Saham* (Rp)

Rasio Pembayaran Dividen

2003 23 Juli 2004 990 42,1 75,01%

2004 5 Juli 2005 1.816 76,47 50,00%

2005 10 Juli 2006 1.904 78,09 50,00%

2006 2 Juli 2007 2.129 86,52 50,00%

2007 7 Juli 2008 2.419 98,17 50,00%

2008 3 Juli 2009 2.085 84,41 35,00%

2009 1 Juli 2010 2.192 88,91 30,00%

2010 15 Juni 2011 2.294 93,01 20,00%

2011 15 Mei 2012 3.017 122,28 20,00%

* Data dividen per lembar saham merupakan dividen setelah dilakukan stock split dengan rasio 1:2 pada tanggal 11 Januari 2011

Pada tahun 2009 dan tahun 2010 BRI melakukan pembagian dividen interim, masing-masing sebesar Rp45,74 per

lembar saham dan Rp45,93 per lembar saham yang pelaksanaannya sesuai dengan UU PT No. 40 tahun 2007. Besarnya

dividen interim tersebut sudah masuk didalam perhitungan dividen tahunan yang telah disebutkan di atas.





Kebijakan pembagian dividen BRI diatur dalam

Prospektus pada saat IPO, yakni pada bagian

“Pembagian Dividen”, yang menyatakan bahwa BRI

akan memberikan dividen dengan memperhatikan

kondisi keuangan dan rencana pengembangan

usaha. Penetapan besaran dividend pay-out rasio

dan/atau jumlah dividen tiap tahun buku dilakukan

melalui RUPS.

Obligasi Sub-OrdinasiPada bulan Desember 2009 BRI menerbitkan Obligasi

Subordinasi II dalam denominasi Rupiah dengan jangka

waktu 5 tahun dan tingkat bunga 10,95% yang tercatat di

bursa pada tanggal 22 Desember 2009. Fitch memberikan

rating A+ (idn) terhadap Obligasi Subordinasi dan BRI

berhasil menghimpun dana sebesar Rp2 triliun dalam

penerbitan Obligasi tersebut.

Pembayaran Dividen Interim

Tahun Dividen

Tanggal Pembayaran

Dividen per Lembar Saham

(Rp)

2009 16 Desember 2009 45,74

2010 Desember 2010 45,93

Nilai dividen tahun buku 2011 yang dibagikan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp122,28 persaham, naik 31,52% dar i tahun sebelumnya.

Penerimaan hasil Penawaran Umum Obligasi

Subordinasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi

terkait, seluruhnya digunakan perusahaan sebagai

modal pelengkap sesuai dengan ketentuan BI, yang

dimanfaatkan seluruhnya untuk ekspansi kredit sesuai

dengan prinsip kehati-hatian.

Selama tahun 2012, BRI tidak menerbitkan obligasi

maupun efek bersifat hutang lainnya.


Tinjauan O perasional





Tinjauan O perasional

BOP O59,93%*

Penerapan strategi yang tepat dan konsisten serta terjaganya efisiensi operasional merupakan pendukung kinerja usaha BRI yang optimal

*Data Bank saja


Prospek dan Strategi UmumProspek Di tahun 2012 perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara di Amerika maupun Eropa mulai menahan laju pertumbuhan di negara-negara emerging market terutama yang berbasis ekspor ke negara tersebut melalui penurunan harga komoditas dan volume perdagangan. Namun demikian diperkirakan tahun 2013 kondisi perekonomian global akan lebih baik. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2013 diproyeksikan sebesar 3,4%, naik dibandingkan proyeksi tahun 2012 sebesar 3,1%. Proyeksi tersebut dapat tercapai apabila pengaruh dari kebijakan penurunan defisit anggaran fiskal (Fiscal Cliff) di AS, pelemahan pertumbuhan lebih lanjut di Cina dan Jepang serta semakin berlarutnya prospek penyelesaian krisis Eropa dapat diminimalisir.

Di tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap didominasi oleh konsumsi dan arus investasi yang tetap kuat, didorong oleh meningkatnya jumlah golongan masyarakat yang berpendapatan menengah dan meningkatnya komposisi jumlah penduduk usia produktif. Ekspor diperkirakan juga akan mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya perekonomian beberapa negara mitra dagang utama dan diversifikasi perdagangan ke negara-negara selain Eropa dan Amerika Serikat, meskipun masih dibayangi ketidakpastian kondisi perekonomian global. Dengan perkembangan tersebut, Pemerintah memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh pada kisaran 6,3%-6,8% (Sumber: Bank Indonesia) dengan inflasi tetap di jaga pada kisaran 4,5% ± 1%.

Di Indonesia, rasio kredit perbankan terhadap PDB sebesar 31.2% yang masih jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa penetrasi perbankan masih rendah. Selain itu, berdasarkan data Kemenkop UKM, tahun 2011 Indonesia memiliki lebih dari 55 juta wirausaha mikro, kecil dan menengah dimana baru sepertiganya yang tersentuh oleh perbankan. Dilihat dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa yang lebih besar dari pulau Jawa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal-hal tersebut di atas menunjukkan besarnya potensi pertumbuhan bagi perbankan Indonesia terutama bagi BRI yang fokus kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, perbankan Indonesia perlu mempersiapkan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja bisnisnya dengan risiko yang optimal. Dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun prospek usaha di masa mendatang serta untuk mencapai tujuannya di tahun 2013 menjadi Bank dengan Pertumbuhan segmen Mikro, Kecil dan Menengah (MKM) Terbaik di Indonesia maka Bank BRI telah mengkaji dan menyusun strategi pertumbuhan usaha di masa mendatang. Fokus bisnis akan tertuju pada peningkatan outstanding dan jumlah nasabah di segmen MKM, peningkatan jumlah pengguna e-channel dan e-banking serta jumlah transaction-based fee untuk meningkatkan fee based income, pembentukan SDM yang profesional sesuai bidang tugas masing-masing dan perluasan pasar luar negeri.

Rencana Strategis 2013Untuk mendukung strategi umum di tahun 2013, BRI telah menyusun strategi dengan mempertimbangkan kompetensi inti yang telah dikuasai segenap jajaran manajamen, baik di tingkat pusat, wilayah hingga ke unit kerja terdepan. Selain itu, proyeksi kondisi perekonomian Indonesia, agenda pemilu di tahun 2014 dan kebijakan regional seperti penerapan ASEAN Economic Community di tahun 2015 turut dipertimbangkan. BRI meyakini bahwa dengan menjalankan strategi positioning di kancah perbankan Indonesia dengan berbasiskan kompetensi inti yang telah dikuasai dan dikembangkan sejak lama, BRI akan mampu mencatatkan kinerja yang tetap optimal di tahun-tahun mendatang dengan sumber pendapatan berasal dari bunga pinjaman dan fee based.

BRI dengan fokus kegiatan di segmen MKM yang ber ientasi pada pertumbuhan ekonomi domest ik diyakini akan tetap memil iki pr ospek kinerja yang lebih opt imal.





Pertumbuhan aset BRI akan dilakukan secara prudent sesuai dengan kondisi permodalan, kecepatan pemenuhan sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi dan perubahan kebijakan dari regulator. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka arah kebijakan BRI untuk tahun 2013 adalah:

Mengembangkan potensi 1. fee-based income dan meningkatkan pendapatan bunga dengan cara:

Fokus ekspansi kredit pada segmen MKM dan a. penetrasi segmen korporasi yang memberi trickle-down business pada kegiatan segmen MKM.Menjaga komposisi sumber dana murah (giro b. dan tabungan) yang optimal sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian dan perkembangan bisnis BRI.Perluasan jaringan dan peningkatan aktifitas c. layanan jasa perbankan untuk meningkatkan fee based income.

Ekspansi bisnis melalui strategi 2. market penetration, market development dan product development, yakni:

Market penetrationa. , yakni optimalisasi posisi BRI yang kini memiliki jaringan kerja yang terhubung secara real time online di seluruh Indonesia serta customer base terbesar, melalui:

Peningkatan aktivitas • cross selling dan integrated marketing dalam penjualan produk dan jasa bank.Pemanfaatan jaringan kerja secara optimal •untuk memperkokoh competitiveness BRI di segmen UMKM.Meningkatkan kualitas produk dan jasa bank •untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas nasabah.Meningkatkan kuantitas dan kualitas •e-channel BRI.

Market Developmentb. , yakni melayani seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dengan secara selektif memasuki pasar yang selama ini belum terlayani oleh BRI, melalui:

Optimalisasi • basis nasabah dan jaringan kerja untuk menjaring nasabah baru/potensi pasar baru.Pengembangan jaringan kerja ke luar •negeri yang potensial.

Product Developmentc. , yakni melengkapi produk yang ada dengan features baru maupun menciptakan produk-produk baru untuk mempertahankan competitiveness BRI di industri keuangan. Langkah yang dilakukan mencakup:

Kerja sama dengan institusi keuangan non •bank untuk product bundling.Pengembangan produk pinjaman dan •simpanan dengan skema/fitur yang customized dan sesuai kebutuhan nasabah.

Persiapan menghadapi Basel III, khususnya 3. mengenai struktur modal, melalui optimalisasi portofolio pinjaman dengan mempertimbangkan efisiensi alokasi modal, perbaikan kualitas aset dan upaya penguatan modal.

Mewujudkan konsep 4. financial inclusion melalui perluasan akses layanan financial dengan dukungan jaringan kerja sesuai potensi bisnis. Pembukaan outlet baru yang dilakukan secara selektif dan cermat.

Mendukung proyeksi pertumbuhan bisnis yang 5. sustainable, BRI melakukan pembukaan outlet konvensional dan e-channel secara selektif dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal.

Sejalan dengan strategi perusahaan, BRI 6. memprioritaskan pemenuhan formasi untuk jabatan bisnis/marketing. Selain itu, BRI juga melakukan penyempurnaan kebijakan pengembangan karier dengan membangun talent management system dan mengoptimalkan assessment center menjadi development center. Penyempurnaan sistem reward and punishment juga dilakukan agar mendorong produktivitas pekerja dengan tetap memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan, kondisi pasar dan kemampuan finansial perusahaan.

Rencana strategis yang diterapkan secara spesifik untuk masing-masing segmen operasional dapat dilihat pada uraian mengenai segmen bisnis terkait, yakni pada bahasan “Tinjauan Bisnis”.


Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pr oses pengel o laan SDM dilaksanakan secara

ter integrasi, mulai dar i perencanaan, rekrutmen dan seleksi,

pengembangan, imbal jasa, manajemen kinerja sampai dengan

pengakhiran hubungan kerja.

Pr oses tersebut didukung penerapan budaya kerja BRI,

ot omatisasi pr oses melalui sistem informasi SDM serta

ber pedoman pada pr insip-pr insip GCG, guna mewujud kan

Sumber Daya Manusia BRI yang Pr ofesional , Pr odukt if

dan Sejahtera





Penerapan strategi pengelolaan SDM BRI dilakukan

berdasarkan kompetensi, kinerja dan komunikasi

yang efektif sehingga terbentuk jajaran SDM yang

profesional, produktif dan sejahtera sebagai aset

utama perusahaan.

Arsitektur SDM BRIStrategi pengelolaan SDM di breakdown dalam road

map program kerja pengelolaan SDM yang ditetapkan

setiap 5 (lima) tahun dan disesuaikan dengan kebutuhan

perusahaan. Program kerja pengelolaan SDM untuk

tahun 2012 adalah:

Penyempurnaan kebijakan pembinaan kariera.

Penyempurnaan sistem manajemen kinerjab.

Penyempurnaan kebijakan kompensasi danc. benefit

Integrasi MSDM dengan teknologi informasi d.

Perubahan kebijakan yang terkait peraturan disipline.

Program tersebut merupakan bagian dari kerangka

Arsitektur SDM BRI yang disusun secara komprehensif,

sistematis dan terukur, mulai dari aktivitas planning,

acquiring, developing, retaining and maintaining,

performance management dan terminating.

Dengan dukungan sistem informasi manajemen

mengintegrasikan business process pengelolaan SDM,

data dan informasi dapat disajikan dengan akurat

dan komprehensif.

VISI dan MISI BRI

KOMPETENSI SDM

VISI, MISI dan STRATEGI MANAJEMEN SDM(Profesional, Produktif dan Sejahtera)

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Good Corporate Governance

Corporate Culture

Man

ajem

en K

iner

ja(P

erfo

rman

ce M

anag

emen

t)

Pere

nca

naa

n S

DM

(Pla

nn

ing

)

Pen

gem

ban

gan

SD

M(D

evel

op

ing

)

Men

jag

a/M

emp

erta

han

kan

SD

M

(Ret

ain

ing

/mai

nta

inin

g)

Pem

utu

san

Hu

bu

ng

an K

erja

( T

erm

inat

ing

)

Rek

rutm

en, S

elek

si d

an

Pen

emp

atan

SD

M(A

cqu

irin

g)


Pengembangan Kompetensi dan ProfesionalismeBRI mengembangkan perencanaan tenaga kerja

(manpower planning) yang mampu mengintegrasikan

kebutuhan SDM secara tepat dan akurat sesuai dengan

rencana dan strategi perusahaan. Proses perencanaan

kebutuhan SDM mengacu pada Corporate Plan BRI

(jangka panjang), Rencana Bisnis Bank/RBB (jangka

menengah) dan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan/RKAP (jangka pendek) yang diselaraskan

dengan karakteristik unik Perusahaan yang berfokus

pada UMKM sehingga membutuhkan dukungan banyak

tenaga kerja dengan komposisi tenaga marketing lebih

dominan daripada tenaga non-marketing.

Pemenuhan Sumber Daya Manusia

Mengingat karakteristik unik perusahaan yang fokus

kepada UMKM, perkembangan usaha dan jangkauan

operasi dan yang berkembang dengan cepat, BRI

melakukan pemenuhan jabatan baik melalui kegiatan

mutasi (promosi dan rotasi) pekerja maupun rekrutmen

dan seleksi dari sumber internal dan eksternal sesuai

dengan kebutuhan Perusahaan. Proses pemenuhan

tersebut dilakukan secara obyektif, terbuka, adil dan

setara tanpa diskriminasi dengan tetap memperhatikan

kualitas maupun kompetensi dasar para kandidat melalui

program pengembangan staf (PPS) untuk mencetak kader

pemimpin BRI, program pengembangan residen staf

(PPRS) untuk mencetak kader pemimpin BRI masa depan

di wilayah Indonesia Timur, pendelegasian wewenang

rekrutmen ke tingkat Kantor Wilayah, mengikuti

maupun mengadakan job fair yang diselenggarakan

di beberapa Lembaga/Perguruan Tinggi ternama dan

proses perekrutan dan seleksi pekerja secara online.

Melalui strategi rekrutmen tersebut, selama tahun

2012, BRI telah menambah jumlah pekerja sebesar

13.855 orang, terdiri dari PPS BRI 509 orang,

Marketing 8.536 orang, Support 652 orang dan

Outsourcing 4.158 orang.

Learning and Developing

BRI memberikan kesempatan yang cukup dan setara

kepada seluruh pekerja untuk mengembangkan diri

dan kariernya melalui peningkatan pengetahuan

maupun keterampilan.

Dalam melaksanakan pengembangan kompetensi

dan keahlian serta pengembangan karir tersebut,

BRI memberi kesamaan hak kepada seluruh pekerja,

tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,

gender, dan kondisi fisik. Secara garis besar, program

pengembangan pekerja BRI digambarkan dalam bagan

ringkas sebagai berikut:

Program Pengembangan Staf (1. PPS)Frontiliner2. & Administration, dll

SPESIFIK, Contoh:Credit1. Operation2. Marketing3. , dll

GENERIK Contoh: Produk dan Jasa BRI

INTERNAL

INTERNAL

EKSTERNAL

EKSTERNAL Workshop/Seminar/Khusus (DN/LN), dll

Supervisor Development Program1. (SDP)Assistant Manager Development Program 2. (AMDP)Manager Development Program3. (MDP)Senior Manager Development Program 4. Assistant Vice President Development Program5. (AVPDP)V6. ice President Development Program (VPDP)

SESPIBANK (LPPI)JAKARTA - BANDUN

G - Y

OG

YAKARTA - SURABAYA - M

AKA

SSA

R - P

AD

AN

G -

PENDIDIKAN PELATIHAN DAN

PENGEMBANGANTRAINING BASEDCOMPETENCIES

PENDIDIKAN APLIKASI

PENDIDIKAN PENGEMBANGAN

PENDIDIKAN PENGENALAN





Pr ogram training bert ujuan untuk meningkat kan kompetensi pekerja sehingga tercipta pekerja yangbertalenta unggul dan siap untuk menduduki jabatan strategis di perusahaan.

Program training bertujuan untuk meningkatkan

kompetensi pekerja sehingga tercipta pekerja yang

bertalenta unggul dan siap untuk menduduki jabatan

strategis di perusahaan.

Selain training menyeluruh, BRI mendukung

pengembangan karir pekerja melalui pelaksanaan

pelatihan khusus yang terencana, pengayaan, job

enrichment dan job enlargement. Pengembangan karir

ini menggunakan sistem talent pool yang melibatkan

dukungan sistem TI sebagai bagian dari pengembangan

Talent Management System. Adapun beberapa program

training yang telah diselenggarakan selama tahun

2012, diantaranya adalah sebagai berikut:

Program dan Peserta Pendidikan, Pelatihan dan

Pengembangan yang diselenggarakan selama

tahun 2012

Jenis Pendidikan Jumlah Peserta

A. Pendidikan Pengembangan

1. Supervisor Development Program 3.641

2. Assistant Manager Development Program

3.441

3. Manager Development Program 257

4. Senior Manager Development Program 65

5. Assistant Vice President Development Program

93

6. Vice President Development Program 32

Jumlah 7.529

B. Pendidikan Pengenalan

1. Program Pengembangan Staf 1.210

2. Frontliner & Administration 11.533

3. Marketing 10.601

4. Administrasi 817

5. Audit 306

Jumlah 24.467

C. Pendidikan Aplikasi

1. Credit 8.102

2. Operation 13.567

3. Marketing 6.582

4. Public Course 134.459

5. Sertifikasi 988

6. Lain-lain 15.101

7. Risk Management 842

Jumlah 179.641

Selain mengikuti pelatihan secara intensif, karyawan

juga diikutkan dalam training-training publik yang

sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya sehingga

target pelatihan minimum satu kali dalam satu tahun

dapat dicapai.

Alokasi Dana Pengembangan Kompetensi SDM

Selama tahun 2012, tidak kurang dari 500 training

dan pengembangan yang dilakukan BRI, baik

secara umum maupun khusus, dan diikuti oleh

211.637 peserta. Total biaya investasi dalam rangka

peningkatan kompetensi dan profesionalisme pekerja

tersebut adalah sebesar Rp484,9 miliar. Rasio biaya

pelatihan terhadap biaya personalia pada 2012 sebesar

5,26%, lebih besar dari tahun 2011 yang sebesar 5,16%.

Hal ini menunjukkan bahwa pada 2012 BRI lebih banyak

memberikan kesempatan kepada pekerja untuk

mengembangkan kompetensinya melalui berbagai

program pelatihan yang diadakan.

Retaining and Maintaining

Untuk menarik calon pekerja potensial,

mempertahankan pekerja kompeten dan meningkatkan

motivasi serta memberikan apresiasi, BRI memiliki

program kompensasi yang bersifat variabel (insentif

dan bonus) untuk pekerja yang mencapai dan

melampaui target kinerja. Selain itu, setiap tahunnya

terdapat Kenaikan Upah Pokok berdasarkan Kinerja

(Merit Increase) dengan memperhatikan pencapaian

target laba perusahaan secara nasional.


Penyempurnaan kebijakan kompensasi di atas selalu

dilakukan oleh BRI dengan memperhatikan aspek

fairness. Selain memberikan kompensasi dan fasilitas

kepada pekerja selama dalam hubungan kerja, BRI

juga memberikan hal tersebut setelah berakhirnya

hubungan kerja.

Kesejahteraan Pekerja

Upah minimum yang diberikan kepada pekerja telah

berada di atas upah minimum yang berlaku di setiap

wilayah dimana Perusahaan beroperasi. Selain itu, BRI

juga memberikan jaminan kesehatan, tunjangan hari raya

keagamaan dan mengikut sertakan pekerja tetapnya dalam

program tunjangan hari tua, program pensiun manfaat

pasti, program pensiun iuran pasti serta melindungi pekerja

dari risiko-risiko kesehatan dan kecelakaan kerja melalui

kepersertaan dalam asuransi yang relevan. Kontribusi

perusahaan pada program-program pensiun serta

perlindungan kesehatan dan kecelakaan kerja tersebut di

atas mencapai 7,9% dari total biaya personalia.

Dampak keuangan pengelolaan SDM

Penambahan jumlah pekerja dan pemenuhan berbagai

hak-haknya membuat alokasi dana operasional untuk

pekerja meningkat. Untuk tahun 2012, biaya tenaga

kerja mencapai Rp9,21 triliun atau meningkat 10,7%

dari total alokasi dana belanja pekerja di tahun 2011

yang mencapai Rp8,33 triliun. Namun demikian BRI

memandang alokasi dana ini merupakan investasi

yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengukuran

manfaat dana belanja pekerja dan komitmen investasi

untuk peningkatan kompetensi pekerja diantaranya

dilakukan melalui perhitungan rasio produktivitas

pekerja dan rasio belanja pelatihan.

Rasio produktivitas pekerja (laba dibagi jumlah

pekerja) pada 2012 sebesar Rp255,02 juta per pekerja,

lebih tinggi dibandingkan 2011 yang sebesar Rp164,6

juta per pekerja. Menunjukkan adanya peningkatan

produktivitas pekerja dalam berkontribusi terhadap

pencapaian target laba perusahaan.

Hubungan Industrial

Pekerja dijamin untuk berserikat, berkumpul dan

menyampaikan pendapat dengan pembentukan Serikat

Pekerja BRI (SP-BRI). SP-BRI tercatat di Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti

pencatatan: 357/I/P/V/2005 tanggal 17 Mei 2005. Kebijakan

yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja selalu

dikomunikasikan dengan melibatkan Serikat Pekerja.

Untuk menjamin hak-hak pekerja, Perusahaan dan Serikat

Pekerja telah membuat 5 (lima) kali Perjanjian Kerja

Bersama yang berlaku setiap 2 tahun sekali.

Pekerja dijamin untuk berser ikat , ber kumpul dan menyampaikan pendapat





Selain PKB, BRI membentuk Forum Kerjasama Bipartit yang

bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan perusahaan

dan kepentingan Pekerja serta menyelesaikan keluhan

dari Pekerja. Selain itu, untuk meminimalisasi hambatan

komunikasi antara Pekerja dengan Perusahaan, maka

Perusahaan memiliki Whistle Blower System yang sejak 12

Maret 2009 dan dimonitor langsung oleh Direktur Utama.

Profil SDM BRI

Pada akhir tahun 2012, jumlah total pekerja BRI adalah

72.625 orang, naik dibandingkan posisi akhir tahun

2011 yang berjumlah 40.044 orang. Kenaikan terbesar

jumlah pekerja pada tahun 2012 lalu terjadi seiring

dengan peningkatan aktivitas bisnis dan operasional BRI,

diantaranya peningkatan jumlah unit layanan BRI yang

tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan perubahan

status pekerja frontliner BRI khususnya Teller dan Customer

Service dari pekerja alih daya menjadi pekerja kontrak BRI.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/

PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-

hatian bagi bank Umum yang melakukan Penyerahan

Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Status 2010 2011 2012

Pekerja Tetap 33.296 33.357 34.936

Pekerja Kontrak 2.441 4.780 36.155

MPP 996 944 791

Trainee 911 963 743

Pekerja Alih Daya 38.068 45.486 30.789

Jumlah Pekerja BRI 75.712 85.530 103.414

Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas pekerja

BRI adalah lulusan jenjang pendidikan Diploma

dan Strata 1 dengan jumlah dan komposisi yang

semakin meningkat. Untuk strata pendidikan

SLTP dan SLTA, jumlah dan komposisinya semakin

berkurang. Adapun profil komposisi pekerja BRI

menurut pendidikan dan jenjang jabatan adalah

sebagai berikut:


Jumlah pekerja berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan 2010 2011 2012

Strata 3 2 5 7

Strata 2 1.107 1.034 1.073

Strata 1 23.691 26.780 39.591

Diploma 4.053 4.847 25.915

SLTA/Setingkat 8.749 7.334 6.017

SLTP/Setingkat 42 44 22

Jumlah Pekerja BRI* 37.644 40.044 72.625

*belum termasuk pekerja alih daya

Jumlah pekerja berdasarkan level organisasi

Jabatan 2010 2011 2012

Executive Vice President 70 67 67

Vice President 101 103 106

Assistant Vice President 382 380 429

Senior Manager 575 584 633

Manager 554 582 581

Assistant Manager 3.318 2.925 3.295

Officer 10.510 10.662 10.998

Assistant 22.134 24.741 56.516

Jumlah Pekerja BRI* 37.644 40.044 72.625

*belum termasuk pekerja alih daya

Tingkat Turnover

Selama tahun 2012, tercatat 393 pekerja BRI

mengundurkan diri atau berhenti bekerja, mayoritas

disebabkan karena telah memasuki masa pensiun.

Dengan demikian, maka tingkat turnover BRI adalah

sebesar 1,14%, Angka tersebut sangat rendah

dan merupakan salah satu hasil dari penciptaan

lingkungan kerja yang kondusif. Untuk itu, BRI

berkomitmen terus menjaga lingkungan kerja yang

baik demi terciptanya suasana yang sehat, aman,

nyaman dan menumbuhkan semangat berkarya serta

berinovasi pada seluruh jajaran pekerja BRI.

Pengelolaan SDM yang Terintegrasi

Dengan sebaran wilayah operasional yang luas dan

jumlah SDM yang besar, pengeloaan SDM secara

efisien dan akurat merupakan tantangan bagi

BRI. Oleh karena itu, BRI telah mengembangkan

Sistem Informasi Manajemen (SIM) SDM yang

terintegrasi sehingga BRI mampu memelihara

database SDM, memenuhi hak-hak pekerja, memberi

informasi kebijakan SDM terkait hak-hak pekerja,

dan mengembangkan saluran komunikasi yang

kondusif antara pekerja dengan manajemen. SIM

SDM ini merupakan dasar dari pengembangan

Office Automation dan implementasi Employee Self

Service (ESS) dengan tujuan efisiensi seluruh aspek

pengelolaan kebutuhan SDM.

Seiring dengan perkembangan operasional BRI

yang terus meningkat dan kebutuhan informasi

pengelolaan SDM yang semakin up to date dan

akurat, BRI mengembangkan berbagai aplikasi

baru meliputi:

1. System and Product In Data Processing, sebagai

program utama untuk mengelola database pekerja

serta memproses seluruh haknya.

2. CV Offline, program untuk menyajikan data pekerja

secara cepat dan mobile.

3. Sistem Manajemen Kinerja Online (SMK Online),

program untuk membantu pekerja mempersiapkan

Rencana Sasaran Kinerja (RSK), bimbingan dan

evaluasi di akhir tahun.

4. Aplikasi Formasi dan Pengisian, merupakan program

untuk menyajikan data formasi pekerja di Unit Kerja

BRI di seluruh Indonesia dan pengisiannya.

Tingkat turnover BRI adalah sebesar 1,14%





Program-program tersebut melengkapi aplikasi

sebelumnya, seperti Call Center SDM, Web Portal SDM

maupun konseling dengan dukungan teknologi informasi.

Internalisasi Budaya Perusahaan

Sejalan dengan pertumbuhan Perusahaan, semakin

disadari bahwa Budaya Kerja memiliki peranan penting

dalam mendukung visi misi Perusahaan. Hal tersebut

dapat terwujud apabila setiap Pekerja BRI berperilaku

baik dan benar secara pribadi dan profesional dalam

melaksanakan tugasnya karena memiliki sense of

belonging yang tinggi terhadap perusahaan.

Oleh karena itu, budaya kerja BRI dirumuskan dengan

menggali nilai-nilai yang diyakini oleh seluruh Pekerja

sebagai nilai-nilai unggul yang dapat mendukung

pencapaian kinerja terbaik bagi perusahaan, yaitu

terdiri dari integritas, profesionalisme, kepuasan

nasabah, keteladanan, penghargaan kepada SDM.

Hingga saat ini, nilai-nilai Budaya Kerja (core values)

yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta

berperilaku bagi setiap insan BRI telah mampu

mendukung pencapaian kinerja terbaik perusahaan.

Namun demikian, evaluasi atas implementasi

Budaya Kerja tetap dilakukan untuk memastikan

bahwa core values yang dimiliki Perusahaan dapat

menjawab tantangan di masa mendatang terutama

dalam persaingan bisnis di sektor MKM yang

merupakan core bussiness BRI. Atas dasar tersebut,

maka pada Tahun 2012 Perusahaaan memulai

Revitalisasi Budaya Kerja sebagai upaya penguatan

Budaya Kerja.

Bersamaan dengan program revitalisasi implementasi

Budaya Kerja, secara continue dilaksanakan Forum

Peningkatan Kinerja di seluruh unit kerja sebagai bentuk

partisipasi aktif Pekerja dalam penciptaan strategi dan

tindakan yang dapat meningkatkan kinerja di setiap

unit kerja. Forum Peningkatan Kinerja juga merupakan

sarana dalam mentransformasi Budaya Kerja ke seluruh

unit kerja, sehingga peningkatan kinerja dapat selaras

dengan rencana kerja perusahaan.

Budaya kerja merupakan salah satu materi yang selalu

disampaikan dalam setiap pendidikan reguler yang

bersifat refreshing, sehingga diharapkan nilai-nilai

budaya kerja semakin mengakar pada setiap Pekerja.

Untuk memastikan nilai-nilai budaya kerja terlaksana

dengan baik di seluruh unit kerja, maka telah ditunjuk

para Change Agent di masing-masing wilayah yang

berkewajiban untuk mempertahankan dan mengawasi

implementasi Budaya Kerja di unit kerjanya.

Pencanangan tahun 2012 sebagai tahun Good

Corporate Governance (GCG) juga menegaskan

komitmen BRI untuk menindak dengan tegas (zero

tolerance) atas setiap pelanggaran yang bertentangan

dengan etika dan Peraturan Perusahaan. Hal tersebut

juga menunjukkan komitmen BRI untuk menjadikan

Budaya Kerja Perusahaan sebagai jiwa bagi pekerja

BRI dalam berkarya.


PemasaranProgram pemasaran terpadu bertujuan untuk memberi kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah baru maupun existing dalam mengenal produk dan fitur produk jasa perbankan BRI, termasuk meningkatkan akses layanan

Guna mencapai target sepanjang tahun 2012 baik

dalam hal penyaluran kredit maupun penghimpunan

dana masyarakat serta penyediaan jasa perbankan,

BRI berupaya untuk tetap menjaga dan meningkatkan

pangsa pasar melalui program pemasaran terpadu.

Program ini memberikan kemudahan kepada nasabah

baru maupun nasabah existing untuk mengenali produk

jasa perbankan dan fitur produk baru BRI, memberikan

kemudahan akses serta memberikan kenyamanan pada

nasabah dalam melakukan berbagai aktivitas. Program-

program tersebut dijelaskan dalam uraian berikut:

Peningkatan Awareness

Jangkauan bisnis mikro, kecil dan menengah BRI hingga

grass root community yang tersebar ke seluruh pelosok

Indonesia tidak lepas dari hasil program akusisi maupun

retensi pasar yang dilakukan selama tahun 2012. Untung

Beliung BritAma, Pesta Rakyat Simpedes, BRI Peduli

Pasar Rakyat, Panen Bulanan Simpedes dan Grebeg

Pasar adalah beberapa program yang dilaksanakan BRI

untuk memasarkan produk pinjaman Kupedes, KUR,

produk simpanan BritAma, Simpedes serta produk

e-banking. Dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan

tersebut yang langsung menyentuh komunitas dalam

masyarakat, BRI dapat membangun terus awareness

terhadap produk dan layanan BRI bagi calon nasabah

baru maupun nasabah existing. Selain kegiatan

pemasaran tersebut, untuk meningkatkan brand

awareness, BRI juga berpartisipasi pada berbagai

pameran berskala nasional maupun internasional

dengan mengikutsertakan nasabah sebagai peserta

pameran serta menyelenggarakan mudik bersama

nasabah Kupedes dan Simpedes.

Peningkatan Pangsa Pasar

Untuk meningkatkan pangsa pasar, BRI juga aktif

memasarkan produknya kepada mitra BUMN,

melakukan cross selling produk serta memanfaatkan

trickle down business dari nasabah korporasi dan

BUMN. Kemitraan dengan BUMN dilakukan melalui

penyelenggaran acara yang menyediakan produk dan

layanan yang sesuai dengan kebutuhan para mitra.

Sedangkan strategi cross selling yang dilakukan BRI

memberikan pelayanan closed-system financing bagi

nasabah baru maupun nasabah existing. Untuk itu,

antar direktorat melakukan koordinasi intensif sehingga

nasabah baru semakin meningkat di tahun 2012. Trickle

down business yang berasal dari nasabah segmen bisnis

BUMN dan korporasi juga meningkatkan performa

segmen lain seperti segmen bisnis ritel dan menengah.

Strategi penjualan juga semakin diintensifkan dengan

memanfaatkan database nasabah, pihak ketiga (dealer/

developer), walk in customer maupun implant banking

seperti program Home Ownership Program (HOP)

dan Car Ownership Program (COP) dengan beberapa

perusahaan besar.

Pengembangan Fitur Produk

Pengembangan fitur produk melalui modifikasi

kegunaan maupun pengenalan fitur baru juga

merupakan salah satu strategi pemasaran BRI kepada

nasabah baru maupun nasabah existing. Pengembangan

ini disesuaikan dengan memperhatikan kebutuhan dan

karakter nasabah di tiap segmen.

Peningkatan Akses Layanan

Pengembangan jaringan baik dalam bentuk

konvensional maupun e-channel merupakan salah

satu strategi pemasaran BRI untuk memberikan

kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada

nasabah. Pengembangan infrastruktur ini dilakukan

secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Strategi

ekstensifikasi dilakukan melalui pembukaan unit kerja

di wilayah baru sedangkan intensifikasi ditujukan

untuk memaksimalkan potensi bisnis pada daerah

yang telah terdapat unit kerja BRI. Peningkatan akses

layanan nasabah melalui e-channel yang difokuskan

kepada penambahan jaringan ATM, penyebarluasan

SMS banking dan Mocash yang bertujuan untuk

mempermudah jangkauan kepada nasabah serta

meningkatkan efisiensi operasional.





Salah satu strategi pemasaran lainnya adalah

pengembangan jaringan elektronik seperti BRI mobile.

Sarana ini dirancang agar lebih user friendly sehingga

nasabah dapat lebih mudah memperoleh informasi

rekening, dan melakukan transaksi perbankan secara

online melalui BRI. Semua pengembangan di atas

dilakukan untuk memastikan Service Level Agreement

(SLA) yang memuaskan.

Sementara strategi pemasaran yang diterapkan secara

spesifik untuk masing-masing segmen operasional

dapat dilihat pada uraian mengenai segmen bisnis

terkait, yakni pada bahasan “Tinjauan Bisnis”.

Di sisi sumber daya manusia, BRI melakukan

penambahan tenaga pemasar dan juga meningkatkan

kualitas pengetahuan mengenai produk dan jasa

melalui pelatihan kepada tenaga pemasar sehingga

mereka dapat memasarkan produk dan jasa yang

lengkap sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan

semakin meningkatnya kualitas tersebut, tenaga

pemasar BRI dapat menjadi professional business

advisor bagi nasabah.

Marketing CommunicationKegiatan marketing communication memiliki misi

menjadikan seluruh produk, jasa, dan layanan BRI

mempunyai brand yang kuat untuk menunjang

kegiatan pemasaran serta pertumbuhan penjualan

produk, jasa dan layanan BRI. Melalui komunikasi

pemasaran yang optimal maka diharapkan akan

tercapai brand awareness dan positioning yang unik,

tepat dan relevan dari seluruh produk, jasa dan

layanan BRI di benak setiap target market, sehingga

keberhasilan ekspansi usaha dapat lebih terjamin.

Untuk mencapai misi tersebut BRI merancang strategi

komunikasi pemasaran yang di aplikasikan secara

berkesinambungan selaras dengan penilaian kondisi

industri perbankan dan sasaran perkembangan usaha.

Pada tahun 2012, kegiatan marketing communication

selain difokuskan pada produk-produk yang secara

substansi berbasis individu/massal baik pada sisi

funding maupun lending juga difokuskan pada upaya

membangun image perbankan transaksional untuk

menciptakan corporate brand Bank BRI.


Program marketing communication mengenai retail

funding menjadi prioritas utama mengingat peran

strategisnya untuk menjamin stabilitas pendanaan

dan juga price competitiveness. Selain itu, segmen

mikro, kecil dan menengah (MKM) yang menjadi

pilar bisnis juga BRI mendapat prioritas khusus

untuk menjamin keberlanjutan-aspek awareness

terhadap brand BRI.

Di tahun 2012, program marketing communication

mulai menyasar pengenalan produk-produk dan

layanan BRI yang berbasis business to business (B2B)

dengan strategi komunikasi yang sesuai dengan

business nature target market. Aktifitas e-Banking BRI

juga menjadi prioritas pelaksanaan program, dengan

business nature tujuan meningkatkan komposisi fee

based income melalui aktivitas transaksi elektronik.

Keseluruhan program yang dilaksanakan tersebut

ditujukan untuk mendukung upaya BRI menjelma

sebagai The Biggest National Payment Gateway

dalam beberapa tahun mendatang.

Realisasi Kegiatan

Berbagai kegiatan komunikasi pemasaran yang

dilaksanakan sepanjang tahun 2012, mencakup

diantaranya pengenalan produk:

1. Tabungan BRI BritAma (Untung Beliung BritAma).

2. Tabungan BRI Simpedes (Pesta Rakyat Simpedes,

Panen Bulanan Simpedes dan Mudik Bersama

Kupedes dan Simpedes).

3. Tabungan BRI Junio (Kerjasama merchant: Timezone,

Theme Park: Ancol, Jatim Park, WaterBoom,

Funland, Bali Bird Park, Bali zoo, dan lain-lain).

4. E-Banking (Program Undian Gemerlap e-Banking BRI).

5. Brizzi (Program merchant discount di merchant-

merchant kategori food & beverages, public service,

fashion dan mini market).

6. Kartu Kredit BRI.

Program-program rentention & acquisition di

berbagai merchant ternama Fashion, Gadget,

Airlines, Hotel & Resto , Beauty and Health, BRI

Travel Service, BRING dan sebagainya.

7. BRI Prioritas (White Lotus, Ante Prima dan

Blitzmegaplex).

8. BRIGuna.

Penghargaan dibidang Marketing Communication

Berbagai kegiatan marketing communication dan

realisasi kualitas layanan yang baik, membuat beberapa

brand produk BRI mendapatkan penghargaan dari

pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

1. Tabungan BRI Junio – Peringkat Pertama Kategori

Tabungan Junior Top Brand Index 2012 dari Majalah

Marketing.

2. Tabungan BritAma – Peringkat Kedua Kategori

Tabungan Top Brand Index 2012 dari Majalah

Marketing.

3. Deposito BRI – Peringkat Ketiga Kategori Deposito

Top Brand Index 2012 dari Majalah Marketing.

4. Tabungan BritAma dan Tabungan Simpedes –

Peringkat Pertama Kategori Tabungan Satria Brand

Award 2012.

5. Tabungan BritAma – Word of Mouth Marketing

2012 dari Majalah SWA.

6. SMS Banking BRI – Peringkat Pertama Banking

Service Excellent Award dari Majalah Infobank.

7. Phone Banking BRI – Peringkat Ketiga Banking

Service Excellent Award dari Majalah Infobank.

8. Internet Banking & Mobile Banking Terbaik –

Consumer Excellent Award dari Majalah SWA.

9. Indonesia Brand Champion Award 2012 – Predikat

Silver untuk kategori Most Popular Bank Umum

dari MarkPlus.

10. Peringkat Pertama Net Promoter Loyalty

Award 2012 untuk kategori Saving Account dari

Majalah SWA.

11. The Most Valuable Brand Kategori Bank Umum dari

Mars, Metro TV dan Majalah SWA.

Pengembangan JaringanRealisasi Ekspansi Jaringan di Tahun 2012

Pengembangan jaringan kerja bisnis ritel di tahun

2012 meliputi pembukaan 15 Kantor Cabang,

43 Kantor Cabang Pembantu dan 44 Kantor Kas.

Terkait pengembangan jaringan kerja tersebut, 14

Kantor Cabang Pembantu ditingkatkan statusnya

menjadi Kantor Cabang dan 6 Kantor Kas menjadi

Kantor Cabang Pembantu. Sementara itu, untuk





pengembangan bisnis mikro, pada tahun 2012 telah

dibuka 125 BRI Unit baru dan 26 TerasBRI yang

ditingkatkan menjadi BRI Unit sehingga total BRI Unit

per Desember 2012 mencapai 5.000 BRI Unit. Selain itu,

telah dibuka 500 TerasBRI dan 250 TerasBRI Keliling

selama tahun 2012.

Selain BRI Unit, sejak tahun 2009 BRI juga telah

mengembangkan jaringan kerja baru berupa

TerasBRI. Pada tahap awaI, TerasBRI dibuka di tengah

pasar tradisional guna memudahkan pedagang

pasar untuk menabung, mengajukan pinjaman,

serta melakukan transaksi perbankan lainnya, tanpa

harus meninggalkan aktivitas bisnisnya. Sampai

dengan tahun 2012 BRI kini BRI telah memiliki 1.778

TerasBRI dan 350 TerasBRI Keliling.

Selain pembukaan BRI Unit dan TerasBRI baru, selama

tahun 2012 BRI meningkatkan status 26 TerasBRI

menjadi BRI Unit dengan tujuan mengoptimalkan

pelayanan kepada nasabah.

2012

Pertumbuhan Jumlah Jaringan Kerja BRI

TerasBRI Keliling

TerasBRI

Kantor Kas

BRI Unit

Kantor Cabang Pembantu

Kantor Cabang

2011201020092008

545502470

5.0004.8494.6494.538

728822

442431413406379434337

914870

1.304

1.778

350

100

8.056

617

6.9716.323

5.312 217

179

9.052

4.538 4.649 4.8494.417

Pertumbuhan Jumlah JaringanATM dan EDC BRI

ATMEDC

59.007

2008 2009 2010 2011 2012

44.715

14.292

1.7966,085

12,719

3.778

6.3987.292

31.590

10.176

1.796

18.804

38.882

Selama tahun 2012, BRI menambah 7.000 ATM, 13.125

EDC (Electronic Data Capture) dan 3 CDM (Cash Deposit

Machine) sehingga dengan penambahan tersebut

sampai dengan akhir Desember 2012, BRI telah memiliki

14.292 ATM, 44.715 EDC, 92 CDM dan 42 e-Buzz.

Dengan seluruh tambahan tersebut layanan perbankan

BRI per akhir tahun 2012 telah didukung oleh jaringan

kerja yang meliputi 9,052 unit kerja (termasuk Kantor

Wilayah dan Unit Kerja Luar Negeri) dan 59.241

e-Channel (Lihat juga tabel “Profil BRI-Jaringan Kerja”

dan uraian “Tinjauan Bisnis-Bisnis Konsumer”)

Selain penambahan jaringan kerja konvensional, selama

tahun 2012 BRI melakukan berbagai program lain

untuk meningkatkan optimalisasi fungsi dan kualitas

operasional jaringan melalui:

Standarisasi tampilan unit kerja operasional 1.

dan e-channel dengan tujuan meningkatkan

kenyamanan nasabah saat bertransaksi.

Meningkatkan frekuensi pelatihan bagi pekerja BRI 2.

Unit dan TerasBRI agar dapat memberikan pelayanan

yang lebih efektif kepada nasabah mikro.


Transaksi e-BankingJumlah Transaksi

SMS Banking ATM

(dalam juta transaksi)Jumlah Transaksi(dalam juta transaksi)

5.69.5

25.4

46.6

Jumlah Pengguna(dalam ribuan)

244620

1.592

3.366

Nilai Transaksi(Rp triliun)

Nilai Transaksi(Rp triliun)

0.3

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

0.8

2.8

7.7

144.2

266.9

482.7

789.2

Jumlah Pemegang Kartu(dalam juta)

4.5

6.8

10.5

17.0

71.6

126.5

249.6

429.2

Transaksi e-Banking tumbuh secara siginifikan dalam empat tahun terakhir, baik dari sisi jumlah transaksi maupun nilai transaksi, yang didukung oleh basis nasabah yang besar.





Pembukaan 3. Priority Lounge, Kantor Layanan Pensiun

dan Kredit Pegawai dan Sentra Layanan Prioritas.

Penempatan 4. e-channel: ATM, EDC dan SSPP (Self

Services Passbook Printer) untuk mengoptimalkan

layanan perbankan dan meningkatkan, efisiensi,

dan efektivitas jaringan e-channel BRI.

Mengembangkan aplikasi teknologi guna 5.

mempercepat proses kredit di BRI Unit, TerasBRI,

dan TerasBRI Keliling.

Peningkatan LayananSebagai bagian implementasi strategi pemasaran

untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah,

BRI senantiasa berupaya meningkatkan kualitas

layanan kepada nasabah sehingga memberikan

dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis dalam

jangka panjang. Hal tersebut sejalan dengan visi

BRI yaitu memberikan layanan yang cepat, akurat,

aman, ramah dan nyaman kepada semua nasabah

dan menjadikan layanan BRI sebagai barometer

layanan perbankan.

Langkah strategis yang telah dilakukan BRI untuk

meningkatkan kualitas layanan antara lain dengan

menerapkan service level agreement (SLA) dan

menetapkan rating layanan untuk seluruh unit kerja.

BRI kemudian juga menyelenggarakan program

Service Quality Campaign 1-96 dengan target

pencapaian masuk dalam peringkat 5 besar bank

dengan layanan terbaik.

Untuk menjamin peningkatan kualitas dan

keterampilan para pekerja di jajaran lini layanan bank,

BRI menyelenggarakan kompetisi “SQ Vaganza” bagi

frontliners BRI di seluruh Indonesia guna mengasah

product knowledge para frontliners.

Selain peningkatan kompetensi dan kualitas

pelayanan, BRI memberikan benefit tertentu

kepada para frontliner yang mampu memenuhi

standar kriteria SLA istimewa yang ditetapkan

sebelumnya, termasuk percepatan jenjang karir

yang lebih cepat disertai pemberian reward dan

recognition yang menarik.

Sebagai hasil dari peningkatan layanan kepada nasabah

ini, BRI Prioritas memperoleh peringkat Diamond pada

Service Quality Award dari Caree – CCSL.

Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan

Selain berbagai langkah strategis tersebut di atas, BRI

juga melakukan berbagai inisiatif pengembangan

kualitas layanan sebagai berikut:

Menindaklanjuti keluhan nasabah melalui satu 1.

pintu dan mengawasi penyelesaian keluhan

nasabah. Keluhan pelanggan bisa disampaikan

dengan mudah melalui program “Call Center BRI”

dan dipastikan langkah-langkah penyelesaian yang

sebaik-baiknya.

Melakukan standarisasi layanan dan meningkatkan 2.

kepuasan nasabah melalui SQ coaching, SQ

monitoring Kantor Cabang, Kantor Cabang

Pembantu dan Unit serta kegiatan refreshing course

mengenai produk dan kebijakan.

Meningkatkan 3. service skill dan service leadership

dengan memberikan pelatihan kepada pekerja

terkait di Kantor Cabang seluruh Indonesia.

Menentukan cabang percontohan (4. Center of

Excellence) dalam hal kualitas layanan di masing-

masing Kantor Wilayah

Menyusun program percepatan perbaikan 5.

kualitas layanan melalui program SQ Assurance &

Improvement.

Melaksanakan fungsi 6. response center yang mengacu

pada Service Level Agreement (SLA) dengan cara

meningkatkan infrastruktur help desk.

Meningkatkan 7. skill dan knowledge para operator

help desk dengan pelatihan Service Quality minimal

setahun sekali.


Peningkatan Kualitas Layanan

BRI melakukan peningkatan kualitas layanan secara

terus menerus dengan menetapkan target perbaikan

layanan dari berbagai sisi, antara lain:

Perbaikan proses layanan, dengan formulasi 1.

kebijakan, mengadakan sosialisasi, pembinaan

dan monitoring prosedur operasional dan

layanan; implementasi kebijakan layanan maju,

serta menyusun dan menyempurnakan Service

Level Agreement (SLA).

Premises2. , dengan melaksanakan assurance

kebersihan, kerapihan, kenyamanan, penempatan

merchandising, kelengkapan brosur dan tampilan

ATM on/off site.

Monitoring3. , dengan melakukan survey

implementasi kualitas layanan secara menyeluruh,

bekerja sama dengan pihak ketiga.

Perbaikan kualitas data nasabah, dengan 4.

melakukan tunggalisasi data nasabah, pengkinian

data nasabah sesuai profil risiko nasabah, integrasi

sistem data nasabah pada sistem pendukung

di luar core system BRI (Brinets) dan pemilihan

kualitas data nasabah terbaik diantara Unit Kerja

Operasional (UKO) di seluruh Indonesia.

Perbaikan kebijakan operasional, dengan 5.

melaksanakan Business Process Reengineering,

melakukan pemisahan dan penyempurnaan fungsi

Petugas Operasional.

Pengembangan 6. Contact center, dengan

memanfaatkan telesales/telemarketing untuk

penjualan produk dan jasa Bank, serta sentralisasi

complaint handling.

Survey Kepuasan Nasabah Sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan

kepada nasabah, BRI secara rutin melakukan survey

persepsi nasabah mengenai tingkat kualitas layanan

BRI. Survey tersebut dilakukan secara internal

maupun oleh pihak independen. Survey internal

dilakukan minimal dua kali dalam setahun oleh

setiap unit kerja operasional BRI di seluruh Indonesia

yang pengumpulan datanya didukung oleh sistem





teknologi informasi. Sedangkan survey kepuasan

nasabah oleh pihak independen dilakukan setiap

triwulan disertai perbandingan dengan kompetitor

di industri perbankan. Survey juga dibedakan

berdasarkan skala nasional maupun berdasarkan

kota kecil dan kota besar serta daerah di Pulau Jawa

dan luar Pulau Jawa. Kedua survey tersebut baik

yang dilakukan oleh BRI mapun pihak independen

menggunakan sampling target responden dari

seluruh segmen dengan latar belakang pendidikan,

pekerjaan dan umur yang bervariasi.

Berdasarkan hasil survey oleh pihak independen

maupun secara internal menunjukkan bahwa

tingkat kepuasan nasabah BRI terus meningkat

secara konsisten dalam hampir semua aspek

dibandingkan dengan beberapa bank lain. Namun

demikian terdapat beberapa catatan yang perlu

mendapatkan perhatian di masa mendatang di

antaranya perlunya perbaikan dalam pelayanan dan

fitur produk serta jasa BRI. Survey kepuasan nasabah

ini akan digunakan sebagai acuan dalam perbaikan

mutu layanan BRI sehingga mendekati persepsi

kepuasan nasabah terhadap layanan jasa perbankan

yang ideal dan diharapkan meningkatkan loyalitas

nasabah BRI.

Pencapaian Kualitas Layanan

Berbagai upaya serius yang dilakukan untuk

meningkatkan kualitas layanan tersebut mendapatkan

apresiasi dan pengakuan dari pihak independent.

Hasil survei Marketing Research Indonesia terhadap 19

Bank tahun 2010 menunjukkan, kualitas pelayanan BRI

BRI Pr ior itas memper o leh per ingkat Diamond pada Service Qual ity Award dar i Caree – CCSL.

mengalami perbaikan, yaitu meningkat sebesar 2,14

poin dari nilai 81,94 menjadi 84,08. Selain itu survei

terakhir yang dilaksanakan tahun 2011 menunjukkan

kenaikan peringkat kualitas pelayanan dari Peringkat 7

Menjadi Peringkat 5.

Selain hasil survei MRI tersebut, di tahun 2012, BRI juga

menerima berbagai penghargaan dibidang kualitas

layanan, yakni:

Penghargaan di tahun 2012

The Best HR Retention Program

(Bronze)

The Best Contact Center Operation

(Silver)

The Best Talent – Paduan Suara (Gold)

The Best Telesales (Bronze)

The Quality Assurance Staf (Bronze)

The Best Team Leader (Bronze)

The Best Manager (Platinum dan Silver)

Audit surveillance ISO 9001:2008 VNZ Certification


Teknologi InformasiPengembangan Teknologi Informasi dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan produktifitas dan efisiensi serta meningkatkan kualitas tata kelola di bidang operasional.

BRI mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan

Teknologi dan Sistem Informasi (TSI) sebagai salah

satu komponen pendukung utama kegiatan bisnis

yang handal, optimal dan real time online. Dengan

dukungan teknologi tersebut BRI mampu memberikan

layanan sesuai standar Service Level Agreement (SLA)

yang kompetitif, meningkatkan produktifitas dan

efisiensi serta mengurangi risiko operasional melalui:

Penerapan 1. Business Continuity and Disaster

Recovery Plan untuk menjaga kesinambungan

operasional bisnis, meningkatkan kepercayaan

nasabah dan memitigasi risiko operasional akibat

kegagalan teknologi informasi.

Pengawasan keamanan sistem secara 2.

berkesinambungan melalui enterprise

monitoring system.

Pelaksanaan 3. Security Awareness Program kepada

seluruh pekerja secara rutin untuk meningkatkan

kepedulian terhadap keamanan penggunaan

teknologi informasi di BRI.

Penerapan 4. best practice sistem pengamanan

teknologi informasi yang lebih luas berdasarkan

ISO 27001:2005 serta regulasi dan peraturan baru

Bank Indonesia dan Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pencapaian Bank BRI menjadi

bank modern, BRI telah menyusun dan melaksanakan

program pengembangan TSI secara bertahap dan

berkelanjutan sejak tahun 2008. Program tersebut

dinamakan Information Technology Strategic Plan

(ITSP) BRI tahun 2008-2013, yang pada dasarnya terbagi

kedalam beberapa tahap pengembangan, yaitu:

Penyediaan 1. access channel yang luas dilengkapi

dengan fitur standar, beragam dan terintegrasi.

Adopsi 2. leading-edge IT (Information Technology)

tren dunia perbankan.

Penyediaan akses data yang lengkap secara 3.

realtime online.

Implementasi (4. near) zero downtime.

Penggunaan multimedia dan 5. paperless technology.

Berbagai program mengenai pengembangan TI yang

dijalankan selama tahun 2012 sesuai dengan roadmap

ITSP tersebut diuraikan secara ringkas sebagai berikut.

Penyediaan Access ChannelBRI mengembangkan berbagai fitur berbasis TI untuk

meningkatkan perolehan fee-based income dari

layanan jasa perbankan. Selain keragaman fitur, pada

tahun 2012 BRI juga menambah jumlah maupun area

coverage dari berbagai infrastruktur berbasis TI yang

dimilikinya. Program-program yang dilakukan dalam

rangka perluasan access channel meliputi:

Penambahan jumlah, perluasan 1. coverage dan fitur-

fitur ATM, EDC/Mini ATM, Kiosk dan CDM.

Peningkatan fitur dan kapasitas 2. Internet Banking,

Mobile Banking, SMS Banking dan Phone Banking.

Pemanfaatan 3. smart card untuk mendukung bisnis

bank BRI.

Pengembangan 4. Priority Banking – Customer

Portofolio Management.

Peningkatan fitur jasa-jasa pembayaran untuk 5.

pihak ketiga.

Pengembangan 6. Prepaid Card e-Money (BRIzzI).

Pengembangan aplikasi 7. Delivery Remittance dan

keagenan Remittance di berbagai negara.

Adopsi leading-edge IT, Tren Dunia Perbankan

Berbagai program yang dilaksanakan mencakup:

Peningkatan interaksi nasabah dengan BRI melalui 1.

e-channel dan Internet Banking

Pengembangan 2. e-money

Adopsi 3. Green IT (operasional TI yang ramah lingkungan)

4. IT best practice features meliputi COBiT, I.T.I.L,

ISO 27001





Akses Data Realtime Online yang Aman dan Handal

Menyediakan akses data yang lengkap secara1. , real-

time online dan secure untuk keperluan auditor

internal maupun eksternal.

Menerapkan teknologi sekuriti melalui 2. line

encryption dan two/three factors authentication

dengan integritas data.

Menerapkan tata kelola proses TI dan sekuriti 3.

berdasarkan best practice berstandar internasional

serta regulasi perbankan di Indonesia.

Implementasi (near) zero downtime

1. Redundansi jaringan (VSAT & MPLS) untuk unit-

unit kerja.

2. Clustering server untuk level Kantor Pusat s/d Unit

Kerja terkecil,

3. Shared Processing DC & DRC,

4. Optimalisasi Gedung Teknologi Informasi sebagai

primary site data center.

5. Aktivasi Kantor Pusat sebagai secondary site/hotsite.

Multimedia & Paperless Technology

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

operasioal, BRI juga merancang dan memanfaatkan

peran IT, melalui:

1. Video conference untuk semua Unit Kerja Operasional,

2. Managerial Dashboard & Reporting (Data

Warehouse&Portal DWH)

3. Knowledge Management & e-Learning

4. Workflow & Document Management,

5. Online audit tools (BRISMA)

Pengembangan Fitur Pengembangan fitur aplikasi berbasis TI (e-channel)

merupakan salah satu upaya yang ditempuh BRI

untuk mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur

dan meningkatkan perolehan fee-based income.

Selama tahun 2012, BRI telah mempunyai tidak

kurang dari 923 fitur e-channel baru, dengan

perincian sebagai berikut.

e-Channel 2008 2009 2010 2011 2012

ATM 97 110 124 159 194

EDC 44 80 136 160 218

Mobile Banking 21 28 38 49 82

Cash Management 7 15 24 87 113

Phone Banking 31 33 33 33 3

Internet Banking 0 25 41 56 63

CDM 62 64 64 159 194

Kiosk 22 23 23 23 23

SSB(Self Service Banking) 0 0 0 0 26

BRILink 0 7 7 7 7

Jumlah Fitur 287 394 499 742 923

Beberapa fitur aplikasi pokok dan kegunaannya yang

dikembangkan selama tahun 2012 diantaranya adalah:

1. Host-to-Host merupakan aplikasi kerjasama dengan

pihak ke tiga yang bersifat real time contoh: H2H

dengan PDAM tentang pembayaran tagihan air,

H2H Rumah Sakit tentang pembayaran tagihan

pasien 24 jam, H2H Perguruan Tinggi tentang

pembayaran SPMB, SPP online, dan biaya kursus.

2. Cash Management System (CMS) merupakan

solusi layanan perbankan berbasis internet yang

memungkinkan perusahaan melakukan transaksi

keuangan sendiri secara langsung melalui

fasilitas online.

3. BRI Mobile merupakan aplikasi yang dikembangkan

pada mobile devices untuk melaksanakan transaksi

perbankan BRI. Saat ini telah dikembangkan dalam

platform Android, Apple, dan Blackberry.

Pengembangan SDM Bidang TI Selain mengembangkan program, menambah fitur-

fitur aplikasi dan melakukan upgrading peralatan

infrastruktur TI, BRI melaksanakan program

peningkatan kompetensi SDM di bidang TI. Peningkatan

kompetensi tersebut dilakukan melalui pemberian

berbagai training yang relevan. Selama tahun 2012,

BRI menyelenggarakan tidak kurang 83 subjek training

di bidang TI. Mata pelajaran dalam training tersebut

bervariasi, mulai tingkat dasar, aplikasi, program

sertifikasi keahlian, manajemen risiko di bidang TI,

hingga tahap programmer bagi pengembangan fitur-

fitur aplikasi.


Sentra Operasi

Guna mendukung kelancaran transaksi operasional

perbankan di lebih dari 9.000 outlet jaringan kerja BRI

dan e-channel yang terkoneksi secara real time online,

BRI telah membangun Sentra Operasi yang handal

dan efisien, yang mampu memproses jutaan transaksi

perhari dengan berbagai macam kompleksitas jenis

transaksi serta jumlah database nasabah yang masif.

Sentra Operasi BRI bertanggung jawab dalam

pemrosesan dan monitoring transaksi operasional

perbankan baik yang terkait dengan transaksi melalui

e-banking maupun transaksi keluar melalui kliring, RTGS,

atau Remittance. Untuk menjamin tercapainya target

memiliki sentra operasi sesuai dengan international best

practice yang berlaku di dunia perbankan, BRI telah

membangun sistim operasional yang fully centralized,

fast, zero defect, dan low risk. Sistem operasi tersebut

juga memiliki sistem kontrol yang terpadu (integrated

monitoring & control system), sesuai kebutuhan BRI.

Penyempurnaan Proses Bisnis dan Efisiensi OperasionalBRI terus berupaya melakukan penyempurnaan proses

bisnis internal dalam rangka meningkatkan efisiensi

dan efektifitas operasional untuk mengoptimalkan

kecepatan dan ketepatan layanan yang menjamin

kepuasan nasabah. Oleh karena itu, BRI melakukan

evaluasi, menyempurnakan internal business process

seluruh transaksi back office secara konsisten dan

mengimplementasikan enterprise reconciliation.

Efisiensi operasional dengan tujuan cost reduction

yang dilaksanakan secara intensif oleh BRI telah

memperhatikan inherent risk, antara lain melalui

penerapan paperless settlement transaksi e-banking

Efisiensi operasional dengan tujuan cost reduction yang dilaksanakan secara intensif oleh BRI telah memperhatikan inherent risk, antara lain melalui penerapan paperless settlement transaksi e-banking dan sentralisasi penyelesaian selisih kas ATM. Hal ini memberi andil terhadap penurunan biaya overhead dan sejalan dengan semangat green banking.

dan sentralisasi penyelesaian selisih kas ATM. Hal ini

memberi andil terhadap penurunan biaya overhead

dan sejalan dengan semangat green banking.

Perkembangan Transaksi e-banking BRI Total transaksi e-banking di tahun 2012 mencapai 895

juta transaksi (rata-rata 2,5 juta transaksi per hari)

meningkat signifikan sebesar 51% dibanding jumlah

transaksi di tahun 2011 dengan total nilai transaksi

mencapai angka Rp459 triliun. Peningkatan jumlah

transaksi tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah

kartu yang beredar, yakni mencapai 17 juta kartu ATM/

Debit aktif di akhir tahun 2012. Transaksi e-banking

terbesar dilakukan melaui channel ATM sebesar 789,2

juta transaksi, meningkat 63% dari jumlah transaksi

tahun 2011 dengan nilai sebesar Rp482,7 triliun.

Perkembangan Transaksi RTGS dan KliringDi tahun 2012 total transaksi incoming RTGS BRI

mencapai nilai transaksi sebesar Rp7,29 triliun

meningkat 50% dari tahun 2011, dengan jumlah

transaksi mencapai 1,23 juta transaksi. Sejalan dengan

hal tersebut, nilai transaksi outgoing RTGS juga

meningkat 50% dibanding tahun 2011 mencapai

Rp7,29 triliun dengan 1,29 juta transaksi.

Peningkatan juga terjadi untuk Kliring Penyerahan

Masuk (Debet Masuk) dengan total transaksi mencapai

Rp99 triliun meningkat 5% dibanding tahun 2011

dengan jumlah transaksi mencapai 3,46 juta transaksi,

sedangkan transaksi Kliring Penyerahan Keluar

(Debet Keluar) mencapai Rp37 triliun meningkat 76%





dibanding tahun 2011 (713 ribu transaksi). Sementara

untuk Kliring Kredit, total transaksi inward mencapai

Rp52 triliun meningkat 48% dari tahun 2011 dengan

8,28 juta transaksi, sedangkan transaksi outward

mencapai Rp37 triliun meningkat 3% dari tahun 2011

dengan 3,19 juta transaksi.

Perkembangan Transaksi RemittanceJumlah total Incoming Remittance Kerjasama yang

berasal dari 28 lembaga kerjasama telah mencapai

1,63 juta transaksi dengan nilai equivalen USD586

juta. Sementara transaksi Incoming Remittance

Non Kerjasama pada tahun 2012 mencapai 94 ribu

transaksi, dengan nilai transaksi sebesar (equivalen)

USD16,6 juta Transaksi Outgoing Remittance di tahun

2012 mencapai 38 ribu transaksi dengan nominal

equivalen USD19,6 juta.

Sertifikasi ISO 9001:2008 (Quality Management System)

Pelaksanaan kegiatan sentra operasi dalam rangka

mendukung tata kelola perusahaan yang baik telah

mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dari Badan

Sertifikasi LQRA (Lioyds Quality Registration Assurance)

yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi

Internasional - UKAS (United Kingdom Accreditation

Service) dan Komite Akreditasi Nasional dengan

ruang lingkup “Provision of Payment System by RTGS,

Clearing and Remittance”.

Sasaran Strategis 2013Memasuki tahun 2013, BRI telah menyiapkan rencana

strategis terkait proses operasional guna meningkatkan

kinerja operasional serta pelayanan kepada nasabah

melalui berbagai program, mencakup:

Business Process Re-engineering1. dengan

mengefisienkan fungsi Back Officer, Unit Kerja

untuk meningkatkan kualitas layanan.

Membentuk Sentra Operasi Regional untuk 2.

transaksi kliring debet yang berkedudukan di

Kantor Cabang Koordinator.

Melakukan implementasi Standar ISO 3.

9001:2008 Quality Management System yang

terfokus pada Bagian Produksi Kartu dan

Bagian Penyeiesaian Komplain.

Sentralisasi Rekonsiliasi dan Penyelesaian Selisih 4.

Cash Deposit Machine.

Otomasi Pembukuan Pembayaran Kartu Kredit 5.

melalui fasilitas RTGS dan Kliring.


Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang Jasa

Sejalan dengan perkembangan bisnis dan perluasan jaringan kerja, BRI berupaya melakukan pengelolaan

aktiva tetap dan memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa (logistik) setiap unit kerja secara optimal.

Untuk itu, proses pemenuhan kebutuhan aktiva tetap dan logistik dilaksanakan secara cepat, fleksibel,

efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan kaidah Good Corporate Governance (GCG) agar BRI tidak

kehilangan momentum pertumbuhan bisnis. Pengelolaan v tetap yang efisien dan akurat diimplementasikan

dengan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aktiva Tetap (SIM-AT) sedangkan proses pengadaan yang

transparan dan fair diwujudkan dengan pengembangan aplikasi e-Procurement dalam pengadaan barang

dan jasa sehingga tata kelola perusahaan yang baik dan benar dapat terwujud didalam seluruh proses yang

dilakukan.

Transparansi Pengadaan dan Efisiensi Pengelolaan Aktiva Tetap melalui e-Procurement dan SIM-ATBRI melakukan pengembangan aplikasi e-Procurement dalam proses pengadaan, sehingga pemenuhan barang dan

jasa untuk seluruh unit kerja dapat dilaksanakan secara lebih transparan, adil, tidak diskriminatif, serta akuntabel.

Selain itu, pengembangan terhadap aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aktiva Tetap (SIM-AT) telah berhasil

dilaksanakan. Hal ini memastikan bahwa manajemen aktiva tetap BRI dapat berjalan dengan transparan, akuntabel,

dan akurat mulai dari distribusi, pengakuan aset, asuransi, pajak, sampai dengan pelepasan aset tersebut.

BRI mengembangkan apl ikasi e-pr ocurement untuk mewujud kan transparansi dan fair ness dalam pengadaan barang dan jasa sebagai wujud penerapan praktek-praktek tata kel o la yang baik.





BRI akan terus melakukan penyempurnaan dan evaluasi terhadap kebijakan, antara lain dengan menyusun service

level agreement kegiatan kelogistikan dengan tetap memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Strategi Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013

Optimalisasi organisasi dan proses bisnis dan penyesuaian kebijakan-kebijakan kelogistikan.1.

Standarisasi gedung dan prasarana seiring dengan pendelegasian dan desenstralisasi pengadaan.2.

Percepatan penyediaan Sistem informasi Manajemen AT yang handal dan terintegrasi.3.

Implementasi sistem 4. e-Office.

Optimalisasi aset.5.

Implementasikan standarisasi proses bisnis dan sisdur yang ada untuk pengukuran SLA dalam rangka 6.

persiapan Sertifikasi ISO.

Standarisasi barang dan jasa seiring dengan pendelegasian dan desenstralisasi pengadaan.7.


Manajemen Risiko memiliki peran penting dalam

meningkatkan kualitas pengelolaan risiko bank guna

mendukung pencapaian tujuan perusahaan melalui dua

aspek, yaitu melindungi modal dan mengoptimalkan

hubungan risk dan return. Dengan skala operasi

yang luas dan kegiatan usaha yang terus meningkat,

maka BRI menerapkan pola pengelolaan risiko secara

terpadu di seluruh lini organisasi, dikenal sebagai

enterprise-wide risk management. Manajemen Risiko

dalam organisasi BRI merupakan salah satu fungsi

yang bersifat independen, fungsi bisnis dan terhadap

fungsi audit. Ketiga fungsi tersebut berperan aktif

dalam menerapkan manajemen risiko dengan tingkat

kewenangan yang berbeda.

Gambaran Umum Sistem Manajemen RisikoPengelolaan Manajemen Risiko BRI diimplementasikan

dengan konsep tiga garis pertahanan (three lines of

defense), yaitu:

Garis pertahanan pertama (1. first line of defense)

adalah unit kerja bisnis/operasional dengan

aktivitas fungsional, sebagai pihak yang

bertanggung jawab melaksanakan fungsi

pengendalian intern dan menjaga kualitas output

dan proses bisnis sesuai dengan kebijakan dan

prosedur yang telah ditetapkan.

Garis pertahanan kedua 2. (second line of defense)

adalah unit kerja manajemen risiko yang memantau

penerapan manajemen risiko BRI sesuai toleransi

risiko dan menetapkan kebijakan, pedoman dan

“Pengel o laan Risiko Bank secara menyeluruh di lakukan melalui penerapan enter pr ise-wide r isk management dengan konsep t hree l ines of defense yang di lengkapi Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) serta pr oses evaluasi ber kala untuk meningkat kan efekt ivitas pengel o laan r isiko.”

limit risiko unit kerja bisnis/operasional secara

independen agar eksposur secara keseluruhan

sampai pada batas yang dapat ditoleransi serta

tidak melampaui kemampuan modal BRI.

Garis pertahanan ketiga 3. (third line of defense)

adalah unit kerja audit internal yang berfungsi

melakukan pengendalian melalui evaluasi

kepada first line dan second line of defense serta

memberikan laporan kepada Direktur Utama dan

Dewan Komisaris secara independen.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

BRI menerapkan kerangka pengelolaan risiko secara

terpadu (enterprise-wide risk management) untuk

mengendalikan delapan jenis risiko yang menyertai

kegiatan usaha. Kerangka tersebut meliputi penerapan

empat pilar pengelolaan risiko yang terdiri dari (1)

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, (2)

Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit,

(3) Proses manajemen risiko dan sistem informasi

manajemen risiko, serta (4) Sistem pengendalian intern.

Penerapan keempat pilar di atas sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab

atas efektivitas penerapan manajemen risiko di

BRI. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus

memahami risiko yang dihadapi BRI dan memegang

peranan penting dalam mendukung dan mengawasi

keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja.

Manajemen Risiko





Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan

eksposur risiko bisnis dan penetapan Sistem

Manajemen Risiko BRI, Dewan Komisaris dibantu

oleh Komite Pengawasan Manajemen Risiko

di tingkat Komisaris melalui Komite Pengawas

Manajemen Risiko (KPMR) dan jajaran Direksi BRI

dibantu oleh Risk Management Committee (RMC)

sebagai komite tertinggi dalam sistem manajemen

risiko BRI yang berangggotakan seluruh anggota

Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi

BRI yang ditunjuk. RMC bersifat non-struktural dan

independen terhadap unit kerja operasional.

KPMR bertugas melakukan pengawasan terhadap

kebijakan dan implementasi manajemen risiko

yang dilakukan oleh Direksi. Sedangkan RMC

bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada

Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan,

menyempurnakan pelaksanaan kebijakan,

mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil

risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-

langkah perbaikan untuk membahas permasalahan

yang spesifik pada jenis risiko tertentu dan

membutuhkan putusan segera, dilakukan rapat

RMC yang bersifat terbatas, atau yang disebut

sub-RMC. Terdapat 3 (tiga) sub-RMC yaitu CRMC

(Credit Risk Management Committee), MRMC

(Market Risk Management Committee), dan ORMC

(Operational Risk Management Committee),

yang dibentuk untuk membahas permasalahan-

permasalahan yang menyangkut risiko kredit,

risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya.

Bagan struktur Organisasi Manajemen Risiko BRI

adalah sebagai berikut:

DIREKSI

KOMISARIS

Komite Pengawas Manajemen Risiko

DIREKTUR UTAMA

Komite Manajemen Risiko(Risk Management

Committee)

Credit Risk Management Committee

Operation Risk Management Committee

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Market Risk Management Committee

Audit Intern

Operation Risk Management Committee

Bagian Risiko Kredit

Credit Risk Policy

Bank’s Portfolio

Supporting Risk Taking Unit

Supporting Risk Taking Unit

UK

O*

Bagian Risiko Pasar

Enterprise Risk

*Unit Kerja Operasional


2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

Dasar-dasar kebijakan manajemen risiko BRI

dipaparkan dalam Kebijakan Umum Manajemen

Risiko BRI (KUMR BRI) yang merupakan kebijakan

tertinggi di bidang manajemen risiko di BRI. KUMR

BRI merupakan panduan dalam membangun BRI

sebagai bank yang melaksanakan manajemen risiko

sesuai ketentuan yang berlaku.

KUMR diterjemahkan secara terperinci dan

dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan

Penerapan Manajemen Risiko (P3MR) yang berisi

tahapan dalam proses manajemen risiko, antara lain

identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan

risiko, dan pengendalian risiko.

BRI juga telah memiliki kebijakan dan prosedur

penetapan limit risiko antara lain:

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dlm a.

Penggunaan Teknologi Informasi.

Kebijakan Produk dan Aktivitas Baru.b.

Kebijakan Profil Risiko.c.

Prosedur Penetapan Limit Risiko Kredit.d.

Kebijakan Pengelolaan Instrumen Keuangan.e.

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.f.

Penerapan Manajemen Risiko pada KPR dan g.

KKB BRI

Penerapan Manajemen Risiko untuk Aktivitas h.

Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan

Asuransi (Bancassurance)

Penetapan Transaksi dan Limit Risiko Pasar i.

Instrumen Aset Keuangan terkait Aktivitas

Treasury

Kebijakan dan metodologi j. Credit Risk Rating

dan Credit Risk Scoring.

Metodologi k. Probability of Default (PD), Loss

Given Default (LGD), dan Exposure at Deafult

(EAD) sesuai karakteristik kredit.

Metodologi l. risk based pricing/risk premium

Penetapan limit konsentrasi kredit per m.

segmen bisnis

Prosedur dan penetapan limit risiko untuk

setiap jenis risiko yang wajib dikelola dalam

seluruh produk dan kegiatan usaha BRI harus

disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan

diambil (risk appetite), dengan memperhatikan

pengalaman yang dimiliki dalam mengelola

risiko dimaksud. Limit tersebut direview

secara berkala untuk menyesuaikan terhadap

perubahan kondisi yang terjadi.

Direksi BRI berwenang untuk menetapkan limit

risiko dan toleransi risiko untuk setiap jenis dan

eksposur risiko dengan memperhatikan pengalaman,

kemampuan permodalan, kemampuan sistem dan

perangkat manajemen risiko, sumber daya yang

dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

3. Proses manajemen risiko dan sistem informasi

manajemen risiko

Proses manajemen risiko, terdiri dari:

Identifikasia.

Identifikasi dilakukan dengan menganalisis

seluruh jenis dan karakteristik risiko yang

terdapat pada setiap kegiatan usaha BRI yang

juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya. Proses

identifikasi risiko akan sangat menentukan

cakupan dan skala tahapan pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian risiko.

Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup

seluruh aktivitas bisnis BRI dan dilakukan dalam

rangka menganalisis sumber dan kemungkinan

timbulnya risiko serta dampaknya.

Identifikasi risk issue dilakukan di level

Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan

Kantor Cabang seluruh Indonesia dengan

menggunakan perangkat Manajemen Risiko.

Dalam tahapan ini dilakukan penetapan dan

pengkinian risk issue.





Pengukuranb.

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk

mengukur eksposur risiko BRI sebagai acuan

untuk melakukan pengendalian. Pengukuran

risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk

dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis

BRI. Pendekatan dan metodologi pengukuran

dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau

merupakan kombinasi keduanya.

Pengukuran risiko tercermin dalam Laporan

Profil Risiko Konsolidasi triwulanan, Dashboard

Profil Risiko bulanan, Laporan Profil Risiko

Kantor Wilayah bulanan, Laporan konsolidasi

RCSA triwulanan, Laporan analisa stress testing

triwulanan, Laporan potensi kerugian risiko

pasar mingguan, laporan monitoring cash ratio

bulanan, dan Top 50 Risk Issue triwulanan.

Pemantauanc.

Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan

cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat

dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan

usaha BRI serta efektivitas proses manajemen

risiko. Contohnya antara lain dengan cara

mengevaluasi limit, Indikator Risiko Utama, dan

realisasi rencana tindak lanjut yang dibuat oleh

unit kerja.

Pengendaliand.

Pengendalian risiko dilakukan antara lain

dengan memberikan tindak lanjut atas risiko

yang bersifat moderate dan high yang melebihi

limit, peningkatan kontrol (pengawasan

melekat), penambahan modal untuk menyerap

potensi kerugian, dan audit internal secara

periodik. Di samping itu juga dilakukan analisis

terhadap Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB).

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan

bagian dari Sistem Informasi Manajemen (SIM)

BRI dan merupakan pendukung penting dalam

pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian risiko. Sistem

informasi manajemen risiko yang diaplikasikan

antara lain aplikasi OPRA atau Operational Risk

Assessor, aplikasi LAS atau Loan Approval System,

dan aplikasi GUAVA atau Treasury and Market

Risk System.

4. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern secara menyeluruh telah

diimplementasikan melalui:

Penetapan struktur organisasi, dengan a.

melakukan pemisahan fungsi yang jelas

antara unit kerja operasional (business unit)

dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi

pengendalian risiko (risk management unit).

Penetapan b. risk management unit secara

independen yang membuat kebijakan, metodologi

pengukuran risiko, penetapan limit risiko dan

melakukan validasi data/ validasi model.

Menerapkan konsep c. three line of defense

Setiap transaksi dari aktivitas fungsional yang d.

mempunyai eksposur risiko telah disetujui oleh

pejabat yang berwenang dan risikonya telah

direview dan dipantau sesuai kebutuhan oleh

masing-masing business unit.

Validasi data dilakukan oleh pejabat dan e.

unit kerja yang independen dari unit kerja

operasional. Validasi data dilakukan minimal

secara bulanan untuk semua risiko.

Melakukan audit secara berkala oleh internal f.

auditor untuk menilai pelaksanaan proses

dan sistem manajemen risiko pada aktivitas

fungsional yang memiliki eksposur risiko.

Menerapkan kegiatan pemisahan fungsi g.

(segregation of duties) dengan menggunakan

konsep Maker, Checker, Signer (MCS) pada

seluruh kegiatan operasional BRI.


Risiko yang DihadapiProses manajemen risiko diterapkan secara konsisten

dalam setiap proses aktivitas bisnis maupun

operasional perbankan sehari-hari. Pengelolaan risiko

yang konsisten merupakan faktor penting, yang akan

mempengaruhi keberhasilan BRI dalam mencapai

target kinerja secara optimal sesuai yang telah

ditetapkan, yaitu menjadi bank yang sehat dan

tumbuh secara berkesinambungan.

Faktor-faktor risiko yang mempengaruhi strategi

usaha BRI baik secara langsung maupun tidak

langsung serta upaya BRI untuk mengelola risiko

tersebut, diklasifikasikan ke dalam delapan jenis

risiko sebagai berikut:

Risiko Kredit

Penerapan manajemen risiko kredit di BRI dilakukan

melalui desain struktur organisasi yang menggambarkan

keterlibatan seluruh pihak yang terkait manajemen

risiko kredit (Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Divisi

Manajemen Risiko, Unit Kerja Operasional serta Audit

Intern). Unit kerja operasional terdiri dari Core Risk

Taking Unit dan Supporting Risk Taking Unit.

BRI memiliki suatu Komite Manajemen Risiko Kredit

(Credit Risk Management Committee/CRMC), yang

merupakan Sub Risk Management Committee (RMC)

yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan

eksposur risiko kredit dan penerapan manajemen

risiko kredit. Dalam rangka mempertahankan dan

mengelola risiko kredit BRI juga telah menetapkan

fungsi di bidang Relationship Management dan Credit

Risk Management.

Dalam rangka mengelola risiko kredit, BRI telah

menetapkan beberapa prinsip prudential banking

yang tercermin dalam kebijakan perkreditan, tata

cara penilaian kualitas kredit, dan dalam pengelolaan

serta proses putusan kredit, seperti pemisahan fungsi

pejabat kredit yaitu RM (Relationship Management)

dan CRM (Credit Risk Management), penerapan

Four Eyes Principle, penerapan Risk Rating/Scoring

System (CRR dan CRS), pemisahan pengelolaan kredit

bermasalah, serta penetapan prosedur perkreditan

yang sehat melalui penetapan Pasar Sasaran (PS),

Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) dan Rencana

Pemasaran Tahunan (RPT).

Pemisahan fungsi RM dan CRM serta pemisahan

pengelolaan kredit lancar (performing) dengan

pengelolaan kredit bermasalah berada pada divisi

yang terpisah, dimaksudkan agar pengelolaan risiko

dalam aktivitas perkreditan dapat dilaksanakan secara

lebih baik tanpa mengganggu proses bisnis yang

berorientasi pada pertumbuhan bisnis yang sehat.

Selain itu BRI menerapkan proses uji kepatuhan oleh

Direktur Kepatuhan guna memastikan prinsip kehati-

hatian untuk putusan kredit diatas nilai tertentu.

BRI telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko

konsentrasi kredit melalui pedoman penetapan limit

risiko kredit. Penetapan limit risiko kredit bertujuan

untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan karena

adanya konsentrasi penyaluran pinjaman. Limit yang

ditetapkan terdiri dari:

Eksposur kepada nasabah atau 1. counterparty

Eksposur kepada pihak terkait2.

Eksposur terhadap sektor ekonomi/sektor industri 3.

tertentu atau area geografis. Pengelompokan

wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya

bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial

bisnis wilayah masing-masing

Untuk menjaga kual itas port ofo l io kredit , BRI memisahkan pejabat kredit menjadi Relationship Management dan Credit Risk Management





Pedoman tersebut ditujukan untuk menetapkan limit

risiko kredit pada level portofolio atau level bank secara

keseluruhan yang dilaksanakan untuk seluruh produk

dan aktivitas BRI berisiko kredit, dengan memperhatikan

kemampuan modal untuk menyerap risiko atau kerugian

yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur.

BRI telah melakukan pengukuran dan pengendalian

risiko kredit melalui penilaian risiko debitur dengan

menggunakan Internal Risk Rating (Credit Risk

Rating/Credit Risk Scoring) sejak tahun 2001. Saat

ini perhitungan CRR dan CRS telah dilakukan secara

otomasi dan terintegrasi dengan proses bisnis melalui

aplikasi Loan Approval System (LAS).

Pengukuran kebutuhan modal minimum untuk

mengcover risiko kredit dilakukan dengan

menggunakan ketentuan BRI yang mengacu pada

ketentuan BI yaitu dengan menggunakan Standardized

Approach Basel II sejak Januari 2012. Perhitungan risiko

kredit tercermin dalam nilai ATMR Risiko Kredit yang

dihitung secara bulanan terdiri dari Risiko kegagalan

debitur, risiko kegagalan counterparty dan risiko

kegagalan settlement. Secara paralel juga sedang

dipersiapkan dan dikembangkan metodologi Internal

Rating Based Approach (IRBA).

Pengelolaan risiko kredit juga dilakukan melalui

pemantauan atas konsentrasi kredit dan eksposur

risiko kredit aktual secara portofolio, segmen bisnis

dan sektor ekonomi yang dikaitkan dengan limit

risiko kredit dan target yang telah ditetapkan. Selain

itu BRI juga telah melakukan analisis stress testing

secara berkala dengan menggunakan data makro

ekonomi dan internal BRI dalam berbagai skenario.

BRI menerapkan Early Warning System (EWS) dan Credit

Risk Monitoring terhadap perkembangan kondisi usaha

debitur agar pengelolaan risiko kredit semakin efektif

dan dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian

dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk

memperoleh pendapatan yang maksimal.

Tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang

mengalami penurunan nilai/Impairment

BRI menetapkan definisi tersendiri untuk tagihan

yang telah jatuh tempo dan tagihan yang

mengalami penurunan nilai. Tagihan yang telah

jatuh tempo adalah seluruh tagihan/kelompok

tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90

(sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok

dan/atau pembayaran bunga.

Seluruh tagihan dapat mengalami penurunan nilai/

impairment bila dalam suatu kondisi terdapat

bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan

sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang

terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut dan

peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada

estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan

atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi

secara handal.

Bukti obyektif adalah peristiwa-peristiwa merugikan

terhadap kredit yang dimiliki BRI berdasarkan data

hasil observasi atas peristiwa yang menjadi perhatian

BRI yang mempengaruhi kesanggupan bayar debitur

di masa mendatang. Apabila terjadi penurunan nilai

sehingga nilai tercatat kredit setelah penurunan

nilai kurang dari nilai tercatat awal maka harus

dibentuk suatu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(CKPN) untuk menutup kerugian akibat terjadinya

penurunan nilai tersebut. CKPN adalah cadangan

kerugian yang dihitung dari besarnya penurunan

nilai pada aset keuangan yang dievaluasi secara

individual atau kolektif.

Tabel berikut menggambarkan pengungkapan tagihan

bersih BRI berdasarkan kategori portofolio yang dirinci

berdasarkan wilayah, sisa jangka waktu kontrak dan

sektor ekonomi, bank secara individual dan konsolidasi

dengan Perusahaan Anak


Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual

(dalam Rp juta)

No. Kategori Portofolio 31 Desember 2012

Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Jakarta Indonesia Tengah &

Timur

Jawa Barat

Jawa Tengah &

DIY

Jawa Timur

Sumatera Lainnya Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Tagihan Kepada Pemerintah 149.940.931 - - - - - 1.213.431 151.154.363

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 47.047.663 997.753 6.388.158 265.772 3.943.597 1.998.875 - 60.641.818

3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional

- - - - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank 25.532.052 19.392 - - - - 48.188 25.599.632

5. Kredit Beragunan Rumah Tinggal 253.940 247.346 58.089 113.981 88.908 135.348 - 897.612

6. Kredit Beragunan Properti Komersial 109.525 551.225 36.549 26.433 115.488 121.622 - 960.842

7. Kredit Pegawai/Pensiunan 9.166.298 34.078.351 7.361.636 7.542.409 10.223.946 15.431.823 576 83.805.039

8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

16.083.980 29.016.175 9.895.381 20.859.767 16.318.850 26.814.069 245 118.988.467

9. Tagihan Kepada Korporasi 45.359.160 9.811.126 2.130.016 5.441.212 9.042.363 11.427.074 445.540 83.656.491

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 486.434 368.869 205.538 285.239 396.767 752.636 - 2.495.483

11. Aset Lainnya 2.341.591 6.212.579 42.041 6.676.846 5.368.040 2.564.151 - 23.205.248

12. Eksposur di Unit Usaha Syariah - - - - - - - -

Total 296.321.575 81.302.816 26.117.407 41.211.659 45.497.958 59.245.600 1.707.979 551.404.995

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak(dalam Rp juta)


Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Jakarta Indonesia Tangah &

Timur

Jawa Barat

Jawa Tengah &

DIY

Jawa Timur


1. Tagihan Kepada Pemerintah 150.988.567 - - - - - 1.213.431 152.201.999

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 47.063.728 997.753 6.388.158 265.772 3.943.597 2.105.940 - 60.764.948


- - - - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank 25.914.992 19.559 118 1.019 35.365 1.856 48.188 26.021.097

5. Kredit Beragunan Rumah Tinggal 254.550 251.597 59.769 114.565 91.140 176.702 - 948.324

6. Kredit Beragunan Properti Komersial 109.525 551.225 36.549 26.433 117.124 132.335 - 973.191

7. Kredit Pegawai/Pensiunan 9.211.261 34.086.797 7.462.944 7.569.016 10.257.119 15.627.129 576 84.214.842


16.304.468 29.086.123 9.895.381 20.893.067 16.333.224 27.369.680 245 119.882.187

9. Tagihan Kepada Korporasi 46.062.770 9.811.126 2.146.866 5.451.117 9.224.616 11.559.640 445.540 84.701.675

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 486.434 368.869 205.538 285.239 396.767 752.636 - 2.495.483

11. Aset Lainnya 2.376.718 6.213.150 43.901 6.677.885 5.368.962 2.587.873 - 23.268.488

12. Eksposur di Unit Usaha Syariah 6.665.301 1.229.885 2.336.517 1.345.593 1.056.574 1.694.567 - 14.328.437

Total 305.438.314 82.616.084 28.575.740 42.629.707 46.824.487 62.008.359 1.707.979 569.800.670





Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu - Bank Secara Individual(dalam Rp juta)


Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak

<1 th > 1th sd 3 th > 3th sd 5 th > 5 th Non-Kontraktual

Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Tagihan Kepada Pemerintah 9.745.225 164.396 394.806 38.492.607 102.357.329 151.154.363

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 15.457.768

3.533.803 8.463.648 23.456.065 9.730.534 60.641.818


- - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank 6.398.207 914.748 199.586 1.285.746 16.801.345 25.599.632

5. Kredit Beragunan Rumah Tinggal 67 7.299 101.743 788.503 - 897.612

6. Kredit Beragunan Properti Komersial 1.523 11.907 203.964 743.447 - 960.842

7. Kredit Pegawai/Pensiunan 98.484 4.082.410 20.407.648 59.215.921 576 83.805.039


15.011.853

56.464.981 22.158.895 24.680.565 672.174 118.988.467

9. Tagihan Kepada Korporasi 16.531.033

17.127.190 17.357.362 32.580.445 60.461 83.656.491

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 185.673 802.917 672.432 834.460 - 2.495.483

11. Aset Lainnya - - - - 23.205.248 23.205.248

12. Eksposur di Unit Usaha Syariah - - - - - -

Total 63.429.833 83.109.653 69.960.084 182.077.760 152.827.665 551.404.995

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp juta)


Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak

<1 th > 1th sd 3 th

> 3th sd 5 th > 5 th Non-Kontraktual

Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Tagihan Kepada Pemerintah 10.792.861 164.396 394.806 38.492.607 102.357.329 152.201.999

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 15.507.294 3.565.170 8.479.713 23.482.237 9.730.534 60.764.948

3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

- - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank 6.783.599 942.550 207.857 1.285.746 16.801.345 26.021.097

5. Kredit Beragunan Rumah Tinggal 34.498 13.421 106.743 793.662 - 948.324

6. Kredit Beragunan Properti Komersial 9.531 13.706 205.926 744.027 - 973.191

7. Kredit Pegawai/Pensiunan 115.693 4.200.309 20.624.603 59.273.660 576 84.214.841


15.310.088 56.656.464 22.402.708 24.840.754 672.174 119.882.188

9. Tagihan Kepada Korporasi 16.937.736 17.545.775 17.489.655 32.668.049 60.461 84.701.676

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 185.673 802.917 672.432 834.460 - 2.495.483

11. Aset Lainnya 63.240 - - - 23.205.248 23.268.487

12. Eksposur di Unit Usaha Syariah 3.298.957 2.055.420 1.312.688 7.661.371 - 14.328.437

Total 69.039.170 85.960.130 71.897.131 190.076.574 152.827.665 569.800.670


Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual(dalam Rp juta)

No. Sektor Ekonomi Tagihan Kepada

Pemerintah

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan Multilateral

dan Lembaga Internasional

Tagihan Kepada

Bank

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

31 Desember 2012

1. Pertanian, perburuan dan Kehutanan - 6.922.468 - -

2. Perikanan - - - -

3. Pertambangan dan Penggalian - 2.238.220 - -

4. Industri Pengolahan - 17.202.468 - -

5. Listrik, Gas, dan Air - 10.904.668 - -

6. Konstruksi - 3.316.216 - -

7. Perdagangan Besar dan Eceran 101.275 699.630 - -

8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - - - -

9. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi - 5.967.591 - -

10. Perantara Keuangan 132.771.913 4.601.737 - 25.599.631

11. Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan

- 4.891.847 - -

12. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

27 - - -

13. Jasa Pendidikan - - - -

14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - - - -

15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya

- 564.752 - -

16. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga - - - -

17. Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

- - - -

18. Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya 18.281.148 3.332.219 - -

19. Bukan Lapangan Usaha - - - -

20. Lainnya - - - -

Total 151.154.363 60.641.818 - 25.599.631

(dalam Rp juta)

Kredit Beragun Rumah Tinggal

Kredit Beragun Properti

Komersial

Kredit Pegawai/Pensiunan

Tagihan Kepada

UMK dan Portofolio

Ritel

Tagihan Kepada

Korporasi

Tagihan Yang Telah

Jatuh Tempo

Aset Lainnya

Eksposur Unit Usaha

Syariah (apabila

ada)

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

- 1.029 28.800 12.335.457 11.188.698 66.522 - -

- - 1.088 1.110.494 179.797 11.217 - -

337 - 173 149.521 2.899.476 19.136 - -

904 - 6.352 2.520.535 21.127.750 90.791 - -

- - 2.350 72.240 738.153 2.880 - -

- - 38.903 876.020 5.724.403 85.568 - -

7.897 - 40.388 62.084.235 24.563.633 1.983.886 - -

446 914.073 1.156 654.544 392.379 15.901 - -

170 16.061 9.406 962.580 2.101.510 32.763 - -

- - - - - - - -

20.840 29.679 69.634 4.191.578 2.859.632 73.935 - -

234 - 135.319 69.311 51.673 1.317 - -

671 - 479.483 198.872 78.053 1.989 - -

2.652 - 68.935 372.964 406.329 3.860 - -

- - 10.883 1.728.244 676.406 3.755 - -

- - 566 316.346 8.599 - - -

- - - 46 - - - -

15.350 - 71.567.214 25.993.260 9.896.369 97.605 - -

848.110 - 11.344.389 5.352.222 763.632 4.360 - -

- - - - - - 23.205.248 -

897.612 960.842 83.805.039 118.988.467 83.656.492 2.495.484 23.205.248 -





Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual(dalam Rp juta)


Pemerintah


Tagihan Kepada Bank



Tagihan Kepada

Bank

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

31 Desember 2012

1. Pertanian, perburuan dan Kehutanan - 6.922.468 - -





6. Konstruksi - 3.316.216 - -





11. Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan

- 4.891.847 - -


27 - - -



15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya

- 564.752 - -



- - - -



20. Lainnya - - - -

Total 151.154.363 60.641.818 - 25.599.631

(dalam Rp juta)


Kredit Beragun Properti

Komersial


Tagihan Kepada

UMK dan Portofolio

Ritel

Tagihan Kepada

Korporasi

Tagihan Yang Telah

Jatuh Tempo

Aset Lainnya

Eksposur Unit Usaha

Syariah (apabila

ada)

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

- 1.029 28.800 12.335.457 11.188.698 66.522 - -

- - 1.088 1.110.494 179.797 11.217 - -

337 - 173 149.521 2.899.476 19.136 - -

904 - 6.352 2.520.535 21.127.750 90.791 - -

- - 2.350 72.240 738.153 2.880 - -

- - 38.903 876.020 5.724.403 85.568 - -

7.897 - 40.388 62.084.235 24.563.633 1.983.886 - -

446 914.073 1.156 654.544 392.379 15.901 - -

170 16.061 9.406 962.580 2.101.510 32.763 - -

- - - - - - - -

20.840 29.679 69.634 4.191.578 2.859.632 73.935 - -

234 - 135.319 69.311 51.673 1.317 - -

671 - 479.483 198.872 78.053 1.989 - -

2.652 - 68.935 372.964 406.329 3.860 - -

- - 10.883 1.728.244 676.406 3.755 - -

- - 566 316.346 8.599 - - -

- - - 46 - - - -

15.350 - 71.567.214 25.993.260 9.896.369 97.605 - -

848.110 - 11.344.389 5.352.222 763.632 4.360 - -

- - - - - - 23.205.248 -

897.612 960.842 83.805.039 118.988.467 83.656.492 2.495.484 23.205.248 -


Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak(dalam Rp juta)


Pemerintah


Tagihan Kepada Bank



Tagihan Kepada

Bank

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

31 Desember 2012

1. Pertanian. perburuan dan Kehutanan - 7.045.598 - -





6. Konstruksi - 3.316.216 - -





11. Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan - 4.891.847 - 34.592


27 - - -



15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya

- 564.752 - 1.297



- - - -



20. Lainnya 1.047.636 - - 383.327

Total 152.201.999 60.764.948 - 26.021.096

(dalam Rp juta)


Kreragun Properti

Komersial


Tagihan Kepada

UMK dan Portofolio

Ritel

Tagihan Kepada

Korporasi

Tagihan Yang Telah

Jatuh Tempo

Aset Lainnya

Eksposur UUS

(apabila ada)

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

3.516 3.929 35.761 12.767.478 11.305.321 66.522 - 65.860

871 723 1.276 1.111.129 179.797 11.217 - -

337 - 173 149.969 2.899.476 19.136 - 53.464

1.903 358 8.160 2.535.273 21.309.146 90.791 - 591.731

- - 2.350 72.240 738.153 2.880 - 1.895

925 - 39.587 891.151 5.840.486 85.568 - 56.020

41.858 6.827 40.417 62.156.743 24.730.935 1.983.886 - 151.699

591 914.073 1.156 654.963 411.100 15.901 - -

564 16.061 9.493 974.976 2.140.352 32.763 - 51.641

- - - 9.285 262.897 - - 3.808.422

24.129 30.642 73.206 4.199.102 2.876.482 73.935 - 1.633

234

- 135.319 69.311 51.673 1.317 - 2.385.600

671 - 479.483 198.899 78.053 1.989 - -

2.652 462 68.935 373.552 406.329 3.860 - -

98

- 10.973 1.887.865 676.748 3.755 - -

- - 566 316.346 8.599 - - -

-

- - 46 - - - -

21.864 115 71.963.598 26.161.637 9.944.954 97.605 - -

848.110 - 11.344.389 5.352.222 763.632 4.360 - -

- - - - 77.543 - 23.268.489 7.160.472

948.323 973.191 84.214.842 119.882.187 84.701.676 2.495.484 23.268.489 14.328.437


Pendekatan yang digunakan untuk pembentukan

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pendekatan yang dilakukan BRI dalam menentukan

batasan nilai mana yang akan dievaluasi secara

individual dan mana secara kolektif dilakukan sebagai

berikut:

1. Individual Impairment dihitung untuk aset

keuangan (surat berharga, kredit dsb) yang

dievaluasi secara individual berdasarkan 2 konsep,

yaitu:

• Estimasi jumlah kerugian asset keuangan

didasarkan pada seluruh informasi yang

tersedia dengan memperhatikan repayment

capacity, jenis dan jumlah agunan,

ketersediaan garansi serta prospek usaha

debitur di masa mendatang.

• Estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali

(recoverable amount)

2. Collective Impairment dilakukan untuk seluruh

aset keuangan yang:

• tidak dievaluasi secara individual,

• dievaluasi secara individual namun tidak

terdapat bukti obyektif terjadi penurunan

nilai

• dievaluasi secara individual dan terdapat

bukti obyektif penurunan nilai namun tidak

terjadi penurunan nilai.

Perhitungan CKPN di BRI dilakukan dengan metodologi

yaitu

Penurunan nilai secara individu dihitung melalui:1.

• Discounted Cash Flow

yaitu estimasi jumlah yang dapat diperoleh

kembali didasarkan pada identifikasi arus

kas masa datang dan estimasi nilai kini dari

arus kas tersebut. Kerugian penurunan

nilai dihitung dengan membandingkan

nilai tercatat aset keuangan dengan arus

kas yang didiskontokan dengan discount

factor berdasarkan suku bunga efektif aset

keuangan dimaksud.

• Fair Value of Collateral

Pengukuran aset keuangan yang mengalami

penurunan nilai mencerminkan nilai wajar

agunannya. Agunan tersebut tidak diakui

sebagai aset secara terpisah dari asset

keuangan yang mengalami penurunan nilai.

Penurunan nilai secara kolektif 2.

Penetapan tingkat kerugian historis dilakukan

dengan menggunakan metode statistic

berdasarkan internal loan grades:

• Probability of Default (PD)

yaitu tingkat kemungkinan kegagalan

debitur memenuhi kewajiban, yang diukur

dengan mengggunakan Roll Rate Method

(menggunakan data umur tunggakan asset

keuangan), Migration Analysis (dengan

menggunakan internal rating system dan

dilakukan dengan menganalisa tingkat

migrasi outstanding asset keuangan dari

grade tertinggi ke grade terendah)

• Loss Given Default (LGD)

yaitu besarnya tingkat kerugian yang

diakibatkan kegagalan debitur memenuhi

kewajiban.


dan pencadangan berdasarkan wilayah dan sektor

ekonomi, bank secara individual dan konsolidasi

dengan Perusahaan Anak





Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

(dalam Rp juta)

No. Keterangan 31 Desember 2012

Wilayah


Timur

Jawa Barat

Jawa Tengah &

DIY

Jawa Timur


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tagihan 298.883.048 83.048.980 26.798.435 42.322.661 46.591.471 61.395.949 1.161.563 560.202.107

2 Tagihan Yang Mengalami

Penuruanan Nilai (impaired)

4.834.689 1.294.258 715.382 739.476 1.469.742 2.197.227 25 11.250.799

a. Belum Jatuh Tempo 3.585.389 183.352 291.203 63.592 628.830 294.569 - 5.046.935

b. Telah jatuh Tempo 1.249.300 1.110.906 424.179 675.884 840.912 1.902.658 25 6.203.864

3 Cadangan Kerugian Penurunan

Nilai (CKPN) - Individual

2.004.560 100.504 153.382 81.720 444.316 590.078 3.374.560


Nilai (CKPN) - Kolektif

1.891.294 2.702.473 963.653 1.649.896 1.364.449 2.610.287 27.313 11.209.365

5 Tagihan yang hapus buku 916.636.00 955.319.00 405.992.00 563.686.00 630.801.00 946.332.00 - 4.418.766

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

(dalam Rp juta)

No. Keterangan 31 Desember 2012

Wilayah


Timur

Jawa Barat Jawa Tengah &

DIY

Jawa Timur


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tagihan 306.507.897 84.367.531 29.280.616 43.743.213 47.906.976 64.057.004 1.161.563 577.024.800

2 Tagihan Yang Mengalami

Penuruanan Nilai (impaired)

5.029.125 1.317.035 772.406 755.114 1.509.596 2.352.441 25 11.735.742

a. Belum Jatuh Tempo 3.587.362 183.352 291.428 63.811 628.878 348.297 - 5.103.128

b. Telah jatuh Tempo 1.441.763 1.133.683 480.978 691.303 880.718 2.004.144 25 6.632.614


Nilai (CKPN) - Individual

2.016.802 100.504 153.382 81.720 444.316 606.590 - 3.403.314


Nilai (CKPN) - Kolektif

1.977.795 2.722.583 1.017.783 1.672.421 1.399.038 2.694.618 27.313 11.511.551

5 Tagihan yang hapus buku 945.853 955.481 406.928 563.744 630.961 946.452 - 4.449.419


Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam Rp juta)

No. Sektor Ekonomi Tagihan Tagihan yang mengalami Penurunan Nilai Belum

Jatuh Tempo

Telah Jatuh

Tempo

Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai

(CKPN)-Individual

Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai

(CKPN)-Kolektif

Tagihan yang

Dihapus Buku

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

31 Desember 2012

1 Pertanian, Perburuan dan Kelautan 31.161.976 46.506 443.559 185.924 1.210.222 330.783

2 Perikanan 1.326.643 - 22.900 - 42.838 18.358

3 Pertambangan dan Penggalian 5.366.485 8.376 75.705 44.786 102.662 3.845

4 Industri Pengolahan 41.765.582 474.774 575.308 692.178 554.624 318.177

5 Listrik, Gas dan Air 11.739.575 33.075 1.962 16.013 161.933 1.284

6 Konstruksi 10.725.594 1.341.813 168.486 635.522 181.162 58.172

7 Perdagangan besar dan eceran 92.944.892 644.039 3.159.188 580.197 4.261.061 2.889.746

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 2.050.508 50.851 50.921 45.517 57.658 16.716

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 9.469.221 865.864 133.029 320.107 204.170 27.765

10 Perantara keuangan 163.023.872 185.840 1.006 48.558 5.576 138

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 12.370.081 195.100 283.439 109.998 268.447 146.350

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib

262.397 8.588 2.841 2.690 7.224 1.617

13 Jasa Pendidikan 766.427 - 6.642 - 24.049 2.220

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 876.405 31.717 13.671 8.752 26.376 2.092

15 Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya

3.037.044 2.192 7.876 165 117.311 9.300

16 Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga 335.257 - 258 - 20.365 45

17 Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya

46 - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya 131.382.761 1.156.262 1.076.597 683.441 3.572.367 541.271

19 Bukan Laporan Usaha 18.392.095 1.938 180.476 712 391.320 50.887

20 Lainnya 23.205.248 - -

Total 560.202.107 5.046.935 6.203.864 3.374.560 11.209.365 4.418.766





Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

(dalam Rp juta)

No. Sektor Ekonomi Tagihan Tagihan yang mengalami

Penurunan Nilai

Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai

(CKPN)-Individual

Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai

(CKPN)-Kolektif

Tagihan yang

Dihapus BukuBelum

Jatuh Tempo

Telah Jatuh

Tempo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

31 Desember 2012

1 Pertanian. Perburuan dan Kelautan 31.738.863 82.644 566.933 212.874 1.241.351 336.847

2 Perikanan 1.329.024 - 22.900 - 42.863 18.358

3 Pertambangan dan Penggalian 5.420.399 8.376 75.705 44.786 103.199 3.845

4 Industri Pengilahan 42.555.472 474.995 619.188 692.178 584.161 318.177

5 Listrik, Gas dan Air 11.741.470 33.075 2.125 16.013 161.969 1.284

6 Konstruksi 10.914.296 1.341.813 173.512 635.522 186.468 58.869

7 Perdagangan besar dan eceran 93.511.035 644.039 3.166.391 580.197 4.267.334 2.903.750

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 2.069.987 50.851 50.921 45.517 57.871 16.716

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 9.573.069 865.864 133.375 320.107 205.538 27.765

10 Perantara keuangan 167.148.533 185.840 1.006 48.558 68.872 138

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 12.413.717 195.497 283.439 109.998 269.083 146.515

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib

2.673.334 8.588 2.841 2.690 69.934 1.617

13 Jasa Pendidikan 766.440 - 6.642 - 24.049 2.220

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 877.361 31.717 211.810 8.752 26.381 2.092

15 Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya

3.182.722 16.909 7.876 1.969 123.269 9.300

16 Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga 335.257 - 258 - 20.365 45

17 Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya

46 - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya 132.015.885 1.160.982 1.076.822 683.441 3.591.624 549.085

19 Bukan Laporan Usaha 18.392.095 1.938 180.476 712 391.320 50.887

20 Lainnya 30.441.769 - 84.449 - 75.900 1.909

Total 577.100.774 5.103.128 6.666.669 3.403.314 11.511.551 4.449.419


Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai-Bank Secara Individual

(dalam Rp juta)

No. Keterangan31 Desember 2012

CKPN Individual CKPN Kolektif

(1) (2) (3) (4)

1 Saldo awal CKPN 3.085.307 12.783.229

2 Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) 761.519 1.793.112

2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan 761.519 1.793.112

2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan - -

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan 472.266 3.946.499

4 Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan - 579.523

Saldo akhir CKPN 3.374.560 11.209.365

Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai-Bank Secara Konsolidasi dengan Anak Perusahaan

(dalam Rp juta)

No. Keterangan31 Desember 2012

CKPN Individual CKPN Kolektif

(1) (2) (3) (4)

1 Saldo awal CKPN 3.139.888 12.950.084

2 Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) 741.061 1.953.728

2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan 767.316 1.974.137

2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan 26.255 20.409

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan 477.634 3.967.967

4 Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan - 579.508

Saldo akhir CKPN 3.403.315 11.515.353





Pendekatan Standar

Kebijakan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dilakukan dengan Pendekatan Standar yang mengacu kepada

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011. Dalam pendekatan standar, perhitungan

merupakan hasil perkalian antara tagihan bersih dengan bobot risiko yang telah ditetapkan didasarkan pada

peringkat terkini dari debitur/counterparty pihak lawan sesuai kategori portofolio atau prosentase tertentu untuk

jenis tagihan tertentu.

Portofolio kelompok tagihan di BRI yang telah menggunakan peringkat adalah tagihan kepada pemerintah,

tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional, serta tagihan kepada korporasi.

Sedangkan untuk tagihan lainnya menggunakan perhitungan bobot risiko tanpa peringkat. Lembaga pemeringkat

yang digunakan BRI adalah lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator (Bank Indonesia) sesuai ketentuan

Lembaga pemeringkat dalam Negeri yang diakui yaitu Pefindo. Sedangkan untuk pemeringkat internasional dapat

dilakukan oleh antara lain: S&P, Moody’s dan Fitch.


Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat Bank Secara Individual 31 Desember 2012

(dalam Rp juta)

No. Kategori Portofolio

Lembaga Pemer-ingkat

Tagihan Bersih

Peringkat Jangka Panjang

Standard and Poor’s

AAAAA+ sd

AA-A+ sd A-

Fitch Rating AAAAA+ sd

AA-A+ sd A-

Moody’s AaaAa1 sd

Aa3A1 sd A3

PT Fitch Ratings Indonesia

AAA (Idn)

AA+(idn) s.d AA-

(idn)

A+(idn) s.d. A-(idn)

PT ICRA Indo-nesia

(Idr) AAA[Idr]AA+ s.d [Idr]

AA-

[Idr]A+ s.d [Idr]A-

PT Pemeringkat Efek Indonesia

idAAAidAA+ s.d

idAA-idA+ s.d

id A-

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Tagihan Kepada Pemerintah - - -

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - -


- - -

4. Tagihan Kepada Bank - 86.738 574.996

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal - - -

6. Kredit Beragun Properti Komersial - - -

7. Kredit Pegawai/Pensiunan - - -

8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - -

9. Tagihan Kepada Korporasi 199.932 4.341 -

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - -

11. Aset Lainnya - - -

12. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - -

Total 199.932 91.079 574.996

(dalam Rp juta)

Tagihan Bersih

Peringkat Jangka Panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa Peringkat

Total

BBB+ sd BBB-

BB+ sd BB- B+ sd B-Kurang dari B-

A-1 A-2 A-3Kurang dari A-3

BBB+ sd BBB-


F1+ sd F1 F2 F3Kurang dari F3

Baa1+ sd Baa3-

Ba1+ sd Ba3-

B1+ sd B3-Kurang dari B3

P-1 P-2 P-3Kurang dari P-3

BBB+(idn) s.d BBB-

(idn)

BB+(idn) s.d BB-(idn)

B+(idn) s.d B-(idn

Kurang dari B-(idn)

F1+(idn) s.d F1(idn)

F2(idn) F3(idn)Kurang

dari F3(idn)

[Idr]BBB+ s.d [Idr]

BBB-

[Idr]BB+ s.d [Idr]

BB-

[Idr]B+ s.d [Idr]B-

Kurang dari [Idr]

B-

[Idr]A1+ s.d [Idr]

A1

[Idr]A2+ s.d [Idr]

A2

[Idr]A3+ s.d [Idr]

A3

Kurang dari [Idr]

A3

id BBB+ s.d id BBB-

id BB+ s.d id BB-

id B+ s.d id B-

Kurang dari idB-

idA1 idA2idA3 s.d

id A4Kurang

dari idA4

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

5.883.639 10.652.421 - - - - - - 134.618.303 151.154.363

- - - - - - - - 60.641.818 60.641.818

- - - - - - - - - -

931.640 - - - - - - - 24.006.258 25.599.632

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - 83.452.219 83.656.491

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

6.815.279 10.652.421 - - - - - - 302.718.597 321.052.304





Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat Bank Secara Individual 31 Desember 2012

(dalam Rp juta)


Lembaga Pemer-ingkat

Tagihan Bersih



AAAAA+ sd

AA-A+ sd A-


AA-A+ sd A-

Moody’s AaaAa1 sd

Aa3A1 sd A3


AAA (Idn)

AA+(idn) s.d AA-

(idn)


PT ICRA Indo-nesia


AA-

[Idr]A+ s.d [Idr]A-


idAAAidAA+ s.d

idAA-idA+ s.d

id A-

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Tagihan Kepada Pemerintah - - -

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - -


- - -

4. Tagihan Kepada Bank - 86.738 574.996

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal - - -

6. Kredit Beragun Properti Komersial - - -

7. Kredit Pegawai/Pensiunan - - -

8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - -

9. Tagihan Kepada Korporasi 199.932 4.341 -

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - -

11. Aset Lainnya - - -

12. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - -

Total 199.932 91.079 574.996

(dalam Rp juta)

Tagihan Bersih


Tanpa Peringkat

Total

BBB+ sd BBB-



BBB+ sd BBB-



Baa1+ sd Baa3-

Ba1+ sd Ba3-

B1+ sd B3-Kurang dari B3


BBB+(idn) s.d BBB-

(idn)


B+(idn) s.d B-(idn

Kurang dari B-(idn)



dari F3(idn)

[Idr]BBB+ s.d [Idr]

BBB-

[Idr]BB+ s.d [Idr]

BB-

[Idr]B+ s.d [Idr]B-

Kurang dari [Idr]

B-

[Idr]A1+ s.d [Idr]

A1

[Idr]A2+ s.d [Idr]

A2

[Idr]A3+ s.d [Idr]

A3

Kurang dari [Idr]

A3

id BBB+ s.d id BBB-

id BB+ s.d id BB-

id B+ s.d id B-

Kurang dari idB-

idA1 idA2idA3 s.d

id A4Kurang

dari idA4

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

5.883.639 10.652.421 - - - - - - 134.618.303 151.154.363

- - - - - - - - 60.641.818 60.641.818

- - - - - - - - - -

931.640 - - - - - - - 24.006.258 25.599.632

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - 83.452.219 83.656.491

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

6.815.279 10.652.421 - - - - - - 302.718.597 321.052.304


Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak31 Desember 2012

(dalam Rp juta)


Tagihan Bersih

Lembaga Pemeringkat



AAAAA+ sd

AA-A+ sd A-


AA-A+ sd A-

Moody’s AaaAa1 sd

Aa3A1 sd A3


AAA (Idn)

AA+(idn) s.d AA-

(idn)


PT ICRA Indonesia


AA-

[Idr]A+ s.d [Idr]A-


idAAAidAA+ s.d

idAA-idA+ s.d

id A-

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Tagihan Kepada Pemerintah - - - -

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - -

3.Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - -

4. Tagihan Kepada Bank - - - -

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - -

6. Kredit Beragun Properti Komersial - - - -

7. Kredit Pegawai/Pensiunan - - - -

8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - -

9. Tagihan Kepada Korporasi - 199.932 4.341 -

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - - -

11. Aset Lainnya - - - -

12. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - -

Total - 199.932 91.079 574.996

(dalam Rp juta)

Tagihan Bersih


Tanpa Peringkat

Total

BBB+ sd BBB-

BB+ sd BB-

B+ sd B-Kurang dari B-


BBB+ sd BBB-

BB+ sd BB-



Baa1+ sd Baa3-

Ba1+ sd Ba3-

B1+ sd B3-

Kurang dari B3


BBB+(idn) s.d BBB-

(idn)


B+(idn) s.d B-(idn

Kurang dari B-(idn)



dari F3(idn)

[Idr]BBB+ s.d [Idr]

BBB-

[Idr]BB+ s.d [Idr]

BB-

[Idr]B+ s.d [Idr]

B-

Kurang dari [Idr]

B-

[Idr]A1+ s.d [Idr]A1

[Idr]A2+ s.d [Idr]

A2

[Idr]A3+ s.d [Idr]

A3

Kurang dari [Idr]

A3

id BBB+ s.d id BBB-

id BB+ s.d id BB-

id B+ s.d id B-

Kurang dari idB-

idA1 idA2idA3 s.d

id A4Kurang

dari idA4

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

5.883.639 10.652.421 - - - - - - 135.665.939 152.201.999

- - - - - - - - 60.764.948 60.764.948

- - - - - - - - - -

931.640 - - - - - - - 24.427.723 26.021.097

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - 84.497.404 84.701.676

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

6.815.279 10.652.421 - - - - - - 305.356.013 323.689.720





Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak31 Desember 2012

(dalam Rp juta)


Tagihan Bersih

Lembaga Pemeringkat



AAAAA+ sd

AA-A+ sd A-


AA-A+ sd A-

Moody’s AaaAa1 sd

Aa3A1 sd A3


AAA (Idn)

AA+(idn) s.d AA-

(idn)


PT ICRA Indonesia


AA-

[Idr]A+ s.d [Idr]A-


idAAAidAA+ s.d

idAA-idA+ s.d

id A-

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



3.Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - -


5. Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - -

6. Kredit Beragun Properti Komersial - - - -

7. Kredit Pegawai/Pensiunan - - - -


9. Tagihan Kepada Korporasi - 199.932 4.341 -

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - - -

11. Aset Lainnya - - - -


Total - 199.932 91.079 574.996

(dalam Rp juta)

Tagihan Bersih


Tanpa Peringkat

Total

BBB+ sd BBB-

BB+ sd BB-



BBB+ sd BBB-

BB+ sd BB-



Baa1+ sd Baa3-

Ba1+ sd Ba3-

B1+ sd B3-

Kurang dari B3


BBB+(idn) s.d BBB-

(idn)


B+(idn) s.d B-(idn

Kurang dari B-(idn)



dari F3(idn)

[Idr]BBB+ s.d [Idr]

BBB-

[Idr]BB+ s.d [Idr]

BB-

[Idr]B+ s.d [Idr]

B-

Kurang dari [Idr]

B-

[Idr]A1+ s.d [Idr]A1

[Idr]A2+ s.d [Idr]

A2

[Idr]A3+ s.d [Idr]

A3

Kurang dari [Idr]

A3

id BBB+ s.d id BBB-

id BB+ s.d id BB-

id B+ s.d id B-

Kurang dari idB-

idA1 idA2idA3 s.d

id A4Kurang

dari idA4

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

5.883.639 10.652.421 - - - - - - 135.665.939 152.201.999

- - - - - - - - 60.764.948 60.764.948

- - - - - - - - - -

931.640 - - - - - - - 24.427.723 26.021.097

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - 84.497.404 84.701.676

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

6.815.279 10.652.421 - - - - - - 305.356.013 323.689.720


Risiko kredit pihak lawan terdapat pada aktivitas treasury dan internasional yang dilakukan oleh BRI khususnya

untuk produk Credit Line. Tagihan Bersih untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak

lawan tersebut terdiri dari Eksposur transaksi derivatif over the counter (OTC), Eksposur transaksi repo termasuk

Risiko Kredit dari penerbit surat berharga yang menjadi underlying transaksi repo serta transaksi Reverse Repo.

Mitigasi Risiko kredit BRI untuk counterparty credit risk dapat dilakukan dengan teknik pengakuan garansi dan

atau penjaminan/asuransi kredit sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan regulator

Tabel berikut menggambarkan Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan - Transaksi Derivatif

(dalam Rp juta)

No. Variabel Yang Mendasari

31 Desember 2012

Notional Amount Tagihan Derivatif

Kewajiban Derivatif

Tagihan Bersih

Sebelum MRK

MRK Tagihan Bersih

Setelah MRK

<1 tahun > 1th sd < 5 th

>5 tahun

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

BANK SECARA INDIVIDUAL

1. Suku Bunga - 9.330.786 - 27.433 147.265 27.433 - 27.433

2. Nilai Tukar 1.455.263 - - 1.417 4.928 1.417 - 1.417

3. Lainnya - - - - - -

Total 1.455.263 9.330.786 - 28.850 152.193 28.850 - 28.850

BANK SECARA KONSOLIDASI - - - -

1. Suku Bunga - 9.330.786 - 27.433 147.265 27.433 - 27.433

2. Nilai Tukar 1.455.263 - - 1.417 4.928 1.417 - 1.417

3. Saham - - - - - - -

4. Emas - - - -

5. Logam selain Emas

- - - - - - -

6. Lainnya - - - - - - -

Total 1.455.263 9.330.786 - 28.850 152.193 28.850 - 28.850





Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank Secara Individual

(dalam Rp juta)

No. Kategori Portofolio31 Desember 2012

Nilai Wajar SSB Repo

Kewajiban Repo

Tagihan Bersih ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - -



6. Tagihan Kepada Korporasi - - - -

Total - - - -

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank Secara Konsolidasi Dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp juta)

No. Kategori Portofolio31 Desember 2012

Nilai Wajar SSB Repo

Kewajiban Repo

Tagihan Bersih ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)







Total - - - -


Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo - Bank Secara Individual

(dalam Rp juta)


31 Desember 2012

Tagihan Bersih Nilai MRK

Tagihan Bersih Stlh

MRK

ATMR Setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Tagihan Kepada Pemerintah 9.550.521 - 9.550.521 -






Total 9.550.521 - 9.550.521 -

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo - Bank Secara Konsolidasi Dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp juta)


31 Desember 2012

Tagihan Bersih Nilai MRK

Tagihan Bersih Stlh

MRK

ATMR Setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Tagihan Kepada Pemerintah 9.550.521 - 9.550.521 -






Total 9.550.521 - 9.550.521 -





Mitigasi Risiko Kredit (MRK)

Dalam menghitung ATMR Risiko Kredit dengan

Pendekatan Standar, BRI dapat menghitung

keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi

kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit, selanjutnya

disebut Teknik MRK.

Prinsip utama dalam pengakuan Teknik MRK adalah:

1. Teknik MRK hanya diakui apabila ATMR Risiko

Kredit dari eksposur yang menggunakan Teknik

MRK lebih rendah dari ATMR Risiko Kredit dari

eksposur tersebut yang tidak menggunakan

Teknik MRK. Hasil perhitungan ATMR Risiko Kredit

setelah memperhitungkan dampak Teknik MRK

paling rendah sebesar nol.

2. Dampak keberadaan agunan, garansi, jaminan

atau asuransi kredit yang diakui sebagai Teknik

MRK tidak boleh diperhitungkan ganda.

3. Masa berlakunya pengikatan agunan, garansi,

jaminan atau asuransi kredit, paling kurang sama

dengan sisa jangka waktu kredit.

Kriteria yang wajib dipenuhi dalam pengakuan Teknik

MRK adalah:

1. Seluruh dokumen agunan, garansi, jaminan,

atau asuransi kredit yang digunakan memenuhi

persyaratan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Melakukan review secara berkala untuk

memastikan bahwa agunan, garansi, jaminan,

atau asuransi kredit tetap memenuhi persyaratan

sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

3. Terdapat klausula yang menetapkan jangka

waktu yang wajar untuk eksekusi atau pencairan

agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit

yang didasarkan pada terjadinya kondisi yang

menyebabkan debitur tidak mampu melaksanakan

kewajibannya sesuai dengan perjanjian penyediaan

dana (events of default).

BRI memiliki prosedur untuk mengidentifikasi,

mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang

timbul dari penggunaan teknik MRK seperti risiko

hukum, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko

pasar termasuk prosedur untuk memastikan bahwa

eksekusi agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit

dilakukan dalam jangka waktu yang wajar.

Garansi yang diakui dalam teknik MRK dilakukan

sebagai berikut:

1. Bagian yang dijamin dengan teknik garansi

diberikan bobot risiko pihak penerbit garansi

sesuai dengan kategori portofolio.

2. Bagian yang tidak dijamin dengan garansi

diberikan bobot risiko dari eksposur sesuai dengan

kategori portofolio.

Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar

atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik

MRK - Penjaminan/Asuransi Kredit, yaitu:

1. Bagian Yang Dijamin (secured portion), yaitu

Bagian dari nilai Tagihan Bersih eksposur yang

mendapatkan perlindungan dari penjaminan/

asuransi kredit

a. Berstatus BUMN dan memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada diatas diberikan

bobot 20%.

b. Berstatus bukan BUMN dan memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada

diatas diberikan bobot risiko lembaga

penjaminan/asuransi kredit sesuai kategori

portofolio Tagihan Kepada Entitas Sektor

Publik

2. Bagian Yang Tidak Dijamin (unsecured portion),

yaitu bagian dari nilai Tagihan Bersih eksposur

yang tidak mendapatkan perlindungan dari

agunan dikenakan bobot risiko dari eksposur

sesuai kategori portofolio.


bersih bobot risiko setelah memperhitungkan dampak

mitigasi risiko kredit serta pengungkapan tagihan

bersih dan teknik mitigasi risiko kredit, bank secara

individual dan konsolidasi dengan Perusahaan Anak

pada posisi 31 Desember 2012.


Pengungkapan Tagihan Bersih Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

(dalam Rp juta)


31 Desember 2012

ATMR Beban ModalTagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A. Eksposur Neraca

1. Tagihan Kepada Pemerintah 141.220.712 - - - - - - - - - - -

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - 554.509 - - - 54.461.925 - - - - 27.338.831 2.187.106

3.Tagihan Kepd Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional

- - - - - - - - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank - 15.099.885 - - - 10.466.132 - - - - 8.253.043 660.243

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal - - 441.434 456.016 162 - - - - - 336.981 26.958

6. Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - 960.842 - - 960.842 76.867

7. Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - 83.805.039 - - - - 41.902.520 3.352.202

8.Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

- - - - - - 118.780.469 - - - 81.332.743 6.506.619

9. Tagihan Kepada Korporasi - 192.628 - - - 306.650 77.410.014 100.000 - 77.497.133 6.199.771

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - 2.495.483 - 3.743.225 299.458

11. Aset Lainnya 13.734.773 - - - - - - 9.424.296 46.179 - 9.493.564 759.485

12. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - - -

Total eksposur neraca 154.955.485 15.847.022 441.434 456.016 162 149.039.746 118.780.469 87.795.151 2.641.662 0 250.858.881 20.068.710

B.Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Admn.

- - - - - - - - - - -

1. Tagihan Kepada Pemerintah 383.130 - - - - - - - - - - -

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - 5.625.383 - - - - 2.812.692 225.015


- - - - - - - - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank - 4.765 - - - - - - - - 953 76

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - - - - - - -

6. Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - - -

7. Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - - - - - - -


- - - - - - 207.998 - - - 155.999 12.480

9. Tagihan Kepada Korporasi - - - - - - - 5.647.200 - - 5.647.200 451.776

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - - - - -

11. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - -

Total eksposur tra 383.130 4.765 - - - 5.625.383 207.998 5.647.200 - - 8.616.843 689.347

C.Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

- - - - - - - - - - - -


2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank - 28.850 - - - - - - - - 14.425 1.154


- - - - - - - - - - - -

6. Tagihan Kepada Korporasi - - - - - - - - - - - -


Total eksposur counterparty Credit risk

9.550.521 28.850 - - - - - - - - 14.425 1.154





Pengungkapan Tagihan Bersih Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp juta)


31 Desember 2012

ATMR Beban ModalTagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

A. Eksposur Neraca

1. Tagihan Kepada Pemerintah 142.268.348 - - - - - - - - - -

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - 554.509 - - - 54.585.055 - - - 27.400.396 2.192.032

3. Tagihan Kepd Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional

- - - - - - - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank - 15.494.917 - - - 10.466.132 - - - 8.332.050 666.564

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal - - 441.434 504.743 162 - - - - 356.472 28.518

6. Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - 972.593 - 972.593 77.807

7. Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - 84.214.841 - - - 42.107.131 3.368.570


- - - - - - 119.645.489 - - 81.951.405 6.556.112

9. Tagihan Kepada Korporasi - 192.628 - - - 306.650 - 78.403.400 100.000 78.427.193 6.274.175

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - 2.495.483 3.743.225 299.458

11. Aset Lainnya 13.734.773 - - - - - - 9.424.296 109.420 9.529.740 762.379

12. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) 3.121.326 442.182 1.476.092 - - - - 9.150.180 - 9.755.249 780.420

Total eksposur neraca 159.124.447 16.684.236 1.917.526 504.743 162 149.572.678 119.645.489 97.950.468 2.704.903 - 262.575.451 21.006.036

B. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Admn.

- - - - - - - - - - - -

1. Tagihan Kepada Pemerintah 383.130 - - - - - - - - - - -

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - 5.625.383 - - - - 2.812.692 225.015


- - - - - - - - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank - 31.198 - - - - - - - - 6.240 499

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - 1.985 - - - - - - 794 64

6. Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - 598 - - 598 48

7. Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - - - - - - -


- - - - - - 236.698 - - - 177.523 14.202

9. Tagihan Kepada Korporasi - - - - - - - 5.698.998 - - 5.698.998 455.920

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - - - - -

11. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - 138.657 - - - - 69.329 5.546

Total eksposur tra 383.130 31.198 - 1.985 - 5.764.040 236.698 5.699.596 - - 8.766.173 701.294

C. Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

- - - - - - - - - - -


2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank - 28.850 - - - - - - - - 14.425 1.154


- - - - - - - - - - - -

6. Tagihan Kepada Korporasi - - - - - - - - - - - -


Total eksposur counterparty credit risk 9.550.521 28.850 - - - - - - - - 14.425 1.154


Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

(dalam Rp juta)


31 Desember 2012

Tagihan Bersih

Bagian Yang Dijamin DenganBagian Yang Tidak DijaminAgunan Garansi Asuransi

Kredit Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]

A. Eksposur Neraca

1. Tagihan Kepada Pemerintah 141.220.712 - - - - 141.220.712

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 55.016.434 6.066 - - - 55.010.368

3. Tagihan Kepd Bank Pembangunan Multilat-eral & Lembaga Internasional - - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank 25.566.017 - - - - 25.566.017

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal 897.612 - - - - 897.612

6. Kredit Beragun Properti Komersial 960.842 - - - - 960.842

7. Kredit Pegawai/Pensiunan 83.805.039 - - - - 83.805.039

8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 118.780.469 163.040 13.873.325 - - 104.744.104

9. Tagihan Kepada Korporasi 78.009.292 254.732 - - - 77.754.559

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 2.495.483 - - - 2.495.483

11. Aset Lainnya 23.205.247 - - - 23.205.247


Total eksposur neraca 529.957.148 423.838 13.873.325 - - 515.659.984

B. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn. - - - - - -

13. Tagihan Kepada Pemerintah 383.130 - - - - 383.130

14. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 5.625.383 - - - - 5.625.383

15. Tagihan Kepd Bank Pembangunan Multilat-eral & Lembaga Internasional - - - - - 0

16. Tagihan Kepada Bank 4.765 - - - - 4.765

17. Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - 0

18. Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - 0

19. Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - 0

20. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 207.998 - - - - 207.998

21. Tagihan Kepada Korporasi 5.647.200 - - - - 5.647.200

22. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - - - - 0

23. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - 0

Total eksposur tra 11.868.476 - - - - 11.868.476

C. Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - - - -


25. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - -







31 Desember 2012

Tagihan Bersih


Kredit Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]


28. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - -

29. Tagihan Kepada Korporasi - - - - - -

30. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - -

Total eksposur counterparty credit risk 9.579.371 - - - - 9.579.371

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam Rp juta)


31 Desember 2012

Tagihan Bersih


Kredit Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]

A. Eksposur Neraca


2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 55.139.564 6.066 - - - 55.133.498


4. Tagihan Kepada Bank 25.961.049 - - - - 25.961.049


6. Kredit Beragun Properti Komersial 972.593 - - - - 972.593

7. Kredit Pegawai/Pensiunan 84.214.841 580 - - - 84.214.261

8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 119.645.490 203.178 13.873.325 - 105.568.987

9. Tagihan Kepada Korporasi 79.002.679 318.059 - - - 78.684.619

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 2.495.483 - - - - 2.495.483

11. Aset Lainnya 23.268.487 - - - - 23.268.487

12. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) 14.189.780 - - - - 14.189.780

Total eksposur neraca 548.104.653 527.883 13.873.325 - - 533.703.445

B. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Admn. - - - - - -

13. Tagihan Kepada Pemerintah 383.130 - - - 383.130

14. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 5.625.383 - - - - 5.625.383




31 Desember 2012

Tagihan Bersih


Kredit Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]



18. Kredit Beragun Properti Komersial 598 - - - - 598

19. Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - -

20. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 236.698 - - - - 236.698

21. Tagihan Kepada Korporasi 5.698.998 - - - - 5.698.998

22. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - - - - -

23. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) 138.657 - - - - 138.657

TOTAL EKSPOSUR TRA 12.116.646 - - - - 12.116.646

C. Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - - - - - -





28. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - -


30. Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - -

Total eksposur counterparty credit risk 9.579.371 - - - - 9.579.371

Perhitungan ATMR Risiko Kredit

Pengukuran kebutuhan modal minimum untuk mengcover risiko kredit dilakukan dengan mengacu pada ketentuan

BI yaitu dengan menggunakan Standardized Approach Basel II sejak Januari 2012.

Dalam pendekatan standar, perhitungan merupakan hasil perkalian antara tagihan bersih dengan bobot risiko

yang telah ditetapkan didasarkan pada peringkat terkini dari debitur/counterparty pihak lawan sesuai kategori

portofolio atau prosentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu. Portofolio kelompok tagihan yang telah

menggunakan peringkat adalah tagihan kepada bank dan tagihan kepada korporasi. Sedangkan untuk tagihan

lainnya menggunakan perhitungan bobot risiko tanpa peringkat (unrated).





Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko kredit posisi 31 Desember 2012 individual Bank sebesar Rp259,49

triliun. Sementara ATMR untuk risiko kredit konsolidasi dengan anak perusahaan sebesar Rp271,36 triliun.

Tabel berikut menggambarkan perhitungan ATMR risiko kredit pendekatan standar, bank secara individual dan

konsolidasi dengan Perusahaan Anak pada posisi 31 Desember 2012 disajikan dalam jutaan rupiah.

BRI dan anak perusahaan tidak memiliki eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan penyelesaian

(settlement risk) serta tidak memiliki eksposur sekuritisasi.

Eksposur Aset di Neraca

(dalam Rp juta)


Bank Konsolidasi

Tagihan Bersih Setelah

Memperhitungkan Dampak Mitigasi

Risiko Kredit

ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK



Risiko Kredit

ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Tagihan Kepada Pemerintah 141.220.712 - - 142.268.348 - -


3.Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

- - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank 25.566.017 8.253.043 8.253.043 25.961.049 8.332.049 8.332.050

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal 897.612 336.981 336.981 946.339 356.472 356.472

6. Kredit Beragun Properti Komersial 960.842 960.842 960.842 972.593 972.593 972.593

7. Kredit Pegawai/Pensiunan 83.805.039 41.902.520 41.902.520 84.214.841 42.107.421 42.107.131


118.780.469 89.085.352 81.332.743 119.645.490 89.734.118 81.951.405

9. Tagihan Kepada Korporasi 78.009.292 77.751.865 77.497.133 79.002.679 78.745.252 78.427.193

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 2.495.483 3.743.225 3.743.225 2.495.483 3.743.225 3.743.225

11. Aset Lainnya 23.205.247 9.493.564 9.493.564 23.268.487 9.529.740 9.529.740

Total eksposur neraca 529.957.148 258.869.255 250.858.881 533.914.873 260.924.298 252.820.203


Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

(dalam Rp juta)


Bank Konsolidasi



Risiko Kredit

ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK



Risiko Kredit

ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Tagihan Kepada Pemerintah 383.130 - - 383.130 - -



- - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank 4.765 953 953 31.198 6.240 6.240

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - 1.985 794 794

6. Kredit Beragun Properti Komersial - - - 598 598 598

7. Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - -


207.998 155.999 155.999 236.698 177.523 177.523

9. Tagihan Kepada Korporasi 5.647.200 5.647.200 5.647.200 5.698.998 5.698.998 5.698.998

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - - - - -

Total 11.868.476 8.616.843 8.616.843 11.977.990 8.696.845 8.696.845

Eksposur Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

(dalam Rp juta)


Bank Konsolidasi



Risiko Kredit

ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK



Risiko Kredit

ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Tagihan Kepada Pemerintah 9.550.521 - - 9.550.521 - -



- - - - - -

4. Tagihan Kepada Bank 28.850 14.425 14.425 28.850 14.425 14.425


- - - - - -


Total 9.579.371 14.425 14.425 9.579.371 14.425 14.425





Eksposur di BRI Syariah

(dalam Rp juta)

No. Jenis Transaksi

Konsolidasi

Faktor Pengurang

ModalATMR

(1) (2) (3) (4)

1. Total Eksposur - 9.824.577

Total - 9.824.577

Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam Rp juta)

No. Jenis Transaksi Bank Konsolidasian

(1) (2) (3) (4)

Total ATMR risiko kredit 259.490.149 271.356.050

Total faktor pengurang modal - -

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan

rekening administratif termasuk transaksi derivatif,

akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi

pasar, termasuk risiko perubahan harga option.

Organisasi manajemen risiko pasar terdiri dari unit

kerja front office (Divisi Treasury), back office (Divisi

Sentra Operasi), dan middle office (Divisi Manajemen

Risiko) yang memiliki kewenangan masing-masing.

Jajaran front office berwenang melakukan transaksi

instrumen keuangan. Jajaran middle office menetapkan

dan memantau limit risiko pasar dan secara berkala

memastikan data pasar (market price) yang digunakan

untuk mark to market/MTM. Jajaran back office

melakukan settlement transaksi treasury dan secara

harian menetapkan harga pasar (mark to market /

MTM) pada akhir hari.

BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi treasury

and market risk (GUAVA) yang merupakan suatu sistem

yang terintegrasi yang digunakan oleh fungsi front

office, middle office dan back office. Melalui aplikasi

ini dapat dilakukan pengukuran risiko pasar yang

terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain

melakukan monitoring eksposur risiko instrumen,

juga melakukan monitoring limit risiko pasar dan limit

transaksi antara lain limit nominal transaksi dealer, cut

loss limit, dan stop loss limit. Monitoring dilakukan

secara harian sehingga mempercepat penyediaan

informasi terkini yang mendukung pengambilan

keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara

tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk

ke dalam klasifikasi diperdagangkan/trading.

Portofolio trading book adalah seluruh posisi instrumen

keuangan dalam neraca dan rekening administratif

serta transaksi derivatif yang dimiliki untuk tujuan

diperdagangkan dan dapat diperdagangkan/

dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindungi

nilai secara keseluruhan yang timbul dari transaksi

untuk kepentingan sendiri (proprietary position),

atas permintaan nasabah, atau kegiatan perantaraan

(brokering), dan dalam rangka pembentukan pasar

(market making). Transaksi aset keuangan dan/atau

derivatif yang ditujukan sebagai posisi trading hanya

diperkenankan dimiliki dalam jangka waktu tertentu.

Pengelompokan aset keuangan dan/atau derivatif ke

dalam portofolio trading book diterapkan BRI secara

konsisten, dan tidak dapat memindahkan posisi trading

book ke portofolio banking book.

Pengelolaan portofolio banking book tidak dapat

digunakan untuk transaksi trading dalam rangka

mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga dalam

jangka pendek. Portofolio banking book bertujuan

digunakan untuk kepentingan likuiditas atau dimiliki

hingga jatuh tempo.

Valuasi portofolio trading book dan banking book

dilakukan dengan menggunakan kuotasi harga pasar

dari instrumen yang diperdagangkan secara aktif

(mark to market). Harga pasar tersebut mencerminkan

transaksi aktual dan rutin yang dilakukan secara

wajar. Hasil valuasi berdasarkan nilai pasar (mark to

market) divalidasi secara periodik untuk memastikan

konsistensi dan kewajaran harga pasar yang digunakan.

Apabila harga pasar tidak tersedia karena instrumen

tidak aktif diperdagangkan maka valuasi penetapan

nilai wajar menggunakan pendekatan simulasi harga

(mark to model).


BRI melakukan pengukuran risiko pasar untuk keperluan

pemantauan risiko secara periodik maupun untuk

perhitungan kecukupan modal. Penerapan perhitungan

modal pada saat ini telah mengakomodasi Capital

Accord 1988 dan 1996 yang memperhitungkan risiko

kredit dan risiko pasar dalam perhitungan kecukupan

permodalan bank. Sesuai capital accord tahun 1996

dan Basel II, perhitungan risiko pasar dapat dilakukan

dengan menggunakan 2 (dua) pilihan metode, yaitu:

metode standar (standard method) dan model internal

(internal model).

Mengingat kompleksitas metodologi perhitungan

risiko pasar, maka penerapan metode ini membutuhkan

kesiapan perbankan untuk menerapkan perhitungan

risiko pasar dalam perhitungan beban modal. Oleh

karena itu, BRI memberlakukan penerapan pendekatan

metodologi secara bertahap, dimulai dengan metode

standar (standard method).

Sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI) perhitungan

risiko pasar dengan metode standar yang wajib

diperhitungkan bank secara individual terdiri dari

risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Perhitungan

Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan

terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang

diklasifikasikan sebagai Trading Book yang terekspos

Risiko Suku Bunga. Perhitungan Risiko Nilai Tukar

dengan metode standar dilakukan terhadap posisi

valuta asing BRI dalam Trading Book dan Banking Book

yang terekspos Risiko Nilai Tukar.

Faktor risiko yang diperhitungkan dalam risiko suku

bunga dalam metode standar yaitu:

a. Risiko Spesifik (Specific Risk) dari setiap efek atau

instrumen keuangan, tanpa memperhatikan posisi

long atau posisi short. Dengan demikian proses

saling hapus (offset) tidak dimungkinkan kecuali

posisi tersebut bersifat identik;

b. Risiko Umum (General Market Risk) dari

keseluruhan portofolio, dimana posisi long atau

posisi short dalam efek atau instrumen yang

berbeda dapat dilakukan saling hapus

Nilai pasar surat berharga yang digunakan dalam

perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah

dirty price, yaitu nilai pasar surat berharga (clean

price) ditambah dengan present value dari pendapatan

bunga yang akan diterima (accrued interest). Present

value atas accrued interest dapat tidak dilakukan

apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon

nilai present value tidak menimbulkan perbedaan yang

material.

Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap

semua posisi BRI baik Trading Book dan Banking Book

dalam valuta asing termasuk emas dengan mengacu

pada perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN). Posisi suatu

instrumen yang memiliki denominasi dalam valuta asing

selain terkena Risiko Nilai Tukar, juga memungkinkan

BRI terkena Risiko Suku Bunga (misalnya untuk cross-

currency swaps). Dalam kasus tersebut maka eksposur

Risiko Suku Bunga juga harus diperhitungkan.

Beban modal untuk Risiko Nilai Tukar dari posisi valuta

asing adalah sebesar 8% terhadap PDN yang dimiliki

BRI secara keseluruhan pada akhir hari. PDN adalah

angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut

untuk jumlah dari Selisih bersih aktiva dan pasiva

dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah

dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik

yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam

rekening administratif untuk setiap valuta asing yang

semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Cakupan portofolio yang diperhitungkan dalam

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

antara lain:

1. Posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam

jangka pendek

2. Posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh

keuntungan jangka pendek dari pergerakan

harga (price movement) secara aktual dan atau

potensial

3. Posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan

keuntungan arbitrase (locking in arbitrage profit)





4. Instrumen derivatif yang terkait dengan surat-surat berharga atau suku bunga antara lain Bond Forward,

Bond Option, Interest Rate Swap, Cross Currency Swaps, Foreign Exchange Forward, Interest Rate Options, dan

Forward Rate Agreements/FRAs.

5. Seluruh efek utang dengan suku bunga tetap atau mengambang dan seluruh instrumen keuangan yang

memiliki karakteristik yang sejenis, termasuk sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (Negotiable

Certificates of Deposits) dan surat-surat berharga yang dijual oleh BRI dengan syarat dibeli kembali (Repo/

Securities Lending).

6. Posisi valuta asing BRI dalam trading book dan banking book yang terekspos risiko nilai tukar

Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar(dalam Rp juta)

No. Jenis Risiko

31 Desember 2012

Bank Konsolidasi

Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Risiko Suku Bunga - - - -

a. Risiko Spesifik - - - -

b. Risiko Umum - - 4.203 52.531

2. Risiko Nilai Tukar 132.358 1.654.474 132.687 1.658.586

3. Risiko Ekuitas* - - - -

4. Risiko Komoditas* - - - -

5. Risiko Option - - - -

Total 132.358 1.654.474 136.889 1.711.117

Untuk mengantisipasi risiko pasar pada aktivitas treasury, BRI melakukan beberapa langkah-langkah pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian diantaranya:

1. Langkah-langkah pengukuran antara lain:

a. Sensitivity testing of interest rate, adalah suatu fungsi yang melakukan analisa terhadap tingkat

sensitifitas suku bunga sehingga dapat dipergunakan sebagai indikator untuk memprediksi potensi

risiko suku bunga dan strategi kebijakan trading aktivitas treasury.

b. Volatility of foreign exchange and interest rate, adalah suatu fungsi yang melakukan pengukuran

terhadap tingkat volatilitas (perubahan) nilai tukar dan suku bunga berdasarkan tingkat keyakinan

tertentu (confidence level) yang dapat dipergunakan untuk mengukur potensi risiko nilai tukar dan suku

bunga pada portofolio trading aktivitas treasury.


BRI melakukan stress test secara ber kala dengan ber bagai skenar io untuk memantau dan menetapkan kecukupan modal sebagai langkah ant isipasi atas r isiko pasar.

c. Stress testing and back testing;

• Stress testing adalah suatu fungsi yang

melakukan simulasi berdasarkan skenario

tertentu untuk melihat kecukupan

modal dan atau tingkat ketahanan

likuiditas bank dalam menghadapi

suatu kondisi tertentu, misalnya tingkat

bunga tertentu, nilai tukar valas sampai

dengan tingkat tertentu dan atau situasi

likuiditas berdasarkan situasi tertentu.

• Back testing merupakan suatu fungsi

untuk memastikan keakuratan

metodologi atau alat ukur yang

dipergunakan untuk mengukur risiko

pasar dengan cara membandingkan

prediksi risiko pasar dengan kerugian

yang terjadi (aktual loss).

d. Revaluasi terhadap posisi treasury dan BRI

secara keseluruhan termasuk melakukan

perhitungan terhadap produk treasury

yang belum (tidak) ada harga pasarnya

(hypothetical prices).

2. Langkah pemantauan berupa Profit and Loss

Assistance, adalah fungsi yang menyediakan data

perhitungan laba rugi dari aktivitas treasury secara

harian, untuk mengetahui perkembangan kinerja

treasury terhadap pencapaian target yang telah

ditetapkan.

3. Langkah pengendalian antara lain:

a. Limit and excess controls (front end), adalah

fungsi yang mengawasi perkembangan

aktivitas limit transaksi treasury, untuk

memastikan bahwa treasury telah mematuhi

limit transaksi yang telah ditetapkan terutama

untuk cut-loss limit.

b. New Product and or Activity Review untuk

transaksi treasury, adalah suatu fungsi yang

membahas mengenai karakteristik suatu

produk dan atau aktivitas baru yang akan

dijadikan sebagai produk dalam aktivitas

trading, potensi laba-rugi, potensi risiko,

prosedur settlement, proses revaluasi dan

mitigasi risiko yang dilakukan.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat

ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses

internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,

dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang

mempengaruhi operasional bank.

Tata kelola Manajemen Risiko Operasional BRI

didasarkan atas tiga lini pertahanan yaitu Risk Taking

Units (unit kerja operasional), Risk Control Units (Divisi

Manajemen Risiko), dan Internal Audit Function

(Audit Internal). Model tata kelola manajemen risiko

operasional BRI didesain sedemikian rupa untuk

menempatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki

sedekat mungkin dengan area dimana biasanya risiko

itu timbul dan menciptakan pusat penyempurnaan/

percontohan yang menambah nilai sebenarnya pada

keseluruhan bisnis. BRI menyadari bahwa Unit Kerja

Operasional (UKO) bertanggung jawab terhadap

risiko operasional dan risiko lainnya yang timbul

pada aktivitas yang dijalankan oleh masing-masing

UKO, namun demikian fungsi manajemen risiko

operasional dikembangkan untuk membantu UKO

dalam meningkatkan kontrol dan manajemen risiko

operasional di lingkungannya dan juga memberikan

pandangan mengenai profil risiko yang memungkinkan

pengambilan keputusan yang lebih informatif.





BRI mengukur r isiko operasional menggunakan met ode Basic Indicat or Appr oach (B IA) secara per iodik sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Struktur manajemen risiko operasional BRI

menggambarkan keterkaitan antara fungsi manajemen

risiko operasional pada tingkat perusahaan (Corporate

Level), tingkat UKO dan keterlibatan dari Audit Internal

sebagai Fungsi Assurance. Penerapan manajemen risiko

operasional di BRI dilakukan melalui desain struktur

organisasi yang menggambarkan keterlibatan seluruh

pihak yang terkait manajemen risiko operasional

(Komisaris, Direksi, Risk Management Committee, Divisi

Manajemen Risiko, Unit Kerja Operasional, Fungsi

Manajemen Risiko Operasional, serta Audit Intern).

BRI memiliki suatu Komite Manajemen Risiko

Operasional (Operational Risk Management Committee/

ORMC), yang merupakan Sub Risk Management

Committee (RMC) untuk membahas permasalahan

yang berkaitan dengan risiko operasional.

Penerapan manajemen risiko operasional yang

efektif diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya

gangguan-gangguan. Melalui proses identifikasi lebih

dini sehingga dapat dirumuskan kegiatan perbaikan

kontrol yang lebih dini pula.

Tujuan penerapan manajemen risiko operasional

BRI dengan berbagai perangkat dan infrastruktur

pendukung lainnya, adalah tidak sekadar untuk

memenuhi ketentuan regulasi atau perhitungan

cadangan modal risiko operasional, tetapi pada

perbaikan kualitas aktivitas bisnis dan operasional

BRI, serta menegakkan tata kelola manajemen risiko

operasional yang lebih baik, sehingga kelangsungan

bisnis dan operasional BRI tetap dapat terjaga pada

kondisi apapun.

Untuk meningkatkan dan mengefektifkan pelaksanaan

penerapan manajemen risiko operasional, termasuk

peningkatan kualitas sistem pengendalian internal, BRI

memerlukan perangkat manajemen risiko operasional.

Perangkat utama serta perangkat pendukung manajemen

risiko operasional. Perangkat Utama terdiri dari:

1. Risk and Control Self Assessment (RCSA)

Dengan RCSA, UKO diharapkan mampu

melakukan identifikasi risiko-risiko utama

yang mungkin menimbulkan kerugian dan

cara mengukurnya. Dengan demikian UKO

akan mampu melakukan pengendalian dan

pemantauan risiko-risiko tersebut

2. Indikator Risiko Utama (IRU)

Penggunaan IRU diharapkan dapat mendatangkan

manfaat berupa tindakan pencegahan dan

penyempurnaan terhadap berbagai indikator

yang dapat menimbulkan kerugian.Melalui IRU,

UKO akan dapat mencegah terjadinya kerugian

secara dini.

3. Manajemen Insiden (MI)

Dengan MI diharapkan UKO akan dengan jujur

dan tertib melakukan monitoring, pelaporan dan

pemantauan terhadap berbagai kasus termasuk

tindakan penyelesaiannya. Melalui MI, UKO

didorong untuk mampu meningkatkan internal

kontrol yang diperlukan untuk meminimalisasi

risiko yang dapat menimbulkan kerugian.

Akurasi prediksi RCSA dapat dikontrol dari hasil

pencatatan pada MI. Apabila suatu unit kerja

menghadapi banyak kasus yang perlu dikelola dalam

MI, maka hal tersebut juga harus tercermin dalam

hasil RCSA dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan

IRU yang dibuat atas dasar risiko-risiko utama dalam

RCSA, apabila dikelola dengan baik akan bisa berfungsi

sebagai peringatan dini. Dengan demikian, pemimpin

unit kerja bisa segera melakukan berbagai tindakan

antisipasi agar risiko-risiko utama tersebut tidak

menimbulkan kerugian nyata.

Mengingat penilaian RCSA bersifat subyektif dan

prediktif, maka untuk meningkatkan akurasi dan

mengurangi judgement yang salah dalam pengisian

RCSA perlu dibuatkan petunjuk teknis pengisian RCSA

dan penafsiran masing-masing risiko dalam RCSA.


BRI juga melakukan implementasi Business Continuity Management (BCM) untuk mempertahankan

kelangsungan aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset BRI, dan melindungi keselamatan jiwa

pekerja dan nasabah dalam situasi gangguan/bencana. Implementasi BCM tersebut dilakukan di seluruh unit

kerja BRI di seluruh Indonesia.

Pengelolaan isu-isu risiko operasional yang prioritas dilakukan dalam kerangka manajemen risiko operasional yang

dirancang dengan memperhatikan kebutuhan BRI, ketentuan BI dan best practices. Selain itu, BRI selalu melakukan

peningkatan implementasi risiko operasional, antara lain:

Penerapan Forum Manajemen Risiko sebagai wadah atau forum pertemuan antara pemimpin unit kerja 1.

dengan pekerjanya untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis

atau operasional. Hasil pembahasan risiko yang memerlukan tindak lanjut dan penyelesaian dari pengambil

keputusan dapat dieskalasi kepada tingkatan yang lebih tinggi.

Penilaian tingkat maturitas penerapan Manajemen Risiko akan memperlihatkan tingkat kemapanan user 2.

dalam melaksanakan penerapan Manajemen Risiko. Penilaian maturitas tersebut diharapkan dapat menjadi

feedback bagi tiap Kantor Cabang untuk penerapan manajemen risiko yang lebih baik.

Pelaksanaan uji tingkat kecukupan pengelolaan risiko atas usulan produk dan atau aktivitas baru (PAB). Setiap 3.

produk dan atau aktivitas baru yang diajukan oleh unit kerja pemrakarsa harus dilakukan kaji ulang untuk

memastikan pengelolaan risiko pada produk dan atau aktivitas baru tersebut sudah memadai

Penetapan dan penerapan Strategi Anti 4. Fraud sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko dalam

rangka pencegahan dan pengelolaan kejadian fraud di BRI. Strategi Anti Fraud tersebut mencakup 4 (empat)

pilar sesuai dengan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, yaitu (a) pencegahan, (b) deteksi, (c) investigasi,

pelaporan, dan sanksi, serta (d) evaluasi, pemantauan, dan tindak lanjut. Selain itu juga pernyataan bahwa

Dewan Komisaris dan Direksi BRI menyatakan “zero tolerance” terhadap setiap kejadian fraud di BRI.

Komitmen Anti Fraud juga dibuat oleh setiap pekerja di BRI sebagai bentuk peningkatan awareness untuk

pencegahan fraud.

Pemantauan dan pengendalian risiko operasional yang dilakukan melalui sumber informasi dari Forum 5.

Manajemen Risiko dan perangkat Manajemen Risiko Operasional seperti RCSA, IRU, dan MI. Hasil pemantauan

dan pengendalian disampaikan di dalam Profil Risiko Kantor Wilayah yang dibuat secara bulanan dan Top 50

Risk Issue yang dibuat secara triwulanan dalam bentuk buku saku.

Koordinasi implementasi BCM secara berkesinambungan dengan unit-unit kerja terkait diantaranya adalah 6.

pelaksanaan uji coba atau testing seperti Switch Over DC-DRC dan evakuasi bencana di beberapa gedung

kantor BRI termasuk Gedung Kantor Pusat BRI.

Perhitungan ATMR risiko operasional dilakukan sesuai regulasi BI dengan menggunakan metode Basic Indicator

Approach (BIA) atau Pendekatan Indikator Dasar. Berikut merupakan tabel beban modal dan ATMR risiko

operasional dengan metode Basic Indicator Approach.

Pengungkapan Risiko Operasional Dengan Menggunakan Metode BIA(dalam Rp juta)

No. Pendekatan Yang Digunakan

Bank Konsolidasi

Pendekatan Bruto (Rata-rata 3 tahun

terakhir)

Beban Modal ATMR

Pendekatan Bruto (Rata-rata 3 tahun

terakhir)

Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Pendekatan Indikator Dasar 34.243.949 5.136.592 64.207.405 34.401.371 5.160.206 64.502.571

Total 34.243.949 5.136.592 64.207.405 34.401.371 5.160.206 64.502.571





Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan

bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo

dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset

likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa

mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas pada tingkat

korporat dikoordinasikan oleh Divisi Treasury dan Divisi

Manajemen Risiko. Divisi Treasury dan Divisi Manajemen

Risiko melakukan analisis terhadap sumber risiko

likuiditas. Divisi Treasury bertanggung jawab untuk

mengelola likuiditas nasional, baik untuk intrahari,

harian, jangka pendek, menengah dan panjang, dalam

mata uang rupiah dan valuta asing, sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Divisi Manajemen Risiko

bertanggung jawab dalam menyusun dan melakukan

review kebijakan manajemen risiko likuiditas. Hasil

pemantauan posisi dan risiko likuiditas disajikan dalam

laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi dan

Dewan Komisaris.

BRI menjaga secondary reserve dalam bentuk aset-aset l ikuid ber kual itas t inggi dan memel ihara core fund yang dapat dikategor ikan sebagai dana jangka panjang.

Risiko Likuiditas dimonitor secara aktif dengan

memperhatikan beberapa indikator internal dan

eksternal yang menjadi bagian dari sistem peringatan

dini likuiditas:

1 Indikator internal peringatan dini risiko likuiditas,

antara lain:

a. Kualitas asset yang memburuk;

b. Peningkatan konsentrasi pada beberapa asset

dan sumber pendanaan tertentu;

c. Peningkatan currency mismatch;

d. Pelampauan limit yang telah ditetapkan secara

berulang kali;

e. Peningkatan biaya dana BRI secara

keseluruhan;

f. Posisi arus kas (cash flow) yang semakin buruk

sebagai akibat maturity mismatch yang besar,

terutama pada skala waktu jangka pendek.

2 Indikator eksternal peringatan dini risiko likuiditas,

antara lain:

a. Informasi publik yang negatif terhadap BRI;

b. Penurunan hasil peringkat BRI oleh lembaga

pemeringkat;

c. Penurunan harga saham BRI secara terus-

menerus;

d. Penurunan fasilitas credit line yang diberikan

oleh bank koresponden;

e. Peningkatan pencairan simpanan berjangka

(deposito) sebelum jatuh tempo;

f. Keterbatasan akses untuk memperoleh

pendanaan jangka menengah dan jangka

panjang;

g. Ketatnya kondisi likuiditas pasar;

h. Perubahan kebijakan dari regulator yang

berdampak signifikan terhadap perbankan.

Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi

likuiditas BRI yang aktual, hasil pengukuran dengan

menggunakan rasio likuiditas dianalisis lebih mendalam

dan dikaitkan dengan informasi kualitatif terkini

sehingga menghasilkan kesimpulan yang wajar dan

komprehensif. Alat pengukur risiko likuiditas yang

digunakan adalah: proyeksi arus kas, profil maturitas,

rasio likuiditas dan stress test risiko likuiditas.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai

pemetaan aset dan kewajiban dalam neraca serta

tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif,

dalam skala waktu tertentu berdasarkan sisa jangka

waktu sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 31

Desember 2012.


Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual

(dalam Rp juta)


31 Desember 2012

Saldo Jatuh Tempo

< 1 bulan >1 bln s.d 3 bln

>3 bln s.d 6 bln

> 6 bln s.d 12 bln > 12 bulan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I NERACA

A. Aset

1 Kas 13.450.227 13.450.227 - - - -

2 Penempatan Pada Bank Indonesia 94.497.994 59.875.723 21.131.764 13.490.507 - -

3 Penempatan pada Bank Lain 1.803.798 1.548.798 255.000 - - -

4 Surat Berharga 37.538.188 11.797.964 1.627.741 8.461.574 2.516.239 13.134.670

5 Kredit yang diberikan 311.335.938 14.957.386 22.190.689 21.254.353 37.150.177 215.783.333

6 Tagihan lainnya 6.907.674 573.963 1.955.525 2.256.633 2.121.553 -

7 Lain-lain 9.389.924 837 621 1.239 24.138 9.363.089

Total aset 474.923.743 102.204.898 47.161.340 45.464.306 41.812.107 238.281.092

B. Kewajiban

1 Dana Pihak Ketiga 390.186.602 332.639.011 18.183.335 8.013.306 31.040.598 310.352

2 Kewajiban pada Bank Indonesia 81.594 77.377 4.217 - - -

3 Kewajiban pada bank lain 448.164 448.164 - - - -

4 Surat berharga yang Diterbitkan - - - - - -

5 Pinjaman yang Diterima 40.787 - 4.066 23.017 - 13.704

6 Kewajiban Lainnya 5.489 349 5.140 - - -

7 Lain-lain 543.295 437.974 61.591 38.251 - 5.479

Total kewajiban 391.305.931 333.602.875 18.258.349 8.074.574 31.040.598 329.535

Selisih aset dengan kewajiban dalam neraca 83.617.812 (231.397.977) 28.902.991 37.389.732 10.771.509 237.951.557

II REKENING ADMINISTRATIF

A. Tagihan Rekening Aministratif

1 Komitmen - - - - - -

2 Kontijensi 180.573 114.427 3.768 7.807 13.046 41.525

Total Tagihan Rekening Administratif 180.573 114.427 3.768 7.807 13.046 41.525

B. Kewajiban Rekening Administratif

1 Komitmen 59.704.866 5.150.867 10.581.881 12.315.272 31.656.846 -

2 Kontijensi 3.848.083 1.161.365 834.912 502.150 1.349.656 -





(dalam Rp juta)


31 Desember 2012

Saldo Jatuh Tempo


>3 bln s.d 6 bln


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Total kewajiban rekening administratif 63.552.949 6.312.232 11.416.793 12.817.422 33.006.502 -

Selisih tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif (63.372.376) (6.197.805) (11.413.025) (12.809.615) (32.993.456) 41.525

Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB) 20.245.436 (237.595.782) 17.489.966 24.580.117 (22.221.947) 237.993.082

Selisih Kumulatif

Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Individual

(dalam Rp juta)


31 Desember 2012

Saldo Jatuh Tempo


>3 bln s.d 6 bln


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I NERACA

A. Aset

1 Kas 284.543 284.543 - - - -

2 Penempatan Pada Bank Indonesia 6.146.873 5.183.321 481.821 481.731 - -


4 Surat Berharga 6.999.619 2.854.341 48.188 - 67.463 4.029.627


6 Tagihan lainnya 4.791.316 556.689 1.950.561 2.205.451 - 78.615

7 Lain-lain 80.572 74.312 - 6.260 - -

Total aset 63.830.516 28.365.615 4.138.402 4.717.658 5.577.859 21.030.982

B. Kewajiban


2 Kewajiban pada Bank Indonesia - - - - - -

3 Kewajiban pada bank lain 5.407 5.407 - - - -

4 Surat berharga yang Diterbitkan - - - - -

5 Pinjaman yang Diterima 10.571.748 1.692.127 3.467.951 5.411.670 - -

6 Kewajiban Lainnya 4.914.659 560.092 1.950.669 2.205.451 - 198.447

7 Lain-lain 75.140 26.260 18.175 30.705 - -

Total kewajiban 61.478.436 29.715.474 11.304.887 14.936.442 5.322.003 199.630


(dalam Rp juta)


31 Desember 2012

Saldo Jatuh Tempo


>3 bln s.d 6 bln


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Selisih aset dengan kewajiban dalam neraca 2.352.080 (1.349.859) (7.166.485)

(10.218.784) 255.856 20.831.352



1 Komitmen - - - - - -

2 Kontijensi 15.192 1.648 - - - 13.544

Total tagihan rekening administratif 15.192 1.648 - - - 13.544


1 Komitmen 27.733.344 2.019.384 12.909.894 1.456.517 11.347.549 -

2 Kontijensi 8.320.674 409.867 991.314 1.510.316 5.409.177 -

Total kewajiban rekening administratif 36.054.018 2.429.251 13.901.208 2.966.833 16.756.726 -

Selisih tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif

(36.038.826) (2.427.603)

(13.901.208) (2.966.833) (16.756.726) 13.544

Selisih (IA-IB) + (IIA-IIB) 38.406.098 1.079.392 6.734.723 (7.251.951) 17.012.582 20.831.352

Selisih Kumulatif

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak

(dalam Rp juta)


31 Desember 2012

SaldoJatuh Tempo


>3 bln s.d 6 bln


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I NERACA

A. Aset

1 Kas 13.610.752 13.610.752 - - - -

2 Penempatan Pada Bank Indonesia 97.642.069 63.019.798 21.131.764 13.490.507 - -


4 Surat Berharga 38.453.637 11.862.649 1.627.741 8.986.574 2.516.239 13.460.434


6 Tagihan lainnya 6.933.419 599.708 1.955.525 2.256.633 2.121.553 -

7 Lain-lain 9.423.458 1.067 31.535 3.629 24.138 9.363.089

Total aset 493.367.266 106.768.379 48.013.630 46.653.111 42.859.412 249.072.734





(dalam Rp juta)


31 Desember 2012

SaldoJatuh Tempo


>3 bln s.d 6 bln


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

B. Kewajiban -


2 Kewajiban pada Bank Indonesia 81.594 77.377 4.217 - - -

3 Kewajiban pada bank lain 2.238.753 1.560.066 675.800 500 2.387 -


5 Pinjaman yang Diterima 317.007 - 129.489 65.928 - 121.590

6 Kewajiban Lainnya 23.655 14.033 9.622 - - -

7 Lain-lain 551.813 446.492 61.591 38.251 - 5.479

Total kewajiban 407.064.343 345.815.978 21.337.259 8.385.411 31.085.926 439.769

Selisih aset dengan kewajiban dalam neraca 86.302.923

(239.047.599) 26.676.371 38.267.700 11.773.486 248.632.965



1 Komitmen 532.710 135.525 7.825 38.015 171.672 179.673

2 Kontijensi 250.201 155.859 3.768 7.807 13.046 69.721

Total Tagihan Rekening Administratif 782.911 291.384 11.593 45.822 184.718 249.394


1 Komitmen 60.140.354 5.189.170 10.589.706 12.353.287 31.828.518 179.673

2 Kontijensi 3.876.279 1.161.365 834.912 502.150 1.349.656 28.196

Total kewajiban rekening administratif 64.016.633 6.350.535 11.424.618 12.855.437 33.178.174 207.869

Selisih tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif (63.233.722) (38.303) (7.825) (38.015) (171.672) (207.869)

Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB) 23.069.201 (239.085.902) 26.668.546 38.229.685 11.601.814 248.425.096

Selisih Kumulatif


9.2.b Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Konsolidasi dengan perusahaan Anak

(dalam Rp juta)

no Kategori Portofolio

31 Desember 2012

SaldoJatuh Tempo


>3 bln s.d 6 bln


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I NERACA

A. Aset

1 Kas 284.701 284.701 - - - -

2 Penempatan Pada Bank Indo-nesia 6.153.619 5.190.067 481.821 481.731 - -


4 Surat Berharga 6.999.619 2.854.341 48.188 - 67.463 4.029.627


6 Tagihan lainnya 4.791.316 556.689 1.950.561 2.205.451 - 78.615

7 Lain-lain 80.572 74.312 - 6.260 - -

Total aset 63.971.595 57.290 - - 17.290 66.499

-

B. Kewajiban -


2 Kewajiban pada Bank Indonesia - - - - - -

3 Kewajiban pada bank lain 43.957 5.407 38.550 - - -


5 Pinjaman yang Diterima 10.571.748 1.692.127 3.467.951 5.411.670 - -

6 Kewajiban Lainnya 4.914.659 560.092 1.950.669 2.205.451 - 198.447

7 Lain-lain 75.240 26.360 18.175 30.705 - -

Total kewajiban 61.920.462 72.571 38.679 - - 32

-

Selisih aset dengan kewajiban dalam neraca 29.797 (15.281) (38.679) - 17.290 66.467



1 Komitmen - - - - - -

2 Kontijensi 15.192 1.648 - - - 13.544

Total tagihan rekening administratif 15.192 1.648 - - - 13.544


1 Komitmen 347.423 253.081 3.768 7.807 13.046 69.721

2 Kontijensi 644.257 152.730 11.593 45.822 184.718 249.394

Total kewajiban rekening administratif 31.035 31.035 31.035 31.035 31.035 31.035

(dalam Rp juta)





no Kategori Portofolio

31 Desember 2012

SaldoJatuh Tempo


>3 bln s.d 6 bln


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Selisih tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif (15.843) (29.387) (31.035) (31.035) (31.035) (17.491)

Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB) 45.640 14.106 (7.644) 31.035 48.325 83.958

Selisih Kumulatif

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan oleh Divisi

Treasury dan Divisi Manajemen Risiko sebagai tindak

lanjut hasil pemantauan kinerja dan kepatuhan

unit kerja operasional terhadap limit likuiditas yang

telah ditetapkan. Secara khusus, Divisi Treasury juga

memperhatikan indikator peringatan dini (early-

warning indicators) dalam memantau posisi likuiditas

sebagai bagian dari proses manajemen likuiditas serta

untuk mengetahui peningkatan potensi risiko.

Hasil pemantauan posisi dan risiko likuiditas oleh

Divisi Treasury disajikan dalam laporan berkala yang

disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris

BRI. Terhadap hasil pemantauan yang menunjukkan

indikasi risiko likuiditas berpotensi meningkat, Divisi

Treasury merekomendasikan mitigasi eksposur risiko

dan/atau penyesuaian secara tepat waktu terhadap

strategi manajemen likuiditas di dalam Rapat ALCO

atau Rapat Tim Manajemen Kelangsungan Likuiditas

(Tim MKL/Contingency Crisis Team) untuk diputuskan

tindak lanjut pengendalian berupa pencegahan dan/

atau penyelesaian yang efektif di dalam koridor kehati-

hatian dalam perbankan (prudential banking).

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum

dan/atau kelemahan aspek yuridis. Divisi Hukum

sebagai koordinator dari Manajemen Risiko Hukum

berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko dalam

mengelola Risiko Hukum di BRI. Untuk menunjang

pelaksanaan proses Manajemen Risiko Hukum di

seluruh uker BRI Divisi Hukum berkoordinasi dengan

legal officer (LO) di kantor wilayah. Selain itu,

terdapat Fungsi Manajemen Risiko (FMR) di seluruh

Kanca yang terdiri dari FMR Bidang Operasional, FMR

Bidang Pemasaran dan FMR Bidang Mikro untuk turut

memantau Risiko Hukum yang terjadi di masing-masing

uker sesuai dengan bidangnya dan berkoordinasi

dengan legal officer (LO) di kantor wilayah.

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan melalui beberapa

cara antara lain:

a. Divisi Hukum sebagai koordinator Manajemen Risiko

Hukum di BRI melakukan kajian terhadap perubahan

peraturan perundang-undangan untuk memastikan

bahwa ketentuan internal BRI tidak menyimpang

dari ketentuan perundangan yang berlaku.

b. Divisi Hukum memberikan advis/opini hukum atas

perjanjian kerjasama (PKS)/agreement antara BRI

dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan

hukum BRI sebelum perjanjian/agreement

ditandatangani oleh pejabat BRI yang berwenang.

c. Setiap transaksi perbankan di BRI yang meliputi

operasional, perkreditan dan hubungan

ketenagakerjaan telah dilakukan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

didukung oleh dokumen hukum yang memadai

d. Divisi Hukum bekerja sama dengan legal officer

(LO) di Kantor Wilayah memantau risiko hukum

di seluruh unit kerja BRI dengan mekanisme

pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum

serta mensosialisasikan modus operandi kejahatan

berikut prosedur penanganannya secara hukum

untuk meminimalkan risiko hukum.

e. Divisi hukum menyusun pedoman-pedoman hukum

misalnya pedoman penyusunan PKS dan buku saku

hukum baik untuk bidang operasional maupun

bidang perkreditan.

f. Pembinaan staf pada unit kerja operasional (UKO)

di Kantor Wilayah perlu dilakukan dengan cara

meningkatkan kompetensi dalam mengendalikan


risiko hukum di wilayah kerja yang bersangkutan

berupa sosialisasi, diskusi mengenai opini atas

suatu kejadian dari sisi hukum yang berlaku, dan

lain-lain.

g. Legal officer (LO) di Kantor Wilayah memberikan

pendampingan hukum sesuai dengan

kewenangannya kepada UKO apabila terjadi kasus

hukum di UKO dan berkoordinasi dengan Divisi

Hukum

h. Divisi Hukum memberikan pendampingan hukum

sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi

kasus.

i. Apabila diperlukan, UKO dapat berkonsultasi

dengan Divisi Hukum mengenai permasalahan-

permasalahan hukum yang bersifat teknis.

j. Dalam hal adanya tuntutan hukum yang memiliki

potensi kerugian sangat signifikan bagi Bank

dan atau adanya tuntutan hukum yang secara

signifikan bisa berdampak negatif pada reputasi

BRI, maka sebagai contingency plan harus dilakukan

tindakan untuk mengurangi risiko hukum, antara

lain melalui: penggunaan jasa pengacara dan

melaporkan perkembangannya kepada Direksi.

k. Sebagai bagian dari pemantauan terhadap risiko

hukum, Divisi Hukum berkoordinasi dengan Divisi

Manajemen Risiko terkait dengan pelaporan profil

risiko hukum BRI setiap bulan kepada Direksi

melalui Dashboard Profil risiko

Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan

dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan

suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Stratejik

adalah meminimalkan kemungkinan dampak negatif

dari ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik

dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan

lingkungan bisnis.

Perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi

termasuk corporate plan dan business plan dikelola oleh

Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis.

Perumusan dan pemantauan dimaksud dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh rencana pengembangan produk dan atau

aktivitas baru, penetapan pasar sasaran baru, maupun

yang harus dihindari, serta aksi korporasi seperti

merger dan akuisisi disusun dengan cermat dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki BRI.

Penetapan strategi yang tepat dalam pengembangan

dan pemeliharaan TI, pengelolaan SDM yang meliputi

rekrutmen, pengembangan, pembinaan dan exit

policy, pengembangan produk dan/atau aktivitas baru,

layanan, perluasan jaringan, penetrasi pasar sasaran

serta marketing communication dapat membantu

BRI terhindar dari kegagalan dalam memenangkan

persaingan bisnis perbankan dan menjaga kelangsungan

usaha. Lebih lanjut, strategi menjadi tidak efektif jika

tidak disertai pemenuhan faktor-faktor pendukung

kesuksesan yang dipersyaratkan.

Dalam rangka mengidentifikasi perubahan internal

atau eksternal, BRI melakukan kajian atau riset baik

internal maupun eksternal di bidang korporat, bisnis,

dan support, serta menganalisis lingkungan dan sektor

usaha yang potensial.

Dalam rangka memitigasi risiko stratejik, BRI telah

mengimplementasikan perangkat pemantauan secara

berkala terhadap pelaksanaan strategi dan pencapaian

target-target yang telah ditetapkan. Melalui parameter

yang tercermin pada Profil Risiko khususnya Risiko

Stratejik, perencanaan strategi terhadap seluruh inisiatif

yang terkait dengan lini bisnis dan penunjangnya

dimonitor untuk dapat memastikan pencapaian

realisasi target-target bisnis jangka pendek dan jangka

panjang apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan.

Selain itu untuk mengukur kemajuan yang dicapai,

BRI mempunyai laporan realisasi rencana bisnis bank,

rencana kerja fungsional, dan rencana kerja anggaran

yang dilaporkan tiap unit kerja secara triwulanan.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat BRI tidak

mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Perbankan merupakan suatu industri yang highly

regulated, sehingga BRI senantiasa melakukan

monitoring atas kepatuhan terhadap ketentuan yang

diterbitkan oleh Bank Indonesia maupun instansi





berwenang lainnya. Sanksi regulator terhadap

pelanggaran ketentuan-ketentuan dimaksud bervariasi

dari teguran, sanksi/denda/ penalti, hingga pencabutan

lisensi. Pengelolaan kepatuhan dilakukan pada seluruh

aktivitas bidang perkreditan dan non perkreditan

sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU)

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) telah

diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sosialisasi

Enhanced Due Diligence (EDD) sebagai inisiatif yang

lebih mendalam dari pelaksanaan Customer Due

Diligence (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan

Know Your Customer (KYC), dilakukan secara berkala

dengan tujuan untuk meningkatkan awareness dan

kepatuhan unit kerja operasional BRI terhadap prosedur

ini. Disamping itu, BRI juga menerapkan metodologi

Risk Based Approach yang terangkum dalam kebijakan

dan SOP (Standard Operational Procedure) terkait APU

dan PPT untuk melindungi BRI dari sasaran tindak

pidana pencucian uang dan terorisme.

Divisi Kepatuhan sebagai koordinator dari Manajemen

Risiko Kepatuhan berkoordinasi dengan Divisi

Manajemen Risiko dalam mengelolan Risiko Kepatuhan

di BRI. untuk menunjang pengelolaan risiko kepatuhan

di tingkat wilayah, Divisi Kepatuhan dibantu oleh

Bagian Manajemen Risiko Kantor Wilayah sebagai

fungsi kepatuhan. Divisi Manajemen Risiko melaporkan

Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi secara

bulanan melalui Dashboard Profil Risiko BRI.

BRI mengembangkan modul proses manajemen risiko

kepatuhan melalui perangkat Manajemen Insiden

(MI). Melalui MI, BRI dapat melakukan identifikasi dan

monitoring atas sanksi/denda/pinalti akibat pelanggaran

aturan regulator sehingga langkah-langkah pengendalian

risiko kepatuhan dapat dijalankan. Perangkat tersebut

dipantau oleh Divisi Manajemen Risiko untuk melihat

Risiko Kepatuhan secara korporat, dan Bagian Manajemen

Risiko Kantor Wilayah untuk melihat Risiko Kepatuhan

pada level unit kerja wilayah binaan.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat

kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi

negatif terhadap bank.

Fungsi pengendalian Risiko Reputasi dilakukan

oleh Divisi Sekretariat Perusahaan (SKP) sebagai

public relation BRI. Secara berkala Divisi SKP menilai

parameter risiko reputasi dan melaporkan pada

Direksi dan tindasan kepada Divisi Manajemen Risiko

untuk dibuat profil risiko BRI dan dilaporkan kepada

Bank Indonesia.

Pengalaman fungsi public relation BRI dalam

penanganan publikasi negatif, baik yang berskala

nasional maupun lokal, hingga saat ini sangat membantu

dalam mempertahankan tingkat kepercayaan

masyarakat pada umumnya atau nasabah BRI pada

khususnya. Meskipun reputasi BRI saat ini sangat baik,

pengelolaan publikasi negatif yang terkait dengan

seluruh aspek operasional BRI harus tetap dilaksanakan

sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BRI segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya

keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat

meningkatkan eksposur Risiko Reputasi. Di samping

itu mitigasi Risiko Reputasi maupun kejadian yang

menimbulkan Risiko Reputasi dilakukan dengan

mempertimbangkan asas materialitas permasalahan

dan biaya.

Pengelolaan risiko reputasi pada saat krisis diatur

dalam kebijakan Business Continuity Management BRI

yang bertujuan untuk meminimalisasi dampak reputasi

pada saat terjadi situasi gangguan atau bencana. BRI

memiliki Tim Manajemen Krisis (TMK) yang berperan

penting saat terjadi gangguan atau bencana dan

bertanggung jawab melakukan langkah-langkah yang

perlu diambil termasuk pengelolaan risiko reputasi.

Struktur TMK dibentuk di seluruh unit kerja BRI yaitu

TMK Kantor Pusat, TMK Kantor Wilayah, dan TMK

Kantor Cabang. Aspek stratejik yang harus diperhatikan

dalam pengelolaan risiko reputasi saat krisis adalah

menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan

masyarakat sekitar terhadap nama baik BRI.

Dalam rangka pengendalian Risiko Reputasi yang lebih

baik di masa depan, maka BRI akan melakukan tindakan

pencegahan dan pemulihan Risiko Reputasi serta diikuti

dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan

prosedur yang memicu terjadinya Risiko Reputasi.


Langkah yang dilakukan BRI dalam manajemen risiko reputasi antara lain melalui penerbitan Top 50 Risk Issue

triwulanan dalam bentuk buku saku yang memuat risk issue di unit kerja dan risk control yang diterapkan. Selain

itu, sikap proaktif dari unit kerja operasional selaku first line of defense juga dibutuhkan dalam melakukan

manajemen risiko operasional. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani

keluhan atau komplain nasabah yang mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap BRI.

Profil RisikoPenilaian profil risiko BRI terdiri atas penilaian Risiko Inheren yaitu penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan

bisnis bank yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan BRI dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen

Risiko yaitu penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan

Manajemen Risiko. Penggabungan penilaian Risiko Inheren dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

akan menghasilkan penilaian Profil Risiko BRI yang merupakan salah satu faktor dalam penilaian Tingkat Kesehatan

Bank Berbasis Risiko.

Divisi Manajemen Risiko BRI setiap bulan melakukan evaluasi efektifitas sistem manajemen risiko dengan

menggunakan perangkat Dashboard Profil Risiko dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Manajemen

secara bulanan serta kepada Bank Indonesia secara triwulanan. Profil risiko dimaksud meliputi laporan pengelolaan

risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko serta penilaian atas perbaikan kontrol. Delapan jenis risiko yang yang

dikelola BRI adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik,

Risiko Reputasi, dan Risiko Kepatuhan.

Hasil pemantauan risiko dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukan profil risiko BRI mengalami penurunan atau

perbaikan skor penilaian namun masih dalam kategori risiko Low To Moderate. Hal ini menandakan bahwa profil

risiko BRI mengalami trend membaik (risiko semakin rendah) dari tahun ke tahun. Berikut gambaran tren Profil

Risiko BRI selama tahun 2010-2012.

201220112010

Triwulan 3

Triwulan 4

Triwulan 2

Triwulan 1

Trend Profile Risiko BRI

Low

Low to Moderate

Moderate

Profil Risiko BRI secara keseluruhan untuk tahun 2012 masih berada pada kategori Low to Moderate Risk. Untuk

penilaian Tingkat Risiko Inheren masih berada pada tingkat low hingga moderate. Sedangkan untuk penilaian

Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, mendapatkan penilaian antara satisfactory hingga fair.





Hasi l pemantauan ber kala yang terakhir menunjukkan pr of i l r isiko komposit BRI termasuk dalam kategor i Low t o Moderate.

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen RisikoDalam menerapkan Manajemen Risiko, evaluasi dan

pengkinian sistem dan prosedur manajemen risiko harus

selalu dilakukan. Untuk dapat melakukan evaluasi dan

pengkinian tersebut, BRI memiliki alat/perangkat berupa

Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen

Risiko. Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan

Manajemen Risiko merupakan suatu proses penilaian

yang dilakukan oleh Fungsi Manajemen Risiko yang

ditunjuk oleh Pemimpin Unit Kerja, yang kemudian

dilakukan validasi oleh Kepala Bagian Manajemen

Risiko Kanwil atau Kepala Bagian Manajemen Risiko

Operasional di Kantor Pusat. Pelaksanaan penilaian

maturitas penerapan manajemen risiko dilakukan

minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen

risiko di tiap Unit Kerja secara umum memiliki tujuan:

1. Mengevaluasi tingkat kematangan (maturitas)

implementasi manajemen risiko di masing-masing

Unit Kerja

2. Menilai tingkat kepatuhan Unit Kerja dalam

menerapkan ketentuan atau sistem dan prosedur

manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh

Direksi BRI.

3. Memberikan tingkat kedalaman budaya sadar risiko

di masing-masing Unit Kerja yang bersangkutan.

4. Mendorong setiap Unit Kerja selalu melakukan

penyempurnaan yang berkelanjutan (continuous

improvement) dalam implementasi manajemen risiko.

Penerapan penilaian maturitas dimaksud diharapkan

memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Hasil penilaian maturitas dapat menjadi masukan

bagi atasan untuk menilai pemimpin Unit Kerja

dalam melakukan pembinaan dan meningkatkan

kepatuhan serta efektivitas penerapan manajemen

risiko di Unit Kerja tersebut

2. Hasil penilaian tingkat maturitas merupakan

indikator yang dapat menggambarkan efektivitas

implementasi sistem dan prosedur proses

manajemen risiko yang telah diprakarsai oleh Divisi

Manajemen Risiko

3. Dalam skala yang lebih luas, hasil penilaian tingkat

maturitas dapat dijadikan masukan bagi manajemen

BRI untuk proses pembinaan dan pengembangan

karir para pejabat di Unit Kerja.

Pengembangan SDM Di Bidang Manajemen RisikoUntuk menerapkan manajemen risiko yang berkualitas,

dibutuhkan pemenuhan sumber daya manusia yang

berkompeten dalam bidang tugasnya masing-masing

dengan mengedepankan budaya risiko dan pelaksanaan

manajemen risiko dalam aktivitas operasionalnya

sehari-hari. Untuk mendapatkan SDM yang handal

dalam bidang manajemen risiko sekaligus memenuhi

ketentuan regulator tentang penerapan manajemen

risiko bagi bank umum, maka BRI melaksanakan

edukasi manajemen risiko antara lain:

1. Sertifikasi Manajemen Risiko dan Refreshment

Pendidikan Sertifikasi Manajemen Risiko diikuti oleh

Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eselon 1, 2, dan

3. Bagi yang telah mendapat sertifikasi Manajemen

Risiko, maka BRI tetap melaksanakan edukasi berupa

program refreshment agar yang bersangkutan tetap

mendapatkan informasi terkini mengenai manajemen

risiko. Selama tahun 2012 jumlah pekerja BRI yang

telah lulus sertifikasi manajemen risiko sebanyak 399

orang dengan perincian:

Level Sertifikasi MR Jumlah Pekerja yang Lulus

Level 1 84

Level 2 185

Level 3 87

Level 4 43

Total 399


1. e-learning

Edukasi manajemen risiko juga dilaksanakan melalui

metode pembelajaran interaktif melalui e-learning.

pendidikan ini ditujukan untuk seluruh pekerja BRI

sebagai media edukasi mandiri agar memahami

filosofi dan penerapan manajemen risiko.

2. Sosialisasi

Sosialisasi rutin dilakukan oleh unit kerja

Manajemen Risiko kepada seluruh jajaran pekerja

BRI seluruh Indonesia. Sosialisasi terutama

dilakukan mengenai perangkat manajemen risiko

yang digunakan di BRI.

3. Pembelajaran

Pembelajaran bagi pekerja BRI melalui seminar dan

training yang diselenggarakan pihak eksternal.

Program Kerja Manajemen RisikoSelama tahun 2012, program kerja dan implementasi

manajemen risiko yang telah dilakukan Bank BRI

adalah:

1. Implementasi Manajemen Risiko Kredit

a. Implementasi pengukuran risiko kredit dengan

Standardized Approach (SA) secara otomasi dan

review kebijakan dan metodologi pengukuran

Risiko Kredit dengan SA dan IRBA.

b. Melakukan review atas kebijakan dan

metodologi Credit Risk Rating-Credit Risk

Scoring (CRR-CRS), Credit Risk Modelling (PD,

LGD dan EAD) sesuai karakteristik kredit,

kebutuhan MIS dan sistem CRM BRI.

c. Simulasi pengukuran risiko kredit dengan

Internal Rating Based Approach (IRBA).

d. Melakukan review atas kebijakan dan

metodologi limit risiko kredit dan melakukan

monitoring eksposur risiko kredit terhadap

limit yang telah ditetapkan.

e. Melakukan review metodologi dan melakukan

simulasi back testing dan stress testing (dengan

berbagai skenario serta worst case scenario)

secara bottom up dengan menggunakan

cash flow nasabah bagi debitur korporasi

terbesar dan dengan menggunakan data past

performance portofolio bagi debitur UMKM,

dengan mengacu pada kondisi eksternal dan

kondisi makro ekonomi tahun 2012.

f. Melakukan review metodologi dan simulasi risk

based pricing/risk premium dengan data CRR

dan CRS untuk seluruh segmen bisnis.

2. Implementasi Manajemen Risiko Pasar, meliputi:

a. Melakukan review persyaratan kuantitatif

sesuai regulasi Bank Indonesia terhadap sistem

aplikasi treasury dan market risk (GUAVA),

untuk penyempurnaan perhitungan risiko pasar

(VaR) yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

b. Melakukan review pemenuhan persyaratan

kualitatif pengukuran risiko pasar sesuai regulasi

Bank Indonesia, dalam hal ini menempatkan staf

secara dedicated untuk menjalankan fungsi Middle

Office dan pemenuhan SDM yang kompeten.

c. Melakukan persiapan monitoring pemenuhan

data dan MIS untuk mendukung implementasi

Basel III.

d. Melakukan penetapan limit transaksi dan limit

risiko pasar dikaitkan dengan internal model.

e. Melakukan simulasi stress testing terhadap

portofolio trading book dan banking book

untuk mengevaluasi dampak kerugian yang

signifikan apabila ada pergerakan faktor pasar

secara tidak normal. Stress test dibuat dengan

berbagai skenario baik secara hipotetikal

maupun historikal dengan memperhatikan

kejadian krisis yang pernah terjadi.

3. Implementasi Manajemen Risiko Operasional, antara lain:

a. Simulasi perhitungan Risiko Operasional dengan

menggunakan Advanced Measurement Approach

(AMA). Untuk mendukung penerapan AMA

dilakukan implementasi Risk and Control Self

Assessment (RCSA), Indikator Risiko Utama (IRU),

Manajemen Insiden (MI) pada seluruh Unit Kerja

Operasional, serta menyempurnakan kebijakan

dan prosedur perangkat MRO tersebut.

b. Penerapan Forum Manajemen Risiko (FMR)

sebagai wadah atau forum pertemuan antara

pemimpin unit kerja dengan pekerjanya

untuk membahas permasalahan-permasalahan

(risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis atau





operasional. Hasil pembahasan risiko yang

memerlukan tindak lanjut dan penyelesaian

dari pengambil keputusan dapat dieskalasi

kepada tingkatan yang lebih tinggi.

c. Pengembangan aplikasi (software) perangkat

OPRA (Operational Risk Assessor) yang

meliputi RCSA, IRU, MI, Penilaian Maturitas

dan pelaporan pelaksanaan Forum Manajemen

Risiko. Aplikasi OPRA memfasilitasi penerapan

MRO secara terintegrasi sebagai persiapan

proses penghitungan capital charge risiko

operasional menggunakan metode Advanced

Measurement Approach (AMA).

d. Pengumpulan dan validasi database kerugian

atau kejadian risiko operasional yang bersumber

dari temuan Audit Intern, aplikasi MI OPRA dan

data kejadian risiko di unit kerja Kantor Pusat.

e. Pelaksanaan uji tingkat kecukupan pengelolaan

risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas

baru (PAB). Setiap produk dan/atau aktivitas

baru yang diajukan oleh unit kerja pemrakarsa

harus dilakukan kaji ulang untuk memastikan

pengelolaan risiko pada produk dan/atau

aktivitas baru tersebut sudah memadai.

Rencana Tahun 2013 Untuk tahun 2013, BRI telah merencanakan

berbagai kegiatan yang bertujuan memperkuat dan

meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko,

diantaranya mencakup:

1. Pemenuhan persyaratan kualitatif dan kuantitatif

metodologi pengukuran risiko pasar portofolio

trading book.

2. Mempersiapkan kebijakan dan metodologi

perhitungan manajemen risiko pasar portofolio

banking book.

3. Evaluasi dan pengkinian kebijakan manajemen

risiko likuiditas terkait penerapan Basel III.

4. Persiapan implementasi Enterprise Risk Management

(ERM) dan pengukuran kinerja berbasis Value Based

Management (VBM).

5. Melakukan simulasi dan review metodologi validasi

model back testing dan stress testing Risiko Pasar

dan Risiko Kredit.

6. Review kebijakan dan metodologi pengukuran

Risiko Kredit dengan SA dan IRBA.

7. Review kebijakan dan metodologi Credit Risk

Rating (CRR) dan Credit Risk Scoring (CRS)

sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan

pemantauan atas penerapan dan implementasi

CRR dan CRS hasil re-design.

8. Review metodologi dan simulasi risk-based pricing/

risk premium dan metodologi perhitungan CKPN

kolektif dan khusus bencana.

9. Melakukan koordinasi penerapan Strategi Anti Fraud

10. Pengembangan SIM Manajemen Risiko

a. SIM Manajemen Risiko terdiri dari aplikasi

OPRA atau Operational Risk Assesor (risiko

operasional), aplikasi LAS atau Loan Approval

System (risiko kredit), dan aplikasi GUAVA atau

Treasury and Market Risk System (risiko pasar).

Untuk aplikasi LAS selama ini digunakan untuk

proses kredit mikro dan ritel. Tahun 2012,

aplikasi LAS mulai digunakan untuk proses

kredit menengah. Ke depannya LAS juga

akan digunakan untuk proses kredit korporasi

sehingga nantinya semua proses dan putusan

kredit BRI akan diproses di dalam sistem aplikasi

LAS yang terintegrasi.

b. Rencana pengembangan aplikasi OPRA ke

depannya akan digunakan oleh semua unit

kerja BRI. Saat ini aplikasi OPRA baru digunakan

oleh unit kerja Kantor Pusat, Kantor Wilayah,

dan Kantor Cabang BRI.

c. Pada tahun 2013, akan dikembangkan produk

derivatif dan internal dealing pada aplikasi

Guava atau Treasury and Market Risk System.

Kualitas dan validitas data SIM manajemen

risiko juga selalu ditingkatkan sehingga dapat

memberikan informasi yang akurat dan menjadi

bahan manajemen dalam mengambil keputusan.


Anal isis dan Pembahasan Manajemen

Proses pemberian kredit secara prudent, penambahan produk jasa perbankan yang disertai modifikasi fitur-fitur yang inovatif, peningkatan layanan e-banking, membuat BRI mampu meningkatkan laba bersih dengan kontribusi Fee Based Income yang meningkat.

16,64%

Laba Bersih

Fee Based Income

Mencapai Rp3,93 triliun

Mencapai Rp18,69 triliun

23,86%





Anal isis dan Pembahasan Manajemen

154

Dana Pihak Ketiga BRI

meningkat 17,18% dari

Rp372,15 triliun di akhir tahun

2011menjadi Rp436,1 triliun di

akhir tahun 2012. Market share

simpanan BRI tercatat sebesar

13,52%.

Penghimpunan Dana Pihak

Ketiga perbankan mengalami

pertumbuhan 15,81% year

on year yang meningkat dari

Rp2.784,91 triliun di Desember

2011 menjadi Rp3.225,20 triliun

di akhir November 2012.

Dana Pihak Ketiga (Dalam Rp miliar)

201,5

1.753,29

11,49%

436,1

3.225,20

13,52%

372,15

2.784,91

13,36%

328,56

2.338,82

14,05%

254,12

1.973,04

12,88%

BRI Perbankan Nasional Terhadap Perbankan Nasional

Sepanjang tahun 2012 aset

BRI tumbuh 17,23% mencapai

Rp535,21 triliun, meningkat

dari Rp456,53 triliun di akhir

tahun 2011. Market share aset

BRI pada akhir tahun 2012

adalah 12,56%.

Aset perbankan nasional juga

mengalami peningkatan sebesar

16,69%, dari posisi Rp3.652,83

triliun pada Desember 2011

menjadi Rp4.262,59 triliun pada

akhir Desember 2012 seiring

menguatnya pertumbuhan PDB.

Aset (Dalam Rp miliar)

246,03

2.310,56

10,65%

535,21

4.262,59

12,56%

456,53

3.652,83

12,50%

398,39

3.008,85

13,24%

314,75

2.534,11

12,42%

BRI* Perbankan Nasional Terhadap Perbankan Nasional

Kredit BRI meningkat dari

Rp283,58 triliun posisi akhir

Desember 2011 menjadi

Rp348,23 triliun di akhir tahun

2012 atau tumbuh 22,80%.

Sementara itu, market share

kredit BRI adalah 12,77% di

akhir 2012.

Kredit perbankan nasional

meningkat sebesar 22,97%

di akhir 2012, dari posisi

Rp2.216,64 triliun pada

Desember 2011 menjadi

Rp2.725,67 triliun. Hal tersebut

sejalan dengan cukup tingginya

pertumbuhan ekonomi

Indonesia yaitu 6,23%.

Kredit (Dalam Rp miliar)

161,06

1.307,69

12,32%

348,23

2.725,67

283,58

2.216,64

12,79%

246,96

1.765,85

13,99%

205,55

1.437,93

14,29%

BRI* Perbankan Nasional Terhadap Perbankan Nasional

12,77%

*Data Bank saja, sumber: BI

154

BRI Per bankan Nasional

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

155

LDR BRI mengalami kenaikan

dari 76,20% di akhir tahun

2011 menjadi 79,85% di akhir

tahun 2012.

Tingkat LDR nasional juga

mengalami kenaikan dari

78,77% di akhir tahun 2011

menjadi 83,58% di akhir

Desember 2012.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

74,58%

79,93%

80,88%

72,88%

75,2176,20%

75,17%

78,77%79,85%

83,58%

BRI* Perbankan Nasional


Capital Adequacy Ratio (CAR)

13,18% 13,20%13,76%

14,96%

16,95%

17,43%

16,05%17,18%

17,42%16,76%

CAR BRI menunjukkan tren

yang meningkat dan mencapai

16,95% di akhir 2012,

meningkat dibanding posisi

Desember 2011 yaitu sebesar

14,96%.

Sementara itu, CAR perbankan

nasional juga mengalami

peningkatan yang cukup

signifikan, dari posisi 16,05%

tahun 2011 menjadi 17,43% di

akhir Desember 2012.

Return on Asset (ROA)

2,33%

4,18%

2,60%

3,73%

2,86%

4,64%4,93%

5,15%

3,03% 3,11%

ROA BRI mengalami

peningkatan dari 4,93%

ditahun 2011 menjadi 5,15%

ditahun 2012, yang jauh diatas

ROA perbankan nasional yang

berada pada posisi 3,11% di

akhir Desember 2012. Kenaikan

ROA BRI ditunjang oleh

pertumbuhan kredit mikro yang

memberikan loan yield yang

besar, meningkatnya fee based

income disertai meningkatnya

leverage.

ROA perbankan nasional juga

mengalami peningkatan dari

3,03% di tahun 2011 menjadi

3,11% di akhir Desember 2012.


155

BRI Per bankan Nasional

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012


Kondisi Perbankan 2012Kondisi perbankan Indonesia sepanjang tahun

2012 tetap menunjukkan stabilitas yang terjaga

dengan fungsi intermediasi yang membaik kendati

perekonomian global masih belum kondusif karena

krisis keuangan berkepanjangan di kawasan Eropa dan

negara Amerika Serikat. Kuatnya kondisi perbankan

domestik tercermin dari tingginya rasio kecukupan

modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) perbankan

nasional yang berada jauh diatas ketentuan minimum

8%, yakni sekitar 17,43%. Rasio kredit bermasalah (NPL/

Non Performing Loan) gross juga menunjukan angka

yang baik, berkisar 1,87%.

Gross Domestic Product (GDP) perkapita Indonesia

tahun 2012 mengalami peningkatan dari Rp30,4 juta di

tahun 2011 menjadi Rp33,3 juta, seiring dengan tetap

tumbuhnya prekonomian Indonesia dilevel 6,23%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut didorong

oleh konsumsi domestik sehingga industri-industri

mikro, kecil maupun menengah yang memproduksi

kebutuhan pasar domestik juga dapat beroperasi

dengan baik. Sehingga mampu menjaga kualitas aset

perbankan nasional yang banyak mendukung sektor

industri ini.

Jumlah penyaluran kredit perbankan nasional

di tahun 2012, menurut data BI, tumbuh sebesar

22,97% dengan nilai kredit mencapai Rp2.725,67

triliun. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dari

pertumbuhan kredit tahun 2011 yang sebesar 24,6%

dengan nilai kredit akhir tahun sebesar Rp2.216,54

triliun. Dengan kondisi perekonomian global

yang belum kondusif, pencapaian tersebut cukup

memuaskan.

Mayoritas total penyaluran kredit tersebut, yakni 48,62%

ditujukan untuk membiayai modal kerja yang tumbuh

dari Rp1.068,6 triliun per Desember 2011 menjadi

sebesar Rp1.316,69 triliun di akhir 2012. Selanjutnya

21,84% ditujukan untuk membiayai investasi yang

meningkat dari Rp464,2 triliun per Desember 2011

menjadi sebesar Rp591,43 triliun di akhir 2012. Sisanya

sebesar 29,54% ditujukan untuk membiayai konsumsi

yang meningkat dari Rp667,2 triliun, menjadi sebesar

Rp799,75 triliun di akhir 2012.

Tinjauan UmumPertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencatatkan

kenaikan sebesar 15,8% mencapai Rp3.225,19 triliun

pada Desember 2012, yang berarti lebih rendah dari

pertumbuhan 19,1% di tahun 2011 dengan nilai

Rp2.785 triliun. Komposisi DPK di bulan Desember

tahun 2012 terdiri dari 23,78% giro, 42,83% deposito

dan tabungan dengan proporsi 33,39%. Komposisi

Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga Desember 2012 tidak

mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan

tahun 2011. Hal ini tampak dari komposisi DPK, pada

tahun 2011 lalu yang terdiri dari 23,44% giro, 32,25%

tabungan dan 44,31% deposito.

Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari

penghimpunan DPK membuat rasio LDR (Loan to

Deposit Ratio) perbankan juga terus meningkat.

Pada bulan Desember 2012, rata-rata LDR perbankan

nasional adalah 83,58%, meningkat dari posisi

78,8% di akhir tahun 2011. Beberapa bank bahkan

tercatat memiliki LDR lebih dari 92% atau mendekati

ketentuan LDR maksimum 100% yang berlaku sejak

Maret 2011.

Beberapa parameter tersebut, terutama posisi DPK dan

LDR menunjukkan bahwa persaingan dalam memperoleh

DPK akan semakin meningkat, terutama perebutan dana

murah seperti tabungan. Kondisi tersebut tentu akan

berimplikasi pada strategi penetapan suku bunga,

inovasi produk dan fitur baru, termasuk aktivitas

promosi yang semakin agresif.

BRI, disisi lain menunjukan kondisi yang berbeda. Selama

tahun 2012, BRI masih melanjutkan strategi konsolidasi

segmen bisnis ritelnya, terutama segmen kredit kecil

komersial dan menengah, serta revitalisasi bisnis

mikro. Konsolidasi yang dilaksanakan menghasilkan

penurunan tingkat NPL di kedua segmen kredit terebut.

NPL (gross) segmen kredit kecil komersial menurun dari

posisinya ditahun 2009 yang mencapai 4,21% menjadi

3,75% per akhir Desember 2012. Sedangkan NPL (gross)

Kredit Menengah menurun dari 12,31% menjadi 5,09%

pada periode yang sama. Dengan menurunnya NPL

(Gross) di kedua segmen kredit tersebut,maka secara

total NPL (Gross) kredit BRI (Bank saja) juga mengalami

penurunan, yaitu dari 2,30% diakhir tahun 2011

menjadi 1,78% diakhir tahun 2012.





Konsolidasi dan revitalitalisasi bisnis tersebut

menghasilkan pertumbuhan kredit yang berkualitas

bagi BRI, bukan sekedar pertumbuhan kredit yang

tinggi dan agresif. Hasilnya, ditengah meningkatnya

rasio LDR perbankan, BRI berhasil menjaga LDR sebesar

79,85%, sehingga memberikan ruang yang cukup besar

bagi BRI untuk melakukan ekspansi kredit di tahun 2013.

Kondisi likuiditas yang baik tersebut, ditunjang dengan

portfolio kredit yang sehat, serta permodalan yang kuat

dan infrastruktur yang siap menunjang pertumbuhan

bisnis, menjadikan tahun 2013 merupakan masa bagi

BRI untuk mengakselerasi pertumbuhan segmen MKM

dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pertumbuhan Kredit Mikro, Kecil dan MenengahDominasi permintaan domestik pada struktur makro

ekonomi diyakini membuat perekonomian Indonesia

mampu bertahan dalam menghadapi penurunan

perekonomian global. Hal tersebut ditunjukkan oleh

porsi kredit Mikro, Kecil dan Menengah dalam struktur

kredit nasional, yang mencapai kisaran 50% dari total

kredit perbankan nasional. Sebagian besar produk

pada segmen tersebut ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan pasar dalam negeri.

Kredit Mikro, Kecil dan Menengah Nasional selama

beberapa tahun terakhir juga menunjukkan tingkat

pertumbuhan yang moderat. Tahun 2011, Kredit Mikro,

Kecil dan Menengah tumbuh 24,2% dari Rp926,8 triliun

di akhir tahun 2010 menjadi sebesar Rp1.151,4 triliun

di akhir tahun 2011. Sementara untuk tahun 2012,

tumbuh sebesar 17,30% dengan outstanding mencapai

Rp1.350,61 triliun. Pada tahun 2012 portofolio kredit

MKM BRI tercatat sebesar 19,28% dari total kredit

MKM perbankan nasional.

Seiring dengan terus membaiknya situasi perekonomian

Indonesia, memberikan peluang pertumbuhan yang

bisa diraih oleh industri perbankan termasuk BRI untuk

mendukung tumbuh dan berkembangnya segmen

mikro, kecil dan menengah yang lebih tahan terhadap

gejolak perekonomian global.

Kondisi perekonomian Indonesia yang bertumpu

pada kekuatan pasar domestik menjadikan segmen

bisnis yang berorientasi pada pasar dalam negeri

mempunyai prospek bisnis yang cerah. Ditengarai

untuk beberapa tahun kedepan, kondisi ini akan terus

terjadi, mengingat semakin meningkatnya purchasing

power masyarakat Indonesia yang tercermin dari

meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya

kelas menengah, menurunnya tingkat kemiskinan

serta meningkatnya angkatan kerja produktif. Hal-

hal tersebut, dipadukan dengan tingginya tingkat

investasi ke sektor manufaktur dan sektor-sektor

produktif lainnya, menyebabkan tingginya optimisme

bahwa daya dukung pasar domestik dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjaga. BRI

sebagai bank yang mempunyai hubungan sangat kuat

dengan perekonomian domestik dengan fokusnya

pada segmen MKM akan sangat well positioned untuk

memanfaatkan potensi bisnis yang ada.

20122010 2011

927

1.151

1.350

Kredit MKM Nasional (dalam Rp triliun)

Pangsa Pasar Kredit MKM Perbankan Nasional

80,72

2012(%)

19,28

BRIIndustri Perbankan selain BRI


Tinjauan Bisnis

Di Tahun 2012, BRI konsisten memperkuat pengembangan usaha pada segmen mikro kecil dan menengah dengan menambah jaringan layanan berbasis T I, meningkatkan layanan Treasury disamping memperbaiki kualitas aset di segmen ritel dan menengah.

Penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak

ketiga dan penyediaan jasa perbankan merupakan

core business BRI dalam menjalankan bisnisnya, BRI

membagi produk dan layanan kedalam beberapa

segmen bisnis, yakni: Bisnis Mikro dan Program, Bisnis

Ritel, Bisnis Korporasi, Bisnis Internasional, Treasury dan

Jasa Penunjang Pasar Modal, serta Anak Perusahaan.

Komposisi Kredit BRI

42

2012(%)

33

25

Ritel Korporasi Mikro

348,23

Korporasi Ritel Mikro

Kredit BRI (dalam Rp triliun)

246,96

283,58

Namun demikian sesuai dengan visi dan misinya, BRI

lebih memfokuskan bisnisnya pada sektor mikro,

kecil dan menengah. Sebagai realisasi atas komitmen

tersebut, porsi kredit mikro kecil dan menengah

terhadap total kredit BRI ditahun 2012 sekitar 75%.

Selain segmen mikro, kecil dan menengah, BRI

juga menjaga keseimbangan pertumbuhan jangka

panjang dengan menjaga portofolio kredit untuk

segmen kredit korporasi dan BUMN seiring dengan

pertumbuhan perekonomian Indonesia yang

banyak ditopang oleh perusahaan milik negara.

Penyaluran kredit di segmen korporasi ini selain

untuk menangkap potensi dan mengoptimalkan

likuiditas dana yang ada, juga membuka peluang

untuk menggarap trickle down bussines bagi segmen

mikro, kecil dan menengah dengan memanfaatkan

supply chain di segmen korporasi.

Berikut pembahasan untuk setiap segmen bisnis BRI,

menggunakan data bank saja.

2011 20122010





BISNIS MIKRO DAN PROGRAMBisnis mikro mencakup penyaluran kredit mikro dan

KUR mikro, penghimpunan dana masyarakat melalui

outlet mikro serta penyediaan jasa bank lainnya.

Jumlah outstanding kredit mikro dan program di tahun

2012 mencapai Rp115,16 triliun atau 33% dari total

kredit bank BRI.

sepertiga dari jumlah UMKM tersebut, sehingga

terdapat potensi lebih dari 35 juta usaha mikro yang

belum tersentuh oleh layanan perbankan.

Strategi yang dijalankan BRI untuk mengembangkan

segmen mikro adalah melalui pelaksanaan konsep

community banking yang meliputi:

Perluasan jangkauan pelayanan ke seluruh 1.

pelosok Indonesia, dengan menyediakan produk

dan jasa keuangan mikro yang sederhana, aman

dan mudah diakses oleh nasabah melalui jaringan

kerja bisnis mikro BRI.

Peningkatan kualitas produk dan layanan di 2.

segmen bisnis mikro dan menjalin kemitraan yang

berkesinambungan dengan para nasabah sehingga

tercipta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Pemberian informasi mengenai 3. microbanking BRI

sebagai lembaga keuangan mikro yang berhasil dan

berkelanjutan di tingkat internasional, sekaligus

sebagai global corporate social responsibility

BRI untuk pengembangan microbanking yang

berkelanjutan secara internasional

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, BRI secara

berkesinambungan membangun sistem yang handal

untuk mendukung upaya perluasan basis nasabah

pinjaman dan simpanan yang kokoh disamping

pengembangan produk unggulan yang sesuai dengan

kebutuhan nasabah mikro.

Produk pinjaman pada segmen mikro ini adalah Kupedes

dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Kupedes merupakan

kredit usaha dengan plafon sampai dengan Rp100 juta,

yang ditujukan untuk individual (badan usaha maupun

perorangan) yang memenuhi persyaratan dan dilayani

di seluruh jaringan kerja bisnis mikro BRI. Sementara

KUR Mikro merupakan fasilitas pembiayaan bagi para

pengusaha mikro pemula (start up business) dengan

jaminan asuransi kredit dari Pemerintah melalui Askrindo

dan Jamkrindo dengan plafon hingga Rp20 juta.

Bagi BRI, penyaluran KUR Mikro merupakan salah satu

sarana untuk menambah basis calon nasabah Kupedes

yang berkualitas. Penutupan asuransi kredit dari

Pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo sampai

dengan 80% dari kredit macet menjadikan KUR Mikro

sebagai skema kredit dengan profil risk and return

yang memadai untuk BRI.

Didesain dan ditujukan untuk nasabah perorangan 1.

dan pengembangan usaha mikro

Produk pinjaman unggulan adalah Kupedes 2.

dan KUR mikro. Produk simpanan unggulan

adalah Simpedes

Penambahan outlet untuk mendukung 3.

akselerasi peningkatan segmen Bisnis Mikro,

sehingga total BRI Unit menjadi 5.000 unit,

TerasBRI menjadi 1.778 unit dan TerasBRI

Keliling menjadi 350 unit

Total out standing kredit mikro meningkat 18,41% 4.

menjadi Rp106,8 triliun dan NPL Segmen Mikro

berhasil ditekan pada kisaran 1,09%,

Total Simpanan segmen mikro meningkat 17,7%, 5.

mencapai Rp126,59 triliun. Sekitar 90% simpanan

segmen mikro berupa tabungan dengan rata rata

tabungan sebesar Rp4,5 juta/penabung

Berperan sebagai pelaku utama perbankan dalam 6.

penyaluran kredit progam secara komersial guna

mendukung terlaksananya financial inclusion

Bisnis Mikro Salah satu visi BRI adalah menjadi lembaga

keuangan mikro (micro banking) terbaik di dunia

yang menguntungkan dan berkelanjutan, dengan

mengutamakan kepuasan nasabah. Oleh karenanya

dalam jangka panjang, BRI memiliki basis nasabah

pinjaman dan simpanan yang kokoh sehingga mampu

mempertahankan dominasi BRI dalam pemberian

kredit pada segmen bisnis mikro.

Potensi peningkatan nasabah untuk layanan perbankan

mikro masih sangat terbuka, hal ini sesuai dengan data

penyaluran kredit oleh Kementerian Koperasi dan

UMKM yang menunjukkan bahwa dari seluruh unit

usaha UMKM, yang diperkirakan sebesar 55,21 juta

pengusaha, layanan perbankan baru dapat menjangkau


Produk simpanan untuk nasabah mikro adalah Simpedes

yang didesain untuk memudahkan nasabah mikro dalam

bertransaksi dengan praktis dan mudah.

Seluruh produk dan jasa bisnis mikro dilayani melalui

jaringan kerja yang terhubung secara real time online,

baik yang bersifat outlet konvensional, yaitu unit kerja

mikro yang dikenal dengan nama BRI Unit, TerasBRI

dan TerasBRI Keliling yang merupakan sub outlet dari

BRI Unit, maupun jaringan e-channel, seperti ATM dan

SMS Banking.

Pengembangan Bisnis Mikro di Tahun 2012

Selama tahun 2012, kegiatan utama yang

dilaksanakan BRI untuk mengembangkan bisnis

mikro dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat)

kegiatan sebagai berikut:

Re-organisasi Divisi Bisnis Mikro1.

Ada dua program utama yang dilaksanakan dalam

re-organisasi Divisi Bisnis Mikro dengan tujuan utama

mendorong peningkatan bisnis mikro BRI, yakni:

Pengembangan Divisi Bisnis Mikro dari 1 a.

(satu) Divisi menjadi 3 (tiga) Divisi, yakni Divisi

Kebijakan dan Pengembangan, Divisi Pembinaan

Bisnis Mikro 1, dan Divisi Pembinaan Bisnis

Mikro 2. Melalui pengembangan ini ditargetkan

ekspansi bisnis mikro dapat berlangsung lebih

cepat, mengingat kini ada dua fungsi yang

fokus pada masing-masing bidang, yakni divisi

yang menetapkan kebijakan dan divisi yang

fokus pada pelaksanaan kebijakan dan strategi

yang telah ditetapkan. Adanya 2 (dua) divisi

yang bertugas sebagai pelaksana program

menunjukkan tingginya komitmen BRI dalam

pengembangan dan pengawasan serta

pengendalian bisnis mikro.

Penambahan Mantri (petugas pemasaran b.

kredit) di BRI Unit, sehingga rasio Mantri per

BRI Unit meningkat dari 2,01 pada tahun 2011

menjadi 3,09 pada tahun 2012. Peningkatan

rasio ini menggambarkan peningkatan

kapasitas penyaluran kredit mikro per BRI Unit

baik Kupedes maupun KUR Mikro.

Penambahan Infrastruktur Jaringan2.

Upaya pengembangan infrastruktur ditujukan

untuk peningkatan penetrasi pasar baik secara

ekstensifikasi maupun intensifikasi. Strategi

ekstensifikasi meliputi pembukaan unit kerja

mikro di daerah-daerah baru dengan membuka

BRI Unit, sedangkan intensifikasi ditujukan untuk

memaksimalkan potensi bisnis pada daerah-daerah

yang telah dilayani dengan membuka TerasBRI

dan TerasBRI Keliling. Penambahan infrastruktur

jaringan juga dilakukan dengan pengembangan

jaringan e-channel, melalui ATM dan SMS Banking.

Program Pemasaran Bisnis Mikro3.

Untuk meningkatkan pangsa pasar dan loyalitas

nasabah, sepanjang tahun 2012 BRI telah melakukan

berbagai program pemasaran terpadu, meliputi:

Pesta Rakyat Simpedes (PRS)

PRS dirancang sebagai event khusus pemasaran

produk Simpedes yang dilaksanakan pertama

kali pada tahun 2008. Selama tahun 2012, PRS

ditujukan sebagai kegiatan pemasaran terpadu

produk pinjaman Kupedes, KUR, Simpedes dan

produk e-banking yang dilaksanakan di 190 Kantor

Cabang BRI dengan mengangkat tema e-banking

khususnya SMS-banking.

BRI Peduli Pasar Rakyat (BRI PESAT)

BRI Pesat merupakan kegiatan pemasaran produk

BRI (simpanan, pinjaman, e-banking, dan lainnya)

secara terpadu dan terintegrasi di pasar-pasar

tradisional yang langsung menyentuh komunitas

pedagang dan pengunjung pasar yang antara

lain diwujudkan dengan kegiatan akuisisi. Tujuan

program BRI Pesat mencakup:

Membangun dan menumbuhkan kembali a.

awareness komunitas pedagang dan

pengunjung pasar-pasar tradisional terhadap

produk dan layanan Bank BRI.

Meningkatkan jumlah nasabah b. (volume base)

baik penyimpan, peminjam maupun transaksi

jasa bank lainnya di Bank BRI.

Membantu komunitas pedagang pasar c.

tradisional dalam upaya layanan perbankan

dan pengembangan usaha melalui pembiayaan

kredit dengan bunga yang ringan.

Panen Bulanan Simpedes (PBS)

PBS merupakan program pemasaran yang

diselenggarakan oleh BRI unit dengan frekuensi

pelaksanaan yang cukup tinggi sehingga awareness

masyarakat dan loyalitas nasabah terhadap produk

Simpedes semakin meningkat.





Program Kemitraan

BRI juga mengembangkan Bisnis Mikro melalui

kerjasama dengan berbagai mitra baik dari

sektor swasta, pemerintah maupun organisasi

kemasyarakatan dengan tujuan memperluas basis

nasabah mikro. Dalam program kemitraan tersebut

BRI melakukan akuisisi nasabah baru melalui

penyelenggaraan acara dan penyediaan produk serta

layanan yang sesuai dengan kebutuhan para Mitra.

Mudik Bersama Kupedes Simpedes

Untuk tahun 2012, acara Mudik Bersama

Kupedes Simpedes diikuti oleh 3.068 nasabah

Kupedes Simpedes dengan 50 bus dan 50 TKI

dari Malaysia, dengan tujuan Jawa Tengah, Jawa

Timur dan Yogyakarta.

Partisipasi pada Pameran

Mengikutsertakan nasabah mikro BRI dalam

berbagai pameran seperti Inacraft, UKM Expo,

fashion, kuliner, dan lain sebagainya, untuk lebih

membuka pangsa pasar nasabah tersebut.

4. Microfinance International Cooperation

BRI mengembangkan agenda kegiatan International

Visitor Program terhadap microbanking BRI

dengan membentuk BRI Microfinance International

Cooperation (MIC) pada tahun 2008. MIC

merupakan salah satu bentuk global corporate social

responsibility BRI dalam rangka mengembangkan

bisnis microfinance di dunia.

Melalui MIC, BRI secara konsisten menjalankan

Microfinance Training and Study Visit (MTSV),

business captures, serta technical assistance di

bidang microfinance. BRI MIC juga telah menjalin

kerjasama dengan berbagai lembaga microfinance

dunia seperti Asia-Pacific Rural and Agricultural

Credit Association (APRACA), Microfinance

Network (MFN), Microcredit Summit, Banking

With The Poor (BWTP), Woman World Banking,

APEC, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2012, BRI menyelenggarakan seminar

internasional tentang microfinance dengan tujuan

menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat Micro

banking Seminar/Workshop yang didukung oleh

berbagai lembaga internasional/nasional. Selain

itu, BRI menyelenggarakan berbagai pembelajaran

tentang microfinance, seperti: Micro Finance Study

Visit, Micro Finance Specialized Study Visit, Micro

Credit Operation dan sebagainya.

Bisnis ProgramPengembangan bisnis program BRI semaksimal mungkin

menggunakan jaringan infrastruktur yang ada. Strategi

ini berhasil menempatkan BRI sebagai salah satu

pelaku utama perbankan dalam penyaluran kredit

program sebagai bagian dari program pembangunan

Pemerintah dengan tetap menjalankan prinsip prinsip

perbankan yang profesional dan prudent.

Pengembangan Bisnis Program

Dukungan terhadap program bidang ketahanan

pangan dilakukan BRI melalui penyaluran Kredit

Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Skema Subsidi

Resi Gudang (S-SRG) dan Kredit Pengembangan Energi

Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Pola Non

Kemitraan. Skema kredit KKP-E telah banyak membantu

petani, peternak, nelayan dan pembudidaya dalam

meningkatkan produksi pertanian mereka.

Skema KKP-E antara lain terdiri dari KKP-E Tebu

Rakyat, KKP-E Pengembangan Tanaman Pangan, KKP-E

Tanaman Hortikultura, KKP-E Pengadaan Pangan,

KKP-E Peternakan, KKP-E Perikanan dan KKP-E Alat

Mesin Pertanian.

Selain Kredit Ketahanan Pangan (KKP), produk

unggulan di kredit program adalah KUR Ritel dengan

besar pinjaman di atas Rp20 juta sampai dengan

maksimum Rp500 juta yang dijamin oleh Pemerintah

melalui Askrindo dan Jamkrindo. KUR diperuntukkan

bagi pengusaha kecil yang memiliki bisnis yang

feasible namun belum bankable. Untuk kedepannya,

diharapkan nasabah kredit program sebagai feeder

bagi segmen kredit komersial BRI.


Pencapaian Bisnis Mikro dan Program Tahun 2012

Pertumbuhan 3. Outstanding kredit Mikro

Pertumbuhan ekonomi, penambahan infrastruktur,

dan pelaksanaan berbagai program pengembangan

bisnis mikro membuat BRI mampu menangkap

peluang pertumbuhan dengan baik dan membukukan

peningkatan kredit mikro sebesar 18,41% menjadi

total sebesar Rp106,8 triliun di akhir tahun 2012.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan

pinjaman KUR Mikro sebesar 35,05% menjadi

sebesar Rp15,1 triliun dan pinjaman Kupedes

sebesar 16,06% menjadi sebesar Rp91,6 triliun.

Kualitas Kredit Mikro o4.

Program pengembangan organisasi, penambahan

SDM dan pengetahuan yang mendalam terhadap

karakteristik nasabah mikro mampu menjaga

kualitas pinjaman mikro yang ditunjukkan oleh

rendahnya persentase NPL yakni 1,09% pada tahun

2012. Dalam 5 tahun terakhir, NPL pinjaman mikro

berhasil dijaga pada level sangat rendah yaitu

dibawah 1,50%.

NPL (%) 2008 2009 2010 2011 2012

Mikro 1.02 1.40 1.21 1.19 1.09

Pengembangan infrastruktur jaringan1.

Pada tahun 2012, BRI telah berhasil menambah 125

BRI Unit, 500 TerasBRI dan 250 TerasBRI Keliling,

sehingga total menjadi 5.000 BRI Unit, 1.778 TerasBRI,

350 TerasBRI Keliling. Penambahan TerasBRI yang

sebagian besar berlokasi di pasar tradisional sejak

tahun 2009 menunjukkan peran signifikan dalam

menunjang peningkatan outstanding pinjaman

Kupedes dan KUR mikro.

Perkembangan Nasabah Mikro2.

Penambahan jaringan kerja mikro menunjukkan

hasil nyata berupa peningkatan jumlah debitur

kredit mikro. Pada tahun 2012, total jumlah debitur

kredit mikro bertambah 214 ribu menjadi 5.5 juta

debitur. Penambahan jaringan baru (dibuka setelah

tahun 2009) memberikan kontribusi hingga sebesar

10,98% terhadap total debitur kredit mikro.

20102008 2009

4,4604,859

5,0805,295

Jumlah Debitur Bisnis Mikro(dalam ribuan)

2011 2012

5,509

Kredit Mikro dan Program (dalam Rp triliun)

Program Mikro

97,74

81,83

61,89

49,29

115,16

20122011201020092008





Pencapaian Bisnis Program6.

Total oustanding kredit program yang disalurkan di

tahun 2012 mencapai Rp8,36 triliun. Melalui KKP-E,

di tahun 2012 BRI telah menyalurkan kredit kepada

lebih dari 18.000 petani untuk meningkatkan

produksi pertaniannya. Total outstanding KKP-E

meningkat 24,87% dari Rp1,97 triliun menjadi

sebesar Rp2,46 triliun.

Disamping itu, sampai dengan akhir tahun 2012, BRI

telah menyalurkan KUR Ritel kepada lebih dari 37 ribu

debitur yang terdiri atas pengusaha kecil dan koperasi.

Pencapaian tersebut meningkat sekitar 2 ribu debitur

dibandingkan dengan jumlah debitur tahun 2011. Hal

ini menunjukkan komitmen BRI dalam mendukung

program Pemerintah untuk meningkatkan akses

pembiayaan bagi sektor UMKM di Indonesia. Tahun

2012 outstanding KUR ritel naik 16,4% dari Rp4,67

triliun menjadi sebesar Rp5,4 triliun.

20102008 2009

64.4

75.3

89.9

107.5

Jumlah Simpanan Mikro(dalam Rp triliun)

2011 2012

126.6

Komposisi Simpanan Mikro

Tabungan

Deposito

Giro

88,8

0,9

2012(%)

10,3

Pendapatan dan Profitabilitas Bisnis Mikro dan 7.

Program

Penyaluran kredit mikro dan program sepanjang

tahun 2012 memberikan pendapatan bunga bersih

dan pendapatan operasional lainnya sebesar

Rp19,13 triliun, dan menyumbang kontribusi net

profit bagi BRI sebesar Rp8,74 triliun.

Rencana Pengembangan Bisnis Mikro 2013Mengingat posisi bisnis mikro yang penting bagi

pengembangan bisnis BRI secara keseluruhan, yakni

sebagai salah satu entry point utama dari tumbuh

dan berkembangnya hubungan dan loyalitas jangka

panjang dengan nasabah, maka BRI bertekad untuk

memperkuat basis pertumbuhan bisnis mikro.

Perkembangan Simpanan Mikro5.

Penambahan nasabah berkorelasi positif dengan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari nasabah

mikro. Selama tahun 2012 total dana pihak ketiga dari nasabah mikro berhasil ditingkatkan 17,73% menjadi

sebesar Rp126,59 triliun. Pencapaian tersebut didukung oleh jaringan kerja bisnis mikro BRI yang terbesar dan

tersebar di seluruh Indonesia. Produk tabungan yang merupakan sumber dana murah mendominasi komposisi

dana pihak ketiga, yaitu 88,6% disusul dengan deposito 10,33% dan sisanya giro sebesar 0,91%. Dengan total

dana pihak ketiga tersebut, maka bisnis mikro dapat mencukupi kebutuhan dana seluruh kegiatan penyaluran

kredit mikro (self funded business).


Untuk mempercepat pertumbuhan bisnis di unit

kerja, maka penjajakan kluster-kluster usaha yang

merupakan potensi pasar untuk produk dan jasa mikro

akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja BRI yang

tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Sementara itu,

untuk mendukung pengembangan bisnis mikro, BRI

membina hubungan baik dengan lembaga, instansi

ataupun pihak ketiga di tingkat nasional maupun

regional untuk membuka dan memudahkan penetrasi

pasar oleh unit kerja di daerah. Berbagai program yang

akan terus dilaksanakan di tahun 2013 mencakup:

Memperkokoh Basis Nasabah1.

Mengupayakan penambahan outstanding

pinjaman maupun simpanan yang diikuti

dengan penambahan jumlah nasabah.

Peningkatan jumlah nasabah ditujukan

untuk memperkuat basis nasabah BRI seiring

dengan pengembangan ekonomi masyarakat

di daerah.

Pengembangan SDM yang Profesional 2.

BRI akan terus meningkatkan jumlah unit

kerja yang didukung dengan SDM yang

berkualitas. Sehubungan dengan hal itu,

BRI akan terus meningkatkan kualitas dari

SDM yang ada melalui program pendidikan

secara berkala dan berkesinambungan yang

dilaksanakan melalui 7 (tujuh) sentra pendidikan

di seluruh Indonesia

Pengembangan Fitur Produk3.

BRI akan terus mengembangkan fitur-fitur

produk yang tepat untuk nasabah mikro baik

melalui perbaikan fungsi, kebijakan maupun

pengenalan fitur baru pada produk Kupedes

maupun Simpedes.

Pengembangan Jaringan 4.

Mengingat aksesibilitas merupakan salah satu

faktor terpenting dalam bisnis mikro maka BRI

akan terus melakukan ekspansi jaringan kerja

konvensional baik berupa BRI Unit maupun

TerasBRI di tahun 2013.

Pengembangan 5. e-channel

Pada Bisnis Mikro, pengembangan e-channel

lebih difokuskan pada pembukaan jaringan ATM

di BRI Unit dan pengembangan SMS Banking.

Sebagai gambaran atas upaya BRI dalam

memberikan kemudahan kepada nasabah melalui

pengembangan jaringan e-channel saat ini sekitar

75% BRI Unit telah dilengkapi ATM dan EDC.

BISNIS RITEL Secara umum segmen Bisnis Ritel BRI meliputi

penyaluran kredit ritel komersial dan menengah

untuk membiayai usaha kecil dan menengah (UKM),

penyaluran kredit konsumer, penghimpunan dana

pihak ketiga ritel, serta bisnis konsumer lainnya.

Jumlah oustanding kredit bisnis ritel di tahun

2012 mencapai Rp145,33 atau 41,73% dari total

kredit BRI.

Tahun 2012 masih menjadi tahun konsolidasi untuk 1.

segmen komersial ritel dan menengah

Pemberian kredit konsumtif dengan produk 2.

unggulan Briguna (kredit karyawan dan pensiunan)

dan KPR BRI

Penghimpunan dana ritel dilakukan melalui produk 3.

tabungan BritAma yang tumbuh 17,8% ditahun

2012 menjadi Rp69,95 triliun

Jaringan ATM terbesar dan tersebar di wilayah 4.

Indonesia dengan lebih dari 14.000 jaringan

ATM BRI

Kredit Ritel Komersial dan MenengahBRI menyalurkan Kredit Ritel dan Menengah untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi pelaku bisnis

usaha kecil dan menengah, baik berupa Kredit Modal

Kerja maupun Kredit Investasi. Penyaluran kredit

tersebut dilakukan melalui 446 Kantor Cabang dan

545 Kantor Cabang Pembantu di bawah koordinasi

18 Kantor Wilayah.

Pengembangan Kredit Ritel Komersial dan Menengah di tahun 2012

Di tahun 2012, konsolidasi segmen Bisnis Ritel Komersial

dan Menengah dilakukan melalui pelaksanaan

berbagai program untuk memperbaiki kualitas

portofolio kredit komersial yang dikategorikan ke

dalam 2 (dua) jenis tindakan. Tindakan pertama adalah

remedial steps, yang bersifat ad hocs dan berjangka

pendek. Tindakan kedua adalah pro active steps, yaitu

tindakan pencegahan untuk memastikan tidak terjadi

lagi pemburukan kredit di atas ketentuan regulator.





Program yang dilakukan adalah pendampingan

pengembangan bisnis maupun evaluasi onsite ke unit

kerja untuk menggali potensi serta membantu mencari

solusi atas kendala unit kerja dalam ekspansi kredit ritel

dan menengah.

Selain tindakan tersebut, selama tahun 2012 BRI

juga merealisasikan berbagai program untuk

mengembangkan segmen Bisnis Ritel dan Menengah

yang mencakup:

Re-organisasi Divisi Bisnis Ritel dan Menengah 1.

untuk mendukung peningkatan kinerja kredit ritel

komersial dan kredit menengah.

Berbagai program telah dilaksanakan menyusul re-2.

organisasi ini antara lain penyempurnaan kebijakan,

sistem dan prosedur.

Pemasaran Bisnis Ritel dan Menengah3.

Untuk menjamin keberhasilan strategi, maka BRI

melakukan berbagai kegiatan terkait dengan

pemasaran produk, mencakup:

a. Mengevaluasi dan menetapkan target

pemasaran kredit ritel dan menengah untuk

meningkatkan oustanding dan ekspansi bisnis

dengan memperhatikan faktor potensi wilayah

dan pertumbuhan sektor ekonomi.

b. Mengevaluasi rencana strategi dan kebijakan

pemasaran kredit ritel dan menengah.

c. Mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi

kegiatan komunikasi dan pemasaran produk

bisnis dalam rangka meningkatkan product

awareness.

d. Melakukan kegiatan cross-selling berbagai

macam produk BRI untuk meningkatkan

pendapatan.

Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga 4.

pemasaran melalui program pelatihan.

Pembinaan dan evaluasi kredit ritel dan 5.

menengah melalui monitoring dan pembinaan

ke unit kerja operasional.

Pengembangan Produk dan Layanan6.

Upaya lain terkait perbaikan kualitas kredit7.

Seperti telah disinggung di awal pembahasan,

selama tahun 2012 BRI terus berupaya secara intensif

memperbaiki kualitas kredit, terutama untuk kredit

ritel komersial dan menengah. Berbagai program

yang dilaksanakan dalam rangka memperbaiki

kualitas kredit tersebut, mencakup:

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi portofolio

kredit secara onsite maupun offsite.

b. Pembinaan ke unit kerja untuk memberikan

solusi terhadap kendala dan permasalahan

yang dihadapi.

Kredit Ritel KonsumerProses pemberian kredit konsumer pada dasarnya

mengacu pada pendapatan calon nasabah yang

dibuktikan dengan statement pendapatan dari

tempat tugas maupun pendapatan usahanya (untuk

pengusaha) dan penilaian yang memadai atas

jaminan dari kredit yang diberikan. Oleh karenanya,

pertumbuhan kredit konsumer sangat dipengaruhi

oleh penghasilan/daya beli masyarakat dan kondisi

perekonomian secara umum.

Dalam rangka memperluas pangsa pasar kredit

konsumernya, BRI senantiasa melakukan inovasi

dan pengembangan fitur secara berkesinambungan,

sesuai dengan kebutuhan nasabah. Untuk

memenuhi kebutuhan nasabah, BRI menyediakan

dan mengembangkan beberapa jenis kredit ritel

konsumer, yakni Briguna, Kredit Pemilikan Rumah,

Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Multi Guna dan

Kartu Kredit.

Produk-Produk Kredit Ritel Konsumer

Briguna

Briguna merupakan produk unggulan kredit konsumer

BRI, yang ditujukan bagi karyawan dan pensiunan

dengan penghasilan tetap seperti Pegawai Negeri

Sipil (PNS), yang dapat dipergunakan untuk berbagai

keperluan nasabah baik konsumtif maupun produktif.

Jaringan kerja BRI yang tersebar dan terbesar

merupakan salah satu keunggulan kompetitif BRI dalam

menggarap segmen ini.


Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

KPR BRI dengan berbagai kemudahannya diharapkan

semakin memenuhi kebutuhan masyarakat akan

rumah tinggal. Saat ini, BRI telah menjalin kerjasama

dengan lebih dari 400 pengembang perumahan di

seluruh Indonesia. Selain itu, KPR BRI juga menawarkan

berbagai kemudahan diantaranya adalah jangka waktu

kredit yang flexible, suku bunga yang kompetitif,

dokumen kepemilikan yang terjamin aman dan

kemudahan lainnya yang dapat memberikan nilai

tambah bagi calon debitur.

Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS)

KPRS merupakan KPR sasaran masyarakat

berpenghasilan rendah, bekerjasama dengan

Pemerintah/Kementerian Perumahan Rakyat. Sumber

daya untuk pembiayaan KPRS ini merupakan blended

fund antara BRI dan Pemerintah/Kemenpera sehingga

suku bunga KPRS ini murah dan fixed selama jangka

waktu kredit.

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

KKB BRI diciptakan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan kendaraan bermotor. Program

kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai

ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk), dealer,

maupun multifinance menjadikan KKB BRI mampu

memberi layanan terbaik dengan suku bunga yang

sangat terjangkau. KKB BRI juga menyediakan

fitur yang mengkombinasikan KKB BRI dengan

produk simpanan BRI.

Kredit MultiGuna (KMG)

KMG BRI diciptakan untuk memenuhi kebutuhan

nasabah yang tidak dapat dipenuhi melalui produk

KPR maupun KKB. Produk KMG sangat diminati

oleh nasabah khususnya yang berpenghasilan tetap,

mengingat kemudahan dan kenyamanan yang

diperoleh melalui produk ini, antara lain jangka

waktu yang relatif panjang dengan plafond kredit

yang cukup besar.

Kartu Kredit

Kartu Kredit BRI diluncurkan sejak tahun 2006 dan

diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi

nasabah dalam bertransaksi. Hingga saat ini, BRI telah

memiliki beberapa jenis Kartu Kredit diantaranya:

Kartu Kredit BRI Standard, Gold, Platinum, Corporate,

Business, dan Co-Branding.

Strategi Umum Pengembangan Kredit Ritel Konsumer

Strategi Pengembangan Briguna, KPR, KKB dan KMG

Re-organisasi Divisi Bisnis Ritel dan Menengah 1.

untuk mendukung peningkatan kinerja kredit ritel

konsumtif untuk pegawai dan pensiunan (Briguna).

Pengembangan sistem TI BRI yang terkait dengan 2.

pengelolaan mekanisme pembayaran angsuran

nasabah Briguna.

Percepatan layanan Briguna kerjasama dengan 3.

implementasi permohonan pinjaman online.

Pengembangan Sentra Kredit Konsumer (SKK) dan 4.

Kantor Cabang Kredit Konsumer (KKK).

Di tahun 2012, BRI telah mengimplementasikan

proses bisnis monoline di 13 SKK dan 43 KKK. Proses

implementasi ini disesuaikan dengan potensi bisnis

konsumer yang terdapat di masing-masing wilayah.

Kerjasama dengan Mitra Usaha.5.

BRI terus menjalin kemitraan dengan sejumlah

developer besar untuk menyalurkan Kredit

Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan

Apartemen (KPA) serta merangkul Agen Tunggal

Pemegang Merk (ATPM) kendaraan bermotor

untuk mendukung penyaluran Kredit Kendaraan

Bermotor (KKB). Selain itu, sebagai bagian

dari strategi pembentukan brand image dan

peningkatan awareness, BRI melakukan promosi

di berbagai media dan ikut aktif dalam berbagai

pameran berskala nasional maupun internasional.

BRI juga menjalin kemitraan dengan lembaga

keuangan multifinance melalui produk KKB

Kerjasama. Produk ini akan terus dikembangkan

secara berkesinambungan mengingat potensi

yang masih sangat terbuka serta efektivitas dan

efisiensinya dalam meningkatkan ekspansi KKB.

Peningkatan Kualitas Layanan6.

Selain penambahan jaringan kerja operasional

kredit konsumer, BRI juga melakukan pembenahan

dan penyempurnaan teknologi untuk memastikan

Service Level Agreement (SLA) yang memuaskan.

Selain itu, BRI senantiasa berinovasi dalam

pengembangan fitur produk-produknya yang

disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.





Peningkatan jumlah tenaga pemasaran7.

Penambahan tenaga pemasaran kredit konsumer

terus dilakukan untuk mendukung ekspansi kredit

konsumer di seluruh KC, SKK dan KKK dengan

kualitas yang terjaga. Saat ini BRI telah memiliki

419 tenaga pemasaran kredit konsumer.

Strategi Pengembangan Bisnis Kartu Kredit

Sepanjang tahun 2012, BRI telah mengimplementasikan

sejumlah strategi terkait pengembangan dan pemasaran

kartu kredit, diantaranya:

Market Penetration1. , dengan meningkatkan jumlah

merchant kerjasama, integrated promotion dan

cross-selling produk BRI lainnya.

Market Development2. , dengan menambah jangkauan

pemasaran ke kota-kota 2nd and 3rd tier.

Menjaga kualitas aset dengan pengembangan 3.

infrastruktur dalam melakukan penagihan,

membentuk tim penagihan dan penagihan

kredit yang telah dihapus-bukukan di Unit Kerja

Operasional.

Pengembangan dan otomasi sebagian proses 4.

aplikasi kartu kredit untuk mempercepat proses

putusan dengan tetap memperhatikan prinsip

kehati-hatian.

Strategi pengembangan tersebut ditunjang oleh

reputasi dan kepercayaan tinggi dari para pemegang

kartu kredit, sumber daya pendukung yang handal

seperti platform TI yang tepat, sumber pendanaan

yang murah, jaringan kerja yang luas di seluruh

pelosok Indonesia, basis nasabah terbesar dan

tersebar luas serta dukungan SDM yang kompeten

dan berintegritas tinggi.

Simpanan BRI menyediakan beragam produk simpanan

yang memberi kemudahan bagi nasabah untuk

menempatkan dananya dengan aman disertai layanan

yang berstandar tinggi. Untuk memperkenalkan dan

mempromosikan produk-produk simpanan tersebut,

BRI menyelenggarakan kegiatan pemasaran terpadu.

Pada beberapa produk simpanan tertentu, BRI bahkan

memberikan program promosi secara berkala dengan

hadiah yang menarik. Produk-produk simpanan BRI

yang utama untuk segmen Bisnis Konsumer adalah

sebagai berikut.

BritAma

BritAma merupakan produk tabungan unggulan untuk

merebut pasar dana pihak ketiga di daerah perkotaan.

BritAma ditujukan bagi nasabah yang menginginkan

kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan

transaksi perbankan. BritAma tersedia dalam mata

uang Rupiah dan mata uang asing. Produk pinjaman

ini dilengkapi berbagai fitur yang menarik termasuk

dukungan lebih dari 9.000 unit kerja BRI di seluruh

Indonesia, kemudahan bertransaksi melalui ATM, EDC,

CDM, Kiosk yang dapat dilakukan dari seluruh penjuru

dunia serta transaksi internet banking dan sms banking.

Dalam rangka menerapkan strategi penghimpunan

dana dan meningkatkan saldo tabungan, BRI

menyelenggarakan Program Undian Berhadiah Untung

Beliung BritAma (UBB) yang merupakan, sebuah

program customer retention/loyalty dan acquisition

Tabungan BRI BritAma. Program UBB ini telah

dilaksanakan sebanyak 6 (enam) Periode sejak tahun

2007 dan telah berhasil meningkatkan awareness

masyarakat terhadap produk Tabungan BRI BritAma.

Tabungan BRI Junio

BRI Junio adalah tabungan yang memiliki target pasar

khusus anak-anak yang berusia 17 tahun ke bawah.

Tujuan dari tabungan ini adalah untuk memperkenalkan

perbankan sejak dini dan menanamkan rasa gemar

menabung kepada anak. Tabungan BRI Junio sangat

menarik karena nasabah diberikan BRI Card Private Label

Limited Edition bergambar karakter tokoh kartun idola

anak-anak, yaitu Superman, Tweety dan Tom and Jerry.

GiroBRI

GiroBRI adalah salah satu produk BRI yang tersedia

dalam berbagai pilihan jenis mata uang, baik Rupiah

maupun mata uang asing serta dilengkapi dengan

fasilitas BRIVA (BRI Virtual Account) yang memberikan

kemudahan kepada nasabah dalam penyetoran dan

rekonsiliasi transaksi bisnisnya.

DepoBRI

Sumber dana pihak ketiga lainnya berasal dari Deposito,

yang diberi nama DepoBRI. DepoBRI adalah simpanan

berjangka dengan pilihan jangka waktu mulai dari

1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan dengan suku

bunga yang kompetitif.


Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah produk tabungan yang

diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan

ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah

dalam mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah

Haji (BPIH), baik BPIH biasa maupun BPIH Khusus/Haji

Plus. Penyetoran dapat dilakukan secara on-line di

seluruh unit kerja BRI dan terkoneksi langsung (host

to host) melalui aplikasi switching dengan Siskohat

Kementerian Agama.

Tabunganku

Tabunganku adalah produk tabungan untuk

perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan

yang diselenggarakan bersama-sama oleh bank-

bank di Indonesia dalam rangka menumbuhkan

budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Produk Tabunganku merupakan salah

satu bagian dari program Bank Indonesia dalam

mengimplementasikan Gerakan Indonesia Menabung.

Beberapa keunggulan Tabunganku adalah bebas

administrasi, setoran awal terjangkau dan lain

sebagainya.

e-channelTarget utama dari layanan bisnis konsumer

adalah masyarakat yang memiliki kemampuan

keuangan berlebih, sehingga dapat memanfaatkan

kelebihan dana tersebut untuk menikmati gaya

hidup masa kini yang serba praktis maupun untuk

menyimpannya di sistem perbankan. BRI sangat

memahami kebutuhan masyarakat dari kalangan

ini yang memiliki mobilitas tinggi, well informed

dan memiliki gaya hidup yang fashionable dengan

melengkapi layanan produknya dengan dukungan

infrastruktur teknologi informasi yang handal dan

mampu beroperasi online selama 7x24 jam.

Sebagai bagian dari penerapan strategi pemenuhan

gaya hidup tersebut, BRI secara konsisten

mengembangkan layanan berbasis jaringan elektronik

terpadu (e-channel) dengan dukungan teknologi

terkini. Pengembangan infrastruktur jaringan

e-channel dilakukan secara prudent, terencana dan

handal. (Lihat juga bahasan “Pengembangan Sistem

Teknologi Informasi).

Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen BRI dalam

memberikan kemudahan pada para nasabahnya, setiap

tahun BRI malakukan penambahan infrastruktur pada

jaringan e-channel yang terdiri dari gerai ATM, KiosK,

CDM dan EDC, seperti tampak pada tabel berikut.

Pengembangan e-channel

e-channel 2008 2009 2010 2011 2012

ATM 1.796 3.778 6.085 7.292 14.292

KiosK 14 60 96 100 100

CDM 1 22 39 89 92

EDC 6.398 12.719 31.590 44.715

E Buzz 1 2 19 42

Total 1.811 10.259 18.941 39.090 59.241

Selain menyediakan infrastruktur e-channel yang

handal, BRI juga mempersiapkan SDM yang kompeten

dan memiliki standar layanan yang tinggi. Untuk

memenangi persaingan di segmen konsumer yang

ketat, BRI menyediakan beragam produk perbankan

yang dapat memenuhi harapan nasabah di segmen ini.

BRI PrioritasBRI Prioritas merupakan pelayanan dan jasa perbankan

yang diberikan secara eksklusif kepada nasabah BRI

kalangan mass affluent dan high net worth individual,

meliputi pelayanan dan jasa perbankan, jasa konsultasi

perencanaan keuangan dan investasi, asuransi

(bancassurance) dan perencanaan pensiun.

BRI Prioritas bertujuan meningkatkan awareness,

loyalty dan retention dengan tema intellectual, lifestyle,

heritage, dan seasonal event.

Layanan BRI Prioritas telah dilengkapi dengan Sentra

Layanan BRI Prioritas (SLP) yang dirancang dengan

konsep standar ruangan yang mengutamakan keamanan,

keakuratan dan kenyamanan selama nasabah bertransaksi,

serta memiliki beberapa jaringan outlet priority lounge

yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia.

Organisasi SLP dibangun dengan konsep pengawasan

berjenjang (built in control) dan dikelola secara





profesional oleh para Priority Banking Assistant (PBA),

Priority Banking Officer (PBO) dan Priority Banking

Manager (PBM) yang telah berpengalaman dan

bersertifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang

ditetapkan oleh regulator. Seperti Sertifikasi WAPERD

untuk agen penjualan Reksa Dana, Sertifikasi Asosiasi

Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) untuk penjualan

Bancassurance (Unit Link), serta Sertifikasi Pelatihan

Wealth Management.

Layanan BRI Prioritas memberikan berbagai privilege

yang sangat bersaing dibandingkan produk sejenis,

mencakup: pelayanan yang bersifat personal dari

Priority Banking Officer, layanan pengantaran dan

penjemputan uang untuk nominal tertentu, layanan

transaksi melalui telepon, ruangan khusus untuk

bertransaksi, fasilitas business & private mini lounge,

internet & E-banking corner, free meeting room, tempat

parkir khusus, serta layanan Call Center 24 Jam.

Pencapaian Bisnis Ritel Penyaluran Kredit Ritel 1.

a. Kredit Ritel Komersial

Portofolio Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit

Investasi (KI) untuk kredit ritel dengan besar

pinjaman antara Rp100 juta sampai dengan Rp5

miliar, mulai menunjukan perbaikan ditahun

2012. Seiring dengan kondisi perekonomian

domestik yang tetap kondusif, pada tahun

2012 BRI berhasil menyalurkan pinjaman

kepada lebih dari 3 ribu debitur baru, sehingga

total outstanding kredit ritel naik 11,9% dari

Rp67,60 triliun menjadi sebesar Rp75,6 triliun

dan total jumlah debitur ritel mencapai 1,06

juta nasabah.

b. Penyaluran Kredit Menengah

KI maupun KMK yang termasuk ke dalam kredit

menengah adalah kredit dengan besar pinjaman

antara Rp5 MIliar sampai dengan Rp50 miliar.

Pada tahun 2012 outstanding pinjaman segmen

menengah ini tumbuh 19,4% dari Rp13,8 triliun

menjadi sebesar Rp16,5 triliun.

20122011201020092008

Kredit Ritel dan Menengah (dalam Rp triliun)

Komersial MenengahKonsumer

129,62120,04

105,34

81,02

145,33

Kredit Ritel Konsumerc.

Secara keseluruhan, outstanding pinjaman

Kredit Ritel Konsumer di tahun 2012 meningkat

10,2% menjadi sebesar Rp61,5 triliun dari

posisi Rp55,8 triliun di tahun sebelumnya. yang

didorong oleh pertumbuhan Briguna yang

tumbuh sebesar 11,9% menjadi Rp48,9 triliun

dari angka Rp43,8 triliun ditahun 2011.

Kualitas Pinjaman Kredit Ritel2.

Upaya monitoring dan pengelolaan secara a.

intensif yang dilakukan selama tahun 2012

menghasilkan perbaikan kualitas kredit ritel

dan menengah yang cukup signifikan. Pada

akhir tahun 2012, BRI berhasil memperbaiki

NPL untuk Ritel dan Menengah masing-masing

menjadi sebesar 3,75% dan 5,09%.

Ekspansi kredit konsumer dilakukan secara b.

hati-hati dengan tetap menjaga kualitas

kredit, monitoring dan proses seleksi

nasabah yang prudent, membuat NPL kredit

konsumer di tahun 2012 relatif rendah yakni

sebesar 1,60%.


Kartu Kredit BRI3.

Kinerja bisnis kartu kredit BRI terus menunjukkan

peningkatan sebagaimana tampak pada naiknya

jumlah kartu baru, volume transaksi dan fee base

income. Hingga 2012, BRI berhasil menerbitkan

538.729 kartu, naik 23,1% dari penerbitan

437.781 kartu di tahun 2011. Volume transaksi

naik 8,3% dengan nilai mencapai Rp2,35 triliun

dari sebelumnya sebesar Rp2,17 triliun dan total

pendapatan bunga mencapai Rp154,5 naik 62,1%

dari angka tahun sebelumnya Rp95,28 miliar. Selain

itu, hingga tahun 2012 BRI berhasil menambah

jumlah EDC merchant menjadi 21,299 EDC, dengan

total volume penjualan mencapai Rp2,4 triliun di

tahun 2012.

BRI Prioritas4.

Program BRI Prioritas berhasil membukukan

penambahan jumlah nasabah dan portofolio

kelolaan dalam beberapa tahun terakhir, seperti

tampak pada tabel berikut:

Perkembangan Jumlah Nasabah BRI Prioritas (orang)

Keterangan 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Nasabah 280 1.295 3.679 6.978 13.634

Perkembangan Portofolio Kelolaan Investasi (dalam Rp miliar)

Perkembangan 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Portofolio Kelolaan

826 3.541 7.375 12.616 21.597

Kualitas pelayanan BRI Prioritas terus dikembangkan

dan ditingkatkan. Pada Survey kepuasan

pelanggan yang diselenggarakan oleh Care-CCSL &

Majalah Marketing, BRI Prioritas meraih total nilai

Indonesian Service Satisfaction Index (ISSI) di atas

nilai rata-rata Industri Priority Banking Services,

skala multinasional dan domestik, sehingga pada

tahun 2010 BRI Prioritas dianugerahi penghargaan

Indonesia Service Quality Award kategori Diamond

(nilai di atas rata-rata industrinya) dan mendapat

peringkat ke 4, kemudian pada bulan Mei tahun 2012

mengalami peningkatan dengan meraih peringkat

3, dan terakhir di tahun 2012 meraih peringkat 2

dari lembaga survey layanan Care-CCSL.

Penghimpunan Dana5.

Pada tahun 2012, produk-produk simpanan dari

segmen ritel konsumer berhasil menghimpun dana

pihak ketiga menjadi sebesar Rp226,96 triliun.

Selain berhasil meningkatkan perolehan dana

pihak ketiga melalui layanan produk simpanan,

BRI juga berhasil memperoleh sejumlah pengakuan

dari pihak eksternal, diantaranya pada tahun

2012, dalam survey yang diadakan oleh Majalah

Marketing & Frontier Consulting Group, BRI meraih

Top Brand Award dalam dua kategori produk

simpanan, yaitu kategori Children’s Saving Account

untuk Tabungan BritAma Junio dan Saving Account

untuk Tabungan BRI BritAma. Selain itu, BRI juga

berhasil meraih penghargaan sebagai First Winner

pada Saving Account Category 2012 dari Majalah

SWA & MARS.

Keseluruhan jasa dan layanan disegmen ritel 6.

tersebut telah berhasil memberikan pendapatan

bunga bersih dan pendapatan operasional

lainnya sebesar Rp18,62 triliun dan menyumbang

kontribusi net profit bagi BRI sebesar Rp7,96 triliun

ditahun 2012.

Rencana Pengembangan Bisnis Ritel 2013Bisnis Ritel Komersial dan Menengah

BRI telah mempersiapkan serangkaian program untuk

meningkatkan akselerasi pencapaian target kredit

ritel dan menengah di tahun 2013, yang mencakup

berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Market development

Melakukan evaluasi kerjasama dengan institusi

pemerintah/BUMN dan perusahaan swasta

bonafide, cross selling, sosialisasi produk, business

AWARD2010

AWARD2011

AWARD2012





linkage dan perluasan jaringan bisnis

2. Market penetration (existing market and product)

Kegiatan pemasaran yang lebih aktif kepada mitra

BUMN, pengembangan fitur produk ritel dan

menengah, pembentukan aliansi strategis dan cross

selling produk berbasis TI serta pelaksanaan Closed

System Financing yang dapat menumbuhkan

manfaat Trickle Down Business.

3. Product Development

Mencakup kegiatan penciptaan skema produk Ritel

dan Menengah termasuk bank garansi, benchmark

product, pembuatan kredit berbasis kartu dan

pemetaan potensi pasar.

4. Perbaikan proses kredit

Mencakup kegiatan sosialisasi kebijakan kredit

ritel dan menengah untuk tingkat Kantor Wilayah,

Kantor Cabang, maupun Kantor Cabang Pembantu,

perbaikan dan evaluasi proses kredit ritel dan

menengah, monitoring dan evaluasi kinerja kredit

di unit kerja, penyempurnaan Pedoman Kredit,

evaluasi dan pemberian wewenang putusan kredit,

review Service Level Agreement (SLA) dan standar

layanan kredit dengan melakukan benchmark

dengan bank lain.

5. Pengembangan SDM

Pengembangan kompetensi maupun metode

penilaian kinerja dan pemberian kompensasi

berbasis kinerja

6. Pengembangan TI

Penggunaan TI untuk memasarkan produk-produk

baru kredit ritel, monitoring kredit berbasis TI, akses

informasi produk dan pengembangan produk.

Bisnis Ritel Konsumer

Kredit Konsumer 1.

Rencana pengembangan pada bisnis kredit

konsumer dilakukan melalui penyempurnaan

organisasi dan proses bisnis yang telah

diimplementasikan di beberapa kota utama. Untuk

menyempurnakan proses bisnis, meningkatkan

Service Level Agreement (SLA) serta meningkatkan

ekspansi kredit baik secara kuantitas maupun

kualitas, BRI juga akan membangun beberapa

Regional Processing Center (RPC), Regional Sales

Center (RSC) dan Collection Center. Langkah

tersebut diikuti dengan pengembangan fitur

produk baik KPR, KPRS, KKB maupun KMG

dengan sistem angsuran yang lebih fleksibel dan

ketentuan-ketentuan lainnya untuk menjadikan

layanan kredit konsumer BRI semakin prima.

Strategi penjualan semakin diintensifkan dengan

memanfaatkan database nasabah, pihak ketiga

(dealer/developer), walk in customer maupun

implant banking melalui program Home Ownership

Program (HOP) dan Car Ownership Program (COP)

dengan beberapa perusahaan besar.

Penghimpunan Simpanan 2.

BRI akan terus menciptakan produk simpanan

yang menarik serta program penjualan Tabungan

BritAma yang kreatif dan inovatif (program akuisisi,

retensi dan loyalti). Selain itu, BRI juga akan fokus

pada peningkatan dana di area perkotaan, serta

menciptakan produk-produk ritel dan e-banking

yang mendatangkan fee based income dengan

memperluas dan meningkatkan jumlah delivery

channel, khususnya electronic channel.

Jasa Prioritas dan Kartu Kredit3.

BRI Prioritas tetap berfokus pada upaya

pengembangan produk dan privileges, bekerjasama

dengan pihak ketiga terkemuka, serta melaksanakan

berbagai program penjualan yang bersifat akuisisi,

retensi, dan loyalty. Selain itu, BRI akan menambah

outlet priority banking berupa Sentra Layanan BRI

Prioritas dan Priority Lounge di sejumlah kota besar

di Indonesia untuk memperkuat jaringan layanan.

Sedangkan untuk Kartu Kredit, BRI bertekad

mengembangkan potensi bisnisnya hingga menjadi

Top 7 (seven) peringkat penerbit Kartu Kredit di

Indonesia dan meningkatkan kontribusi imbal hasil/

fee-based income pada tahun-tahun mendatang.

BRI akan terus meningkatkan kegiatan pemasaran

serta kerjasama dengan merchant-merchant

sehingga semakin meningkatkan kemudahan

bagi pengguna Kartu Kredit BRI dalam melakukan

transaksi, dan meningkatkan awareness pengguna

Kartu Kredit terhadap keunggulan dan kemudahan

yang ditawarkan Kartu Kredit BRI.

Pengembangan 4. e-Channel

Untuk mengoptimalkan basis nasabah yang terbesar

di Indonesia, BRI akan mengembangkan e-channel

baik berupa ATM, EDC maupun CDM. Ada tiga hal

utama yang akan dicapai dalam pengembangan

e-channel, yakni meningkatkan akses layanan

nasabah, meningkatkan fee-based income, dan

meningkatkan efisiensi operasional.


BISNIS BUMN DAN KORPORASI

Pengembangan kredit BUMN dan Korporasi 1.

difokuskan pada usaha yang memberikan

peluang cross-selling untuk pengembangan

sektor bisnis lainnya khususnya di segmen

MKM serta peningkatan fee based income.

Total 2. outstanding kredit BUMN mencapai

Rp49,8 triliun dengan NPL terjaga sebesar 0%,

sedangkan total outstanding kredit Korporasi

di tahun 2012 mencapai Rp38 triliun dengan

NPL terjaga sebesar 1%.

Segmen Bisnis BUMN dan Korporasi saat ini

berkembang menjadi segmen yang menunjang

ekspansi bisnis BRI yang mendukung program MP3EI

dan pengembangan agribisnisw. Dari segmen inilah

BRI menargetkan terjadinya cross-selling kepada

segmen bisnis lainnya melalui pengembangan ragam

jenis layanan jasa perbankan yang disesuaikan

dengan kebutuhan segmen Mikro, Kecil dan

Menengah (MKM). Dengan demikian, segmen BUMN

dan korporasi mampu menyediakan trickle down

business kepada segmen MKM serta peningkatan

fee based income.

Untuk mengoptimalkan potensi di segmen ini, BRI

senantiasa memperbaiki dan mengembangkan

layanan jasa perbankan, kualitas layanan, fitur

produk maupun kompetensi SDM. Adapun fasilitas

layanan perbankan untuk segmen korporasi dan

BUMN ini mencakup: pemberian fasilitas pinjaman,

cash management, pemberian fasilitas kredit kepada

vendor, sub-kontraktor, supplier, distributor, mitra

binaan, serta kredit konsumer kepada karyawan

yang bekerja di perusahaan BUMN tersebut. Selain

itu, BRI juga mengembangkan layanan perbankan

lainnya, seperti: Host-to-Host, One Gate Payment,

Rekening Imprest, Rekening Master, Pembayaran

Tagihan dan Briva (BRI Virtual Account).

Bisnis BUMNPenyaluran kredit BUMN di tahun 2012 tercatat

mencapai Rp49,8 triliun dengan komposisi terbesar

berasal dari sektor infrastruktur.

Strategi BRI terkait ekspansi kredit BUMN,

diantaranya:

1. Maintenance, yaitu: mempertahankan nasabah-

nasabah BUMN yang sudah ada (existing

customers).

2. Winback, upaya untuk menarik kembali BUMN

yang pernah menjadi nasabah tetapi saat ini

menjadi nasabah bank lain.

3. Acquisition, merupakan upaya BRI untuk

memberikan layanan kepada BUMN yang belum

menjadi nasabah BRI.

Bisnis KorporasiKredit Korporasi BRI disalurkan berdasarkan sektor

bisnis dan potensi trickle down business, yang terbagi

ke dalam dua sektor utama yaitu Kredit Agribisnis dan

Kredit Bisnis Umum (Non Agribisnis).

Kredit Agribisnis

Kredit Agribisnis merupakan fasilitas kredit yang

diberikan kepada individu atau perusahaan yang

bergerak di bidang pertanian untuk mendukung

pembiayaan di sektor pertanian yang bersifat on-

farm maupun off-farm dari hulu sampai hilir. Sektor

pembiayaan on-farm tersebut meliputi usaha atau

kegiatan budidaya pertanian termasuk perkebunan,

kehutanan, peternakan dan perikanan. Sektor

pembiayaan off-farm meliputi usaha atau industri

pengolahan hasil pertanian, sarana produksi pertanian

seperti kegiatan pembibitan, agrokimia, pestisida, alat

mesin pertanian dan pakan ternak.

Sasaran utama pengembangan kredit agribisnis

adalah pembiayaan komoditas ekspor yang memiliki

competitive advantage dan agribisnis yang memiliki

multiplier effect kepada MKM melalui penciptaan one

stop services, closed system financing, risk adjusting

mechanism.

Kredit Bisnis Umum (Non Agribisnis)

Kredit Bisnis Umum merupakan fasilitas kredit yang

ditujukan untuk pengembangan usaha segmen

korporasi diluar sektor agribisnis dan BUMN.

Pengembangan bisnis dilakukan secara prudent

dengan memanfaatkan jaringan kerja BRI yang





tersebar di seluruh Indonesia dan optimalisasi produk-

produk treasury maupun produk bisnis internasional

BRI yang lengkap, sehingga dapat mengoptimalkan

pendapatan bunga dan fee based income BRI.

Pengelolaan Dana KorporasiPengembangan bisnis korporasi BRI tidak hanya dilihat

dari sisi peningkatan jumlah aset, melainkan juga berupa

penempatan dana nasabah maupun pengembangan

layanan perbankan yang bisa dilakukan BRI untuk

meningkatkan fee based income.

Untuk memanfaatkan potensi dari nasabah korporasinya

BRI mengembangkan hubungan kelembagaan

guna memberikan pelayanan yang spesifik dan

berkesinambungan kepada nasabah nonperorangan

yang terdiri dari institusi Pemerintah maupun swasta

yang memerlukan layanan perbankan berskala nasional.

BRI merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan,

memonitor dan mengevaluasi mobilisasi dana yang

berasal dari APBN maupun APBD yang disalurkan melalui

Kementerian Negara, Pemerintah Propinsi/Kabupaten,

Lembaga Pendidikan (Universitas), Dana Pensiun dan

perusahaan swasta dalam rangka terus meningkatkan

funding base BRI sesuai dengan target yang ditetapkan.

Mempertimbangkan pesatnya perkembangan bisnis

pengelolaan dana korporasi dan besarnya peluang

yang dapat diraih, BRI telah melakukan pengembangan

organisasi Divisi Hubungan Lembaga. Selanjutnya guna

mengikuti pesatnya perkembangan dunia bisnis yang

menuntut produk dan jasa perbankan yang relevan

dengan permasalahan yang dihadapi nasabah, BRI

terus mengembangkan ragam produk dan jasa yang

disediakan, antara lain sebagai berikut:

Cash Management

BRI menyediakan Cash Management Service (CMS)

bagi nasabah perusahaan yang membutuhkan

layanan transaksi perbankan yang cepat dan akurat.

CMS merupakan solusi layanan perbankan yang

memungkinkan nasabah perusahaan melakukan

monitoring informasi rekening, melakukan transaksi

keuangan dan melaksanakan manajemen likuiditas

melalui fasilitas yang terintegrasi online setiap saat

dengan Bank.

Di tahun 2012, BRI telah mengembangkan CMS melalui

pengembangan sistem, meliputi:

Instalasi, peremajaan dan 1. upgrade server

Peningkatan 2. bandwidth

Pengembangan/pengkayaan fitur-fitur 3.

interface 4. aplikasi CMS yang lebih user friendly.

Treasury Single Account (TSA)

Dalam rangka mengelola keuangan Negara secara

profesional, terbuka dan bertanggung jawab, Pemerintah

telah menerapkan Treasury Single Account (TSA) pada

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan

melibatkan Peserta Sistem Bank Indonesia Real Time Gross

Settlement (Sistem BI-RTGS) dan Peserta Sistem Kliring

Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Sebagai salah satu bank

pengelola TSA, BRI berupaya untuk terus menangkap

potensi penghimpunan dana yang terkait dengan TSA.

Modul Penerimaan Negara (MPN)

Aplikasi MPN Single Entry adalah aplikasi terpadu yang

ditujukan untuk melakukan transaksi penerimaan

setoran penerimaan negara dari wajib setor kepada

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui BRI.

Transaksi MPN Single Entry meliputi hampir seluruh

pembayaran terkait perpajakan kepada negara.

Modul Kerjasama dengan Kementerian.

BRI menjalin kerjasama dengan beberapa Kementerian

untuk mendukung program-program yang dilakukan

pemerintah. Dalam kerjasama tersebut, BRI

memperoleh beberapa manfaat meliputi: pembukaan

rekening dari penerima program, dana yang

mengendap dan jasa administrasi. Beberapa modul

kerjasama yang dikembangkan meliputi:

Bekerja sama dengan Kementerian Perumahan 1.

Rakyat untuk Penyaluran Dana Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS).

Bekerja sama dengan Kementrian Pendidikan dan 2.

Kebudayaan dalam penyaluran tunjangan profesi

dan dana Block Grant.

Kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam 3.

penyaluran dana berbagai program kesehatan.

Kerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk 4.

memajukan industri pertanian berbasis sumberdaya

lokal berupa dukungan penyaluran dana berbagai

program Departemen Pertanian seperti bantuan

modal kerja pasca panen, modal usaha holtikultura

dan sebagainya.


Layanan Pembayaran Melalui SSB

BRI ditunjuk sebagai Bank yang melaksanakan

pengelolaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) yang bekerja sama dengan Polri dimana

pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, Electronic

Data Capture (EDC), dan unit kerja BRI.

Jenis-jenis PNBP Polri (Penerimaan Negara Bukan Pajak

Polri) tersebut mencakup: SIM (Surat Izin Mengemudi),

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Buku

Pemilik Kendaraan Bermotor), TNKB (Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor), STCK (Surat Tanda Coba

Kendaraan), Klipeng (Klinik Pengemudi) dan Senpi

(Senjata Api).

Visa on Arrival (VoA)

VoA adalah visa yang diberikan di tempat pemeriksaan

imigrasi kepada warganegara asing yang bermaksud

mengadakan kunjungan ke Indonesia. BRI menyediakan

counter pelayanan pembayaran VoA dan mengelola

pemasukan dana dari VoA untuk manfaat kantor

imigrasi Republik Indonesia.

Payment Point PDAM

BRI melaksanakan kerjasama dalam bentuk pengelolaan

keuangan PDAM dan penerimaan pembayaran tagihan

pelanggan PDAM untuk mendukung usaha Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air bersih

kepada masyarakat umum.

Pencapaian Bisnis BUMN dan Korporasi1. Outstanding Pinjaman

Total outstanding pinjaman segmen bisnis korporasi

meningkat menjadi Rp87,8 triliun, berkat naiknya

pinjaman BUMN sebesar Rp17,86 triliun dan

pinjaman Non-BUMN sebesar Rp13,72 triliun.

2. Penjagaan kualitas kredit

Penerapan asas kehati-hatian dalam proses

pemberian kredit dan relatif kondusifnya

perekonomian domestik membuat kualitas kredit

segmen BUMN terjaga pada 0% dan segmen bisnis

Korporasi berada pada 1,00%.

3. Kerjasama dengan BUMN dan Instansi.

BRI berhasil menjalin kerjasama dengan 108

BUMN di tahun 2012, selain membukukan

Perjanjian Kerjasama dengan 149 Instansi, baik dari

pemerintahan, kementerian, pendidikan, lembaga

keuangan dan swasta nasional.

4. Cash Management

Mengembangkan dan menyempurnakan fitur-

fitur meningkatkan jumlah client pengguna CMS

BRI dengan jumlah rekening nasabah bertambah

sejumlah sekitar 6 ribu rekening, menjadi 24 ribu

rekening.

5. Fee Based Income

Peningkatan aktifitas melalui hubungan

kelembagaan dan pengelolaan dana Korporasi

membuat total pendapatan fee based segmen

korporasi juga naik sebesar 62% mencapai angka

sebesar Rp109,78 miliar.

6. Penghimpunan dana Korporasi mencapai Rp82,52

triliun. Dana tersebut menjadi salah satu sumber

dana untuk ekspansi bisnis Korporasi.

7. Bisnis Korporasi mampu memberikan pendapatan

bunga bersih dan pendapatan operasi lainnya

sebesar Rp3,57 triliun serta memberikan kontribusi

bagi net profit BRI sebesar 1,34 triliun.

2012

Kredit Bisnis Korporasi (dalam Rp triliun)

BUMN Korporasi

2011201020092008

56,23

45,09

38,30

30,80

87,74





kerjasama dengan lembaga pemerintah baik

dalam penyaluran dana APBN maupun penerimaan

setoran kewajiban pajak dan non pajak lembaga,

BUMN maupun perorangan.

BISNIS INTERNASIONAL

Bisnis Internasional BRI didukung oleh 3 kantor 1.

luar negeri dan 1.178 bank koresponden di

seluruh dunia.

Trade finance 2. dan international banking services

berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir. Di

tahun 2012 fee based income yang dihasilkan

mencapai Rp361,88 miliar, meningkat 3,6 kali

dari tahun 2008.

Untuk mendukung pencapaian BRI menjadi bank

komersial terkemuka di Indonesia, maka BRI terus

mengembangkan pelayanan bisnis yang terkait

dengan perdagangan internasional. Pengembangan

ini dilakukan dengan cara memperbaharui kebijakan

yang terkait bisnis internasional, membina hubungan

dengan bank koresponden baik dalam dan luar negeri,

melakukan pembinaan kepada unit kerja seluruh

Indonesia, melakukan pengembangan dan pemasaran

bisnis intemasional guna memberikan kontribusi dalam

bentuk fee based income kepada BRI. Selain itu, transaksi

trade finance dan international banking services juga

memiliki kontribusi terhadap performance BRI dalam

hal penyediaan sumber dana jangka pendek untuk

mendukung ekspansi pinjaman. Sebagai bentuk

sarana untuk meningkatkan end-to-end service

bagi nasabah BRI, maka saat ini BRI menyediakan

layanan melalui trade finance, remittance, dan

bank notes services.

Trade finance dan international banking services

(remittance, banknotes, etc) menyumbang fee based

income yang sangat signifikan bagi BRI dengan

perkembangan yang sangat pesat dalam 5 tahun

terakhir. Tahun 2008 fee based income yang berasal

dari trade finance dan international banking services

adalah sebesar Rp99,48 miliar meningkat menjadi

Rp133,90 miliar pada tahun 2009, pada tahun 2010

Rencana Pengembangan Bisnis BUMN dan Korporasi Tahun 2013

BUMN1.

BRI akan melanjutkan strategi yang telah diterapkan

selama ini dengan menggarap bisnis korporasi

terutama dari segmen BUMN di Indonesia. BRI akan

terus memperkuat strategi penetrasinya yaitu

menjadi entry gate bagi bisnis BRI lainnya

sehingga BRI dapat menggarap bisnis BUMN

hingga ke segmen mikro. Dengan sinergi

dan koordinasi yang lebih baik, diharapkan

seluruh bisnis BUMN dapat tergarap dari

tingkat nasabah korporasi, komersial hingga

ke nasabah individu.

Agribisnis dan Bisnis Umum2.

Dalam pengembangan bisnis agribisnis dan

bisnis umum, BRI akan terus mengupayakan

pengembangan bisnis melalui berbagai

langkah sebagai berikut:

Optimasi produktivitas a. delivery channel

yang luas (melalui Kantor Pusat, Kantor Wilayah,

dan Kantor Cabang) untuk pengembangan

bisnis serta monitoring potensi bisnis di seluruh

wilayah Indonesia.

Pemilihan sektor usaha yang prospektif dan b.

belum jenuh.

Memfokuskan pengembangan bisnis pada c.

perusahaan yang mempunyai potensi trickle

down effect pada bisnis menengah dan ritel.

Selain itu BRI akan mengembangkan produk baru

yang sesuai dengan kebutuhan sektor agribisnis,

disertai kegiatan marketing yang terarah,

melakukan cross selling serta mempercepat

proses analisis dan evaluasi calon debitur. BRI

juga bertekad meningkatkan kompetensi Account

Officer, sehingga mampu bertindak sebagai

financial advisor bagi debitur di sektor ini.

Hubungan Kelembagaan3.

BRI akan terus meningkatkan optimalisasi

kerjasama dengan nasabah institusi yang ada,

optimalisasi jaringan kerja dan electronic channel

BRI yang sudah ada, meningkatkan kualitas,

fungsi dan peran executive relationship officer

serta pengembangan ke bisnis di sektor swasta

nasional dan perusahaan multinasional. Selain itu

BRI akan terus berupaya meningkatkan intensitas


meningkat menjadi Rp168,51 miliar, kemudian

Rp228,96 miliar pada tahun 2011 dan posisi tahun

2012 bisnis dan layanan ini menghasilkan fee based

income sebesar Rp361,88 miliar.

Pencapaian Bisnis InternasionalTrade Finance

Pertumbuhan fee based income dari trade finance rata-

rata dalam 5 tahun terakhir adalah sebesar 33,58%, dan

menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan

fee based income bagi BRI. Adapun pada tahun 2012

fee based income yang dihasilkan dari transaksi trade

finance adalah sebesar Rp305,41 miliar dengan total

volume transaksi sebesar USD 15,32 miliar yang terdiri

dari volume transaksi ekspor sebesar USD 6,03 miliar dan

impor sebesar USD 9,29 miliar.

Untuk mendukung kegiatan perdagangan internasional

khususnya transaksi ekspor dan sesuai dengan kebijakan

Bank Indonesia (BI) sebagai regulator yang mewajibkan

semua eksportir untuk melaporkan Devisa Hasil Ekspor

(DHE) ke Bank Devisa dalam negeri, maka saat ini BRI

telah menciptakan suatu sistem berbasis web yang

memudahkan para eksportir untuk melaporkan DHE-

nya yang disebut BROS (BRI RTE Online System). Melalui

BROS, BRI merupakan salah satu pionir dalam proses

otomasi pelaporan DHE bagi para eksportir.

Remittance

Saat ini BRI telah mengembangkan layanan remittance

kerjasama dengan lembaga keuangan baik bank maupun

non bank di seluruh dunia dengan nama produk BRIfast

Remittance. Pada tahun 2012, transaksi remittance BRI

telah meningkat sebesar 119,69% dari total transaksi

sebesar 840 ribu transaksi di tahun 2011 menjadi lebih dari

1,86 juta transaksi di tahun 2012. Pencapaian tersebut

didukung oleh pengembangan berkelanjutan dari sistem

aplikasi BRIfast Remittance dalam rangka memenuhi

kebutuhan nasabah dan counterpart kerjasama.

BRIfast Remittance mengakomodasi layanan pengiriman

uang Credit to Account (kiriman masuk rekening) dan

Cash Pick Up (kiriman diambil secara tunai). Dengan

jaringan counterpart kerjasama BRI di seluruh dunia

serta dukungan lebih dari 9.000 unit kerja BRI yang

real-time online tersebar di seluruh Indonesia, BRI dapat

memberikan kemudahan, keamanan, serta kecepatan

pengiriman uang sesuai dengan kebutuhan dan

keinginan nasabah. Saat ini BRI telah menjalin kerjasama

dengan 37 counterpart di 13 negara.

Untuk memperkuat bisnis remittance, BRI telah

menempatkan beberapa staf sebagai Remittance

Representative di luar negeri yaitu Malaysia, Uni Emirat

Arab, dan Saudi Arabia.

38.28

Transaksi Remittance(dalam ribuan)

16

33

22

34

IncomingOutgoing

2008 20102009 2011 2012

1.820,3

812

177267

520





Nilai Transaksi Remittance (dalam Rp triliun)

IncomingOutgoing

20122008 20102009 2011

101,77 97,72

136,63

200,1179,74

173,67

40,29

97,2384,47

109,64

Money Changer

Saat ini BRI telah memiliki bisnis money changer yang

dapat melayani 13 (tiga belas) currency yaitu USD, SGD,

AUD, CAD, EUR, GBP, CHF, SAR, CNY, JPY, THB, HKD

dan MYR yang dapat dilayani secara real-time online

di seluruh Kantor Cabang BRI. Layanan money changer

BRI menawarkan nilai tukar yang kompetitif dan selalu

mengikuti perkembangan global exchange rate.

Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas kas valas

(bank notes) serta inventory management terkait

keperluan BRI maupun pihak ketiga, BRI juga aktif

melakukan kegiatan ekspor dan impor bank notes

yang bekerja sama dengan Bank Koresponden BRI di

beberapa negara.

Unit Kerja Luar Negeri (UKLN)

Dalam upaya mengembangkan pelayanan trade

finance BRI, saat ini BRI telah didukung oleh Unit Kerja

Luar Negeri yaitu BRI New York Agency (BRINYA), BRI

Cayman Island Branch (BRICIB) dan BRI Hongkong

Representative Office (BRI HKRO). Dukungan tersebut

dalam bentuk pemberian trade loan, fund raising,

commercial loan, risk participation, remittance, USD

settlement dan melaksanakan fungsi kepanjangan

tangan BRI di luar negeri.

Perkembangan kinerja dari BRI New York Agency,

menunjukan pertumbuhan yang menggembirakan.

Aset BRI New York Agency pada tahun 2012 telah

meningkat sebesar 122,26% dalam jangka waktu 3

tahun terakhir. Pendapatan yang dihasilkan pada

tahun 2012 juga meningkat sebesar 22,02% dari posisi

tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut menghasilkan

laba bersih sebesar USD 10,01 juta di tahun 2012. Total

pinjaman BRI New York Agency sebesar USD 56,25 juta

dan jumlah short term liabilities sebesar USD 1,09 juta.

Pada tahun 2012, BRI Cayman Island Branch memiliki asset

sebesar USD 199,92 juta, dengan total pinjaman sebesar

USD 120,85 juta dan short term liabilities sebesar USD

197,20 juta. Laba bersih yang dihasilkan selama tahun

2012 mencapai USD 1,16 juta.

Unit kerja luar negeri lainnya, BRI Hong Kong

Representative Office merupakan kepanjangan tangan

kantor pusat BRI yang berada di pusat keuangan di

Asia. BRI Hong Kong Representative Office bertugas

mengumpulkan informasi menyangkut investasi dan

opportunity bisnis untuk mengembangkan bilateral

trade relations dan mempromosikan ekspor impor

Indonesia. BRI Hong Kong Representative Office juga

bertugas untuk membangun customer based pada bisnis

remittance sekaligus melakukan supervisi kegiatan bisnis

Anak Perusahaan BRI di Hong Kong yaitu BRI Remittance

Company (BRC).

Produk dan Layanan Bisnis Internsional

Produk-produk trade finance dan international

banking services lainnya yang dimiliki BRI adalah

sebagai berikut:

1. Opening Letter of Credit (LC) maupun SKBDN

termasuk amandment kedua produk tersebut

2. Advising LC maupun SKBDN

3. Post-shipment Financing (Negosiasi dan Diskonto

Export Bill) LC maupun SKBDN

4. Bill Purchase Financing

5. Standby LC, Guarantee, dan Counter Guarantee

6. Trust Receipt (TR)

7. Refinancing LC (Sight/ Usance/ UPAS/ Usance Payable

at Usance) dan Non-LC

8. Money Changer

9. Interbank Banknotes Transaction

10. Inward/Outward Remittance


11. Inward/Outward Documentary Collection

(Document Against Payment dan Document Agains

Acceptance)

12. Inward/Outward Clean Collection

Untuk mendukung layanan produk-produk tersebut,

saat ini BRI memiliki 1.178 Bank Koresponden serta

didukung 30 nostro dalam 13 currency. BRI juga

melakukan kegiatan pemasaran secara langsung untuk

produk-produk Trade Refinancing LC dan Non LC,

Risk Participation, dan penerbitan Guarantee dengan

jaminan Counter Guarantee dari Bank Koresponden.

Selain pemasaran produk-produk trade finance dan

international banking services, BRI juga melakukan

pencarian sumber pendanaan valas luar negeri (offshore

funding) melalui penerbitan Bankers Acceptance (BA),

Bilateral Loan dan penggalangan deposit valas dari

nasabah ritel dan korporasi.

Rencana Pengembangan Bisnis Internasional Tahun 2013 Di tahun 2013 adalah agar lebih kompetitif dalam

persaingan di pasar, BRI mengembangkan sistem

layanan trade finance terpadu melalui sentralisasi

layanan trade finance dengan dibentuknya Trade

Processing Center (TPC). Selain itu, BRI juga akan

mengembangkan produk/layanan structured services

diantaranya forfaiting dan L/C confirmation.

Sebagai pendatang baru dalam bisnis banknotes/money

changer, BRI fokus pada pengembangan jaringan

pemasaran kepada Bank Koresponden baik domestik

maupun internasional, kelembagaan, serta jaringan

bisnis lainnya.

Saat ini BRI juga sedang dalam proses untuk membuka

unit kerja luar negeri di kawasan Asia yang diharapkan

dapat mendukung pemasaran transaksi forfating,

discounting LC maupun transaksi bisnis lainnya. BRI

Remittance Company (BRC) yang merupakan Anak

Perusahaan BRI di Hongkong juga akan dikembangkan

sebagai unit kerja pengelola banknotes.

BISNIS TREASURY DAN JASA PENUNJANG PASAR MODAL

Pengelolaan likuiditas, risiko pasar dan 1.

optimalisasi yield merupakan tugas utama

Treasury

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah di 2.

bidang pasar modal BRI memiliki bisnis jasa

penunjang pasar modal yakni wali amanat,

selling agent, kustodian dan DPLK

TreasuryUntuk memberikan layanan Treasury dan Jasa

Penunjang Pasar Modal yang optimal, BRI menerapkan

strategi umum sebagai berikut:

Mengelola likuiditas, sumber dan penggunaan 1.

dana bank serta pengelolaan risiko pasar secara

profesional dan terarah.

Melakukan 2. trading baik dalam rangka arbitrage,

market making maupun proprietary dengan

menerapkan prinsip kehati-hatian serta trading

limit secara disiplin.

Melakukan 3. credit assesment untuk mencari peluang

investasi pada instrumen keuangan maupun penyertaan.

Menyediakan layanan produk dan jasa pasar keuangan 4.

baik kepada unit kerja internal BRI maupun nasabah

dengan memberikan harga yang kompetitif.

Mengembangkan produk dan jasa keuangan 5.

baik di pasar uang maupun pasar modal untuk

menghimpun fee based income.

Kondisi perekonomian global yang masih belum

menunjukkan titik terang hingga akhir tahun 2012

membuat kehandalan Treasury BRI betul-betul diuji

dalam mengelola struktur aset dan kewajiban bank agar

memberi andil nyata dalam mendukung kesinambungan

dan kinerja bank. Tren pelemahan Rupiah sepanjang Tahun

2012 menjadi tantangan bagi Treasury untuk mengambil

posisi yang tepat dalam melindungi struktur Neraca BRI.

Fungsi Treasury dalam meminimalisasi risiko nilai tukar

terlihat dari posisi devisa neto yang tidak pernah melebihi

ketentuan Bank Indonesia dan Treasury Policy BRI.





Kembali disandangnya predikat investment grade oleh

Indonesia di akhir Tahun 2011 dan perubahan kebijakan

moneter di Indonesia selama 2012, membuat expected

yield investor terhadap instrument keuangan yang ada

di Indonesia mengalami penyesuaian. Menghadapi

kondisi tersebut, secara aktif Treasury BRI melakukan

optimalisasi penempatan kelebihan likuiditas. Strategi

dalam pengelolaan kelebihan likuiditas diantaranya

melakukan investasi pada pinjaman jangka pendek

kepada BUMN, Surat Berharga Negara, surat

berharga korporasi dan, penempatan antar bank.

Upaya optimalisasi kelebihan likuiditas tersebut tetap

mengutamakan aspek kehati-hatian dan terpenuhinya

kebutuhan likuiditas internal BRI.

Menghadapi persaingan suku bunga pinjaman yang

semakin ketat khususnya di segmen pinjaman korporasi,

penurunan suku bunga penempatan Bank Indonesia

dan yield government Bond mendorong Treasury BRI

melakukan upaya-upaya untuk menjaga cost of fund

BRI. Langkah yang dilakukan adalah dengan cara

mereduksi biaya dana simpanan yang tidak sensitif

terhadap perubahan suku bunga seperti giro dan

tabungan dan secara periodik memantau komposisi

dana murah dan dana mahal sesuai target perusahaan.

Melalui strategi tersebut maka diharapkan pencapaian

Net Interest Margin (NIM) dan target-target kinerja BRI

lainnya dapat tumbuh secara berkelajutan.

Untuk melayani kebutuhan transaksi valuta asing

(valas) nasabah, Treasury BRI melayani transaksi jual-

beli valas dan transaksi lindung nilai melalui forward

dan swap. Sebagai pelengkap dari pelayanan transaksi

valas, secara reguler Treasury BRI juga memberikan

layanan market update melalui e-mail dan informasi

kurs melalui SMS Blast kepada nasabah.

Jasa Penunjang Pasar ModalSemakin beragamnya alternatif investasi di Indonesia

membuat nasabah memiliki pilihan untuk tidak hanya

berinvestasi pada pasar uang dan mulai berinvestasi ke

pasar modal. Jasa Penunjang Pasar Modal BRI berperan

menjembatani kebutuhan nasabah untuk berinvestasi

di pasar modal. Tidak hanya dari segi investasi, Jasa

Penunjang Pasar Modal juga dapat melayani kebutuhan

nasabah khususnya korporasi yang berencana untuk

melakukan kegiatan financing melalui penerbitan surat

berharga di pasar modal. Berikut merupakan penjelasan

dari fungsi di dalam Jasa Penunjang Pasar Modal BRI:

Wali Amanat dan Selling Agent

Jasa Penunjang Pasar Modal BRI memberikan jasa Wali

Amanat dan selling agent. Wali amanat adalah

pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek

yang bersifat hutang baik di dalam maupun di luar

pengadilan. Dimasa yang akan datang, BRI akan terus

bekerjasama dengan pihak-pihak di Pasar Modal untuk

mengembangkan jasa trust.

Dalam fungsinya sebagai selling agent, BRI memasarkan

produk investasi antara lain reksa dana, ORI, dan Sukuk

Ritel. Bekerjasama dengan delapan Manajer Investasi,

saat ini BRI memasarkan 16 produk Reksa Dana, dengan

fokus utama pemasaran ditujukan kepada nasabah

BRI Prioritas. Selain itu, selama tahun 2012 BRI telah

ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Selling Agent ORI009

dan sebagai Selling Agent Sukuk Ritel Seri SR004.

Strategi pemasaran ORI dan Sukuk Ritel melalui seluruh

Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BRI

yang tersebar di Indonesia, BRI berupaya untuk selalu

memperoleh kepercayaan dari Pemerintah untuk dapat

bertindak sebagai selling agent/ sub-selling agent di setiap

penerbitan ORI dan Sukuk Ritel sekaligus mendapatkan

fee based income dari hasil penjualan tersebut.

Jasa Kustodian

BRI telah menjadi Bank Kustodian sejak tahun 1996

dengan berbagai jenis kelolaan aset, antara lain

instrumen pasar uang berupa deposito/ deposito on

call hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed

income berupa obligasi dan berbagai jenis surat utang

baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi,

serta instrumen ekuitas berupa saham. Jasa Kustodian

yang diberikan oleh BRI termasuk pengelolaan mutual

fund, meliputi berbagai jenis Reksa Dana dan Dana

Pensiun Lembaga keuangan.


Selama tahun 2012, Kustodian BRI telah memberikan

berbagai layanan pada nasabah dan terus berkembang

untuk menjadi pilihan utama klien dalam penitipan

efek. Beberapa jasa kustodian yang dilakukan selama

tahun 2012 dibagi menjadi dua kegiatan yaitu core

services dan value added services.

Selama tahun 2012, Kustodian BRI telah melakukan

perbaikan terhadap operasional, layanan maupun

pemenuhan kebutuhan nasabah akan layanan jasa

kustodian. Beberapa pengembangan produk/layanan

yang telah dilakukan oleh Kustodian BRI sepanjang

tahun 2012 antara lain:

Penggunaan 1. Corporate Internet Banking yang

menggantikan cara manual dalam melakukan

overbooking maupun transaksi RTGS ataupun

Kliring sehingga lebih meningkatkan kecepatan,

efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional

sehari-hari kustodian.

Pengembangan sistem 2. Client Information Module

Transactional untuk memberikan kemudahan pada

nasabah dalam bertransaksi efeknya.

Adanya layanan 3. Global Custody untuk memenuhi

kebutuhan nasabah yang ingin berinvestasi pada

efek global

Pengembangan sistem 4. Compliance Module

untuk mempermudah pengawasan kepatuhan

Manajer Investasi terhadap pengelolaan portofolio

reksadananya.

Pengembangan Sistem 5. Back Office C-Best

Connector ke CIPS untuk mengimplementasikan

sistem Straight Through Processing (STP) dalam

operasional Kustodian.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI merupakan

lembaga pengelola Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

yang didirikan oleh Bank BRI sejak tanggal 9 Januari

2006. Produk DPLK BRI dikenal dengan nama “Investasi

Rencana Pensiun BRI“ terbuka bagi masyarakat umum

baik peserta individu maupun kelompok dari pekerja

sektor formal maupun informal.

“Investasi Rencana Pensiun BRI” menawarkan 4 (empat)

pilihan investasi yaitu: Paket Investasi Pasar Uang, Paket

Investasi Pendapatan Tetap, Paket Investasi Saham dan

Paket Investasi Kombinasi. Keunggulan dari produk

“Investasi Rencana Pensiun BRI” adalah dikelola secara

modern dengan valuasi Nilai Aktiva Bersih (NAB) secara

harian sebagaimana halnya pengelolaan Reksadana.

Beberapa keunggulan dari DPLK BRI diantaranya

hasil investasi yang transparan dan dapat dimonitor

oleh peserta melalui publikasi NAB secara harian di

koran, prosedur pendaftaran dan setoran iuran yang

mudah, jaringan layanan terluas melalui seluruh kantor

cabang dan kantor cabang pembantu BRI, aman serta

memberikan tingkat return yang sangat kompetitif.

Laporan Keuangan Tahunan DPLK BRI diaudit oleh

auditor independen dan dipublikasikan melalui surat

kabar nasional.

Sebagai pengelola Dana Pensiun, DPLK BRI memiliki

visi menjadi market leader dalam industri Dana

Pensiun yang mengutamakan pengelolaan long term

investment secara prudent namun tetap memberikan

return yang optimal, dikelola secara profesional dan

transparan guna menata masa depan peserta DPLK BRI

menjadi lebih baik.

201220102009 2011

Aset Kelolaan Wali Amanat BRI(dalam Rp triliun)

27.2924.98

27.26

42.65





Pencapaian Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal

Secara umum BRI mampu menjaga rasio-rasio 1.

likuiditas seperti GWM, Posisi Devisa Neto, Loan to

Deposit Ratio, Cash Ratio sesuai aturan BI maupun

Treasury kebijakan internal perusahaan.

Total penerbitan surat berharga yang dikelola 2.

oleh BRI selaku wali amanat sampai dengan

Desember 2012 adalah sebesar Rp42,66 triliun

meningkat 56.46% dibanding periode yang

sama tahun 2011.

Di tahun 2012, asset kelolaan Kustoldian BRI telah 3.

meningkat 37,81% dari tahun sebelumnya menjadi

Rp55,84 triliun.

Aset kelolaan DPLK BRI 4. ditahun 2012 mencapai

2,59 triliun, naik sebesar 24,24% dari tahun 2011.

Fee Based Income yang dihasilkan dari jasa 5.

penunjang pasar modal sepanjang tahun 2012

mencapai Rp42,4 miliar meningkat 11,59% dari

tahun 2011.

201220102009 2011

Aset Kelolaan Kustodian BRI(dalam Rp triliun)

28.8

31.94

39.98

55.84

201220102009 2011

Aset Kelolaan DPLK BRI(dalam Rp triliun)

1.18

1.4

2.09

2.59

Rencana Pengembangan Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal Tahun 2013

BRI akan melakukan Pembukaan Jasa 1. Trustee,

menjadi direct member dari Euroclear untuk menjadi

kustodian global, perbaikan dan penyempurnaan

sistem back office untuk menunjang layanan dan

reorganisasi agar lebih sesuai untuk menunjang

kegiatan bisnis dan operasional.

Penambahan fitur Investasi Rencana Pensiun 2.

BRI berupa paket investasi Syariah dan

perlindungan asuransi, serta perluasan jaringan

penjualan Investasi Rencana Pensiun BRI melalui

outlet BRI unit.


Tinjauan Keuangan

16,95%*

CAR menguat

5,15%*

ROA meningkat

79,85%*

LDR terjaga pada

1,83%

NP L (gr oss) membaik

*data bank saja *data bank saja

*data bank saja

Strategi pertumbuhan yang berkualitas selain mampu memberikan peningkatan laba yang substansial, juga memperbaiki indikator keuangan penting BRI seperti LDR, NPL (gross), CAR maupun ROA





Bank BRI menyajikan uraian analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan sesuai dengan kaidah yang

tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan

untuk Industri Perbankan di Indonesia. Pada bagian akhir uraian ini, BRI juga menyajikan ringkasan kinerja anak

usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kinerja keuangan Perseroan.

Seluruh materi uraian ini berdasarkan pada Laporan Keuangan Audit Konsolidasian BRI yang telah dilampirkan

dalam Laporan Tahunan ini, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja yang

merupakan afiliasi dari Big 4 accounting firm di dunia, Ernst and Young. Sehingga analisa kinerja keuangan Bank

BRI yang lebih mendetail, harus merujuk pada laporan keuangan dimaksud.

Laporan Laba-Rugi

(dalam Rp juta)

2010 2011 2012% Perubahan

2010-2011 2011-2012

Pendapatan Bunga 43.971.493 47.296.178 48.272.021 7,56% 2,06%

Pendapatan Bagi Hasil - Syariah 643.669 868.170 1.338.400 34,88% 54,16%

Beban Bunga dan Bonus (11.726.559) (13.737.272) (13.126.655) 17,15% -4,44%

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Bersih 32.888.603 34.427.076 36.483.766 4,68% 5,97%

Pendapatan Operasional Lainnya 5.544.533 5.775.975 8.389.732 4,17% 45,25%

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan - neto

(7.880.536) (5.791.658) (2.668.177) -26,51% -53,93%

(Beban) Pembalikan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto

8.315 93.623 (262) 1025,95% -100,28%

Pembalikan cadangan (beban penyisihan) kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto

(45.222) 164.841 (31.489) -464,52% -119,10%

Beban Operasional (16.113.692) (17.085.627) (19.491.032) 6,03% 14,08%

Laba Operasional 14.402.001 17.584.230 22.682.538 22,10% 28,99%

Pendapatan/(Beban) non Operasional - Bersih 506.229 1.171.650 1.177.034 131,45% 0,46%

Laba sebelum Pajak 14.908.230 18.755.880 23.859.572 25,81% 27,21%

Beban Pajak (3.435.845) (3.667.884) (5.172.192) 6,75% 41,01%

Laba bersih sebelum pos luar biasa 11.472.385 15.087.996 18.687.380 31,52% 23,86%

Pos Luar biasa - bersih - - - 0,00% 0,00%

Laba bersih 11.472.385 15.087.996 18.687.380 31,52% 23,86%

Laporan Laba-Rugi Komprehensif(dalam Rp juta)

2010 2011 2012Growth

2010-2011 2011-2012

Laba Bersih 11.472.385 15.087.996 18.687.380 31,52% 23,86%

Pendapatan Komprehensif Lainnya - bersih setelah pajak 86.366 208.505 (6.030) 141,42% -112,65%

Laba Komprehensif Tahun Berjalan 11.558.751 15.296.501 18.681.350 32,34% 22,00%

Laporan Laba Rugi Di tahun 2012, BRI berhasil menunjukkan kinerja keuangan yang memuaskan. Membaiknya kualitas kredit,

meningkatnya outstanding kredit, meningkatnya efisiensi operasional, komposisi kredit yang cukup ideal dan

relatif kondusifnya perekonomian domestik di tengah krisis perekonomian dunia merupakan beberapa hal yang

mendukung pencapaian kinerja BRI.

BRI berhasil membukukan kenaikan laba 23,86% dibandingkan tahun 2011 yakni dari Rp15,09 triliun menjadi Rp18,69

triliun, memantapkan posisi sebagai Bank dengan perolehan laba terbesar sejak tahun 2005.


Pendapatan Bunga

Penyaluran Kredit dengan menerapkan prinsip kehati-

hatian merupakan langkah awal dalam menciptakan

pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkesinambungan

di masa yang akan datang. Dalam mencapai hal

tersebut maka pada tahun 2012 BRI menerapkan

strategi bisnis yang fokus pada peningkatan kualitas

kredit dan selektif dalam penyaluran kredit. Dengan

penerapan strategi tersebut, pertumbuhan kredit

BRI di tahun 2012 dapat tumbuh sama dengan

pertumbuhan kredit industri perbankan namun

dengan kualitas kredit yang lebih baik. Selama tahun

2012, total kredit BRI tumbuh 22,92%, naik sebesar

Rp67,49 triliun, dari Rp294,52 triliun di tahun 2011

menjadi Rp362,01 triliun di tahun 2012, dengan NPL

yang terus membaik menjadi1,83% per Desember

2012. Terjaganya kualitas kredit disertai dengan

komposisi portofolio kredit yang tetap didominasi

oleh Kredit Mikro, menyebabkan pendapatan

bunga selama tahun 2012 tumbuh sebesar 3,00%

dari Rp48,16 triliun di tahun 2011 menjadi Rp49,61

triliun di tahun 2012. Dari total pendapatan bunga

tersebut, sebesar Rp42,67 triliun, 86,02% merupakan

kontribusi dari pendapatan bunga pinjaman.

Peningkatan pendapatan bunga di tahun 2012 tidak

optimal karena dampak penerapan PSAK 50&55 di

tahun 2010 yang menjadi salah satu penyumbang

pendapatan bunga ditahun tersebut mulai

teramortisasi ditahun-tahun selanjutnya. Kontribusi

penambahan pendapatan bunga karena dampak dari

penerapan PSAK 50&55 di tahun 2012 tidak sebesar

tahun 2010 dan 2011.

Disamping itu, pada tahun 2011 dan awal 2012 BRI

menurunkan base lending rate untuk pinjaman BRI,

hal ini berdampak pada perolehan pendapatan

bunga di tahun 2012. Penurunan base lending rate

ini merupakan salah satu strategi untuk semakin

meningkatkan customer base BRI di segmen UMKM

serta merupakan dampak wajar dari kondisi

perekonomian yang membaik, adanya tendensi dari

kebijakan BI untuk menurunkan BI rate dan adanya

kondisi persaingan yang semakin ketat. Dalam jangka

panjang, penurunan lending rate ini akan berdampak

positif terhadap pertumbuhan bisnis BRI, karena

dapat semakin meningkatkan volume bisnis BRI,

menciptakan barrier of entry bagi kompetitor serta

meningkatkan kehadiran BRI di market.

Suku Bunga Dasar Kredit (%)

Korporasi Ritel KomersialKPR Non KPR

Maret 11 Juni 11 September 11 Desember 11 Maret 12 Juni 12 September 12

10,6811,10

10,2210,01

9,75 9,75 9,75

10,00

12,00

11,50

10,00

12,00

11,50

10,00

12,00

11,5010,84

12,29

12,64

11,07

12,55

12,92

11,91

13,32

13,59

11,49

12,86

13,00

Pada tahun 2012, obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

jatuh tempo sebesar Rp4,68 triliun. Sebagai

konsekuensinya, pendapatan bunga dari obligasi

Pemerintah mengalami penurunan, dari Rp1,11

triliun di tahun 2011 menjadi Rp606 miliar di tahun

2012. Hasil dari Obligasi Pemerintah yang jatuh

tempo tersebut sebagian besar diganti dengan

pembelian Obligasi namun dengan imbal hasil

yang lebih rendah sesuai dengan kondisi market.

Penurunan tersebut menyebabkan turunnya porsi

pendapatan bunga dari obligasi pemerintah, dimana

porsi pendapatan bunga dari obligasi pemerintah

tahun 2011 sebesar 2,31% dari pendapatan bunga,

menjadi 1,22% dari total pendapatan bunga pada

tahun 2012.





Rincian Pendapatan Bunga

Jenis Pendapatan Bunga 2010 2011 2012

Rp miliar Komposisi Rp miliar Komposisi Rp miliar Komposisi

Kredit 39.587 90,0% 41.836 88,5% 42.674 88,4%

Obligasi Pemerintah (Obligasi Rekapitalisasi) 1.506 3,4% 1.111 2,4% 606 1,3%

Efek-efek 1.573 3,6% 2.001 4,2% 1.964 4,1%

Penempatan Pada Bank Lain dan BI 1.023 2,3% 1.802 3,8% 1.968 4,1%

Giro Pada Bank Indonesia 18 0,0% 138 0,3% 164 0,3%

Lainya 264 0,6% 408 0,9% 896 1,9%

Total Pendapatan Bunga 43.971 47.296 48.272

Pendapatan bunga dari aktiva produktif selain kredit dan obligasi pemerintah tercatat ditahun 2012 sebesar Rp4,99

triliun, mengalami peningkatan 14,78% dari tahun 2011 yang sebesar Rp4,35 triliun. Kontribusi pendapatan bunga

yang berasal dari aktiva produktif selain kredit dan obligasi pemerintah pada tahun 2012 meningkat dibandingkan

tahun sebelumnya dari 9,20% menjadi sebesar 10,34% dari total pendapatan bunga.

Beban Bunga

Total beban bunga di tahun 2012 turun menjadi sebesar Rp13,13 triliun dari angka sebesar Rp13,74 triliun

di tahun sebelumnya, sebagai konsekuensi dari pertumbuhan dana pihak ketiga terutama dalam bentuk giro

dan tabungan. Sekalipun ada kenaikan secara nominal, struktur biaya dana BRI masih cukup baik, tercermin

dari data cost of fund yang sebesar 3,68%, lebih baik dari angka 4,70% di tahun sebelumnya. Penurunan

cost of fund terjadi karena adanya perubahan komposisi dana murah (giro dan tabungan) yang lebih besar

dibandingkan dana mahal serta oleh karena turunnya suku bunga simpanan sejalan dengan penurunan BI

rate. (Lihat juga uraian “Liabilitas”)

Rincian Beban Bunga

Beban Bunga 2010 2011 2012

Rp miliar Komposisi Rp miliar Komposisi Rp miliar Komposisi

Giro 1.111 9,47% 1.388 10,10% 1.480 11,27%

Tabungan 2.474 21,10% 2.888 21,02% 2.125 16,19%

Deposito 6.417 54,72% 7.557 55,01% 7.367 56,12%

Lainnya 1.724 14,70% 1.905 13,87% 2.155 16,42%

Total Beban Bunga 11.727 13.737 13.127


Pendapatan Bunga Bersih

Pendapatan bunga bersih BRI di tahun 2012 mencapai Rp36,48 triliun naik dibandingkan tahun 2011 sebesar

Rp34,43 triliun. Peningkatan ini disumbang oleh naiknya outstanding kredit, membaiknya NPL serta komposisi

dana murah yang optimal. Dengan hasil tersebut, maka NIM BRI tetap terjaga pada kisaran 8,42% di tahun 2012.

Pendapatan Operasional Lainnya

Komponen 2010 2011 2012 % Perubahan

Rp miliar Rp miliar Rp miliar 2010-2011 2011-2012

Fee Based Income 2.813 3.369 3.930 19,78% 16,64%

Penerimaan kembali aset yg tlh dihapusbukukan

1.525 1.797 2.258 17,83% 25,67%

Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - Bersih 156 146 56 -6,60% -61,59%

Keuntungan selisih kurs - bersih 773 36 429 -95,40% 1107,17%

Lain-lain 278 429 1.717 54,40% 300,51%

Total Pendapatan Operasional Lainnya 5.545 5.776 8.390 4,17% 45,25%

Fee Based Income

Keuntungan selisih kurs - bersih

Komposisi Pendapatan Operasional Lainnya

5,01

13,94

2,82

27,51

50,73

2010(%)

2011(%)

7,42

0,612,53

31,11

58,32

2012(%)

46,84

20,46

5,11

0,67

26,92

Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan

Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - Bersih

Lain-lain

Pendapatan operasional lainnya di tahun 2012 meningkat cukup signifikan, sebesar 45,25% mencapai Rp8,39

triliun. Salah satu kontributor kenaikan pendapatan operasional ini adalah komponen fee based income yang naik

16,64% menjadi sebesar Rp3,93 triliun dari angka sebesar Rp3,37 triliun di tahun 2011. Pada tahun 2012, fee based

income berkontribusi 46,84% dari total pendapatan operasional lain dan 6,64% dari total pendapatan.

25,67% yoy Recovery Kredit Bermasalah

Rp2,26 triliun





FBI-Growth

Deposit Adm. Fee

Credit Card

Load Admin.Fee

Total

ATM Related Fee

Others

Payment Service

Trade Finance 61,20%

11,19%

12,32%

-0,86%

27,85%

37,76%

57,21%

2011-2012

16,64%

Komposisi Fee Based Income

64,8

2011(%)

9,2

11,0

5,1

2,6

3,6

3,7

61,7

2012(%)

10,0

9,3

7,1

2,5

4,9

4,4

Jasa Simpanan Lain-lain Jasa Manajamen Pembayaran

Jasa Trade Finance Jasa ATMJasa Administrasi Kredit

Credit Card

Fee Based Income terdiri dari jasa simpanan, jasa ATM, jasa perkreditan, jasa trade finance, jasa kartu kredit, jasa

management pembayaran dan lainnya. Kenaikan sebesar 16,64% itu antara lain berasal dari peningkatan jasa

trade finance, jasa manajemen pembayaran, dan jasa ATM.

Di tahun 2012, seiring dengan tetap kondusifnya perekonomian domestik, BRI memperoleh penerimaan kembali

aset yang telah dihapusbukukan hingga sebesar Rp2,26 triliun, sebagai hasil pelaksanaan program intensifikasi

penyelesaian kredit bermasalah. Selain itu, BRI juga berhasil membukukan keuntungan dari penjualan efek-efek

dan obligasi rekap pemerintah sebesar Rp56 miliar.


Sedangkan pendapatan lain-lain yang terdiri dari

pembalikan cadangan masa persiapan pensiun,

pendapatan denda, pendapatan pelunasan maju kredit,

penerimaan biaya tolakan kliring dan lain-lain di akhir

tahun 2012 mencapai angka sebesar Rp1,72 triliun.

Beban Operasional Lain

Beban operasional lain yang terdiri dari beban tenaga

kerja, beban umum dan administrasi, Premi program

penjaminan pemerintah dan lain-lain di tahun 2012

meningkat 14,08% menjadi sebesar Rp19,49 triliun dari

nilai sebesar Rp17,09 triliun di tahun 2011. Ditahun

2012, peningkatan kualitas kredit secara langsung

mengurangi pembentukan beban penyisihan kerugian

penurunan nilai atas aset keuangan yang selanjutnya

berdampak kepada penurunan biaya dan BOPO.

Beban operasional lain

Komponen 2010 2011 2012 % Perubahan


Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan 8.676 8.701 9.606 0,29% 10,40%

Beban Umum dan Administrasi 4.711 5.679 6.344 20,53% 11,71%

Beban Premi Program Penjaminan Pemerintah 524 624 749 19,10% 20,02%

Lain-lain 2.203 2.082 2.792 -5,48% 34,11%

Total Beban Operasional Lainnya 16.114 17.086 19.491 6,03% 14,08%

Peningkatan biaya tenaga kerja sejalan dengan ekspansi

unit kerja yang terus dilakukan BRI, serta adanya

kebijakan untuk melakukan penambahan tenaga

pemasaran untuk dapat semakin mengoptimalkan

pengelolaan potensi bisnis yang ada. Sebagaimana

diuraikan sebelumnya (Lihat “Pengelolaan SDM”), total

pekerja BRI selama tahun 2012 naik dari 40.044 pekerja

pada tahun 2011 menjadi 72.625 pekerja.

Disamping itu, BRI juga mulai menerapkan kebijakan

pemberian insentif yang lebih menarik kepada para tenaga

pemasaran BRI, yang dikaitkan langsung dengan kinerja dari

masing-masing pekerja BRI tersebut sehingga diharapkan

kenaikan biaya tenaga kerja akan sebanding dengan

peningkatan kinerja perusahaan secara umum

Komposisi Beban Operasional lain

Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan

Beban Umum dan Administrasi

Beban Premi Program Penjaminan Pemerintah

Lain-lain

13,67

3,25

53,84 50,92

2010(%)

29,24

12,19

33,242011(%)

3,65 3,84

2012(%)

14,32

32,55

49,28





Peningkatan jumlah pekerja yang cukup signifikan di

tahun 2012 disebabkan karena penerapan Peraturan

Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember

2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum

yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan

Pekerjaan Kepada Pihak Lain di BRI sejak bulan

Desember 2012 oleh karena itu, status pekerja frontliner

BRI, khususnya Teller dan Customer Service berubah

statusnya dari pekerja alih daya menjadi pekerja Kontrak

BRI (Lihat “Pengelolaan SDM”).

Peningkatan biaya umum dan administrasi yang sebesar

11,71% menjadi senilai Rp6,34 triliun disebabkan oleh

kenaikan biaya perbaikan maupun pemeliharaan

akibat bertambahnya jumlah jaringan layanan BRI baik

unit kerja operasional maupun e-channel.

Sebagaimana disinggung pada bahasan “Segmen

bisnis ritel Konsumer”, BRI terus mengoptimalkan

pengembangan, perluasan, dan kualitas jaringan

layanan BRI. Sepanjang tahun 2012, BRI menambah 15

Kantor Cabang, 43 Kantor Cabang Pembantu, 44 Kantor

Kas, 125 BRI unit, 500 TerasBRI, 250 TerasBRI Keliling

serta menambah 7.000 ATM di lokasi-lokasi strategis,

diikuti dengan pemasangan 13.125 EDC baru.

Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (beban CKPN)

BRI telah mencadangkan biaya atas kemungkinan

terjadinya suatu risiko, terutama risiko kredit yaitu

dalam Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Pada tahun 2012 nilai beban penyisihan kerugian

penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan

mencapai Rp2,67 triliun, atau turun sebesar Rp3,12

triliun jika dibanding Tahun 2011 yang sebesar Rp5,79

triliun. Penurunan ini menunjukan adanya penurunan

risiko, terutama risiko kredit. Penurunan ini tercermin

dari penurunan NPL (gross) dimana tahun 2011

adalah 2,32% menjadi 1,83% di tahun 2012. Hal

ini merupakan keberhasilan strategi BRI yang fokus

dalam penyaluran kredit yang lebih selektif, sehingga

tercipta binis yang sehat dan berkesinambungan.

Selain itu penurunan beban CKPN ini dipengaruhi

oleh kondisi sosial ekonomi Indonesia yang semakin

kondusif dan menurunnya daerah bencana di

Indonesia, sehingga secara keseluruhan menurunkan

tingkat risiko bisnis BRI.

Laba Operasional dan Laba Sebelum Pajak.

Keseluruhan hasil operasional tersebut membuat laba

usaha BRI di tahun 2012 meningkat 28,99% menjadi

sebesar Rp22,68 triliun dari nilai sebesar Rp17,58 triliun

di tahun 2011. BRI juga memperoleh pendapatan non

operasional bersih sebesar Rp1,18 triliun miliar di tahun

2012 lalu, sehingga total nilai laba sebelum pajak

adalah sebesar Rp23,86 triliun, naik 27,21% dari angka

sebesar Rp18,76 triliun di tahun 2011.

Pajak Penghasilan

Salah satu kontribusi yang diberikan Bank BRI kepada

pemerintah selain pemberian dividen adalah pajak.

Sesuai Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1983 mengenai

Pajak Penghasilan yang diubah untuk keempat kalinya

dengan UU No.36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008

menyatakan bahwa tarif tunggal untuk tahun fiskal 2010

dan seterusnya adalah 25%.

Namun demikian, berdasarkan UU No.36 tahun 2008, PP

No.81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang

“Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak

Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka”

dan PMK No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember

2008 tentang “Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan

Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam

Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka” mengatur

bahwa Perseroan Terbuka dalam negeri di Indonesia

dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif Pajak

Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi

Pajak Penghasilan yang ada, dengan memenuhi kriteria

yang ditentukan, yaitu Perseroan Terbuka yang paling

sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan saham

tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak

dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham

kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor.

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi

oleh Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6

(enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Berdasarkan surat keterangan No.DE/I/2013-0019 tanggal

3 Januari 2013 dari Biro Administrasi Efek, Datindo

Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun

2012 semua kriteria di atas untuk tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2012 telah terpenuhi.

Sehingga untuk tahun fiskal 2010, 2011, dan 2012, dalam

melakukan penghitungan pajak penghasilan badan, BRI

menggunakan tarif tunggal sebesar 20%.


Berdasarkan peraturan perpajakan tersebut, beban pajak BRI untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp5,17 triliun, naik

41,01% dari nilai sebesar Rp3,67 triliun di tahun 2011.

Laba Bersih

Setelah memperhitungkan pajak penghasilan, maka laba bersih BRI untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp18,69

triliun naik 23,86% dari laba bersih tahun 2011 yang sebesar Rp15,09 triliun. Sementara laba bersih per saham

adalah sebesar Rp778,93.

Pendapatan Komprehensif

Penyajian Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak muncul setelah berlakunya PSAK No.1 (Revisi 2009) tentang

Penyajian Laporan Keuangan yang berlaku efektif per 1 Januari 2011. Pendapatan Komprehensif Lain Setelah

Pajak terdiri dari:

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, rugi sebesar Rp4,24 miliar.1.

Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi rekapitulasi pemerintah yang tersedia untuk 2.

dijual-neto dengan jumlah yang ditransfer ke laba rugi sehubungan dengan perubahan nilai wajar efek-efek

dan obligasi rekap yang tersedia untuk dijual rugi sejumlah Rp33,48 miliar

Pajak penghasilan terkait pendapatan komprehensif sejumlah Rp11,35 miliar.3.

Sehingga nilai bersih pendapatan komprehensif adalah sebesar Rp6,03 miliar.

Total Laba Komprehensif

Dengan memperhitungkan pendapatan komprehensif tersebut, maka total laba komprehensif BRI untuk tahun

buku 2012 adalah sebesar Rp18,68 triliun, naik 22,13% dari posisi Rp15,30 triliun di tahun 2011.

Laporan Posisi KeuanganAset

Aset (Konsolidasian)

Ringkasan Neraca 2010 2011 2012 % Perubahan


Kas 9.976 10.526 13.895 5,52% 32,01%

Giro pada Bank Indonesia 19.990 33.040 42.524 65,29% 28,70%

Giro & Penempatan pd bank lain - netto 88.930 79.130 71.085 -11,02% -10,17%

Surat Berharga yang dimiliki - netto 23.750 48.129 56.622 102,65% 17,65%

Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah 13.626 8.996 4.316 -33,98% -52,02%

Kredit yang Diberikan 252.489 294.515 362.007 16,64% 22,92%

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit -/- (14.103) (16.090) (14.915) 14,09% -7,30%

Penyertaan - netto 134 164 197 23,01% 19,46%

Aset tetap - netto 1.569 1.853 2.804 18,09% 51,36%

Aset lain-lain 7.924 9.635 12.802 21,60% 32,86%

Tagihan Derivatif - netto 88 18 29 -79,72% 61,91%

Tagihan Akseptasi - netto 660 1.692 4.786 156,31% 182,84%

Aset Pajak Tangguhan 2.295 2.632 2.025 14,68% -23,06%

Aset lain 4.881 5.294 5.962 8,46% 12,63%

Total Aset 404.286 469.899 551.337 16,23% 17,33%

Aset BRI selama tahun pelaporan menunjukkan peningkatan 17,33% menjadi sebesar Rp551,34 triliun dari angka

sebesar Rp469,90 triliun di tahun sebelumnya. Kontributor utama peningkatan aset tersebut adalah peningkatan

outstanding pinjaman yang diberikan yang tumbuh 22,92% menjadi sebesar Rp362,01 triliun dari angka Rp294,52





triliun di tahun 2011. Pos Pinjaman merupakan komponen utama dari aset BRI dengan proporsi pada akhir tahun

2012 adalah sebesar 65,66% dari total aset Perseroan.

Komposisi Aset

Kredit yang diberikan

Seperti disebutkan diatas, pada tahun 2012, BRI berhasil meningkatkan outstanding kredit. Peningkatan tersebut

termasuk pembiayaan syariah yang naik sebesar 23,49% menjadi senilai Rp11,25 triliun. Sebagai bank yang memiliki

fokus bisnis pada segmen Mikro, Kecil dan Menengah (MKM), BRI memiliki proporsi kredit kepada MKM yang

dominan yaitu mencapai 74,66% dari total portofolio kredit, yang meliputi kredit mikro, ritel, dan menengah.

Sisanya sebesar 25,34% disalurkan pada sektor korporasi yang meliputi perusahaan BUMN maupun non BUMN.

Porsi kredit BUMN terhadap kredit korporasi mencapai 56,74%. (lihat juga uraian “Tinjauan Bisnis”)

Kredit yang Diberikan – Menurut Mata Uang (Bank Saja)

Segmen 2010 2011 2012 % Perubahan


Mikro

Rupiah 81.832.169 98.079.430 115.494.852 19,85% 17,76%

Valas - - - 0,00% 0,00%

Ritel

Rupiah 119.312.633 125.789.288 139.723.181 5,43% 11,08%

Valas 727.413 4.703.570 6.650.545 547% 41,39%

Korporasi

Rupiah 30.197.969 35.322.832 58.565.193 16,97% 65,80%

Valas 14.894.054 21.511.137 30.324.491 44,43% 40,97%

Pembiayaan dan Piutang Syariah 5.524.968 9.108.715 11.248.281 64,86% 23,49%

Total Kredit

Rupiah 236.867.739 268.300.265 325.031.507 13,27% 21,14%

Valas 15.621.467 26.214.707 36.975.036 67,81% 41,05%

Kualitas Kredit/NPL

Program konsolidasi, upaya pemantauan kualitas kredit dan penerapan prosedur pemberian kredit yang lebih

berhati-hati membuat jumlah kredit lancar meningkat 25,16% dari Rp268,06 triliun di tahun 2011 menjadi Rp355,51

triliun pada akhir tahun 2012. Kredit dengan kategori Dalam Perhatian Khusus relatif tidak berubah, berada pada

kisaran Rp19,86 triliun pada Desember 2012 dari Rp19,62 triliun pada Desember 2011.

2010 2011 2012

Total Kredit Performing 245.447.849 287.675.177 355.369.648

Total Kredit Non-Performing 7.041.357 6.839.793 6.636.896

Total Kredit 252.489.206 294.514.970 362.006.544

NPL (Gross) 2,79% 2,32% 1,83%

NPL (Net) 0,75% 0,51% 0,38%

Sedangkan non performing loan gross BRI termasuk piutang dan pembiayaan syariah secara konsolidasi mengalami

perbaikan, yaitu sebesar 1,83% membaik dari angka tahun 2011 yang sebesar 2,32%. NPL nett konsolidasi juga

mengalami perbaikan dari 0,51% pada Desember 2011 menjadi 0,38% pada Desember 2012.


Penghapusan Aset Kredit dan Perolehan Kembali

Selama tahun pelaporan, BRI melakukan penghapusbukuan kredit sebesar Rp4,45 triliun dan menerima kembali

kredit yang telah dihapusbukukan (recovery) sebesar Rp2,26 triliun. Turunnya angka penghapusbukuan disertai

dengan naiknya angka recovery adalah hasil pelaksanaan program konsolidasi yang dijalankan secara intensif.

Kas dan Giro Pada BI

Posisi kas di akhir tahun 2012 naik 32,01% dari Rp10,53 triliun pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp13,90 triliun,

sebagai akibat bertambahnya jumlah jaringan kantor cabang, Kiosk BRI, TerasBRI, TerasBRI Keliling, layanan mobile

maupun jumlah ATM. Giro pada BI naik 28,70% dari Rp33,04 triliun di tahun 2011 menjadi Rp42,52 triliun di akhir

tahun 2012, sebagai bentuk ketaatan BRI pada aturan BI mengenai Giro Wajib Minimum (GWM). Saldo giro BRI di

BI tersebut merepresentasikan GWM utama, dan GWM valas yang tercatat di Bank Indonesia sebesar 10,64% dan

8,17% (entitas induk)

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro dan penempatan pada bank Indonesia dan bank lain turun 10,17% dari Rp79,13 triliun pada tahun

2011 menjadi Rp71,08 triliun diakhir tahun 2012. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya

penempatan pada BI sebesar Rp9,99 triliun.

BRI ber hasi l memper baiki rasio NP L gr oss menjadi sebesar 1,83% dar i angka 2,32% ditahun 2011.

Komposisi Kredit berdasarkan Kolektibilitas

92,26 91,02 92,68

0,56 0,30 0,29

0,54 0,34 0,26

1,69 1,68 1,28

4,95 6,66 5,49

2010(%)

2011(%)

2012(%)

Lancar Macet Diragukan Dalam Perhatian KhususKurang lancar





Efek-efek

Untuk mengoptimalkan kelebihan dana yang tersedia di Bank dan mengelola likuiditas, manajemen treasury

melakukan penempatan dana pada instrumen keuangan yang dapat menghasilkan pendapatan bunga. Penempatan

dana tersebut mengalami peningkatan, sebesar 17,65% menjadi Rp56,62 triliun di tahun 2012 dari Rp48,13 triliun di

tahun sebelumnya.

Obligasi Rekap Pemerintah

Hingga akhir tahun 2012 BRI memiliki obligasi rekap Pemerintah sebesar Rp4,31 triliun, turun 52,03% dari posisi

akhir tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp8,99 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh jatuh temponya sebagian

obligasi dimaksud di tahun pelaporan, sebesar Rp4,68 triliun.

Obligasi Rekap Pemerintah Berdasarkan Suku Bunga

Jenis Suku Bunga 2010 2011 2012

Rp miliar

Suku Bunga Tetap (Fixed rate) 10.026,50 4.682,33 -

Suku Bunga Mengambang (Variable rate) 3.600,00 4.313,73 4.315,62

Total 13.626,50 8.996,05 4.315,62

Penyertaan Saham

Total penyertaan saham BRI diakhir 2012 (nett) sebesar Rp196,74 miliar, naik 19,46% dari posisi akhir tahun 2011

yang sebesar Rp164,69 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan nilai tercatat PT BTMU - BRI Finance dari

Rp163,28 miliar di tahun 2011 menjadi sebesar Rp195,33 miliar di tahun 2012 sebagai hasil akumulasi atas bagian

laba netto Perusahaan PT BTMU - BRI Finance tersebut.

Rincian penyertaan per 31 Desember 2012, adalah:

PT BTMU-BRI Finance (dahulu PT UFJ BRI Finance): Rp195,33 miliar1.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia: Rp900 juta2.

PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia: Rp5.36 juta3.

PT Pemeringkat Efek Indonesia: Rp210 juta4.

PT BPR Toeloengeredjo Agroloka: Rp77 juta5.

PT BPR Tjoekir Agroloka: Rp77 juta6.

PT BPR: Toelangan Agroloka: Rp66 juta7.

PT BPR Cinta Manis Agroloka: Rp35 juta8.

PT BPR: Bungamayang Agroloka: Rp23 juta9.

PT Aplikanusa Lintasarta: Rp20 juta10.

Aset Tetap

Sejalan dengan kegiatan ekspansi jaringan kerja BRI, jumlah aset tetap mengalami peningkatan hingga sebesar

20,51%, dari nilai sebesar Rp5,99 triliun menjadi sebesar Rp7,22 triliun di akhir tahun 2012. Tidak terdapat ikatan

yang material untuk investasi barang modal di tahun 2012.


Aset Lain-lain

Aset lain-lain naik 32,86% menjadi sebesar Rp12,80 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,64 triliun.

Pos ini terdiri dari tagihan derivatif, tagihan akseptasi, aset pajak tangguhan dan aset lainnya. Kenaikan tersebut

disebabkan naiknya pos Tagihan Akseptasi-Netto sebesar Rp3,09 triliun, dan aset lain sebesar Rp668 miliar.

Liabilitas

Komponen 2010 2011 2012

Rp miliar % Rp miliar % Rp miliar %

Simpanan Nasabah

Giro 77.364 21,05% 76.779 18,28% 80.075 16,46%

Tabungan 125.990 34,27% 154.133 36,69% 184.365 37,90%

Deposito 130.298 35,44% 153.353 36,51% 185.726 38,18%

Liabilitas segera 4.124 1,12% 3.961 0,94% 4.911 1,01%

Simpanan dari Bank Lain 5.160 1,40% 4.024 0,96% 2.778 0,57%

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 526 0,14% 102 0,02% - 0,00%

Pinjaman diterima 9.455 2,57% 13.097 3,12% 10.888 2,24%

Pinjaman Subordinasi 2.156 0,59% 2.136 0,51% 2.116 0,44%

Liabilitas lainnya 12.539 3,41% 12.491 2,97% 15.592 3,21%

Total Liabilitas 367.612 100,00% 420.079 100,00% 486.455 100,00%

Pertumbuhan aset BRI sebesar 17,33% dapat terjadi berkat adanya kenaikan beberapa akun liabilitas dan kenaikan

komponen ekuitas dari akun laba ditahan. Peningkatan terbesar akun liabilitas berasal dari komponen dana pihak

ketiga (DPK) 17,15%. Seperti tampak pada tabel diatas, porsi DPK dalam komponen liabilitas BRI sangat dominan,

mencapai kisaran 92,54% dari total liabilitas di tahun 2012.

Komposisi Aset Lain-lain

Aset Pajak TangguhanTagihan Derivatif-netto Tagihan Akseptasi - netto Aset lainnya

2011(%)

2012(%)

27

16

18 37

0

0

2010(%)

29

8

1

62 55 47





Peningkatan pos DPK tersebut merupakan bukti

keberhasilan strategi pemasaran BRI dalam melakukan

penghimpunan DPK, terutama dengan adanya

dukungan jaringan kerja & e-channel BRI, peningkatan

kualitas layanan yang pada akhirnya meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap BRI.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK merupakan dana yang dihimpun dari pihak ketiga

dalam bentuk giro, tabungan dan deposito termasuk

produk syariah seperti Giro Wadiah, Tabungan

Mudharabah, dan Deposito Berjangka Mudharabah.

Seperti tampak pada tabel diatas, pada tahun 2012

BRI berhasil meningkatkan saldo DPK sebesar 17,15%

mencapai Rp450,17 triliun. Selain itu, BRI juga

berhasil mempertahankan komposisi dana murah

(Giro dan Tabungan) dan dana mahal pada kisaran

60% dan 40%.

Per Desember 2012 pos tabungan mencapai sebesar

Rp184,36 triliun atau naik 19,61% dari tahun 2011

yang tercatat sebesar Rp154,13 triliun. Komposisi

tabungan terhadap total Dana Pihak Ketiga berada

dikisaran 40,95%.

Peningkatan posisi tabungan ini menunjukkan

keberhasilan sejumlah program promosi tabungan

dan semakin beragam serta berkembangnya fitur-fitur

produk tabungan yang menarik masyarakat untuk

menabung di Bank BRI.

Rupiah Valas

2012Tabungan

(%)

2012Deposito

(%)

Komposisi Simpanan – Berdasar Mata Uang (Di luar Syariah)

86,88

13.12

78,44

21,562012Giro(%)

100

BRI ber hasi l mempertahankan komposisi dana murah DP K pada kisaran 60%.


Liabilitas Segera

Pos ini merupakan liabilitas BRI kepada pihak lain

yang harus segera dibayarkan sesuai perintah pemberi

amanat perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Beberapa transaksi yang masuk ke dalam pos ini adalah

titipan pengiriman uang, titipan setoran pajak, titipan

ATM dan kartu kredit, titipan setoran kliring dan titipan

advance payment.

Di akhir tahun 2012, BRI mencatat liabilitas segera

sebesar Rp4,91 triliun, naik 23,99% dibanding posisi

Desember 2011 yang sebesar Rp3,96 triliun. Kenaikan

terbesar berasal dari pos titipan advance payment yang

mencapai angka sebesar Rp897,63 miliar pada Desember

2012 dibandingkan dengan nilai per Desember 2011

yang sebesar Rp711,75 miliar.

Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Lainnya

Simpanan dari bank lain dan lembaga lainnya terdiri

dari giro, tabungan, deposito, interbank call money

maupun deposit on call. Pos ini digunakan untuk

transaksi antar bank dalam rangka operasional dan

manajemen likuiditas. Posisi simpanan dari bank lain

dan lembaga lainnya di akhir tahun 2012 adalah

sebesar Rp2,78 triliun, turun dari tahun sebelumnya

yang tercatat sebesar Rp4,02 triliun.

Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima antara lain digunakan untuk

membiayai kegiatan umum BRI dan kebutuhan trade

finance. Pos ini terdiri atas pinjaman dari Bank Indonesia

(pinjaman likuiditas dan pinjaman untuk investasi aset

tetap), pinjaman dari Entitas dan Lembaga Pemerintah,

pinjaman bilateral dan pinjaman lainnya.

Saldo pinjaman yang diterima per akhir tahun 2012

adalah sebesar Rp10,88 triliun, turun 16,87% dibanding

posisi 31 Desember 2011 yang sebesar Rp13,10 triliun.

Penyebab penurunan adalah berkurangnya pinjaman

diterima dalam mata uang asing.

Pinjaman Subordinasi

Total pinjaman subordinasi posisi 31 Desember 2012

adalah sebesar Rp2,14 triliun yang terdiri dari obligasi

subordinasi II sebesar Rp2 triliun dan pinjaman two step

loan sebesar Rp120,29 miliar.

Pinjaman subordinasi II ini diterbitkan oleh BRI pada

tanggal 22 Desember 2009, dengan nilai Rp2 triliun,

dengan jangka waktu 5 tahun dan skema bunga

tetap sebesar 10,95% serta telah dicatatkan di Bursa

Efek Indonesia (BEI). Penerbitan obligasi subordinasi

II tersebut diperuntukkan sebagai modal pelengkap

(tier II capital) sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia dan seluruh dana yang diperoleh telah

dimanfaatkan untuk mendukung ekspansi kredit

sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Untuk pinjaman two step loan, terjadi penurunan pokok

pinjaman dari total outstanding sebesar Rp141,62 miliar

diakhir tahun 2011 menjadi sebesar Rp120,29 miliar

pada tahun 2012.

Liabilitas Lainnya

Liabilitas lainnya terdiri dari liabilitas derivatif, liabilitas

akseptasi, estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi,

hutang pajak dan liabilitas lain-lain. Per akhir tahun

2012, nilai liabilitas lainnya naik 24,82% dari Rp12,49

triliun pada tahun 2011 menjadi Rp15,59 triliun.

Kenaikan ini diantaranya disebabkan peningkatan

aktifitas operasional dan peningkatan pendapatan

diterima di muka.





Ekuitas(dalam Rp miliar)

Komponen 2010 2011 2012

Modal Saham 6.167,29 6.167,29 6.167,29

Tambahan Modal disetor - bersih 2.773,86 2.773,86 2.773,86

Selisih Kurs karena penjabaran lap keuangan dim mata uang asing 47,24 49,15 44,91

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi

Pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih 561,56 765,00 740,46

Total Saldo Laba 27.123,16 40.019,25 55.080,24

Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Induk 36.673,11 49.774,56 64.806,71

Kepentingan Non Pengendali - 45,77 75,02

Total Ekuitas 36.673,11 49.820,33 64.881,78

Pada tahun 2012, total ekuitas BRI meningkat sebesar 30,23% lebih tinggi dari posisi tahun 2011 yang sebesar

Rp49,82 triliun, terutama didorong oleh adanya peningkatan yang signifikan dari saldo laba sebesar 37,63% dari

Rp40,02 triliun di tahun 2011 menjadi Rp55,08 triliun di tahun 2012. Peningkatan signifikan tersebut berasal dari

proporsi pembagian dividen untuk laba bersih tahun buku 2011 yang tetap terjaga pada level 20%, tidak berubah

apabila dibandingkan dengan rasio pembagian dividen tahun sebelumnya. Sehingga dividen per saham untuk laba

bersih tahun buku 2010 dan 2011 adalah Rp93,01 per lembar saham dan Rp122,28 per lembar saham.

Kebijakan Struktur Modal

Bank wajib menghitung Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio (CAR) berdasarkan

peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008. Untuk memenuhi persyaratan tersebut,

BRI memiliki kebijakan untuk menjaga struktur modal yang mampu mengantisipasi seluruh risiko-risiko utama

yang terjadi di dalam pengelolaan bank.

Risiko-risiko utama dimaksud adalah risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional. Perhitungan risiko operasional

untuk biaya modal ditetapkan sebesar 15% dari rata-rata pendapatan bruto tahunan selama 3 tahun terakhir

yang diimplementasikan secara efektif per tanggal 1 Januari 2011 yang berpengaruh terhadap perhitungan rasio

kecukupan modal pada tahun 2011.

BRI akan menerapkan PBI No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum Umum berdasarkan peringkat profil risiko untuk pelaporan posisi bulan Maret 2013 dengan menggunakan

profil risiko bulan Desember 2012.

Sesuai dengan Peraturan BI, modal bank terdiri atas:

Modal Inti1.

Merupakan modal bank yang terdiri dari: modal saham yang disetor, cadangan yang diungkapkan sebagai:

modal sumbangan, tambahan modal disetor, laba ditahan (termasuk saldo laba yang dicadangkan untuk tujuan

tertentu), penurunan nilai atas instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual, dan selisih yang terjadi antara

laporan keuangan kantor cabang internasional. Seperti tampak pada tabel diatas, Modal Inti BRI di tahun 2012

mencapai Rp51,59. triliun, naik 35% dari posisi Rp38,22 triliun ditahun sebelumnya, karena adanya tambahan

modal dari komponen laba ditahan.


Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)2.

Modal pelengkap mengacu pada modal bank yang terdiri dari: penyisihan penilaian kembali aktiva tetap,

penyisihan umum untuk provisi penghapusan aktiva produktif, pinjaman sub-ordinasi, dan kenaikan nilai

instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual. Total modal pelengkap BRI di tahun 2012 turun 1,67% menjadi

sebesar Rp3,54 triliun.

Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar3.

Pada 2012 dan 2011, BRI memiliki modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp55,13 triliun dan Rp41,82 triliun.

BRI tidak memiliki modal tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi risiko pasar.

Apabila dilihat dari modal pelengkap – Tier 2 Capital BRI yang tercatat sebesar Rp3,54 triliun pada Desember 2012,

atau 6,86% dari total modal inti yang tercatat sebesar Rp51,59. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No14/18/

PBI/2012 28 November 2012, komposisi modal pelengkap adalah maksimal 100% dari modal inti maka dengan

komposisi modal pelengkap sebesar 6,86%, BRI memiliki ruang yang cukup besar untuk memperkuat modal-nya,

seperti melalui penerbitan obligasi sub-ordinasi.

Arus KasARUS KAS 2010 2011 2012

(Rp miliar)

Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) dari Kegiatan Operasi 54.336 15.668 (24.097)

Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) dari Kegiatan Investasi (2.189) (10.670) (5.664)

Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) dari Kegiatan Pendanaan (7.071) 466 (5.951)

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Di tahun 2012, total arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah sebesar Rp24,10 triliun. Arus

kas masuk terutama berasal dari penerimaan bunga, hasil investasi, provisi dan komisi serta pendapatan syariah sebesar

Rp49,83 triliun dan juga dipengaruhi oleh kenaikan tabungan dan deposito berjangka masing-masing sebesar Rp29,84

triliun, dan Rp31,26 triliun. Arus kas masuk tersebut diimbangi oleh arus kas keluar yang terutama digunakan untuk

pembayaran beban bunga dan beban operasional masing-masing senilai Rp13,15 triliun dan Rp23,39 triliun.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Sementara arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan investasi di tahun 2012 adalah sebesar Rp5,66 triliun,

terutama berasal dari pengurangan efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang tersedia untuk dijual

dan dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp4,07 triliun.

Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Pada tahun 2012, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan sebesar adalah Rp5,95 triliun, yang

sebagian besar digunakan untuk pembelian efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp102,68

miliar serta pembagian laba untuk dividen, cadangan tujuan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

dengan total sebesar Rp3,62 triliun dan penerimaan pinjaman yang diterima sebesar Rp2,21 triliun.





Rasio Keuangan

URAIAN 2010 2011 2012

RASIO KINERJA

1. Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM) 13,76% 14,96% 16,95%

2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif

2,19% 1,79% 1,19%

3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 2,24% 1,85% 1,46%

4. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif

4,58% 4,51% 3,43%

5. NPL gross 2,79% 2,32% 1,83%

6. NPL net 0,75% 0,51% 0,38%

7. Return on Asset (ROA) 4,64% 4,93% 5,15%

8. Return on Equity (ROE) 43,83% 42,49% 38,66%

9. Net Interset Margin (NIM) 10,77% 9,58% 8,42%

10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 70,86% 66,69% 59,93%

11. Loan to Deposit Ratio (LDR) 75,17% 76,20% 79,85%

KEPATUHAN (COMPLIANCE)

1. a. Persentase pelanggaran BMPK

i. Pihak terkait 0,00% 0,00% 0,00%

ii. Pihak tidak terkait 0,00% 0,00% 0,00%

b. Persentase pelampauan BMPK

i. Pihak terkait 0,00% 0,00% 0,00%

ii. Pihak tidak terkait 0,00% 0,00% 0,00%

2. Giro Wajib Minimum

a. GWM Utama Rupiah 8,05% 9,33% 10,64%

b. GWM Valuta Asing 1,00% 8,00% 8,17%

3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 4,45% 5,49% 3,00%

Catatan: Data bank saja kecuali NPL Gross dan NPL Net

Solvabilitas dan Kolektibilitas

Rasio Kecukupan Modal

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya (Lihat Tinjauan Keuangan – Ekuitas), rasio kecukupan modal BRI adalah

sebesar 16,95% naik dari angka sebesar 14,96% di tahun 2011. Hal ini menunjukan kemampuan BRI menghasilkan

laba yang tinggi sehingga modal inti meningkat sebesar 35% yang pada akhirnya meningkatkan rasio CAR pada

Desember 2012.

Rasio Kredit Bermasalah dan Pengelolaan Tingkat Kolektibilitas

Rasio NPL di tahun 2012 berhasil diturunkan menjadi sebesar 1,83% dari angka sebesar 2,32% di tahun 2011 kendati

total kredit 2012 meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya manajemen dalam menjaga dan meningkatkan

kualitas kredit memberi hasil positif. Peningkatan kualitas kredit untuk segmen mikro, ritel dan korporasi memberi

andil nyata pada penurunan NPL tersebut.


Untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian

akibat tidak tertagihnya kredit dan aset produktif

tersebut, BRI senantiasa melakukan analisa umur

aset dan menetapkan penyisihan atas kemungkinan

tidak tertagihnya kredit dimaksud. Kendati total nilai

penyisihan di tahun 2012 meningkat, namun secara

rasio, angka penyisihan tersebut yang diakui sebagai

bagian biaya operasional tahun laporan, menurun.

Likuiditas

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Selama tahun 2012, LDR BRI relatif terjaga pada target

internal BRI, yaitu antara 80% - 90%. Pada akhir tahun

2012, tercatat rasio LDR adalah sebesar 79,85%, naik

dari posisi sebesar 76,20% di tahun 2011 lalu.

Profitabilitas

Net Interest Margin (NIM)

BRI berhasil memperoleh level marjin pendapatan

bunga bersih sebesar 8,42%. Dengan level NIM

tersebut, BRI merupakan bank papan atas Indonesia

dengan tingkat profitabilitas tinggi.

Cost Efficiency Ratio (CER)

Rasio CER sebesar 43,11% ditahun 2012 yang relatif sama

dengan tahun sebelumnya menunjukkan keberhasilan

BRI dalam menetapkan strategi efisiensi dan efektivitas

kegiatan operasional. Peningkatan kredit dan perluasan

operasional berhasil diimbangi dengan peningkatan

peran TI dan kompetensi SDM. Oleh karenanya

sejalan dengan meningkatnya pendapatan bunga

akibat tumbuhnya pinjaman, biaya meningkat secara

proporsional dan terkontrol dengan baik.

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan (BOPO)

Rasio BOPO mengalami penurunan menjadi 59,93%

dari posisinya di tahun 2011 yang sebesar 66,69%.

Rasio yang rendah tersebut merupakan wujud

keberhasilan manajemen dalam mempertahankan

efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional seperti

ditunjukkan dengan terjaganya NIM, terkendalinya

LDR dan turunnya NPL yang membuat profitabilitas

BRI kembali meningkat.

Return on Assets (ROA)

Rasio imbal hasil rata-rata aset (ROA) BRI kembali

meningkat di tahun 2012, menjadi sebesar 5,15% sebagai

akibat naiknya pendapatan, terkendalinya beban dan

biaya operasional yang pada akhirnya meningkatkan

laba bersih dengan laju pertumbuhan lebih besar dari

laju pertumbuhan aset. ROA sebesar itu berada jauh

diatas rata-rata industri perbankan Indonesia.

Return on Equity (ROE)

Imbal hasil terhadap ekuitas (Return On Equity-ROE) yang

merupakan cerminan dari imbal hasil kepada pemegang

saham, dapat dipertahankan di level 38,66%.

Belanja Barang Modal Dan Komitmen Untuk Belanja Barang Modal

Sampai dengan tahun 2012, BRI telah mempunyai lebih

dari 9000 unit kerja (Lihat juga uraian “Profil Perusahaan”

dan “Pemasaran”) sebagai bagian dari realisasi jaringan

layanan di seluruh Indonesia. Untuk menambah

infrastruktur pendukung tersebut, BRI telah melakukan

investasi dana belanja barang modal senilai Rp1,45 triliun

(lihat juga uraian “Aset Tetap”).

Realisasi Belanja Modal 2010 2011 2012

Tanah dan Bangunan 230.393 209.875 233.031

Meubelair dan Inventaris 97.952 143.403 78.743

Kendaraan 28.765 128.224 216.977

Komputer dan Perangkat Lunak 154.802 168.472 916.539

Leasing - - -

Total 511.912 649.974 1.445.290





BRI juga telah melakukan beberapa pengikatan

material untuk modal, yang sebagian besar dilakukan

dalam mata uang Rupiah, sehingga terdapat risiko

yang minimal terkait dengan fluktuasi mata uang.

Sumber pendanaan atas belanja modal tersebut adalah

saldo laba dari kegiatan operasional di tahun sebelumnya

serta cadangan tujuan yang telah disisihkan dari laba

bersih tahun-tahun buku sebelumnya. Tujuan pengikatan

material untuk modal yang telah dilakukan adalah:

Proyek pembangunan gedung kantor senilai 1.

Rp43.783,93 juta

Pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua 2.

senilai Rp26.791,34 juta

Pengembangan infrastruktur TI dan e-Banking 3.

senilai Rp17.280 juta

Perbandingan proyeksi dan hasil yang dicapai

Realisasi

2012Target 2012

Pencapaian

Jumlah Aset 551.337 538.812 102,32%

Jumlah Kewajiban 486.455 475.702 102,26%

Jumlah Modal 64.882 63.110 102,81%

Laba Bersih 18.687 18.464 101,21%

Informasi Keuangan Lainnya

Pencapaian Target 2012

Secara umum, pada tahun 2012, BRI telah menunjukkan

kinerja yang memuaskan, terlihat pada beberapa

pencapaian kinerja kunci sebagai berikut:

BRI berhasil membukukan pertumbuhan kredit yang 1.

berkualitas dan sesuai dengan target yaitu 22,92%

dengan NPL sebesar 1,83% lebih baik dari target

yang ditetapkan sebesar 2,5%

Pertumbuhan dana (17,15%) sedikit dibawah target 2.

yang ditetapkan (18%), namun BRI masih mampu

menjaga komposisi dana murah pada kisaran 60%

LDR sebesar 79,85%, terjaga pada target optimum 3.

LDR BRI 80%-90%

Pencapaian Cost of Fund yang lebih baik 4.

dibandingkan target, yaitu 3,68% dibandingkan

target 4,54%

Kenaikan biaya operasional masih di bawah 5.

maksimum target 15%

Pencapaian laba bersih sebesar Rp18,69 triliun 6.

berada sedikit diatas target

Pencapaian ROA yang diatas target yang ditetapkan; 7.

5,15% dibandingkan target 4,89%

Pada akhir Desember 2012, Total CAR BRI tercatat 8.

sebesar 16,80% jauh diatas target 13,86%

Target 2013

Untuk tahun 2013, dengan mempertimbangkan kondisi

perekonomian Indonesia, kesiapan infrastruktur bisnis

BRI serta persaingan di industri perbankan, maka BRI

telah mentargetkan pencapaian beberapa kinerja kunci

sebagai berikut:

Pertumbuhan kredit ditargetkan sebesar 22-24%1.

Komposisi dana murah tetap terjaga pada kisaran 2.

60%

LDR dalam rentang 80%-90%3.

NPL tetap terjaga di level 2%4.

Biaya operasional ditargetkan meningkat 15%5.

Target pertumbuhan laba bersih untuk tahun 2013 6.

berada pada kisaran 15%.

Komitmen dan Kontinjensi

BRI memiliki komitmen penyediaan dana maupun

kontrak pengadaan barang dan penyelesaian beberapa

kontinjensi sehubungan dengan masalah kredit atau

masalah hukum lain.

Total liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam

rekening administratif BRI mengalami kenaikan masing-

masing sebesar 30,83% dan 96,55% dibandingkan

tahun 2011. Peningkatan komitmen ini disebabkan

oleh peningkatan Letter of Credit dan peningkatan

aktifitas pemberian kredit yang tumbuh sebesar 22,92%

lebih tinggi dibandingkan tahun 2011. Sedangkan

peningkatan nilai kontijensi yang telah disisihkan

disebabkan kenaikan garansi yang diterbitkan baik

dalam bentuk standby L/C maupun garansi bank. Uraian

detail mengenai hal ini dapat dilihat pada catatan 42

dari Laporan Keuangan Audit Konsolidasian.


Komitmen & Kontinjensi Yang Mempunyai Risiko Kredit Per 31 Desember 2011 dan 2012

31 Desember 2011 31 Desember 2012

Komitmen

Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan

60.313.628 75.649.401

L/C yang tidak dapat dibatalkan 6.843.251 12.231.900

Lain-lain 89.942 97.225

Total liabilitas komitmen 67.246.821 87.978.526

Komitmen - neto (67.246.821) (87.978.526)

Kontijensi

Tagihan kontijensi

Tagihan bunga dalam penyelesaian 834.315 221.217

Lainnya 486 -

Total tagihan kontinjen 834.801 221.217

Liabilitas kontijensi

Standby LC 1.810.379 6.158.676

Garansi Bank 4.428.146 6.103.142

Total liabilitas kontijensi 6.238.525 12.261.818

Kontijensi - neto (5.403.724) (12.040.601)

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia (BI) No. 13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011, BRI tidak

diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas transaksi rekening administratif

(komitmen dan kontinjensi).

Derivatif dan Fasilitas Lindung Nilai

Dalam rangka mengamankan portofolio aset berdenominasi mata uang asing, BRI melakukan transaksi lindung

nilai semata-mata sebagai bagian aktivitas manajemen risiko. BRI tidak menggunakan atau menerbitkan instrumen

derivatif untuk tujuan perdagangan.

Dampak Perubahan Suku Bunga Terhadap Kinerja Bank

Perubahan suku bunga memiliki dampak langsung terhadap kinerja bank. Penurunan suku bunga dasar kredit di

tahun 2011 dan awal 2012 secara efektif dirasakan dampaknya terhadap perolehan pendapatan bunga di tahun

2012. Kestabilan kondisi perekonomian domestik, kestabilan moneter, peningkatan peringkat hutang luar negeri

Indonesia, kestabilan tingkat suku bunga rujukan dan kestabilan peringkat hutang Perseroan membuat biaya dana

dapat dikendalikan pada level yang relatif rendah.





Penurunan cost of fund terjadi karena adanya perubahan

komposisi dana murah (giro dan tabungan) yang lebih

besar dibandingkan dana mahal serta adanya penurunan

suku bunga simpanan sejalan dengan penurunan BI

rate. (Lihat juga uraian “Tinjauan Bisnis” dan “Tinjauan

Keuangan, Pendapatan Bunga, dan Beban Bunga”)

Informasi Material Lain

Informasi dan Fakta Material Mengenai Investasi,

Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi

Hutang/Modal

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi

mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau

restrukturisasi hutang/modal.

Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan

dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan.

Di tahun 2012, BRI masih dalam tahap akhir implementasi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

No.55 (Revisi 2006) mengenai Instrumen Keuangan:

Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK No 50 (Revisi

2006) mengenai Instrumen Keuangan: Penyajian dan

Pengungkapan. Fokus perseroan ditekankan pada

penerapan estimasi penurunan nilai secara kolektif

dengan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan

Nilai atas Kredit menggunakan data pengalaman

kerugian historis sebagaimana diatur dalam PSAK 55

(Revisi 2006) dan PAPI 2008. Selain itu, guna menunjang

penerapan tersebut Perseroan telah didukung oleh

ketersediaan sistem teknologi informasi yang memadai

berikut Kebijakan Akuntansi dan Pedoman Akuntansi

pendukung lainnya. Kebijakan Akuntansi dan Pedoman

Akuntansi disusun sebagai acuan Perseroan dalam

melaksanakan penerapan ketentuan tersebut. Perseroan

juga senantiasa membekali Sumber Daya Manusia (SDM)-

nya dengan pengetahuan dan informasi terbaru terkait

dengan perkembangan PSAK/IFRS terkini.

Pada tahun pelaporan, “Perseroan” telah menerapkan

Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan termasuk

didalamnya PSAK/ISAK yang berlaku efektif mulai 1

Januari 2012. Disamping itu, Perseroan telah melakukan

revisi Kebijakan Akuntansi dan Pedoman Akuntansi

sehingga sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

yang telah Konvergen dengan IFRS. Berikut daftar

PSAK/ISAK yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari

2012 dan memiliki relevansi dengan Perseroan:

PSAK 16 (Revisi 2011) Aset Tetap1.

PSAK 18 (Revisi 2010) Akuntansi dan Pelaporan 2.

Program Manfaat Purnakarya

PSAK 46 (Revisi 2010) Akuntansi Pajak Penghasilan3.

PSAK 53 (Revisi 2010) Pembayaran Berbasis Saham4.

PSAK 56 (Revisi 2010) Laba per Saham5.

PSAK 110 (Revisi 2011) Akuntansi Sukuk6.

ISAK 15 PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, 7.

Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya

ISAK 20 Pajak penghasilan- perubahan dalam status 8.

pajak entitas atau para pemegang saham

ISAK 26 Penilaian Ulang Derivatif Melekat9.

Implikasi penerapan Standar Akuntansi Keuangan

tersebut diatas menimbulkan pengakuan, pengukuran,

penyajian dan pengungkapan baru terhadap pos-pos

dalam laporan keuangan secara umum yang wajib

diterapkan oleh Perseroan dalam menyusun laporan

keuangan. Detail perubahan kebijakan akuntansi dan

pengungkapan tersebut dapat dilihat secara lebih rinci

dalam catatan 2.ak dari Laporan Keuangan Audited

Konsolidasian.

Kebijakan Akuntansi dan Informasi Keuangan

Kejadian Luar Biasa

Dipergunakan sebagai panduan BRI dalam aktifitas

pencatatan terkait pengungkapan kejadian luar biasa

dalam laporan keuangan audit, misalnya kerugian

karena kebakaran properti bank, bencana yang menimpa

nasabah dengan saldo pinjaman substansial dan lain-

lain. Pada tahun laporan keuangan, tidak ada kebijakan

akuntansi dan informasi keuangan kejadian luar biasa.


Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan

Dampaknya terhadap Kinerja Bank

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat

berdampak terhadap kegiatan usaha BRI antara lain:

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik 1.

Negara Nomor : SK-164/MBU/2012 tentang

Penetapan Sebagian Kewenangan Menteri Negara

BUMN sebagai Wakil Pemerintah selaku RUPS

Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Menjadi

Kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Keputusan Menteri BUMN ini untuk memperjelas

dan menghindari adanya perbedaaan penafsiran

terhadap pendelegasian kewenangan dan/

atau pemberian kuasa yang ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-

236/MBU/2011 serta meningkatkan efisiensi dan

efektifitas pengurusan BUMN.

2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP

tanggal 27 Juni 2012 perihal Prinsip Kehati-hatian

bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan

Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak

Lain, untuk pekerjaan Teller, Customer Service,

Account Officer atau Analis Kredit, Funding

Officer, Perencana dan Pengembang TI yang

bersifat strategik, dikategorikan sebagai pekerjaan

pokok, sehingga pekerjaan tersebut tidak boleh

dialihdayakan atau tidak boleh dilakukan oleh

pekerja alih daya (outsourcing).

Dampaknya bagi BRI dengan adanya Surat Edaran

tersebut adalah dilakukannya konversi pekerja alih

daya (outsourcing) yang menangani pekerjaan

pokok tersebut menjadi tenaga kontrak pada bulan

Desember 2012 sehingga terjadi peningkatan pada

biaya personalia pada rencana kerja di tahun 2013.

3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP

tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank

yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan

Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor

Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah

untuk mengendalikan pertumbuhan KPR dan KKB

yang berlebihan sehingga meminimalisir risiko

kredit bagi bank.

Pokok-pokok ketentuan SE dimaksud adalah:

a. Pengaturan Loan to Value (LTV) pada KPR

dimana LTV paling tinggi sebesar 70% untuk KPR

rumah di atas 70 m2. Peraturan ini dikecualikan

terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan

program perumahan pemerintah.

b. Pengaturan Down Payment (DP) pada KKB

dengan rincian sebagai berikut:

DP paling kurang 25% untuk pembelian •

kendaraan bermotor roda dua


kendaraan bermotor roda empat untuk

keperluan non produktif


kendaraan bermotor roda empat atau lebih

untuk keperluan produktif

4. Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012

tentang Transparansi dan Publikasi Laporan

Bank (mengubah PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang

Transparansi dan Kondisi Keuangan Bank.

Tujuan PBI ini adalah agar sejalan dengan

implementasi Basel II sesuai perkembangan standar

internasional dan standar akuntansi, memayungi

beberapa kewajiban penyampaian Laporan, serta

meningkatkan transparansi Bank secara umum.

Berdasarkan PBI ini perlu dilakukan penyesuaian

pada cakupan laporan tahunan antara lain:

a. Pada informasi umum mengenai perkembangan

usaha bank dan kelompok bank, strategi dan

kebijakan manajemen, dan laporan manajemen

yang dulu hanya mencakup Bank Konvensional

sekarang ditambahkan Unit Usaha Syariah

b. Menambahkan Laporan Pelaksanaan Fungsi

Sosial dan Laporan Distribusi Bagi Hasi bagi

Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS

c. Khusus untuk Bank Umum Konvensional (BUK)

ditambahkan kewajiban penyajian informasi

mengenai:





- Penyajian informasi secara kualitatif

maupun kuantitatif terhadap potensi

kerugian (risk exposures) atas beberapa

jenis risiko tertentu sesuai Pilar 3 Basel 2

- Informasi permodalan secara kualitatif dan

kuantitatif (khusus BUK), yang terdiri dari

kecukupan modal dan struktur permodalan.

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012

tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Tujuan

dari PBI ini sebagai salah satu langkah antisipasi

untuk menjaga dan melindungi kondisi perbankan

serta agar Bank tetap mengelola eksposur risiko

kredit pada tingkat yang memadai dengan menjaga

kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan

penyisihan penghapusan aset.

Pokok-pokok ketentuan mencakup:

a. Pembentukan cadangan khusus bagi

kelonggaran tarik kredit yang memiliki kualitas

non lancar.

b. Bank dengan status pengawasan khusus

tidak lagi menjadi kriteria penilaian kualitas

penempatan antar bank yang digolongkan

macet.

c. Penilaian kualitas kredit dan penyediaan dana

lainnya untuk debitur UMKM posisi bulan

Agustus sd Januari mengacu pada TKS posisi

bulan Juni sedangkan untuk posisi bulan

Februari sd Juli mengacu pada TKS posisi bulan

Desember tahun sebelumnya.

d. Deposito yang diakui sebagai agunan tunai

hanya dapat disimpan pada Bank penyedia

dana.

e. Kriteria Prime Bank adalah AA- berdasarkan

penilaian S&P,; Aa3 berdasarkan penilaian

Moody’s; AA- berdasarkan penilaian Fitch

f. Terkait restrukturisasi kredit:

Kualitas kredit yang direstrukturisasi •

hanya dapat meningkat paling tinggi 1

(satu) tingkat dari kualitas kredit sebelum

restrukturisasi, setelah debitur mengangsur

kewajiban pokok dan/atau bunga selama 3

periode berturut-turut.

Pengakuan pendapatan atas kredit yang •

direstrukturisasi diakui dan dicatat sesuai

dengan ketentuan PSAK yang berlaku

Pelaporan atas Kredit yang direstrukturisasi •

dilakukan secara on line bersamaan dengan

pelaporan LBBU

g. Terkait Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)

terdapat beberapa perubahan yaitu:

Terdapat pencadangan sesuai konsep •

impairment dalam bentuk SKPN.

Atas aset produktif tetap menghitung PPA •

umum dan khusus, yang tidak dibebankan

pada L/R namun hanya mempengaruhi

perhitungan KPMM. Hasil perhitungan PPA

produktif akan mempengaruhi perhitungan

KPMM setelah dikurangkan dari CKPN yang

dibentuk.

Atas aset non produktif tetap menghitung •

PPA khusus, yang tidak dibebankan

pada L/R namun hanya mempengaruhi

perhitungan KPMM. Pengaruh PPA Non

Produkti pada perhitungan KPMM tidak

melihat CKPN yang dibentuk, mengingat

hal ini merupakan disinsentif karena bank

memiliki aset non produktif.


tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan

dengan Pengelolaan (Trust). Tujuan dari PBI

ini untuk memberikan kepastian hukum atas

kegiatan Trust dan untuk mengakomodir kegiatan

pengelolaan devisa.

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini adalah

sebagai berikut:

a. Trust adalah kegiatan usaha bank berupa

penitipan dengan pengelolaan.

b. Dalam kegiatan Trust ini, terdapata 3 pihak yang

terlibat yaitu Settlor, Trustee dan Beneficiary.

c. Kegiatan Trust yang diatur dalam PBI ini

mencakup kegiatan antara lain sebagai: agen

pembayar (paying agent), agen investasi

(investment agent) ;dan/atau agen peminjaman

(borrowing agent).


d. Bank yang dapat menjalankan usaha Trust adalah:

• BerbadanhukumIndonesia

• Merupakanbankdevisadenganmodalinti

paling sedikit sebesar Rp5 Triliun.

• RasioKPMMatauCARsebesar13%selama

18 bulan terakhir berturut-turut.

• Memiliki tingkat kesehatan bank sebagai

berikut:

Paling rendah Peringkat Komposit 2 -

pada periode penilaian dalam 12 (dua

belas) bulan terakhir secara berturut-

turut.

Paling rendah Peringkat Komposit 3 -

pada periode penilaian dalam 6 (enam)

bulan sebelum periode sebagaimana

poin di atas.

• Mencantumkan rencana kegiatan Trust

dalam Rencana Bisnis Bank dan

• Memiliki kapasitas untuk melakukan

kegiatan Trust berdasarkan hasil penilaian

Bank Indonesia.

e. Selama melakukan kegiatan Trust, Bank wajib

memenuhi persyaratan:

1) Modal inti paling sedikit sebesar Rp5 Triliun

2) Rasio KPMM atau CAR paling rendah

sebesar 13%

3) Tingkat kesehatan Bank paling rendah

Peringkat Komposit 2.

f. Untuk Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), selain

harus memenuhi persyaratan di atas, juga harus

memiliki Capital Equivalency Maintained Assets

(CEMA) minimum dengan perhitungan sesuai

ketentuan yang berlaku dan paling sedikit

sebesar Rp5 Triliun serta memenuhi persyaratan

berbadan hukum Indonesia,

7. Paket regulasi Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum dan Capital Equivalency Maintained

Assets (CEMA), yaitu:

a. PBI nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

b. PBI nomor 14/37/DPNP tentangan Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital

Equivalency Maintained Assets (CEMA).

Tujuan PBI ini adalah untuk menciptakan sistem

perbankan yang sehat, mampu berkembang serta

bersaing secara nasional maupun internasional,

perhitungan kecukupan modal Bank disesuaikan

dengan standar internasional yang berlaku.

Selain itu, diperlukan alokasi sejumlah modal

kantor cabang dari bank yang berkedudukan di

luar negeri untuk ditempatkan ke dala instrumen

keuangan tertentu untuk mengantisipasi dinamika

perekonomian dan sistem keuangan global.

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI tersebut

meliputi antara lain:

a. Bank wajib menyediakan modal minimum

sesuai profil risiko sehingga tidak hanya mampu

menyerap potensi kerugian dari risiko kredit,

risiko pasar, dan operasional, melainkan juga

risiko lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko

lain yang material. Penyediaan modal minimum

sesui profil risiko ditetapkan paling rendah

sebagai berikut:

8% dari ATMR untuk Bank dengan profil -

risiko peringkat 1

9% sd kurang dari 10% dari ATMR untuk -

Bank dengan profil risiko peringkat 2

10% sd kurang dari 11% dari ATMR untuk -

Bank dengan profil risiko peringkat 3

11% sd 14% dari ATMR untuk Bank dengan -

profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.

b. Bank Indonesia berwenang menetapkan modal

minimum lebih besar dari modal minimum

yang disebutkan di atas jika BI menilai

bank menghadapi potensi kerugian yang

membutuhkan modal lebih besar.

c. Untuk menghitung modal minimum sesuai

profil risiko, Bank wajin memiliki dan

mendokumentasikan Internal Capital Adequacy

Assessment Pocess (ICAAP). Perhitungan modal

minimum sesuai profil risiko ini mulai dilakukan

untuk posisi Maret 2013 dengan menggunakan

peringkat profil risiko posisi Desember 2012.

d. BI akan mengkaji ulang ICAAP dari bank dengan

melakukan Supervisory Review and Evaluation

Process (SREP) dan berdasarkan SREP, BI dapat

meminta bank untuk memperbaiki ICAPP.





Dampaknya bagi BRI ialah perlunya menyediakan

modal minimum berdasarkan pada profil risiko BRI.


tentang Penerapan Program Anti Pencucian

Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Bagi Bank Umum.

Perkembangan produk, aktivitas dan teknologi

informasi bank yang semakin kompleks berpotensi

meningkatkan peluang bagi pelaku kejahatan

untuk menyalahgunakan fasilitas dan produk

perbankan sebagai sarana pencucian uang dan

pendanaan terorisme. Oleh karena itu, Ketentuan

Bank Indonesia menyangkut hal tersebut perlu

disesuaikan dalam rangka harmonisasi dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

standar internasional.

Pokok-pokok pengaturan meliputi:

a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

paling kurang mencakup:

memastikan bank memiliki kebijakan -

dan prosedur program Anti Pencucian

Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (PPT)

Mengusulkan kebijakan tertulis program -

APU dan PPT kepada Dewan Komisaris

Memastikan penerapan program APU dan -

PPT

Membentuk unit kerja khusus yang -

melaksanakan APU dan PPT dan/atau

menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab

terhadap Program APU dan PPT di Kantor

Pusat

Melakukan pengawasan atas kepatuhan -

satuan kerja dalam menerapkan program

APU dan PPT

Memastikan bahwa kantor cabang wajib -

memiliki unit kerja khusus

Memastikan bahwa kantor cabang dengan -

kompleksitas usaha yang tinggi memenuhi

kewajiban sebagaimana dimaksud pada

butir sebelumnya dan terpisah dari satuan

kerja yang melaksanakan kebijakan dan

prosedur program APU dan PPT.

Memastikan bahwa kebijakan dan -

prosedur tertulis mengenai program APU

dan PPT sejalan dengan perubahan dan

pengembangan produk, jasa dan teknologi

bank serta sesuai dengan perkembangan

modus pencucian uang atau pendanaan

terorisme; dan

Memastikan bahwa seluruh pekerja, -

khususnya pekerja dari unit kerja terkait

dan pekerja baru, telah mengikuti pelatihan

yang berkaitan dengan program APU dan

PPT secara berkala.

Sementara itu, pengawasan aktif Dewan

Komisaris paling kurang mencakup:

Persetujuan atas kebijakan penerapan -

program APU dan PPT; dan

Pengawasan atas pelaksanaan tanggung -

jawab Direksi terhadap penerapan program

APU dan PPT

b. Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan

program APU dan PPT yang memuat kebijakan

dan prosedur tertulis.

c. Bank wajib memiliki sistem pengendalian

intern yang efektif yang termasuk di dalamnya

uji kepatuhan (termasuk penggunaan sample

testing) terhadap kebijakan dan prosedur yang

terkait dengan program APU dan PPT.

d. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat

mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan

menyediakan laporan secara efektif mengenai

karakteristik transaksi yang dilakukan oleh

Nasabah Bank. Selain itu, bank wajib memiliki

dan memelihara profil nasabah secara terpadu

(Single Customer Identification File).

e. Untuk mencegah digunakannya Bank sebagai

media atau tujuan pencucian uang atau

pendanaan terorisme yang melibatkan pihak

intern bank, bank wajib melakukan prosedur

penyaringan dalam rangka penerimaan

karyawan baru dan pengenalan serta

pemantauan terhadap profil karyawan.

f. Bank wajib meneruskan kebijakan dan prosedur

program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor

dan anak perusahaan di LN, dan memantau

pelaksanaannya.





g. Bank wajib menyampaikan penyesuaian

action plan pelaksanaan program APU dan

PPT, melaporkan rencana kegiatan pengkinian

data dan melaporkan realisasi pengkinian data

yang disampaikan setip tahun kepada Bank

Indonesia.

h. Terdapat pengenaan sanksi administratif

terhadap kewajiban penyampaian pedoman

dan laporan yang disesuaikan dengan tingkat

keterlambatan maupun sanksi administratif.

BRI melakukan pencatatan transaksi berelasi sesuai

dengan ketentuan dalam PSAK No.7 (revisi tahun 2010)

mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” agar

dapat memberikan laporan keuangan yang wajar.

Transaksi material yang terjadi selama tahun 2012

dengan pihak berelasi tersebut selengkapnya terdapat

pada catatan 43 atas Laporan Keuangan Audited

Konsolidasian.

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal

Laporan Akuntan

Tidak ada informasi material setelah tanggal

laporan akuntan.

Transaksi Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan

kepentingan selama tahun pelaporan sebagaimana

yang disebutkan dalam peraturan BAPEPAM-LK No.

IX.E.1 “Benturan Kepentingan“.

Transaksi Berelasi

BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak

berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau

kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak

berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat

yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, BRI

telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi

secara wajar.

BRI melakukan pencatatan transaksi berelasi sesuai

dengan ketentuan dalam PSAK No.7 (revisi tahun 2010)

mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” agar

dapat memberikan laporan keuangan yang wajar.

Transaksi material yang terjadi selama tahun 2012

dengan pihak berelasi tersebut selengkapnya terdapat

pada catatan 43 atas Laporan Keuangan Audited

Konsolidasian.

Informasi dan Fakta Material Mengenai Investasi,

Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi

Hutang/Modal

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi

mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau

restrukturisasi hutang/modal.

Kebijakan Dividen

Kebijakan mengenai pembagian dividen ditetapkan

setiap tahun melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

pada tahun 2012 BRI melakukan pembayaran dividen

sebesar 20% dari laba bersih 2011 senilai Rp3,02

triliun atau Rp122,28 per lembar saham. Informasi

lebih detil mengenai pembayaran dividen dapat

dilihat pada bab informasi bagi investor.


PT Bank BRI SyariahRiwayat Usaha

PT Bank BRISyariah (BRISyariah) hadir untuk menjawab

semakin tingginya kebutuhan masyarakat Indonesia

dalam hal layanan perbankan syariah. Hal ini berawal

dengan didirikannya Unit Usaha Syariah (UUS) pada

tanggal 14 April 2002 dengan 2 kantor cabang di

Jakarta dan Serang.

Selanjutnya, BRI mengakuisisi Bank Jasa Arta sesuai

dengan akta akuisisi No. 61 tanggal 19 Desember 2007

yang ditandatangani di hadapan Imas Fathimah, S.H.,

Notaris di Jakarta, dimana BRI memiliki 99,99875% dari

jumlah saham dan sisanya sebesar 0,00125% dimiliki

oleh Yayasan Kesejahteraan Pejerja BRI.

Pada tahun 2008, Bank Jasa Artha dikonversi menjadi

PT Bank BRISyariah serta merubah kiegiatan usahanya

dari usaha bank umum menjadi bank umum syariah.

Hal ini didasarkan pada akta No. 45 tanggal 22 April

2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Notaris di

Jakarta serta Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia

No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008.

Dalam rangka meningkatkan kinerja sekaligus daya

saing BRI khususnya dalam segmen usaha syariah,

serta memperhatikan perlunya pengelolaan bisnis

perbankan syariah secara lebih fokus, maka pada

tanggal 19 Desember 2008 sesuai dengan akta No. 27

yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris

di Jakarta, manajemen BRI memutuskan untuk

melakukan pemisahan (spin-off) atas UUS BRI dan

menggabungkannya dengan PT Bank BRISyariah yang

efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Profil Bank BRISyariah

BRISyariah mempunyai visi untuk menjadi bank

ritel modern terkemuka dengan ragam pelayanan

finansial yang prima sesuai kebutuhan nasabah

dengan jangkauan termudah dan berdasarkan

prinsip-prinsip syariah.

Kinerja Usaha tahun 2012

Tahun 2012 BRISyariah kembali mencatat kinerja usaha

yang menggembirakan. Aset bank tumbuh 25,8%,

dari Rp11,20 triliun di tahun 2011 menjadi Rp14,09

triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 17,79% dari

Rp9,35 triliun di tahun 2011 menjadi Rp11,01 triliun.

Sedangkan di sisi pembiayaan, BRISyariah membukukan

pertumbuhan diatas rata-rata industri perbankan

syariah, yaitu sebesar 23,49% dari Rp9,11 triliun di

tahun 2011 menjadi Rp11,25 triliun di akhir 2012.

Dengan pendapatan operasional sebesar Rp1.51 triliun

dan net income margin sebesar 7,15%, BRISyariah

mencatat laba sebesar Rp101,89 miliar untuk tahun

buku 2012, meningkat 773,76% dari perolehan laba

tahun 2011 yang sebesar Rp11,66 miliar. Kinerja

usaha yang sangat membanggakan tersebut dicapai

terutama berkat terus dikembangkannya jalur

distribusi, peluncuran produk-produk baru yang sesuai

kebutuhan pasar dan juga dukungan sumber daya

manusia BRISyariah yang handal, baik dari segi jumlah

maupun kompetensi.

Selain jaringan kantor yang bertambah menjadi 117

kantor pelayanan di akhir tahun 2012, BRISyariah juga

mengembangkan jalur-jalur distribusi alternatif dengan

membuka Kantor Layanan Syariah (KLS) di jaringan

kantor Bank BRI serta membangun pojok BRIS di Kantor

Urusan Agama (KUA) dan di pesantren-pesantren.

BRISyariah juga mengoptimalkan dukungan jaringan

e-Channel melalui 259 unit ATM. Selain itu, BRISyariah

juga terus mengembangkan layanan e-banking dengan

penambahan fitur-fitur yang semakin lengkap.

Pencapaian kinerja BRISyariah tahun 2012 juga tidak

terlepas dari dukungan SDM yang terus bertambah,

sampai dengan akhir tahun 2012 mencapai 4.659

orang meningkat dibandingkan dengan akhir tahun

2011 yaitu 4.497 orang. Penambahan SDM di kantor

pusat difokuskan untuk mendukung operasional

maupun pembuatan berbagai kebijakan, prosedur

operasional dan teknologi informasi; sementara di

kantor cabang, pengembangan SDM lebih difokuskan

pada pembentukan sales organization yang kuat.

Kinerja cemerlang BRISyariah tersebut diakui oleh pihak

independen, melalui penerimaan beberapa penghargaan

selama tahun 2012, meliputi: Brand Equity Champion of

Islamic Banking (iB) 2012 dari Markplus Management,

Top Sharia Banking Brand dari Frontier Consulting Group,

Museum Rekor Dunia Indonesia dari MURI, Indonesia

Service Quality Award 2012 dalam acara Service Quality

Golden Award 2012, Banking Efficiency Award 2012 dari

Entitas Anak Usaha


Bisnis Indonesia, Banking Service Excellence Awards 2012

- 1st Best ATM Sharia Bank dan 3rd Best Phone Handling

Sharia Bank dari Infobank & MRI, Indonesia Original

Brands 2012 untuk Sharia Banking dari Majalag SWA,

Top 250 Indonesia Original Brand 2012 dari Majalah SWA

dan Business Digest, Indonesia Brand Champion 2012 -

Silver Brand Champion of Most Popular Brand Outside

Jakarta dari Markplus Inc.

Pengembangan Produk dan Jasa

Faktor penting yang berperan dalam pencapaian target

bisnis BRISyariah adalah pengembangan produk dan

jasa. Di tahun 2012, BRISyariah meluncurkan beberapa

produk jasa syariah selain juga memperkaya fitur

produk dan jasa yang telah ada sebelumnya, seperti

produk KLM (Kepemilikan Logam Mulia) BRISyariah

iB, penambahan fitur pada produk-produk dan jasa

e-Banking, produk Pembiayaan dengan akad IMBT

(Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik), Tabungan Impian

BRISyariah iB yakni Tabungan berjangka dengan prinsip

bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian

dengan terencana, serta layanan mobile banking.

Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan usaha

yang demikian pesat yang disebabkan tingginya

animo masyarakat menyambut kehadiran layanan

jasa perbankan berbasis prinsip syariah, BRISyariah

menerapkan prinsip pengelolaan risiko secara prudent.

Seluruh profil risiko inherent bank yang terdiri dari

8 jenis risiko meliputi: Risiko kredit, pasar, likuiditas,

operasional, kepatuhan, strategik, reputasi dan hukum,

senantiasa dianalisa untuk kemudian diikuti dengan

penerapan langkah mitigasi. Secara komposit profil

risiko inherent dari BRISyariah adalah low to moderate.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.Riwayat Usaha

Menindaklanjuti keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa BRI Tahun 2010, maka pada tanggal 3

Maret 2011 dilakukan penandatanganan Akta Akuisisi

antara BRI dengan Dana Pensiun Perkebunan atas

88,65% dari seluruh saham yang ditempatkan dan

disetor penuh dalam Bank Agro. Hal ini berdasarkan

Akta Akuisisi No.14 yang dibuat di hadapan Notaris

Fathiah Helmi, S.H.

Selanjutnya, untuk memenuhi Peraturan Bapepam-

LK No.IX.H.1, lampiran keputusanketua Bapepam-LK

Nokep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008, maka BRI

sebagai Pengendali Baru Bank Agro wajib mengalihkan

kembali saham Bank Agro kepada masyarakat dengan

jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang

diperoleh pada saat pelaksanaan Penawaran Tender

Wajib yaitu sebesar 3,15% dari total saham Bank Agro

atau 113.326.500 lembar saham dan dimiliki paling

sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dalam jangka waktu

paling lama 2 (dua) tahun. Sehubungan dengan hal

tersebut BRI telah melakukan penjualan saham Bank

Agro sebesar 256.875.502 lembar saham (7,10%) dari

total saham Bank Agro) yang terdiri dari penjualan

kepada Dapenbun sejumlah 256.375.502 lembar saham

dan per 31 Maret 2012 jumlah pemegang saham Bank

Agro adalah sejumlah 2.286 Pihak sehingga terhitung

sejak 31 Maret 2012 seluruh proses Pengalihan

Kembali Saham Bank Agro oleh BRI telah selesai

dilaksanakan. Dengan demikian kepemilikan

BRI terhadap Bank Agro sampai dengan tahun

2012 adalah sejumlah 2.886.690.021 lembar atau

79,785% dari total saham Bank Agro.

Profil BRI Agro

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (BRI Agro)

sebagai salah satu bank umum devisa nasional mempunyai

visi untuk memfokuskan layanan perbankannya pada

pembiayaan agrobisnis seperti perkebunan, perikanan,

peternakan dan pengolahan. BRI Agro didirikan di

Jakarta pada tanggal 27 September 1989 oleh para tokoh

agrobisnis baik dari Pemerintah, BUMN maupun Swasta

Nasional. kehadiran BRI Agro mempelopori sejarah

perbankan agrobisnis di Indonesia. BRI Agro menyediakan

berbagai produk dan layanan perbankan dengan sasaran

khusus dunia bisnis yang mengacu pada spesifikasi

masing-masing segmen pasar seperti kredit kepada PT

Perkebunan Nusantara (I-XIV) berikut kelompok usaha

pendukungnya (rekanan dan kontraktor), maupun

penyaluran dana untuk kesejahteraan para petani

melalui KKPA dan KKP yang telah direkomendasi oleh PT

Perkebunan Nusantara terkait.





BRI Agro di tahun 2012 telah memiliki jaringan operasi

sebanyak 9 (sembilan) kantor cabang dan 9 (sembilan)

kantor cabang pembantu yang tersebar di wilayah

Jabodetabek, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Bandar

Lampung, Jambi, Bandung, Semarang, Rantau Prapat,

Makasar dan Balikpapan, dua kantor kas dan 32

jaringan ATM yang dikelola sendiri. Sampai dengan

akhir tahun 2012, Perseroan memiliki total sumber

daya manusia sebanyak 426 orang.

Kinerja BRI Agro tahun 2012

Total aset BRI Agro per tanggal 31 Desember 2012

adalah sebesar Rp4.04 triliun atau tumbuh 16,24%

dibandingkan tahun sebelumnya. Dana masyarakat

yang terhimpun selama tahun 2012, mencapai nilai

sebesar Rp3.05 triliun dan telah disalurkan dalam

bentuk kredit sebesar Rp2.53 triliun.

Rentabilitas BRI Agro pada tahun 2012 menunjukkan

kinerja yang baik dengan laba bersih mencapai nilai

sebesar Rp33,03 miliar.

Pengembangan Produk dan Jasa

BRI Agro terus berupaya untuk melengkapi produk

dan jasa perbankan guna meningkatkan basis

nasabah baik simpanan maupun pinjaman. Salah satu

pengembangan yang dilakukan di tahun 2012 adalah

peluncuran program “Ayo Bergoyang”, suatu program

akuisisi dan retensi dari Tabungan dan Deposito BRI

AGRO Berhadiah dengan hadiah langsung tanpa diundi

untuk setiap penempatan dana baru (fresh fund) sesuai

nominal dan jangka waktu yang telah ditetapkan.

BRI Remittance Co.LtdProfil BRI Remittance Co. Ltd.

BRI Remittance Co. Ltd. (sebelumnya bernama

BRIngin Remittance Co. Ltd.) didirikan pada tanggal

7 April tahun 2005 di Hong Kong dengan modal

disetor sebesar HKD 1,600,000.00. Pada tanggal

16 Desember 2011, BRI telah menandatangani

Instrument of Transfer dan Bought and Sold

Notes untuk mengakuisisi 100% saham BRIngin

Remittance Company Ltd. (BRC) sejumlah 1.600.000

lembar saham dengan harga pembelian sebesar

HKD1.911.270. Akuisisi ini telah disahkan oleh Inland

Revenue Department (IRD) Hong Kong dengan stamp

duty pada tanggal 28 Desember 2011 dan telah

mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui

surat No.13/32/DPB1/TPB1-3/Rahasia pada tanggal

1 Desember 2011, sehingga terhitung sejak tanggal

tersebut BRI menjadi Pemegang Saham Pengendali

BRC dengan kepemilikan saham 100%.

Selanjutnya, berdasarkan Certificate of Change of Name

No. 961091 tanggal 11 Oktober 2012 oleh Registrar of

Companies Hong Kong Special Administrative Region,

nama BRIngin Remittance Company Ltd. secara resmi

berubah menjadi BRI Remittance Company Ltd.

Bisnis utama yang dijalankan oleh BRC adalah Bisnis

Remittance, yaitu layanan pengiriman uang dari

pengirim (originator) ke penerima (beneficiary)

yang berdomisili di negara yang berbeda. Untuk

menunjang Bisnis Remittance di Hong Kong,

saat ini BRI memiliki sistem BRIFAST yang telah di

implementasikan di BRC dan diintegrasikan secara

on line ke lebih dari 9000 unit kerja BRI. Dengan

terintegrasinya BRC dengan unit kerja BRI akan

mempercepat pelayanan pengiriman uang dari dan

ke Hong Kong, hal ini akan menjadi keunggulan

kompetitif bagi BRI. Pada tahun 2012, aset BRC

tercatat sebesar Rp2,82 miliar atau meningkat

20,97% dari tahun 2011 yaitu Rp2,33 miliar

Kinerja BRI Remittance Co. Ltd. selama tahun 2012

memberikan pendapatan dan laba bersih sebesar

Rp1,595 miliar dan Rp297 juta.


Tata Kel o la Perusahaan





Tata Kel o la Perusahaan

Bank BRI berkomitmen untuk menjadi Bank terbaik di Indonesia dengan implementasi praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.


Tujuan Penerapan Tata Kelola PerusahaanBRI mempunyai komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan

pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG secara

konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai Bank dan kepercayaan pasar. Hal ini

dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional serta menjaga

kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan Perseroan dapat tercapai. Inilah yang kemudian

mendasari BRI untuk memilih tema “Menjadi Bank terbaik di Indonesia dengan Praktik-Praktik Good Corporate

Governance (GCG) yang Baik” sebagai tema tahunan 2012.

Penerapan GCG bagi BRI bukan semata mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun juga

upaya untuk terus melakukan inovasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan dalam penerapan prinsip-prinsip

GCG. Sejak tahun 2000, BRI semakin berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan

bisnis maupun operasional perbankan. Dan hal tersebut telah menjadi titik awal pengukuhan pengimplementasian

tata kelola Perusahaan yang baik secara berkesinambungan di BRI hingga saat ini.

Selama tahun 2012, BRI memperoleh beberapa penghargaan sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi dari

pihak eksternal/independen terhadap pencapaian BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan

usahanya. Penghargaan tersebut adalah:

Kategori Best Corporate Governance Right of Shareholders 2012

The 4th The Indonesian Institute

for Corporate Directionship (IICD) Conference and Award

Corporate Governance

Perusahaan ”Trusted Company”

Corporate Governance Perception Index (CGPI ) -

The Indonesian Institute

of Corporate Governance (IICG)

Indonesia Trusted Companies Investors and

Analysts’s Assessment Survey

Kategori The Best Bank 2012 in GCG (peringkat ke-3)

Business Review

Tata Kelola Perusahaan





Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Penilaian penerapan tata kelola perusahaan (GCG assessment) bermanfaat untuk menilai kualitas penerapan

GCG secara berkesinambungan. Selama tahun 2012 BRI melakukan self assessment menggunakan kriteria Bank

Indonesia serta penilaian dilakukan oleh pihak eksternal.

Self Assessment GCG

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dibutuhkan suatu bentuk penilaian (assessment) untuk melihat sejauh mana

perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dilakukan dan pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis

dan operasional suatu perusahaan. Melalui penilaian tersebut dapat pula diketahui adanya peningkatan kualitas

penerapan prinsip GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis internal.

Untuk itu, dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 yang mengharuskan

bank untuk melakukan penilaian sendiri secara internal (internal self assement) terhadap penerapan GCG, maka

BRI telah melaksanakan self assessment pelaksanaan GCG untuk periode tahun 2012. Hasil penilaian tesebut

menunjukkan nilai komposit 1,31 dengan predikat “SANGAT BAIK”. Berikut adalah penjelasan mengenai self

assessment penerapan GCG BRI periode 2012:

Aspek yang dinilai Bobot (A)

Peringkat (B) Nilai (A x B) Catatan Sem II/2012

2011 Semester I/2012

Semester II/2012


Semester II/2012

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

10,0% 1 1 1 0,10 0,10 0,10 Jumlah, komposisi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta berjalan sangat efektif dan efisien dan tidak pernah melanggar peraturan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

20,0% 1 1 1 0,20 0,20 0,20 Jumlah, komposisi, tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta berjalan sangat efektif dan efisien dan tidak pernah melanggar peraturan.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

10,0% 1 1 1 0,10 0,10 0,10 Komposisi dan pelaksanaan tugas komite-komite telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta berjalan sangat efektif dan efisien

Penanggulangan Benturan Kepentingan

10,0% 2 1 1,51 0,20 0,10 0,15 BRI telah memiliki kebijakan internal mengenai penanganan benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. Benturan kepentingan di BRI telah ditangani dengan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BRI.

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

5,0% 2 2 2 0,10 0,10 0,10 Penerapan Fungsi Kepatuhan BRI tergolong baik, namun pernah terdapat pelanggaran yang tidak material. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan berjalan efektif. Pedoman, sistem dan prosedur tersedia lengkap

Penerapan Fungsi Audit Intern

5,0% 1 1 1 0,05 0,05 0,05 Pelaksanaan fungsi audit intern berjalan sangat efektif, sesuai pedoman intern dan standar minimum SPFAIB.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

5,0% 1 1 1 0,05 0,05 0,05 Bank telah melakukan pemilihan KAP dengan memperhatikan semua ketentuan dan aturan yang berlaku. Akuntan Publik serta KAP terpilih telah melakukan tugasnya secara profesional dan independen dan menyampaikan laporannya sesuai perjanjian kerja yang ditetapkan

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

7,5% 1 1 2 0,075 0,075 0,150 Identifikasi dan pengendalian seluruh risiko Bank efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank


Aspek yang dinilai Bobot (A)

Peringkat (B) Nilai (A x B) Catatan Sem II/2012


Semester II/2012


Semester II/2012

Penyediaan Dana kepada Pihak terkait (related party) dan Debitur Besar (large exposures)

7,5% 1 1 1 0,075 0,075 0,075 BRI telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dilakukan secara sangat independen. Konsentrasi penyediaan dana kepada debitur besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana memiliki tingkat persentase yang kecil. Posisi Desember 2012 adalah 16,15% (perbandingan penyediaan dana untuk Top 25 debitur (inti) dengan total pinjaman) dan 0,66% (perbandingan penyediaan dana untuk pihak terkait dengan total pinjaman). Total pinjaman kepada Top 25 debitur (inti) sebesar Rp54,65 miliar (OS), total pinjaman kepada pihak terkait sebesar Rp2,23 miliar (OS) dan total pinjaman posisi Desember 2012 adalah sebesar Rp338,45 miliar (OS).

Transaparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal

15,0% 2 2 1,58 0,30 0,30 0,24 BRI telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan yang memadai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada stakeholders dan mudah diakses.Laporan GCG telah disampaikan sesuai ketentuan. Sistem Informasi Manajemen terkait sistem pelaporan internal BRI mampu menyediakan informasi yang diperlukan untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen.

Rencana Strategis Bank

5,0% 1 1 2 0,05 0,05 0,10 Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank disusun sesuai dengan visi, misi serta Rencana Korporasi.

Nilai Komposit 100% 1,300 1,200 1,310 Predikat “SANGAT BAIK”

Penjelasan nilai hasil komposit

Nilai Komposit Predikat Komposit

Nilai Komposit < 1,5 Sangat Baik

1,5 = Nilai Komposit < 2,5 Baik

2,5 = Nilai Komposit < 3,5 Cukup Baik

3,5 = Nilai Komposit < 4,5 Kurang Baik

4,5 = Nilai Komposit < 5 Tidak Baik

Untuk periode semester I/2012, Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian tingkat kesehatan/Risk

Based Bank Rating (RBBR) BRI, untuk penilaian self assessment GCG terdapat perbedaan penilaian menurut Bank

Indonesia sebagai berikut:

Faktor 6 : Penerapan fungsi audit intern Peringkat 21.

Faktor 8 : Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern Peringkat 22.

Faktor 9 : Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar Peringkat 23.

Faktor 11: Rencana strategi Bank Peringkat 24.





Penilaian Penerapan GCG oleh Pihak Eksternal

Program riset dan pemeringkatan penerapan GCG oleh CGPI 2011 dengan tema “Good Corporate Governance

dalam Perspektif Risiko” yang dilaksanakan pada bulan Juli sd November 2012 melalui tahapan sebagai berikut:

Tahapan Penjelasan

Self Assessment Kegiatan pengisian kuesioner terkait dengan implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan

Penilaian Dokumen Pemenuhan persyaratan penilaian berupa penyerahan berbagai dokumen yang telah dimiliki Perusahaan terkait dengan implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan

Penilaian Makalah Pemenuhan persyaratan penilaian yang menjelaskan serangkaian proses dan program impelmentasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan

Observasi Tahap akhir penilaian sebagai salah satu bagian penting dari proses riset dan pemeringkatan CGPI berupa peninjauan langsung ke Perusahaan oleh tim penilai CGPI untuk memastikan proses pelaksanaan serangkaian program implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan

Dengan Aspek Penilaian GCG dalam Perspektif Risiko adalah sebagai berikut:

1. Komitmen 5. Indenpendensi 8. Kepemimpinan 11. Strategi dan Kebijakan

2. Transparansi 6. Fairness 9. Kemampuan Bekerjasama 12. Etika Bisnis

3. Akuntabilitas 7. Kompetensi 10. Visi, Misi dan Tata Nilai 13. Budaya Risiko

4. Responsibilitas

BRI mendapatkan hasil penilaian CGPI 2011 dengan katagori Perusahaan ”Terpercaya”.

Road Map Penerapan GCGTahapan Implementasi GCG BRI mengimplementasikan GCG melalui 4 (empat) tahapan, yaitu

Perumusan

Tahapan-1Pengukuhan Komitmen 1. ManajemenKelengkapan 2. Soft- structure GCG BRIKelengkapan 3. Infrastructure GCG BRIKelengkapan 4. GCG Mechanism BRI

Implementasi

Tahapan-2GCG Awareness (Internalisasi dan Eksternalisasi)

Penegakan Budaya 1. Perusahaan dan Kode Etik BRIPeran aktif 2. Top ManagementOptimalisasi organ 3. pendukung, antara lain:

fungsi manajemen •risiko dan sistem pengendalian intern fungsi kepatuhan•fungsi audit intern•

Pengembangan 4. GCG Tools

Monitoring dan Evaluasi

Tahapan-3 Program Assessment 1. GCG (self assessment & independent assessment)Evaluasi Kinerja Perusahaan2. Penyempurnaan 3. GCG structure & mechanismPenyempurnaan 4. IT SystemEvaluasi organ Perusahaan5.

GCG Excellent

Tahapan-4GCG sebagai budaya1. Most Trusted Company2. Suistainability3. usaha Perusahaan yang 4. berintegritas, beretika & bertanggungjawabService Excellent5. Memberi nilai tambah bagi 6. Stakeholders


Komitmen Anti FraudPenandatangan Komitmen Anti Fraud seluruh pekerja di setiap unit kerja, termasuk unit kerja luar negeri.

Penandatanganan Komitmen Anti Fraud juga dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank BRI

Penguatan Budaya Kerja BRIAgenda rutin tahunan setiap unit kerja BRI dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Forum Peningkatan Kinerja (FPK)

Komitmen GCG BRIKomitmen GCG BRI ditujukan kepada seluruh nasabah, debitur dan mitra kerja BRI yang dipublikasikan dalam website BRI & majalah Tempo edisi 14 Agustus 2012

Seminar GCG“Membangun reputasi kompetitif BRI melalui implementasi GCG untuk menjadi World Class Bank Banking”Jakarta, 1 November 2012

Beberapa sosialisasi di seluruh unit kerja selama tahun 2012

Strategi Anti • FraudBudaya Kepatuhan•Prinsip kehati-hatian Bank•Benturan Kepentingan•Ketenagakerjaan (kewajiban, larangan •& hak Pekerja)Perpajakan •PSAK 50-55•IT • Security AwarenessDan Lain-lain•

Rapat Koordinasi Self Assessment GCG BIAgenda rutin semesteran melakukan self assessment GCG sesuai ketentuan Bank Indonesia

Monitoring Program APU-PPTKegiatan rutin tahunan monitoring implementasi program APU-PPT di unit kerja BRI (sampling)

Annual Disclosure Pernyataan tahunan terkait Benturan Kepentingan setiap Pekerja BRI

Acara “Obrolan Pagi” BRI Fraud: Indikasi, Pencegahan dan Penanganan.Jakarta, 3 April 2012

Corporate Governance Perception Index (CGPI)tema “Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Risiko”Pelaksanaan bulan Juli sampai dengan November 2012

Beberapa Kegiatan dalam

rangka Peningkatan Kual itas

Penerapan GCG BRI Selama

Tahun 2012:





Komitmen Anti FraudPenandatangan Komitmen Anti Fraud seluruh pekerja di setiap unit kerja, termasuk unit kerja luar negeri.

Penandatanganan Komitmen Anti Fraud juga dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank BRI

Penguatan Budaya Kerja BRIAgenda rutin tahunan setiap unit kerja BRI dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Forum Peningkatan Kinerja (FPK)

Komitmen GCG BRIKomitmen GCG BRI ditujukan kepada seluruh nasabah, debitur dan mitra kerja BRI yang dipublikasikan dalam website BRI & majalah Tempo edisi 14 Agustus 2012

Seminar GCG“Membangun reputasi kompetitif BRI melalui implementasi GCG untuk menjadi World Class Bank Banking”Jakarta, 1 November 2012

Beberapa sosialisasi di seluruh unit kerja selama tahun 2012

Strategi Anti • FraudBudaya Kepatuhan•Prinsip kehati-hatian Bank•Benturan Kepentingan•Ketenagakerjaan (kewajiban, larangan •& hak Pekerja)Perpajakan •PSAK 50-55•IT • Security AwarenessDan Lain-lain•

Rapat Koordinasi Self Assessment GCG BIAgenda rutin semesteran melakukan self assessment GCG sesuai ketentuan Bank Indonesia

Monitoring Program APU-PPTKegiatan rutin tahunan monitoring implementasi program APU-PPT di unit kerja BRI (sampling)

Annual Disclosure Pernyataan tahunan terkait Benturan Kepentingan setiap Pekerja BRI

Acara “Obrolan Pagi” BRI Fraud: Indikasi, Pencegahan dan Penanganan.Jakarta, 3 April 2012

Corporate Governance Perception Index (CGPI)tema “Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Risiko”Pelaksanaan bulan Juli sampai dengan November 2012

Pedoman, Struktur, dan Kebijakan Tata Kelola PerusahaanPedoman Tata Kelola Perusahaan

Komitmen Perusahaan dalam menerapkan Good Corporate

Governance (GCG) tertuang dalam visi BRI untuk menjadi Bank

Komersial terkemuka yang mengutamakan kepuasan nasabah,

yang diperjelas dengan misi Bank BRI untuk memberikan

pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang

tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang

profesional dengan melaksanakan praktek GCG demi manfaat

optimal kepada stakeholders.

Melakukan kegiatan

perbankan yang terbaik dengan mengutamakan

pelayanan kepada UMKM untuk menunjang

peningkatan ekonomi

masyarakat

MISI 1 MISI 2 MISI 3

VISIMenjadi Bank komersial terkemuka yang

mengutamakan nasabah

Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan

kerja yang tersebar luas dan didukung

oleh SDM yang profesional dengan

melaksanakan praktek Good

Corporate Governance (GCG)

Memberikan keuntungan dan

manfaat yang optimal kepada

pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders)

Pendalaman materi untukpekerja baru BRI

GCG dan Kode Etik BRI•Program APU-PPT•Manajemen Risiko•Sistem Pengendalian Intern•

Operasional •Perkreditan•Profil Bisnis•Dan Lain-lain•


Bank BRI berkeyakinan bahwa implementasi GCG harus

berawal dari Top Management, dalam hal ini adalah

Board of Directors (BOD) dan Board of Commissioner

(BOC). Konsekuensi dari komitmen tersebut adalah

diterapkannya prinsip-prinsip GCG di semua kegiatan

usaha BRI, sebagaimana ditunjukkan dalam visi-misi, core

value, strategi kebijakan dan sebagainya. Sejak tahun

2001 telah dirumuskan pedoman umum penerapan

GCG di segala tingkatan organisasi BRI, melalui Surat

Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi

dalam Kebijakan Good Corporate Governance (GCG)

BRI (GCG Charter) dan telah dilakukan penyempurnaan

sebanyak 3 (tiga) kali yang terakhir pada tahun 2010.

Komitmen pelaksanaan GCG BRI tercermin dalam

penetapan Tema Tahunan (Theme of the Year) BRI

Tahun 2012 yaitu “Menjadi Bank Terbaik di Indonesia

dengan Praktik-Praktik GCG yang Baik” sebagai bagian

rencana kerja jangka panjang (corporate plan) yang

berkesinambungan untuk mencapai visi Perusahaan.

Melalui pemilihan tema tahunan tersebut diharapkan

dapat menjiwai pelaksanaan rencana kerja dan proses

pencapaian sasaran kerja.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan

misi BRI, serta dalam rangka pengembangan bisnis,

penyempurnaan terhadap struktur tata kelola

perusahaan terus dilakukan.

Struktur tata kelola dimaksud harus dapat menjamin

adanya check and balance dan akuntabilitas yang

jelas dan tegas dari masing-masing organ perusahaan.

Pemenuhan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris,

dan pembentukan Komite-Komite telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Pemisahan yang jelas antara

organ perusahaan mencerminkan adanya check and

balance serta sistem pengendalian internal yang baik.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Bank BRI telah memiliki beberapa kebijakan umum

terkait GCG beserta turunannya yang menjadi aturan

pelaksana dalam mendukung pelaksanaan GCG di

BRI, antara lain namun tidak terbatas pada kebijakan/

prosedur dibawah ini:

Kebijakan Umum 1. Good Corporate Governance BRI;

Kebijakan Budaya Kerja BRI;2.

Kode Etik BRI3. (code of conduct);

Board Manual4. beserta Panduan kerja Dewan

Komisaris dan Direksi;

Panduan Kerja Komite Dewan Komisaris BRI dan 5.

Piagam Komite Audit BRI;

Panduan Sekretaris Perusahaan BRI;6.

Kebijakan Umum Penanganan Benturan 7.

Kepentingan BRI;

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran8. (Whistleblowing

System) BRI;

Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan 9.

Nasabah;

Panduan Transparansi dan Pengungkapan BRI;10.

Ketentuan Pembukaan Rahasia Bank;11.

Strategi 12. Anti Fraud BRI;

Peraturan Disiplin BRI;13.

Kebijakan Umum Organisasi BRI;14.

Kebijakan Umum Rencana Jangka Panjang 15.

(Corporate Plan) BRI;

Kebijakan Umum Rencana Bisnis Bank (RBB) BRI;16.

Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 17.

(RKAP) BRI;

Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) BRI 18.

beserta turunannya;

Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha 19.

(Bussiness Continuity Management);

Kebijakan Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB) BRI;20.

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti 21.

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris

(APU-PPT) BRI;

Compliance Charter;22.

Penerapan Budaya Kepatuhan di Unit Kerja BRI;23.

Audit Charter;24.

Panduan 25. Audit Intern (PAI) BRI;

Kebijakan dan Prosedur Audit Teknologi Sistem 26.

Informasi;

Sistem Manajemen Mutu 27. Audit Intern;

Arsitektur Sumber Daya Manusia;28.

Kebijakan Umum Pengembangan dan Pelatihan BRI;29.

Beberapa kebijakan 30. reward and punishment BRI;

Kebijakan Umum Teknologi Sistem Informasi 31.

(KUTSI) BRI;

Kebijakan Umum dan Prosedur Sekuriti Teknologi 32.

Sistem Informasi;

Kebijakan Umum Perkreditan beserta turunannya;33.

Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan 34.

Logistik (KEMAL) BRI; dan

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa BRI.35.





Struktur Tata Kelola Perusahaan BRI

ORGAN UTAMA

ORGAN PENDUKUNG

Komite Manajemen Risiko

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kredit

ALCO

Komite Kebijakan SDM

RUPS

Dewan Komisaris DireksiCheck and Balance

Sekretaris Dewan KomisarisSekretaris Perusahaan-

Hubungan Investor

Manajemen Risiko-Sistem Pengendalian Intern

Kepatuhan-Hukum

Internal Audit-Eksternal Audit

Pelanggan(customer)

Pekerja(employee)

Komunitas(community)

Komite Audit

Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Komite IT

IndependencyResponsibilityAccountabilityTransparency Fairness


Laporan Transparansi Kondisi Keuangan

Jenis Laporan Publikasi

Media Publikasi Tanggal

Laporan Tahunan BRI tahun 2011 Website, Bapepam-LK, Bursa Efek

Indonesia13 Maret 2012

Bank Indonesia, YLKI, Lembaga

Pemeringkat (Fitch, Pefindo,

ICRA) Asosiasi Perbankan (IBI,

Asosiasi BPD), Lembaga Penelitian

Ekonomi & Keuangan (Danareksa

Research Institute, Institute for

Development of Economics and

Finance- INDEF) Majalah Ekonomi

& Keuangan (Majalah Infobank,

Majalah Investor)

18 April 2012

Laporan Keuangan Publikasi:

Tahun 2011 (posisi 31 Desember 2011) BI, Bapepam-LK, Bursa Efek

Indonesia, Website BRI, Surat

Kabar, Website Bursa Efek

Indonesia

28 Februari 2012

Triwulan I tahun 2012 (posisi 31 Maret 2012) 27 April 2012

Triwulan II Tahun 2012 (posisi 30 Juni 2012) 29 Juli 2012

Triwulan III Tahun 2012 (posisi 30 September 2012) 31 Oktober 2012

Tahun 2012 (posisi 31 Desember 2012) 31 Januari 2013

Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2011 Bank Indonesia, YLKI, Lembaga

Pemeringkat (Fitch, Pefindo,

ICRA) Asosiasi Perbankan (IBI,

Asosiasi BPD), Lembaga Penelitian

Ekonomi & Keuangan (Danareksa

Research Institute, Institute for

Development of Economics and

Finance- INDEF) Majalah Ekonomi

& Keuangan (Majalah Infobank,

Majalah Investor)

18 April 2012

Informasi Penting Lainnya

Share Option

Kebijakan dalam pemberian share option

BRI telah menetapkan kebijakan internal mengenai pemberian Share Option dengan mengacu kepada Peraturan

Bapepam-LK Nomor: Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998. Pemberian saham dilaksanakan melalui 3 (tiga)

tahap dalam waktu 3 tahun sebagai berikut:

MSOP Tahap I dilaksanakan pada saat 1. Initial Public Offering (IPO) dengan harga Rp962,5 dan jangka

waktu 5 tahun (10 November 2003 - 9 November 2008)

MSOP Tahap II dilaksanakan pada tahun2. ke-2 setelah IPO dengan harga Rp1.750 dan jangka waktu 5 tahun

(10 November 2004 – 9 November 2009)

MSOP Tahap III dilaksanakan pada tahun ke-33. setelah IPO dengan harga sesuai aturan Bursa dan jangka waktu

5 tahun (10 November 2005 - 9 November 2010).

Saham yang dimiliki oleh jajaran Direksi (selain Direktur Utama) diberikan pada saat yang bersangkutan sebagai

pejabat eksekutif.





Pengungkapan pelaksanaan share option BRI

Nama Program Penjatahan Saham (Employee Stock Allocation - ESA)

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham(Management Stock Option Plan - MSOP)

Jatah Saham yang Diberikan Jatah Saham yang Dieksekusi

Saham Bonus

Saham Diskon

Saham Jatah

Tambahan

Saham MSOP 1

Saham MSOP 2

Saham MSOP 3

Opsi Tahap 1

Opsi Tahap 2

Opsi Tahap 3

DEWAN KOMISARIS

Bunasor Sanim - - - - - - - -

Mustafa Abubakar - - - - - - - -

Vincentius Sonny Loho - - - - - - - -

Heru Lelono - - - - - - - -

Hermanto Siregar - - - - - - - -

Adhyaksa Dault - - - - - - - -

Aviliani - - - - - - - -Ahmad Fuad - - - - - - - -PIHAK INDEPENDEN NIHIL

DIREKSI

Sofyan Basir - - - - 3.115.500 - - 3.115.500

Sarwono Sudarto 41.000 54.500 50.000 376.000 320.500 140.000 376.000 320.500 140.000

Sulaiman Arif Arianto 38.000 51.000 50.000 345.000 320.500 140.000 345.000 320.500 140.000

Lenny Sugihat 38.000 51.000 50.000 345.000 320.500 137.000 345.000 320.500 137.000

Asmawi Syam 41.000 54.500 125.000 376.000 320.500 140.000 376.000 320.500 140.000

Suprajarto 28.000 37.500 50.000 229.000 215.000 137.000 229.000 215.000 137.000

A. Toni Soetirto - - - - - - - - -

Djarot Kusumayakti 28.000 37.500 50.000 229.000 215.000 137.000 229.000 215.000 137.000

Achmad Baiquni - - - - - - - - -

Randi Anto 28.000 37.500 50.000 229.000 215.000 134.000 229.000 215.000 134.000

Gatot Mardiwasisto - - - - - - - - -

4.177.000 4.244.500 6.780.000 25.367.000 27.124.500 13.305.000

Buyback Shares dan/atau Obligasi

Selama tahun 2012, BRI tidak melakukan buy back share dan/atau buy back obligasi

Komoditi Jumlah yang Dibeli Kembali Peningkatan Laba per Komoditi

Lembar Saham NIHIL NIHIL

Obligasi NIHIL NIHIL

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Perbulan

Rasio 2011 2012

Gaji Pekerja Tertinggi dan Terendah 21,00 24,06

Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah 1,11 1,11

Honorarium Komisaris Tertinggi dan Terendah 1,11 1,11

Gaji Direksi Tertinggi dan Pekerja Tertinggi 2,97 2,56

Gaji Direksi Tertinggi dan Pekerja Terendah 62,46 61,62


Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik Selama Tahun 2012

Dalam menjalankan bisnisnya, BRI tidak hanya mementingkan keuntungan semata tetapi juga memperhatikan

kepentingan masyarakat dan lingkungan di sekitar unit kerja BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai

bentuk tanggung jawab sosial, BRI telah menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk membangun

masyarakat dan lingkungannya.

(dalam Rp juta)

Jenis Kegiatan Realisasi

Kegiatan Sosial

Bina Lingkungan (BRI Peduli) Bidang:

Bencana Alam• 852

Sarana Ibadah• 8.142

Peningkatan Pendidikan• 37.982

Peningkatan Kesehatan• 19.039

Sarana Umum• 11.861

Pelestarian Alam• 1.186

Sub Total 79.061

BUMN Peduli 173.948

Total 253.009

Kegiatan Politik NIHIL

Penyediaan Dana pada Pihak terkait

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko

dalam memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan atau Penyediaan

Dana besar (large exposures), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan

terhadap Bank.

Bank BRI telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

dan atau Penyediaan Dana besar (large exposures), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki

kepentingan terhadap Bank. Bank BRI dalam memberikan penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan

persetujuan kepada Dewan Komisaris Bank. Selain itu, untuk penyediaan dana dengan besaran minimal Rp1

(satu) triliun dan/atau berdasarkan pertimbangan Komite Kredit BRI atau Direksi, maka putusan penyediaan dana

tersebut harus dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. Adapun besaran tersebut berlaku baik untuk debitur

tunggal, Grup, inti plasma maupun debitur BUMN atau pemerintah.

Penyediaan DanaJumlah

Debitur Nominal/Total Baki Debet (dalam Rp juta)

Kepada pihak terkait 12 2.225.548

Kepada debitur inti:

Individua.

Groupb.

25 54.647.000





Kebulatan Tekad GCG Ter baik

Internal:Internalisasi praktek GCG terbaik •Internalisasi • whistleblowing system

Penguatan Pengawasan •Penerapan Integritas •

EksternalAjakan kepada mitra kerja untuk •menerapkan prinsip GCG terbaikMemasang • banner/iklan penerapan praktek GCG terbaikSosialisasi • whistleblowing system kepada khalayak/nasabah/mitra.


Melalui RUP S, pemegang saham dapat mempergunakan haknya mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan penting secara setara

Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan

forum dari instansi tertinggi organ Perusahaan, yakni

Pemegang Saham dan RUPS itu sendiri merupakan

forum pengambilan keputusan penting yang berkaitan

dengan serta didasarkan pada kepentingan usaha

Perusahaan. RUPS merupakan instansi tertinggi yang

mempunyai kewenangan eksklusif yang tidak diberikan

kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai Anggaran

Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Melalui RUPS, para pemegang saham dapat

mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat

dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan

keputusan penting secara setara. RUPS juga

merupakan forum evaluasi kinerja Dewan Komisaris

dan Direksi dengan melihat kinerja seluruh aspek

operasional Perusahaan, mencakup kinerja ekonomi,

sosial maupun lingkungan.

Sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran

Dasar Perseroan, RUPS terdiri dari:

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan paling lambat

6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan

dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan hal-hal

sebagai berikut:

Laporan Tahunan1.

Usulan penggunaan laba bersih Perseroan, jika 2.

Perseroan mempunyai laba positif.

Usulan penetapan akuntan publik untuk mengaudit 3.

tahun buku Perseroan yang sedang berjalan

berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau

memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk

menetapkan Kantor Akuntan Publik.

Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk 4.

kepentingan Perseroan dengan tidak mengurangi

ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara, dengan

demikian mengacu pada Pasal 23 UU No. 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara, maka dalam waktu

5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup,

Direksi BRI wajib menyampaikan laporan tahunan

kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

RUPS Lainnya

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan,

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS

Lainnya dengan didahului oleh Pengumuman dan

Pemanggilan Rapat.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Adapun tata-cara penyelenggaraannya adalah sebagai

berikut:

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan menggunakan 1.

surat tercatat/iklan surat kabar dilakukan dalam jangka

waktu paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum

tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan

tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Sebelum melakukan pemanggilan, 14 (empat belas) hari 2.

sebelumnya, Perseroan wajib melakukan pemberitahuan

bahwa akan dilakukan Pemanggilan RUPS.

Terkait dengan status BRI sebagai salah satu 3.

perusahaan terbuka serta dalam rangka

keseragaman informasi mengenai rencana atau

pelaksanaan RUPS, maka sesuai ketentuan Bapepam-

LK No. IX.I.1, Perseroan wajib menyampaikan

terlebih dahulu agenda Rapat tersebut secara jelas

dan rinci kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya

7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan.

Selanjutnya setelah pelaksanaan RUPS, Perseroan 4.

wajib menyampaikan hasil Rapat selambat-

lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat

tersebut diselenggarakan kepada Bapepam-LK

dan mengumumkannya kepada publik sekurang-

kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa

Indonesia, salah satunya berperedaran nasional.

Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) 5.

hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.





Tahun 2012 BRI melakukan 1 kali RUP S, dengan keputusan diantaranya pembagian dividen sebesar 20% laba bersih 2011 dan pergantian/penambahan anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2012, BRI melaksanakan 1 kali RUPS,

yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada

tanggal 28 Maret 2012 bertempat di Gedung BRI I

Lantai 21 dan dihadiri oleh Pemegang Saham yang

mewakili 85,122% atau 20.998.988.515 lembar saham

BRI yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Dengan

demikian ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur

dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi

dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat

mengambil keputusan yang mengikat. Adapun tahapan

penyelenggaraan RUPS Tahunan BRI Tahun 2012:

Penyampaian pemberitahuan RUPS Tahunan BRI Tahun 1.

2012 kepada Bapepam-LK melalui surat Perseroan No.

R.46-DIR/SKP/02/2012 tanggal 20 Februari 2012.

Pemberitahuan dipublikasikan melalui 2 (dua) surat 2.

kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kompas

dan Bisnis Indonesia pada tanggal 27 Februari 2012

Pemanggilan dipublikasikan melalui 2 (dua) surat 3.

kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kompas

dan Bisnis Indonesia pada tanggal 13 Maret 2012.

Adapun keputusan-keputusan penting yang diambil

melalui RUPS tersebut adalah:

Menyetujui Laporan Tahunan 2011 dan mengesahkan 1.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku

2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Purwantono, Suherman, dan Surja sesuai Laporan No.

RPC-1874/PSS/2012 tanggal 27 Februari 2012, serta

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan

dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2011 sepanjang tindakan tersebut bukan

merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam

Laporan Tahunan Perseroan 2011.

Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan 2.

dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2011

termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit

oleh Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan sesuai

dengan Laporan No. 004/LAI/HSR.HT tanggal 9 Maret

2012 serta memberikan pelunasan dan pembebasan

tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan

pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan

Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2011 sepanjang

tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana

dan tercermin dalam Laporan Tahunan Program

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tersebut.

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan 3.

tahun buku 2011 sebagai berikut:

Sebesar 20% atau Rp3.016.587.862.754 •

ditetapkan sebagai dividen tahun buku 2011

dan akan dibayarkan pada tanggal 15 Mei

2012 kepada para Pemegang Saham yang

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

Saham Perseroan pada tanggal 1 Mei 2012.

Sebesar 1% atau Rp150.829.393.138 untuk •

Cadangan Tujuan guna mendukung investasi

Sebesar 4% atau Rp603.317.572.551 untuk •

Program Kemitraan dan Program Bina

Lingkungan.

Sisanya sebesar 75% atau •

Rp11.312.204.485.329,10 akan menambah

laba ditahan.

b. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham

Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya

persentase penggunaan laba bersih tahun buku

2011 masing-masing untuk Program Kemitraan

dan Program Bina Lingkungan.

c. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi

untuk menetapkan jadwal dan tata cara

pembagian dividen tahun buku 2011 sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada d.

Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu

mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri

A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya gaji

anggota Direksi dan honorarium anggota

Dewan Komisaris untuk tahun 2012, menetapkan

besarnya tantiem yang diberikan kepada anggota

Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku

2011 serta menetapkan benefit lainnya untuk

anggota Direksi dan Dewan Komisaris.


Melimpahkan kewenangan dan kuasa e.

kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk

Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan

audit Laporan Keuangan Perseroan tahun

buku 2012 dan Kantor Akuntan Publik yang

akan melakukan audit Laporan Keuangan

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program

Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2012

serta menetapkan honorarium serta persyaratan

lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Menyetujui perubahan Pasal 24 Anggaran Dasar f.

Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang

kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi

untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan

berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri.

Dewan Komisaris g.

Memberhentikan dengan hormat Saudara •

Agus Suprijanto sebagai anggota Dewan

Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini

dengan ucapan terima kasih atas sumbangan

tenaga dan pikiran yang diberikan selama

menjabat sebagai Komisaris PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk.

Mengangkat•

Mustafa Abubakar : Wakil

Komisaris Utama

Vincentius Sonny Loho : Komisaris

Ahmad Fuad : Komisaris Independen

Pengangkatan Saudara Mustafa Abubakar,

Saudara Vincentius Sonny Loho dan Saudara

Ahmad Fuad, tersebut diatas berlaku efektif

setelah mendapat persetujuan dari Bank

Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan (Fit & Proper Test) serta memenuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan

Komisaris yang diangkat tersebut adalah

sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang

ke-5 (kelima) sejak pengangkatan mereka.

Direksi h.

a. Memberhentikan dengan hormat Saudara

Asmawi Syam dan Saudara Suprajarto sebagai

anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya

Rapat ini dengan ucapan terima kasih

atas sumbangan tenaga dan pikiran yang

diberikan selama menjabat sebagai Direktur


b. Mengangkat

Asmawi Syam : Sebagai Direktur

Suprajarto : Sebagai Direktur

Pengangkatan anggota Direksi tersebut

berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini

dengan masa jabatan adalah sampai dengan

ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima)

sejak pengangkatan mereka.

c. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris

dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat

ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/

Komisaris Independen :Bunasor Sanim

Wakil Komisaris Utama*: Mustafa Abubakar

Komisaris : Heru Lelono

Komisaris : Hermanto Siregar

Komisaris* : Vincentius Sonny Loho

Komisaris Independen : Aviliani

Komisaris Independen : Adhyaksa Dault

Komisaris Independen* : Ahmad Fuad

* efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia

atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper

Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan

yang berlaku

Direksi

Direktur Utama : Sofyan Basir

Direktur : Sarwono Sudarto

Direktur : Achmad Baiquni

Direktur : Sulaiman Arif Arianto

Direktur : Lenny Sugihat

Direktur : A. Toni Soetirto

Direktur : Asmawi Syam

Direktur : Suprajarto

Direktur : Djarot Kusumayakti

Direktur : Randi Anto

Direktur : Gatot Mardiwasisto

d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada

Direksi Perseroan dengan hak substitusi

untuk melakukan segala tindakan yang

diperlukan berkaitan dengan keputusan

Agenda ini sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk untuk

menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri

dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan.





Hubungan Komisaris dan DireksiTIdak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi BRI yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi maupun Pejabat

Eksekutif pada Bank/lembaga lain, serta tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris hingga derajat kedua. Dengan status tersebut, Direksi BRI senantiasa bertindak

independen, sehingga tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara

mandiri dan kritis, baik dalam hubungan antar Direksi maupun hubungan dengan Dewan Komisaris. Direksi BRI dipimpin

oleh seorang Direktur Utama yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Disamping itu, Direksi juga tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan

Usaha milik Negara, Daerah dan Swasta ataupun jabatan lain yang terkait dengan pengelolaan BRI, termasuk jabatan

struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta

jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama

Hubungan Keuangan dengan Hubungan Keluarga dengan

Dewan Komisaris

DireksiPemegang

Saham Pengendali

Dewan Komisaris

DireksiPemegang

Saham Pengendali

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Dewan Komisaris

Bunasor Sanim √ √ √ √ √ √Mustafa Abubakar √ √ √ √ √ √Heru Lelono √ √ √ √ √ √Hermanto Siregar √ √ √ √ √ √Vincentius Sonny Loho √ √ √ √ √ √Adhyaksa Dault √ √ √ √ √ √Aviliani √ √ √ √ √ √Ahmad Fuad √ √ √ √ √ √

Direksi

Sofyan Basir √ √ √ √ √ √Sarwono Sudarto √ √ √ √ √ √Randi Anto √ √ √ √ √ √Sulaiman Arif Arianto √ √ √ √ √ √Achmad Baiquni √ √ √ √ √ √A. Toni Soetirto √ √ √ √ √ √Lenny Sugihat √ √ √ √ √ √Djarot Kusumayakti √ √ √ √ √ √Asmawi Syam √ √ √ √ √ √Suprajarto √ √ √ √ √ √Gatot Mardiwasisto √ √ √ √ √ √

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sebagai dua organ perusahaan yang menjalankan aktivitas

operasional secara harian adalah berbeda. Tugas utama Dewan Komisaris pada intinya adalah sebagai pengawas

dan pemberi saran, sementara itu tugas utama Direksi adalah melaksanakan keputusan RUPS, arahan dari Dewan

Komisaris serta mengelola operasional perusahan. Namun demikian, keduanya harus senantiasa berkoordinasi dan

bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan checks and balances

terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan perusahaan dengan

didasarkan pada prinsip keterbukaan dan saling menghormati. Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan

suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional perusahaan, Dewan Komisaris dan

Direksi mengagendakan pertemuan berkala.


Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut

diselenggarakan guna membahas berbagai agenda

menyangkut rencana kerja, operasional, peluang

usaha, serta isu-isu strategis yang membutuhkan

persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini juga

merupakan salah satu bentuk koordinasi dalam

rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi

serta memberikan tanggapan, catatan dan nasihat

yang dituangkan dalam risalah rapat.

Keputusan rapat dibuat berdasarkan azas musyawarah

untuk mufakat atau diambil berdasarkan suara

terbanyak serta mengikat untuk dilaksanakan

tindak lanjutnya. Pada proses pengambilan suara,

jika ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki

benturan kepentingan, yang bersangkutan tidak

diperkenankan untuk ikut memberikan suara dan

penjelasan mengenai hal tersebut dicatat pada

risalah rapat. Seluruh tata cara, pedoman kerja

dan hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi

ditetapkan dalam Board Manual.

Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala mengagendakan rapat gabungan untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional perusahaan

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2012, BRI telah menyelenggarakan 21 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi,

dengan tingkat kehadiran sebagai berikut.

No. Nama JabatanJumlah

RadirkomKehadiran Radirkom

% Kehadiran Radirkom

a b c d e f = e/d

1. Bunasor Sanim Komisaris Utama/Independen 21 18 86%

2. Mustafa Abubakar * Wakil Komisaris Utama 6 5 83%

3. Agus Suprijanto ** Komisaris 8 6 75%

4. Heru Lelono Komisaris 21 17 81%

5. Hermanto Siregar Komisaris 21 17 81%

6. Vincentius Sonny Loho *** Komisaris 4 3 75%

7. Aviliani Komisaris Independen 21 18 86%

8. Adhyaksa Dault Komisaris Independen 21 17 81%

9. Ahmad Fuad **** Komisaris Independen 10 9 90%

* Terhitung sejak 27 Juli 2012 efektif sebagai Wakil Komisaris Utama setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan (Fit and Proper Test).

** Terhitung sejak 28 Maret 2012 tidak lagi menjabat sebagai Komisaris BRI.

*** Terhitung sejak 5 September 2012 efektif sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan


**** Terhitung sejak 1 Juni 2012 efektif sebagai Komisaris Independen setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan






Dewan KomisarisUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (“UUPT”) mewajibkan semua

Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum

Indonesia mempunyai Dewan Komisaris yang bertugas

untuk melakukan pengawasan atas kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai

Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi

nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian

nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan

rekomendasi terkait Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP), termasuk manajemen risiko.

Peranan Dewan Komisaris dalam manajemen risiko lebih

dititikberatkan pada proses persetujuan (yang diajukan

oleh Direksi dalam RKAP maupun yang diajukan secara

terpisah di tengah tahun buku) dan melakukan evaluasi

terhadap kebijakan manajemen risiko. Deskripsi tugas,

wewenang dan kewajiban Komisaris BRI selengkapnya

dapat dilihat pada uraian berikut.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas, dan Tanggung Jawab

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan 1.

pengurusan serta jalannya pengurusan yang

dilakukan oleh Direksi Perseroan termasuk

didalamnya terkait Perusahaan Anak, Dana Pensiun,

dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Memberikan nasihat kepada Direksi mengenai 2.

pengurusan Perseroan termasuk pengawasan

terhadap pelaksanaan rencana kerja Perseroan

yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang

Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB),

Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP)

Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL), dan rencana kerja

lainnya yang disusun Direksi.

Wewenang

Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-1.

dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan

verifikasi dan lain-lain surat berharga, serta

memeriksa kekayaan Perseroan

Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang 2.

dipergunakan oleh Perseroan

Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau 3.

pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang

menyangkut pengelolaan Perseroan;

Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang 4.

telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah 5.

Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk

menghadiri rapat Dewan Komisaris;

Mengangkat dan memberhentikan seorang 6.

Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul Pemegang

Saham Seri A Dwiwarna;

Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai 7.

dengan ketentuan Anggaran Dasar;

Membentuk Komite Audit dan komite-komite 8.

lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan

kemampuan Perseroan;

Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan 9.

dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan,

jika dianggap perlu;

Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam 10.

keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

Agar dapat menjalankan tugas pengawasan terhadap pengelolaan operasional secara efektif, Dewan Komisaris memiliki berbagai kewenangan yang harus ditaati oleh Direksi


Menghadiri rapat Direksi dan memberikan 11.

pandangan terhadap hal-hal yang dibeicarakan;

Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya 12.

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau

keputusan RUPS.

Kewajiban

Memberikan nasihat kepada Direksi dalam 1.

melaksanakan pengurusan Perseroan;

Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap 2.

rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana

Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis

Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan

(RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan Rencana

kerja lainnya yang disiapkan Direksi;

Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, 3.

memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum

Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang

dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

Melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham 4.

apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham 5.

penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan

pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;

Meneliti dan menelaah laporan berkala dan 6.

Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta

menandatangani Laporan Tahunan;

Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran 7.

kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai

Laporan Tahunan apabila diminta;

Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan 8.

menyimpan salinannya;

Melaporkan kepada Perseroan mengenai 9.

kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada

Perseroan tersebut dan Perseroan lain;

Memberikan laporan tentang tugas pengawasan 10.

yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru

lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan

Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka 11.

tugas pengawasan dan pemberian nasihat,

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Keanggotaan Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI per 31 Desember

2012 adalah 8 (delapan) orang. Jumlah dan komposisi

Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan

yaitu tidak melebihi jumlah Direksi BRI sebanyak 11 (sebelas)

orang. Komisaris Independen BRI berjumlah 4 (tiga) orang

atau 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dengan

demikian, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris BRI

telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas,

kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

Anggota Dewan Komisaris BRI tidak merangkap jabatan

sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada

Bank lain, dengan pengecualian sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam ketentuan BI tentang pelaksanaan

GCG bagi Bank Umum.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI berdomisili

di Indonesia dan seluruhnya telah mendapat

persetujuan BI atas Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan (fit and proper test).

Susunan Dewan Komisaris BRI sampai dengan 27 Maret

2012 adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan

Bunasor Sanim Komisaris Utama/Komisaris Independen

Agus Suprijanto* Komisaris

Heru Lelono Komisaris

Hermanto Siregar Komisaris

Adhyaksa Dault Komisaris Independen

Aviliani Komisaris Independen

* Terhitung sejak 28 Maret 2012 tidak lagi menjabat sebagai komisaris BRI

BR I te l ah memenuhi ketent uan at uran i ndependensi K omisar is sebagaimana d itetap kan dal am P B I No. 8/14/P B I/2006





Susunan Dewan Komisaris BRI per 28 Maret 2012 - 31

Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan


Mustafa Abubakar* Wakil Komisaris Utama/Komisaris

Vincentius Sonny Loho** Komisaris

Heru Lelono Komisaris

Hermanto Siregar Komisaris

Adhyaksa Dault Komisaris Independen

Aviliani Komisaris Independen

Ahmad Fuad*** Komisaris Independen

* Terhitung sejak 27 Juli 2012 efektif sebagai Wakil Komisaris Utama

setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test)

** terhitung sejak 5 September 2012 efektif sebagai Komisaris setelah

mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan

dan Kepatutan (fit and proper test).

*** Terhitung sejak 1 Juni 2012 efektif sebagai Komisaris Independen


Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test)

Independensi Komisaris

PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI

No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate

Governance bagi Bank Umum mengatur bahwa Bank

harus memiliki Komisaris Independen dengan komposisi

paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan

Komisaris. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam

rangka mendukung pelaksanaan GCG, maka pemegang

saham melalui RUPS telah menetapkan Komisaris

Independen untuk menjalankan tugas pengawasan

terhadap Bank dan kelompok usaha Bank.

Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga

sampai dengan derajat kedua dengan anggota

Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang

saham pengendali atau hubungan lain yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen. Keberadaan Komisaris Independen

dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya

iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan

menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di

antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan

pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya.

Komisaris Independen BRI senantiasa melepaskan diri

dari benturan kepentingan (conflict of interest) serta

bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai

benturan kepentingan yang dapat mengganggu

kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara

mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama

lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Anggota Komisaris Independen BRI ada yang menduduki

jabatan penting pada instansi pemerintahan diluar

BUMN/BUMD, namun demikian seluruh anggota

Komisaris Independen telah memenuhi persyaratan

utama, mencakup:

Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan 1.

keluarga dengan anggota Direksi dan Pemegang

Saham Pengendali BRI ataupun hubungan lainnya

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen.

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan 2.

sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi,

atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu)

lembaga/perusahaan bukan keuangan, Badan

Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah,

Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan

perundang-undangan yang berlaku.

Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 3.

(Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan

Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan


Dewan Komisaris BRI menyusun dan melaksanakan program kerja secara efektif dan efisien dengan menggunakan seluruh sumber dayanya, yakni anggota Dewan Komisaris dan Komite-komite Komisaris


Diusulkan oleh Pemegang Saham dan dipilih 4.

dalam RUPS.

Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 5.

pengangkatannya:

Tidak pernah dinyatakan pailit.a.

Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau b.

anggota Dewan Komisaris atau anggota

Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak c.

pidana yang merugikan keuangan Negara dan/

atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan

sektor keuangan.

Panduan Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan

Komisaris selalu berpedoman pada Anggaran Dasar,

Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris dan

Direksi, dan Buku Panduan Kerja Dewan Komisaris.

Buku Panduan Kerja Dewan Komisaris disusun sebagai

acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan

tugasnya dan sebagai dasar pelaksanaan Good

Corporate Governance bagi Dewan Komisaris. Buku

Panduan tersebut menjabarkan tugas, wewenang,

kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu

kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan

pelaksanaan tugas berkaitan dengan RUPS.

Program Kerja dan Pelaksanaan Program Kerja

Program Kerja Dewan Komisaris disusun dengan

memperhatikan tugas, wewenang, dan kewajiban

Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan

perundangan yang berlaku, yaitu melakukan

pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan

maupun anak usaha perusahaan Perseroan.

Dewan Komisaris dalam menjalankan program

kerjanya dibantu oleh Komite Audit, Komite

Pengawasan Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi

dan Remunerasi. Program kerja Dewan Komisaris

pada pokoknya merupakan hasil konsolidasi dari

program kerja ketiga Komite di bawah Dewan

Komisaris tersebut.

Dewan Komisaris menggunakan program kerja ini

sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Tugas-

tugas tersebut diharapkan dapat dilakukan secara

efektif dengan menggunakan sumber daya yang

terdapat pada Dewan Komisaris, yaitu seluruh anggota

Dewan Komisaris ditambah anggota ketiga komite

yang berasal dari eksternal Komisaris serta Sekretariat

Dewan Komisaris.

Pelaksanaan program kerja selama tahun 2012

menghasilkan beberapa persetujuan, pendapat,

tanggapan, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada

Direksi sebagai berikut:

Persetujuan atas Revisi Rencana Kerja dan Anggaran 1.

Perusahaan BRI Tahun 2012.

Persetujuan atas Revisi Rencana Bisnis Bank 2.

2012-2014.

Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas luar 3.

negeri Direksi BRI.

Persetujuan penghapusan bangunan Sendik 4.

BRI Jakarta.

Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank 5.

BRI Semester II Tahun 2011.

Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank 6.

BRI Semester I Tahun 2012.

Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran 7.

Perusahaan tahun 2013, Rencana Bisnis Bank tahun

2013-2015, dan Rencana Jangka Panjang BRI tahun

2013-2017.

Persetujuan Dewan Komisaris BRI atas pernyataan 8.

tertulis pendiri dalam rangka perubahan Peraturan

Dana Pensiun BRI.

Persetujuan atas Surat Keputusan Direksi tentang 9.

Strategi Anti Fraud BRI

Persetujuan Dewan Komisaris BRI atas usulan 10.

penetapan Direksi dan Komisaris Anak

Perusahaan BRI.

Persetujuan revisi keenam Kebijakan Umum 11.

Perkreditan BRI.

Persetujuan atas penyediaan dana kepada pihak 12.

terkait BRI.

Persetujuan Ijin Prinsip Penunjukan Kantor Akuntan 13.

Publik oleh Dewan Pengawas DPLK BRI.





Persetujuan reorganisasi beberapa Divisi di Kantor 14.

Pusat BRI.

Persetujuan alokasi dana Program Kemitraan dan 15.

Bina Lingkungan.

Persetujuan penetapan KAP Audit laporan 16.

keuangan tahunan PKBL untuk tahun 2012.

Penetapan remunerasi tahun 2012 bagi Direksi BRI 17.

dan Dewan Komisaris BRI.

Persetujuan pedoman umum penanganan benturan 18.

kepentingan (conflict of interest) BRI.

Tanggapan terhadap perencanaan audit tahunan 19.

untuk tahun 2012.

Tanggapan terhadap laporan hasil audit semester 20.

II tahun 2011.

Tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan BRI 21.

posisi 30 September 2011.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.22.

Review23. hasil temuan PKBL BRI tahun buku 2011.

Tanggapan terhadap laporan pokok-pokok hasil 24.

audit tahun 2011.

Tanggapan terhadap laporan hasil audit semester 25.

I tahun 2012.

Tanggapan terhadap laporan pokok-pokok hasil 26.

audit triwulan I tahun 2012.

Memorandum hasil audit umum atas laporan 27.

keuangan BRI per 31 Desember 2011.

Pendapat, tanggapan, dan rekomendasi terhadap 28.

konsultasi kredit yang diajukan oleh Direksi.

Rekomendasi dan saran berkaitan dengan hasil 29.

kunjungan on site Dewan Komisaris BRI ke

beberapa Unit Kerja BRI.

Rekomendasi dan saran berkaitan dengan Tindak 30.

Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris dengan Jajaran

Direksi BRI dan Unit Kerja BRI.

Rekomendasi pelaksanaan kajian terkait kebutuhan 31.

penambahan modal BRI.

Rekomendasi peningkatan pencapaian fee based 32.

income BRI.

Rekomendasi Perpanjangan Perjanjian Kerja 33.

Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris BRI.

Rekomendasi peningkatan kualitas fisik Unit 34.

Kerja BRI.

Rekomendasi 35. review misi BRI.

Rekomendasi optimalisasi kinerja Perusahaan Anak.36.

Rekomendasi percepatan pemenuhan formasi 37.

terbuka di Unit Kerja BRI.

Rekomendasi agar publikasi laporan keuangan 38.

mengacu pada PBI tentang Transparansi Laporan

Keuangan Bank Umum.

Rekomendasi perbaikan kinerja keuangan 39.

secara riil.

Rekomendasi pengembangan produk mikro BRI.40.

Hasil pengawasan Laporan Keuangan DPLK BRI 41.

tahun buku 2011.

Penilaian self 42. assessment pelaksanaan GCG BRI

tahun 2011.

Penilaian self 43. assessment pelaksanaan GCG BRI

semester I tahun 2012.

Evaluasi terhadap Laporan Direktur Kepatuhan BRI44.

Evaluasi terhadap Laporan Profil Risiko BRI45.

Rapat, Kehadiran Rapat dan Keputusan Rapat

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar

Perseroan, Rapat diadakan paling sedikit setiap bulan

sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang

Direksi. Rapat adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau

diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah

anggota Dewan Komisaris.

Semua keputusan dalam rapat diambil dengan

musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui

musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan

rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala

keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh

anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun pelaporan 2012, Dewan Komisaris

melakukan rapat sebanyak 43 kali dengan rekapitulasi

tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan

Komisaris sebagai berikut:


Nama Jabatan Jumlah Rapat Kehadiran %

Bunasor Sanim Komisaris Utama/Independen 43 38 88

Mustafa Abubakar* Wakil Komisaris Utama 15 13 87

Agus Suprijanto** Komisaris 15 12 80

Heru Lelono Komisaris 43 35 81

Hermanto Siregar Komisaris 43 35 81

Vincentius Sonny Loho*** Komisaris 12 10 83

Aviliani Komisaris Independen 43 38 88

Adhyaksa Dault Komisaris Independen 43 35 81

Ahmad Fuad**** Komisaris Independen 23 21 91

* Terhitung sejak 27 Juli 2012 efektif sebagai Wakil Komisaris Utama setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan


** Terhitung sejak 28 Maret 2012 tidak lagi menjabat sebagai Komisaris BRI.

*** Terhitung sejak 5 September 2012 efektif sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan


**** Terhitung sejak 1 Juni 2012 efektif sebagai Komisaris Independen setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan


Agenda rapat yang dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris mencakup:

Tanggal Materi

3 Januari 2012 Laporan hasil audit triwulan III tahun 2012

3 Januari 2012 Self Assessment GCG

10 Januari 2012 Kinerja 2011 dan RBB 2012 BRI Syariah

17 Januari 2012 Kinerja 2011 dan RBB 2012 Bank Agroniaga

17 Januari 2012 Laporan Tahunan KNR 20111. RKA KNR 20122. Rencana kegiatan nominasi Direksi tahun 20123. Organ Dewan Komisaris4.

24 Januari 2012 Penyediaan dana kepada pihak terkait (PT Bank BRI Syariah)

2 Februari 2012 Kinerja Keuangan BRI Desember 2011 unaudited

7 Februari 2012 Persiapan RUPS 2012

14 Februari 2012 RKA PKBL 20121. Persiapan RUPS 20122.

21 Februari 2012 Laporan pengawasan RBB Semester II tahun 2011

21 Februari 2012 Nominasi dan Remunerasi Pra RUPST 28 Maret 2012

24 Februari 2012 Audit atas Laporan Keuangan BRI per 31 Desember 2011

13 Maret 2012 Perubahan Organisasi Perseroan

16 Maret 2012 Audit atas Laporan Keuangan PKBL per 31 Desember 2011

27 Maret 2012 Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

17 April 2012 Remunerasi benefit lainnya

27 April 2012 Laporan Hasil Audit Triwulan IV Tahun 2011

1 Mei 2012 Kinerja keuangan Maret 20121. Peraturan Disiplin2.

15 Mei 2012 Kehadiran Dewan Komisaris dalam kegiatan SIPK

22 Mei 2012 Profil Risiko BRI Triwulan I Tahun 2012

5 Juni 2012 Rencana Kerja dan tindak lanjut bidang MSDM

12 Juni 2012 Perubahan Organisasi Perseroan





Tanggal Materi

18 Juni 2012 Penyediaan dana kepada pihak terkait

19 Juni 2012 Revisi RBB 2012-2014 dan RKAP 2012

26 Juni 2012 Revisi RBB 2012-2014 dan RKAP 20121. Reorganisasi Divisi Bisnis Mikro2. Self Assessment3. GCG semester I tahun 2012

3 Juli 2012 Perubahan Organisasi Perseroan

10 Juli 2012 Laporan hasil audit triwulan I tahun 2012

24 Juli 2012 Persiapan laporan publikasi Laporan Keuangan BRI per Juni 2012

31 Juli 2012 Rekap hasil Forum Strategis BRI 2010 dan 2011

7 Agustus 2012 Realisasi RBB 2012-2014 triwulan II tahun 2012

4 September 2012 Laporan Profil Risiko Triwulan II tahun 2012

11 September 2012 Pengisian kuesioner CGPI1. Anggaran Dewan Komisaris BRI tahun 20132.

25 September 2012 Pelaksanaan strategi Anti Fraud1. Pelaksanaan program APU/PPT2. Profil Risiko Kepatuhan3.

9 Oktober 2012 Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2013

11 Oktober 2012 Laporan hasil audit triwulan II tahun 2012

16 Oktober 2012 Persiapan observasi CGPI

25 Oktober 2012 Persiapan Laporan Publikasi laporan keuangan BRI per September 2012

30 Oktober 2012 Persiapan Radirkom terkait bagaimana menyikapi posisi BRI dalam ketatnya industri Perbankan khususnya dalam Segmen Mikro

6 November 2012 Persiapan Radirkom RJP 2013-2017, RBB 2013-2015, dan RKAP 2013

20 November 2012 RJP 2013-2017, RBB 2013-2015, dan RKAP 2013

11 Desember 2012 Persiapan pelaksanaan General Audit laporan keuangan BRI tahun buku 2012

18 Desember 2012 Sharing knowledge tentang teknologi, pengadaan, dan pengoperasian satelit

27 Desember 2012 Laporan hasil audit tw III tahun 2012 dan rencana audit tahunan tahun 2013

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Program pelatihan Dewan Komisaris diperlukan agar Anggota Dewan Komisaris dapat senantiasa memperbaharui

informasi terkait perkembangan industri perbankan terkini dan pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan

tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Tanggal Nama Pelatihan Nama Dewan Komisaris Lokasi

8 - 11 Juli 2012 International Conference “Revolutioning Internal Audit”

Bunasor Sanim, Aviliani, Hermanto Siregar

Boston

17 - 18 Mei 2012 Risk Management Certification Refreshment Program dengan tema “Survival in Crisis: Enhancing Bank Strategy and Performance Implanting BCM and Fraud Prevention Process”

Aviliani Tokyo

19 - 22 Oktober 2012 Modern Corporate Governance Ahmad Fuad Paris

12 - 13 November 2012 BARA LSPP Risk Management Certification Refreshment Program

Bunasor Sanim, Mustafa Abubakar, Hermanto Siregar

Tokyo


Key Performance Indicators Dewan Komisaris

Key Performance Indicators Dewan Komisaris tercermin

dalam target-target yang terdapat pada Rencana Kerja

dan Anggaran Dewan Komisaris. Key Performance

Indicators yang ditetapkan sebagai acuan kinerja

Dewan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut:

Aspek Pengawasan Pasif 1. (off site supervision), yang

mencakup ketepatan waktu hasil review Laporan

Hasil Pemeriksaan Audit Intern, ketepatan waktu

hasil review Laporan Keuangan, hasil penilaian Self

Assessment GCG, ketepatan waktu Laporan Profil

Risiko, serta ketepatan waktu Laporan Kepatuhan

Aspek Pengawasan Aktif 2. (on site supervision), yang

mencakup jumlah rapat, jumlah kunjungan kerja, serta

jumlah dan ketepatan waktu kajian yang dilakukan

oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Aspek Kinerja Perseroan yang mencakup 3.

Rentabilitas (Laba Bersih dan ROA), Likuiditas (Dana

Pihak Ketiga dan LDR) serta Perkreditan (Ekspansi

Kredit dan NPL).

Pelaksana Assessment Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan self assessment terhadap

pencapaian Key Performance Indicators yang terdapat

di dalam RKAP.

Kepemilikan Saham Komisaris

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, kepemilikan

saham oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris

BRI tidak mencapai 5% (lima per seratus) dari modal

disetor BRI, bank lain, lembaga keuangan bukan bank

dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam

maupun luar negeri. Adapun daftar kepemilikan saham

Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Kepemilikan Saham


Nihil

Mustafa Abubakar Wakil Komisaris Utama

Nihil

Heru Lelono Komisaris Nihil

Hermanto Siregar Komisaris Nihil

Vincentius Sonny Loho Komisaris Nihil

Adhyaksa Dault Komisaris Independen Nihil

Aviliani Komisaris Independen Nihil

Ahmad Fuad Komisaris Independen Nihil

DireksiSesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Direksi

bertugas mengelola Perseroan, memelihara dan

mengurus aset Perseroan serta mewakili Perseroan

di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Dalam

pelaksanaan tugas, Direksi berkewajiban melaksanakan

kepengurusan Perseroan untuk kepentingan

perusahaan serta sesuai dengan maksud dan tujuan

Perusahaan berdasarkan itikad baik dengan penuh

tanggung jawab serta mengindahkan Anggaran Dasar,

Keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk

Direktur Utama setara, dengan tugas Direktur Utama

adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Tindakan

yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang

diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab

pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan

dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Deskripsi tugas dan tanggung jawab Direksi BRI

selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Umum

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan 1.

yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk

kepentingan Bank yang sesuai dengan maksud,

tujuan dan kegiatan usaha Bank serta melakukan

segala tindakan serta perbuatan baik terkait

pengurusan dan pemilikan yang mengikat Bank

dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan

Bank, dengan tetap memperhatikan Anggaran

Dasar, peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan/atau Keputusan RUPS;

Direksi bertanggung jawab mengusahakan dan 2.

menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan

serta kegiatan usahanya; mengelola Bank sesuai

dengan kewenangan dan tanggung jawab

yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan

dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan

peraturan perundang-undangan.





Khusus

Penetapan tugas dan tanggung jawab yang 1.

berkaitan dengan Dewan Komisaris dan

Pemegang Saham

Memastikan pelaksanaan keputusan yang a.

dibuat pada RUPS;

Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan b.

(RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana

Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan

rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk

disampaikan guna mendapatkan persetujuan

Dewan Komisaris;

Menyelenggarakan RUPS berdasarkan c.

permintaan tertulis dari satu atau lebih

pemegang saham yang mewakili sekurang-

kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah

saham yang dikeluarkan dengan hak suara

yang sah;

Membuat dan memelihara daftar pemegang d.

saham dan daftar khusus yang berisi daftar

kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota

Dewan Komisaris dan Direksi termasuk keluarga

mereka dalam Bank dan di perusahaan lain;

Mengkonsultasikan pemberian kredit diatas e.

jumlah tertentu kepada Dewan Komisaris dengan

berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

Menyampaikan Laporan Tahunan setelah f.

ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka

waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah

tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS

untuk mendapatkan persetujuan.

Penetapan tugas dan tanggung jawab Direksi 2.

berkaitan dengan Akuntansi dan Laporan

Tahunan

Mengadakan dan memelihara pembukuan a.

serta administrasi Bank sesuai dengan praktek

yang umum berlaku bagi perusahaan;

Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan b.

Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip-

prinsip pengendalian intern, terutama dalam

hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan

pengawasan;

Menyiapkan Laporan Tahunan termasuk c.

laporan keuangan.


berkaitan dengan manajemen risiko dan

pengendalian

Memelihara proses manajemen risiko seperti 4.

berikut:

Memastikan bahwa Bank memiliki proses yang a.

tepat dan sistematis untuk mengidentifikasi,

menilai dan mengendalikan risiko yang

dihadapinya;

Memastikan bahwa sistem dan proses yang b.

tepat telah dijalankan untuk mengawasi

dan melaporkan adanya risiko utama yang

dihadapi Bank;

Memonitor dan menilai adanya proses c.

manajemen yang baik untuk menilai kecukupan

sistem manajemen risiko dan pengendalian

intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan;

Memastikan adanya suatu sistem pengendalian d.

yang efektif untuk meyakinkan:

keandalan dan integritas informasi;•

kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, •

prosedur, peraturan dan undang-undang

yang berlaku;

penjagaan atas harta kekayaan Bank; •

penggunaan sumber daya yang ekonomis •

dan efisien;

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah •

ditetapkan untuk operasional.

Melakukan penilaian tahunan untuk membuat 5.

pernyataan publik tentang pengendalian intern di

Bank sehingga dapat memberi keyakinan bahwa

semua aspek pengendalian intern yang signifikan

sudah dipertimbangkan untuk tahun pemeriksaan

sampai tanggal persetujuan laporan tahunan.

Membuat struktur organisasi, tugas dan 6.

menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk

pengangkatan manajemen;

Uraian ringkas tugas masing-masing anggota Direksi

adalah sebagai berikut:

Direktur Utama

Tanggung Jawab Utama:

Mengarahkan penyusunan strategi dan 1.

rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka

Panjang (Corporate Plan), Rencana Jangka

Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta

perubahannya sebagai pedoman dalam

mencapai target kinerja Perusahaan

Mengarahkan pengembangan dan pencapaian 2.

target Perusahaan


Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk 5.

menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi

Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar 6.

anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian

target kinerja perusahaan

Direktur Operasional


Mengarahkan strategi dan rencana kerja 1.

Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (Corporate

Plan), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis

Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam



target Perusahaan di Bidang Operasional

Memberikan laporan pertanggungjawaban dan 3.

penjelasan atas pengurusan Perusahaan

Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit 4.

baik internal maupun eksternal terkait Bidang

Operasional



Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama 6.

antar anggota Direksi untuk memperlancar

pencapaian target kinerja perusahaan

Direktur MSDM


Mengarahkan strategi dan rencana kerja 1.

Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang

(Corporate Plan), Rencana Jangka Menengah

(Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja

dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta

perubahannya sebagai pedoman dalam



target Perusahaan di Bidang Manajemen Sumber

Daya Manusia





Manajemen Sumber Daya Manusia




penjelasan atas pengurusan Perusahaan.

Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik 4.

internal maupun eksternal

Menjalankan fungsi pembinaan terhadap anggota 5.

Direksi untuk memperlancar pencapaian target

kinerja perusahaan

Sementara itu, ringkasan tugas masing-masing

Anggota Direksi, sesuai bidang operasional BRI adalah

sebagai berikut:

Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:


Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan 1.

baik Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan),

Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/

RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman

dalam mencapai target kinerja Perusahaan


target Perusahaan di Bidang UMKM




internal maupun eksternal terkait Bidang UMKM


menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi.



target kinerja perusahaan.

Direktur Pengendalian Risiko Kredit









target Perusahaan di Bidang Pengendalian

Risiko Kredit





Pengendalian Risiko Kredit







pencapaian target kinerja perusahaan.

Direktur Bisnis Konsumer









target Perusahaan di Bidang Bisnis Konsumer


penjelasan atas pengurusan Perusahaan.



Bisnis Konsumer






Direktur Bisnis Komersial









target Perusahaan di Bidang Bisnis Komersial





Bisnis Komersial






Direktur Keuangan









target Perusahaan di Bidang Keuangan




internal maupun eksternal terkait Bidang Keuangan






Direktur Kepatuhan






(RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam



target Perusahaan di Bidang Kepatuhan




internal maupun eksternal terkait Bidang Kepatuhan






Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN










target Perusahaan di Bidang Bisnis Kelembagaan

dan BUMN




internal maupun eksternal terkait Bidang Bisnis

Kelembagaan dan BUMN






Direktur Jaringan dan Layanan









target Perusahaan di Bidang Jaringan dan Layanan




internal maupun eksternal terkait Bidang Jaringan

dan Layanan






Komposisi dan Independensi Direksi

Anggota Direksi BRI berjumlah 11 (sebelas) orang yang

secara mayoritas telah memiliki pengalaman di bidang

operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank lebih dari 5

(lima) tahun. Seluruh anggota Direksi BRI berdomisili di

Indonesia dan seluruhnya telah mendapat persetujuan

Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan


Susunan Direksi BRI per 31 Desember 2012

Jabatan Nama

Direktur Utama Sofyan Basir

Direktur Operasional Sarwono Sudarto

Direktur Keuangan Achmad Baiquni

Direktur Bisnis Komersial Sulaiman Arif Arianto

Direktur Pengendalian Risiko Kredit

Lenny Sugihat

Direktur Bisnis Konsumer A. Toni Soetirto

Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN

Asmawi Syam

Direktur Jaringan dan Layanan

Suprajarto

Direktur Bisnis UMKM Djarot Kusumayakti

Direktur Kepatuhan Randi Anto

Direktur MSDM Gatot Mardiwasisto

Independensi Direksi

Direksi BRI tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris,

Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga lain, dan

tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

hingga derajat kedua. Dengan status yang bebas tersebut,

Direksi BRI senantiasa bertindak independen, dalam arti

tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat

mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas

secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama

lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi juga tidak memangku jabatan rangkap sebagai

Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan

Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan

lain yang berhubungan dengan pengelolaan BRI,

termasuk jabatan struktural, dan jabatan fungsional

lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat,

pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai

dengan ketentuan anggaran dasar BRI dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya,

anggota Direksi BRI:

Tidak pernah dinyatakan pailit.1.

Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota 2.

Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perseroan dinyatakan pailit.





Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau BUMN 3.

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Direksi BRI dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang

saham pengendali.

Rapat dan Hasil Rapat Direksi

Direksi secara berkala mengadakan pertemuan internal untuk membahas hal-hal yang memerlukan pertimbangan

Direksi dan juga membahas rencana strategis lainnya.

Tingkat Kehadiran Direktur dalam Rapat Direksi

Direktur Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran Kehadiran (%)

Sofyan Basir 46 41 89,13

Sarwono Sudarto 46 42 91,30

Lenny Sugihat 46 44 95,65

Djarot Kusumayakti 46 41 89,13

Sulaiman A. Arianto 46 39 84,78

A.Toni Soetirto 46 40 86,96

Achmad Baiquni 46 41 89,13

Randi Anto 46 45 97,83

Suprajarto 46 40 86,96

Asmawi Syam 46 39 84,78

Gatot Mardiwasisto* 42 38 90,48

*Resmi menjabat sebagai Direktur pada tanggal 27 Januari 2012

Rekapitulasi Hasil Rapat Direksi

Tanggal Keterangan

3 Januari 2012 1. Kinerja Keuangan BRI Tahun 2011

2. lain-lain

10 Januari 2012 Pembahasan Mutasi dan Promosi Pejabat Esselon 1 dan 2

17 Januari 2012 1. Forum UMKM

2. Presentasi Wapinwil Selindo

3. Usulan Kerjasama BRI dengan KEMENPERA penyaluran dana KPR Sejahtera

24 Januari 2012 1. ALCO

2. Usulan Kerjasama BRI dengan KEMENPERA penyaluran dana KPR Sejahtera part 2

31 Januari 2012 Aksi Korporasi tahun 2012

7 Februari 2012 1. Rencana Aksi Korporasi

2. Penyelesaian Kasus Operasional

3. Persiapan RUPS tahun 2012

4. Pembidangan Direktur BRI



Tanggal Keterangan

14 Februari 2012 1. Persiapan RUPS

2. Pembahasan Kinerja BRI tahun 2011

20 Februari 2012 Forum UMKM BRI

21 Februari 2012 1. Usulan Pembukaan Sentra Layanan Prioritas

2. Persiapan RUPS

3. Pengendalian NPL

29 Februari 2012 ALCO

6 Maret 2012 Manajemen SDM BRI

20 Maret 2012 1. Evaluasi Kinerja Kanwil Seluruh Indonesia terkait Pengembangan Bisnis UMKM

2. Pemasaran/mapping potensi Bisnis UMKM dan Trickle down Effect bisnis korporasi dan BUMN

27 Maret 2012 1. ALCO

2. Asuransi Jiwa untuk KPR

3. Rencana Aksi Korporasi

3 April 2012 Permasalahan MSDM

10 April 2012 1. Pembahasan SK BRI tentang Peraturan Disiplin

17 April 2012 1. Pembahasan Formasi untuk Pejabat Esselon 2

2. Mutasi Esselon 1 dan 2

24 April 2012 1. ALCO

2. Mutasi/Promosi Pejabat BRI Esselon 1 dan 2

1 Mei 2012 Radisi Evaluasi kinerja kanwil selindo terkait pengembangan bisnis UMKM, dll

8 Mei 2012 1. Penjualan salah satu aset BRI

2. Permasalahan MSDM

3. Penghapusbukuan Piutang Intern

4. Lain-lain

15 Mei 2012 1. Permasalahan MSDM

2. Perkembangan Bisnis BRI

3. Apresiasi kepada perusahaan BUMN

22 Mei 2012 Pembahasan OJK

29 Mei 2012 ALCO

Revisi RKAP 2012

5 Juni 2012 Forum UMKM BRI

12 Juni 2012 1. Persiapan International Microfinance Committee

2. Rencana Pembukaan Unit Kerja di Luar Negeri

3.Perkembangan Bisnis Estimasi di Bulan Juni

4. Rencana Investasi di Bidang IT

5. Permasalahan MSDM

19 Juni 2012 1. Rencana Pembukaan Unit Kerja di Luar Negeri

2. Rencana Investasi di Bidang IT

3. Penjualan salah satu aset BRI

26 Juni 2012 ALCO

1. Laporan Pertemuan Tim TSI dan salah satu vendor terkait rencana investasi bidang IT

2. Penetapan rentang kendali berdarsarkan jarak tempuh

3. Perubahan Struktur Organisasi di Kantor Cabang

4. Recruitment RA Audit

5. Lain-lain

3 Juli 2012 1. Pembahasan Bisnis Mikro

2. Pembahasan SDM pada Bisnis Mikro






Tanggal Keterangan

10 Juli 2012 1. Laporan Kunjungan terkait Rencana Pembukaan Unit Kerja di Luar Negeri

17 Juli 2012 Forum UMKM

24 Juli 2012 1. ALCO

2. Persiapan Rapat Kabinet Terbatas di BRI

31 Juli 2012 1. Pembahasan Premi dan Klaim Asuransi

2. Permasalahan operasional

3. Progress Report Persiapan Rapat kabinet Terbatas di BRI

7 Agustus 2012 Penetapan 3 Kantor Cabang Terbaik dan 5 Terburuk

28 Agustus 2012 ALCO dan Radisi

4 September 2012 1. Penguatan Modal Anak Perusahaan

2. Jadwal SIPK

3. Kinerja BRI Agustus 2012

4. Rencana investasi bidang IT

5. Penilaian Kinerja Kantor Cabang tahun 2012

6. Putusan Kredit Debitur Bisnis Komersial

18 September 2012 ALCO

25 September 2012 ALCO

2 Oktober 2012 1. Penilaian Kinerja Kantor Cabang tahun 2012

2. Penilaian Kinerja Wakil Pemimpin Wilayah dan Pemimpin Cabang

3. Kinerja BRI September 2012

4. Promo Direktorat Bisnis Konsumer pada HUT 117

5. Permasalahan Sumber Daya Manusia

9 Oktober 2012 1. Rencana Kerja Anggaran tahun 2013

2. Permasalahan SDM berkaitan dengan Kinerja Kanwil dan Kanca

3. International Microfinance Conference 2012

16 Oktober 2012 Forum UMKM

30 Oktober 2012 1. ALCO

2. RKAP 2013

13 November 2012 Rencana Aksi Korporasi BRI

20 November 2012 Forum UMKM

27 November 2012 ALCO

4 Desember 2012 Kinerja BRI 2012

11 Desember 2012 SKPKB Hapus Buku Kredit

18 Desember 2012 1. ALCO

2. Forum UMKM

3. SKPKB Hapus Buku Kredit

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi bertugas mengelola Perseroan, memelihara dan mengurus aset

Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya,

Direksi berkewajiban melaksanakan tugasnya mengurus Perseroan untuk kepentingan perusahaan sebagaimana

maksud dan tujuan Perusahaan dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab dengan mengindahkan Anggaran

Dasar, Keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama

adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang

diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan

dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.


Deskripsi tugas, tanggung jawab Direksi BRI

selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut:

Umum

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan 1.

yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk

kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud,

tujuan dan kegiatan usaha Bank serta melakukan

segala tindakan dan perbuatan baik mengenai

pengurusan maupun pemilikan serta mengikat

Bank dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan

Bank dengan memperhatikan Anggaran Dasar,

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/

atau Keputusan RUPS;

Direksi bertanggung jawab mengusahakan dan 2.

menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta

kegiatan usahanya serta mengelola Bank sesuai

dengan kewenangan dan tanggung jawab yang

diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang

ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Khusus

Penetapan tugas dan tanggung jawab berkaitan 1.

dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Memastikan pelaksanaan keputusan yang a.

dibuat pada RUPS;

Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan b.

(RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana

Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan

rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk

disampaikan guna mendapatkan persetujuan

Dewan Komisaris;

Menyelenggarakan RUPS berdasarkan c.

permintaan tertulis dari satu atau lebih

pemegang saham yang mewakili sekurang-

kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah

saham yang dikeluarkan dengan hak suara

yang sah;

Membuat dan memelihara daftar pemegang d.

saham dan daftar khusus yang berisi daftar

kepemilikan saham yang dimiliki oleh Komisaris

dan Direksi termasuk keluarga mereka dalam

Bank dan di perusahaan lain;

Mengkonsultasikan pemberian kredit diatas e.

jumlah tertentu kepada Dewan Komisaris dengan

berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

Menyampaikan Laporan Tahunan setelah f.

ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka

waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah

tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS

untuk mendapatkan persetujuan.


berkaitan berkaitan dengan Akuntansi dan

Laporan Tahunan

Mengadakan dan memelihara pembukuan dan a.

administrasi Bank sesuai dengan praktek yang

umum berlaku bagi perusahaan;

Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan b.

Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip-

prinsip pengendalian intern, terutama dalam

hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan

pengawasan;

Menyiapkan Laporan Tahunan termasuk c.

laporan keuangan.


berkaitan dengan manajemen risiko dan

pengendalian

Memelihara proses manajemen risiko seperti berikut:

Memastikan bahwa Bank memiliki proses yang a.

tepat dan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai

dan mengendalikan risiko yang dihadapinya;

Memastikan bahwa sistem dan proses yang b.

tepat telah dijalankan untuk mengawasi dan

melaporkan adanya risiko utama yang dihadapi

Bank;

Memonitor dan menilai adanya proses c.

manajemen yang baik untuk menilai kecukupan

sistem manajemen risiko dan pengendalian

intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan;

Memastikan adanya suatu sistem pengendalian d.

yang efektif untuk meyakinkan:

keandalan dan integritas informasi;•

kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, •

prosedur, peraturan dan undang-undang

yang berlaku;

penjagaan atas harta kekayaan Bank; •

penggunaan sumber daya yang ekonomis •

dan efisien;

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah •

ditetapkan untuk operasional.





Melakukan penilaian tahunan untuk membuat pernyataan publik tentang pengendalian intern di Bank sehingga 4.

dapat memberi keyakinan bahwa semua aspek pengendalian intern yang signifikan sudah dipertimbangkan

untuk tahun pemeriksaan sampai tanggal persetujuan laporan tahunan.

Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk 5.

pengangkatan manajemen;

Program Training Direksi

Program Training bagi anggota Direksi merupakan salah satu program penting agar anggota Direksi dapat senantiasa

memperbaharui informasi terkait perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan lainnya

yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

BRI memperhatikan beberapa parameter dalam melaksanakan Program Training Direksi yang mencakup:

Program 1. Training dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi dan efektivitas kerja Direksi;

Biaya Program 2. Training dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi;

Setiap Anggota Direksi yang mengikuti Program 3. Training, termasuk dan tidak terbatas pada seminar, pelatihan,

dan workshop diharapkan dapat berbagi informasi dan pengetahuan tersebut kepada Anggota Direksi lain

yang tidak mengikuti Program tersebut;

Materi yang diterima dari Program 4. Training harus terdokumentasi dengan rapi dalam suatu bagian tersendiri.

Tanggung jawab dokumentasi terdapat pada Sekretaris Perusahaan dan harus tersedia jika suatu saat dibutuhkan.

Berikut daftar rekapitulasi Training Direksi BRI tahun 2012:

Tanggal Nama Pelatihan Nama Peserta Kota

15 Mei 2012 Memahami Kedudukan BUMN Menurut UU Keuangan Negara dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lenny Sugihat Jakarta

9 Juli 2012 Seminar Risk Management Certification Refreshment Program

Sofyan Basir, Randi Anto, A. Toni Soetirto & Sulaiman Arif Arianto

Frankfurt, Jerman

3 Oktober 2012 Improving Compliance Competency Randi Anto Jakarta

18 Oktober 2012 40th EFMA Congress Multichannel Coordination and Integration

Suprajarto Barcelona, Spanyol

29 Oktober 2012 International Seminar On Housing Finance Management 2012

Gatot Mardiwasisto Denpasar

1 November 2012 Risk Management Certification Refreshment Program- Bara-LSPP Financial Crime Asia 2012

Lenny Sugihat Denpasar

23 November 2012 Risk Management Certification Refreshment Program- Banking Industry Readiness on Asean Community’s Economy

Sarwono Sudarto, Lenny Sugihat Jakarta

13 Desember 2012 Arah dan Strategi Perbankan Nasional 2013-2015 Randi Anto Jakarta

Key Performance Indicator Direksi

Tersedia Rencana Jangka Panjang Bank 1. (Corporate Plan)

Tersedia Rencana Jangka Menengah Bank (RBB/Rencana Bisnis Bank)2.

Tersedia Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)3.

Kinerja Perusahaan dicapai sesuai penilaian tingkat kesehatan Bank yang berlaku mencakup profil risiko, 4.

Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas dan Permodalan.

Tersedia laporan dan dokumen pengurusan Perusahaan5.


Tersedia penjelasan atas pelaksanaan pengurusan Perusahaan.6.

Terlaksananya tindak lanjut perbaikan atas temuan audit.7.

Terlaksananya tugas Direktur Pengganti.8.

Tercapainya target kinerja Perusahaan.9.

Pelaksanaan Assessment Direksi

Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi merupakan hasilkerja kolegial dari seluruh Direksi yang tercermin dalam

satu kesatuan pada realisasi rencana kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) secara tahunan. Pengukuran keberhasilan

kinerja Direksi dilakukan terhadap Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup aspek profil risiko, Good Corporate

Governance (GCG), rentabilitas dan permodalan bank. Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi

adalah Dewan Komisaris, RUPS serta Bank Indonesia.

Kepemilikan Saham oleh Direksi

Per 31 Desember 2012, kepemilikan saham oleh masing-masing anggota Direksi tidak mencapai 5% (lima

perseratus) dari modal disetor BRI, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya yang

berkedudukan didalam maupun luar negeri. Adapun daftar kepemilikan saham anggota Direksi adalah

sebagai berikut:

Nama Jabatan Kepemilikan Saham

Sofyan Basir Direktur Utama Nihil

Sarwono Sudarto Direktur Kurang dari 5%

Randi Anto Direktur Kurang dari 5%

Sulaiman Arif Arianto Direktur Kurang dari 5%

Achmad Baiquni Direktur Nihil

Toni Soetirto Direktur Nihil

Lenny Sugihat Direktur Kurang dari 5%

Djarot Kusumayakti Direktur Nihil

Asmawi Syam Direktur Nihil

Suprajarto Direktur Nihil

Gatot Mardiwasisto Direktur Kurang dari 5%

Pernyataan mengenai kepemilikan saham tersebut telah dituangkan oleh masing-masing anggota Direksi dalam

Surat Pernyataan.

Prosedur Penetapan dan Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan Gaji, Honorarium, dan Tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan oleh RUPS. Dewan

Komisaris mengajukan usulan penetapan Gaji, Honorarium, dan Tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi

kepada RUPS. Usulan didasarkan pada rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang mempertimbangkan

kinerja Perseroan, business size, dan hasil survei remunerasi industri Perbankan.





Putusan RUPS 2012 memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran Gaji

dan Honorarium 2012 serta Tantiem 2011 bagi Direksi BRI dan Anggota Dewan Komisaris BRI, dengan terlebih

dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Atas wewenang dan kuasa tersebut Dewan

Komisaris telah menetapkan Gaji, Honorarium dan Tantiem dimaksud, yang telah mendapatkan persetujuan dari

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tertanggal 25 April 2012.

Adapun gambaran ringkas prosedur penetapan Remunerasi Komisaris BRI adalah sebagai berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi

Usulan Remunerasi Anggota Dewan

Komisaris

Membahas Usulan Komite Remunerasi

dan Nominasi serta Mengusulkan

kepada RUPS Remunerasi bagi Anggota Dewan

Komisaris

Rekomendasi dan Usulan Remunerasi

Anggota Dewan

Remunerasi Anggota Dewan

Komisaris

Menyusun Rekomendasi dan

Mengusulkan Remunerasi

Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris RUPS

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan sebagaimana termuat dalam

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan

Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS), dengan komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari Honorarium, Tunjangan,

Fasilitas dan Tantiem.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi BRI secara garis besar dilakukan melalui tahapan berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku 1.

bagi Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan 2.

remunerasi bagi Direksi, selain itu (jika ada) memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada direksi

antara lain opsi saham.

Dewan komisaris menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi yang berbentuk honorarium dan tantiem 3.

untuk disetujui (RUPS)

Sedangkan untuk fasilitas terkai dengan remunerasi yaitu kendaraan jabatan dinas, asuransi kesehatan, pulsa telepon, 4.

keanggotaan (club membeship) dan tunjangan santunan purna jabatan bagi Anggota Dewan Komisaris diajukan

Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu

melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.


Penetapan remunerasi bagi Direksi mengacu pada

ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-07/

MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan

Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan

Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, prinsip

penetapan penghasilan Direksi ditetapkan oleh

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komponen

penghasilan Direksi terdiri dari:

Proporsi gaji Direktur ditetapkan 90% dari 1.

Direktur Utama

Tunjangan Direksi2.

Anggota Direksi diberikan tunjangan hari raya a.

keagamaan paling banyak 2 (dua) kali gaji

dengan tetap memperhatikan kemampuan

Perusahaan.

Anggota Direksi diberikan tunjangan cuti b.

tahunan paling banyak 1 (satu) kali gaji

Tunjangan cuti tahunan tetap diberikan

walaupun hak cuti tidak diambil atau ijin

cuti tidak diberikan karena kepentingan

Perusahaan.

Anggota Direksi diberikan tunjangan cuti besar c.

paling banyak 2 (dua) kali gaji. Tunjangan cuti

besar tetap diberikan walaupun hak cuti tidak

diambil atau ijin cuti tidak diberikan karena

kepentingan Perusahaan.

Tunjangan cuti besar diberikan setelah anggota d.

Direksi bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut

dalam satu periode jabatan.

Anggota Direksi diberikan tunjangan e.

komunikasi sebesar biaya pemakaian (at cost).

Anggota Direksi menerima Santunan Purna f.

Jabatan pada setiap akhir masa jabatan.

Santunan Purna Jabatan dimaksud diberikan

dalam bentuk pengikut sertaan dalam program

asuransi atau tabungan pensiun. Premi atau

iuran tahunan yang ditanggung Perusahaan

maksimum sebesar 25% dari gaji per tahun.

Anggota Direksi diberikan kompensasi rumah g.

jabatan per bulan sebesar 30% dari gaji bulanan.

Anggota Direksi diberikan tunjangan biaya h.

utilitas sebesar 30% dari nilai tunjangan

perumahan.

Fasilitas Direksi 3.

Perusahaan menyediakan fasilitas berupa a.

1 (satu) kendaraan jabatan beserta biaya

pemeliharaan dan operasional bagi masing-

masing anggota Direksi, yang jenisnya dan

besarannya ditetapkan dengan memperhatikan

aspek kepantasan dan kemampuan keuangan

Perusahaan.

Perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan b.

kepada masing-masing anggota Direksi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Perusahaan memberikan fasilitas bantuan c.

hukum kepada anggota Direksi dalam hal

terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama

jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan

tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

Perusahaan memberikan fasilitas Club d.

Membership/Corporate Member kepada anggota

Direksi paling banyak 2 (dua) keanggotaan

dengan memperhatikan kemampuan

Perusahaan. Fasilitas Club Membership yang

diberikan hanya berupa uang pangkal (uang

pendaftaran) dan iuran tahunan.

Tantiem/Insentif Kinerja4.

Penetapan tantiem/insentif kinerja bagi Direksi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

tersebut antara lain:

Pemberian tantiem kepada anggota Direksi a.

diberikan dalam hal BUMN memperoleh

keuntungan dalam tahun buku yang

bersangkutan.

Anggota Direksi dapat diberikan tantiem b.

apabila pencapaian ukuran Kinerja Utama (KPI)

lebih dari 70% dan tingkat kesehatan dengan

nilai lebih dari 70.

Pencapaian ukuran kinerja utama yang c.

diperhitungkan dalam tantiem maksimal

sebesar 150%.

Komposisi besarnya tantiem ditetapkan sebagai d.

berikut:

Direktur Utama 100%•

Anggota Direksi 90% dari Direktur Utama•

BRI dapat memberikan tantiem dalam hal BRI e.

mengalami peningkatan kinerja walaupun

BRI masih mengalami kerugian dalam tahun

buku yang bersangkutan, atau akumulasi

kerugian dari tahun buku sebelumnya.





Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain Jumlah Diterima dalam 1 tahun (2012)

Dewan Komisaris Direksi Pihak Independen 2

Orang Jutaan (Rp) Orang Jutaan (Rp) Orang Jutaan (Rp)

REMUNERASI 36.625 109.260 - -

- Gaji 1 9 7.348 11 21.960 - -

- Bonus - - - - - -

- Tunjangan Rutin 3 7 1.910 10 6.719 - -

- Tantiem 4 11 27.367 12 80.581 - -

FASILITAS DALAM BENTUK NATURA

4.248 16.841

- Perumahan - - 8 3.840 - -

- Transportasi 5 9 2.231 11 7.511 - -

- Santunan 8 2.017 11 5.490 - -

Jumlah Remunerasi per-orang dalam 1 Tahun

Jumlah Dewan Komisaris Jumlah Direksi Jumlah Pihak Independen

Di atas Rp2 miliar 7 34.766 11 126.101 - -

Di atas Rp1 miliar sd Rp2 miliar 4 6.107 - - - -

Di atas Rp500 juta sd Rp1 miliar - - - - - -

Rp500 juta ke bawah - - - - - -

Termasuk honorarium Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya pada RUPST tanggal 28 April 2012 1.

Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan 2.

keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

Meliputi THR, Cuti, kesehatan dan 3. handphone

Termasuk Direksi yang berakhir masa jabatannya dan yang diangkat pada saat RUPST tanggal 28 April 2011 dan RUPSLB 28 September 2011 serta 4.

Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya pada RUPST 28 April 2011 dan mengundurkan diri pada RUPSLB 28 September 2011

Termasuk Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya pada saat RUPST tanggal 28 Maret 2012 5.

Komite Komite Dewan Komisaris

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit BRI didasarkan pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

No. KEP-643/BL/2012 Tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana

diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Corporate Governance bagi Bank Umum; Undang-Undang

No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN; dan Piagam Komite Audit (Committee Audit Charter).


Adapun pembentukan Komite Audit bertujuan

untuk membantu Dewan Komisaris dalam

menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya serta

dalam memberikan nasehat kepada Direksi atas hal-

hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem

pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan auditor

eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan

manajemen risiko serta kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Audit BRI terdiri dari seorang Ketua yang

merupakan Komisaris Independen, satu orang anggota

yang juga yang merupakan Komisaris Independen,

satu orang anggota yang merupakan Komisaris, dan

tiga orang anggota non Komisaris yang ahli di bidang

keuangan, akuntansi, hukum, dan perbankan. Hal ini

telah memenuhi ketentuan dalam Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

No. Kep-29/PM/2004 dan ketentuan BI tersebut diatas.

Susunan Keanggotaan 1 Januari 2012 – 28 Juni 2012

Nama Jabatan Profesi

Bunasor Sanim Ketua Komisaris Utama/Independen

Adhyaksa Dault Anggota Komisaris Independen

Hermanto Siregar Anggota Komisaris

H.C. Royke Singgih Anggota Non Komisaris

Dedi Budiman Hakim Anggota Non Komisaris

Syahrir Nasution Anggota Non Komisaris

Susunan Keanggotaan 29 Juni 2012 – 31 Desember 2012


Bunasor Sanim Ketua Komisaris Utama/Independen

Adhyaksa Dault Anggota Komisaris Independen

Ahmad Fuad* Anggota Komisaris Independen

Vincentius Sonny Loho** Anggota Komisaris


H.C. Royke Singgih Anggota Non Komisaris

Dedi Budiman Hakim Anggota Non Komisaris

Syahrir Nasution Anggota Non Komisaris

*Terhitung sejak 1 Juni 2012 efektif sebagai Komisaris Independen setelah

mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan (fit and proper test).** Terhitung sejak 5 September 2012 efektif sebagai Komisaris setelah

mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan


Independensi Komite Audit

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi

pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat,

rekomendasi maupun saran kepada Dewan

Komisaris, seluruh anggota Komite Audit tidak

memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya

maupun pemegang saham pengendali BRI. Anggota

Komite Audit juga bukan merupakan pemegang

saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan

dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun

bisnis dengan BRI. Anggota Komite Audit tidak

memiliki wewenang untuk merancang, memimpin

maupun mengendalikan BRI sebelum menjabat

dan bukan merupakan mantan pimpinan maupun

pegawai Kantor Akuntan Publik yang memeriksa

pembukuan BRI.

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas dan

pemberian saran, seluruh anggota Komite Audit

BRI memiliki latar belakang keuangan dan/atau

akuntansi. Dengan demikian seluruh persyaratan

independensi anggota Komite Audit yang sesuai

dengan peraturan dan kaidah praktek terbaik GCG,

telah dipenuhi.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Audit tanggal 03 Agustus 2011, Komite Audit

adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris

dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

khususnya terkait dengan fungsi pengawasan

guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap

pengelolaan Perseroan.

Selama tahun 2012, Komite Audit telah

melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya

sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja

Komite Audit (Committee Audit Charter). Dalam

menyelenggarakan pertemuan dengan unit kerja,

Komite Audit melalui Dewan Komisaris telah

meminta beberapa subordinasi manajemen untuk

menghadiri pertemuan dan memberikan informasi

terutama berkaitan dengan pengendalian intern dan

manajemen risiko Perseroan.





Rapat dan Kehadiran Rapat Anggota Komite Audit

Rapat dilakukan dengan Audit Intern, Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan, Divisi Bisnis Program dan

Kemitraan, Kantor Akuntan Publik PSS - Ernst and Young.

Selama tahun 2012, Komite Audit melakukan rapat sebanyak 11 kali dengan tingkat kehadiran masing-masing

anggota Komite Audit sebagai berikut:

Nama Jumlah Rapat Kehadiran Kehadiran (%)

Bunasor Sanim 11 9 82

Adhyaksa Dault 11 8 73

Ahmad Fuad* 6 5 83

Vincentius Sonny Loho** 4 3 75

Hermanto Siregar 11 9 82

H.C. Royke Singgih 11 11 100

Dedi Budiman Hakim 11 10 91

Syahrir Nasution 11 10 91

*Terhitung sejak 1 Juni 2012 efektif sebagai Komisaris Independen setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan


**Terhitung sejak 5 September 2012 efektif sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

(fit and proper test).

Agenda Rapat

Adapun Rapat dan kegiatan yang dilaksanakan Komite Audit selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Pihak/Unit Kerja Tanggal Materi

KAP Ernst & Young

24 Februari 2012 Audit atas laporan keuangan BRI per 31 Desember 2011

11 Desember 2012 Persiapan pelaksanaan General Audit laporan keuangan BRI tahun buku 2012

Audit Intern 3 Januari 2012 Laporan hasil audit triwulan III tahun 2011

27 Maret 2012 Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

27 April 2012 Laporan hasil audit Triwulan IV Tahun 2011

10 Juli 2012 Laporan hasil audit triwulan I tahun 2012

11 Oktober 2012 Laporan hasil audit triwulan II tahun 2012

27 Desember 2012 Laporan hasil audit triwulan III tahun 2012 dan rencana audit tahunan tahun 2013

Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan

24 Juli 2012 Persiapan laporan publikasi laporan keuangan BRI per Juni 2012

25 Oktober 2012 Persiapan publikasi laporan keuangan BRI per September 2012

KAP Hertanto, Sidik & Rekan 16 Maret 2012 Audit atas laporan keuangan PKBL per 31 Desember 2011


Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit telah melaksanakan program kerjanya

selama tahun 2012 sebagai berikut:

Kegiatan Internal1.

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas a.

perencanaan dan pelaksanaan audit oleh Audit

Intern BRI selama tahun 2012.

Menyusun rencana dan program kerja Komite b.

Audit 2012 yang merupakan penjabaran dari

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

Bersama-sama dengan perangkat Komisaris c.

lainnya, menyusun rencana dan program kerja

Dewan Komisaris tahun 2012,

Melakukan pertemuan reguler dengan Audit d.

Intern (AIN) dalam rangka membahas sistem

pengendalian intern, temuan-temuan audit

terutama yang dinilai mengandung risiko

yang dapat mempengaruhi kelangsungan

usaha Perseroan.

Melakukan pertemuan dengan Divisi Akuntansi e.

Manajemen dan Keuangan (AMK) serta Divisi

terkait untuk membahas perkembangan

kinerja keuangan Perseroan dan informasi

keuangan lainnya.

Melakukan evaluasi dan memberikan laporan f.

tertulis kepada Dewan Komisaris dari setiap

pertemuan diatas dan penugasan yang

diberikan kepada Komite Audit.

Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan g.

Publik terkait dengan pelaksanaan audit

tahunan Laporan Keuangan Perseroan.

Melakukan pemantauan atas tindak h.

lanjut hasil audit baik internal maupun

eksternal, dalam rangka menilai kecukupan

pengendalian intern termasuk kecukupan

proses pelaporan keuangan.

Melakukan i. review dan usulan dalam rangka

pemberian persetujuan Dewan Komisaris

terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana

Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).

Melakukan j. review perkembangan kinerja

bulanan Perseroan dan memberikan saran dan

pendapat kepada Dewan Komisaris sebagai

bahan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Melaksanakan kunjungan langsung ke unit k.

kerja BRI

Kegiatan Eksternal2.

Melakukan diskusi dengan Auditor Eksternal, a.

baik sebelum maupun setelah dilakukan

pemeriksaan mengenai temuan-temuan atas

laporan keuangan Perseroan.

Melakukan diskusi dengan pihak yang berkaitan b.

dengan peningkatan sistem pengendalian intern.

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR)

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi BRI

didasarkan pada Keputusan Menteri Badan Usaha

Milik Negara PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus

2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang

baik (Good Corporate Governance), Peraturan Bank

Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah

dengan PBI No. 8/14/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan

Corporate Governance bagi Bank Umum. Di BRI, Komite

Nominasi dan Komite Remunerasi tidak dipisahkan.


Komite Nominasi dan Remunerasi BRI terdiri dari

seorang Ketua (Komisaris Independen), satu orang

anggota Komisaris Independen, satu orang anggota

Komisaris, satu orang pejabat eksekutif yaitu Kepala

Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia, dan dua orang anggota non Komisaris

yang memiliki pengetahuan mengenai sistem

remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan

bank. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam

PBI tersebut diatas.







Adhyaksa Dault Ketua Komisaris Independen

Aviliani Anggota Komisaris Independen

Heru Lelono Anggota Komisaris

Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Anggota Non Komisaris/ex-officio

Kanyatama P. Mulyono Anggota Non Komisaris

Asep Ikhsan Iskandar Anggota Non Komisaris



Adhyaksa Dault Ketua Komisaris Independen

Aviliani Anggota Komisaris Independen

Mustafa Abubakar* Anggota Wakil Komisaris Utama

Heru Lelono Anggota Komisaris


Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

Anggota Non Komisaris/ex-officio

Kanyatama P. Mulyono Anggota Non Komisaris

Asep Ikhsan Iskandar Anggota Non Komisaris

*Terhitung sejak 27 Juli 2012 efektif sebagai Wakil Komisaris Utama setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan


Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas, beberapa anggota KNR memiliki latar belakang pendidikan ekonomi

dan keuangan sementara anggota lainnya memiliki latar belakang pendidikan bidang sumber daya manusia.

Sedangkan untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KNR tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris

lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur

maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Tugas dan Tanggung Jawab KNR

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja KNR tanggal 3 Agustus 2011, Komite Nominasi dan

Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait dengan kebijakan nominasi

dan kebijakan remunerasi.


Fungsi Nominasi

Menganalisis, menyusun dan memberikan 1.

rekomendasi mengenai sistem serta prosedur

pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan

Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.

Memberikan rekomendasi mengenai calon 2.

anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada

Dewan Komisaris.

Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria 3.

dan prosedur seleksi bagi calon Pejabat satu tingkat

di bawah Direksi.

Menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris 4.

dan Direksi.

Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota 5.

Dewan Komisaris dan Direksi.

Memberikan pendapat atau nasehat kepada 6.

Direksi atas keputusan Direksi untuk mutasi dan/

atau pengangkatan non pekerja Perseroan menjadi

pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

Menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah 7.

Direksi yang disampaikan oleh Direksi secara

triwulanan dan setiap waktu jika ada perubahan.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 8.

mengenai pihak independen yang akan menjadi

anggota Komite Audit dan anggota Komite

Pengawasan Manajemen Risiko.

Fungsi Remunerasi

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi 1.

yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan

Pekerja Perseroan.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 2.

mengenai:

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris a.

dan Direksi.

Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif b.

dan Pekerja Perseroan secara keseluruhan

untuk disampaikan kepada Direksi.

Memberikan rekomendasi tentang pemberian 3.

opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja

Perseroan, antara lain opsi saham.

Memberikan rekomendasi tentang sistem pensiun 4.

bagi Pekerja Perseroan.

Memberikan rekomendasi tentang sistem 5.

kompensasi serta manfaat lainnya dalam

pengurangan Pekerja Perseroan.

Lain-lain

Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi 1.

kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan

kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya

dalam manajemen SDM yang memiliki dampak

finansial yang signifikan dan/atau risiko hukum

bagi Perseroan.

Memberikan rekomendasi atas penyelesaian 2.

temuan audit internal dan/atau eksternal serta hasil

pengawasan Bank Indonesia, khusus mengenai

kebijakan di bidang manajemen sumber daya

manusia.

Mengadministrasikan dokumen-dokumen yang 3.

berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab

Komite.

Rapat dan Kehadiran Rapat KNR

Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa hadir

dalam rapat Dewan Komisaris maupun komite lainnya

yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam seminggu

sesuai agenda rapat. Komite Nominasi dan Remunerasi

melakukan rapat sebanyak 4 kali kali selama tahun

2012 dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota

sebagai berikut:

Nama Jumlah Rapat

Kehadiran Kehadiran (%)

Adhyaksa Dault 4 4 100

Aviliani 4 4 100

Heru Lelono 4 4 100

Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)

4 4 100

Kanyatama P. Mulyono 4 4 100

Asep Ikhsan Iskandar 4 4 100

catatan:

Terhitung sejak tanggal 29 Juni 2012, Mustafa Abubakar (Wakil Komisaris

Utama/Komisaris) dan Hermanto Siregar (Komisaris) efektif menjadi

anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Agenda Rapat KNR

Pada awal tahun 2012 Komite Nominasi dan Remunerasi

melakukan pembahasan mengenai langkah-langkah

pelaksanaan dan tindak lanjut dari Rencana Kerja dan

Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah

disusun di akhir tahun 2011, agar tercapai sesuai target

yang telah ditetapkan.





Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham, Komite

Nominasi dan Remunerasi melakukan review atas

remunerasi Direksi dan Komisaris untuk diusulkan pada

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2012

dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance, Peraturan Menteri Negara BUMN yang

berlaku, kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan,

kewajaran dengan peers group, pertimbangan sasaran

dan strategi jangka panjang Perusahaan, serta berbagai

hasil survei dan kajian yang reliabel dari pihak eksternal.

Selain itu Komite Nominasi dan Remunerasi membahas

rencana, langkah-langkah pelaksanaan, serta usulan

nominasi Direksi dan Komisaris untuk diusulkan kepada

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2012.

Di bidang Ketenagakerjaan, selama tahun 2012 Komite

Nominasi dan Remunerasi telah melakukan pembahasan

mengenai Kebijakan Ketenagakerjaan berikut

permasalahan yang dihadapi dan kendala-kendala dalam

implementasi serta solusi-solusi untuk mengatasinya.

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Nominasi

dan Remunerasi

Selama tahun 2012, Komite Nominasi dan Remunerasi

telah melakukan berbagai tugas dan kegiatan,

mencakup:

1. Menyusun rencana dan program kerja Komite

Nominasi dan Remunerasi tahun 2013 yang

merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata

Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite

Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan

Komisaris, dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris

melakukan penyusunan rencana dan program kerja

Dewan Komisaris tahun 2013.

3. Bersama dengan Dewan Komisaris melaksanakan

fungsi Nominasi.

4. Melakukan review dan kajian atas Remunerasi

Direksi dan Komisaris sesuai kinerja Perseroan,

size business, dan hasil survei remunerasi

industri Perbankan.

5. Memberi masukan dan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris berdasarkan ketentuan yang berlaku,

tentang persetujuan Dewan Komisaris BRI atas usulan

penetapan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan.

6. Memberi masukan dan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris tentang persetujuan Komisaris

BRI atas Pernyataan Tertulis Pendiri dalam rangka

Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI.

7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

mengenai perpanjangan masa kerja anggota

Komite di Lembaga Komisaris BRI.

8. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris atas kebijakan ketenagakerjaan.




melakukan review dalam rangka pemberian

persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan dan

revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja

dan Anggaran Perseroan (RKAP), serta Rencana

Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).




melakukan review perkembangan kinerja bulanan

BRI dan memberikan saran dan pendapat kepada

Dewan Komisaris untuk diklarifikasi kepada Direksi

dalam forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

11. Melaksanakan kunjungan langsung ke unit kerja.

12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh

Dewan Komisaris.

Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR)

Pembentukan KPMR BRI didasarkan pada Keputusan

Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011,

tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance),

dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006

sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang

Pelaksanaan Corporate Governance bagi Bank Umum.

Struktur dan Keanggotaan KPMR

Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko BRI

terdiri dari seorang Ketua (Komisaris Independen),

satu orang anggota Komisaris Independen, satu

orang anggota Komisaris dan tiga orang anggota non

Komisaris yang ahli di bidang keuangan dan manajemen

risiko. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam PBI

tersebut diatas.




Aviliani Ketua Komisaris Independen

Bunasor Sanim Anggota Komisaris Utama/Independen

Agus Suprijanto* Anggota Komisaris

Ridwan Darmawan Ayub Anggota Non Komisaris

I Gde Yadnya Kusuma Anggota Non Komisaris

Pamuji Gesang Raharjo Anggota Non Komisaris

*terhitung sejak 28 Maret 2012 tidak lagi menjabat sebagai Komisaris dan

anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko.



Aviliani Ketua Komisaris Independen

Bunasor Sanim Anggota Komisaris Utama/Independen

Mustafa Abubakar* Anggota Wakil Komisaris Utama

Ahmad Fuad** Anggota Komisaris Independen

Vincentius Sonny Loho***

Anggota Komisaris

Ridwan Darmawan Ayub

Anggota Non Komisaris

I Gde Yadnya Kusuma


Pamuji Gesang Raharjo


*Terhitung sejak 27 Juli 2012 efektif sebagai Wakil Komisaris Utama


Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).**Terhitung sejak 1 Juni 2012 efektif sebagai Komisaris Independen


Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).*** Terhitung sejak 5 September 2012 efektif sebagai Komisaris setelah

mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan


Independensi KPMR

KPMR senantiasa mengedepankan sikap mandiri baik

dalam pelaksanaan tugas maupun dalam melaporkan

hasil kerja kepada Dewan Komisaris. Semua anggota

komite ini adalah independen terhadap Direksi,

dan secara kolektif mempunyai kompetensi dan

pengalaman di bidangnya.

Anggota KPMR adalah para profesional yang memiliki

kompetensi cukup dibidangnya masing-masing dengan

pengalaman minimal lima tahun. Para profesional ini tidak

pernah memiliki hubungan dengan Perseroan ataupun

hubungan kekeluargaan dengan anggota Komisaris

dan Direksi lainnya. Latar belakang para anggota KPMR

beragam, yakni manajemen strategis, pengelolaan

kinerja, manajemen risiko, perbankan/keuangan dan

akuntansi, hal ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas

rekomendasi serta menjadi narasumber perbaikan

pelaksanaan manajemen risiko BRI.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Panduan Kerja Komite Pengawasan

Manajemen Risiko, KPMR memiliki fungsi dalam

membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi

dan memastikan agar penerapan manajemen risiko

Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur

dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan

Bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas/

limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank.

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab KPMR

meliputi, antara lain:

Mengevaluasi dan mengkaji ulang secara berkala 1.

atas kebijakan manajemen risiko dan memberikan

pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada

Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan

dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan

kebijakan manajemen risiko yang diperlukan.

Memantau kecukupan proses identifikasi, 2.

pengukuran, pemantauan, pengendalian dan

sistem informasi manajemen risiko Perseroan.

Mengevaluasi dan menganalisis laporan profil 3.

risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan

pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi untuk

perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.

Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban 4.

Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang

dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan.

Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi 5.

untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Mengevaluasi dan mengkaji RKAP, RBB, dan RJPP 6.

untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Memantau dan/atau membuat tanggapan atas 7.

laporan realisasi RBB dan RKAP.





Mengevaluasi dan menganalisa paket pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi 8.

dengan Dewan Komisaris.

Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan 9.

perundang-undangan lainnya.

Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan Dewan Komisaris.10.

Rapat dan Kehadiran Rapat

Mengingat luasnya cakupan dan keterkaitan antar masing-masing jenis risiko yang dihadapi oleh Perseroan,

maka selain dilakukan dalam forum Rapat KPMR, pembahasan permasalahan yang terkait dengan implementasi

manajemen risiko menjadi agenda Rapat Dewan Komisaris.

Selama tahun 2012, KPMR telah melakukan rapat, baik internal KPMR maupun bersama-sama dengan Divisi/Unit

Kerja yang terkait dalam rangka mengevaluasi penerapan dan pengelolaan manajemen risiko, yang mencakup

Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis,

dan Risiko Reputasi sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Komite Pengawasan Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 15 kali selama tahun 2012 dengan tingkat

kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama Jumlah Rapat Kehadiran Kehadiran (%)

Aviliani 15 12 80

Bunasor Sanim 10 8 80

Mustafa Abubakar** 7 6 86

Agus Suprijanto* 6 5 83

Ahmad Fuad*** 7 6 86

Vincentius Sonny Loho **** 7 5 71

Ridwan Darmawan Ayub 15 13 87

I Gde Yadnya Kusuma 15 18 80

Pamuji Gesang Raharjo 15 13 87

*terhitung sejak 28 Maret 2012 tidak lagi menjabat sebagai Komisaris dan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko.

**terhitung sejak 27 Juli 2012 efektif sebagai Wakil Komisaris Utama setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan


***terhitung sejak 1 Juni 2012 efektif sebagai Komisaris Independen setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan


****terhitung sejak 5 September 2012 efektif sebagai Komisaris Independen setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan


Adapun agenda rapat yang dilaksanakan KPMR selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No. Tanggal Materi Direksi/Divisi/Unit Kerja

1. 24 Januari 2012 Penyediaan dana kepada pihak terkait Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN, Direktur Keuangan, Direktur Bisnis Komersial

2. 22 Mei 2012 Profil Risiko BRI Triwulan I Tahun 2012 Divisi Manajemen Risiko

3. 18 Juni 2012 Penyediaan dana kepada pihak terkait Lembaga Komisaris BRI

4. 4 September 2012 Laporan Profil Risiko Triwulan II tahun 2012 Direktur Kepatuhan BRI, Divisi Manajemen Risiko BRI

5. 25 September 2012 Pelaksanaan strategi Anti 1. FraudPelaksanaan program APU/PPT2. Profil Risiko Kepatuhan3.

Direktur Kepatuhan, Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko

6. Januari - Desember 2012 Konsultasi kredit, yang diselenggarakan dalam 10 (sepuluh) kali rapat konsultasi kredit

Direktorat Bisnis Komersial•Direktorat Bisnis Kelembagaan dan •BUMN


Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan KPMR

Selama tahun 2012, Komite Pengawasan Manajemen

Risiko telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program kerja Komite

Pengawasan Manajemen Risiko tahun 2013 yang

merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib

Kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko.


Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Dewan


melakukan penyusunan rencana dan program kerja

Dewan Komisaris tahun 2013.

3. Memberikan tanggapan dan pendapat atas fasilitas

kredit yang dikonsultasikan oleh Direksi kepada

Dewan Komisaris.

4. Melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Portofolio

Kredit Perseroan.

5. Melakukan review atas laporan triwulanan tentang

Laporan Profil Risiko Bank Perseroan.

6. Melakukan review atas laporan bulanan dan laporan

semester Direktur Kepatuhan Perseroan.

7. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Nominasi

dan Remunerasi, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf

Sekretaris Dewan Komisaris melakukan review dalam

rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris

terhadap usulan dan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB)

dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).

8. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Nominasi

dan Remunerasi, Sekretaris Dewan Komisaris, dan

Staf Sekretaris Dewan Komisaris melakukan review

perkembangan kinerja bulanan BRI dan memberikan

saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk

diklarifikasi kepada Direksi dalam forum Rapat Dewan

Komisaris dengan Direksi.

9. Melaksanakan penilaian langsung ke unit kerja BRI

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh

Dewan Komisaris.

Komite Direksi

Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Direksi telah dibentuk komite-komite

di bawah Direksi yaitu:

Komite Manajemen Risiko/Risk Management

Committee (RMC)

RMC adalah komite tertinggi dalam sistem manajemen

risiko BRI yang beranggotakan seluruh anggota Direksi

dan pejabat setingkat dibawah Direksi BRI yang

ditunjuk. RMC bersifat non-struktural dan independen

terhadap Unit Kerja Operasional.

RMC membahas, mengkaji-ulang dan menyetujui

usulan dan rekomendasi yang disampaikan dalam

rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Usulan dan rekomendasi tersebut diantaranya

mencakup kebijakan, strategi dan prosedur

manajemen risiko.

Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko, RMC telah

menetapkan Sub-RMC yang berperan memberikan

rekomendasi kepada Direksi dalam hal ini Direktur

Utama BRI. Sub-RMC yang ditetapkan adalah:

Operational Risk Management Committee1.

(ORMC) adalah fungsi Sub-RMC yang membahas

permasalahan yang berkaitan dengan eksposur

risiko operasional dan penerapan manajemen

risiko operasional. Yang dimaksud risiko

operasional mencakup risiko operasional, risiko

hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan

risiko kepatuhan.

Credit Risk Management Committee2. (CRMC) adalah

fungsi Sub-RMC yang membahas permasalahan

yang berkaitan dengan eksposur risiko kredit dan

penerapan manajemen risiko kredit.

Market Risk Management Committee3. (MRMC)

adalah fungsi Sub-RMC yang membahas

permasalahan yang berkaitan dengan eksposur

risiko pasar dan penerapan manajemen risiko pasar.

Risiko pasar meliputi risiko nilai tukar, risiko suku

bunga dan risiko likuiditas.


Struktur dan keanggotaan sub Komite Manajemen

Risiko selengkapnya ditetapkan dalam Surat Keputusan

Direksi No.519-DIR/DMR/07/2011 tanggal 18 Juli 2011.

Adapun gambaran ringkas masing-masing sub Komite

Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

RMC (Risk Management Committee)

Ketua : Direktur Utama

Ketua I : Direktur Kepatuhan

Ketua II : Direktur Pengendalian Risiko Kredit

Sekretaris I : Kepala Divisi Manajemen Risiko

Sekretaris II : Kepala Divisi Administrasi Kredit





Anggota tetap : - Seluruh Direksi termasuk Direktur

Utama (memiliki hak voting)

Seluruh Kepala Divisi (tanpa hak

voting)

- Pemimpin Cabang Khusus (tanpa

hak voting)

- Pemimpin Wilayah di DKI Jakarta

(tanpa hak voting)

- Inspektur di DKI Jakarta (tanpa

hak voting)

Anggota tidak tetap: diundang berdasarkan relevansi

permasalahan

Keanggotaan RMC terdiri dari anggota tetap, baik

dengan hak voting maupun tanpa hak voting, dan

anggota tidak tetap. Hak voting adalah hak suara

untuk memilih apabila dalam pengambilan keputusan

suatu permasalahan tidak tercapai kata mufakat.

ORMC (Operational Risk Management Committee)

Ketua I : Kepala Divisi Manajemen Risiko

Ketua II: : Kepala Divisi Layanan

Sekretaris : Kepala Bagian Manajemen

Risiko Operasional Divisi

Manajemen Risiko

Anggota tetap : Para Kepala Divisi yangterkait

dengan Operasional.

Anggota tidak tetap : diundang berdasarkan

keterkaitan permasalahan

CRMC (Credit Risk Management Committee)


Ketua II : Kepala Divisi Administrasi Kredit

Sekretaris I : Kepala Bagian Credit Risk Review

& Monitoring, Divisi Manajemen

Risiko

Sekretaris II : Kepala Bagian Kebijakan dan

Metodologi Risiko Kredit, Divisi

Manajemen Risiko

Anggota tetap : Para Kepala Divisi yang

membidangi Bisnis BRI dan Treasury

Anggota tidak tetap : diundang berdasarkan keterkaitan

permasalahan

MRMC (Market Risk Management Committee)


Ketua II : Kepala Divisi Treasury

Sekretaris : Kepala Bagian Manajemen Risiko

Pasar & Risiko Terpadu, Divisi

Manajemen Risiko

Anggota tetap : - Kepala Divisi Bisnis Internasional

- Kepala Divisi Akuntansi dan

Manajemen Keuangan

- Kepala Divisi Sentra Operasi

Anggota tidak tetap: diundang berdasarkan keterkaitan

permasalahan

Wewenang dan Tanggung Jawab RMC

Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama 1.

atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko,

serta perubahannya jika diperlukan, termasuk

penerapan kebijakan manajemen risiko, strategi

manajemen risiko dan contingency plan apabila

kondisi eksternal tidak normal.

Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama 2.

untuk penetapan metodologi pengukuran risiko

dan perubahannya.

Merekomendasikan penetapan 3. limit risiko dan

perubahannya.

Penyampaian laporan profil risiko dan hasil 4.

pemantauan risiko serta rekomendasi perubahan

apabila diperlukan

Program Kerja RMC Tahun 2012

Agenda RMC sepanjang tahun 2012 mencakup:

Pembahasan Tindak Lanjut RMC sebelumnya1.

Profil Risiko2.

Pembahasan 3. Risk Issue dalam profil 8 jenis risiko

Pemantauan Risiko4.

Analisa Permodalan5.

lmplementasi Basel dan Manajemen Risiko6.

Pendidikan dan Sosialisasi Manajemen Risiko7.

Rekomendasi dan Putusan RMC8.

Frekuensi Rapat dan Pelaksanaan RMC dan Sub-RMC

Untuk tahun 2012 RMC diselenggarakan sebanyak

13 (tiga belas) kali. Tingkat kehadiran dalam setiap

pertemuan RMC telah memenuhi ketentuan kuorum

yakni dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota

tetap, termasuk 3 Direktur yang salah satunya

Direktur Kepatuhan.


Jadwal dan Topik Pembahasan RMC BRI selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Kegiatan Jadwal Agenda

RMC IV-2011 30 Januari 2012 Pembahasan Profil Risiko BRI triwulan IV-2011Pembahasan risk issue (pertumbuhan & kualitas kredit dan DPK rupiah & valas BRI, implementasi Standardized Approach Basel II)Analisis PermodalanRekomendasi dan Putusan RMC

CRMC I-2012 11 April 2012 Pembahasan review agunan KPRPembahasan profil risiko kreditPembahasan Internal risk rating

ORMC I-2012 11 April 2012 Pembahasan Layanan Nasabah Prima, Strategi Anti Fraud, Perhitungan ATMR Risiko Operasional

RMC I-2012 26 April 2012 Pembahasan Profil Risiko BRI triwulan I-2012Pembahasan risk issue (metodologi perhitungan CKPN bencana, cash ratio unit kerja, road map Business Continuity Management BRI)Analisa PermodalanRekomendasi dan Putusan RMC

ORMC II-2012 15 Juni 2012 Sosialisasi Strategi Anti Fraud, Pelaporan Kerugian Risiko Operasional, Pembahasan Top Risk Issue Bidang Operasional

CRMC II-2012 28 Juni 2012 Pembahasan Top Risiko Kredit dan Top Risiko Operasional Perkreditan

RMC II-2012 30 Juli 2012 Pembahasan Profil Risiko BRI triwulan II-2012Pembahasan risk issue (penerapan kebijakan Anti Fraud, limit risiko pasar, variabel penyebab NPL, kinerja dan kualitas kredit)Analisa PermodalanRekomendasi dan Putusan RMC

ORMC III-2012 26 September 2012 Pembahasan Top Risk Issue Bidang Operasional, Pelaksanaan Manajemen Kelangsungan Usaha dan Forum Manajemen Risiko

CRMC III-2012 27 September 2012 Pembahasan konsentrasi kredit per sektor ekonomi, Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit, dan Pembahasan Top Risiko Kredit dan Top Risiko Operasional Perkreditan

RMC III-2012 29 Oktober 2012 Pembahasan Profil Risiko BRI triwulan III-2012Pembahasan risk issue (strategi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, persiapan Basel III, Risk Based Pricing)Analisa PermodalanRekomendasi dan Putusan RMC

MRMC 7 Desember 2012 Pembahasan Dana Valas BRI

CRMC IV-2012 18 Desember 2012 Pembahasan Rating/Scoring Kredit, Kinerja Portofolio Kredit Per Sektor Ekonomi, dan Limit Konsentrasi Kredit.

ORMC IV-2012 19 Desember 2012 Pembahasan Top Risk Issue Bidang Operasional, Pengawasan Operasional Uker BRI.

Forum RMC telah menjadi sarana yang sangat baik untuk melakukan koordinasi antar divisi. Dari hasil Forum RMC

muncul beberapa usulan strategis terkait pengelolaan risiko di BRI.

Komite Aset dan Liabilitas (Assets and Liabilities Committee/ ALCO)

Asset-Liability Committee (ALCO) adalah komite yang membantu Direksi BRI dalam mengelola Asset dan Liability

BRI secara terpadu, menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman, menentukan kebijakan mismatch, net open

position dan risiko suku bunga, mengelola dan menetapkan struktur balance sheet dan capital serta memberikan

rekomendasi kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan yang akan diputuskan dalam Rapat ALCO.





Struktur dan Keanggotaan ALCO

Struktur Organisasi Komite Aset dan Liabilitas

selengkapnya ditetapkan melalui Surat Keputusan

Direksi No.650-DIR/TRY/10/2009 tanggal 30 Oktober

2009 dengan garis besar sebagai berikut:

Ketua (merangkap

anggota)

: Direktur Utama

Ketua Pengganti I

(merangkap anggota)

: Direktur Keuangan

Ketua Pengganti II

(merangkap anggota)

: Direktur Pengganti

Direktur Keuangan

(Sesuai Surat Keputusan

tentang Direktur

Pengganti)

Sekretaris

(merangkap anggota)

: Kepala Divisi Treasury

Anggota : Direksi -

Seluruh Kepala Divisi -

Bisnis, Dana & Jasa

maupun Operasional

Pimpinan Wilayah di -

Jakarta dan

Pimpinan Kantor -

Cabang Khusus.

Assets and Liabilities Management (ALM):

Merupakan grup analis penunjang ALCO. Sebagai

grup analis penunjang ALCO, ALM memiliki tugas

melakukan analisis antara lain atas sumber dan

penggunaan dana, Maturity and Repricing Gap,

Primary dan Secondary Reserve, monitoring NOP,

menyusun skenario tingkat suku bunga simpanan

dan pinjaman dan alternatif pricing, menyusun

funding strategy, dan menyiapkan data, bahan

presentasi, dan perlengkapan yang diperlukan untuk

rapat ALCO.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Menetapkan kebijakan pengelolaan 1. Asset and

Liability BRI secara terpadu.

Menetapkan suku bunga dasar untuk simpanan, 2.

pinjaman dan fund transfer price.

Menentukan kebijakan 3. mismatch dan net open

posisiton (NOP).

Mengelola dan menetapkan struktur 4. balance sheet

dan capital.

Memastikan pengelolaan 5. Asset and Liability

telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan

hasil rapat ALCO.

Program Kerja ALCO

ALCO mengadakan pertemuan secara periodik,

minimal 1 (satu) kali dalam sebulan untuk

membahas pengelolaan asset dan liability BRI yang

berkaitan dengan strategi dan kebijakan Direksi

dalam hal perkembangan kinerja bank, komposisi

dan pertumbuhan portofolio Bank, pengelolaan

risiko (panduan limit mismatch dan net open

position) dan suku bunga simpanan, pinjaman, dan

fund transfer price.

Frekuensi Rapat ALCO

Selama tahun 2012 ALCO telah menyelenggarakan

pertemuan sebanyak 12 kali (setiap bulan) dengan

persentase kehadiran tiap Rapat ALCO telah

memenuhi kuorum (dihadiri 2/3 dari anggota ALCO).

Rapat biasanya dilakukan pada minggu ke empat

setiap bulan.

Agenda rutin rapat ALCO adalah Evaluasi

Kinerja Asset & Liability, Market Review, Analisis

Perkembangan Saham BRI, Analisis Perkembangan

Fee Based Income, Presentasi Kinerja Kanwil,

Penyampaian Rekomendasi Asset & Liability

Management, Putusan Rapat ALCO

Realisasi Program Kerja ALCO

Rapat ALCO secara rutin telah melakukan evaluasi

kinerja asset-liability BRI, dan menetapkan besarnya

suku bunga dasar untuk simpanan, pinjaman, dan

fund transfer price. Rapat ALCO juga menjadi forum

untuk pertukaran informasi terkait kondisi pasar

dan current issue bagi Direksi dan Pejabat Eksekutif

BRI, antara lain informasi mengenai kondisi makro

ekonomi, kondisi industri perbankan nasional,

regulasi baru dan hal-hal yang menjadi perhatian

investor/ekspektasi pasar.

Selain itu, rapat ALCO merupakan forum strategis

dalam penyampaian arah dan strategi bisnis, serta

solusi permasalahan kerja oleh Direksi.


Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

KKP adalah komite yang membantu Direksi

BRI dalam merumuskan kebijakan perkreditan

dan memberikan saran-saran perbaikan terkait

kebijakan perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan KKP

Struktur dan Keanggotaan KKP selengkapnya

ditetapkan dalam SK Direksi No. S.114-DIR/ADK/06/2012

tanggal 29 Juni 2012 adalah:


Sekretaris : Kepala Divisi Administrasi Kredit

(merangkap sebagai Anggota)

Anggota : -7 Direktur Bidang Bisnis, Keuangan dan

Kepatuhan

-17 Kepala Divisi Bidang Bisnis, Renstra dan

Hukum.

Tugas dan Tanggung Jawab KKP

Memberikan masukan kepada Direksi dalam 1.

rangka penyusunan Kebijakan Umum Perkreditan

(KUP) BRI, terutama yang berkaitan dengan

perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

sebagaimana dimaksud dalam KUP BRI.

Mengawasi agar KUP-BRI diterapkan dan 2.

dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, serta

merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan

atau kendala dalam penerapannya. Selanjutnya

KKP juga melakukan kajian berkala terhadap KUP-

BRI dan memberikan saran kepada Direksi apabila

diperlukan perubahan atau perbaikan.

Memantau dan mengevaluasi:3.

Kebenaran pelaksanaan wewenang memutus a.

kredit

Kebenaran proses pemberian, perkembangan b.

dan kualitas kredit yang diberikan kepada

pihak yang terkait dengan bank dan debitur-

debitur besar tertentu

Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPKc.

Ketaatan terhadap ketentuan perundang-d.

undangan dan peraturan lainnya dalam

pelaksanaan pemberian kredit

Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan e.

yang ditetapkan dalam KUP-BR

Pemenuhan kecukupan jumlah Penyisihan f.

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)/Cadangan

Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Debitur-debitur besar tertentu dan kredit-g.

kredit yang berada dalam daftar kredit dalam

pengawasan khusus.

Melakukan kajian untuk menilai efektivitas Sistem 4.

Pengendalian Intern Perkreditan.

Menyampaikan laporan tertulis secara berkala 5.

dan memberikan saran-saran langkah perbaikan

kepada Direksi dengan tembusan kepada

Komisaris mengenai:

Hasil pengawasan atas penerapan dan a.

pelaksanaan KUP-BRI.

Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-b.

hal yang berhubungan dengan butir 3 di atas.

Mekanisme Kerja KKP

Fungsi, tugas dan tanggung jawab KKP sehari-hari

dilaksanakan oleh Sekretaris KKP bersama dengan

Divisi-Divisi terkait.

Sepanjang tahun 2012, Rapat KKP dilaksanakan

sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Jadwal Agenda

Rapat KKP 4 September 2012 Pembahasan Revisi Kebijakan Umum Perkreditan BRI

Realisasi Program Kerja KKP

Terkait pelaksanaan rapat KKP diatas, telah diterbitkan

Surat Keputusan Direksi BRI No. S.140-DIR/ADK/12/2012

tanggal 4 Desember 2012 tentang Kebijakan Umum

Perkreditan BRI revisi ke-6.

Komite Kredit

Komite Kredit merupakan komite operasional yang

membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau

memutuskan permohonan kredit untuk jumlah

dan/atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan

oleh Direksi.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Struktur dan keanggotaan Komite Kredit ditetapkan

dalam SK Direksi No.S.114-DIR/ADK/06/2012. tanggal 29

Juni 2012 dengan gambaran sebagai berikut:





Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Komite Kredit Anggota Pengambil Keputusan Akhir

Komite Kredit BRI (untuk putusan kredit)

Direktur Bisnis Komersial Direktur UtamaDirektur Bisnis Kelembagaan dan BUMNDirektur Bisnis UMKMDirektur Bisnis KonsumerDireklur Pengendalian Risiko Kredit

Komite Kredit BRI (untuk putusan Money Market Line dan produk Treasury)

Direktur Keuangan Direktur UtamaDirektur Bisnis KomersialDirektur Bisnis Kelembagaan dan BUMNDirektur Bisnis UMKMDirektur Bisnis KonsumerDirektur Pengendalian Risiko Kredit

Komite Direksi 1 (KKD-1)(untuk putusan kredit performing - kredit menengah prakarsa kantor Wilayah dan Divisi Bisnis Program & Kemitraan)

Direktur Bisnis UMKMDirektur Bisnis KomersialDirektur Pengendalian Risiko Kredit

Komite Direksi 2 (KKD-2)(untuk putusan kredit performing - kredit menengah dan korporasi prakarsa Divisi Bisnis BUMN)

Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMNDirektur Bisnis KomersialDirektur Pengendalian Risiko Kredit

Komite Direksi 3 (KKD-3)(untuk putusan kredit performing - kredit menengah dan korporasi prakarsa Divisi Bisnis Umum dan Agribisnis, serta kredit consumer)

Direktur Bisnis KomersialDirektur Bisnis KonsumerDirektur Pengendalian Risiko Kredit

Komite Kredit Direksi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Direktur Bisnis UMKMDirektur Bisnis KomersialDirektur Bisnis Kelembagaan dan BUMNDirektur Bisnis KonsumerDirektur Pengendalian Risiko Kredit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Tugas Komite Kredit adalah memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang yang

ditetapkan oleh Direksi. Disamping itu, Komite Kredit bertugas melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek

pendanaan untuk kredit dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh ALCO.

Adapun tanggung jawab Komite Kredit adalah:

Melaksanakan tugas dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, 1.

cermat dan seksama.

Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan 2.

kredit yang hanya bersifat formalitas.

Membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit sebagai bukti pemberian putusan kredit 3.

sebagai wujud tanggung jawab Komite Kredit, Oleh karena itu, sebelum membubuhkan tanda tangan,

Komite Kredit harus:

Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-a.

asas perkreditan yang sehat.


Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian b.

kredit telah sesuai dengan KUP-BRI, PPK serta

peraturan perkreditan lainnya.

Memastikan bahwa pemberian kredit telah c.

didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif,

cermat dan seksama serta terlepas dari

pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan

dengan pemohon kredit.

Frekuensi Rapat Komite Kredit

Rapat Komite Kredit dilakukan apabila diperlukan

putusan kredit baru maupun perpanjangan kredit.

Untuk putusan Komite Kredit BRI dilakukan dengan

asas majority. Sedangkan untuk putusan Komite Kredit

selain Komite Kredit BRI dilakukan secara unanimous

atau putusan dapat disetujui apabila seluruh anggota

Komite Kredit menyatakan setuju.

Untuk kredit dengan total exposure minimal Rp300

miliar, baik untuk debitur tunggal maupun kelompok

usaha, harus dilakukan konsultasi dengan Dewan

Komisaris. Sedangkan khusus untuk kredit Agribisnis

dan BUMN, konsultasi dengan Dewan Komisaris

dilakukan apabila total exposure kredit masing-masing

minimal Rp600 miliar dan Rp500 miliar.

Realisasi Program Kerja Komite Kredit BRI

Putusan Komite Kredit (KK) selama tahun 2012

Periode Putusan Komite

Kredit BRI

Putusan Komite Kredit

Direksi

Putusan Komite

Kredit Direksi Restrukturisasi

2012 238 54 15

Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi/

Information System and Technology Steering

Committee (ITSC)

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan Bank

Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.9/15/

PBI/2007 tanggal 30 November 2007 dan Surat Edaran

Bank Indonesia No. 9/30/DPNP tanggal 12 Desember

2007, keduanya perihal Penerapan Manajemen Risiko

dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank

Umum, BRI telah menetapkan Komite Pengarah

Teknologi dan Sistem Informasi melalui Surat Keputusan

Direksi BRI Nokep: 625-DIR/TSI/10/2009 tanggal 19

Oktober 2009 tentang Komite Pengarah (Steering

Committee) Teknologi dan Sistem Informasi (TSI)


ITSC merupakan komite yang bertanggung jawab

memberikan arahan dan rekomendasi tentang

kebijakan, pengembangan, dan implementasi teknologi

dan sistem informasi BRl.

Struktur dan Keanggotaan ITSC

Struktur dan Keanggotaan ITSC ditetapkan melalui SK

Direksi No. 625-DIR/TSI/10/2009 tanggal 19 Oktober

2009 dengan gambaran ringkas sebagai berikut:

Ketua : Direktur Operasional

Wakil Ketua : Direktur Kepatuhan

Sekretaris : Kepala Divisi Teknologi dan Sistem

Informasi

Anggota : 19 Kepala Divisi Bisnis, Operasional dan

Audit Intern.

Keanggotaan Komite bersifat ex-officio dan

anggota komite mewakili pihak yang berhubungan

langsung dengan TSI baik sebagai partner maupun

sebagai pengguna.

Tugas dan Tanggung Jawab ITSC

Memberikan rekomendasi mengenai rencana a.

kebijakan sasaran pengembangan TSI BRI jangka

panjang (5 tahun) yang dituangkan dalam IT

Strategic Plan (ITSP) BRI;

Memberikan rekomendasi prioritas pengembangan b.

TSI BRI jangka pendek (tahunan) dan jangka

panjang (5 tahun) sesuai dengan Corporate Plan

dan Rencana Bisnis Bank yang akan dijalankan oleh

manajemen BRI;

Memberikan rekomendasi perubahan perencanaan c.

dan strategi TSI dalam jangka panjang sebagai

akibat perubahan kebijakan dan strategi bisnis BRI;

Melakukan d. review dan merekomendasikan

Rencana Kerja Fungsional dan Rencana kerja

Anggaran Investasi dan Eksploitasi TSI BRI untuk

pengembangan, operasional dan pemeliharaan

TSI dalam jangka pendek (tahunan) dengan

berpedoman pada ITSP BRI yang telah ditetapkan;





Melakukan e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan proyek TSI BRI agar arah pengembangan

sesuai dengan perencanaan dan strategi yang telah ditetapkan;

Melakukan f. monitoring dan evaluasi status pengembangan TSI secara berkala atas realisasi dan proyek

pengembangan TSI yang dikelola oleh Divisi TSI.

Melakukan g. monitor efektivitas langkah-langkah pengelolaan risiko atas investasi BRI pada sektor teknologi

informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BRI.

Merekomendasikan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TSI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan h.

kerja pengguna (user) dan penyelenggara TSI secara efektif, efisien dan tepat waktu.

Program Kerja ITSC

Program kerja ITSC adalah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan terhadap materi yang diagendakan

dalam pertemuan komite.

Realisasi Program Kerja

Dalam setiap rapat ITSC telah dilakukan evaluasi terhadap perkembangan IT BRI dan pembahasan masalah

sesuai agenda masing-masing rapat. Dalam rapat tersebut Direksi memberikan pengarahan mengenai

strategi khususnya terkait pengembangan e-channel tertentu yang dianggap perlu mendapat perhatian

lebih. Namun demikian, Direksi juga mengingatkan agar pengembangan aplikasi tidak mengabaikan

pengembangan yang bersifat mandatory.

Frekuensi dan Agenda Rapat ITSC

Selama tahun 2012, rapat ITSC yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Waktu Topik/Agenda rapat ITSC

April 2012 Organisasi & SDM TSI

Anggaran & Proyek TI Tahun 2012

ITSP 2008-2013

Bussiness Contunity Management TI

Performasi TSI

Progress Pengembangan TI

Juni 2012 Realisasi Anggaran TI & Proyek TI Tahun 2012

Desember 2012 Realisasi ITSP 2008-2013

Realisasi Anggaran TI

Progress dan Realisasi Kegiatan TSI

Switch Over X/Live Production DRC

Kinerja TI

Komite Pengarah Project Management Office (PMO) Steering Committee

PMO Steering Committee adalah forum/komite tertinggi dalam manajemen proyek tingkat korporat di BRI. PMO

Steering Committee mempunyai peran dalam memberikan arahan strategis dalam pengelolaan proyek. Keputusan-

keputusan strategis dalam pengelolaan proyek mencakup keputusan investasi yang terkait dengan masalah proyek,

diantaranya menyetujui, mengubah atau membatalkan rencana dan pelaksanaan proyek.

Struktur dan Keanggotaan PMO Steering Committee

Struktur dan keanggotaan selengkapnya ditetapkan melalui SK Direksi No. 647-DIR/REN/09/2011 tanggal

30 September 2011, dengan gambaran ringkas adalah:



Anggota : - Direktur yang menjabat Head of PMO

Para anggota Direksi yang membawahi Unit Kerja Pemilik Proyek-

Para anggota Direksi yang membawahi Unit Kerja Pendukung Proyek-

Para Kepala Unit Kerja Pemilik Proyek-

Para Kepala Unit Kerja Pendukung Proyek-

Tugas dan Tanggung Jawab PMO Steering Committee

Memberikan arahan strategi proyek-proyek di BRI secara korporat.;1.

Mengambil keputusan atas usulan penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan proyek yang tidak dapat 2.

diputuskan oleh Head of PMO atau Project Steering Committee;

Melakukan realokasi anggaran antar proyek yang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Proyek sesuai 3.

ketentuan yang berlaku;

Mengambil keputusan atas hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan Umum PMO dan PP PMO;4.

Mengesahkan hasil 5. Joint Planning Session;

Menghentikan proyek, jika suatu proyek tidak lagi memiliki alasan untuk diteruskan.6.

Program dan Realisasi Program Kerja PMO Steering Committee

Dalam menjalankan fungsinya, PMO Steering Committee melakukan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam satu

tahun dan bertanggungjawab kepada Direksi BRI.

PMO Steering Committee Meeting I tahun 2012

Waktu Agenda Anggota yang Hadir

6 September 2012 Progres Status Proyek 2012 s/d Agustus 2012a. Realisasi Anggaran Proyek Tahun 2012b. Permasalahan Proyekc. Proyek-proyek yang Perlu Perhatian Khususd. Perencanaan Proyek Tahun 2013e. Usulan Putusan PMO-SCf.

Head ofa. PMO (Direktur Kepatuhan BRI)Direktur yang membawahi Unit Kerja b. Pendukung Proyek (Direktur Operasional BRI).Semua Kepala Unit Kerja Pemilik Proyek c. (yang ditunjuk mewakilinya) dan Kepala Unit Kerja Pendukung Proyek (yang ditunjuk mewakilinya).

Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia merupakan komite operasional yang berwenang menetapkan

kebijakan di bidang SDM. Komite ini dibentuk pada tahun 2008 dengan tujuan untuk meningkatkan

efektivitas, efisiensi, obyektivitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan sumber daya manusia serta

memberikan keyakinan kepada stakeholders bahwa penetapan kebijakan SDM telah dilaksanakan dengan

memenuhi prinsip-prinsip GCG.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia


Anggota : Seluruh Direksi BRI

Sekretaris : Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Wakil Sekretaris : Wakil Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia





Frekuensi dan Agenda Rapat Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2012, Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan rapat bidang kebijakan sebanyak

9 kali dan bidang operasional sebanyak 13 kali dengan persentase kehadiran anggota komite 100%. Perincian

pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut:

Tanggal Topik/Agenda Rapat terkait Bidang Kebijakan SDM

6 Januari 2012– 16 Januari 2012 Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI

9 Februari 2012 – 24 Maret 2012 Ketentuan Pembayaran Insentif Jangka Pendek

10 Februari 2012 – 16 Mei 2012 Kenaikan Person Grade (PG) dan Promosi Jabatan

8 Maret 2012 – 22 Maret 2012 Ketentuan Distribusi Normal 2012

20 Maret 2012 – 2 April 2012 Ketentuan Pemberian Bonus Tahun 2011 Bagi Pekerja BRI

28 Juni 2012 – 8 Agustus 2012 Kenaikan Upah pokok Berdasarkan Kinerja

30 Juli 2012 – 29 Oktober 2012 Ketentuan Insentif Jangka Pendek Tahun 2012

1 Oktober 2012 – 28 Desember 2012 Kebijakan Umum Manajemen SDM

30 Oktober 2012 – 26 November 2012 Perubahan Peraturan Dana Pensiun BRI

Tanggal Topik/Agenda Rapat terkait Bidang Operasional SDM

6 Januari 2012 Mutasi/Promosi Pejabat Eselon 1 dan 2

10 Januari 2012 Mutasi/Promosi Pejabat Eselon 1 dan 2

6 Maret 2012 Mutasi/Promosi Pejabat Eselon 1 dan 2

3 April 2012 Mutasi/Promosi Pejabat Eselon 1 dan 2



2 Mei 2012 Pembahasan Kasus

7 Mei 2012 Pembahasan Kasus

15 Mei 2012 Mutasi/Promosi Pejabat Eselon 1 dan 2

1 Juni 2012 Mutasi/Promosi Pejabat Eselon 1 dan 2

29 Juni 2012 Pembahasan Kasus

13 Juli 2012 Pembahasan Kasus

25 Juli 2012 Mutasi/Promosi Pejabat Eselon 1 dan 2

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Sebagai komite operasional di bidang SDM, Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia memiliki kewenangan

dalam hal:

Pengambilan keputusan bidang kebijakan SDM mencakup antara lain perencanaan SDM, rekrutmen dan 1.

seleksi, pengembangan karier, manajemen kinerja, kesejahteraan, hubungan industrial, assessment, dan Sistem

Informasi Manajemen SDM (SIM-SDM).


Pengambilan keputusan bidang operasional 2.

SDM, meliputi mutasi (promosi, rotasi, demosi),

penilaian kinerja, dan hukuman disiplin Pejabat

Eselon 1 dan 2.

Program Kerja Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Program kerja Komite Kebijakan Sumber Daya

Manusia mencakup pembuatan ketentuan di bidang

kebijakan dan bidang operasional SDM. Struktur dan

keanggotaan komite Kebijakan Sumberdaya Manusia

ditetapkan melalui SK Direksi BRI No. S.109-DIK/02/2008

tanggal 29 Februari 2008.

Komite Evaluasi Jabatan

Komite Evaluasi Jabatan adalah suatu komite yang

bertugas melakukan review dan merekomendasikan

Golongan Jabatan yang diusulkan oleh Tim

Evaluasi Jabatan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Evaluasi Jabatan

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nokep. S.38-DIR/REN/05/2010

tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kebijakan Umum Organisasi, struktur dan keanggotaan

Komite Evaluasi Jabatan adalah sebagai berikut:

Direktur Kepatuhan1.

Direktur Operasional2.

Kepala Divisi Divisi Perencanaan Strategis dan 3.

Pengembangan Bisnis

Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber 4.

Daya Manusia

Keanggotaan melekat pada Jabatan (ex officio), bukan

bersifat individual.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Evaluasi Jabatan

Komite Evaluasi Jabatan bertugas:

Memberikan arahan dan masukan atas rekomendasi 1.

Golongan Jabatan yang disiapkan oleh Tim Evaluasi

Jabatan pada saat pelaksanaan rapat Komite

Evaluasi Jabatan.

Merekomendasikan Golongan Jabatan yang perlu 2.

disetujui oleh Direksi BRI melalui Rapat Direksi.

Hasil penetapan Golongan Jabatan diatur dalam

Surat Keputusan Direksi.

Program Kerja Komite Evaluasi Jabatan

Tim Evaluasi Jabatan melaksanakan Evaluasi Jabatan

yang kemudian dipresentasikan kepada Komite

Evaluasi Jabatan.

Frekuensi dan Rapat Komite Evaluasi Jabatan

Di tahun 2012, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2012

Komite Evaluasi Jabatan melaksanakan 1 (satu) kali rapat

dengan agenda berupa presentasi hasil Evaluasi Jabatan

oleh Tim Evaluasi Jabatan yang telah melaksanakan

kegiatan Evaluasi Jabatan pada tanggal 6 – 8 Juni 2012.

Sekretariat PerusahaanSekretariat Perusahaan (Corporate Secretary) memiliki

posisi strategis untuk memastikan kepatuhan dan

administrasi pengambilan keputusan serta melakukan

fungsi komunikasi korporat dalam rangka membangun

goodwill perusahaan.

Fungsi Sekretariat Perusahaan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara

Bada Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011

tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance),

fungsi sekretariat perusahaan meliputi:

Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan 1.

tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan

penerapan prinsip-prinsip GCG;

Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 2.

Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/

atau sewaktu-waktu apabila diminta;

Sebagai penghubung (3. liaison officer); dan

Menatausahakan serta menyimpan dokumen 4.

perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada

Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah

rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Sesuai peraturan tersebut, tugas utama Sekretariat

Perusahaan BRI adalah membangun corporate image BRI

melalui fungsi hubungan masyarakat, fungsi hubungan

investor, dan fungsi kesekretariatan perusahaan

termasuk Biro Direksi dan Dewan Komisaris serta

pengelolaan hubungan/pelayanan informasi kepada

unit kerja terkait dan para pihak yang berkepentingan

(stakeholders) untuk mendukung pencapaian kinerja

perusahaan sesuai visi, misi dan strategi perusahaan.

Sekretariat Perusahaan memiliki tanggung jawab

untuk memastikan kelancaran komunikasi antara

perusahaan dengan pemangku kepentingan

(stakeholders), serta menjamin tersedianya informasi

yang boleh diakses oleh stakeholders sesuai dengan

kebutuhan yang wajar dari stakeholders.





Dengan tugas dan tanggung jawab yang bersifat strategis tersebut Sekretariat Perusahaan BRI bertanggung jawab

langsung kepada Direktur Utama dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

Hubungan Masyarakat

Sekretariat Perusahaan menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat yang baik untuk mengkomunikasikan

pelaksanaan program perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai bagian dari elemen negara dan

masyarakat, serta pemberdayaan stakeholders.

Tujuan pelaksanaan hubungan masyarakat yang baik pada intinya adalah membangun corporate image yang

baik melalui kegiatan yang melibatkan media cetak, media elektronik, media luar ruang, pameran ataupun

kerjasama dengan pihak ketiga seperti press relations, government relations maupun kerjasama dengan pihak-

pihak lainnya.

Selama tahun 2012, BRI melaksanakan beberapa kegiatan hubungan masyarakat sebagai berikut.

Kegiatan Tanggal

Seminar Pasca Investment Grade Kerjasama Bank BRI dengan Bisnis Indonesia 12 Januari 2012

Pameran Adikriya Indonesia 2012 di JCC, Jakarta 7 Maret 2012

Pameran Gerakan Kewirausahaan Nasional 2012 di Smesco, Jakarta 8 Maret 2012

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2012 28 Maret 2012

Venlo 2012 Holland World Expo Floriade 5 April-7 Oktober 2012

Pemberian 35.000 Paket Sembako di 25 Titik Wilayah Pesisir 9 April 2012

Pameran Inacraft di JCC 25 sd 29 April 2012

Festival Komputer Indonesia di enam kota besar Indonesia (Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung dan Yogyakarta )

6 sd 10 Juni 2012

Pameran Indonesia Banking Expo (IBEX) 2012 di JCC 27 Juni sd 1 Juli 2012

Press Gathering di Hotel Bukit Indah Purwakarta 7 – 8 Juli 2012

Penyelenggaraan acara Bincang-Bincang PKBL kerjasama dengan Kementerian BUMN dan 30 Perusahaan BUMN tgl di Kantor Pusat BRI

31 Juli 2012

Bazaar Ramadhan Sound of Nusantara di Dhanapala 1-3 Agustus 2012

Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama 3.500 Anak Yatim Piatu di JCC 10 Agustus 2012

Tuan Rumah Penyelenggaraan Rapat Kabinet Terbatas 10 Agustus 2012

Buka Puasa bersama wartawan di Kantor Pusat BRI 13 Agustus 2012

Pameran PON Expo di Pekanbaru 12 -20 September 2012

Pameran Jakarta 2012 Muslim World BIz di JCC 12 – 16 September 2012

Penyelenggaraan acara Publikasi Program KKPE dan PNPM 13 September 2012

Media visit ke Redaksi Metro TV 2 Oktober 2012

Pameran International Embroidery Festival 2012 di JCC 4-7 Oktober 2012


Kegiatan Tanggal

Media visit ke Redaksi Kompas 8 Oktober 2012

Seminar International Microfinance Summit di Yogyakarta 22-23 Oktober 2012

Pameran Speedy NBL & WNBL ‘13 31 Oktober 12 – 26 Mei 13

Pameran Indocomtech 2013 di JCC 31 Oktober – 4 Nov 2012

Pameran Pekan Kreatif Indonesia di Epiwalk Epicentrum 21-25 November 2012

Pasar Murah BRI di Hall Parkir Gedung D Trisakti 1 Desember 2012

Pameran Banker Expo 2012 di Tennis Indoor Senayan 5-6 Desember 2012

Pameran Indonesian National Shipowner Association (INSA) di Ritz Carlton 7 Desember 2012

Kegiatan Futsal Forum Wartawan Sahabat Pers BRI 15 Desember 2012

Family Gathering HUT BRI 117 23 Desember 2012

Penyaluran CSR dalam rangka HUT BRI 117:Khitanan Massal, Santunan Panti Asuhan, pondok pesantren dan panti jompo•Donor Darah •Penyerahan simbolis 1000 Pohon melalui Iwan Fals•

8 Desember 201212 Desember 201223 Desember 2012

Hubungan Investor

Sebagai penghubung perusahaan dengan komunitas pasar modal dan pihak eksternal lain, Perseroan telah

membentuk fungsi Hubungan Investor (Investor Relations) yang berkedudukan dibawah Corporate Secretary

yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan dipenuhinya aspek keterbukaan sebagai salah satu

prinsip GCG kepada komunitas pasar modal, membina hubungan dengan para investor saham dan obligasi

maupun surat berharga lainnya, para analis, jurnalis, wali amanat, lembaga pemeringkat, Self Regulatory

Organization (SRO), serta komunitas keuangan terkait lainnya.

Dalam rangka memenuhi peraturan dan meningkatkan komunikasi yang efektif, BRI menyelenggarakan

public expose dan analyst meeting, menerima company visit, field visit, dan conference call, menerbitkan

investor newsletter, mengkinikan informasi pada investor relation website serta mengikuti investor

conference dan non-deal roadshow baik di dalam negeri maupun di kota-kota pusat keuangan dunia di

Asia, Eropa dan Amerika. BRI juga menyampaikan informasi mengenai perkembangan perusahaan terkini

melalui penyelenggaraan RUPS dan penerbitan Laporan Tahunan. Di samping itu, BRI juga menyampaikan

informasi untuk seluruh pegawai melalui saluran komunikasi internal. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin

kesetaraan dalam penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

BRI berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu agar kepentingan investor

dapat terlindungi, terutama dari risiko kesalahan pengambilan keputusan berinvestasi karena kurangnya

informasi, insider trading, penyesatan informasi dengan sengaja, atau perbuatan tidak etis lainnya yang

berhubungan dengan ketersediaan informasi.

Dalam rangka penyampaian informasi yang tepat dan akurat tersebut, BRI melalui Sekretariat Perusahaan

selama tahun 2012 telah menyelenggarakan 1 kali RUPST dan melaporkan serta mengumumkan serangkaian

informasi material dan informasi terkait aksi korporasi lainnya melalui forum korespondensi dengan otoritas





pasar modal (Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia)

maupun melalui penerbitan press-release (Rincian

press-release dan korespondensi BRI dengan otoritas

pasar modal dapat dilihat pada Bagian Lampiran dari

Laporan Tahunan ini). Selain itu, di tahun 2012 BRI

juga telah menerbitkan Laporan Tahunan dalam dua

bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,

yang berisi informasi mengenai kinerja Perseroan.

Pemegang saham dan masyarakat umum juga dapat

memperoleh informasi mengenai perkembangan

Perseroan melalui situs: www.ir-bri.com

Selain itu BRI mengadakan sejumlah kegiatan

komunikasi dengan investor dengan rincian

sebagai berikut.

Kegiatan Komunikasi dengan Investor

Kegiatan 2012

Company Visit 200

Conference Call 65

Field Visit 44

Analyst Meeting 4

Analyst Gathering 1

Roadshow/Conference (DN) 6

Roadshow/Conference (LN) 9

Investor Newsletters 1

Public Expose 1

Total 331

Biro Direksi dan Dewan Komisaris

Sekretariat Perusahaan BRI juga memiliki fungsi

sebagai office of the board untuk memastikan

ketersediaan informasi dan memastikan pencapaian

kuorum dalam pengambilan keputusan oleh

Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Selain itu,

Sekretariat Perusahaan bertanggungjawab

mengkinikan informasi tentang peraturan atau

regulasi yang harus dipatuhi serta menyampaikan

informasi corporate action kepada regulator yang

berkepentingan. Dalam rangka menjalankan fungsi

kepatuhan, Sekretariat Perusahaan menjalankan

fungsi government relations yang bertujuan untuk

menciptakan dan memelihara goodwill perusahaan

dimata regulator.

Kegiatan Komunikasi dengan investor

Investor merupakan stakeholders strategis yang

keputusannya sangat dipengaruhi oleh kualitas

dan ketepatan waktu informasi yang diterimanya.

Informasi pada waktu yang tidak tepat dapat

menguntungkan sebagian pihak secara tidak

wajar dan bertentangan dengan hukum karena

memungkinkan terjadinya self dealing, insider

trading, penyesatan informasi dengan sengaja,

ataupun perbuatan tidak etis lainnya.

Salah satu kegiatan Sekretariat Perusahaan

yang memiliki fungsi memastikan penyampaian

informasi material kepada pemegang saham adalah

penyelenggaraan RUPS dan penyusunan Laporan

Tahunan, dimana salah satu agenda RUPS tersebut

adalah penyampaian pertanggungjawaban Direksi

dan Dewan Komisaris atas kepengurusan Perseroan

kepada pemegang saham.

Sekretariat Perusahaan senantiasa membangun

komunikasi yang baik dengan komunitas pasar

modal, khususnya para investor dan analyst. Materi

komunikasi yang disampaikan secara langsung

kepada investor maupun melalui analyst merupakan

salah satu informasi penting yang mendasari

pengambilan keputusan investasi.

Dalam membangun komunikasi dengan investor

dan analyst, BRI menyelenggarakan public expose

dan analyst meeting, menerima company visit,

field visit, dan conference call, menerbitkan

investor newsletter, mengkinikan informasi pada

investor relation website serta mengikuti investor

conference dan non deal roadshow baik di dalam

negeri maupun di kota-kota pusat keuangan dunia

di Asia, Eropa, dan Amerika. Selama tahun 2012,

telah dilakukan kegiatan komunikasi kepada para

investor melalui kegiatan company visit, field

visit, maupun roadshow/conference baik di dalam

maupun luar negeri.


peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan

pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun

kebijakan, ketentuan, dan peraturan intern yang

ditetapkan Bank.

Memastikan tersedianya informasi keuangan 2.

dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat

waktu. Terutama informasi-informasi relevan yang

diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan.

Mendapatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan 3.

usaha Bank, diantaranya melalui peningkatan

efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan asset

dan sumber daya lainnya serta dalam melindungi

Bank dari risiko kerugian.

Meningkatkan efektivitas budaya risiko pada 4.

seluruh jajaran organisasi secara menyeluruh,

terutama dalam mengidentifikasi kelemahan dan

mendeteksi penyimpangan secara dini serta menilai

kewajaran kebijakan dan memperbaiki seluruh

prosedur kerja yang relevan.

Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan 5.

termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran aspek

kehati-hatian.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

BRI melakukan evaluasi efektivitas penerapan SPI

secara berkesinambungan. Pemantauan dan mitigasi

terhadap risiko utama kegiatan perbankan senantiasa

menjadi prioritas dan berfungsi sebagai bagian dari

kegiatan SPI sehari-hari, baik oleh satuan-satuan kerja

operasional maupun oleh Unit Internal Audit. BRI juga

melakukan evaluasi dan pemantauan atas kecukupan

sistem pengendalian intern secara terus menerus

karena terjadinya perubahan kondisi intern dan ekstern

sehubungan dengan ekspansi usaha yang terus berjalan

serta berupaya meningkatkan kapasitas SPI untuk

meningkatkan efektivitasnya. Pada dasarnya evaluasi

efektivitas penerapan sistim pengendalian intern

berdasarkan pada activates fungsional dan proses bisnis

mayor yang dilakukan terhadap beberapa komponen

pengendalian yang saling berkaitan, mencakup:

Lingkungan pengendalian,1.

Identifikasi, penilaian dan mitigasi Risiko2.

Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi,3.

Sistem Informasi, akuntansi dan komunikasi, dan4.

Kegiatan pemantauan serta tindakan koreksi atas 5.

penyimpangan/kelemahan.

Akses informasi dan data perusahaan

Dalam rangka memberikan kemudahan akses informasi

mengenai informasi perusahaan bagi stakeholders,

Bank BRI senantiasa menyediakan informasi secara

terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui

website www.bri.co.id yang berisi info tentang produk

dan pelayanan BRI, informasi keuangan, karir serta

semua informasi mengenai Bank BRI.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah

dapat menghubungi Call BRI 14017 atau (62-21)

500 017/579 87400. Bagi investor dapat langsung

menghubungi Hubungan Investor BRI melalui email ke

[email protected] atau telepon ke (62-21) 575 1969.

Sistem Pengendalian InternSistem Pengendalian Intern (SPI) adalah mekanisme

proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen

Bank secara berkesinambungan (on going basis) yang

kualitas design dan pelaksanaannya banyak bergantung

pada komitmen Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh

pejabat dan pegawai Bank. Sesuai ketetapan dalam

Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara Nomor PAER-01/2011 yang merupakan ketentuan

pengganti Kep-Men BUMN No-KEP-11/M-MBU/2002

tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance

Pada BUMN, BRI terus berupaya mengembangkan

Sistem pengendalian Internal. BRI menerapkan kegiatan

pengendalian pada semua tingkatan fungsional sesuai

struktur organisasi Bank.

Upaya tersebut dilakukan agar BRI mendapatkan

keyakinan yang memadai dalam menjaga dan

mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin

tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,

mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan

termasuk kecurangan (fraud) dan pelanggaran aspek

kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi

dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan penerapan SPI di BRI mencakup:

Mendapatkan kepastian dipatuhinya seluruh 1.

peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku dalam seluruh kegiatan operasional.

Termasuk dalam hal ini adalah ketentuan dan





Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian

internal tersebut kemudian dijadikan sebagai

salah satu dasar evaluasi Manajemen BRI terhadap

implementasi efektivitas sistem pengendalian

internal untuk menentukan tahapan perbaikan

dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan

pengendalian yang memungkinkan Manajemen

meningkatkan efektivitas kegiatan operasional

sekaligus meminimalkan risiko yang merugikan

Perusahaan. Pemantauan maupun evaluasi tersebut

dijabarkan lebih lanjut kedalam berbagai kebijakan

berupa Pedoman, Petunjuk Operasional maupun

Instruksi Kerja. Sesuai dengan hasil penelaahan dan

pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang

dilakukan oleh Dewan Komisaris, Komite-Komite,

Satuan Kerja Audit dan beberapa divisi terkait,

diperoleh kesimpulan bahwa BRI telah memiliki

sistem pengendalian intern yang memadai.

Tahun 2012 merupakan tahun implementasi GCG

secara menyeluruh bagi BRI, oleh karena itu fokus

utama bidang kepatuhan adalah mengupayakan

penyelenggaraan praktik tata kelola perusahaan yang

baik dan handal pada seluruh tingkatan dan jenjang

organisasi secara konsisten dan berkesinambungan

dengan menerapkan prinsip- prinsip dasar transparency,

accountability, responsibility, independency dan

fairness (TARIF).

Untuk itu diperlukan serangkaian langkah-langkah

strategis yang secara intensif akan dijalankan guna

membangun, menerapkan dan mengevaluasi secara

terus-menerus proses implementasi GCG di BRI.

Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa

kegiatan usaha yang dijalankan BRI telah memenuhi

praktik bisnis yang sehat dan patuh pada hukum

dan perundang-undangan serta telah melindungi

kepentingan para stakeholders.

Fungsi KepatuhanPelaksanaan Fungsi Kepatuhan mengacu pada PBI

No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi

Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh jajaran kepatuhan

yang terdiri dari Direktur Kepatuhan dan Divisi

Kepatuhan. Direktur Kepatuhan selama tahun 2012

dijabat oleh Randi Anto yang menjabat sejak 12 Juli

2011, sedangkan untuk Kepala Divisi Kepatuhan dijabat

oleh M. Jarot Eko Winarno. Baik Direktur Kepatuhan

maupun Kepala Divisi Kepatuhan telah memenuhi

persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BRI telah menyelesaikan penyusunan dan menetapkan

Piagam Kepatuhan (Compliance Charter) serta

menyempurnakan kebijakan internal mengenai

Penerapan Budaya Kepatuhan di Unit Kerja BRI

sebagaimana diatur pada Peraturan BI tersebut.

Strategi

BRI mengembangkan kegiatan Kepatuhan agar dapat

berperan sebagai management tools yang mampu

memberikan kontribusi dalam mendukung kegiatan

bisnis dan operasional bank yang prudent (memenuhi

prinsip kehati-hatian), sehat dan transparan. Strategi

yang dijalankan untuk mensinergikan antara fungsi

kepatuhan Bank dengan fungsi bisnis Bank dituangkan

dalam 3 pilar, yaitu:

Penerapan prinsip kehati-hatian1.

Penerapan 2. Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan 3.

Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Penerapan prinsip kehati-hatian

Dilakukan melalui berbagai kegiatan, mencakup:

Review 1. dan Penyempurnan kebijakan kepatuhan

apabila diperlukan

Pengembangan SDM dalam mendukung 2.

implementasi fungsi kepatuhan

Pemantauan (3. monitoring) atas tindak lanjut hasil

pengujian yang telah dinyatakan memenuhi prinsip

kehati-hatian (comply)

Review 4. kebijakan internal BRI

Resume 5. kebijakan eksternal dan penerusan kebijakan

Analisis dampak kebijakan eksternal6.

Pemantauan terhadap pemenuhan komitmen BRI 7.

atas regulator

Pemantauan terhadap pemenuhan prinsip-prinsip 8.

kehati-hatian (BMPK, CAR, GWM, PDN, LDR, NPL,

Transaksi Derivatif, dll)

Penyempurnaan/pengembangan 9. compliance toolkit


Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Kegiatan yang dilakukan, mencakup:

Review 1. dan penyempurnaan kebijakan GCG apabila

diperlukan

Pengembangan SDM dalam mendukung 2.

implementasi GCG

Assessment 3. pelaksanaan GCG, baik self assessment

maupun oleh pihak independen (contoh assessment

oleh CGPI)

Meningkatkan koordinasi dengan Unit Kerja terkait4.

Sosialisasi kebijakan GCG5.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Fokus pada pelaksanaan 1. action plan terkait

Program APU dan PPT yang telah disampaikan

kepada Bank Indonesia dan memantau progress

pelaksanaannya.

Penyempurnaan kebijakan dan prosedur 2.

penerapan Program APU dan PPT secara

berkesinambungan untuk menyesuaikan dengan

ketentuan-ketentuan dari regulator

Pemantauan transaksi secara 3. integrated melalui

sistem AML BRI untuk membantu pemantauan

transaksi yang dilakukan oleh Unit Kerja

Operasional.

Penyempurnaan sistem untuk mengidentifikasi 4.

nasabah, transaksi keuangan mencurigakan,

dan transaksi keuangan tunai sehingga dapat

meminimalkan kemungkinan sistem perbankan

digunakan untuk sarana kejahatan pencucian uang

dan/atau pendanaan terorisme.

Monitoring5. dan pembinaan program APU dan PPT

secara berkala kepada Unit Kerja BRI Selindo secara

sampling untuk memastikan bahwa kebijakan dan

prosedur program APU dan PPT telah dilaksanakan

oleh Unit Kerja BRI Selindo secara konsisten dan

sesuai ketentuan.

Self Assessment 6. terhadap pelaksanan Program APU

dan PPT secara berkala minimal 1 tahun sekali.

Sosialisasi/pelatihan Program APU dan PPT secara 7.

berkala minimal 1 tahun sekali.

Pemantauan terhadap 8. progress pengkinian data

nasabah BRI secara berkala (1 tahun sekali)

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

1. Laporan Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu

PBI No. 13/2/PBI/2012 tentang Pelaksanaan Fungsi

Kepatuhan Bank Umum, BRI dalam hal ini Direktur

Kepatuhan menyampaikan pelaksanaan tugasnya

dengan rincian sebagai berikut:

Bulanan disampaikan oleh Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tindasan Komisaris dan Audit Intern

Semesteran disampaikan oleh Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia dengan tindasan Komisaris.

2. Penerapan Budaya Kepatuhan

Seluruh pekerja BRI bertanggung jawab

mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan.

Pada akhir tahun 2012 dilakukan sosialisasi secara

berkesinambungan kepada seluruh unit kerja Bank

BRI yang bertujuan untuk memperkuat Budaya

Kepatuhan di Bank BRI.

3. Pemantauan Kebijakan dan Keputusan Direksi

serta Kegiatan Usaha Bank

Pelaksanaan pengujian prinsip kehati-hatiana.

Pengujian prinsip kehati-hatian dilakukan

atas final draft rencana kebijakan dan/atau

keputusan yang akan ditetapkan oleh Direksi

BRI baik di bidang perkreditan maupun non-

perkreditan. Hasil pengujian selama tahun 2012

menunjukkan bahwa pada umumnya rencana

kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang

dimintakan pengujian telah memenuhi prinsip

kehati-hatian sebagaimana diatur dalam

peraturan eksternal dan peraturan internal

yang berlaku.

Monitoringb. hasil pengujian

Merupakan kelanjutan dari kegiatan

pengujian di atas, kegiatan ini dilaksanakan

untuk memastikan kembali tidak terdapat

adanya penyimpangan dalam tindak lanjut

rencana kebijakan dan/atau keputusan yang

telah dinyatakan memenuhi prinsip kehati-

hatian (comply).





Reviewc. kebijakan internal

Dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan

yang telah ditetapkan oleh Direksi dan berlaku

di internal BRI masih memenuhi ketentuan

prinsip kehati-hatian.

Resumed. Kebijakan Eksternal

Baik resume maupun penerusan kebijakan

eksternal dilakukan terhadap kebijakan

baru maupun perubahan kebijakan yang

ditetapkan oleh regulator eksternal. Kegiatan

ini dilaksanakan sebagai bagian dari sosialisasi

kebijakan sehingga kebijakan eksternal

dimaksud dapat segera dijadikan acuan oleh

unit kerja terkait dalam bidang tugasnya.

Analisa Dampak/e. Gap Analysis Kebijakan

Eksternal

Dilakukan untuk mengetahui pengaruh

ketentuan eksternal yang berlaku terhadap

kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini

sekaligus memastikan bahwa kebijakan internal

BRI yang berlaku saat ini telah sesuai dengan

ketentuan eksternal.

Jenis Kegiatan 2011 2012

Perkreditan Non Perkreditan Perkreditan Non Perkreditan

Pengujian prinsip kehati-hatian 260 118 321 133

Monitoring 222 108 300 80

Tanggapan Kebijakan 15 36 11 37

Review Kebijakan Internal 27 11 25 18

Resume & Penerusan Kebijakan Eksternal

13 27 39 33

Analisa Dampak Kebijakan Eksternal 13 10 18 12

Tahun 2012 merupakan tahun implementasi GCG secara menyeluruh bagi BRI, o leh karena itu fokus utama bidang kepatuhan adalah mengupayakan penyelenggaraan prakt ik tata kel o la perusahaan yang baik dan handal pada seluruh t ingkatan dan jenjang organisasi secara konsisten dan ber kesinambungan

Pemantauan terhadap pemenuhan komitmen Bank BRI f.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan BRI terhadap pemenuhan komitmen kepada Bank

Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang. Bentuk Komitmen tersebut dapat berasal

dari hasil audit maupun surat Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lainnya. Hasil dari pemantauan

terhadap pemenuhan komitmen dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan kepada

Direksi, Dewan Komisaris dan BI secara berkala.

Pemantauan terhadap Pemenuhan Ketentuan Kehati-hatian (BMPK, CAR, GWM, PDN, LDR, NPL, dll)g.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan BRI terhadap kebijakan prinsip kehati-hatian yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.


Penyempurnaan/Pengembangan h. Compliance

Toolkit

Dalam memastikan efektivitas dari standar

prosedur kepatuhan yang telah berjalan saat

ini, jajaran kepatuhan senantiasa mengevaluasi

dan apabila diperlukan akan menyempurnakan

compliance toolkit yang dimiliki.

Selama tahun 2012, telah dilakukan evaluasi

dan revisi terhadap compliance checklist

pengujian Rencana Kebijakan Direksi,

Putusan Kredit Restrukturisasi, Putusan

Penyelesaian Kredit, dan Putusan Kredit

Performing Loan.

Selain itu, juga terus dilakukan

pengembangan Dashboard Kepatuhan BRI.

Dashboard Kepatuhan merupakan tools

yang dikembangkan oleh BRI dengan tujuan

untuk memantau pemenuhan BRI terhadap

ketentuan regulator dan memberikan alert

bagi pejabat terkait dalam mengambil

keputusan dan/atau kebijakan. Hal-hal yang

dapat dipantau dalam tools ini antara lain

dana pihak ketiga, derivatif, Denda SID dan

LBU, NPL, CAR, Kredit Korporasi, Menengah,

Ritel, Mikro, dll.

Pengelolaan Risiko Kepatuhani.

Terkait dengan pelaksanaan tugas ini, jajaran

Kepatuhan berkoordinasi dengan jajaran

Manajemen Risiko melakukan identifikasi,

pengukuran, monitoring dan pengendalian

terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu

pada Peraturan Bank Indonesia mengenai

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

Umum. Efektivitas pengelolaan risiko

kepatuhan ditampilkan dalam Laporan

Profil Risiko Kepatuhan yang disusun secara

bulanan.

Pelaksanaan Program APU-PPTj.

Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2012,

antara lain:

Secara berkesinambungan melaksanakan •

sosialisasi Kebijakan dan Prosedur Penerapan

Program APU dan PPT, antara lain:

Sosialisasi/pelatihan Program APU dan -

PPT pada Program Pengembangan Staff

(PPS) BRI di Pusdiklat BRI.

Sosialisasi/pelatihan Program APU -

dan PPT pada pendidikan manager

Operasional, Assisten manager

Operasional, Account Officer dengan

masa kerja < 1 (satu) tahun.

Sosialisasi/pelatihan Program APU dan -

PPT pada pendidikan Associate Auditor,

Resident Auditor, Funding Officer dan

Priority Banking Officer.

Sosialisasi/pendidikan - frontliner

(customer service dan teller) di Sentra

Pendidikan BRI seluruh Indonesia

Penyampaian • Action Plan Penerapan

Program APU dan PPT ke Bank Indonesia

serta koordinasi lebih lanjut dengan unit

kerja terkait lainnya untuk memenuhi

target dari action plan dimaksud.

Terkait sistem • joint account dan sistem

pengelompokan nasabah berdasarkan

risiko (risk based approach) telah

diimplementasikan.

Pemantauan penerapan kebijakan dan •

prosedur program APU dan PPT di unit kerja

BRI dilakukan dengan metode sampling

pada 12 Kanwil BRI, 37 Kantor Cabang BRI,

28 KCP BRI, 40 Unit BRI dan 2 Sentra Layanan

Prioritas (SLP) BRI. Hasil monitoring telah

disampaikan kepada masing-masing Kanwil

sampling untuk mendapat perhatian atau

tindaklanjut Unit Kerja BRI terkait yang

dijadikan sebagai sampel.

Melaksanakan Pemantauan terhadap •

pelaksanaan Pengkinian Data Nasabah baik

untuk CIF Bank BRI maupun nasabah Cross

Border Corespondent Banking.

Melaksanakan kewajiban pelaporan pada •

PPATK berupa CTR dan STR sesuai ketentuan

berlaku.

Menindaklanjuti permintaan data dan •

permintaan blokir dari pihak eksternal,

yaitu Bank Indonesia, KPK RI, PPATK, BNN

RI, Kepolisian dan Dirjen Pajak.





USA Patriot Act

Terkait dengan pemenuhan terhadap peraturan

“Uniting and Strengthening America by Providing

Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct

Act of 2001” (the “USA PATRIOT Act”) yang ditetapkan

oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah

pencucian uang dan pendanaan para teroris melalui

rekening koresponden bank-bank asing yang ada di

lembaga-lembaga keuangan Amerika, maka lembaga-

lembaga keuangan Amerika Serikat mensyaratkan

kepada semua bank asing yang telah mempunyai atau

berniat untuk mempunyai rekening koresponden di

AS untuk mengisi formulir sertifikat yang standar.

Dalam rangka memenuhi persyaratan USA Patriot Act,

BRI telah melengkapi sertifikat mengenai rekening

koresponden bank asing dan dapat dilihat pada alamat

website BRI www.bri.co.id. Sertifikasi ini berlaku untuk

semua rekening-rekening yang dibuka untuk BRI oleh

“Covered Financial Institutions.”

Evaluasi Efektifitas Fungsi Kepatuhan

Laporan fungsi Kepatuhan sebagai salah satu media

informasi bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan

fungsi pengawasan Kepatuhan Bank BRI. Selama

tahun 2012, Dewan Komisaris telah melakukan

evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Kepatuhan BRI

sebanyak 4 (empat) kali.

Pengembangan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Untuk lebih menguatkan fungsi Kepatuhan Bank

BRI ke depan dan budaya Kepatuhan di seluruh level

organisasi Bank BRI, kedepan akan tetap dilakukan

penyempurnaan dan kelengkapan sistem dan kebijakan

terkait fungsi Kepatuhan, serta secara inten dilakukan

sosialisasi pentingnya budaya Kepatuhan.

Keikutsertaan dalam Forum Komunikasi Direktur

Kepatuhan (FKDKP)

Bank BRI dalam FKDP dapat menjalin komunikasi

dengan fungsi Kepatuhan Bank lain melalui beberapa

kegiatan antara lain seminar, workshop, dan pelatihan

maupun kegiatan lainnya yang dapat mendorong

penguatan fungsi Kepatuhan di Bank BRI.

Tata Kelola TI (IT Governance)IT Architecture Framework

Arsitektur TI BRI telah disusun dan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari IT Strategic Plan (ITSP)

2008-2013. Dalam penerapan dan pengembangan TI

BRI, mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia terkait

penerapan manajemen risiko dalam penggunaan

teknologi informasi (MR-IT) bagi Bank Umum. Arsitektur

TI BRI terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:

Enterprise Architecture: Executive Summary1.

Assessment Phase: Business & IT Context2.

Design Phase: Enterprise Architecture Definition3.

Transition Plan Phase: Application, Information, 4.

and Infrastructure

Kebijakan dan Prosedur TI

Beberapa kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk

mendukung proses tata kelola Perusahaan antara lain

sebagai berikut:

IT 1. Strategic Plan (ITSP) 2008-2013

Arsitektur Teknologi Informasi BRI2.

Kebijakan Umum Sistem informasi3.

Kebijakan Umum Sekuriti Teknologi Sistem 4.

Informasi (KUTSI) BRI

Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko dalam 5.

Penggunaan Teknologi Informasi

Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU)/6.

Bussiness Continuity management (BCM) BRI

Ketentuan Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen 7.

Dalam Rangka Pengamanan Informasi

Kebijakan Standarisasi Perangkat Teknologi 8.

Informasi

Kebijakan Pengkajian Perangkat Teknologi Informasi9.

Prosedur Siklus Pengembangan IT BRI10.

Ketentuan Tata Kelola 11. Password

Standar 12. Key Management

Ketentuan Penggunaan Internet di Lingkungan BRI13.

Ketentuan 14. Security Compliance Check

Ketentuan Penggunaan Ruang 15. Host

Ketentuan Penggunaan 16. Email BRI

Ketentuan Perjanjian Kerahasiaan Informasi 17.

Pihak Ketiga


Ketentuan 18. Password BIOS dan Password

Administrator di PC UKO

Ketentuan Evaluasi Kebijakan Keamanan Informasi19.

Ketentuan Penanganan Informasi20.

Ketentuan 21. Security Hardening

Ketentuan Tata Kelola 22. User Account

Ketentuan Penggunaan 23. Enkripsi

Ketentuan Manajemen Antivirus dan 24. Security Patch

Ketentuan 25. File Sharing

Ketentuan Pengembalian Aset TI dan Perubahan 26.

Hak Akses Terkait Perubahan Status Pegawai

Ketentuan Review Kapasitas Sarana Pendukung27.

Ketentuan Pengendalian Akses jaringan28.

Ketentuan 29. Backup dan Restore

Ketentuan 30. Mobile Computing dan Media

Penyimpanan Data

Ketentuan Pengendalian Intern dan 31.

Pemantauan Audit

Ketentuan Registrasi Aset TI Milik Pihak Ketiga32.

Ketentuan Registrasi Aset TI33.

Ketentuan Manajemen Resiko34.

Ketentuan Pemeliharaan Aset Teknologi Informasi35.

Ketentuan 36. IT Security Awareness

Ketentuan Manajemen Insiden Keamanan Informasi37.

Standar Konfigurasi38. Firewall

Kebijakan dan Prosedur terkait 39. Closed Circuit

Television (CCTV) dan kamera Embaded

Prosedur Penomoran dan Kode Dokumen40.

Prosedur Akses 41. Firewall

Prosedur Manajemen 42. Antivirus dan Security Patch

Prosedur Manajemen Insiden Keamanan Informasi43.

Prosedur Pemeliharaan Aset Teknologi Informasi44.

Prosedur Pengembalian Aset TI dan Perubahan 45.

Hak Akses terkait perubahan status pegawai

Prosedur Tata Kelola 46. User Account

Pengembangan Sistem Manajemen (TI)

Dalam implementasi GCG secara konsisten di

Perusahaan, Bank BRI telah membangun beberapa

aplikasi pendukung yang dapat membantu Manajemen

untuk memonitor dan sebagai alat bantu dalam

pengambilan keputusan. Beberapa aplikasi yang ada di

BRI antara lain:

SIM-Manajemen Risiko

BRI menerapkan kerangka pengelolaan risiko secara

terpadu (enterprise-wide risk management) untuk

mengendalikan 8 (delapan) jenis risiko yang diantarnya

adalah sistem informasi manajemen risiko.

Pengembangan sistem informasi manajemen 1.

risiko diantaranya dengan mengembangkan

aplikasi OPRA atau Operational Risk Assesor

(risiko operasional), aplikasi LAS atau Loan

Approval System (risiko kredit), dan aplikasi

GUAVA atau Treasury and Market Risk System

(risiko pasar).

Penetapan perangkat dan metodologi pengukuran 2.

risiko yang terdiri dari:

Operational risk a.

Perangkat: • Risk and Control Self Assessment,

Indikator Risiko Utama, Manajemen Insiden,

Forum Manajemen Risiko, dan Penilaian

Tingkat Maturitas.

Metodologi: • Basic Indicator Approach (BIA)

dan secara bertahap menuju Standardized

Approach (SA), kemudian Advanced

Measurement Approach (AMA).

Credit risk b.

Perangkat: • Credit Risk Rating (CRR) dan

Credit Risk Scoring (CRS).

Metodologi: • Standardized Approach (SA)

dan secara bertahap menuju Internal Rating

Based Approach (IRBA).

Market c. risk

Perangkat: VaR, • Sensitivity Analysis, Maturity

Gap, Maximum Cash Outflow.

Metodologi: • Standardized Approach (SA)

dan siap menerapkan Internal Model.

Peningkatan efektivitas penerapan tata 3.

kelola perusahaan yang baik (Good Corporate

Governance) dan kerangka kerja manajemen

risiko, antara lain melalui pelaksanaan Forum

Manajemen Risiko di setiap Unit Kerja,

Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko yang

melekat pada pejabat yang ditunjuk di Unit Kerja

dan Bagian Manajemen Risiko Kanwil (MRK) yang

terdapat di setiap Kantor Wilayah dan memiliki





tugas melakukan pembinaan, monitoring, serta

verifikasi implementasi proses manajemen risiko

di Kantor Wilayah.

Dashboard Kepatuhan

Dashboard Kepatuhan merupakan tools yang

dikembangkan oleh BRI dengan tujuan untuk

memantau pemenuhan BRI terhadap ketentuan

regulator dan memberikan alert bagi pejabat terkait

dalam mengambil keputusan dan atau kebijakan.

Hal-hal yang dapat dipantau dalam tools ini antara

lain Dana Pihak Ketiga, Derivatif, Denda SID dan

LBU, NPL, CAR, Kredit Korporasi, Menengah, Ritel,

Mikro, dll. Selanjutnya akan terus dilakuakan

penyempurnaan aplikasi melalui pengembangan

beberapa menu baru.

SIM-SDM

Pelaporan internal terkait pengelolaan sumber daya

manusia di BRI melalui sistem yang memadai baik dari

sisi IT (termasuk IT-security system) maupun dukungan

SDM yang kompeten sehingga tercipta informasi yang

sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta

efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Dalam pengembangannya, aplikasi SIM-SDM BRI saat

ini dapat menampilkan informasi antara lain:

Data 1. share option yang dimiliki anggota Dewan

Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif lainnya.

Rasio upah pekerja tertinggi dan terendah.2.

Laporan penyimpangan 3. (internal fraud).

Pekerja dengan status indikasi kasus.4.

Data formasi Pekerja dan Pengisian.5.

STAR Web System

Dalam pelaksanaan pemantauan kualitas layanan di unit

kerja BRI, BRI telah membangun STAR web System yang

merupakan sistem yang digunakan untuk monitoring

kualitas layanan dan operasional secara online.

Untuk memudahkan proses peng-inputan data hasil

monitoring kualitas layanan dan operasional unit kerja

serta menjadikan data hasil monitoring terdokumentasi

dengan baik. Sehingga akan memudahkan unit kerja

dalam melakukan perbaikan kualitas layanan dan

operasional unit kerja dengan cepat.

Sistem Manajemen Informasi (TI) Audit

Pengembangan Sistem Informasi (TI) Audit

dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas

dan efisiensi penerapan Risk Based Audit. Adapun

pengembangan teknologi informasi yang dilakukan

Audit Intern antara lain:

Implementasi aplikasi Sistem Manajemen Audit 1.

(BRISMA) yang mengintegrasikan seluruh proses

audit mulai dari perencanaan audit tahunan (PAT),

perencanaan audit individual, pelaksanaan audit

individual, pelaporan dan dokumentasi.

Pengembangan aplikasi BRIdeX sebagai 2. analytical

tools sehingga peningkatan indikator risiko dapat

diidentifikasi.

Pengembangan secara berkesinambungan 3.

Pusat Data Elektronik (PDE) untuk auditor. PDE

menangani pengolahan data yang digunakan

untuk audit secara terpusat. Hasil pengolahan data

oleh PDE dapat diakses oleh masing-masing auditor

sesuai wilayah auditnya masing-masing. Bila

auditor mempunyai data mentah yang perlu diolah

lebih lanjut (pengolahan adhoc), auditor dapat

memanfaatkan BrideX sebagai aplikasi offline yang

menangani pengolahan data secara desentralisasi.

Sistem Penunjang (CSS, AER)4.

Sistem yang ada pada kategori ini menangani

beragam bidang yang tidak berhubungan langsung

dengan proses audit, seperti: CSS (Customer

Satisfaction Survey) akan menangani hasil survey

kepuasan auditee dalam setiap proses audit.

Sedangkan AER (AIN Electronic Register) menangani

inventarisasi infrastruktur TI (hardware) yang ada

di masing-masing kantor audit.


E-Procurement

Aplikasi e-procurement merupakan proses pengadaan

barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik/online

berbasis internet yang bertujuan adanya transparansi

pengedaan barang dan jasa. Aplikasi e-procurement

BRI terdiri dari 10 (sepuluh) modul, meliputi:

1. Budget Management

2. User Management

3. Vendor Management

4. Request Management

5. Procurement Management

6. Bid Auction

7. Penetapan Pemenang

8. Contract Management

9. Vendor Performance management

10. Report

Pengembangan TI BRI ke DepanRencana pengembangan TI BRI ke depan untuk

dapat mendukung tercapainya visi, misi Perusahaan,

antara lain dengan menciptakan one stop service

yang terintegrasi dengan memanfaatkan channel

yang luas dan produk yang beragam. Menyediakan

akses data yang lengkap secara online real time,

serta penerapan teknologi sekuriti yang handal.

Audit InternFungsi audit intern di BRI dijalankan oleh Audit

Intern BRI yang bertanggung jawab langsung kepada

Direktur Utama dan memiliki akses komunikasi

langsung (communication line) kepada Komite

Audit untuk berkoordinasi dan menyampaikan

informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan

hasil audit. Peran Audit Intern sangat strategis

dalam membantu Perusahaan mencapai tujuan

melalui pendekatan yang sistematis, teratur dan

terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan

efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern

dan proses governance.

Audit Intern ini dipimpin oleh Kepala Audit Intern yang

diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas

persetujuan Dewan Komisaris.

Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

Audit Intern berpedoman pada Piagam Audit Intern

(internal audit charter) yang disusun guna memberikan

gambaran dan pedoman mengenai tujuan, wewenang,

tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan audit

intern dalam organisasi.

Piagam Audit Intern ditetapkan berdasarkan Surat

Keputusan Direksi BRI Nokep: S.53-DIR/AIN/07/2008

tanggal 28 Juli 2008 tentang Piagam Audit Intern

serta Kebijakan dan Prosedur Audit Intern PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang secara garis

besar memuat: Visi, Misi, Maksud dan Tujuan, Ruang

Lingkup, Struktur Organisasi, Wewenang, Tugas

dan Tanggung Jawab Audit Intern, Persyaratan dan

Profesionalisme Auditor, Tata Cara Pelaksanaan Audit

serta Kode Etik Auditor Internal.

Sumber Daya Manusia dan Kualifikasi Audit Internal

Audit Intern terus berupaya untuk memenuhi/

menyediakan auditor yang berkualitas, memiliki

kompetensi sesuai dengan kebutuhan, rentang

kendali, dan tingkat risiko di masing-masing

wilayah kerja audit. Mulai bulan September 2008

Kepala Audit Intern dijabat oleh Ali Mudin. Total

jumlah pekerja satuan kerja Audit Intern berjumlah

1.876 pekerja, terdiri dari 1 Kepala Audit Intern, 16

Inspektur, 22 Wakil Inspektur, 66 Group Head, 564

Auditor (meliputi Senior Auditor, Auditor, Junior

Auditor, dan Associate Auditor). Audit Intern juga

memiliki 167 Resident Auditor Kantor Cabang, 1.031

Resident Auditor Unit.

Sertifikasi Profesi Audit Intern

Dalam melaksanakan tugas audit, sampai Audit Intern

BRI didukung tenaga audit profesional yang sebagian

telah bersertifikat nasional maupun internasional

sebagai berikut:





SertifikasiJob Grade Pekerja

Jumlah6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Manajemen Risiko (BSMR/LSPP) 2 27 45 9 14 2 14 1 114

CFE (Certified Fraud Examiner) 5 1 2 1 9

QIA (Qualified Internal Auditor) 3 3 9 5 2 22

CISA (Certified Information System Auditor)

5 5

CEH (Certified Ethical Hacker) 2 2

CDCP (Certified Data Center Professional)

1 1

CFSS (Certified Forensic Security Specialist)

1 1

MCSE (Microsoft Certified System Engineer)

1 1

Tata Kelola IT dari MTI UI 1 1

Jumlah 5 1 6 11 0 2 30 54 9 19 2 16 1 156

Sementara itu, kualifikasi pendidikan formal berdasarkan level jabatan adalah sebagai berikut:

Pendidikan Formal

Jabatan Jumlah

KAI/ Inspektur Kabid/ Ka Audit/ Wains

Kabag/ Gh Auditor Resident Auditor

Support Admin (PT)

Strata 3 1 1

Strata 2 11 16 30 13 23 2 95

Strata 1 5 8 22 525 769 23 1352

Diploma (D3) 9 62 3 74

SLTA/setingkat 120 14 134

Jumlah 17 24 52 547 974 42 1656

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern

Tugas dan tanggung jawab Audit Intern BRI sebagaimana diatur di dalam Piagam Audit Intern mencakup:

Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 1.

Membantu tugas Direktur Utama dan Komisaris Utama dalam melakukan pengawasan dengan cara 2.

menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui 3.

pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan 4.

sumber daya dan dana.

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua 5.

tingkatan manajemen.

Dalam melaksanakan tugasnya Audit Intern harus menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan 6.

Komisaris Utama.


Meyakinkan kualitas pelaksanaan tugas 7.

manajemen lini atas proses manajemen risiko,

sistem pengendalian intern dan tata kelola usaha

telah dilaksanakan secara cukup dan efektif.

Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana 8.

Kerja Bank BRI untuk meyakinkan bahwa semua

kegiatan bisnis BRI dapat berjalan dengan lancar

dan sesuai dengan harapan para stakeholders.

Menyerahkan hasil audit kepada pihak internal 9.

dan eksternal secara tepat waktu sesuai dengan

kebijakan, peraturan dan prosedur yang berlaku.

Menjaga hubungan baik dengan 10. Auditee, Eksternal

Auditor dan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja

Audit Intern.

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Intern

Struktur dan kedudukan Audit Intern diatur dalam:

SK Struktur Organisasi Audit Intern BRI Nokep. S.129-1.

DIR/REN/08/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang

Organisasi Audit Intern BRI, “Bahwa Audit Intern (AI)

berada di bawah binaan Direktur Utama. Namun,

dalam kegiatan operasional, Direktur Kepatuhan

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

operasional AI BRI sesuai kewenangannya. Kepala

Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan

Komite Audit untuk melaporkan/menginformasikan

masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan audit. Audit Intern BRI merupakan salah

satu fungsi pengawasan dan pengendalian intern

dalam Organisasi Perusahaan.”

Piagam Audit Intern BRI No.S 53-DIR/AIN/07/2008 2.

tanggal 28 Juli 2008, disebutkan bahwa Audit Intern

BRI bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan

berada dibawah pengawasan langsung dari Direktur

Utama. Audit Intern BRI dipimpin oleh Kepala

Audit Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh

Direktur Utama dengan persetujuan Komisaris dan

dilaporkan ke Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

Audit Intern BRI secara struktural terdiri atas Unit Kerja

Audit Bidang Delivery dan Unit Kerja Audit Bidang

Support dengan rincian sebagai berikut:

Unit Kerja Audit Bidang 1. Delivery terdiri dari:

Audit Bidang TSIa.

Melaksanakan kegiatan audit serta pemberian

konsultasi sebagai strategic business partner

terhadap pengelolaan proses teknologi sistem

informasi (TSI) oleh Unit Kerja Pengembang dan

Pengguna TSI untuk memastikan kecukupan dan

efektifitas pengendalian intern, manajemen

risiko dan good corporate governance (GCG).

Audit Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus, b.

Unit Kerja Luar Negeri, dan Perusahaan Anak



terhadap unit kerja di Kantor Pusat, Kantor

Cabang Khusus (KCK), unit kerja luar negeri

(UKLN) dan perusahaan anak (PA) yang

kepemilikan sahamnya diatas 51% untuk

memastikan kecukupan dan efektifitas

pengendalian intern, manajemen risiko dan

good corporate governance (GCG).

Kantor Inspeksic.



terhadap Kantor Wilayah, Kantor Cabang,

Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan

BRI Unit untuk memastikan kecukupan dan

efektifitas pengendalian intern, manajemen

risiko dan good corporate governance (GCG).

Grup Spesial Investigasid.

Melakukan analisa red flags (ketidakwajaran),

analisa indikator-indikator risiko fraud dan

melaksanakan kegiatan investigasi atas

indikasi fraud serta pemberian konsultasi

untuk meningkatkan kecukupan & efektivitas

penerapan proses pengendalian intern,

manajemen risiko dan pelaksanaan good

corporate governance (GCG).

Unit Kerja Audit Bidang 2. Support yaitu Audit

Bidang PSKA

Melaksanakan pengkajian organisasi Audit Intern,

pengembangan kebijakan, prosedur dan sarana

penunjang audit (audit tools), pengembangan

kualitas audit serta perancangan software maupun

hardware sesuai ketentuan dan best practices

Audit Intern.

Saat ini Audit Intern BRI memiliki 18 Unit Kerja Audit

Fungsi Delivery (unit kerja yang melaksanakan kegiatan

audit) yang tersebar di seluruh Indonesia. Lebih lanjut,

untuk merespon pertumbuhan bisnis yang semakin





cepat dan kompleks, BRI membentuk fungsi audit di

Kantor Cabang dan BRI Unit yang disebut dengan

Resident Auditor. Fungsi Resident Auditor diantaranya

bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan

monitoring berkala secara berkesinambungan

sehingga peningkatan sinyal-sinyal risiko di unit kerja

dapat dideteksi secara lebih dini.

Kemudian dalam rangka meminimalkan frekuensi

kejadian fraud, Bank BRI membentuk unit kerja

Spesial Investigasi yang bertanggungjawab untuk

melakukan analisa red flags (ketidakwajaran),

melakukan analisa indikator-indikator risiko

fraud secara berkala serta melaksanakan kegiatan

investigasi atas indikasi fraud.

Metodologi Audit

BRI menerapkan metodologi risk based internal

audit (RBIA) dengan pendekatan proses bisnis. RBIA

tersebut diimplementasikan secara bertahap sesuai

dengan tingkat kematangan manajemen risiko secara

korporat. Dengan metodologi tersebut, maka proses

bisnis dan unit bisnis yang diperkirakan memiliki

risiko yang signifikan dalam pencapaian tujuan

perusahaan lebih diprioritaskan untuk diaudit,

sehingga dapat diyakini bahwa seluruh potensi risiko

dapat diminimalkan sesuai dengan toleransi risiko

yang telah ditetapkan. Untuk mendukung efisiensi

dan efektifitas pelaksanaan risk based audit serta

untuk meningkatkan peran audit sebagai Strategic

Business Partner (SBP), maka dalam proses analisa

data didukung dengan penggunaan Computer

Assissted Audit Technique (CAAT).

Evaluasi Audit

Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan audit,

dilakukan penilaian kualitas (quality assurance) oleh

pihak internal melalui internal quality assurance

review maupun eksternal. Penilaian kualitas oleh pihak

eksternal dilakukan oleh PT SGS Indonesia melalui

surveillance ISO 9001. Hasil surveillance ISO 9001:2008

visit 2/2012 oleh PT SGS Indonesia tidak ada temuan

major maupun minor.

Efektivitas pelaksanaan kerja dan kepatuhan terhadap

Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)

dievaluasi oleh Auditor Ekstern (pada tahun 2011 kegiatan

evaluasi dilaksanakan oleh PricewaterhouseCoopers),

hasilnya menunjukkan bahwa fungsi Audit Intern BRI

telah mampu menjalankan peranannya sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan serta mendapatkan

predikat “good practices” apabila dibandingkan

dengan industri sejenis.

Uraian Pelaksanaan Tugas Audit

Untuk tahun 2012, BRI memprioritaskan pelaksanaan

audit terhadap 3.463 unit kerja atau 62% dari total

DEWAN KOMISARIS KOMITE AUDIT

AUDIT KP. KCK. UKLN. PA

BIDANG I & IIAUDIT BIDANG TSIAUDIT BIDANG PSKA

Grup Spesial Investigasi

Resident Auditor

Grup AuditResident Auditor

Grup Audit Grup Audit

SAU

Bag. Penunjang

Operasional Audit

Grup Audit

KANTOR INSPEKSI

DIREKTUR UTAMA

AUDIT INTERN

Struktur Organisasi Audit Intern


unit kerja BRI. Rencana tersebut didasarkan pada hasil

penilaian risiko secara korporat, konsistensi dengan

tujuan dan rencana strategis BRI, ketentuan regulator,

arahan manajemen dan Komite Audit, risk profile serta

hasil audit periode sebelumnya.

Sampai dengan 31 Desember 2012, Audit Intern BRI

telah melaksanakan kegiatan audit reguler pada

6.442 unit kerja atau mencapai 186,02% dari target

penugasan audit dan telah melaksanakan penugasan

audit khusus (special audit) sebanyak 2.092 kegiatan

serta fraud audit sejumlah 12 kegiatan.

Berdasarkan data hasil kegiatan audit (audit reguler,

audit khusus dan fraud audit), selama tahun 2012

teridentifikasi sejumlah 40 kejadian fraud. BRI telah

melakukan analisa dari sisi kelemahan pengendalian

intern dan telah melaksanakan beberapa program untuk

meningkatkan fungsi pengendalian intern, mencakup:

Pembentukan fungsi audit di Kantor Cabang dan 1.

BRI Unit (Resident Auditor),

Mengembangkan Pusat Data Elektronik (PDE) secara 2.

terus menerus guna menganalisis indikator-indikator

perkreditan maupun non kredit dalam rangka

mendeteksi peningkatan risiko secara lebih awal,

Mengirimkan hasil analisis indikator risiko secara 3.

berkala (bulanan) kepada auditor di seluruh

Indonesia melalui media unit assessment yang

bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya

peningkatan risiko di Unit Kerja.

Secara periodik Audit Intern melaksanakan kegiatan

monitoring terhadap perkembangan tindak lanjut

perbaikan pengendalian intern yang telah dilakukan

oleh auditee.

Koordinasi dengan Eksternal Auditor

Pemeriksaan terhadap BRI dilakukan pula oleh eksternal

auditor yakni Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh

eksternal auditor, Audit Intern berperan sebagai liaison

officer untuk mengkoordinir kelancaran pelaksanaan

audit serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut

perbaikan dari temuan eksternal auditor oleh unit

kerja terkait.

Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa

manajemen telah melakukan perbaikan atas

kelemahan pengendalian intern yang ditemukan oleh

eksternal auditor.

Ekternal Auditor Jumlah Temuan

Status Temuan

Selesai Belum Selesai

Bank Indonesia (BI) 78 67 11

BPK RI* 251 232 19

Kantor Akuntan Publik (KAP) 34 3 31

*Pemeriksaan oleh BPK RI meliputi pemeriksaan rutin dan pemeriksaan pajak

Peningkatan Kualitas Audit

Untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses

audit, BRI mengembangkan program penggunaan

teknologi informasi secara berkesinambungan.

Strategi ini ditempuh agar Audit Intern dapat

berperan sebagai early warning signal (EWS) secara

lebih optimal. Beberapa program pengembangan

teknologi informasi yang dilaksanakan untuk unit

Audit Intern antara lain:

Implementasi aplikasi Sistem Manajemen Audit 1.

(BRISMA) yang mengintegrasikan seluruh proses

audit mulai dari Perencanaan Audit Tahunan (PAT),

perencanaan audit individual, pelaksanaan audit

individual, pelaporan dan dokumentasi.

Pengembangan aplikasi BRIdeX sebagai 2. analytical

tools sehingga peningkatan indikator risiko dapat

diidentifikasi.

Pengembangan Pusat Data Elektronik (PDE) untuk 3.

auditor secara berkesinambungan.

Audit Ekstern Pengawasan terhadap BRI, selain dilaksanakan oleh

auditor internal BRI juga dilaksanakan oleh auditor

eksternal diantaranya oleh Bank Indonesia (BI), Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntan Publik

(KAP). Khusus untuk KAP, Dewan Komisaris BRI sesuai

dengan wewenang yang telah diberikan oleh RUPS

Tahunan BRI tahun 2012 pada tanggal 28 Maret 2012,

telah menunjuk KAP Purwantono, Suherman dan Surja -

Ernst and Young (PSS-EY), salah satu dari 4 (empat) KAP

berskala internasional (The Big Four) untuk melakukan





audit atas laporan Keuangan BRI tahun buku 2012.

Penunjukan ini merupakan periode ke - 2 (dua) dari KAP

PSS-EY untuk melakukan audit laporan keuangan BRI,

serta penunjukan yang ke - 2 (dua) dari akuntan publik

yang melakukan audit laporan keuangan BRI. Penunjukan

sebelumnya adalah untuk tahun buku 2011.

Penunjukan KAP tersebut telah berpedoman pada

regulasi yang berlaku dan dipilih melalui tahapan proses

seleksi dengan pelelangan terbatas/tender berdasarkan

pemenuhannya terhadap kriteria:

Berpengalaman sebagai auditor perbankan1.

Memahami regulasi perbankan di Indonesia, perusahaan 2.

masuk bursa serta peraturan lainnya yang relevan.

Berpengalaman dan memahami sistem aplikasi dan 3.

teknologi perbankan.

Memahami produk perbankan.4.

Berpengalaman dan paham mengenai 5.

manajemen risiko.

Ketentuan yang dijadikan acuan adalah bahwa

tidak dilakukan penunjukan KAP yang sama untuk

melakukan audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut

dan dengan partner yang sama selama 3 (tiga) tahun

buku berturut-turut.

Imbalan Jasa

Imbalan jasa yang diberikan BRI kepada KAP-PSS-EY

adalah sebesar Rp5.580.000.000 (Lima miliar lima ratus

delapan puluh juta rupiah) sudah termasuk PPN sebesar

10% (sepuluh persen) dan pajak lainnya yang terkait.

Imbalan jasa tersebut sudah termasuk out of pocket

expenses (OPE) dimana didalamnya termasuk biaya

untuk kunjungan cabang yang berada di Indonesia

serta review atas laporan keuangan cabang dan

perwakilan luar negeri. Penugasan telah dilakukan

dengan memenuhi persyaratan yang berlaku dan

memenuhi aspek-aspek sebagaimana diatur dalam

PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001

sebagaimana diubah dengan PBI No. 7/50/ PBI/2005

tanggal 29 November 2005 tentang Transparansi

Kondisi Keuangan Bank dan SE BI No: 3/32/DPNP/IDPnP

tanggal 14 November 2001 tentang Hubungan Antara

Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.

KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit

dan management letter kepada Bank dengan tepat

waktu. Akuntan Publik juga telah bekerja secara

independen dan memenuhi kriteria yang telah

diperjanjikan sebelumnya.

Penerapan RisikoBRI menerapkan kerangka pengelolaan risiko

secara terpadu (enterprise-wide risk management)

untuk mengendalikan 8 (delapan) jenis risiko yang

meliputi penerapan empat pilar yang terdiri dari (1)

Pengawasan Direksi dan Komisaris, (2) Penetapan

kebijakan, prosedur, dan limit, (3) Proses manajemen

risiko dan sistem informasi manajemen, serta (4) Sistem

pengendalian intern.

Pengelolaan risiko tersebut telah dijalankan sesuai

ketentuan PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan

atas PBI No. 5/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen

Risiko bagi Bank Umum dan juga sesuai dengan

ketentuan Basel III perihal tersebut diatas. Uraian

detail mengenai Manajemen Risiko yang dijalankan

oleh BRI dapat dilihat pada Sub Bab “Tinjauan

Operasional, Manajemen Risiko”.

Kode Etik (Code of Conduct) dan Budaya PerusahaanKeberadaan Kode Etik Perusahaan

Kode etik (Code of Conduct) BRI menjabarkan

prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional

yang diharapkan dilakukan oleh pekerja BRI dalam

melaksanakan tugasnya. Hal Ini merupakan standar

perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk

semua insan BRI. Kode Etik BRI berlaku bagi seluruh

pekerja BRI diseluruh level organisasi BRI.

Kebijakan Kode Etik BRI dibangun sejak tahun

2003 dan telah dilakukan revisi pada tahun 2010.

Penerapan Kode Etik BRI diikuti dengan Mekanisme

Whistleblowing System (WBS-BRI) yang dibangun

BRI sebagai media pelaporan pelanggaran kode

etik serta kebijakan Peraturan Disiplin BRI yang

mengatur jenis-jenis pelanggaran dan mekanisme

penanganan pelanggaran.


Elemen Kode Etik BRI

Elemen-elemen Kode Etik BRI terdiri dari:

Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Bank

Semua insan BRI harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan dalam kebijakan Bank BRI.1. Semua Insan BRI tidak diperkenankan untuk melanggar hukum, peraturan atau kebijakan Bank BRI untuk memenuhi target laba.2. Kriteria praktek suatu aktivitas yang dapat diterima, tidak hanya semata-mata dilihat dari praktek yang dijalankan 3. kompetitor atau pihak lainnya di pasar. Jika hukum atau peraturan menjadi tidak relevan lagi atau jika para kompetitor tidak lagi mematuhinya, Bank BRI tetap tidak memperkenankan untuk melanggarnya.

Hubungan dengan Nasabah Eksternal

Bank BRI menyediakan produk dan/atau jasa dimana Bank mempunyai ijin untuk menjual produk dan/atau jasa tersebut 1. sesuai dengan peraturan yang berlaku.Dalam memberikan informasi mengenai produk dan/atau jasa kepada nasabah, setiap insan BRI akan memberikan informasi 2. secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat.Bank BRI mempunyai komitmen untuk secara terus-menerus mengembangkan kualitas layanan yang prima dengan selalu 3. berusaha mengutamakan untuk memenuhi kepuasan nasabah, serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.Bank BRI menjunjung tinggi kejujuran dalam membuat, menggunakan dan memilih cara-cara periklanan dan promosi, 4. sehingga kesuksesan produk dan/atau jasa Bank disebabkan oleh kualitas dan reputasi bank BRI, bukan oleh karena kecurangan yang terjadi didalamnya.

Hubungan dengan Komunitas Setempat

Bank BRI berikut semua insan BRI memiliki komitmen menjadi warga yang baik di semua lingkungan dimana Bank BRI 1. menjalankan bisnisnya.Bank BRI memiliki tanggung jawab kepada komunitas setempat untuk menggunakan sumber daya yang ada baik berupa 2. uang, sumber daya manusia dan energi dengan bijaksana.Bank BRI mendorong keterlibatan insan Bank kedalam kegiatan komunitas, dengan prioritas di bidang pendidikan, seni 3. budaya dan agama, serta kemanusiaan dan kelestarian lingkungan.

Hubungan Perusahaan dengan Insan Bank

Semua insan Bank wajib memberikan solusi atas setiap hambatan yang mengganggu pencapaian pelaksanaan kebijakan 1. pokok Bank BRI.Bank BRI akan memperlakukan setiap insan Bank dengan obyektif, transparan, adil dan setara.2. Bank BRI hanya akan mengelola informasi personal yang dibutuhkan.3. Bank BRI berusaha menyediakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas.4.

Kerahasiaan Bank

Bank BRI wajib menjaga kepercayaan masyarakat.1. Insan Bank wajib menjaga rahasia, baik rahasia Bank maupun rahasia Perusahaan.2.

Integritas dan Akurasi Pembukuan Bank

Pembukuan usaha Bank BRI harus menghasilkan laporan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 1. manajemen, pemegang saham, nasabah, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.Insan Bank bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan resmi mengenai kegiatan bisnis Bank BRI secara akurat, jujur, 2. lengkap dan tepat waktu.

Benturan Kepentingan

Insan Bank tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan 1. antara dirinya dengan Bank BRI atau dengan nasabah Bank BRI.Setiap keputusan yang dihasilkan insan Bank harus diambil semata-mata bagi kepentingan terbaik Bank BRI.2. Setiap insan Bank diwajibkan untuk mengungkapkan semua kepentingan yang ada kepada manajemen jika mengetahui 3. adanya benturan kepentingan.Setiap insan Bank diminta untuk tidak terlibat dalam pengambilan keputusan bank BRI jika akan menimbulkan benturan 4. kepentingan pribadi.

Kontribusi dan Aktivitas Politik

Bank BRI tidak memperkenankan dana, fasilitas dan sumber daya Bank disumbangkan untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik atau tujuan partisipasi politik dimanapun di seluruh dunia.

Hadiah

Hadiah yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman 1. tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan no capital dan fasilitas lainnya baik yang diterima didalam dan di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.Semua insan BRI tidak diperkenankan menerima atau memberikan hadiah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-2. undangan yang berlaku.





Upaya penegakan Kode Etik BRI

Kode Etik BRI berlaku bagi Dewan Komisaris BRI,

Direksi BRI dan seluruh pekerja BRI diseluruh jenjang

Organisasi BRI. Upaya penerapan dan penegakan kode

etik BRI dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus

menerus dalam bentuk sikap perbuatan, komitmen dan

ketentuan, meliputi:

Pernyataan Kepatuhan Kode Etik BRI

Guna penerapan Kode Etik yang efektif, insan

BRI diharuskan membaca dan memahami dengan

baik dan benar serta setiap insan BRI diwajibkan

menandatangani “Pernyataan Kepatuhan Insan BRI

terhadap Kode Etik”,

Komitmen Manajemen

Penegasan komitmen Manajemen BRI terkait komitmen

Bank BRI untuk tidak menerima dan/atau meminta

hadiah atau bingkisan dalam bentuk dan dalih apapun

dari pihak nasabah, debitur, dan mitra kerja maupun

pihak ketiga lainnya dalam media massa dan website

Bank BRI.

Annual Disclosure Benturan Kepentingan

Dengan telah disusunnya kebijakan turunan Kode

Etik BRI berupa Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan BRI, setiap pekerja BRI diharuskan

membuat pernyataan tahunan (annual disclosure)

terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap

unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/

putusan yang mengandung Benturan Kepentingan

setiap triwulan.

Pakta Integritas

Penerbitan pakta integritas kepada seluruh rekanan

BRI yang bekerja sama dalam pengadaan barang dan/

atau jasa.

Strategi Anti Fraud

Kebijakan strategi anti fraud BRI merupakan wujud

komitmen Bank BRI dalam mengendalikan fraud,

dengan tidak memberikan toleransi (zero tolerance)

pada setiap bentuk fraud baik yang berasal dari internal

maupun eksternal BRI.

Program Awareness

Program induksi Kode Etik BRI dilakukan terhadap

pekerja baru BRI melalui program pendidikan di

pusat pendidikan BRI serta sosialisasi kebijakan secara

berkesinambungan dan konsisten.

Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada seluruh

unit kerja BRI terkait kode etik antara lain strategi anti

fraud BRI, budaya Kepatuhan, serta budaya layanan.

Penegakan Budaya Perusahaan (Corporate Culture)

Budaya Kerja BRI1.

Nilai pokok (core value) merupakan nilai penting

yang menjadi pedoman bagi pegawai dalam

bersikap dan berperilaku, baik dalam berhubungan

dengan nasabah, sesama Pegawai, manajemen serta

pihak eksternal lainnya dan merupakan budaya

kerja BRI. Nilai pokok (core value) BRI meliputi nilai-

nilai yang dikelompokkan sebagai berikut:

Integritasa.

Profesionalismeb.

Kepuasan Nasabahc.

Keteladanand.

Penghargaan kepada SDMe.

Selama tahun 2012, BRI melakukan usaha

revitalisasi Budaya Kerja BRI, dilatarbelakangi

dengan semakin bertambahnya jumlah pekerja

BRI, tututan perkembangan bisnis yang semakin

meningkat serta mendukung penguatan proses

internalisasi di unit kerja BRI. Tujuan dari revitalisasi

budaya kerja BRI adalah untuk meningkatkan

peran pekerja untuk menghadapi tantangan bisnis

ke depan dengan memiliki sikap perilaku sesuai

budaya kerja BRI.

Beberapa hal yang dilakukan dalam upaya

revitalisasi budaya kerja BRI antara lain:

Meningkatkan peran a. change leader dan change

agent dimasing-masing unit kerja.

Menetapkan kembali rasio b. change agent

Memonitor dan evaluasi secara berjenjang dan c.

didukung oleh system.


Budaya Layanan BRI2.

Budaya Layanan merupakan nilai-nilai penting yang merupakan ekspektasi dari nasabah yang digunakan

sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam hubungan dengan nasabah baik eksternal maupun internal.

Untuk menegakkan budaya layanan tersebut.

Bank BRI melakukan program-program sebagai berikut:

Kick Offa. Budaya Layanan sebagai sub budaya kerja BRI

Yaitu dengan melakukan kegiatan kick off di tingkat Kantor Pusat BRI dengan mengundang jajaran

Direksi dan seluruh pemimpin unit kerja di Kantor Pusat untuk berkomitmen bersama dalam mewujudkan

layanan prima yang membudaya. Kegiatan tersebut diadakan dengan mengundang pembicara eksternal

untuk memberikan training dan motivasi mengenai Service Culture.

Sosialisasi Budaya Layanan melalui video budaya layanan BRI b.

Video Budaya Layanan BRI dengan tema “Melayani Dengan Setulus Hati” untuk memberikan gambaran

service mindset dan layanan prima yang membudaya, bukan sekedar bagaimana menjalankannya tetapi

kenapa kita harus menjalankannya (it’s not about how we do it, but why we should do it). Video budaya

layanan tersebut telah dikirimkan ke seluruh unit kerja untuk disosialisasikan kepada seluruh pekerja.

Workshopc. Budaya Layanan

Pelaksanaan kegiatan workshop untuk merumuskan atau mengkodifikasikan budaya layanan BRI yang

merupakan bagian dari budaya kerja BRI (Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan,

Penghargaan kepada SDM)

Budaya Sadar Risiko3.

Penerapan budaya sadar risiko dilakukan dengan komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang

organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif, antara lain melalui:

Top a. 50 Risk Issue triwulanan dalam bentuk saku yang memuat risk issue di unit kerja dan risk control yang

diterapkan.

Fungsi Manajemen Risiko yang ada di seluruh Uker yang bertugas menerapkan budaya sadar risiko serta b.

dibentuknya Bagian Manajemen Risiko di setiap Kantor Wilayah BRI.

Penerapan Forum Manajemen Risiko (FMR) sebagai wadah atau forum pertemuan antara pemimpin c.

unit kerja dengan pekerjanya untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat

pada aktivitas bisnis atau operasional. Hasil pembahasan risiko yang memerlukan tindak lanjut dan

penyelesaian dari pengambil keputusan dapat dieskalasi kepada tingkatan yang lebih tinggi.

Sosialisasi Manajemen Risiko.d.

Surat ke unit kerja terkait peningkatan pengendalian intern.e.

Budaya Kepatuhan4.

Budaya Kepatuhan dituangkan dalam Kebijakan Direksi BRI yang mengikat seluruh elemen pekerja di BRI.

Pernyataan tersebut meliputi:

Patuh terhadap peraturan internal BRI

Kepatuhan(Compliance)

Patuh terhadap komitmen dengan otoritas/regulator

Patuh terhadap peraturan eksternal





Pilar-pilar dalam membangun budaya kepatuhan di setiap insan BRI dalam seluruh lapisan Unit Kerja di BRI

seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

Sosialisai terhadap kebijakan baru/

perubahan

Ketersediaan kebijakan dalam setiap unit kerja

Peran Manajemen dalam setiap unit Kerja(teladan)

Penyampaian informasi isu kepatuhan

Kepatuhan(Compliance)

Mulai tahun 2012, setiap unit kerja diharuskan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terkait penerapan budaya

Kepatuhan BRI. Dimana peran setiap pekerja agar memastikan nilai,perilaku dan tindakan telah sesuai dengan

kebijakan ekternal, kebijakan internal dan komitmen kepada regulator serta aktif menyampaikan informasi terkait

isu kepatuhan. Peran pemimpin unit kerja harus memiliki komitmen dan dapat memberikan contoh dalam penerapan

budaya Kepatuhan kepada jajaran di bawahnya. Selain itu harus didukung dengan Ketersediaan kebijakan di setiap

unit kerja sebagai referensi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai bidang tugasnya.

Budaya Anti 5. Fraud

Penerapan Budaya Anti Fraud di BRI dilaksanakan melalui Anti Fraud Awareness yaitu upaya untuk

menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan Fraud oleh seluruh pihak terkait. Pelaksanaan

Anti Fraud Awareness dilaporkan setiap Semester kepada Divisi Kepatuhan. Anti fraud awareness dilakukan

melalui program sosialisasi dan penyusunan statement anti fraud, employee awareness, dan customer

awareness. Berikut Pelaksanaan anti fraud awareness:

Penyusunan dan sosialisasi anti a. fraud statement, Manajemen BRI menyatakan zero tolerance terhadap

setiap fraud yang terjadi di BRI Unit. Anti Fraud statement tersebut tertuang di dalam Komitmen Anti

Fraud yang ditandatangani Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pekerja BRI.

Employee Awarenessb. , diantaranya Penerbitan Buku Top 50 Risk issue dan Surat-surat peningkatan kontrol

bagi unit kerja. Selain itu Refreshment Fungsi Manajemen Risiko, Sosialisasi Manajemen Risiko secara

langsung di Unit Kerja BRI, dan Pelaksanaan Forum Manajemen Risiko.

Customer Awarenessc. dilakukan dalam bentuk edukasi nasabah untuk meningkatkan kepedulian dan

kewaspadaan nasabah terhadap keamanan bertransaksi. Bentuk edukasi diantaranya dengan menghimbau

unit kerja untuk mensosialisasikan kewaspadaan kepada jajaran front liner terhadap pungutan liar dan

modus-modus fraud lainnya.

Jumlah Penyimpangan Internal (internal fraud)

Internal Fraud dalam 1 tahun Jumlah kasus yang dilakukan oleh:

Pengurus Pegawai tetap Pegawai tidak tetap

Tahun sebelumnya

Tahun berjalan

Tahun sebelumnya

Tahun berjalan

Tahun sebelumnya

Tahun berjalan

Total Fraud - - 141 286 12 38

Telah diselesaikan - - 49 86 6 12

Dalam proses penyelesaian di internal Bank - - 74 175 5 18

Belum diupayakan penyelesaiannya - - 4 - - -

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum - - 14 25 1 8


Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Bank BRI menyadari bahwa kegiatan bisnis perusahaan tidak dapat terlepas dari hubungan dan interaksi antara para

pihak baik internal maupun eksternal dalam rangka menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan.

Untuk itu, dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perlu diatur

lebih lanjut mengenai tata perilaku hubungan bisnis antara BRI dengan para mitra bisnisnya.

Ketentuan mengenai pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut telah diatur

secara internal dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. S. 104-

DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of

Interest) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bersama ini, selanjutnya setiap unit kerja diminta untuk mengindentifikasi

dan memastikan bahwa kebijakan atau prosedur yang diprakarsai dan berlaku di unit kerja tersebut telah

memenuhi ketentuan yang diatur dalam pedoman ini dan nantinya tidak mengakibatkan timbulnya transaksi

benturan kepentingan.

Sebagai salah satu bentuk komitmen BRI dalam pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan

adalah melalui Pakta integritas, yaitu dalam pengadaan barang dan jasa dimana panitia wajib membuat dan

menandatangani Pakta Integritas. Dalam Pakta Integritas telah dinyatakan hal-hal mengenai antara lain:

Independency1.

Duty of Care and loyalty2.

Prudent person rule3.

Conflict of interest rule4.

Duty abiding the laws5.

Unit kerja wajib menyampaikan transparansi atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang

mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan

transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangannya sesuai

ketentuan. Selain itu setiap pekerja diharuskan mengisi Pernyataan Tahunan (annual disclosure) terkait benturan

kepentingan setiap akhir tahun sesuai ketentuan internal BRI.

Selama tahun 2012, tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik

yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Bank, sebagaimana

didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1

tentang “Benturan Kepentingan“.

Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Ketentuan

Jenis Transaksi Nilai Transaksi (Rp Juta)

Keterangan (tidak sesuai sistem dan prosedur yang

berlaku)

NIHIL

Whistleblowing SystemTerkait penerapan GCG, Bank BRI mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing

system) melalui aturan internal yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI No. B.144-DIR/AIN/03/2009

tanggal 12 Maret 2009.





Keberadaan Whistleblowing System (WBS) BRI

Sistem Pengaduan pelanggaran (Whistleblowing system/WBS) Bank BRI telah dibangun sejak tahun 2009 yang

bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat

menimbulkan kerugian finansial dan maupun non finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi.

Pengelola WBS

Sistem Pengaduan pelanggaran (Whistleblowing system/WBS) Bank BRI dikelola langsung oleh Direktur Utama BRI.

Informasi pelaporan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS-BRI antara lain:

Tindakan 1. fraud;

Tindakan salah/kelalaian kewajiban yang disengaja dari manajemen.2.

Perbuatan melanggar hukum (penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, 3.

penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);

Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;4.

Pelanggaran SOP perusahaan;5.

Pelanggaran kode etik BRI; atau6.

Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja atau membahayakan keamanan perusahaan 7.

serta merugikan perusahaan.

Laporan pelanggaran tersebut, wajib disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, minimal meliputi:

Pelanggaran yang diadukan;1.

Pihak yang terlibat;2.

Waktu terjadinya pelanggaran;3.

Tempat terjadinya pelanggaran;4.

Bagaimana kejadiannya; dan5.

Bukti-bukti pelanggaran.6.

Mekanisme Penyampaian Laporan

Sebagai salah satu infrastruktur dalam menunjang sistem strategi anti fraud BRI, mekanisme penyampaian

pelanggaran dikirimkan kepada Direktur Utama melalui sarana telepon, short message service (SMS) atau

dengan menggunakan surat.

Pihak Internal

SMS

Pihak Eksternal

Telepon

Surat

No. 0811 8200 600

Direktur UtamaTim Investigasi

Petugas WBS - Database

PO BOX 1895 JKP 10 900

Pihak Internal

SMS

Pihak Eksternal

Telepon

Surat

0811-8200-600

Direktur UtamaTim Investigasi

PO BOX 1895 JKP 10900

Petugas WBS - Database


Pengelolaan Pengaduan

Pengelolaan dan tindak lanjut terhadap pengaduan/pengungkapan yang telah diterima adalah sebagai berikut:Direktur utama menerima dan menyampaikan setiap pengaduan pelanggaran kepada petugas WBS1. yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi data dan pengumpulan bukti awal yang cukup dan memadai serta menatakerjakan laporan penerimaan pengaduan.Dewan Direksi menetapkan tindak lanjut terhadap pengaduan yang telah diterima. Langkah-langkah tidak 2. lanjut yang dapat ditempuh:

Investigasi oleh Audit Intern, apabila subtansi pengaduan dapat dilakukan investigasi oleh tim Audit Intern.a. Investigasi oleh investigator eksternal, apabila subtansi pengaduan membutuhkan kompetensi/b. knowledge/skill tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh tim Audit Intern.

Tim investigasi melaksanakan kegiatan investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasil investigasi 3. pengaduan kepada Direksi untuk kemudian ditetapkan putusan terhadap pengaduan tersebut. Beberapa putusan yang dapat ditetapkan antara lain:

Dihentikan dan dinyatakan selesai apabila hasil investigasi menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak a. benar atau tidak terbukti.Meneruskan hasil investigasi kepada forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (PKP) apabila hasil investigasi b. menyatakan bahwa pengaduan terbukti benar.Meneruskan kasus pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum atau korupsi kepada c. penyidik untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan BRI dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim dari Divisi Hukum guna memastikan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam kegiatan investigasi dinyatakan cukup untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Perlindungan Pelapor

Bank BRI memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap setiap pelapor pengaduan/ pengungkapan terhadap:

Kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimili, email, unit kerja).a.

Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga. Perlindungan dari tekanan, penundaan b.

kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik. Perlindungan

tersebut tidak hanya berlaku bagi pelapor akan tetapi dapat diperluas sampai dengan anggota keluarga pelapor.

Hasil Penanganan Pengaduan (penggunaan dan output WBS)

Periode Laporan Masuk Laporan yang ditindaklanjuti Laporan yang dinyatakan selesai

2009 50 50 42

2010 111 111 79

2011 278 278 165

2012 772 772 503

*Berdasarkan hasil laporan tindak lanjut/investigasi

Rincian Pengaduan melalui WBS

Sumber Laporan Identitas Pelapor Media Penyampaian Klasifikasi Laporan

Internal Eksternal Ada Tidak SMS Surat Telepon/Lisan Keluhan/Masukan Pengaduan Pelanggaran

634 138 329 443 626 140 6 532 249

Total Pengaduan 772





Rencana Pengembangan ke Depan

Untuk lebih efektif dalam pengimplementasikan Whistleblowing system (WBS-BRI), dilakukan beberapa rencana

pengembangan antara lain:

Sosialisasi baik internal maupun eksternal lebih ditingkatkan dengan penyampaian informasi keberadaan WBS a.

di setiap unit kerja operasional dan juga melalui media massa.

Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan dan sistem pelaporanb. WBS-BRI.

Perkara Hukum

Perkara Penting yang Dihadapi BRI

2010 2011 2012

251 333 309

Rincian Perkara

Triwulan 2012 Kredit Treasuy &

Invesment

Operasional & Jasa Support Total

Triwulan I 81 0 1 2 84

Triwulan II 56 0 0 4 60

Triwulan III 75 0 2 0 77

Triwulan IV 84 0 0 4 88

Total 296 0 3 10 309

Perkara Hukum dan Status Penyelesaian Perkara

Permasalahan HukumJumlah Perkara

Perdata Hubungan Industrial

Telah selesai

(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

96 6

Dalam proses penyelesaian 303 6

Gugatan Hukum dan Status Penyelesaian Gugatan

Pokok Perkara Gugatan mengenai pembatalan perjanjian perngikatan

agunan dari pemilik agunan yang diserahkan ke BRI untuk

menjamin pelunasan kredit an. PT Sido Bangun Plastic Factory

yang telah diputus pailit melalui putusan No 31/Pailit/2011/

Pengadilan Niaga Surabaya tanggal 6 Desember 2011

Posisi perkara Proses di Pengadilan Negeri

Status Penyelesaian Status perkara saat ini sedang dalam proses berperkara

dengan Nomor Gugatan: 20/Pdt.G/2012/PN.KPJ

Pengaruh terhadap Kondisi Keuangan Bank Secara langsung tidak berdampak terhadap kondisi

keuangan BRI karena dalil (substansi gugatan) para

penggugat (sebagai pemilik agunan) tidak berdasar untuk

dikabulkan oleh hakim.


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Total Penyaluran P KBL BRI

Rp406,44

Melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bentuk pemenuhan kewajiban kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai investasi sosial yang akan memberi manfaat timbal balik berkesinambungan dalam jangka panjang.

miliar





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan


Asas dan Komitmen Sebagai bank dengan jaringan terbesar hingga ke pelosok terpencil di seluruh wilayah Indonesia, BRI memiliki

komitmen tinggi untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar. Pertumbuhan yang

diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan mampu menyeimbangkan keberhasilan kinerja yang diukur

dengan perolehan laba diimbangi dengan keberhasilan menjaga lingkungan hidup dan keberhasilan memajukan

kehidupan masyarakat di daerah sekitar operasional.

Tujuan tersebut tercermin dalam misi Perseroan yaitu “memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal

kepada stakeholders”, yang terdiri dari nasabah, mitra kerja, pemerintah, pemegang saham, pekerja dan

masyarakat sekitar dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Bagi BRI pelaksanaan tanggung jawab

sosial berarti adalah investasi sosial melalui pendalaman hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar

serta bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi

Massa dan lain-lain.

Mengingat pentingnya investasi sosial ini, BRI menunjukkan komitmen bagi tercapaianya misi perusahaan yang

berkaitan dengan tanggung jawab sosial melalui pelaksanaan berbagai program strategis, dengan tujuan:

Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.1.

Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh dan berdaya saing, 2.

mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui pengelolaan yang profesional.

Mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, yang berpotensi memberi hubungan timbal balik 3.

jangka panjang dengan bisnis Perseroan melalui penyaluran dana kemitraan dan pembinaan berkesinambungan,

dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika.

Partisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup 4.

masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Berdasarkan pencapaian tujuan strategis pelaksanaan program tanggung jawab sosial tersebut, Perseroan

menyusun serangkaian program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan dan memberikan

nilai tambah bagi nasabah, pekerja, mitra bisnis, pemegang saham, komunitas sekitar, bagi bangsa dan

lingkungan hidup secara berimbang.

MISI:

Memberikan keuntungan dan manfaat optimal kepada

stakeholders

Parameter Keberhasilan

Berhasil dalam menjaga Lingkungan Hidup

Berhasil dalam memajukan kehidupan masyarakat di

daerah sekitar operasional

Berhasil di bidang EkonomiPencapaian Laba Bersih

Misi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BRI





BRI senantiasa berupaya memberikan

manfaat kepada masyarakat sekitar

selaras dengan per kembangan bisnis BRI.


Pelaksanaan program tanggung-jawab sosial terhadap konsumen produk Perseroan, dalam hal ini adalah nasabah

BRI, baik nasabah simpanan dan pinjaman maupun jasa perbankan, dilakukan dengan menyediakan ragam produk

dan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan, serta, kemudahan akses melalui penyedian jaringan

layanan konvesional dan e-channel, record yang seluruhnya terhubung secara real time on line.

Uraian mengenai seluruh program dimaksud ada pada bagian “Produk dan Jasa”, “Tinjauan Operasional-

Pemasaran”, dan “Diskusi dan Analisis Manajemen - Tinjauan Bisnis”.

Untuk menginformasikan ragam produk dan layanan perbankan BRI, hal-hal yang dilakukan BRI

diantaranya adalah:

Pengembangan website BRI yaitu www.bri.co.id1.

Di dalam website BRI, nasabah BRI dapat menemukan informasi mengenai produk dan layanan BRI

secara lengkap.

Contact Center2. BRI

Melalui contact center BRI, nasabah dapat memperoleh informasi mengenai BRI, baik berupa informasi produk,

program pemasaran, layanan terbaru BRI ataupun menyampaikan keluhan terkait layanan BRI

Mobile Banking3. BRI

Melalui pengembangan terbaru yang dilakukan, nasabah dengan mudah mengakses layanan perbankan BRI,

mendapatkan informasi mengenai produk serta informasi mengenai jaringan ATM BRI terdekat secara real

time on-line.

Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Nasabah

Pada tahun 2012, berdasar kan survey Independen dar i Mar ket ing Research Indonesia, kual itas layanan BRI Meningkat

Peringkat

7

5Nilai

81.94

84.08





Bentuk Kegiatan:Pembuatan Kebijakan jam layanan •Kantor Kas di Mall dan Layanan PensiunPembuatan standar layanan BRI •Transfer Lounge, UKO Mikro, Kantor Layanan Syariah (KLS)Pembuatan “e-book” kumpulan •kebijakan layanan BRIService benchmarking•

Bentuk Kegiatan:Pelaksanaan • Training (Preparatory, Enrichment & Refreshing) tentang layanan secara berkala untuk seluruh pekerja BRISosialisasi kebijakan layanan •terbaruImplementasi • Center of Excellence (COE) sebanyak 181 KCImplementasi BRI Smart Vision •Roadshow• Budaya LayananImplementasi Kebijakan Buku •Saku untuk Satpam, CS dan Teller

Bentuk Kegiatan:Maintenance data nasabah secara berkala, sehingga data nasabah akurat dari update

Bentuk Kegiatan:Pemilihan Best Agent, Best Team dan Favorit Agent Helpdesk dilakukan setiap triwulan.

Perbaikan kualitas pelayanan melalui

kebijakan layanan & operasional di Unit

Kerja

Melaksanakan pengembangan

sistem, pelaksanaan Program Anti Pencucian

Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (PPT)

Pelaksanaan program perbaikan layanan, seperti Training, Sosialisasi, Pemenuhan Infrastruktur &

Implementasi Kebijakan

Layanan

Pelaksanaan Personal Development and Recognition Program

KEGIATAN

Selain kebijakan tersebut diatas, BRI juga memiliki kebijakan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas jaringan

kerja BRI, baik jaringan konvensional maupun e-channel.

Kegiatan yang dilakukan, antara lain:

Menambah 977 Kantor, 7.000 ATM serta 13.125 EDC, 1.

Melakukan investasi pada infrastruktur teknologi yang dimiliki BRI, seperti:2.

BRI Memiliki 2 a. Data Centre, yang beroperasi secara paralel, sehingga mengurangi kemungkinan system

down, yang dapat mempengaruhi jalannya transaksi perbankan nasabah

BRI Memiliki b. Disaster Recovery Centre, untuk mengurangi dampak kerugian apabila terjadi hal-hal yang

tidak diinginkan

Saat ini BRI menggunakan c. software system yang terbaru, sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan

keakuratan proses transaksi perbankan nasabah


Prosedur Pengaduan NasabahDalam melakukan kegiatan usahanya, BRI senantiasa berupaya melayani kebutuhan nasabahnya secara tepat

dan berkualitas. Namun, sejalan dengan inovasi dan pengembangan infrastruktur yang terus dilakukan, BRI

mengantisipasi kemungkinan adanya ketidakpuasan para nasabah, dengan mengembangkan suatu sistem

sentralisasi complaint handling untuk memudahkan para nasabah dalam melakukan pengaduan terhadap produk

dan layanan BRI

Dalam hal terdapat pengaduan dari nasabah, BRI akan menindak lanjuti keluhan nasabah melalui satu pintu, dengan

jangka waktu penyelesaian keluhan nasabah sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang telah ditentukan.

Keluhan nasabah dapat disampaikan dengan mudah melalui “Multi Contact Channel”, antara lain:

Prosedur Pengaduan Nasabah

Pengaduan Nasabah

Customer Response Center

Eskalasi permasalahan kepada unit kerja terkait

PenyelesaianMedia yang digunakan:

Media masa -Website/email -Melalui -karyawanUnit Kerja -Call -Center

Channel Contact

Telepon 14017/500017/ 021-57987400

Premium Service 0800 1 017017/021-5758899

Facsimile 021-579 33 045

Website www.bri.co.id

E-mail [email protected] atau [email protected]

Internet Banking https://ib.bri.co.id

Surat Nasabah dapat menyampaikan pengaduannya kepada:unit kerja BRI terdekat; atau- Bagian Layanan - Contact Center Kantor Pusat

Media Cetak dan Media Elektronik

Nasabah dapat menyampaikan pengaduannya melalui media cetak dan elektronik

Tatap Muka Nasabah dapat menyampaikan pengaduannya melalui tatap muka ke unit kerja BRI terdekat yang akan dilayani oleh Customer Service BRI

Tingkat Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Periode Pengaduan Masuk Pengaduan yang ditindaklanjuti

Pengaduan yang dinyatakan selesai

Pengaduan yang dalam proses*

2011 173.728 173.728 170.263 3.465

2012 168.672 168.672 165.192 3.482

*Pengaduan yang dalam proses akan ditindaklanjuti pada periode selanjutnya.





Dampak KeuanganInvestasi modal yang dilakukan BRI selama tahun 2012, yang dimaksudkan untuk semakin meningkatkan kualitas

layanan dan menambah jaringan kerja BRI adalah sebesar Rp1,45 triliun, (lihat juga uraian belanja barang modal

pada “Tinjauan Keuangan”)

C ontact Center BRI telah mendapat Sert if ikasi

ISO 9001: 2008


Uraian mengenai pelaksanaan tanggung jawab

perusahaan terhadap karyawan dapat dilihat pada

sub-Bab “Tinjauan Operasional-Pengelolaan Sumber

Daya Manusia”.

Kesehatan dan Keselamatan KerjaTerkait dengan kebijakan Kesehatan dan Keselamatan

Kerja, BRI mengerti bahwa program kesehatan

dan keselamatan kerja harus menjadi prioritas dari

Perseroan sehingga dapat terbentuk lingkungan

kerja yang mampu mendukung pencapaian optimal

target perusahaan. Kondisi kerja yang baik tersebut,

dapat tercapai karena pekerja BRI telah memperoleh

kepastian mengenai jaminan bahwa kesehatan dan

keselamatan mereka saat bekerja terjamin.

Kegiatan operasional BRI pada umumnya dilakukan di

areal dari perkantoran, baik berupa gedung bertingkat

tinggi, Ruko Rumah Kantor maupun unit-unit kerja

mobile. Aktivitas pekerja BRI mayoritas berada di areal

yang tidak membahayakan, kecuali untuk unit-unit kerja

mobile berbasis e-chanel dengan dukungan TI yang harus

berpindah pada titik-titik tertentu yang pada intinya

juga dikawasan yang relatif terjamin keselamatannya.

Kegiatan di lapangan terbuka, umumnya hanya terjadi

pada saat peninjauan pelaksanaan pembangunan proyek

yang didanai oleh BRI maupun dalam rangka kunjungan

rutin pada nasabah.

Dengan konfigurasi kegiatan yang mayoritas berada

di dalam bangunan tersebut, maka program K3 yang

dijalankan lebih menitik beratkan pada pelaksanaan

program dasar untuk mencegah risiko kecelakaan kerja

dan memastikan kesehatan pekerja. Program dasar

yang dilaksanakan meliputi:

Latihan evakuasi dari gedung bertingkat.1.

Latihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran.2.

Latihan penyelamatan korban dari dalam gedung 3.

yang diikuti oleh pekerja pengamanan gedung.

Dan latihan dasar yang relevan lainnya.4.

Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Selain program dasar tersebut, dalam rangka

menjaga pekerja dari risiko kecelakaan kerja, BRI

memiliki kebijakan yang menegaskan agar para

pekerja senantiasa mengikuti aturan keselamatan

dari pemilik proyek, manakala melakukan peninjauan

lapangan. Selain itu seluruh pekerja BRI dilindungi

oleh polis asuransi kecelakaan kerja saat melakukan

kunjungan kerja.

BRI juga menerapkan program standar keselamatan kerja

dengan melengkapi seluruh fasilitas operasionalnya,

baik unit mobile, Ruko, Rukan dan gedung bertingkat

dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan

memadai. BRI bahkan mewajibkan adanya pemberian

informasi perihal jalur evakuasi apabila terjadi kondisi

darurat, pada setiap acara dengan pihak eksternal yang

dilaksanakan di Gedung BRI.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi darurat pekerja

yang mengalami sakit mendadak di lingkungan kantor,

perusahaan juga menyediakan fasilitas kesehatan

berupa tabung oksigen (O2) dan kotak obat P3K untuk

ditempatkan di setiap unit kerja BRI.

Saat ini, seluruh pekerja BRI mendapatkan beberapa

fasilitas terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja:

BRI menyediakan paket 1. benefit yang khusus diberikan

pada pekerja untuk menjaga kesehatan dan/

atau mendapatkan pengobatan atas tanggungan

perusahaan dalam batas-batas yang wajar.

BRI juga melaksanakan program pemeriksaan 2.

kesehatan berkala/General Medical Chek-Up

(GMCU) setiap periode, yang merupakan tindakan

preventif untuk menjaga kesehatan pekerja

Pemberian fasilitas tunjangan kacamata kepada 3.

pekerja BRI, sehingga dapat mengoptimalkan

pelaksanaan pekerjaan

Seluruh pekerja BRI telah diikutsertakan 4.

sebagai peserta program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja (Jamsostek)





Dalam rangka memastikan adanya layanan kesehatan yang berkualitas bagi para pekerja BRI, terutama di Kantor

Pusat, maka salah satu langkah maju BRI adalah bekerja sama dengan BRIMedica (anak perusahaan Dana Pensiun

BRI) untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan. Disamping itu, di Kantor Pusat BRI juga telah siap sedia

2 (dua) mobil Ambulans sebagai salah satu sarana pertolongan pertama pada kecelakaan.

Dampak KeuanganPelaksanaan pelatihan dan penyediaan peralatan keselamatan dasar tersebut tidak mengakibatkan dampak

material terhadap keuangan BRI.

Nama: BRI Medica

Lokasi: Gedung BRI I, Jakarta

Jam Operasional: 08.00 – 16.30WIB

Dokter: 3 orang (Dokter Umum)

Layanan kesehatan: pemeriksaan

dokter, pemberian obat, dan

menyediakan layanan cek laboratorium


Melalui implementasi tanggung jawab sosial yang ber kesinambungan, Bank BRI ingin meraih keber hasi lan bisnis seir ing dengan keber hasi lan upaya meningkat kan kesejahteraan masyarakat.

Sebelum

LPI BINA BHAKTI NURUL HIDAYAHMadrasah Ibtidaiyah MINurul Hidayah IJl. Pendidikan Km. 1 Kronjo - Tangerang 15550

Sesudah





Kegiatan operasional Bank BRI tidak melibatkan

proses pengolahan bahan maupun proses fisik

lain yang membuat berubahnya permukaan bumi,

namun demikian BRI tetap memiliki komitmen tinggi

untuk berpartisipasi pada kegiatan yang bertujuan

menyelamatkan lingkungan secara aktif maupun

secara pasif.

Partisipasi aktif yang dilakukan BRI mencakup gerakan

penghijauan, sponsorship penyelenggaraan even

berkaitan dengan lingkungan hidup, pemberian

bantuan langsung dalam skema Bina Lingkungan pada

kegiatan lingkungan hidup dan sebagainya. Beberapa

kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

Pemberian bantuan penanaman 5.000 pohon bakau 1.

kepada Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta

Membangun percontohan budidaya rumput laut, 2.

baik dengan menggunakan metode lepas dasar

dan metode floating

Pemberian bantuan untuk program instalasi biogas 3.

untuk 5 Kelompok Ternak di Kanwil BRI Yogyakarta

Pemberian bantuan 1.000 pohon buah melalui Iwan 4.

Fals pada kegiatan Peringatan HUT BRI ke-117

(Uraian lebih rinci pada bagian Tanggung Jawab Sosial

– Bina Lingkungan – BRI Peduli Pelestarian Alam)

Sedangkan partisipasi pasif BRI dalam kegiatan

pelestarian lingkungan mencakup penerapan berbagai

kebijakan yang bertujuan mengurangi dampak negatif

kegiatan operasional terhadap lingkungan. Berbagai

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungankebijakan yang dilakukan, selain memberi dampak

positif terhadap kelestarian lingkungan, juga memberi

dampak pada berlangsungnya kegiatan operasional

yang lebih efektif dan efisien.

Kebijakan-kebijakan operasional yang menunjukkan

wujud tanggung jawab BRI terhadap lingkungan

mencakup:

Paperless1. system dalam proses administrasi, yang

bertujuan mengurangi konsumsi kertas dengan

dukungan sistim teknologi informasi yang terintegrasi.

Kebijakan penghematan penggunaan listrik, 2.

meliputi penggunaan lampu hemat energi maupun

suhu ruangan yang wajar.

Kebijakan uji petik kendaraan operasional untuk 3.

menekan emisi.

Kebijkan proses penggantian peralatan berteknologi 4.

tinggi yang dilakukan bekerja sama dengan

perusahaan pengelola limbah padat berteknologi

tinggi yang berijin dan berkompeten.

Kebijakan pemberian kredit KI maupun KMK 5.

kepada industri yang dipersyaratkan tidak boleh

mencemari lingkungan.

Kebijakan dalam penghematan penggunaan air, 6.

dengan memanfaatkan air daur ulang dalam tata

kelola gedung Kantor Pusat BRI

Dampak KeuanganTotal dana yang dialokasikan untuk kegiatan bidang

lingkungan hidup terkait dengan pelestarian alam,

mencapai Rp0,79 miliar.


BRI mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan

terhadap komunitas dalam berbagai bentuk, yaitu:

Penyaluran Kredit Program,berupa:1.

KUR (Kredit Usaha Rakyat)a.

Kredit Program Lainnya (KKPE, KUT dll)b.

Pelaksanaan kegiatan 2. Corporate Social Responsibility,

berupa:

Program CSR Perusahaana.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) b.

Penyaluran Kredit Usaha RakyatKredit Usaha Rakyat atau biasa disebut dengan KUR

merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh

perbankan kepada Usaha Mikro dan Kecil yang feasible

tapi belum bankable, yaitu usaha yang memiliki prospek

bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk

mengembalikan kredit tersebut. Saat ini penyaluran

KUR dilaksanakan oleh 6 (enam) bank nasional, BRI,

BNI, Bank Mandiri, BTN, Bukopin serta Bank Syariah

Mandiri beserta 26 Bank Pembangunan Daerah.

Tanggung Jawab Terhadap KomunitasOutstanding KUR terhadap Nasional

BRI: Rp19,88 triliun Bank Lainnya: Rp20,81 triliun

51,1448,86

BRI: 7,14 juta orang Bank Lainnya: 0,53 juta orang

Jumlah Debitur Kumulatif BRI terhadap Nasional

2012(%)

6,90

93,10

19,88

8,97

2010

15,35

2011 20122008

6,87

2009

5,32

0,581,22 1,48

1,98

7,14

Penyaluran KUR BRI

Outstanding KUR BRI (Rp triliun) Jumlah Debitur KUR BRI

(juta orang)

2012(%)





Terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, dapat

dikatakan bahwa BRI menjadi salah satu andalan

Pemerintah, mengingat competitive advantage yang

dimiliki BRI berupa jaringan unit kerja real time on-

line yang terbesar di Indonesia serta pengalaman

dalam bisnis mikro, membuat BRI mampu menyalurkan

kredit ini dengan mudah, namun dengan kualitas

kredit yang tetap terjaga.

Apabila dilihat secara nasional, proporsi penyaluran

KUR BRI dibandingkan nasional mencapai 48,86% dari

total nominal penyaluran KUR serta 93,10% dari total

peminjam KUR.

Dampak KeuanganSampai dengan akhir tahun 2012, BRI telah melayani

lebih dari 7,14 juta dengan total penyaluran

KUR mencapai Rp59,30 triliun. Pada Desember

2012, outstanding KUR BRI adalah Rp19,88 triliun

meningkat 30,71% dari tahun 2011 yang tercatat

sebesar Rp15,21 triliun. Dalam hal jumlah debitur

KUR, pada akhir tahun 2012 tercatat sebesar 2,20

juta orang meningkat 11,68% dari tahun sebelumnya

yang tercatat sejumlah1,97 juta orang. BRI berhasil

menjaga kualitas KUR dibawah 3%, pada akhir tahun

2012 tercatat NPL KUR adalah 2,04%.

Hal ini menunjukkan peranan BRI yang cukup

signifikan dalam meningkatkan financial inclusion di

Indonesia dan secara tidak langsung meningkatkan

taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang berada di

lingkungan usaha BRI.

Kredit Program LainnyaSebagai bank yang mempunyai eksistensi di seluruh

wilayah Indonesia, maka BRI berada pada garda

terdepan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

di suatu daerah. Dengan mempertimbangkan hal itu,

maka dalam menentukan keberhasilan suatu kredit

program, BRI mempunyai peranan paling penting.

Hal yang sama terjadi pada penyaluran Kredit

Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), dengan tujuan

mendukung program bidang ketahanan pangan

di Indonesia, BRI melakukan penyaluran Kredit

Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Skema Subsidi

Resi Gudang (S-SRG) dan Kredit Pengembangan Energi

Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Pola Non

Kemitraan. Skim kredit KKP-E telah banyak membantu

petani, peternak, nelayan dan pembudidaya dalam

meningkatkan produksi pertanian mereka.

Dampak KeuanganSampai dengan tahun 2012 BRI telah menyalurkan

kredit KKP-E kepada 18.609 Kelompok Petani/

Peternak/Pembudidaya/Koperasi untuk meningkatkan

produksi pertaniannya. Total outstanding meningkat

24,87% dari Rp1,97 triliun pada tahun 2011 menjadi

sebesar Rp2,46 triliun pada tahun 2012.


Program CSR Perusahaan BRI merupakan program

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kondisi

sosial masyarakat yang berada di lingkungan

perusahaan. Pada tahun 2012, fokus penyaluran CSR

BRI adalah penataan lingkungan hidup masyarakat

terutama fasilitas rumah tinggal yang merupakan

salah satu kebutuhan pokok masyarakat. BRI bekerja

sama dengan UGM dan LSM Rumah Ekonomi Rakyat

melaksanakan program renovasi rumah tidak layak

huni. Program ini merupakan program hibah bantuan

dana CSR dengan konsep community participatory

program. Community participatory adalah pelaksanaan

kegiatan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan

melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya

keterbatasan dana, waktu eksekusi, dan tenaga,

keterlibatan pihak masyarakat dinilai mampu menutupi

kekurangan yang ada. Dari sisi konsultan desain,

masyarakat sangat membantu dalam hal penyampaian

ide dan informasi akan kebutuhan rumah. Menggali

keinginan masyarakat menjadi salah satu tugas

penting bagi para konsultan desain rumah untuk

menggambarkan secara detil desain yang fungsional.

Program seperti ini telah dilaksanakan dibeberapa

daerah seperti di Limboto-Propinsi Gorontalo, Soreang-

Kabupaten Bandung, Denpasar-Propinsi Bali, Wates-

Propinsi DIY dan Barabai-Propinsi Kalimantan Selatan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)PKBL merupakan tanggung jawab sosial yang

telah diamanahkan pemegang saham BRI yang

pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri

Program CSR Perusahaan

Negara BUMN Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27

Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Negara BUMN No. 05/MBU/2007 tentang

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan

Program Bina Lingkungan.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan PKBL tiap

tahunnya diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) BRI. Pada tahun 2012, total alokasi

dana bagi realisasi program PKBL yang berasal dari

bagian laba operasi tahun 2011 sesuai keputusan RUPS

tertanggal 28 Maret 2012 adalah sebesar Rp603,32

miliar (4% dari laba bersih tahun buku 2011).

Total Realisasi dana PKBL selama tahun 2012 adalah

sebesar Rp398,98 miliar, terdiri dari penyaluran Dana

Kemitraan sebesar Rp145,97 miliar dan Dana Bina

Lingkungan sebesar Rp253,01 miliar.

Pelaksanaan: di Desa Kricak – Yogyakarta

Tujuan: Renovasi rumah tidak layak serta

membangun partisipasi serta semangat

gotong royong masyarakat

Rumah telah direnovasi: 34 Rumah

Periode Pembangunan:

April – Desember 2012

Pelaksana

Konsultan Desain:

Dosen & Mahasiswa Arsitektur UGM

Pelaksana Renovasi: Masyarakat sekitar

Renovasi Rumah Tidak Layak





Program KemitraanProgram Kemitraan BRI merupakan program pembiayaan

dan pembinaan kepada usaha mikro dan kecil termasuk

koperasi yang memenuhi kelayakan usaha tetapi belum

bisa dilayani dengan skim kredit komersial BRI. Dalam

pelaksanaannya, BRI memandang realisasi program

kemitraan adalah bagian dari upaya mewujudkan misi

perusahaan yaitu “Melakukan kegiatan perbankan

yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menunjang

peningkatan ekonomi masyarakat”.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan

produktivitas usaha mikro dan kecil agar menjadi usaha

yang tangguh di kemudian hari. Mitra binaan Pinjaman

Kemitraan adalah embrio nasabah BRI yang nantinya

akan menjadi nasabah komersial BRI.

Selain berupa pemberian fasilitas pembiayaan dengan

persyaratan yang ringan, melalui Program Kemitraan, BRI

juga memberikan program pembinaan kewirausahaan

kepada para mitra binaan. Program pembinaan

dilaksanakan dalam berbagai bentuk, mencakup

pembinaan pengetahuan dasar kewirausahaan,

pengetahuan dasar pemasaran produk, bahkan kegiatan

promosi pemasaran produk dengan mengikutsertakan

mitra binaan pada berbagai pameran produk usaha

mikro baik di tingkat daerah, nasional maupun

internasional. Keikutsertaan pada event pameran selain

bertujuan menambah wawasan para mitra binaan juga

sebagai ajang perluasan pemasaran produknya.

Mengingat mitra binaan adalah embrio nasabah BRI,

maka proses dan seleksi pemberian pembiayaan mitra

dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan rencana

jangka panjang Perseroan. Dengan mempertimbangkan

efisiensi proses pembinaan, pengawasan dan

kemudahan pemasaran, BRI kini lebih memfokuskan

penyaluran dana dalam rangka pembentukan kluster-

kluster usaha tertentu.

Dengan mengandalkan pola pembentukan kluster usaha

tersebut, pada tahun 2012 BRI berhasil menyalurkan

dana program kemitraan terhadap 2.431 mitra binaan,

sehingga jumlah mitra binaan BRI sampai dengan akhir

tahun 2012 adalah 19.980 mitra binaan. Total pinjaman

kemitraan yang disalurkan mencapai Rp143,71 miliar

atau meningkat 232,74% dari tahun 2011 yaitu Rp43,19

miliar. Selain itu juga telah disalurkan dana pembinaan

kemitraan senilai Rp2,26 miliar.

Rincian penyaluran dana pinjaman kemitraan

selama tahun 2012 menurut sektor ekonomi adalah

sebagai berikut.

Sektor Usaha Realisasi(dalam Rp miliar)

Komposisi (%)

Industri 8,34 5,80

Perdagangan 50,51 35,15

Pertanian 7,90 5,49

Peternakan 51,16 35,60

Perkebunan 6,76 4,70

Perikanan 10,61 7,38

Jasa 6,30 4,38

Lainnya 2,14 1,49

Sub Total 143,71 100,00

Dana Pembinaan 2,26 -

Total 145,97 100,00

Program Pemberdayaan Masyarakat- Kluster Usaha Rumput Laut di Nusa LembonganSalah satu kegiatan pembentukan kluster usaha adalah

kluster usaha rumput laut di Nusa Lembongan Bali. Program

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan

budidaya Rumput Laut dilakukan melalui pembuatan

percontohan budidaya Rumput Laut sebanyak 12 titik untuk

Metode Lepas Dasar dan 12 titik untuk Metode Floating

serta pendampingan budidaya dan pengembangan

Kluster Rumput Laut. Bekerjasama dengan Asosiasi Petani

Rumput Laut Propinsi Bali dan akademisi, BRI melakukan

pendampingan kepada para petani tersebut.

Manfaat yang didapat dari Program pemberdayaan ini

adalah:

Adanya perbaikan kualitas produksi rumput laut, 1.

sehingga mampu menaikkan harga jual, dari

sebelumnya Rp3.000/kg menjadi Rp5.000/kg

Peningkatan kapasitas produksi rumput laut, 2.

dengan adanya bantuan permodalan dari Pinjaman

Kemitraan BRI

Pembentukan kelompok usaha, sehingga 3.

mempersingkat rantai serta meningkatkan akses

pemasaran karena adanya rekanan pihak Asosiasi

Petani Rumput Laut Propinsi Bali yang menampung

produksi tersebut.


BRI PeduliMerupakan realisasi dari Program Bina Lingkungan

yang dilaksanakan oleh BRI. Program BRI Peduli

bertujuan untuk memberdayakan kondisi sosial dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar

wilayah operasional BRI menjadi lebih baik. Sejalan

dengan Peraturan Menteri BUMN No PER-05/MBU/2007

tanggal 27 April 2007 yang telah direvisi dengan

Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012

Tanggal 27 Desember 2012 yang menjadi landasan

pelaksanaan PKBL, penyaluran Program BRI Peduli

terbagi ke dalam 6 (enam) jenis kegiatan sesuai obyek

bantuan, yakni sarana umum, sarana pendidikan,

peningkatan kesehatan, sarana ibadah, pelestarian

alam, dan bantuan korban bencana alam.

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan PKBL yang salah

satunya adalah membantu mensejahterakan komunitas

dengan menumbuh kembangkan kemampuan ekonomi,

pelaksanaan program BRI Peduli memprioritaskan

kegiatan pada tiga bidang utama yang diharapkan

memberi dampak jangka panjang yang saling

mendukung dengan penyaluran dana kemitraan.

Ketiga bidang tersebut adalah bidang kesehatan,

pendidikan dan sarana umum.

Dalam merealisasikan program Bina Lingkungan,

BRI selain melakukan proses penyaluran sendiri dan

melalui program BRI Peduli, juga bergabung dalam

program BUMN Peduli. Realisasi penyaluran dana Bina

Lingkungan yang dilaksanakan selama tahun 2012,

terdiri dari Bina Lingkungan BRI Peduli sebesar Rp79,06

miliar dan Bina Lingkungan BUMN Peduli sebesar

Rp173,95 miliar dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Penyaluran Bina Lingkungan

Realiasi 2012dalam Rp miliar

Komposisi BRI Peduli

BRI Peduli 79,06 100,00%

Sarana Umum 11,86 15%

Bencana Alam 0,85 1,08%

Pendidikan 37,98 51,24%

Kesehatan 19,04 20,84%

Sarana Ibadah 8,14 10,35%

Pelestarian Alam

1,19 1,48%

BUMN Peduli 173,95

Total 253,01

BRI Peduli Sarana Umum

BRI memberikan bantuan dengan memperbaiki dan

membangun sarana umum yang diperlukan oleh

masyarakat diantaranya dalam bentuk perbaikan pasar

tradisional yang dikemas dalam kegiatan BRI Peduli

Pasar Rakyat, perbaikan dan pembangunan sarana

sanitasi dan kebersihan, perbaikan fasilitas transportasi,

dan lain-lain. Total penyaluran BRI Peduli untuk sarana

umum di tahun 2012 adalah sebesar Rp11,86 miliar.

Flow chart program Pemberdayaan Masyarakat Melalui PengembanganBudidaya Rumput Laut di pulau Nusa Lembongan - BRI

Tim Pendamping(Asosiasi)

Pembayaran Pinjaman kelompok petani(dari pemotongan hasil penjualan)

Hasil Produksi

Peran:Sosialisasi1. Survey2. Percontohan3. Pendampingan4. Monitoring5. Off 6. Taker (membeli hasil produksi)

Kelompok Petani

DKP Prov. Bali Bank BRI Koordinasi Kementrian BUMN





BRI Peduli Bencana Alam

Sebagai bentuk kepedulian BRI dalam membantu

korban bencana alam, BRI memberikan bantuan

tanggap darurat melalui unit kerja terdekat di lokasi

terjadinya bencana. Di tahun 2012, BRI menyalurkan

bantuan sebesar Rp852 juta untuk penanggulangan

bencana alam. Bantuan yang disalurkan meliputi

pengadaan bahan makanan, kebutuhan sandang, obat-

obatan, selimut, dan kebutuhan darurat lainnya.

BRI Peduli Pendidikan

Sebagai perusahaan yang menyadari betul pentingnya

kualitas pendidikan bagi generasi bangsa, BRI berusaha

untuk memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas

pendidikan salah satunya dengan Program BRI Peduli

Pendidikan. Bantuan yang telah disalurkan BRI dalam

rangka BRI Peduli Pendidikan di tahun 2012 mencapai

Rp37,98 miliar. Bantuan ini diberikan dalam bentuk

beasiswa, rehabilitasi sekolah, dan pengadaan fasilitas

belajar bagi siswa dan sekolah yang membutuhkan.

BRI Peduli Kesehatan

Salah satu wujud kepedulian BRI dalam meningkatkan

kualitas kesehatan masyarakat Indonesia adalah

berperan serta dalam kegiatan BRI Peduli Kesehatan.

Total dana yang disalurkan di tahun 2012 untuk kegiatan

menyangkut kesehatan adalah sebesar Rp19,04 miliar

dalam bentuk bakti sosial pelayanan kesehatan gratis

di lebih dari 147 unit kerja BRI dalam memperingati

HUT BRI ke-117 tahun, bantuan Puskesmas keliling,

pengadaan ambulans, pembangunan Posyandu, dan

kegiatan lainnya.

BRI Peduli Sarana Ibadah

Dalam rangka memberikan kenyamanan beribadah dan

meningkatkan kualitas spiritual masyarakat di sekitar

unit kerja, BRI berusaha membenahi dan memberikan

bantuan pembangunan dan perbaikan sarana ibadah

serta kegiatan peribadatan lainnya. Total bantuan yang

disalurkan melalu BRI Peduli Sarana Ibadah di tahun

2012 adalah sebesar Rp8,14 miliar yang ditujukan untuk

meningkatkan kualitas peribadatan.

BRI Peduli Pelestarian Alam

Kegiatan yang dilakukan BRI dalam memelihara

lingkungan dan kualitas udara diwujudkan dalam

penanaman pohon melalui partisipasi seluruh karyawan

BRI dalam kegiatan penanaman pohon produktif di lahan

sekitar unit kerja BRI. Dana yang telah disalurkan untuk

kegiatan ini di tahun 2012 adalah sebesar Rp1,19 miliar.

Program Bina Lingkungan BUMN PeduliSebesar 30% dari dana Bina Lingkungan yang tersedia

telah dialokasikan BRI untuk kegiatan Bina Lingkungan

BUMN Peduli dengan ruang lingkup kegiatan yang

telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Total dana

Program Bina Lingkungan di tahun 2012 yang disalurkan

adalah sebesar Rp173,95 miliar untuk mendanai

kegiatan pasar murah sembako di seluruh propinsi serta

pelestarian alam di propinsi Nusa Tenggara Timur.

Dampak Perubahan AturanDengan adanya perubahan aturan Peraturan Menteri

BUMN No PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang

telah direvisi dengan Peraturan Menteri BUMN No.

PER-20/MBU/2012 Tanggal 27 Desember 2012 perihal

Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No.

PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang

menjadi landasan dalam pelaksanaan PKBL, maka terdapat

beberapa perubahan yang akan terjadi pada pelaksanaan

PKBL, yaitu dana PKBL yang telah disisihkan dari Laba Bersih

Perseroan berdasarkan putusan RUPS, dari sebelumnya

terdapat proporsi 30% dialokasikan kepada program Bina

Lingkungan BUMN Peduli, maka saat ini seluruhnya akan

dialokasikan menjadi dana PKBL BUMN Pembina.

PerMen BUMN No PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007

PerMen BUMNNo. PER-20/MBU/2012 Tanggal 27 Desember 2012

Alokasi dana PKBL- 70% menjadi

dana PKBL BUMN Pembina

- 30% menjadi dana Program BUMN Peduli

Seluruh dana menjadi dana PKBL Pembina


Informasi Perusahaan





Informasi Perusahaan

Profil Komisaris•Profil Direksi•Profil Komite Dewan Komisaris•Profil Sekretaris Perusahaan•Profil Kepala Audit Intern•Daftar Pejabat Senior•Alamat Kantor•Unit Kerja •Alamat Kontak bagi Pembaca•


Profil Komisaris

Bunasor Sanim Mustafa Abubakar

Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Memulai periode jabatan pertama pada tanggal 19 Mei 2005, sebagai Komisaris Independen, kemudian diangkat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI sejak 30 Mei 2006. Bertugas kembali untuk periode jabatan kedua mulai tanggal 28 April 2011, sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen.

Saat ini mengajar sebagai Dosen tetap untuk Program Sarjana dan Pascasarjana di Institut Pertanian Bogor. Aktif dalam berbagai organisasi antara lain Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, Anggota Dewan Penasihat Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Anggota Dewan Penasihat International Center for Analysis of Finance and Economic (InterCAFE), Anggota Penasihat Asosiasi Bank Islam Seluruh Indonesia (Asbisindo), Ketua 1 Dewan Pupuk Indonesia (DPI) dan Ketua 1 Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (MAPORINA). Pernah menjabat sebagai Consortium Coordinator on Agriculture and Natural Resources dari SEARCA-SEAMEO (1989-2002) dan Senior Scientist Partnership, Kerjasama IPB-University of Gottingen (Jerman).

Meraih gelar Insinyur dalam bidang Sosial Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1972), gelar M.Sc bidang Agricultural Economics dari University of the Philippines Los Banos (1982), dan Ph.D. dalam bidang Resource Economics dari University of the Philippines Los Banos (1986). Melaksanakan Post Doctoral Programme di Harvard Institute of International Development (HIID), Harvard University, Cambridge, Amerika Serikat (Juni-Juli 1994).

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, mulai menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BRI sejak 28 Maret 2012. Pernah menjabat sebagai Menteri Negara BUMN (2009-2011), Direktur Utama Perum Bulog (2007-2009), Gubernur Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (2005-2007), Inspektur Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan (2001-2005) dan Inspektur Jenderal Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (1999-2001). Meraih gelar Insinyur dalam bidang Manajemen Sumber Daya Perairan dari Institut Pertanian Bogor (1977), gelar M.Si bidang Teknologi Kelautan dari Institut Pertanian Bogor (2002), dan Doktor bidang Teknologi Kelautan dari Institut Pertanian Bogor (2004).





Vincentius Sonny Loho Hermanto Siregar

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Mulai menjabat sebagai Komisaris BRI sejak 28 Maret 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Pernah menjabat sebagai Direktur Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan (2008-2011), Direktur Pembinaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan (2006-2008) dan Kepala Sub Direktorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan (2004-2006).

Meraih gelar Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1980), gelar Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1987), dan Master of Public Management dari Carnegie Mellon University, Pittsburgh Amerika Serikat (1998).

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Mulai menjabat sebagai Komisaris Bank BRI sejak 28 April 2011. Saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Pengembangan dan Guru Besar Ilmu Ekonomi di Institut Pertanian Bogor, Anggota Komite Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Ketua PERHEPI, dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (2007), Komisaris Utama PT PNM (2008-2011), Sekjen Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) (2007-2011), Sekjen Asia Pacific Agricultural Policy Forum (2007-2009), Anggota Forum Masyarakat Statistik (2007-2009), serta Direktur Akademik Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (2005-2008).

Meraih gelar Insinyur dari Fakultas Pertanian, IPB (1986), gelar M.Ec bidang Agricultural Economics dari University of New England, Armidale Australia (1991), dan Ph.D. dalam bidang Economics dari Lincoln University, Selandia Baru (2003).


Heru Lelono Aviliani

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Mulai menjabat sebagai Komisaris Bank BRI sejak 20 Mei 2010. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Managing Director PT Telesera (Rajawali Corp.) (1995-1998) dan Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Jaya Abadi Surabaya (1993-1995). Saat ini juga menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia.

Meraih gelar Sarjana Muda Teknik Arsitektur dari Universitas Katolik Soegijapranata tahun 1983.

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Memulai jabatan sebagai Komisaris Independen Bank BRI untuk periode kedua sejak 20 Mei 2010, sedangkan periode pertama dimulai sejak Mei 2005. Saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Ketua Indonesia Society of Independent Commissioners (ISICOM), Pengurus Perbanas Pusat, Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Pengurus Bidang Keuangan dan Investasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Penasihat KADIN Bidang Hubungan Kerjasama Indonesia – Singapura, dan Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) (2004-2005), Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Paramadina (2002-2005), Dosen bidang Ilmu Manajemen STIE Perbanas dan beberapa Perguruan Tinggi lain (1986-2005), Sekretaris Umum Konsorsium Lembaga Pengabdian PTS se-Indonesia (2000-2003), dan Pembantu Ketua II Bidang Keuangan dan SDM STIE Perbanas (2000-2002).

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya, Jakarta (1985), gelar Master bidang Administrasi Niaga dari Universitas Indonesia (1995), dan gelar Doktor bidang Manajemen Bisnis di Institut Pertanian Bogor (2012).





Adhyaksa Dault Ahmad Fuad

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen Bank BRI sejak 20 Mei 2010. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (2004-2009) dan Komisaris di beberapa perusahaan (1995-2002).

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti Jakarta (1989), gelar Magister Pembangunan Masyarakat dari Universitas Indonesia Jakarta (1999), dan gelar Doktor bidang Teknik Kelautan dari Institut Pertanian Bogor (2007).

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Mulai menjabat sebagai Komisaris BRI sejak 28 Maret 2012. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Hukum Bank Indonesia (2008-2012), Direktur Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia (2005-2008) dan Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia (2001-2005).

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta (1982) dan gelar MBA bidang Finance dari University of Adelaide, Australia (1995).


Profil Direksi

Sofyan Basir Sarwono Sudarto

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur Utama untuk periode pertama sejak tanggal 17 Mei 2005 dan terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 20 Mei 2010. Sebelum bergabung dengan BRI, menjabat sebagai Direktur Utama Bank Bukopin. Karir perbankan dimulai pada tahun 1981 di Bank Duta, pada tahun 1986 bergabung dengan Bank Bukopin dan telah menduduki beberapa jabatan manajerial di Bank Bukopin termasuk Direktur Komersial, Group Head Line of Business, dan Pemimpin Cabang di beberapa kota besar Indonesia.

Meraih gelar Diploma dari STAK Trisakti, Jakarta pada tahun 1980 dan gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Ganesha Jakarta pada tahun 2010. Pada bulan Desember 2012 mendapat gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ekonomi, Sosial dan Perbankan dari Universitas Trisakti Jakarta. Telah mengikuti berbagai pendidikan serta pelatihan di bidang perbankan baik di dalam maupun luar negeri, diantaranya Eksekutif Manajemen Risiko (Denpasar); Islamic Finance Forum (Swiss); Seminar Business Continuity Planning, Ernst & Young; SESPIBANK (Jakarta); Strategy Development Session, IBM; dan Structuring Loans & Short Term, The Institute Banking & Finance.

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur untuk periode pertama sejak 30 Mei 2006 dan terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 April 2011. Memulai karir di BRI sejak tahun 1976 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial diantaranya Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Renstra, Kepala Audit Intern, Kepala Divisi Bisnis Ritel, Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan, Pemimpin Cabang Palembang Sriwijaya, Guest Officer Sanwa International Finance Ltd. Hongkong, Treasury Manager dan Chief Dealer BRI Finance Ltd. Hongkong.

Meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Niaga dari Universitas Diponegoro (1975), gelar MBA dari Tulane University New Orleans, Amerika Serikat (1987), dan gelar Doktor dari Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (2011). Telah mengikuti berbagai pendidikan serta pelatihan antara lain seperti Pasar Modal (Tokyo); Sertifikasi Manajemen Risiko–BSMR (Singapura); sebagai Asesor Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko dari BNSP; LEMHANNAS RI, SESPIBANK (Jakarta); Credit Manager; dan Organization Management. Mewakili BRI antara lain sebagai pembicara tentang microfinance di Thailand dan APEC Meeting di Chile (2004) serta dalam berbagai roadshow maupun Investor conference di London, Hong Kong serta Singapura.





Achmad Baiquni Sulaiman Arif Arianto A. Toni Soetirto

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Mulai menjabat Direktur BRI sejak tanggal 20 Mei 2010. Memulai karir perbankan di BNI. sejak tahun 1984 dan menduduki beberapa jabatan manajerial, diantaranya adalah Direktur Bisnis Usaha Kecil, Menengah, dan Syariah, Direktur Korporasi, Direktur Konsumer, dan Pemimpin Divisi Pengelolaan Bisnis Personal.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1982) dan Master of Business Management dari Asian Institute of Management, Makati, Filipina (1992). Telah mengikuti beberapa pelatihan, kursus dan seminar perbankan termasuk Risk Management in Retail Banking – BSMR (Belanda); Executive Training for Director – The Wharton School of The University of Pennsylvania (Amerika Serikat); Bank Indonesia’s Executive Risk Management Certification – BSMR (Singapura); Retail Banking Conference – LAFERTY (Singapura); Asian Bankers Surveyor Program – Bank of New York (New York); dan SESPIBANK – IBI (Jakarta). Mewakili BRI dalam berbagai roadshow maupun investor conference di London, New York, Singapura, Tokyo, Hong Kong dan Middle East.

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Memulai jabatan periode pertama sebagai Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sejak 30 Mei 2006, kemudian menjabat sebagai sebagai Direktur sejak 12 Oktober 2009. Terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 April 2011. Memulai karir di BRI sejak tahun 1983 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial diantaranya adalah Kepala Divisi Agribisnis, Kepala Divisi Bisnis Umum, Pemimpin Wilayah Denpasar, dan Pemimpin Wilayah Jakarta.

Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor (1981) dan gelar MBA dari University of New Orleans, Amerika Serikat (1991). Mewakili BRI dalam berbagai organisasi seperti APRACA, UN advisor for Inclusive Financial System dan Micro Finance Network. Pembicara berbagai seminar internasional UMKM, antara lain Asian Banking Forum (Jakarta), APEC SME Working Group (Bali), Financial Technology Conference (Singapura), Microfinance Sustainability, APRACA (Kunming), APO Forum, Micro Banking and Risk Management Workshop (Beijing), Asia Pacific Regional Microcredit Summit (Bali) dan International Microfinance Conference (IMC) 2012 di Yogyakarta. Mewakili BRI dalam beberapa Investor Conference yang berlangsung di dalam maupun luar negeri seperti Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura.

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Memulai periode pertama jabatan Direktur BRI sejak tahun 2006 dan terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 April 2011. Memulai karir perbankan bersama Bank Duta pada tahun 1983, kemudian tahun 1985 bergabung dengan Bank Bukopin. Sebelumnya telah menduduki berbagai jabatan manajerial di Bank Bukopin seperti Direktur Bisnis Komersial, Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dan Group Head Credit and Marketing Financial Institutions.

Pada tahun 1981, meraih gelar Sarjana Pertanian Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Telah mengikuti beberapa pelatihan, kursus, dan seminar perbankan seperti CRM and Intelligence Banking EFMA (Barcelona); The Future Face of Marketing (Australia); Self-Service Banking, EFMA (Barcelona); The Branch of the future, EFMA (Barcelona); Structured Trade and Export Finance in Asia Conference, Euromoney, JP Morgan and Citigroup (Singapura); The Strategic Board, Australian Institute of Company Director (Australia); Comparative Study for Trade Financing and Risk Management – Deutche Bank (Jerman); dan Certified Wealth Manager - Erasmus Heuis Netherlands (Belanda).


Lenny Sugihat Asmawi Syam Suprajarto

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Memulai jabatan periode pertama sebagai Direktur BRI sejak tahun 2006 dan terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 April 2011. Karir perbankan dimulai bersama BRI sejak tahun 1981 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial antara lain sebagai Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Kepala Divisi Agribisnis, dan Kepala Divisi Renstra.

Meraih gelar Sarjana di bidang perikanan dari Institut Pertanian Bogor (1979) dan MBA dari University of Houston, Amerika Serikat (1993). Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan antara lain Credit Risk Management BRI – Citibank; The Advanced Management Program for Overseas Bankers (AS); Problem Loan and Loan Syndication Training (Sydney); SESPIBANK (Jakarta); Strategic Management in Banking Programme (Prancis); The World Bank Conference “ The Role of State-Owned Banks” (AS); Sertifikasi Manajemen Risiko – BSMR (Denpasar); World Bank/IMF 2002 Annual Meeting (AS); Seminar ”Program Management Office” (Jakarta); 33rd Asean Banking Council Meeting (Bali); Seminar ”Rethinking The East Asia Miracle” (World Bank Jakarta); Seminar ”Bank Risk Management and Basel II Capital Requirements” (Jakarta); dan Pelatihan Uji Kompetensi oleh BNSP sebagai Asesor Kompetensi (Jakarta).

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur BRI sejak 5 September 2007 dan diangkat kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 Maret 2012. Memulai karir perbankan di BRI sejak tahun 1980 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial diantaranya adalah Kepala Divisi Bisnis Umum, Kepala Divisi Consumer Banking, Pemimpin Wilayah Bandung, dan Pemimpin Wilayah Denpasar.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Makassar (1979) dan Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2003). Telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan seperti From State Owned Enterprise to World Class Competitors Creatif Innovative and State Owned Firms (Filipina); Card and Payment – European Financial Management Marketing EFMA (Paris); Restrukturisasi & Peningkatan Kinerja BUMN (Jakarta); Strategic Leadership – Mastercard International (Bangkok); World Congress on IT Information (Australia); Asset and Liability Management, Credit Risk Management & International Banking (Brussel); dan SESPIBANK (Jakarta).

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur BRI sejak 5 September 2007 dan diangkat kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 Maret 2012. Memulai karir perbankan di BRI sejak tahun 1983 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial seperti Pemimpin Wilayah BRI Jakarta, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Wakil Pemimpin Wilayah Jakarta, dan Pemimpin Cabang di beberapa kota besar di Indonesia.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta (1982) dan Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2001). Telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan seperti Customer Relationship Management (Paris); Seminar the Branch of the Future (Barcelona); Seminar The 5th Annual Asia Pacific Mobile Payments (Bangkok); SESPIBANK (Jakarta); Pendidikan Pengembangan Eksekutif Manajemen (Jakarta); Seminar Marketing (Sydney); Seminar Delivery Channel Strategy The Branch & Beyond (Kuala Lumpur); dan Seminar Branch of the Future Revamping the Branch for the Technology Driven World (London).





Djarot Kusumayakti Randi Anto Gatot Mardiwasisto

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur BRI sejak tanggal 20 Mei 2010. Memulai karir perbankan di BRI sejak tahun 1983 dan telah menduduki jabatan manajerial seperti Komisaris Utama PT BTMU BRI Finance, Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit, Wakil Pemimpin Wilayah BRI Jakarta, dan Wakil Pemimpin Wilayah BRI Semarang, dan Wakil Pemimpin Wilayah BRI Padang.

Meraih gelar sarjana di bidang Ekonomi Perusahaan dari Universitas Islam Indonesia (1982) dan gelar Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Airlangga, Surabaya (2000). Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan diantaranya Sespibank – LPPI (Jakarta), Credit Risk Management Training (Semarang), Senior Banker Development Course - Bank of America (Jakarta), Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan (Jakarta), dan Financial Lecture – Bisnis Indonesia (Jakarta). Mewakili BRI antara lain sebagai pembicara tentang Microfinance dalam The Key Success on Sustainable Microfinance Program di Microfinance Network (MFN) 17th Meeting Conference Riveria Maya di Cancun (Meksiko), dan pembicara dalam The Role of Microsaving on Sustainable Microfinancing di Global Microcredit Summit di Valladolid (Spanyol).

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur BRI sejak 28 April 2011. Telah menduduki jabatan manajerial di BRI seperti Kepala Divisi MSDM, Pemimpin Wilayah BRI Palembang, Kepala Divisi Administrasi Kredit, dan Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (1984) dan gelar MBA dari St. Louis University, USA (1994). Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan diantaranya Pro Active Operational Risk Management (Jakarta), Sespibank (Jakarta), World Class Leadership Mentoring Coaching (Jakarta), dan Credit Appraisal for Small Medium Individu (Tokyo).

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur BRI sejak tanggal 28 September 2011. Sebelumnya pernah menjabat Direktur Usaha Niaga Farmasi, Kantor Meneg. PBUMN & BKPM, Direktur Keuangan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Asisten Deputi membidangi Usaha Perbankan Kementerian BUMN, dan Komisaris BTN.

Meraih gelar Sarjana Hukum Ekonomi/Bisnis dari Universitas Indonesia (1985) dan gelar Magister Management dari Ecole Superieure Lyon Prancis (1989). Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diantaranya Property Appraisal (Taiwan), Urban Finance and Taxation (Taiwan), Manajemen Keuangan oleh Institute International d’Administration Public (Paris), Strategic Planning (Jakarta), Lokakarya Privatisasi dan Corporate Governance BUMN (Jakarta), International Conference Bara Risk Forum 2010 (Bali), Executive Risk Management Refresher Program (Paris), Seminar Sharpening Leadership for Senior Executive (Jakarta), dan Global Islamic Finance Forum (Kuala Lumpur).


Profil Komite Dewan Komisarisdiluar anggota Komisar is

H.C. Royke Singgih

Komite Audit

Dedi Budiman Hakim Syahrir Nasution

Warga negara Indonesia, umur 52 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak Oktober 2005. Merupakan akuntan terdaftar. Sebelumnya berkarir di PT Bank IFI Jakarta, PT PAN Indonesia Bank Jakarta, dan PT Krakatau Steel Cilegon.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1986), gelar Magister Manajemen bidang Keuangan dan Perbankan dari Universitas Indonesia, Jakarta (2000), Sertifikat Khusus bidang Manajemen Strategis Program Pra-Doktoral Universitas Indonesia, Jakarta (2004), dan gelar Doktor bidang Manajemen Bisnis di Institut Pertanian Bogor, Bogor (2012).

Warga negara Indonesia, umur, 48 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak November 2005. Saat ini menjabat sebagai staf pengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor dan peneliti di Center for Applied Economics and Finance IPB, Bogor.

Memperoleh gelar Sarjana bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Bogor (1988), gelar Magister bidang Ekonomi Pertanian dari Massey University Palmerston North, Selandia Baru (1994), dan gelar Doktor bidang Ekonomi Pertanian dari Georg-August-Universitaet Goettingen, Jerman (2004).

Warga negara Indonesia, umur 60 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak November 2008. Merupakan akuntan terdaftar. Sebelumnya berkarir di BPKP, Jakarta s/d 1990, berkarir di BRI sejak 1990-2008 dalam bidang audit dan terakhir menjabat sebagai Inspektur Kantor Inspeksi BRI Jakarta.

Memperoleh gelar Sarjana EkonomiAkuntansi dari Institut Ilmu Keuangan, Departemen Keuangan, Jakarta (1981).

Ridwan Darmawan Ayub

Komite Pengawasan Manajemen Risiko

I Gde Yadnya Kusuma Pamuji Gesang Raharjo

Warga negara Indonesia, umur 50 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko sejak 2006. Sebelumnya berkarir di Bank Internasional Indonesia dalam berbagai posisi.

Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1985), dan gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Mercu Buana, Jakarta (2008).

Warga negara Indonesia, umur 58 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko sejak Juli 2010. Sebelumnya berkarir di Bank Indonesia dalam berbagai posisi dan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Direktur Riset dan Analisis.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Jakarta (1993) dan gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (2006).

Warga negara Indonesia, umur 44 tahun. Aktif kembali sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko BRI sejak bulan September 2011, sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko BRI untuk periode 2007-2010. Sebelumnya berkarir di Bank BNI, Bank Danahutama, Bank Internasional Indonesia dalam berbagai posisi, dan di Perum Pegadaian sebagai General Manager Manajemen Risiko (Juni 2010 - Maret 2011). Aktif sebagai pengajar di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta (1996), dan gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Risiko dari Universitas Indonesia, Jakarta (2003). Saat ini tengah menyelesaikan Program Doktor bidang Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor (2010).





Ganefi

Komite Nominasi dan Remunerasi

Kanyatama P. Mulyono Asep Ikhsan Iskandar

Warga negara Indonesia, umur 49 tahun. Berkarir di BRI sejak 1989 dalam berbagai posisi, saat ini menjabat sebagai Pejabat Kepala Divisi Kebijakan dan Manajemen Sumber Daya Manusia BRI.

Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Fiskal dari FISIP Universitas Indonesia, Jakarta (1989), dan gelar Master of Business dari Monash University, Australia (1994).

Warga negara Indonesia, umur 40 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak November 2009. Sebelumnya berkarir sebagai Auditor di Haga Bank dan Kantor Akuntan Publik KPMG, dan dilanjutkan sebagai konsultan dan Pengajar di Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM-FEUI).

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1996), dan Magister Sains bidang Psikologi Industri dan Organisasi dari Universitas Indonesia (2004).

Warga negara Indonesia, umur 40 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak November 2009. Berkarir di BRI sejak 1998 dalam berbagai posisi, saat ini menjabat sebagai Staf di Divisi Operasional Sumber Daya Manusia BRI.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Pasundan Bandung (1996).

Muhamad Ali

Ali Mudin

Profil Sekretaris Perusahaan

Profil Kepala Audit Intern

Warga negara Indonesia, 47 tahun. Memimpin Sekretariat Perusahaan sejak 1 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nokep. 20-DIR/SDM/12/2009 tanggal 14 Januari 2010. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 1987, dan memulai karir di BRI sejak 2 Juni 1988. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan pada tahun 2008 dan Kepala Biro Direksi pada tahun 2009.

Pengangkatannya sebagai Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direksi BRI dan telah dilaporkan ke Bank Indonesia guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum serta dilaporkan ke Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No: B.02-SKP/DHI/01/2010 tanggal 27 Januari 2010 mengenai Penggantian Sekretaris Perusahaan.

Warga negara Indonesia, umur 55 tahun. Menjabat sebagai Kepala Audit Intern BRI sejak bulan September 2008. Berkarir di BRI sejak 1990 dalam berbagai posisi, diantaranya Kepala Divisi Logistik, Pemimpin Wilayah Aceh, Kepala Divisi Hukum dan Pimpinan Cabang BRI di berbagai wilayah. Sejak tahun 2006 mendapatkan berbagai penugasan, seperti Komisaris di PT Beringin Karya Sejahtera (2006-2009) dan Komisaris Utama di PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera (2009 – Sekarang).

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung (1981), dan Magister Manajemen bidang Manajemen Pemasaran dari Universitas Padjadjaran Bandung (2006). Telah mengikuti berbagai training dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri seperti European Conference Amsterdam: Internal Audit A’la Carte (2012), Intl. Conference: Auditing through Leadership, Atlanta-USA (2010) dan Seminar Enhancing Internal Audit’s Role: Gaining Stakeholder’s Confidence through the Global Economic Crisis – Bali (2009).


Kepala DivisiKepala Divisi Administrasi Kredit Arief Tjatur Widodo

Kepala Divisi Agribisnis Kuswiyoto

Kepala Divisi AMK Irwan Rinaldi

Kepala Divisi ARK Susy Liestiowaty

Kepala Divisi Bisnis BUMN 1 M. Sodo Harisetyanto

Kepala Divisi Bisnis BUMN 2 Benni O. Kailani

Kepala Divisi Bisnis Internasional Isnen Sutopo

Kepala Divisi Pembinaan Bisnis Mikro 1 Tri Wintarto

Kepala Divisi Pembinaan Bisnis Mikro 2 Johanes Saragih

Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Bisnis Mikro Agus Katon ES

Kepala Divisi Bisnis Program & Kemitraan Teten Djaka Triana

Kepala Divisi Bisnis Ritel & Menengah Khairullah

Kepala Divisi Bisnis Umum Dedy Ihsan*

Kepala Divisi Dana Jasa Widodo Januarso

Kepala Divisi Diklat Retno Surdini

Kepala Divisi Hubungan Lembaga 1 I Komang Sudiarsa

Kepala Divisi Hubungan Lembaga 2 Agus Noorsanto

Kepala Divisi Hukum Hadi Susanto

Kepala Divisi Jaringan Kerja Bisnis Mikro Anita Retnani*

Kepala Divisi Jaringan Kerja Bisnis Retail R. Sophia Alizsa

Kepala Divisi Kartu Kredit Mohamad Helmi

Kepala Divisi Kepatuhan M. Jarot Eko Winarno

Kepala Divisi Kredit Konsumer Joice Farida Rosandi

Kepala Divisi Layanan Luki Presisa Budi Utami

Kepala Divisi Manajemen Aktiva Tetap & Logistik Wisto Prihadi

Kepala Divisi Pengadaan Barang & Jasa Pelayanan Sunuaji Noor Widiyanto

Kepala Divisi Manajemen Risiko Rico Rizal Budidarmo

Kepala Divisi Marketing Communication A. Firman Taufick

Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan SDM Ganefi

Kepala Divisi Operasional SDM Siswarin Dwi Hendarsapti

Kepala Divisi Pengelolaan Pekerja Kontrak Outsourcing Denny Arsamanggala

Kepala Divisi Perencaan Strategis Hexana Tri Sasongko

Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Edi Priyono*

Kepala Divisi Sentra Operasi Edy Utomo

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Muhamad Ali

Kepala Divisi Treasury Henri*

Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi zulhelfi Abidin

* Pejabat sementara





Inspektur

1. Inspektur Bandung Windiartono

2. Inspektur Banjarmasin Sutardjo

3. Inspektur Denpasar Suindiyo

4. Inspektur Jakarta 1 Hartono Sukiman

5. Inspektur Jakarta 2 Sulistianto

6. Inspektur Jakarta 3 Umi Haryati

7. Inspektur Makassar Yan Budiatmoko

8. Inspektur Jayapura Wahyu Waluyo

9. Inspektur Malang Saptono Siwi

10. Inspektur Manado Siswanto

11. Inspektur Medan M. Fankar Umran (PGS)

12. Inspektur Padang di Pekanbaru Khairi Setiawan

13. Inspektur Palembang Rusli Witjahjono

14. Inspektur Semarang zainudin Mappa

15. Inspektur Surabaya Mudjiharno

16. Inspektur Yogyakarta Eka Sriyantini

Pemimpin Wilayah

1. Pemimpin Wilayah Banda Aceh Abing Rabani

2. Pemimpin Wilayah Bandung Pardiman

3. Pemimpin Wilayah Banjarmasin zainuddin Latif

4. Pemimpin Wilayah Denpasar Irianto

5. Pemimpin Wilayah Jakarta 1 Mohammad Irfan

6. Pemimpin Wilayah Jakarta 2 Albert Radjagukguk

7. Pemimpin Wilayah Jakarta 3 Eko Wahyu Andriastono

8. Pemimpin Wilayah Jayapura Priyastomo

9. Pemimpin Wilayah Makassar Adhy Kusnandar

10. Pemimpin Wilayah Malang Mardiwibawa

11. Pemimpin Wilayah Manado Osbal Saragi Rumahorbo

12. Pemimpin Wilayah Medan Endra Sasmito Soengkowo

13. Pemimpin Wilayah Padang Achmad Chumaidi

14. Pemimpin Wilayah Palembang Budi Satria

15. Pemimpin Wilayah Pekanbaru I Made Suprateka Y.

16. Pemimpin Wilayah Semarang Achmad Chairul Ganie

17. Pemimpin Wilayah Surabaya Donsuwan Simatupang

18. Pemimpin Wilayah Yogjakarta Triyana

Pemimpin Cabang Luar Negeri

1 Kantor Cabang Luar Negeri New York Haru Koesmahargyo

Pemimpin Cabang Khusus

1 Kantor Cabang Khusus Sis Apik Wijayanto

Daftar Pejabat Senior


Kantor Alamat Kota Telepon Facsimile

Kantor pusat Gedung BRI IJI. Jend. Sudirman No. 44-46

Jakarta (021) 2510244, 2510254 (021) 2500065, 2500077

Banda Aceh JI. Cut Meutia No 17 Banda Aceh (0651) 22822 (hunting) (0651) 23487, 22352

Medan JI. Putri Hijau No. 2A Medan (061) 45256666, 4528323 (061) 4525601

Padang JI. Bagindo Azis Chan No. 30(sementara) JI. Dr. Moh. Hatta No. 01, Pauh

Padang (0751) 31964-68, 31970, 31970/(sementara)(0751) 778907

(0751) 778905

Pekanbaru Jend Sudirman Blok E Kavling No.01, Rt.01, Rw.01,Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya

Pekanbaru (0761) 44494, 35351, 33149 (0761) 44533, 34875

Palembang JI. Kapten A. Rivai No.15 Palembang (0711) 313411 (0711) 312262

Jakarta 1 JI. Veteran No. 8 Jakarta Pusat (021) 3840802 (021) 3453685

Jakarta 2 Gedung Wilma 2” Lt.I Gatot Subroto Kav. 9 - 11

JakartaSelatan

(021) 52920581, 52920585 (021) 52920586, 52920587

Jakarta 3 JI S.Parman Kav. G No.9-11, Slipi Jakarta Barat (021) 53653470 (hunting),53653467-69, 53653473-74

(021) 5481766

Bandung JI. Asia Afrika No. 57-59 Bandung (022) 4200356 (hunting) (022) 432038, 4200348,4200368

Yogyakarta JI. Cik Ditiro No. 3 Yogyakarta (0274) 520270, 561403 (0274) 514166

Semarang JI. Teuku Umar No. 24 Semarang (024) 8440728, 8440729,8440730, 84418146

(024) 84473154, 8318463

Surabaya Gedung BRI Tower 20” Lt. 20JI. Jend Basuki Rahmat No.122-138

Surabaya (031) 5324230 (031) 5324033, 5324044,5324840, 5324322

Malang Jl. A Yani Ruko De Panorama Square Kav. A6-A7

Malang (0341) 474949 (hunting) (0341) 474944, 474945,474935

Denpasar JI. Dr. Kusumaatmaja No. 1 Denpasar (0361) 228715, 221979, 236231

(0361) 234796, 264858,225791

Banjarmasin JI. Jend. A.Yani KM 3,5 No. 151 Banjarmasin (0511) 3250256/57, 3268350 (0511) 3251649, 3252992

Makassar JI. Achmad Yani No. 8 Makassar (0411) 3613174, 3612931 (0411) 3655351

Manado JI. Sarapung No. 4-6 Manado (0431) 863592, 863378, 863778

(0431) 862779

Jayapura Gedung Pelni 1” & 2” Lt 1&2JI. Raya Argapura No.15

Jayapura (0967) 524470, 524453 (0967) 524452

Kantor Cabang Khusus Gedung BRI IIJI. Jend. Sudirman No. 44-46

Jakarta (021) 5713105 (021) 5707570

- BRI New York Agency- BRI Cayman Island

140 Broadway 36th floorNew York

New York (212) 3793840-3845 (212) 3793850

BRIRepresentativeOffice Hong Kong

Tower 2 Lippo Centre 89 Room 1115, 11/F, Queensway, Admiralty

Hong Kong (85) 2 25271318 (85) 2 28613693

Alamat Kantor





KANWIL BANDA ACEH KANWIL JAKARTA II KANWIL MALANG

10 Kantor Cabang 30 Kantor Cabang 20 Kantor Cabang

13 Kantor Cabang Pembantu 57 Kantor Cabang Pembantu 28 Kantor Cabang Pembantu

10 Kantor Kas 62 Kantor Kas 15 Kantor Kas

132 BRI Unit 177 BRI Unit 485 BRI Unit

24 TerasBRI 53 TerasBRI 134 TerasBRI

4 TerasBRI Keliling 4 TerasBRI Keliling 6 TerasBRI Keliling

KANWIL MEDAN KANWIL JAKARTA III KANWIL DENPASAR







KANWIL PADANG KANWIL BANDUNG KANWIL BANJARMASIN







KANWIL PEKANBARU KANWIL YOGYAKARTA KANWIL MAKASSAR







KANWIL PALEMBANG KANWIL SEMARANG KANWIL MANADO







KANWIL JAKARTA I KANWIL SURABAYA KANWIL JAYAPURA







Catatan:Jumlah Kantor Kas belum termasuk Kantor Kas SSB (SIM, SINK, BPKB) yang berada di Kantor Kepolisian sebanyak 389 unit kerja

Unit Kerja


Alamat Kontak Bagi Pembaca


KANTOR PUSAT

Gedung BRI IJl. Jenderal Sudirman No. 44-46Jakarta 10210 - IndonesiaTelp. (62-21) 251 0244, 251 0254Fax. (62-21) 250 0065, 250 0077

SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Gedung BRI IJl. Jenderal Sudirman No. 44-46Jakarta 10210 - IndonesiaTelp. (62-21) 575 1966Fax. (62-21) 570 0916

WEBSITE

www.bri.co.id

EMAIL

[email protected]





Halaman ini sengaja dikosongkan

BBRI Annual Report 2012

Documents

Transcript of BBRI Annual Report 2012