BBNI Annual Report 2009 Lamp 02

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

Laporan Tahunan Annual Report

2009

3

GROWiNGin a responsible way

ii BNI / Annual Report 2009

BNI senantiasa percaya bahwa tumbuh dengan cara bertanggung jawab merupakan satu-satunya pendekatan menuju pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Bagi BNI, tumbuh secara bertanggung jawab berarti komitmen pada standar tata kelola perusahaan yang tertinggi. Hal itu juga berarti komitmen pada prinsip-prinsip pertumbuhan berkelanjutan yang mengedepankan kepedulian pada lingkungan. Pertumbuhan yang bertanggung jawab juga berarti membagi manfaat dari pertumbuhan, sehingga melalui keberadaannya, BNI dapat berkontribusi positif bagi kesejahteraan lingkungannya.

BNI always believes that growing responsibly is the only way to ensure long term growth. For BNI, growing responsibly means commitment to the highest standards of Good Corporate Governance. It is also translated into commitment to sustainable development principles that foster preservation of the environment. Growing responsibly also means sharing the benefits of growth, so that through its existence, BNI can contribute the greatest positive impact on the welfare of the community.

Dengan Cara yang Bertanggung Jawab In a Responsible Way

BNI / Laporan Tahunan 2009 1

93 / Corporate Social Responsibility3 / Good Corporate Governance

Daftar Isi Contents

Tata Kelola Perusahaan • Good Corporate Governance 3

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan • Corporate Social Responsibility * 93

page

3Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

page

93Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility

* Informasi lebih rinci tentang strategi dan pencapaian CSR BNI dapat dilihat dalam Laporan Berkelanjutan BNI yang terpisah

More detailed information on BNI’s CSR strategy and achievements are available in a separate Sustainability Report.

2 BNI / Annual Report 2009

Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan

Dalam upaya mencapai target-target usahanya, BNI tidak pernah mengesampingkan keyakinannya untuk berbisnis secara beretika.

In pursuing its business targets, BNI never abandons its belief in doing business ethically.




Tahun 2009 merupakan tahun kebangkitan bagi kinerja BNI. Pada tahun ini laba BNI meningkat sebesar 103% (seratus tiga persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Prestasi yang dicapai oleh BNI tersebut tidak lepas dari peran pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di BNI. Dengan dilaksanakannya GCG maka risiko-risiko dapat dikendalikan dengan baik dan berdampak pada semakin baiknya kinerja BNI.

Manajemen BNI menyadari penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha Bank. Oleh sebab itu Dewan Komisaris dan Direksi BNI membuat komitmen bersama untuk melaksanakan GCG di BNI.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, BNI secara terus menerus berupaya secara konsisten melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap implementasi GCG dilingkungan internal BNI antara lain dengan melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan internal BNI sehingga kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, dan sistem reward dan punishment dilaksanakan dengan konsekuen.

Peningkatan kualitas dan standar penerapan GCG pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dengan berlandaskan pada budaya kerja yang bersih dan sesuai standar etika dalam

2009 is a revival year for BNI’s performance. During the year, profit jumped 103% compared to the previous year’s performance. This achievement was inseparable from BNI’s continuing commitment to uphold adherence to GCG principles in all aspects of its operations, so that improved control can be realized in many areas, including risk management.

BNI realizes that firm commitment to stringent implementation of GCG Principles is a key success factor in managing the Bank’s operations and therefore, the Bank’s BOC and BOD has issued a joint commitment for implementing GCG Principles.

In realizing such commitment, BNI continues to pursue a progressive agenda of improving the quality and standards of GCG implementation throughout the organization. This is carried out mainly through continuous improvements of internal systems and procedures in alignment with GCG Principles and improvements in the reward and punishment system and its implementation.

The Bank expects that improvements in quality and standards of GCG implementation will lead to a strengthening of the working climate and ethics, which will ultimately enhance public trust as well as

Secara terus menerus, BNI mengedepankan agenda agresif untuk mendorong upaya perbaikan implementasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaannya.

BNI continues to pursue a progressive agenda to ensure ongoing improvement in its GCG implementation practices.



praktek sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap BNI, memberikan manfaat yang optimal serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) BNI. Untuk semakin mendukung penegakan GCG di BNI, kepada segenap stakeholder dimungkinkan penyampaian pengaduan atas pelanggaran-pelanggaran GCG melalui sarana email [email protected] atau PO Box GCG BNI.

Untuk memberikan informasi kepada para stakeholder mengenai laporan pelaksanaan GCG pada tahun 2009 sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, BNI telah menyusun laporan Pelaksanaan GCG untuk tahun 2009 yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

create optimum value, while protecting the interests of all stakeholders. To improve the implementation of GCG at BNI, stakeholders can submit information about violations of GCG by email to [email protected] or by mail to PO Box GCG BNI.

To inform the stakeholders with regards to the implementation of GCG in 2009 as mandated by prevailing regulations, namely Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/4/PBI/2006 on GCG Implementation for Commercial Banks that has been amended by PBI No. 8/14/PBI/2006 on Amendments to PBI No. 8/4/PBI/2006 on GCG Implementation for Commercial Banks, this section presents a report of the Implementation of GCG at BNI in 2009, which covers the following aspects:


Organ Perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah

Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

2. RUPS Tahunan merupakan forum dimana Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja BNI kepada pemegang saham. RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Pada tahun 2009, BNI menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

4. RUPS Tahunan Tahun Buku 2008, menghasilkan keputusan sebagai berikut :

a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan BNI, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young).

b. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young).

c. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang:

Company Apparatus

General Meeting of Shareholders1. The General Meeting of Shareholders (GMS) is

Company Apparatus holding the authority that is not delegated to the Board of Directors (BOD) and/or Board of Commissioners (BOC) with boundaries set forth in prevailing laws and/or Articles of Association.

2. Annual GMS is a forum in which the BOD and BOC present BNI Performance Reports to the shareholders. Amongst the authority held by the GMS are appointment and release of members of the BOC and BOD, determining the remuneration for the BOC and BOD and evaluating the performance of the BOC and BOD.

3. In 2009, BNI held 1 (one) Annual GMS (AGMS) and 1 (one) Extraordinary GMS (EGMS).

4. The resolutions of the 2008 Fiscal Year AGMS are as follows:a. To approve and ratify the BNI Annual Report,

Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the fiscal year ended on December 31, 2008, which consisted of a Report of the BOD, a Report of the Supervisory Duties of the BOC, Financial Statements of the Company for the year ended on 31 December 2008 and its accompanying notes, which were audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young).

b. To endorse the Annual Report for Partnership and Community Development Programs for the year ended December 31, 2008, that was audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young).

c. To grant full acquittance and exemption of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors from management actions and to all members of the Board of Commissioners from supervisory actions carried out in the fiscal year ended December 31, 2007, including the management and supervision of the Partnership Program and Community Development Program, providing:




1). Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan

2). Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

d. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yaitu sebesar Rp 1.222.485.370.048,- (satu triliun dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat puluh delapan rupiah) untuk selanjutnya disebut “Laba Bersih Tahun 2008” sebagai berikut :

1). Sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih tahun 2008 atau Rp 122.248.537.005,- (seratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada 15.273.940.510 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus sepuluh) saham, sehingga setiap 1 (satu) saham berhak untuk menerima dividen sebesar Rp 8,00 (delapan koma nol rupiah).

2). Sebesar 1% (satu persen) dari laba bersih tahun 2008 atau Rp 12.224.853.700,- (dua belas miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk dana Program Kemitraan.

3). Sebesar 3% (tiga persen) dari laba bersih tahun 2008 atau Rp 36.674.561.101,- (tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus satu rupiah) digunakan untuk dana Program Bina Lingkungan.

4). Sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih tahun 2008 atau Rp 122.248.537.005,- (seratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima rupiah) digunakan untuk cadangan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1). Such actions were not criminal acts; and 2). Such actions were reflected in the

Annual Report, Financial Statements and the Annual Report of Partnership and Community Development Program for the fiscal year ended on December 31, 2008.

d. To approve and determine the allocation of Company’s net profit for the year ended on December 31, 2008, that amounted to Rp 1,222,485,370,048 (one trillion two hundred twenty two billion four hundred eighty five million three hundred seventy thousand and forty eight Rupiah) which hereinafter is referred to as ”Net Profit 2008”, as follows:

1). 10% (ten percent) of Net Profit 2008 or Rp 122,248,537,005 (one hundred twenty two billion two hundred forty eight million five hundred thirty seven thousand and five Rupiah) to be distributed as cash dividends to 15,273,940,510 (fifteen billion two hundred seventy three million nine hundred forty thousand and five hundred ten) shares, resulting in each one (1) share entitled to receive a dividend of Rp 8.00 (eight Rupiah).

2). 1% (one percent) of Net Profit 2008 or Rp 12,224,853,700 (twelve billion two hundred twenty four million eight hundred fifty three thousand and seven hundred Rupiah) to be allocated for funding the Partnership Program.

3). 3% (three percent) of Net Profit 2008 or Rp 36,674,561,101 (thirty six billion six hundred seventy four million five hundred sixty one thousand one hundred and one Rupiah) to be used for funding the Community Development Program.

4). 10% (ten percent) of Net Profit 2008 or Rp 122,248,537,005 (one hundred twenty two billion two hundred forty eight million five hundred thirty seven thousand and five Rupiah) is allocated for reserves pursuant to Article 70 (1) Law No. 40 Year 2007 on Limited Corporation.


5). Sebesar 10,27 % (sepuluh koma dua puluh tujuh persen) dari laba bersih tahun 2008 atau Rp 125.571.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) digunakan untuk cadangan yang telah ditentukan penggunaannya.

6). Sisa Laba Bersih tahun buku 2008 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

e. Menyetujui melimpahkan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik termasuk melakukan proses pengadaan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2009 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2009 serta menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

f. Menyetujui mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan ketentuan internal Perseroan termasuk melakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan terhadap Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008.

g. Menetapkan penyesuaian gaji Direktur Utama sebesar 11,06% (sebelas koma nol enam persen) dari gaji yang berlaku saat ini. Penyesuaian gaji bagi Wakil Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya sesuai dengan proporsi gaji yang berlaku, sedangkan penyesuaian honorarium anggota Dewan Komisaris serta Sekretaris Dewan Komisaris sesuai proporsi sebagai berikut: Komisaris Utama sebesar 50% (lima puluh persen), Wakil Komisaris Utama sebesar 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen), anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan Sekretaris Dewan Komisaris sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh puluh lima persen)

5). 10.27% (ten point twenty seven percent) of Net Profit 2008 or Rp 125,571,000,000 (one hundred twenty five billion five hundred seventy one million Rupiah) is allocated for reserves with predetermined purposes.

6). The remaining amount of Net Profit 2008 for which an allocation was not defined shall be determined as Retained Earning.

e. To approve the delegation of authority and to provide power of attorney to the BOC to appoint the Public Accountant to conduct an audit on the Company’s 2009 Financial Statements and the 2009 Annual Reports for the Partnership and Community Development Programs, as well as to determine the compensation for such Public Accountant based on prevailing regulations.

f. To approve and ratify Minister of State Owned Enterprise Regulation No. PER-05/MBU/2008 dated September 3, 2008 on General Guidelines on Procurement of Services in State Owned Enterprise to be the guidelines for BOD in determining the Company’s procurement procedures and to authorize the BOD to amend internal procedures accordingly, including amendments pursuant to the revisions of State Owned Enterprise Regulation No. PER-05/MBU/2008 dated September 3, 2008.

g. To approve the 11.06% (eleven point zero six percent) increase of the President Director’s salary, based on the current salary. The salary increase of Vice President Director and other Directors are set in accordance with the existing proportions, while compensation increase for members of the BOC were declared as follows: President Commissioner 40%, the Vice President Commissioner 47.5% (forty seven point five percent), other members of the Board of Commissioners 45% (forty five percent), and the Secretary of the Board of Commissioners 18.75% (eighteen point seventy five percent), in respect to




dari masing-masing dari gaji Direktur Utama. Penyesuaian gaji tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

h. Menyetujui pemberian tantiem sebesar 2,95% (dua koma sembilan puluh lima persen) gross yang dihitung dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang telah dianggarkan, untuk dibayarkan secara proporsional kepada segenap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2008. Proporsi tantiem Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Komisaris adalah Direktur Utama sebesar 100% (seratus persen), Wakil Direktur Utama sebesar 95% (sembilan puluh lima persen), anggota Direksi lainnya sebesar 90% (sembilan puluh persen), Komisaris Utama sebesar 40% (empat puluh persen), Wakil Komisaris Utama sebesar 38% (tiga puluh delapan persen), anggota Dewan Komisaris lainnya sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dan Sekretaris Dewan Komisaris sebesar 15% (lima belas persen) masing-masing dari tantiem Direktur Utama.

i. Mengukuhkan pengunduran diri dan dengan demikian memberhentikan dengan hormat, Komisaris Utama yaitu Erry Riyana Hardjapamekas, terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat, serta mengucapkan terima kasih atas tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.Dengan pengukuhan pengunduran diri tersebut, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan yang belum dipertanggungjawabkan dan diterima dalam RUPS.

j. Menyetujui dan mengangkat Peter B. Stok sebagai Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen, yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama yang diangkat tersebut adalah untuk sisa masa jabatan Komisaris Utama yang digantikan yaitu sampai dengan RUPS Tahun Buku 2009 yang diselenggarakan pada tahun 2010.

the President Director’s salary. Such salary increase shall be effective from 1 January 2009.

h. To endorse distribution of tantiem of 2.95% (two point ninety five percent) gross based on the Company’s net income for the period of 1 January to 31 December 2008 which had been budgeted, to be paid proportionally to all members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Secretary of the Board of Commissioners serving in 2008. The proportion of tantiem paid to the Board of Directors, the Board of Commissioners and Commissioners’ Secretary is as follows: President Director 100% (one hundred percent), Vice President Director 95% (ninety five percent), other members of the Board of Directors 90% (ninety percent), President Commissioner 40% (forty percent), Vice President Commissioner 38% (thirty eight percent), other members of the Board of Commissioners 36% (thirty six percent), and Secretary of the Board of Commissioners 15% (fifteen percent), respectively based on the President Director’s salary.

i. To endorse the resignation and therefore to respectfully release Mr. Erry Riyana Hardjapamekas as President Commissioner, effective on the date of this AGMS, along with highest appreciation for the thoughtful contribution to the Company during his service. With this resignation endorsement, the outgoing President Commissioner shall remain responsible for the supervisory duties that have not been reported and approved in a GMS.

j. To approve and appoint Peter B. Stok as President Commissioner as well as Independent Commissioner, becoming effective upon approval from Bank Indonesia pertaining to the fit and proper test. Mr Peter Benyamin Stok shall serve as President Commissioner until 2009 AGMS that will be held in 2010.


Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan setelah Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Peter B. Stok sebagai Komisaris Utama Perseroan tersebut, menjadi sebagai berikut:

1). Peter B. Stok, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

2). Suwarsono, Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

3). Achjar Iljas, Komisaris Independen 4). Parikesit Suprapto, Komisaris 5). H.M.S. Latif, Komisaris 6). Achil Ridwan Djayadiningrat, Komisaris

Independen 7). Fero Poerbonegoro, Komisaris k. Memberikan kewenangan dengan hak

substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat dengan akta tersendiri di hadapan Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

DewAn KOMiSARiS

Komposisi, Kriteria dan independensiJumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) orang dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.a. Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dalam

RUPS.b. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling

memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

c. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah melalui proses uji kelayakan (Fit and Proper Test) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia

d. Setiap tahun anggota Dewan Komisaris tersebut diharuskan untuk memperbaharui daftar rincian hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

e. Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Accordingly, the composition of the BOC shall become as follows:

1). Peter B. Stok, President Commissioner and Independent Commissioner.

2). Suwarsono, Vice President Commissioner and Independent Commissioner.

3). Achjar Iljas, Independent Commissioner. 4). Parikesit Suprapto, Commissioner. 5). H.M.S. Latif, Commissioner. 6). Achil Ridwan Djayadiningrat, Independent

Commissioner. 7). Fero Poerbonegoro, Independent

Commissioner.k. To authorize, with substitution rights, to the

BOD to take any further actions necessary in accordance with the above resolutions, including but not be limited to writing such resolutions into Notarial Deeds and submitting the newly appointed Board of Commissioner into Company Registration pursuant to Law No. 3 Year 1982 on Company Registration.

BOARD OF COMMiSSiOneRS

Composition, Criteria and independenceThe Board of Commissioners (BOC) comprising 7 (seven) members who are all domiciled in Indonesia.a. The appointment of the BOC was conducted in the

AGMS.b. All members of BOC have no family relationships

with other members of BOC or with members of the BOD.

c. All BOC members have passed the Fit and Proper Test and have been approved by the Bank Indonesia.

d. Every year, members of the BOC are required to update the detailed list of family relationships and financial relationships with other members of the BOC and/or members of the BOD.

e. The Board of Commissioners has disclosed their share ownership in the Company or in other banks and companies incorporated both within Indonesia and outside, in a report that shall be updated annually.




f. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Untuk memastikan hal tersebut, Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk melakukan pemeriksaan dan kesimpulan hasil pemeriksaannya dimuat dalam Laporan Tahunan Bank.

g. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi di bidang keuangan yang memadai.

h. Adapun susunan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS tahunan tanggal 27 Mei 2009 adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan KomisarisBerdasarkan Anggaran Dasar BNI, Dewan Komisaris bertugas untuk:a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan BNI oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta rencana lainnya yang disiapkan Direksi.

c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain penyusunan dan evaluasi terhadap Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank (RBB) serta evaluasi berkalanya.

f. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal gain from the Bank other than the remuneration and other facilities defined in the GMS. To ensure compliance to this principle, the BOC has assigned the Audit Committee to conduct a review and the result of such review shall be published in the Bank’s Annual Report.

g. All members of the Board of Commissioners shall maintain integrity, competence and financial reputation.

h. The composition of the BOC based on resolution of the AGMS held on May 27, 2009 is as follows:

Duties and Responsibilities of the Board of CommissionersPursuant to BNI’s Article of Association, the duties of Commissioners are:a. To conduct supervision of management policies

and implementation of such policies by the BOD, including supervision of the realization of Long Term Planning, Annual Planning and Budget, in accordance with GMS Resolutions, Articles of Association and other prevailing laws and regulations.

b. To offer opinion, review and approval of the Long Term Planning, Annual Planning and Budget proposed by the BOD.

c. To direct, monitor and evaluate implementation of the Bank’s strategic policies, including Corporate Plan and Business Plan and their periodic reviews.

Nama Name Jabatan Position

Peter B. Stok *) Komisaris Utama/Komisaris Independen

President Commissioner/Independent Commissioner

Suwarsono Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

Vice President Commissioner/Independent Commissioner

Achjar Iljas Komisaris/Komisaris Independen Commissioner/Independent Commissioner

Achil Ridwan Djayadiningrat Komisaris/Komisaris Independen Commissioner/Independent Commissioner

Fero Poerbonegoro Komisaris Commissioner

H.M.S. Latif Komisaris Commissioner

Parikesit Suprapto Komisaris Commissioner

Keterangan: Note:Peter B. Stok efektif menjabat sejak tanggal 4 Agustus 2009 sebagaimana Surat Bank Indonesia Nomor 11/101/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 4 Agustus 2009, menggantikan Erry Riyana Hardjapamekas sebagai Komisaris Utama yang mengundurkan diri per tanggal 27 Mei 2009.Peter B. Stok became President Commissioner effective on 4 August 2009 as stated in Bank Indonesia letter No. 11/101/GBI/DPIP/Rahasia dated August 4, 2009, replacing Erry Riyana Hardjapamekas who resigned on May 27, 2009.


d. Melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain melalui:

1). Evaluasi kinerja keuangan atau realisasi RKAP setiap bulan.

2). Evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan ke Bank Indonesia setiap semester.

3). Evaluasi atas pokok-pokok hasil audit dari Satuan Pengawas Intern (SPI) yang dilaporkan ke Bank Indonesia setiap semester.

4). Evaluasi atas internal control atau SPI setiap tahun.

5). Evaluasi posisi dan perkembangan risiko BNI setiap tahun.

6). Konsultasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu.

7). Pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi untuk membahas aspek-aspek tertentu seperti bisnis, organisasi, SDM, dan lain-lain.

e. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan BNI, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan BNI.

f. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BNI disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

g. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.

h. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BNI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

j. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

k. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

d. To supervise and provide advice to the BOD, among others, by means of:

1) Monthly evaluations of the financial performance and Annual Planning and Budget.

2) Semi-annual evaluation of realization of the Bank’s Annual Work Plan and Budget to be submitted to Bank Indonesia.

3) Semi-annual evaluation of Internal Audit Results to be submitted to Bank Indonesia

4) Annual evaluation of the internal control unit. 5) Annual evaluation of BNI’s position and risks. 6) Consultations pertaining to credit approvals for

certain large amounts. 7) Meetings with members of the BOD to discuss

certain topics, including business, organization and human resources.

e. To monitor and evaluate the dynamics of BNI’s activities, as well as to provide advice to the GMS pertaining to key issues and policies.

f. To provide timely reports to the GMS should there be indications of declining BNI performance, along with recommended actions to be taken.

g. To review, analyze and provide opinion regarding Periodic Reports and the Annual Report that have been submitted by the BOD, as well as to sign the Annual Report.

h. To provide reports to the GMS pertaining to the supervisory duties that have been carried out throughout the year.

i. To ensure that GCG principles are implemented in every aspect of BNI’s activities, and throughout all levels of the organization.

j. To ensure that the BOD has conducted proper follow-up actions in relation with audit findings and recommendations submitted by the Bank’s Internal Audit Unit, external auditor, Bank Indonesia inspection results and/or results from other authorities.

k. To notify Bank Indonesia within 7 (seven) working days, should there by any violations in financial and banking laws and regulations, or any situations/predictions that threaten the Bank’s sustainability.




l. Memastikan agar Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (SPI) dan auditor eksternal (Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya), baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam hal ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit.

m. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

n. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

o. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dan terus memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal pemberian persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Angaran Dasar Bank seperti untuk melepas atau menjual dan menghapus aktiva tetap milik BNI yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris atau mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama lisensi Bangun Guna Serah (Built Operate and Transfer/BOT) dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris memiliki “Buku Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi“ yang bersifat mengikat, yang terus dievaluasi dan di up date untuk disempurnakan.

Rapat Dewan KomisarisDewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit sebulan sekali. Rapat tersebut dapat berupa rapat internal Dewan Komisaris maupun dengan mengundang Direksi atau Direktur sektor.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik, juga dicatat apabila terdapat dissenting opinions.

l. To ensure that the BOD properly follow-up findings of the Internal Audit and external audit (Bank Indonesia auditor and/or other authorities), in writing as well as verbally. In this case, the BOC is assisted by the Audit Committee.

m. To perform other duties pursuant to the Articles of Association and to the GMS Resolutions.

n. To ensure compliance to the GCG principles.o. To perform its duties, the BOC has established the

Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration & Nomination Committee. The BOC continue to ensure that the Committees perform their duties in an effective manner.

The BOC is prohibited from being involved in the Bank’s operational decision making, except in relation to approval of lending to related parties and to other matters stipulated in the Bank’s Articles of Association, such as release or sale or write-off of the Bank’s assets with a value above certain limit set at a BOC meeting, or to establish cooperation with other companies or other parties in the form of Built Operate Transfer (BOT) and/or the prevailing laws and regulations related to its supervisory function.

The BOC has issued a Guide Book on BOC and BOD Working Procedures that is binding and continually being updated.

Board of Commissioners MeetingsThe BOC holds a minimum 1 (one) meeting in a month. These meetings comprise internal meetings of the BOC and meetings in which the BOD or sectoral Director are invited.

Results of the BOC meeting are written in the Minutes of Meetings and shall be documented properly, including any dissenting opinion.


Jumlah Rapat Total Number of Meetings 51

No.Dewan Komisaris

Board of CommissionersJumlah Kehadiran Attendance

1. Erry Riyana Hardjapamekas *) 20

2. Peter B. Stok **) 17

3. Suwarsono 48

4. Achjar Iljas 45

5. Achil Ridwan Djayadiningrat 51

6. Fero Poerbonegoro 48

7. H.M.S. Latif 42

8. Parikesit Suprapto 42

Keterangan: Note:*) Mengundurkan diri per tanggal 27 Mei 2009 Resigned as of May 27, 2009**) Efektif menjabat tanggal 4 Agustus 2009 sebagaimana Surat Bank Indonesia Nomor 11/101/GBI/DPIP/ Rahasia tanggal 4 Agustus 2009 Effective since 4 August 2009, as stated in Bank Indonesia Letter No. 11/101/GBI/DPIP/ Rahasia dated August 4, 2009

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris & Direksi tahun 2009Meeting Agenda of Board of Commissioners & Board of Directors in 2009

BulanMonth

Agenda Rapat Meeting Agenda

Januari January

Rapat Internal Dewan Komisaris• Catatan akhir tahun Dekom 2008• Laporan pengawasan Dekom dan data-data lain

dalam Annual Report 2008• Rencana kerja Dekom tahun 2009• Business Review Semester II/2008• Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada

pihak terkait (anak perusahaan)• Evaluasi atas Kebijaksanaan Perkreditan Bank

(KPB)• Evaluasi atas Kebijakan Umum Penerapan

Manajemen Risiko (KUMR)• Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

BI posisi Maret 2008• Self Assestment Report BI posisi Desember

2008

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi• Konsultasi atas persetujuan Direksi terkait

pemberian kredit kepada 1 (satu) perusahaan asuransi BUMN

• Kinerja BNI posisi Desember 2008• Laporan pelaksanaan manajemen risiko posisi

Desember 2008• Laporan perkembangan penyelesaian debitur

bermasalah posisi Desember 2008

BOC Meeting• BOC Notes for End of Year 2008 • BOC Supervisory Report and Other Data in 2008 Annual

Report• BOC 2009 Work Program • Business Review for Semester II/2008• Credit Approval for related parties (subsidiaries) • Evaluation to the Bank’s Credit Policy (KPB)• Evaluation to Risk Management General Policy (KUMR)• Discussion of BI Audit Report (LHP-BI) for March 2008

position• Self Assessment Report to BI as at December 2008

BOC & BOD Meeting• Credit consultation • BNI Performance as of December 2008• Risk Management Implementation Report as of

December 2008 • Resolution Report for Non-performing Debtors as of

December 2008




BulanMonth


FebruariFebruary

Rapat Internal Dewan Komisaris• Evaluasi sistem remunerasi BNI• Evaluasi sistem remunerasi Direksi Komisaris• Evaluasi fasilitas Direksi Komisaris (1)• Laporan BMPK pihak terkait

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi• Rencana kerja dan pengorganisasian penanganan

NPL dan kredit Hapus Buku sektor Korporasi• Rencana kerja dan pengorganisasian penanganan

NPL dan kredit Hapus Buku sektor Usaha Kecil, Menengah dan Syariah

• Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait (anak perusahaan)

• Evaluasi kinerja posisi Desember 2008 dan target tahun 2009 anak perusahaan

• Laporan perkembangan proses spin off BNI Syariah

• Konsultasi atas persetujuan Direksi terkait pemberian kredit kepada 2 (dua) grup perusahaan swasta nasional

• Laporan realisasi program kerja & anggaran PKBL tahun 2008 dan rencana program kerja & anggaran tahun 2009

• Optimalisasi peran Quality Assurance (QA)• Kinerja BNI posisi Januari 2009• Strategi dan kebijakan SDM terkait dengan

peningkatan dan optimalisasi SDM

BOC Meeting• Evaluation of BNI Remuneration System• Evaluation of BOC and BOD Remuneration System • Evaluation of Facilities provided to BOC and BOD (1)• LLL Report for related parties

BOC & BOD Meeting• Organization and Work Plan for Corporate NPL Resolution

and Write-off • Organization and Work Plan for SME and Syariah NPL

Resolution and Write-off • Credit Approval for related parties (subsidiaries)• 2008 Performance Review and 2009 Goal Setting for

Subsidiaries • Progress Report for BNI Syariah Spin-off Initiative• Consultation pertaining to BOD Credit Approval for 2

(two) national corporation.• PKBL 2008 Performance Report and 2009 Work Planning

and Budget• Optimalization of Quality Assurance (QA) function• BNI Performance as of January 2009• HR Strategy and Policy Session: HR Improvement and

Optimalization

MaretMarch

Rapat Internal Dewan Komisaris• Evaluasi organisasi BNI• Kewenangan memutus kredit Direksi• Persetujuan Corporate Plan 2009-2013• Tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) periode

tw. IV/ 2008

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi• Strategi dan kebijakan SDM terkait dengan

program PPS dan kajian upaya peningkatan kesejahteraan pensiunan

• Persetujuan proposal spin off BNI Syariah (1) dan Persetujuan Corporate Plan 2009-2013 (1)

• Kinerja BNI posisi Februari 2009

BOC Meeting• Review on BNI Organization Structure• Review on Credit Approval Authority within the BOD• Approval of 2009-2013 Corporate Plan • Follow-up on Audit Findings in Quarter IV/ 2008

BOC & BOD Meeting• HR Strategy and Policy Session: PPS and Review on

Prosperity Improvement for Retirees• Approval of BNI Syariah Spin-off proposal (1) and

Approval of 2009-2013 Corporate Plan (1)• BNI Performance as of February 2009

AprilApril

Rapat Internal Dewan Komisaris• Agenda RUPS Mei 2009• Evaluasi fasilitas Direksi Komisaris (2)

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi• Konsultasi kredit • Pendalaman hasil audit Satuan Pengawas Intern• Kinerja BNI posisi Maret 2009• Laporan kepatuhan posisi Maret 2009• Laporan kepatuhan, laporan manajemen risiko

dan Laporan perkembangan kredit-kredit yang dikonsultasikan ke Dekom posisi Maret 2009

BOC Meeting• Agenda for GMS in May 2009• Evaluation of Facilities provided to BOC and BOD (2)

BOC & BOD Meeting• Credit Consultation • In-depth assessment of Internal Audit Findings• BNI Performance as of March 2009• BNI Compliance Report as of March 2009• Risk Management Implementation Report and Cedit

Performance Report for Credit Consulted with BOC as of March 2009


BulanMonth


MeiMay

Rapat Internal Dewan Komisaris• Evaluasi fasilitas Direksi Komisaris (Final)• Keanggotaan komite Dekom• Management letter dari KAP E&Y• Pembahasan LHA pada 2 (dua) Kantor Cabang

Utama • Rencana divestasi saham• Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada

pihak terkait (anak perusahaan)• Pengakhiran dan perpanjangan jangka waktu

pengangkatan anggota komite/sekretaris komite Dekom

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi• Prospek ekonomi dan perbankan Semester II/

2009• Buku Pedoman Perusahaan (BPP/SOP) On line• Konsultasi kredit • Persetujuan proposal spin off BNI Syariah (2) dan

Persetujuan Corporate Plan 2009-2013 (akhir)• Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada

pihak terkait • Kinerja BNI posisi April 2009• Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

BI terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS)

BOC Meeting• Evaluation of Facilities provided to BOC and BOD (Final)• Membership of Committees under BOC• Review of Management Letter from KAP E&Y• Discussions of Audit Report (LHA) for 2 (two) Main

Branch Offices • Discussions on Divestment Plan• Credit Approval for related parties (subsidiaries)• Appointments and Dismissals of members and

secretaries of Committees under BOC

BOC & BOD Meeting• Economic and banking Outlook for Semester II/ 2009• BNI SOP Online Program• Credit consultation • Approval of BNI Syariah Spin-off proposal (2) and

Approval of 2009-2013 Corporate Plan (Final)• Credit Approval for related parties • BNI Performance as of April 2009• Discussions on BI Audit Report (LHP-BI) on Syariah

Supervisory Board (DPS)

JuniJune

Rapat Internal Dewan Komisaris• Penetapan ketua Komite Audit• Pembahasan pembentukan PPAP dan Hapus

Buku tahun 2007 dan tahun 2008• Konsep Kebijakan Umum Manajemen Risiko

(KUMR)• Kajian asuransi kesehatan Direksi Komisaris• Kajian mengenai peran Dekom dalam penetapan

struktur organisasi perseroan• Penetapan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku

2009 (1)

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi• Prospek ekonomi dan perbankan tahun 2009• Persetujuan atas pembentukan Divisi

Transactional Banking & Financial Services (TBF)• Konsultasi kredit• Kinerja BNI posisi Mei 2009• Penjelasan mengenai kondisi dan penerapan

manajemen risiko perusahaan anak secara konsolidasi

• Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait

BOC Meeting• Appointment of Audit Committee Chairman• Discussions on Allowances for Possible Losses on

Earning Assets and Write-offs for 2007 and 2008• Risk Management General Policy (KUMR)• Review on Medical Insurance for BOC and BOD• Review on the Roles of BOC in Establishment of the

Bank’s Organization Structure• Appointment of Public Accounting Office for Fiscal Year

2009 (1)

BOC & BOD Meeting• Economic and banking outlook for 2009• Approval for the Creation of Transactional Banking &

Financial Services (TBF) Division• Credit consultation • BNI Performance as of May 2009• Presentations on Consolidated Performance and

Implementation of Risk Management of Subsidiaries• Credit Approval for related parties




BulanMonth


JuliJuly

Rapat Internal Dewan Komisaris• Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada

pihak terkait (perorangan)• Pembentukan tim penetapan KAP tahun buku

2009• Laporan keuangan konsolidasian BNI tahun buku

2009• Management letter KAP PSS (EY) berkaitan

dengan audit atas laporan keuangan konsolidasian PT BNI Tbk dan anak perusahaan tahun 2008

• Pembentukan tim pengadaan jasa KAP tahun 2009

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi• Konsultasi kredit • Persetujuan proposal spin off BNI Syariah (akhir)• Kinerja BNI posisi Juni 2009• Laporan kepatuhan, laporan manajemen risiko,

laporan perkembangan kredit-kredit yang dikonsultasi kan ke Dewan Komisaris dan laporan pokok-pokok hasil audit posisi Juni 2009

• Evaluasi business plan semester I/2009• Konsep organisasi : persiapan menuju customer

centric

BOC Meeting• Credit Approval for related parties (individual)• Appointment of KAP Selection Team for Fiscal Year 2009• Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2009• Review of Management Letter from KAP PSS (EY)

pertaining to Audit Results on 2008 Consolidated Financial Statements for PT BNI Tbk and its subsidiaries

• Appointment of KAP Selection Team for Fiscal Year 2009

BOC & BOD Meeting• Credit consultation • Approval of BNI Syariah Spin-off proposal (Final)• BNI Performance as of June 2009• BNI Compliance Report as of June 2009• Risk Management Implementation Report, Credit

Performance Report for Credit Consulted with BOC and Business Plan Review as of June 2009

• Organizational Blue Print: Toward a Customer-centered Organization

AgustusAugust

Rapat Internal Dewan Komisaris

• Evaluasi sistem penilaian kinerja Direksi (1)• Perpanjangan jangka waktu pengangkatan

anggota Komite/sekretaris Komite Dekom• Laporan pengawasan Dekom atas Realisasi

Rencana • Bisnis (RBB) tahun 2009-2011 periode Semester

I/2009• Evaluasi hasil kunjungan Dekom pada Business

Review Semester I/2009• Penetapan pimpinan RUPS LB tanggal

05.10.2009

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi• Realisasi kinerja sektor Operasional semester

I/2009 dan kebijakan, program dan target kuantitatif semester II/2009 sektor Operasional

• Kinerja BNI posisi Juli 2009• Laporan realisasi program kerja & anggaran PKBL

semester I/2009 dan rencana program kerja & anggaran semester II/2009

• Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait

• Konsultasi kredit • Strategi komunikasi perusahaan• Kepesertaan BNI dalam asosiasi perbankan• Penjelasan mengenai Code of Conduct

BOC Meeting• Review on BOD Performance Evaluation System (1)• Service-period Extension of members and secretaries of

Committees under BOC• BOC Supervisory Report on Realization of 2009-2011

Business Plan (RBB) as of Semester I/2009• Evaluation of BOC Attendance in Semester I/2009

Business Review Session • Appointment of EGMS Leadership on 05.10.2009

BOC & BOD Meeting• Operation Performance Report for Semester I/2009 and

Operational Policies, Work Plan and Quantitative Targets for Semester II/2009

• BNI Performance as of July 2009• PKBL Performance Report for Semester I/2009 and Work

Planning and Budget for Semester II/2009• Credit Approval for related parties • Credit consultation • The Bank’s Communication Strategy• BNI’s membership in banking association• Presentation on Code of Conduct


BulanMonth


SeptemberSeptember

Rapat Internal Dewan Komisaris• Evaluasi sistem penilaian kinerja Direksi (2)• Penyampaian draft HPS KAP Tahun Buku 2009

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi• Konsultasi kredit • Manajemen Risiko : kesiapan implementasi

Basel II• Up dating kebijakan perkreditan dan manajemen

risiko • Kinerja BNI posisi Agustus 2009• Progress spin off BNI Syariah• Laporan perkara BNI per semester I/2009 dan

rencana tindak lanjut• Evaluasi kinerja posisi September 2009 dan

target tw. IV/2009 anak perusahaan• Realisasi program kerja & anggaran posisi tw.

III/2009 dan rencana program kerja & anggaran posisi tw. IV/ 2009 Divisi Umum

BOC Meeting• Review on BOD Performance Evaluation System (2)• Submission of Interim Audit Result by KAP for Fiscal year

2009

BOC & BOD Meeting• Credit consultation • Risk Management: Preparedness for Basel II

Implementation• Latest Updates on Credit Policy and Risk Management• BNI Performance as of August 2009• Progress Report on BNI Syariah Spin-off• Progress Report on Preparation of EGMS on 5-10-2009• Report on Legal Subjects for Semester I/2009 and its

follow-up plan• Evaluation of Subsidiaries’ Performance as of September

2009 and Targets for Quarter IV/2009• Work Plan and Budget Realizations for Quarter III/2009

and Work Plan and Budget for Quarter IV/2009 for General Affairs Division

OctoberOctober

Rapat Internal Dewan Komisaris

• Pembahasan konsep KUMR• Pembahasan Laporan Keuangan Publikasi (LKP)

tw. II/2009• Penetapan KAP yang akan mengaudit Laporan

Keuangan BNI tahun buku 2009• Evaluasi sistem penilaian kinerja Direksi (final)

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi• Realisasi kinerja termasuk perkembangan

portfolio, pencapaian target/pipeline debitur & penanganan NPL tw. III/2009 dan kebijakan, strategi, program kerja dan target kuantitatif tw. IV/2009 sektor komersial, sektor korporasi dan sektor konsumer

• Permohonan persetujuan Hapus Buku 4 • Kinerja BNI posisi September 2009• Laporan kepatuhan, laporan manajemen risiko,

laporan perkembangan kredit-kredit yang dikonsultasikan ke Dewan Komisaris dan laporan pokok-pokok hasil audit posisi September 2009

• Laporan perkembangan penyusunan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)

• Konsultasi Kredit• Realisasi kinerja sektor tresuri dan internasional,

termasuk likuiditas, pengembangan produk tresuri & kinerja cabang luar negeri tw. III/2009 dan kebijakan, strategi, program kerja & target kuantitatif semester II/ 2009

BOC Meeting• Discussions on the concept of Risk Management

General Policy (KUMR)• Review of Published Financial Statements (LKP) for

Quarter II/2009• Appointment of KAP to audit BNI’s 2009 Financial

Statements • Review on BOD Performance Evaluation System (Final)

BOC & BOD Meeting• Review on Performance Evaluation, including Portfolio

Status, Target/Pipeline Achievements for Debtors and NPL Resolutions for Quarter III/2009; and Policies, Strategies, Work Plan and Quantitative Targets in Commercial Sector, the Corporate Sector and the Consumer Sector for Quarter IV 2009

• Approval for Proposal to Write-Off 4 (four) Housing Units • BNI Performance as of September 2009• BNI Compliance Report, Risk Management

Implementation Report, Credit Performance Report and Progress Report on the Development of the Bank’s Credit Policy Guidelines for Credit Consulted with BOC as of September 2009

• Credit consultation• Review on Treasury and International Division

Performance Evaluation, including liquidity and product development for Quarter III/2009; and Policies, Strategies, Work Plan and Quantitative Targets in Consumer Sector for Semester II 2009




BulanMonth


NovemberNovember

Rapat Internal Dewan Komisaris• Pembahasan mengenai RBB 2010-2012 (1)

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi• Realisasi kebijakan, strategi, program kerja &

anggaran tw. III/2009 dan rencana kebijakan, strategi, program kerja semester II/2009 sektor Wakil Direktur Utama

• Hasil piloting Business Risk Review (BRR)• Konsultasi kredit • Penjelasan mengenai RBB 2010-2012• Progress penangangan NPL sektor komersial• Persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada

pihak terkait• Kinerja BNI posisi Oktober 2009• Program Transformasi Bisnis (PTB)

BOC Meeting• Discussions on 2010-2012 Business Plan (RBB) (1)

BOC & BOD Meeting• Review on Performance Evaluation in Quarter III/2009;

and Policies, Strategies, Work Plan and Quantitative Targets in Consumer Sector for Semester II 2009 for functions under supervision of Vice President Director

• Presentation on Results of Business Risk Review (BRR)• Credit consultation • Presentation on 2010-2012 Business Plan (RBB)• Progress Report on NPLs in Commercial Sector• Credit Approval for related parties • BNI Performance as of October 2009• Business Transformation Program

DesemberDecember

Rapat Internal Dewan Komisaris• Pembahasan mengenai RBB 2010-2012 (2)• Evaluasi mengenai pengelolaan risiko operasional • Evaluasi tahapan proses pemberian dan

pengelolaan kredit• Pembahasan mengenai RBB 2010-2012 (final)

Rapat Internal Dewan Komisaris & Direksi• Konsultasi kredit • Kinerja BNI posisi November 2009• Progress Spin Off Syariah

BOC Meeting• Discussions on 2010-2012 Business Plan (RBB) (2)• Evaluation of Operational Risks• Evaluation of Stages of Credit Approval and Credit

Management• Discussion on 2010-2012 Business Plan (RBB) (final)

BOC & BOD Meeting• Credit consultation • BNI Performance as of November 2009• Progress Report on BNI Syariah Spin-off

Rangkap Jabatan KomisarisAnggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang ditetapkan dalam pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Komisaris independena. Komisaris Independen BNI berjumlah 4 (empat)

orang. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mengatur bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

b. Komisaris Independen tersebut tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

Concurrent Position of Commissioners Member of the Board of Commissioners have no concurrent positions, except in conditions as regulated by Article 7 of Bank Indonesia Regulation No 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 on amendment of Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 on Implementation of GCG in Commercial Banks.

independent Commissioners a. BNI has 4 (four) Independent Commissioners,

in compliance with Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006, which rules that a minimum 50% (fifty percent) of the members of the BOC are Independent Commissioners.

b. The Independent Commissioners have no family and financial relationships, as well as cross-shareownership with other members of the BOD and BOC, and/or other controlling shareholders nor other relationship that affect the ability to act independently as required by Bank Indonesia Regulation No 8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006.


DiReKSi

Komposisi, Kriteria dan independensi Direksia. Direksi BNI berjumlah 9 (sembilan) orang Direksi

dengan komposisi 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Wakil Direktur Utama dan 7 (tujuh) Direktur dengan perincian sebagai berikut:

b. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur remunerasi dan nominasi Direksi dan Dewan Komisaris serta kriteria dan calon-calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

c. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank atau institusi keuangan.

d. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lain termasuk sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak BNI.

e. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pernyataan.

f. Direksi telah mengangkat anggota Komite untuk membantu tugasnya.

BOARD OF DiReCTORS

Composition, Criteria and independence of the Board of Directorsa. BNI has 9 (nine) members of BOD, which

comprises 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 7 (seven) Directors, with the following details:

b. Replacement and/or appointment of members of the BOD has been carried out by carefully considering recommendations from the Remuneration and Nomination Committee. The Remuneration and Nomination Committee, in its Memorandum No. 32/2007 dated April 25, 2007, has recommended the system and procedures for Remuneration and Nomination of members of the BOC and BOD, the criteria and candidates of BOC and BOD.

c. All members of the BOD have experience of a minimum 5 (five) years in operational areas as the Executive Officer in the Bank or in other financial institutions.

d. All members of the BOD have no concurrent positions as a member of a Board of Commissioners, Board of Directors, or as Executive Officer in any Bank or other company, including as member of a Board of Commissioner in a BNI subsidiary.

e. Members of the BOD, individually and collectively, do not have share ownership that exceed 25% (twenty five percent) of the total paid-in capital in other companies as evidenced by the Statement Letter that has been signed by each member of the BOD.

f. Directors have appointed Committee members to assist in their duties.

Nama Name Jabatan Position Efektif Effective

Gatot M. Suwondo Direktur Utama President Director 6 February 2008

Felia Salim Wakil Direktur Utama Vice President Director

11 April 2008

Yap Tjay Soen Direktur Director 17 May 2008

Bien Subiantoro Direktur Director 19 May 2005

Achmad Baiquni Direktur Director 19 May 2005

Krishna R. Suparto Direktur Director 12 March 2008

Ahdi J. Luddin Direktur Director 24 March 2008

Suwoko Singoastro Direktur Director 11 March 2008

Darwin Suzandi Direktur Director 11 March 2008




g. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

h. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat Kuasa dari Direksi kepada Pemimpin Divisi bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas operasional Bank namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Rapat DireksiRapat Direksi diselenggarakan 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa Direksi mengadakan Rapat Direksi diluar jadwal yang ditentukan tersebut apabila terdapat hal-hal yang mendesak dan segera memerlukan keputusan Rapat Direksi.

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam Notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik, juga dicatat apabila terdapat dissenting opinions.

Tugas dan Tanggung Jawab DireksiDalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar maupun ketentuan internal serta eksternal lainnya.

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Pengawasan Intern (SPI), Divisi Kebijakan dan Manajemen Risiko (SKMR), Komite Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan (Satuan Kerja Kepatuhan).

g. Members of the BOD do not have family relationship (up to second degree) with fellow BOD members and/or BOC members.

h. Members of the BOD do not issue general power of attorney that delegates their authority on the BOD. The Power of Attorney issued by the BOD to the Division Head is aimed to enhance effectiveness in operational execution of the Bank, but was not intended to delegate the duties and responsibilities of the BOD.

Board of Directors MeetingsBOD Meetings are held every Monday, once a week, although extraordinary meetings can be scheduled in addition to the weekly schedule, should there by any urgent matters that need resolution from the BOD.

Decisions in BOD meetings are noted in the minutes of meetings, including any dissenting opinions, and are properly documented.

Duties and Responsibilities of the Board of DirectorsIn carrying out their duties and responsibilities, the BOD ensures that it complies with the Articles of Association and other internal and external regulations.

The BOD has established the Internal Audit Unit (IAU) Internal Control Unit (ICU), Risk Management and Policy Division, Risk Management Committee and Compliance Division.

Jumlah Total Rapat Total Number of Meeting 64

No. Nama Name Jumlah Kehadiran Attendance

1. Gatot M. Suwondo 57

2. Felia Salim 40

3. Yap Tjay Soen 48

4. Bien Subiantoro 48

5. Achmad Baiquni 41

6. Krishna R. Suparto 46

7. Ahdi Jumhari Luddin 49

8. Suwoko Singoastro 53

9. Darwin Suzandi 52


Agenda Rapat Direksi BNI tahun 2009 BNI Board of Directors Meeting Agenda 2009

Bulan Month Materi Topics

JanuariJanuary

• Kinerja Desember 2008 dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan – Rencana Bisnis Bank 2009

• Mutasi, exit policy dan rekrutmen pegawai• Marketing communication BNI• Aspek legal spin off Unit Usaha Syariah• Financial Wealth• Corporate Guidance 2009• Pengadaan ATM 2009• Kebijakan terkait kewenangan memutus kredit• Performance Measurement System BNI

• BNI Performance as of December 2008 and 2009 Work Plan and Budget and Bank Business Plan

• Employee mutation, exit policy and recruitment • BNI Marketing Communication • Legal aspects on the Spin-off of Syariah Business

Unit • Financial Wealth• Corporate Guidance 2009• ATM Procurement 2009• Credit Approval Authority Guidelines • BNI Performance Measurement System

FebruariFebruary

• Usulan plafond L/C group debitur• Restrukturisasi kredit• Crash program penurunan NPL• Kinerja keuangan Januari 2009• Kinerja bisnis unit• Integrasi komunikasi pemasaran• Hasil dan tindak lanjut temuan audit• Evaluasi jabatan untuk Vice President BNI• Cash Management BNI• Keputusan kredit

• Proposal on L/C Limit for group debtors• Credit restructuring• NPL Reduction Crash Program • Financial Performance as of January2009• Business Unit Performance• Integration of Marketing Communication • Results of audit findings and follow-ups • Evaluation of Job Description for BNI Vice President • BNI Cash Management • Credit approval

MaretMarch

• Kinerja keuangan Pebruari 2009• Marketing Communication Program• Kinerja bisnis unit sampai Pebruari 2009• Penyesuaian gaji pegawai 2009• Financial Wealth• Hasil sementara audit eksternal tahun buku BNI 2008• Spin off Unit Usaha Syariah• Restrukturisasi dan penyelesaian fasilitas kredit

debitur besar• Wallet sizing group debitur besar• Review model dan penetapan loan exposure limit

tahun 2009• Pengembangan Sumber Daya Manusia• Keputusan kredit

• Financial Performance as of February 2009• Marketing Communication Program• Business Unit Performance as of February 2009• Salary adjustments for 2009• Financial Wealth• External Audit Interim Result for Fiscal Year 2008• Syariah Business Unit Spin-off • Credit Restructuring and Settlement for large debtors • Wallet sizing for large group debtors• Review and approval of model for determining 2009

loan exposure limit • HR Development• Credit approval

AprilApril

• Peningkatan Funding• Review Value at risk (VaR) Limit & Capital Adequacy

Ratio (CaR) Limit SBU Tresuri• Campaign Divisi Dana dan Jasa Konsumen• Rejeki BNI Taplus• Kebijakan SDM spin off Unit Usaha Syariah• Progress up date Tim spin off Unit Usaha Syariah• Market situation• Business Plan Corporate Banking 2009 Sektor

Korporasi• Program pendidikan ODP (Officer Development

Program)• Pengadaan jasa pemeliharaan (Maintenance) ATM

dan sarana penunjang lainnya tahun 2009 • Mutasi, rotasi dan pengisian formasi Pejabat BNI

• Increasing level of Funding• Review Value at risk (VaR) Limit & Capital Adequacy

Ratio (CaR) Limit for Treasury SBU • Campaign by Funding and Consumer Services

Division• Rejeki BNI Taplus• HR Policies in Syariah Business Unit Spin-off• Progress update by Syariah Business Unit Spin-off

Team• Market situation• 2009 Corporate Banking Business Plan for sectors

under Corporate Division• Officer Development Program• Procurement of ATM Maintenance Services and

other supporting functions in 2009 • Mutation, rotation and re-assignment of BNI officials

MeiMay

• PMS BNI• BNI Nakertrans• Program hadiah rejeki BNI Taplus• Sustainability report• USD Funding Transaction• Up date scheme SDM dalam rangka spin off BNI

USY• Pendalaman hasil audit Sentra Kredit Menengah• Pembentukan task force restrukturisasi dan recovery

kredit

• BNI Performance Management System (PMS) • BNI Nakertrans• Hadiah Rejeki Program for BNI Taplus• Sustainability Report• USD Funding Transaction• Improving HR Policies in Syariah Business Unit Spin-

off• In-depth assessment of audit findings in SME Loan

Center.• Establishment of Credit Restructuring and Recovery




Bulan Month Materi Topics

JuniJune

• Persiapan HUT BNI ke 63• Yayasan-yayasan yang terkait dengan BNI• Permohonan fasilitas kredit baru group debitur• Kinerja BNI, pemberian jasa produksi tahun 2009• Laporan perkembangan dan permohonan persetujuan

Direksi mengenai pembentukan Bank Umum Syariah• Keputusan kredit• Susunan Daftar Pemegang Saham, Dewan Komisaris

dan Direksi Bank Syariah• Rencana Bisnis Bank• Review Pricing Produk tabungan BNI

• Preparations for BNI 63rd Anniversary• Foundations related to BNI• Credit Approval for new group debtors• 2009 BNI Performance and Disbursement of

Production Bonus • Progress Report and Proposed Approval for Syariah

Business Unit Spin-off • Credit approval• Shareholders, BOC and BOD for Syariah Business

Unit• Bank Business Plan• Pricing Policy Review on BNI saving products

JuliJuly

• Sustainability report• Optimalisasi penyelesaian kredit macet • Perkembangan spin off Unit Usaha Syariah• Perubahan segmentasi debitur

• Sustainablility report• Optimalization of NPL settlements • Progress Report on Syariah Business Unit Spin-off • Changes in Debtors’ Segmentation

AgustusAugust

• Business Review• Pokok-pokok hasil audit SPI Semester I /2009• Review Code of Conduct• Procurement konsultan transformasi bisnis• Program recovery credit• Strategi peningkatan dana pihak ketiga• Alignment & integration menuju customer centric• Tranformasi bisnis BNI• Keputusan kredit

• Business Review• Summary of Audit Results by SPI for Semester I

/2009• Review Code of Conduct• Procurement of Consultant for Business

Transformation Program•. Credit Recovery Program • Strategy for improving third party liabilities• Alignment & integration toward customer centered

organization• BNI Business Transformation• Credit Approvals

SeptemberSeptember

• Progress rencana spin off Unit Usaha Syariah • Kinerja Agustus 2009

• Progress Report on Syariah Business Unit Spin-off • BNI performance August 2009

OktoberOctober

• Kinerja September 2009• Penanganan bencana gempa bumi• Loan Eksposure Limit• Rencana Bisnis Bank• Keputusan kredit• Kewenangan Tim Medium Term Note dan Sub debt• Presentasai mengenai progress penerbitan Sub debt

• BNI performance September 2009 • Earthquake response team• Loan Exposure Limit• Bank Business Plan• Credit Approval• Authorities of Medium Term Note and Sub-debt

Teams• Progress Report on Sub Debt Issuance

NovemberNovember

• Review suku bunga deposito rupiah• Perkembangan penerbitan Sub debt and Medium

Term Notes• Deviden interim• Progress spin off Unit Usaha Syariah• Implementasi PSAK 50 & 51 (R 2006) dan LBU 2008• Rencana Binis Bank• Tindak lanjut temuan Satuan Pengawasan Intern• Pengisian formasi Pemimpin Sentra Kredit Menengah• Persiapan Analyst Meeting• Keputusan kredit• Pengembangan Kantor Wilayah BNI

• Interest Rate Review for Rupiah Time Deposit• Progress Report on Issuance of Sub Debt • and Medium Term Notes• Distribution of interim Dividends• Progress Report on Syariah Business Unit Spin-off• Implementation of PSAK 50 & 51 (R 2006) and LBU

2008• Bank Business Plan• Follow-ups on Internal Audit Findings• Appointment of Heads of Commercial Loan Centers• Preparation for Analyst Meeting• Credit approval • Development of BNI Regional Office

DesemberDecember

• Keputusan kredit• Progress implementasi PSAK 50 & 55 serta LBU

2008• Hapus buku• Penyempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)• Pemberian kredit kepada pihak terkait (kartu kredit

dan kredit konsumen)• BNI Reformasi 1.0• Perpajakan Unit Usaha Syariah

• Loan approval • Progress Update on Implementation of PSAK 50 &

55 and LBU 2008• Write-offs• Improvements in Bank Credit Policy (KPB)• Credit approvals to related parties (credit card and

consumer credit)• BNI Reformation 1.0• Tax Issues relating to Syariah Business Unit


Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai antara lain melalui Newsletter, SMS, intranet, dan majalah internal.

Direksi berusaha untuk menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Untuk selanjutnya, data dan informasi tersebut akan diusahakan untuk disampaikan tepat waktu dan akurat.

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat Direksi sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Direksi terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.

Bank hanya menggunakan konsultan untuk proyek yang bersifat khusus misalnya terkait dengan pengembangan produk atau SDM dan didasarkan pada kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya. Konsultan tersebut merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. Pemilihan konsultan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, Direksi bertugas/berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut:a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang

kepegawaian Perseroan termasuk penetapan

The BOD follows up audit findings and recommendations from IAU and other external auditors, including recommendations from Bank Indonesia and other supervisory institutions.

The BOD is accountable to the GMS for the execution of its duties.

The BOD discloses the Bank’s strategic human resources policies to the employees using easily accessible media, including newsletters, SMS, intranet and in-house magazine.

The BOD puts its best efforts to provide data and information in a complete, timely, updated and accurate manner to the BOC. Going forward, the BOD strives to improve the quality of data and information submitted to the BOC.

The BOD currently has guidelines and procedures that contain work ethics, work schedules and meetings of the BOD that are written in the form of Guidelines and Work Procedures of the BOC and BOD.

The BOD continues to uphold GCG Principles in every aspect of the Bank’s activities and at every level of the organization. At present, the execution of BOD’s duties and responsibilities has been carried out in an effective manner without any minor weaknesses.

Currently, management consulting assistance in the Bank is limited only in relation with Product Development or Human Resource Management function. Consulting services are obtained under a clearly defined agreement that covers scope of work, responsibilities, duration of services and costs. Consultants are independent parties that have the qualification to carry-out specific projects. Selections of consultants are conducted based on the prevailing regulations.

Pursuant to BNI Articles of Association, the BOD is responsible for the following tasks:a. To establish the Bank’s management policy.b. To set up the Bank’s human resources policies,

including salary structure, pension plan,




gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

e. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.

f. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang diluar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

h. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.

i. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahu buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

j. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.

k. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.

l. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

benefits and other compensation to employees in accordance with the prevailing laws and regulations.

c. To appoint; give commendation or sanction to; and discharge the Bank’s employees pursuant to the prevailing laws and regulations.

d. To set up the Corporate Secretary function.e. To write-off uncollectible loans/receivables to be

reported in the Annual Report.f. To write-off in partial or in whole, loans/

receivables, excluding principal, that were restructured and/or settled with responsibility to be reported to the BOC, under the procedures set forth by the BOC.

g. To conduct other activities pertaining to the management and ownership of the Bank’s assets, to make agreements between the Bank and other parties with limitations as stated in the Articles of Association, GMS Resolutions and other prevailing laws and regulations.

h. To give best efforts in executing the business and other activities in order to achieve the Bank’s goals and objectives.

i. To develop and submit the Bank’s Long Term Planning, Annual Work Program and Budget and other plans, including their revisions at the latest 60 (sixty) days before the commencement of the new fiscal year to the BOC for approval.

j. To prepare List of Shareholders, Special List , GMS Resolutions and Minutes of the BOD Meetings.

k. To prepare an Annual Report as part of the management responsibility and to prepare the Bank’s financial documentation in accordance with the Law on Corporate Documentation.

l. To prepare Financial Statement based on the the Financial Accounting Standard to be audited by a Public Accountant.


m. Menyampaikan Laporan Tahunan pada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir untuk disetujui dan disahkan.

n. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.

o. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri.

p. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan.

q. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya.

r. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

s. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang pasar modal.

t. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.

u. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang pasar modal.

v. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

m. To submit an Annual Report that has been reviewed by the BOC at the latest 5 (five) months after the end of the Bank’s fiscal year to the AGMS for approval and ratification.

n. To provide necessary explanation on the Annual Report to the GMS.

o. To submit the Balance Sheet and Income Statement endorsed by the GMS to the Minister of State Owned Enterprises.

p. To maintain the Bank’s List of Shareholders, Special List, GMS Resolutions, Minutes of BOC Meetings and Minutes of BOD Meetings, the Annual Report and financial documents.

q. To hold in the Bank’s domicile: The List of Shareholders, Special List, GMS Resolutions, Minutes of BOC Meetings and Minutes of BOD Meetings, Annual Reports, financial documents and other documents.

r. To set up an accounting system in accordance with Standard Financial Accounting principles and based on internal control principles; mainly the segregation of management, accounting, documentation and supervisory functions.

s. To prepare periodic reports in the methods and periods according to the prevailing regulations, as well as incidental reports as inquired by the BOC and/or owner of Class A Dwiwarna shares with reference to the prevailing laws and regulations, specifically the Capital Market Law.

t. To establish the Bank’s organization structure, complete with detailed job description.

u. To provide necessary explanation regarding all matters as inquired by members of the BOC and owners of Class A Dwiwarna shares with reference to the prevailing laws and regulations, specifically the Capital Market Law.

v. To carry out other duties as mandated by the Articles of Association and GMS Resolutions based on prevailing laws and regulations.




Transparansi, Hubungan Keuangan dan Kepengurusan, Keluarga dan Larangan DireksiSeluruh anggota Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri)

Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Hal tersebut dituangkan dalam suatu laporan yang diperbaharui setiap tahunnya.

Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, Direksi tidak memanfaatkan BNI untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BNI.

Seluruh Direksi mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen tersebut juga terwujud dengan adanya pengaturan mengenai etika Direksi dalam Pedoman Kerja dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Transparency of Financial, Management and Family Relationships and Restrictions of the Board of DirectorsAll members of the BOD have disclosed any share ownership of 5% or more in the Bank or other banks and/or companies in Indonesia and overseas.

Members of the BOD do not have any financial or family relationship with members of the BOC, members of the BOD and/or Controlling Shareholders of the Bank, as disclosed in a report that is updated on an annual basis.

Members of the BOD, individually or collectively, do not have share ownership exceeding 25% (twenty five percent) of the paid-in capital in any company as demonstrated with a Statement Letter.

Members of the BOD do not concurrently hold another position in the BOC, BOD, or as Executive Officer of any other bank, company, and/or institutions as evidenced with a Statement Letter.

Members of BOD are not allowed to take advantage of BNI for their personal benefit, nor for the benefit of their family and/or other parties which may cause a loss or reduce BNI’s profit, other than the remuneration package and facilities as determined by the GMS.

All Directors have strong commitment to uphold the GCG principles in executing their tasks and responsibilities. The commitment is also reflected in the rules concerning Directors’ ethics in the Guidelines and Procedures for the Board of Commissioners and Board of Directors.


Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi kurang dari 5% (Lima Persen)

Hubungan Keluarga dan Keuangan Antara Direksi dan Dewan KomisarisSesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar maka diantara para anggota Direksi serta Dewan Komisaris dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) kecuali salah satu Komisaris mempunyai hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali karena Komisaris tersebut merupakan wakil pemegang saham pengendali.

Share Ownerships by Members of the BOC and BOD less than 5% (five percent)

Family and Financial Relationships Amongst the In adherence to the provisions of the Article of Association, amongst members of the BOD and BOC there is no bloodline family relation up to the second degree, both horizontally and vertically or relation by marriage (in-law), except for one member of the Board of Commissioners who has financial relation with the controlling shareholders because the Commissioner is a representative of the controlling shareholder.

Kepemilikan Saham Share Ownership

NamaName

Kepemilikan Saham kurang dari 5% (lima persen) Dari Modal DisetorShare Ownership less than 5% (five percent) of Paid-in Capital

BNI

Perusahaan LainnyaOther

Companies

Bank LainOther Banks

Lembaga Keuangan

Bukan BankOther Non-

Bank Financial Institutions

KeteranganRemarks

KOMISARIS COMMISSIONERS

Erry Riyana Hardjapamekas *) Tidak Ada None

Peter B. Stok **) - - - - Tidak Ada None

Suwarsono - - - - Tidak Ada None

Achjar Iljas - - - - Tidak Ada None

Fero Poerbonegoro - - - - Tidak Ada None

Achil R Djayadiningrat - - - - Tidak Ada None

H. M. S. Latif - - - - Tidak Ada None

Parikesit Suprapto - - - - Tidak Ada None

DIREKSI DIRECTORS

Gatot M. Suwondo - - - - Tidak Ada None

Felia Salim - - - - Tidak Ada None

Yap Tjay Soen - - - - Tidak Ada None

Achmad Baiquni - - - - Tidak Ada None

Bien Subiantoro - - - - Tidak Ada None

Krishna R Suparto - - - - Tidak Ada None

Ahdi J. Luddin - - - - Tidak Ada None

Suwoko Singoastro - - - - Tidak Ada None

Darwin Suzandi - - - - Tidak Ada None

Keterangan:*) Mengundurkan diri per tanggal 27 Mei 2009**) Efektif menjabat tanggal 4 Agustus 2009 sebagaimana Surat Bank Indonesia Nomor 11/101/GBI/DPIP/ Rahasia tanggal 4 Agustus 2009Note:*) Resigned as of May 27, 2009**) Effective since August 4, 2009, as stated in Bank Indonesia Letter No. 11/101/GBI/DPIP/ Rahasia dated August 4, 2009




KOMiTe-KOMiTe Di BAwAH DewAn KOMiSARiS

KOMiTe AUDiT

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan independensi Komite AuditPer 31 Desember 2009, susunan Komite Audit terdiri dari:a. Ketua : Achil Ridwan Djayadiningrat (Komisaris Independen, sejak Mei 2009)b. Anggota : - H.M.S. Latif (Komisaris) - Setyo Buwono (Pihak Independen) - Darminto (Pihak Independen) - Alexander Zulkarnain (Pihak

Independen)

Sedangkan per 31 Desember 2008, susunan Komite Audit terdiri dari:a. Ketua : Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris Utama/Komisaris Independen) (sampai Mei 2009) b. Anggota : - H.M.S. Latif (Komisaris); - Setyo Buwono (pihak independen) - Darminto (pihak independen) - Teuku Radja Sjahnan (pihak independen) sampai dengan

Juni 2009 - Alexander Zulkarnain (pihak independen) - Henrajaya (pihak independen) sampai dengan

Juni 2009c. Sekretaris : Hasan Mas’ud s.d. Juni 2009

Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Semua anggota Komite Audit independen terhadap Direksi dan auditor ekstern.

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 38 ayat (1) PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau

COMMiTTeeS UnDeR THe BOARD OF COMMiSSiOneRS

AUDiT COMMiTTee

Structure, Membership, Competence and independence of the Audit CommitteeAs of December 31, 2009, the Audit Committee was comprised as follows:a. Chairman : Achil Ridwan Djayadiningrat (Independent Commissioner, since

May 2009) b. Members : - H.M.S. Latif (Commissioner) - Setyo Buwono (Independent

Member) - Darminto (Independent Member) - Alexander Zulkarnain (Independent

Member)

While as of December 31, 2009, the Audit Committee was comprised as follows:a. Chairman : Erry Riyana Hardjapamekas (President Commissioner/ Independent Commissioner, until May 2009) b. Members : - H.M.S. Latif (Commissioner) - Setyo Buwono (Independent Member) - Darminto (Independent Member) - Teuku Radja Sjahnan (Independent

Member) until June 2009 - Alexander Zulkarnain (Independent Member) - Henrajaya (Independent Member)

until June 2009c. Secretary : Hasan Mas’ud until June 2009

The Audit Committee collectively has the competence and experience in the areas of accounting, finance, law and banking. All members of the Audit Committee are independent to the Directors and the external auditor.

The composition of the members of the Audit Committee has met the requirements set by Bank Indonesia in Article 38 paragraph (1) PBI No. 8/4/PBI/2006 on Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, which stated


akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Selain itu, anggota Komite Audit juga dinilai memenuhi persyaratan integritas, akhlak dan moral yang baik.

independensi Anggota Komite Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Rangkap Jabatan Anggota Komite Tidak ada anggota Komite Audit yang merangkap menjadi anggota Komite lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Sebagai panduan Komite Audit untuk melaksanakan tugas maka Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. Kep/015/DK/2008 tanggal 15 Desember 2008.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) adalah sebagai berikut:a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan

yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

b. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan paket kompensasi Direksi dan Komisaris.

d. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

that members of the Audit Committee shall be comprised of at least an Independent Commissioner, an independent party with an expertise in finance or accounting and one other independent party with an expertise in law or banking.

In addition, all members of the Audit Committee are qualified as they have fulfilled the requirements of integrity and moral character.

independence of Committee MembersAll independent members of the Audit Committee do not have any family, financial, management and/or stock ownership relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or Controlling Shareholders nor any relationship with the Bank which can affect their ability to act independently.

Concurrent Position of Committee MembersNo member of the Audit Committee has a concurrent position on any other Committee.

Duties and ResponsibilitiesThe Board of Commissioners has established the Audit Committee Charter as stated in Board of Commissioners Resolution No. Kep/015/DK/2008 dated December 15, 2008, which serves as the guidelines for the Audit Committee in performing their duties.

The duties and responsibilities of the Audit Committee as stated in the Audit Committee Charter are as follows:a. Conduct a review on the financial information that

will be issued by the Company such as financial reports, projections and other financial information.

b. Evaluate the effectiveness of audit work by external auditors, including the independency and objectivity of external auditors, as well as the adequacy of the audit to ensure that all significant risk factors have been taken into account.

c. Evaluate the implementation of the compensation packages for the Board of Directors and Commissioners.

d. Conduct a review on the Company’s compliance to other regulations related to the Company’s activity.




e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

1). Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku;

2). Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku;

3). Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

f. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

g. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Rapat KomiteKomite Audit mengadakan rapat secara berkala. Menurut Piagam Komite Audit, rapat dilakukan sedikitnya 1 (satu) bulan sekali. Selama tahun 2009, telah dilakukan 33 (tiga puluh tiga) kali rapat. Jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut:

Jumlah Rapat Komite Number of Committee Meetings 33

No. Nama Name Kehadiran Attendance

1. Erry Riyana Hardjapamekas (sampai dengan Mei 2009) (Until May 2009) 7

2. Achil Ridwan Djayadiningrat (sejak Mei 2009) (Since May 2009) 26

3. H.M.S. Latif 23

4. Setyo Buwono 31

5. Darminto 31

6. Alexander Zulkarnain 28

7. Teuku Radja Sjahnan (sampai dengan Juni 2009) (Until June 2009) 8

8. Henrajaya (sampai dengan Juni 2009) (Until June 2009) 4

e. Monitor and evaluate the audit plan and implementation and monitor the follow-up on audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process, at the very least by monitoring and evaluating:

1) Conformity of the audit performed by the Public Accountant Firm with applicable standards;

2) Conformity of financial reporting with applicable standards;

3) Implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings by SPI, the public accountant, and supervision of Bank Indonesia.

f. Provide recommendations on the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.

g. Conduct a review and reporting to the Board of Commissioners on complaints relating to the Company.

h. Perform other tasks as assigned by the Board of Commissioners.

The Audit Committee is granted full and unlimited access to the Bank’s notes, employees, funds, assets and other resources required to support the Committee in performing its duties.

Committee MeetingsThe Audit Committee holds regular meetings, as specified in the Audit Committee Charter, at least once (one time) a month. In 2009, the Audit Committee held 33 (thirty three) meetings, with the attendance record as follows:


Jika dipandang perlu, rapat juga dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pemimpin Divisi/Unit/Satuan/Proyek, dan perwakilan auditor ekstern BNI.

KOMiTe PeMAnTAU RiSiKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk dan melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pedoman intern Perseroan, dan kebiasaan yang berlaku dalam praktik (best practices).

Peraturan perundangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

Susunan AnggotaSusunan anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep-005/DK/200 tanggal 15 April 2008 adalah sebagai berikut:Ketua : Suwarsono (Wakil Komisari Utama/Komisaris Independen)Anggota : a. Fero Poerbonegoro (Komisaris)b. Emma Siamuljati Tjakradinata (Independen)c. Ibrahim Husain (Komisaris Independen)d. Setiawan Boedihardjo (Komisaris Independen)

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko mengalami perubahan dan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009, menjadi sebagai berikut:Ketua : Suwarsono (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)Anggota : a. Fero Poerbonegoro (Komisaris)b. Ibrahim Husain (Komisaris Independen)c. Setiawan Boedihardjo (Independen)d. Subardiah (Independen)

When deemed necessary, Audit Committee meetings can be attended by Commissioners, Directors, Heads of Divisions/Unit/Task Force/Project and by the representative of the external auditor.

RiSK MOniTORinG COMMiTTee

The Risk Monitoring Committee was established and performs its duties and responsibilities in reference to the prevailing laws and regulations, Articles of Association, internal procedures and best practices.

Amongst the reference regulations are Law No. 40 Year 2007 on Limited Corporations and Bank Indonesia regulations, including BI Regulation No. 5/8/PBI/2003 dated May 19, 2003 on Risk Management Implementation for Commercial Banks and No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 on GCG Implementation for Commercial Banks.

Structure and MembershipMembership of the Risk Monitoring Committee as stipulated in BOC Resolution No. Kep-005/DK/2008 dated 15 April 2008 is as follows:Chairman : Suwarsono (Vice President Commissioner / Independent Commissioner)Members : a. Fero Poerbonegoro (Commissioner)b. Emma Siamuljati Tjakradinata (Independent)c. Ibrahim Husain (Independent Commissioner)d. Setiawan Boedihardjo (Independent

Commissioner)

Effective 1 October 2009, membership of the Committee has been amended to become as follows:Chairman : Suwarsono (Vice President Commissioner/ Independent Commissioner)Members : a. Fero Poerbonegoro (Commissioner)b. Ibrahim Husain (Independent Commissioner)c. Setiawan Boedihardjo (Independent)d. Subardiah (Independent)




Kompetensi/ Pengalaman AnggotaSuwarsonoMempunyai pengalaman perbankan sejak 1967. Memangku jabatan Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen BNI sejak 2005. Fero PoerbonegoroMempunyai pengalaman perbankan sejak 1982. Mempunyai keahlian bidang manajemen keuangan/tresuri; menduduki jabatan sebagai Direktur BNI sejak tahun 2003, dan pada waktu ini sebagai Komisaris BNI sejak 2008. Emma Siamuljati TjakradinataBerpengalaman di bidang manajemen keuangan dan manajemen risiko. SoebardiahBerpengalaman di bidang perbankan sejak 1980, mencakup bidang perkreditan, bidang manajemen keuangan dan manjemen risiko. Ibrahim HusainBerpengalaman dalam bidang manajemen keuangan dan pemeriksaan keuangan. Setiawan BoedihardjoBerpengalaman dalam bidang perbankan sejak 1982, dengan keahlian antara lain dalam bidang manajemen keuangan, pemeriksaan perkreditan dan non kredit. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Berdasarkan Surat keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor Kep/006/DK/2009 tanggal 24 Juni 2009 telah dilakukan penyempurnaan Piagam Komite Pemantau Risiko dengan sekaligus menggantinya menjadi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang merupakan acuan tertulis bagi Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang memuat visi misi; struktur dan keanggotaan; persyaratan keanggotaan; tanggung jawab, tugas; wewenang, hak, kewajiban komite dan anggota komite serta rapat komite.

Committee Members’ Competence and experienceSuwarsono Working in banking industry since 1967. Served as Vice President Commissioner / Independent Commissioner since 2005.

Fero Poerbonegoro Working in banking industry since 1982. Retained professional expertise in Finance and Treasury Management. Served as Director of BNI since 2003 and subsequently, as Commissioner of BNI since 2008.

Emma Siamuljati Tjakradinata Retained professional experience in Finance and Risk Management.

Soebardiah Working in banking industry since 1980, with experience in Credit, Finance and Treasury Management.

Ibrahim Husain Retained professional experience in Finance Management and Auditing.

Setiawan Boedihardjo Working in banking industry since 1982, with competence and experience in Finance Management and Auditing for Credit and Non-Credit.

Guidelines and Operating Procedures of the Risk Monitoring Committee Based on BOC Resolution No. Kep/006/DK/2009 dated 24 June 2009, the Risk Monitoring Committee Charter has been amended to become Guidelines and Operating Procedures of the Risk Monitoring Committee, which serves as the legal basis for the Risk Management Committee in executing its duties and responsibilities. Such Guidelines comprises the Committee’s vision, mission, structure and membership; membership qualification; duties, responsibilities and authorities; rights and obligations; and meetings procedures.


Persyaratan KeanggotaanBerdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko:a. Persyaratan Umum Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baikb. Persyaratan Kompetensi 1). Memiliki latar belakang pendidikan,

kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai susuai tutntutan jabatannya.

2). Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya.

3). Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai prinsip dan proses penerapan GCG dan manajemen risiko secara umum.

4). Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundangan di bidang perbankan, pasar modal, BUMN dan peraturan perundangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan kativitas operasional BNI, penerapan GCG dan Manajemen Risiko.

c. Persyaratan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan

pihak independen harus: 1). Merupakan pihak di luar BNI yang tidak

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Seri A Dwiwarna atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2). Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BNI.

3). Dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan karyawan kunci BNI.

4). BNI dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik maupun konsultan yang memberikan jasa audit, jasa manajemen risiko dan/atau konsultasi non audit kepada BNI.

Membership Qualifications Membership qualifications are determined in adherence to the Guidelines and Operating Procedures of the Risk Monitoring Committee, and described as follows:a. General Qualifications Maintains high standard of integrity and moralsb. Competence-based Qualifications 1) Has sufficient educational background,

competence and knowledge as required by the position.

2) Has good communication skills and committed to allocate sufficient amount of time to perform the duties.

3) Has sufficient knowledge and understanding in the areas of GCG principles and implementation, as well as in Risk Management.

4) Has sufficient knowledge in the areas of laws and regulations for banking, capital markets, SOEs and other regulations, particularly in relation with BNI’s operational activities and implementation of GCG and Risk Management System.

c. Independence Qualifications Independent members of the Risk Monitoring

Committee shall: 1) Be an independent party who do not have any

family, financial, management and/or stock ownership relationship, with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or owners of the Class A Dwiwarna shares, nor any relationship with the Bank, which can affect their ability to act independently

2) Have no business relations, directly or indirectly, with BNI’s business activity.

3) Not holding a key management position in BNI during the last 1 (one) year period prior to the appointment to become Risk Monitoring Committee Member.

4) Not be an employee of the Public Accountant Firm nor a consultant providing audit service, risk management service and/or non audit consultancy to BNI during the last 1 (one) year period prior to the appointment to become Risk Monitoring Committee Member.




Tugas Komite Pemantau RisikoPada intinya tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengurusan Perseroan oleh Direksi, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko, mencakup antara lain:a. Mengevaluasi pedoman kebijakan yang

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.b. Mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan dan

kebijakan yang digariskan.c. Mengevaluasi keputusan pemberian kredit

tertentu, yang berdasarkan ketentuan harus memperoleh Persetujuan Dewan Komisaris atau harus dikonsultasikan kepada Dewan komisaris.

Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ditegaskan juga mengenai tugas Komite Pemantau Risiko meliputi:a. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi

manajemen risiko yang disusun oleh manajemen secara tahunan dan memberikan persetujuan atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah dievaluasi tersebut.

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Risiko Kredit) dan Komite Manajemen Risiko, yang sekurang-kurangnya mencakup:

1). Penelaahan atas pelaksanaan masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management di dalam perusahaan;

2). Penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan perusahaan;

3). Pemberian masukan dalam proses pelaksanaan seleksi dan mengusulkan calon konsultan manajemen risiko independen, serta mengawasi pekerjaan konsultan manajemen risiko independen termasuk mengusulkan pemberhentiannya apabila dalam pelaksanaan tugasnya dianggap tidak memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku.

c. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan memastikan KPB telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

d. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan KPB dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan KPB.

Responsibilities of the Risk Monitoring Committee Essentially, the duties of the Risk Monitoring Committee is to assist the BOC in performing its supervisory duties over the Bank’s management, particularly in the Risk Management area which covers:a. Evaluation of policies and guidelines that require

BOC approval.b. Evaluation of consistency and compliance

between the management policies and their implementation.

c. Evaluation of credit proposals that, pursuant to prevailing regulations, requires BOC approval or consultation.

In the Guidelines and Operating Procedures of the Risk Monitoring Committee, the duties of the Committee are stated as follows:a. Review and approve the risk management strategy

and policy prepared by the management on an annual basis.

b. Conduct evaluation and monitoring on the programs and activities carried out by the Risk Management functional unit (Risk Management Division and Credit Risk Division) and by the Risk Management Committee, which at least covers the following tasks:

1) Analysis on the implementation of each element of the Bank’s Enterprise Risk Management;

2) Analysis on risk management aspects in the reports to be published by the Bank;

3) Providing recommendations: for the selection process; about the candidates to be appointed as independent risk management consultants; about termination of independent risk management consultants should they fail to perform their duties in accordance with the prevailing standards and regulations.

c. Evaluate the Bank’s Credit Policy (KPB) and ensure that such KPB has been approved by the BOC.

d. Review the implementation of KPB and provide recommendations to the BOC regarding the KPB implementation.


e. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

f. Melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Triwulanan BNI dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberi masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi, apabila diperlukan.

g. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi terkait pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

h. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi (hasil audit Satuan Pengawasan Intern) terhadap penerapan manajemen risiko agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku (aspek-aspek mitigasi risiko yang harus dievaluasi dalam pemberian kredit, BMPK, penerapan risiko operasional, hukum, reputasi, dll).

i. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terkait pelaksanaan manajemen yang disampaikan oleh Direksi kepada Bank Indonesia;

j. Mengevaluasi dan memberikan masukan terkait aspek risiko kepada Dewan Komisaris atas transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris misalnya pelepasan investasi, aset, penghapusan kredit bermasalah (hapus tagih), penyediaan dana kepada pihak terkait, dll.

k. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan dari segi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan penyediaan dana, transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

l. Memberi masukan atas penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan RKAP terutama dari aspek penerapan manajemen risiko, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur-debitur besar tertentu serta aspek-aspek CAMELS.

e. Review the BOD Report on the implementation of Risk Management Policies.

f. Evaluate BNI Quarterly Risk Profile Report and the implementation of the risk management process, to provide feedback for the BOC over the Bank’s risk exposures and to recommend measures to mitigate such risks, which in turn will enable the Board of Commissioners to provide advice to the Board of Directors to take necessary corrective actions.

g. Evaluate the steps taken by the Board of Directors in fulfilling Bank Indonesia and other applicable regulations related to the implementation of prudent banking policy.

h. Evaluate the result of monitoring by the Board of Directors (results of internal audit) over the Bank’s business activities in order to avoid any deviation from the applicable regulations (i.e. mitigation aspects evaluated during credit approval process, Legal Lending Limit, evaluation of operational, legal and reputational risks).

i. Evaluate the results of compliance monitoring in the implementation of risk management as reported by the Board of Directors to Bank Indonesia

j. Evaluate and provide feedback from the risk management perspective to the Board of Commissioners on the request or proposal from the Board of Directors related to transactions that require BOC approval, such as divestments, credit write-offs, and allocation for credit and provisions.

k. Evaluate and provide feedback from the risk management perspective to the Board of Commissioners on the request or proposal from the Board of Directors related to transactions or business activities which are beyond the authority of the Board of Directors, to form the basis for decisions by the Board of Commissioners.

l. Provide input and opinion during the development of the Bank Business Plan (RBB) and Annual Plan, particularly in the areas of risk management, allocation of funds to related parties and large debtors and CAMELS aspects.




m. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan RBB terutama validitas strategi Bank terkait penerapan aspek-aspek manajemen risiko, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur-debitur besar tertentu yang telah ditetapkan dalam RBB.

n. Melakukan evaluasi atas struktur organisasi terkait kecukupan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan memberikan masukan pada Dewan Komisaris dalam rangka pengesahan struktur organisasi.

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan Kegiataan Selama 2009a. Evaluasi Pedoman Kebijakan 1). Selama tahun 2009 telah melakukan evaluasi

dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas buku Pedoman Kebijakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, terdiri dari:

a. Kebijakan dan Strategi Teknologi Informasi b. Kebijakan Umum Perkreditan Bank c. Kebijakan Umum Manajemen Risiko d. Kebijakan Restrukturisasi Kredit e. Kebijakan Tertulis Penyertaan Modal BNI 2). Revisi Buku Pedoman Kepatuhan Buku II

Tentang Anti Pencucian Uang dan Prinsip Mengenai Nasabah.

3). Memberikan masukan dan usul untuk menyempurnakan mekanisme permintaan kepada Dewan Komisaris persetujuan atas keputusan penyediaan dana kepada pihak terkait.

b. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan kebijakan yang dievaluasi dikaitkan

dengan kebijakan yang telah digariskan, terdiri dari: 1). Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen

Risiko dan Komite Manajemen Risiko semester II tahun 2008 dan semester I tahun 2009;

2). Pelaksanaan pemberian kredit berdasarkan Laporan BMPK secara individual yang perlu memperoleh perhatian Dewan Komisaris;

3). Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas Laporan Direksi kepada Bank Indonesia tentang peluncuran produk baru;

4). Memberikan masukan dan usul mengenai pelaksanaan pemantauan eksposur debitur besar bank.

m. Monitor the implementation of the Bank Business Plan, particularly the validity of the business strategy as viewed from the risk management area and allocation of funds to related parties and large debtors as determined in the RBB.

n. Evaluate the effectiveness of the organizational structure in relation with the risk management implementation and to provide recommendations to the BOC during approval process of the organizational structure.

o. Perform other tasks as assigned by the Board of Commissioners based on the applicable regulations.

Activities Carried Out in 2009 a. Evaluation of Policies and Guidelines 1) Throughout 2009, the Committee evaluated

and provided recommendations to the BOC pertaining to the Policy Manual that requires BOC approval, that contains:

a. Policy and Strategy on Information Technology

b. General Credit Policy c. General Risk Management Policy d. General Credit Restructuring Policy e. Written Policy on BNI Investments 2) Revisions of the Compliance Manual Book:

Book II on Anti Money Laundering and Know Your Customer Principles.

3) Provided input and recommendation to improve the procedures for requesting BOC approval regarding allocation of funds to related parties.

b. Evaluations of Policy implementation The evaluations of policy implementation that has

been conducted during the year include: 1) Programs execution by Risk Management

Working Unit and Risk Management Committee in Semester II 2008 and Semester I 2009;

2) Credit approval based on individual Legal Lending Limit Report that requires BOC attention;

3) Provide input and recommendations to the BOD Report on New Product Launching before submission to Bank Indonesia;

4) Provide input and recommendations to the implementation of Large Debtor Exposure Monitoring.


c. Konsultasi atas Keputusan Pemberian Kredit. Ikut serta dalam evaluasi dan memberikan

pendapat dan atau saran dalam konsultasi atau permintaan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas keputusan pemberian kredit. Selama tahun 2009 telah dilaksanakan :

1). Konsultasi kredit sebanyak 33 (tiga puluh tiga) debitur;

2). Permintaan persetujuan atas keputusan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait sebanyak 4 (empat) debitur.

Rapat KomiteKomite berkewajiban menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Selama tahun 2009 Komite melakukan rapat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali, dengan rincian kehadiran masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

KOMiTe ReMUneRASi DAn nOMinASi

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan dengan Surat Keputusan Komisaris Nomor Kep/01/DK/2002 tanggal 02 Desember 2002 sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesai Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, keberadaan Komite Remunerasi dan Nominasi dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/08/DK/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Penetapan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

c. Consultations about Credit Approval Decisions The Committee provided its evaluation and

opinion during consultations or during BOC approval process on credit approval. The activities conducted in 2009 include:

1) Consultation on credit approvals for 33 debtors. 2) Credit approval requests for 4 related party

debtors.

Committee Meetings The Committee shall conduct at least one meeting in a month. Throughout 2009, the Committee held 35 meetings with the attendance report as follows:

ReMUneRATiOn AnD nOMinATiOn COMMiTTee

The Remuneration and Nomination Committee was established through BOC Resolution No. Kep/01/DK/2002 dated December 2, 2002, following the issuance of Decree of the Minister of SOE No. Kep-117/M-MBU/2002 dated July 31, 2002 on Implementation of Good Corporate Governance Practices at State Owned Enterprises (SOE). In line with Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the existence of the Remuneration and Nomination Committee is enforced with Decree of the Board of Commissioners No. Kep/08/DK/2006 dated December 20, 2006 on The Charter for the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Nama Name Kehadiran Attendance

Suwarsono 35

Fero Poerbonegoro 33

Emma S.Tjakradinata (sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 (up until 30 June 2009) 13

Ibrahim Husain 33

Setiawan Boedihadjo 33

Subardiah (mulai tanggal 1 Oktober 2009 (since 1 October 2009) 10




Piagam Komite Remunerasi dan nominasiDalam rangka mengoptimalkan fungsi dan pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Noiminasi, maka erdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara (Persero) Tbk Nomor KEP/006/DK/2008 tanggal 23 April 2008 telah dilakukan Pembaharuan Piagam Komite Remunerasi yang memuat visi dan misi, struktur organisasi dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tanggung jawab, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, rapat, masa tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Susunan KeanggotaanSesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/005/DK/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Perubahan Susunan dan Penetapan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut:Ketua : Achjar Ilyas (Komisaris/Komisaris

Independen)Anggota : 1. Achil Ridwan Djayadiningrat (Komisaris/Komisaris Independen) 2. Parikesit Soeprapto (Komisaris) 3. Disril Revolin Putra (Pemimpin Divisi SDM) 4. Idayu Nilawati (Anggota Independen) 5. Arief Adhi Sanjaya (Anggota Independen)

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/007/DK/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Peter B. Stok sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, maka susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2009 berubah menjadi sebagai berikut :Ketua : Achjar Iljas (Komisaris/Komisaris Independen)Anggota : 1 Peter B. Stok (Komisaris Utama),

efektif tanggal 12 Agustus 2009 2. Parikesit Suprapto (Komisaris) 3. Disril Revoli Putra (Pemimpin Divisi SDM) 4. Idayu Nilawati (Anggota Independen/merangkap

Sekretaris) 5. Arief Adhi Sanjaya (Anggota Independen)

Remuneration and nomination Committee CharterIn order to optimize the functions and activities carried out by the Remuneration and Nomination Committee, The BOC of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, through its Resolution No. KEP/006/DK/2008 dated 23 April 2008, has revised the Remuneration and Nomination Committee Charter to include the vision, mission, organization structure and membership, membership qualification, duties and responsibilities, authorities, rights and obligations, meetings and service tenures for members of the Remuneration and Nomination Committee.

Membership CompositionBased on the BOC Resolution No. Kep/005/DK/2008 dated 15 April 2008 on the Dismissal, Appointment and Establishment of Members of Remuneration and Nomination Committees, the membership composition of the Remuneration and Nomination Committee is as follows:Chairman : Achjar Ilyas (Commissioner/Independent

Commissioner)Members : 1. Achil Ridwan Djayadiningrat (Commissioner/Independent

Commissioner) 2. Parikesit Soeprapto (Commissioner) 3. Disril Revolin Putra (Head of HR Division) 4. Idayu Nilawati (Independent Member) 5. Arief Adhi Sanjaya (Independent Member)

Based on the BOC Resolution No. Kep/007/DK/2009 dated August 12, 2009 on the Appointment of Members, Peter B. Stok became a member of the Remuneration and Nomination Committee, effective since 12 August 2009 the membership composition of the Committee has become as follows:Chairman : Achjar Iljas (Commissioner/Independent

Commissioner)Members : 1. Peter B. Stok (Commissioner/

Independent Commissioner) 2. Parikesit Soeprapto (Commissioner) 3. Disril Revolin Putra (Head of HR Division) 4. Idayu Nilawati (Independent

Member/Secretary) 5. Arief Adhi Sanjaya (Independent Member)


Persyaratan KeanggotaanDalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ditegaskan bahwa pihak ekstern yang diangkat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. Tidak mempunyai hubungan usaha maupun

hubungan afiliasi dengan BNI, Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

b. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya, mampu berkomunikasi dengan baik serta memiliki pemahaman di bidang perbankan.

c. Bukan merupakan pemilik, pengurus atau pegawai dari perusahaan, badan ataupun lembaga yang memberikan jasa kepada Perseroan atau memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan.

d. Bukan merupakan karyawan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris menjadi anggota Komite.

e. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada perusahaan publik lainnya pada periode yang sama.

Rangkap Jabatan Anggota Komite Tidak ada Direksi BNI maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Renumerasi dan Nominasi.

Tanggung Jawab dan Lingkup Tugas KomiteTanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem / kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh.

Ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi antara lain:a. Dalam Bidang Remunerasi 1). Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan

remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta Pegawai secara keseluruhan.

Membership QualificationsIn the Remuneration and Nomination Committee Charter, it is stated that to be appointed member of the Remuneration and Nomination Committee, an external party candidate shall have the following qualifications:a. Does not have any business relationship, nor

affiliation relationship, with BNI, its Directors, its Commissioners or its Class A Dwiwarna shareholders.

b. Maintains high standard of integrity and morals; has sufficient knowledge in the respective field; has good communication skills; and has sufficient experience in the banking industry.

c. Is not an owner, manager, nor an employee of a company, institution or agency that provides services to the Bank or has a business relationship with the Bank.

d. Is not an employee of the Bank during the last 1 (one) year period prior to the appointment to become a Remuneration and Nomination Committee Member.

e. Does not hold any membership position in Remuneration and Nomination Committee in other public company in the same service period.

Concurrent Position of the Committee Members None of the Bank’s BOD members nor members of other banks’ BOD serve as members of the Remuneration and Nomination Committee.

Scope of Responsibilities of the Remuneration and nomination Committee The main responsibility of the Remuneration and Nomination Committee is to evaluate and provide recommendation to the BOC in regards to the remuneration and nomination policy/system for members of the BOC, BOD and for the Bank’s executive officers and all employees.

Scope of responsibilities as stated in the Remuneration and Nomination Committee Charter is as follows:a. In the Remuneration aspects 1) To conduct evaluations on the remuneration

policy for the BOC, BOD, Executive Officers and all employees.




2). Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada RUPS.

3). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

4). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

b. Dalam Bidang Nominasi 1). Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan

nominasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta Pegawai secara keseluruhan.

2). Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada RUPS.

3). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan pada RUPS.

4). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko

5). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Kegiatan Komite Remunerasi dan nominasi dalam Tahun 2009Dalam tahun 2009 Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) telah melakukan tugas dan kegiatan sebagai berikut:a. Bidang Remunerasi 1). Melakukan review terhadap Sistem

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta merekomendasi perubahan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.

2). Melakukan review terhadap sistim Remunerasi pegawai BNI secara keseluruhan dan merekomendasikan usulan untuk penyempurnaannya kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi.

2) To evaluate and provide recommendations to the BOC pertaining to the remuneration policy and system for BOC and BOD to be submitted to the GMS for approval.

3) To evaluate and provide recommendations to the BOC pertaining to the remuneration policy and system for Executive Officers and all employees to be forwarded to the BOD for implementation.

4) To perform other duties as mandated by the BOD.

b. In the Nomination aspects The Committee conducts evaluation to the

nomination policy/system for the BOC, BOD, Executive Officer and all employees.

1. To evaluate and provide recommendations to the BOC regarding the systems and procedures for selection and/or replacement of members of the BOC and BOD to be submitted to GMS for approval.

2. To provide recommendations to the BOC on the membership candidates for the BOC and BOD to be submitted to GMS for approval.

3. To provide recommendations to the BOC on the independent party to be appointed member of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee.

4. To perform other duties as mandated by the BOD.

Activity Report of the Remuneration and nomination Committee in 2009 Throughout 2009, the Remuneration and Nomination Committee (KRN) performed the following duties and activities:a. In the Remuneration area 1. Conducted reviews on the Remuneration

System for BOC and BOD and provided recommendations for changes in remuneration for the members of BOC and BOD.

2. Conducted reviews on the Remuneration System for the Bank’s employees in general and provided recommendations for improvements to the BOC, to be forwarded for further implementation.


3). Melakukan review dan penyempurnaan serta merekomendasikan Sistem evaluasi Kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.

b. Bidang Nominasi. 1). Melakukan review terhadap sistem nominasi

Direksi dan Dewan Komisaris, serta merekomendasikan perbaikannya kepada Dewan Komisaris.

2). Menyusun data base kandidat anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk parameter-parameter untuk kriteria seleksinya serta merekomendasikannya kepada Dewan Komisaris.

3). Melakukan review terhadap Sistem Nominasi Pegawai BNI (Succession Plan BNI) secara keseluruhan (dengan fokus pada implementasi talent pool system dan career path management system), serta merekomendasikan usulan-usulan untuk penyempurnaannya kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi.

4). Melakukan review terhadap Sistem Pensiun Pegawai.

5). Melakukan kajian mengenai peranan Dewan Komisaris dalam penetapan struktur organisasi dan pengangkatan (rotasi dan mutasi) pejabat eksekutif satu level dibawah Direksi.

6). Memberikan rekomendasi terhadap pihak Independen dan Dewan Komisaris yang akan diangkat sebagai anggota Komite.

c. Selain dari tugas-tugas tersebut di atas Komite Remunerasi dan Nominasi juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diamanahkan oleh Dewan Komisaris, diantaranya:

1). Melakukan kajian mengenai keanggotaan Komite Audit

2). Membuat komparasi fungsi dan tugas KRN dari bank peer group

3). Melakukan pembahasan mengenai keanggotaan Komite dari pihak independen

Rapat KomiteRapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun. Dalam tahun 2009 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan Rapat Komite sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut;

3. Prepared and recommended the improvement areas for the Performance Evaluation System for members of the BOC and BOD to be submitted to the BOC for approval.

b. In the Nomination area 1. Conducted a review of the Nomination System

for the BOC and BOD, and recommended improvement areas to the BOC.

2. Prepared the database of prospective candidates for BOC and BOD members from internal sources, including parameters for selection criteria to be submitted to the BOC.

3. Conducted a review of the BNI Employee Nomination System (BNI Succession Plan) in general (with the focus on implementation of talent pool system and career path management system), and recommended proposal for improvements to the BOC to be forwarded to the BOD.

4. Reviewed the Bank’s Employee Pension Plan System.

5. Reviewed the roles of the BOC in the formulation of organization structure and appointment (rotation and mutation) of executive officers reporting directly to Directors.

6. Provided recommendations on the independent party candidates and Commissioners to be appointed members of the Committee.

c. Besides the above duties, the Remuneration and Nomination Committee also performed other duties as mandated by the BOC, which included:

1. Reviewed membership of the Audit Committee.

2. Prepared comparative study on responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee in other banks (peer group banks).

3. Reviewed the independent membership for the Remuneration and Nomination Committee.

Committee Meetings Committee Meetings are held in accordance with the Bank’s requirements, at least 4 (four) times a year. In 2009, the Remuneration and Nomination Committee held 12 (twelve) meetings, with the following attendance:




PeneRAPAn FUnGSi KePATUHAn

1. Untuk menciptakan penerapan terhadap fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Perseroan secara keseluruhan Direksi telah membentuk Divisi Kepatuhan beserta fungsi-fungsi pokoknya sebagai satuan kerja kepatuhan di BNI yang permanen, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Hubungan kerja Divisi Kepatuhan dengan unit organisasi lainnya adalah sebagai partner yang independen, baik dalam proses rancangan kebijakan maupun review kepatuhan terhadap aktivitas operasional lainnya.

2. Untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BNI melalui Divisi Kepatuhan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memberikan masukan kepada unit organisasi terkait dalam pembuatan rancangan pedoman kebijakan, sistem dan prosedur, apabila diperlukan.

b. Melakukan uji kepatuhan/sertifikasi terhadap rancangan kebijakan pedoman operasional yang akan dikeluarkan oleh unit pembuat/pengelola kebijakan.

iMPLeMenTATiOn OF THe COMPLiAnCe FUnCTiOn

1. In order to establish an effective and permanent compliance function as part of the Bank’s overall compliance policy, the BOD has created the Compliance Division, complete with its supporting functions, as a permanent unit, reporting directly to the Compliance Director.

The working relationship between the Compliance Division and other working units is based on the independent partnership principle, in regards to the policy formulation process, as well as compliance reviews on other operational activities.

2. To ensure compliance to BI and other applicable regulations, BNI through its Compliance Division has taken the following steps and actions:

a. Provide input to related organizations pertaining to the development of policies, systems and procedures, whenever required.

b. Conduct compliance tests/certifications for the policies and operational guidelines to be issued by management/ operational units.

No. NamaName

JabatanPosition

Kehadiran Attendance

KeteranganRemarks

1 Achjar Iljas Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner

12

2 Parikesit Suprapto Anggota/ Komisaris Member/Commissioner

8

3 Achil Ridwan Djayadiningrat Anggota Member 7 Sampai bulan Agustus 2009Until August 2009

4 Peter B. Stok Komisaris Utama President Commissioner 4 Sejak bulan Agustus 2009 Since August 2009

5 Disril Revolin Putra Anggota/Pemimpin Divisi SDM Member/ Head of HR Divison

8

6 Idayu Nilawati Anggota Indepeden/ merangkap sekretarisIndependent Member/ Secretary

12

7 Arief Adhi Sanjaya Anggota IndepedenIndependent Member

11


c. Melakukan pengujian kepatuhan terhadap usulan kredit baru, tambahan dan atau review kredit di segmen corporate dan procurement (pengadaan barang dan jasa) yang kewenangan memutusnya ada pada Direksi. Disamping itu juga melakukan pengujian kepatuhan terhadap usulan kredit baru dan atau tambahan maksimum kredit di segmen menengah yang kewenangan memutusnya berada pada Pemimpin Sentra Kredit Menengah, Pemimpin Kantor Wilayah dan Pemimpin Divisi Usaha Menengah.

d. Melakukan penelitian, pemantauan, dan sosialisasi atas pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan Pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang secara terus menerus.

e. Menyusun Action Plan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk dilaporkan ke Bank Indonesia.

f. Melakukan review kepatuhan terhadap aktivitas operasional baik secara rutin, berkala, mendadak, dan khusus serta memantau tindak lanjut temuan audit baik internal maupun eksternal melalui Quality Assurance Officer.

Pelaksanaan pemantauan kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dilakukan melalui penerapan fungsi pokok Kepatuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara periodik.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia dalam tahun 2009 telah berjalan dengan baik, diantaranya terlihat dari beberapa parameter seperti penyediaan dana kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait tidak mengalami pelampauan/pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), CAR (untuk risiko kredit dan risiko pasar) berada di atas batas minimum yang dipersyaratkan dengan posisi terendah berada pada 13,78% (tiga belas koma tujuh puluh delapan persen). Sedangkan posisi NPL Net berada pada 0,8% (nol koma delapan persen)

c. Conduct compliance reviews on new and additional credit proposals in the corporate segment, as well as reviews on procurement of goods and services that requires Director-level approval. In addition, the Compliance Division also conducts reviews on new and additional credit proposals in the commercial segment that requires approval from Heads of SKM Division, UMN Division and Regional Offices.

d. Continually conducting research, monitoring and socialization programs regarding the implementation of Know Your Customer (KYC) and enforcement of the Anti Money Laundering Criminal Law.

e. Prepare action plans for the implementation of Anti Money Laundering Programs and Prevention of Terrorism Funding to be reported to Bank Indonesia.

f. Through the Quality Assurance Officer, the Bank conducts routine and incidental assessments on compliance in operational activities. The assessment was also conducted to monitor the follow-up activities based on internal and external audit findings.

The implementation and monitoring of the Bank’s compliance are conducted through operationalization of Compliance functions that are reported in periodic reports to the President Director by the Compliance Director, with a copy to the Board of Commissioners.

Overall, the Bank’s compliance to BI Regulations in 2009 is at a good standard, as reflected in parameters that include allocation of funds to related and non-related parties that do not exceed the Legal Lending Limits (LLL), CAR (for credit and market risks) that is above minimum requirement, with lowest position at 13.78% (thirteen point seventy eight percent). While the Bank’s Net NPL position at 0.8% (zero point eight percent).




3. Untuk mencegah penetapan kebijakan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku Direktur Kepatuhan melakukan proses pengujian kepatuhan atas rancangan keputusan kredit dan pelaksanaan proses pengadaan yang wewenangnya ada pada Direksi.

4. Direksi BNI melalui unit-unit pembuat kebijakan dalam bentuk instruksi senantiasa mengkomunikasikan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi.

5. Direksi melalui Direktur Kepatuhan telah menyetujui kebijakan kepatuhan dalam bentuk Buku Pedoman Kepatuhan yang berlaku di BNI.

6. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawabnya setiap bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu.

7. Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan per semester kepada BI secara tepat waktu.

8. Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah (PMN) Dalam upaya penerapan PMN/penerapan program

Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Divisi Kepatuhan secara aktif melakukan penyempurnaan kebijakan, prosedur dan sistem untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)/penerapan program APU dan PPT serta pelaksanaan kewajiban sesuai Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Hal ini juga sebagai aplikasi dari ketentuan baru yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang penerapan propgram APU dan PPT sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan SEBI Nomor 11/31/DPNP tanggal 30 September 2009.

3. To prevent non-compliance in the policy and decisions produced by the Bank, the Compliance Director conducts compliance tests on the drafts of credit approvals and procurement decisions requiring approval from Directors.

4. BNI Directors, assisted by policy making units, continue to communicate the policies, guidelines, systems and procedures through every level of the organization.

5. The BOD, through the Compliance Director has approved the compliance policy that is incorporated in the BNI Compliance Policy Manual.

6. Throughout the year, the Compliance Director submits monthly Performance Reports to the President Director, with a copy to the BOC, in a timely manner.

7. The Compliance Director and President Director submit semi-annual Performance Reports to Bank Indonesia in a timely manner.

8. Know Your Customer (KYC) Principles In an effort to continually improve the

implementation of KYC Principles, Anti Money Laundering (AML) Programs and Prevention of Terrorism Funding (PTF) Programs, the Compliance Division has been actively conducting improvements of policies, systems and procedures to ensure that such policies, systems and procedures are in strict adherence to the AML Law. This is also in line with BI Regulation No. 11/28/PBI/2009 dated July 1, 2009 and BI Circular No. 11/31/DPNP dated September 30, 2009.


Pelaksanaan penerapan ketentuan dimaksud merupakan tantangan yang cukup besar mengingat jaringan distribusi Perseroan yang sangat luas. untuk mengatasinya Divisi Kepatuhan berinsiatif antara lain dengan melakukan penyempurnaan SOP secara terus menerus, pengembangan dan penyempurnaan sistem yang terintegrasi dengan sistem ICONS untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, pendeteksian transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu, serta alert system untuk mengidentifikasi calon nasabah yang dinilai memiliki risiko tinggi, calon nasabah yang berasal dari negara yang tergolong sebagai negara berisiko tinggi, serta identifikasi bisnis berisiko tinggi yang kemungkinan digunakan dalam aktivitas pencucian uang maupun pembiayaan terorisme. Demikian pula tentang pemantauan pelaksanaan pengkinian data nasabah oleh unit operasional.

Sosialisasi atas pelaksanaan PMN/Penerapan program APU dan PPT serta pelaksanaan UU TPPU dilakukan antara lain melalui metode tatap muka maupun melalui program e-learning yang dipersiapkan oleh Divisi Kepatuhan bekerjasama dengan Divisi Pendidikan dan Pelatihan.

9. BNI terus berupaya untuk menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Memberikan workshop refreshing, pelatihan dan seminar-seminar atas aktivitas perbankan (secara berkesinambungan) baik dalam bentuk klasikal maupun On the Job Training (OJT) kepada pegawai BNI sesuai dengan kompetensinya;

b. Mengikutsertakan pegawai BNI dalam ujian sertifikasi manajemen risiko maupun pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi lainnya yang dilakukan oleh lembaga eksternal;

c. Menyediakan sarana e-learning yang dapat di akses oleh segenap pegawai BNI.

The implementation of these policies constitutes a significant challenge to the Bank, taking into account its extensive span of operations. In response to such challenges, the Compliance Division continually improves its SOP and enhances the ICON system, in order to identify suspicious transactions, detect cash transactions exceeding a certain amount, and provide alert systems on would-be customers with high risks (i.e. having nationality from high-risk countries), as well as identification of high risk businesses that potentially serve as vehicles for money laundering or terrorism. In addition, monitoring was also conducted on an updating process of customer data by the operational units.

In other areas, socialization of KYC Principles, AML Program and implementation of PTF Law is conducted through various programs that include town-hall meetings and e-learning, in cooperation with the Education and Training Division.

9. BNI continued its effort to recruit qualified human resources and develop their competence, with the objective of enhancing overall effectiveness, through the following programs:

a. Providing refreshment workshops, training and seminars to employees, covering various banking activities in the form of regular training and on-the-job training (OJT), in accordance with their respective competence levels.

b. Enrolling BNI’s employees in various certification training, including training in risk management and other competencies, organized by external institutions.

c. Providing e-learning facilities accessible to all employees.




PeneRAPAn FUnGSi AUDiT inTeRn

1. Direksi telah mengupayakan pelaksanaan pengendalian intern di setiap unit BNI sesuai Pedoman Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003) dan pelaksanaan aktivitas setiap operasional mempedomani ketentuan eksternal dan Standard Operating Procedure (SOP)/Buku Pedoman perusahaan (BPP) yang ada.

2. Fungsi audit intern dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai unit yang berada di bawah Direktur Utama.

3. Direksi telah berusaha mendorong penyelesaian temuan hasil audit oleh unit-unit yang berkompeten dan dimonitor oleh manajemen lini, Divisi Kepatuhan dan SPI. Progres tindak lanjut temuan audit intern disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap triwulan.

4. Realisasi kegiatan audit SPI secara rutin disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai wakil pemegang saham melalui Laporan Kaji Ulang Business Plan SPI setiap semester.

5. Ruang lingkup tugas SPI meliputi pelaksanaan audit atas seluruh kegiatan BNI dengan akses secara penuh pada catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area serta sumber daya lainnya.

6. Pelaksanaan audit intern dilakukan berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yaitu:

a. Memiliki piagam audit intern (internal audit charter) yang selalu di-update sesuai perkembangan bisnis, organisasi dan ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan fungsi audit intern dijalankan oleh SPI.

c. Panduan kerja telah disusun dan selalu di-update sesuai perkembangan bisnis, organisasi dan ketentuan yang berlaku.

iMPLeMenTATiOn OF THe inTeRnAL AUDiT FUnCTiOn

1. The BOD has implementation of internal control in every unit, in adherence to BI Circular No. 5/22/DPNP dated 29 September 2003 on Internal Control Systems of Commercial Banks. Furthermore, activities in the operational units are conducted in compliance to the applicable external regulations and to the existing Standard Operating Procedure (SOP).

2. The internal audit function is carried out by the Internal Control Unit (SPI), reporting directly to the President Director.

3. The BOD continues to encourage the resolution of audit findings by the respective competent units and monitors line management, Compliance Division and SPI. The progress of follow-up actions on internal audit findings are reported to the President Director and the Board of Commissioners every quarter.

4. The realization of audit programs conducted by SPI is routinely reported to the BOC as shareholder representatives through the Business Plan Review and Report that is produced every semester.

5. The scope of SPI responsibilities covers auditing of all aspects of BNI operations, with full access to the Bank’s notes, information, employees, funds, assets, locations/areas and other resources.

6. An internal audit is conducted with reference to Internal Audit Implementation Standards for Banks (SPFAIB), which has rules as follows:

a. The establishment of an Internal Audit Charter that is updated from time to time in accordance with developments in business, organizational and legal environments.

b. The internal audit is conducted by the Internal Audit Unit.

c. The establishment of Standard Operating Procedures that are updated from time to time in accordance with developments in business, organizational and legal environments.


7. SPI merupakan unit yang bersifat independen dan kedudukannya langsung berada di bawah Direktur Utama.

8. Secara berkala (setiap 3 tahun sekali) SPI direview oleh pihak eksternal, terakhir dilaksanakan oleh Siddharta Consulting (KPMG) tahun 2009 dengan hasil secara umum pelaksanaan fungsi SPI telah memenuhi ketentuan SPFAIB.

9. Sumber daya auditor dipenuhi secara berkala dengan merekrut calon tenaga fresh graduate atau dari internal BNI sesuai kompetensi/background yang dibutuhkan.

10. Pelatihan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas auditor dilakukan melalui program refreshing yang diselenggarakan oleh SPI setiap tahun, serta mengikutsertakan auditor pada seminar, workshop, dan training tentang best practice di bidang audit atau proses bisnis.

11. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh SPI secara independen berdasarkan metode risk based audit terhadap area-area yang memiliki risiko signifikan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan s/d pemantauan audit.

12. Pelaksanaan audit oleh SPI bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap:

a. Efektivitas pengelolaan risiko, termasuk evaluasi terhadap kualitas kinerja.

b. Kecukupan dan efektivitas internal control.

13. Hasil pemeriksaan SPI dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

14. Perkembangan tindak lanjut hasil audit SPI yang dilaksanakan oleh auditee dipantau dan dilaporkan secara rutin setiap triwulan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

15. Pedoman kerja berupa Buku Pedoman Perusahaan (BPP) di-update secara berkala sesuai perkembangan bisnis, organisasi, peraturan serta best practice.

7. The SPI is an independent unit with direct reporting responsibility to the President Director.

8. Once every 3 years, SPI activities are reviewed by an external party. The last review was conducted by Siddharta Consulting (KPMG) in 2009, and the results showed that the implementation of SPI function has conformed with SPFAIB.

9. The requirements for auditors were fulfilled through periodic recruitment of fresh graduates or from internal sources according to the required competence and background.

10. SPI routinely provides training and development programs with the objectives of improving the quality of auditors, through annual refreshment programs and other programs that include seminars, workshops, training and best practice sessions in the areas of auditing and business processes.

11. The control function is conducted by SPI in an independent manner based on a risk based auditing method that focuses on the areas having significant risk exposures, from the planning stage to preparation, implementation, reporting and monitoring stages.

12. The audits by SPI are conducted with the objective of assessing the following aspects:

i. Effectiveness of risk management, including evaluation on quality of performance.

ii. Effectiveness and sufficiency of internal control.

13. Results of audits by SPI are reported to the President Director and the BOC with copy to the Compliance Director.

14. Follow-ups on SPI audit results are conducted by the respective auditees is and closely monitored and reported to the President Director and the BOC on a quarterly basis.

15. Standard Operating Procedures (SOP) are updated periodically according to developments in the business, organizational and legal environment, including best practices.




16. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) a. Visi dan Misi SPI 1). Visi SPI adalah ”Menjadi mitra bisnis yang

profesional, independen dan obyektif bagi manajemen untuk mendukung terwujudnya BNI sebagai Bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja”.

2). Misi SPI adalah “Melaksanakan kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, untuk memberikan nilai tambah dalam peningkatan efektivitas risk management, control dan governance process”.

b. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan SPI 1). Kegiatan yang dilakukan SPI bertujuan

untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan risiko serta kecukupan dan efektivitas pengendalian intern.

2). Ruang lingkup kegiatan SPI mencakup pelaksanaan assurance dan konsultasi terhadap seluruh kegiatan BNI dan semua tingkatan manajemen BNI.

c. Struktur dan Kedudukan SPI 1). SPI dipimpin oleh seorang Pemimpin SPI

yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

2). Pemimpin SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Bapepam dan LK.

3). Direktur Utama dapat memberhentikan Pemimpin SPI, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Pemimpin SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor SPI sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

4). Auditor SPI bertanggung jawab kepada Pemimpin SPI sesuai dengan struktur organisasi SPI.

d. Tugas dan tanggung jawab SPI 1). Menyusun dan melaksanakan Rencana

Audit dan Konsultasi Tahunan.

16. Internal Audit Charter a. Vision and Mission Statements of the Internal

Control Unit (SPI) 1. SPI has a vision “To become a professional,

independent and objective business partner in support of BNI as a Bank that is the pride of the nation, leading in service and performance”.

2. The mission of SPI is “To perform assurance and consultation activities based on best practices that can add value by improving the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

b. Purpose and Scope of SPI Activities 1. The SPI engages in activities for the

purpose of making recommendations towards improvements in work effectiveness and efficiency, quality and effectiveness of risk management, and adequacy and effectiveness of internal control.

2. The scope of activities of SPI covers assurance and consultation work over all aspects of activities at BNI as well as on all levels of management

c. Structure and Position of SPI 1. SPI is led by the Head of SPI who reports

directly to the President Director. 2. The Head of SPI is appointed and dismissed

by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and duly reported to Bank Indonesia and BAPEPAM and LK.

3. The President Director has the right to dismiss the Head of SPI upon approval from the BOC, should the Head of SPI fail to fulfill the requirements as SPI auditor as outlined in the Bapepam and LK Chairman Decree No. Kep-496/ BL/2008 dated 28 November 2008 and/or fail or be incompetent in performing his/her duties.

4. SPI Auditors are responsible to the Head of SPI according to the SPI organization structure.

d. Duties and Responsibilities of SPI 1. To prepare and implement Annual Audit and

Consultancy Plan.


2). Melaporkan realisasi Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan setiap semester kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

3). Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan BNI.

4). Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

5). Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

6). Memberikan konsultasi kepada pihak intern BNI untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.

7). Melakukan audit pendalaman (khusus) apabila diperlukan.

8). Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap triwulan.

9). Melaporkan segera atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

10). Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit dan menyampaikan kepada Bank Indonesia.

11). Mengajukan Anggaran Tahunan untuk tahun yang akan datang dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama setiap semester.

12). Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya.

13). Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukan.

14). Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kompetensi auditor.

2. To report realizations of Annual Audit and Consultancy Plan every semester to the President Director and the BOC. To audit and assess organizational effectiveness and efficiency in the areas of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.

3. To test and evaluate implementation of internal control and risk management systems according to BNI policies.

4. To provide recommendations for improvements and objective information on auditee’s activities at all management levels.

5. To prepare audit reports and submit such reports to the the President Director and the BOC with copy to the Compliance Director.

6. To provide consultation services to internal parties at BNI in order to add value through improvement in the quality of control, risk management and corporate governance.

7. To perform specific (in-depth) audits when necessary.

8. To monitor the follow up on audit findings, and submit a Follow Up Report to the President Director and the BOC on quarterly basis.

9. To report immediately to the President Director and the BOC regarding any audit findings that may disrupt the business continuity of the Bank.

10. To prepare Reports on Audit Work and Results, and submit them to Bank Indonesia.

11. To submit Annual Budget for the coming year and a report of budget realization to the President Director each semester.

12. To prepare written Standard Operating Procedures that serve as guidelines to the internal auditors in performing their duties.

13. To develop programs to evaluate the quality of auditing that has been performed.

14. To conduct continuous learning program according to the required competence of the auditors.




15). Bekerja sama dengan Komite Audit. e Wewenang SPI 1). Melakukan akses secara penuh, bebas dan

tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, asset, lokasi/area serta sumber daya lain BNI, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.

2). Melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi dan teknik pemeriksaan lainnya kepada nasabah atau pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.

3). Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.

4). Melakukan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.

5). Menentukan jadual, auditee, personil, ruang lingkup dan menggunakan metodologi, teknik, perangkat dan pendekatan audit dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan.

6). Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal.

7). Menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu.

f. Kode Etik SPI Auditor SPI harus menerapkan dan menjunjung

tinggi Kode Etik sebagai berikut: 1). Integritas - Melakukan tugasnya dengan jujur, tekun

dan bertanggung jawab. - Mematuhi hukum dan membuat

pengungkapan sesuai dengan ketentuan perundangan dan profesinya.

- Tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas SPI dan profesi internal audit.

- Mendukung tujuan BNI dan SPI. 2). Obyektivitas - Tidak terlibat dalam kegiatan yang akan

menimbulkan konflik kepentingan. - Tidak menerima apapun yang

berdampak atau diduga akan berdampak terhadap professional judgment.

- Senantiasa menggunakan professional judgment dalam pelaksanaan tugas pada kondisi dan situasi apapun.

15. To forge solid cooperation with the Audit Committee.

e. Authority of SPI 1. To have full, unrestricted and unlimited

access to records, information, employees, funds, assets, locations, and other resources at BNI, related to the execution of audit and consultation work.

2. To conduct verification, interviews, confirmation and other investigation methods on customers or other parties related to the execution of audits and consultation work.

3. To communicate directly with chairmen and members of the BOC, BOD and Audit Committee.

4. To conduct periodic and incidental meetings with the BOC, BOD and Audit Committee.

5. To determine the audit schedule, object (auditee), personnel, and scope, as well as the audit methodology, techniques, equipment and approaches to be used in carrying out its primary duties.

6. To coordinate with the external auditor. 7. To obtain auditing services from an external

party when deemed necessary. f. SPI Code of Ethics SPI Auditors shall adhere to the following Code

of Ethics: 1. Integrity - Conducting their duties in an honest,

diligent and responsible manner. - Maintaining compliance and disclosure

according to applicable professional regulations.

- Avoiding conduct that may damage SPI credibility and the internal audit professional reputation.

- Supporting BNI and SPI objectives. 2. Objectivity - Avoiding involvement in activities that

may cause conflict of interest. - Not receiving any kind of gifts that may

affect professional judgment.


- Mengungkapkan semua fakta yang diketahui.

3). Kerahasiaan - Bersikap hati-hati dalam menggunakan

dan menjaga informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.

- Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan siapapun dan/atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan organisasi.

g. Kompetensi 1). Melaksanakan tugas sesuai dengan

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya.

2). Melaksanakan audit sesuai dengan SPFAIB atau standar audit yang berlaku.

3). Meningkatkan kompetensi secara terus menerus.

h. Persyaratan auditor SPI 1). Memiliki integritas dan perilaku yang

profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugas.

2). Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit, pengetahuan prinsip manajemen, proses aktivitas auditee dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas.

3). Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

4). Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.

5). Mematuhi standar profesi dan Kode Etik SPI.

6). Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab SPI kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

7). Memahami prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko.

8). Senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

- Always use professional judgement in conducting their duties under any circumstances.

- Disclosing all facts uncovered during audit activities.

3. Confidentiality - Maintaining a prudent manner in using

and keeping the information obtained during audit activities.

- Not using information for any purpose and interest and/or with any means that violate applicable internal and external regulations.

g. Competence 1. Performing duties according to the

knowledge, skills and experience. 2. Performing audits in adherence to SPFAIB

and other applicable audit standards. 3. Continually improves auditors’ competence. h. Qualifications of an SPI Auditor 1. Maintains integrity and professional

conduct, independence, honesty and objectivity in every duty performed.

2. Has required knowledge and experience in auditing, management principles, business processes and other relevant competences.

3. Has knowledge on laws and regulations in banking and capital markets, as well as in other related regulations.

4. Has sufficient communication skills both verbal and written.

5. Maintains compliance to SPI Code of Ethics and professional standards.

6. Maintains confidentiality of the information related to the SPI responsibilities and/or company information, except when disclosure is required under the applicable laws and regulations and court rulings.

7. Understands the GCG and risk management principles.

8. Continually improves competence, expertise and professional skills.




9). Tidak merangkap tugas dan jabatan atau melakukan kegiatan operasional di BNI maupun anak perusahaan, kecuali kegiatan operasional di SPI.

i. Perlindungan hukum kepada Pemimpin dan Auditor SPI

Pemimpin dan auditor SPI memperoleh perlindungan hukum dari BNI dalam rangka menjalankan tugas pokok, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang SPI dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku di BNI.

j. Internal Audit Charter akan direview secara periodik agar pelaksanaan audit SPI senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

PeneRAPAn FUnGSi AUDiT eKSTeRnAL

1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.

2. Berdasarkan hasil keputusan RUPS maka RUPS melimpahkan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik termasuk melakukan pengadaan jasa audit atas laporan keuangan Perseroan.

3. Pemilihan Akuntan Publik dan KAP yang akan melakukan audit laporan keuangan Bank didasarkan atas rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris dimana untuk keperluan Pengadaan KAP tersebut telah dibentuk Tim Pengadaan Jasa Akuntan Publik / KAP yang membantu Dewan Komisaris dalam pengadaan Kantor Akuntan Publik yang akan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahun buku tahun 2009, dimana dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

4. Berdasarkan hasil penilaian Tim, Tim mengusulkan dan menetapkan KAP Purwanto Sarwoko dan Sandjaya (Ernst & Young) sebagai akuntan publik. Akuntan publik tersebut mulai melakukan audit atas tahun buku 2006 sehingga belum melampaui batas maksimun 5 (lima) tahun.

5. Pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan konsolidasikan tahun buku 2009 oleh KAP mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan keuangan konsolidasian b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

9. Has no concurrent positions and conducts no operational activities within BNI, including its subsidiaries, except operational activities in SPI.

i. Legal Protection to SPI Division Head and Auditors

SPI Division Head and auditors are granted legal protection by BNI in relation to the performance of their duties, responsibilities and authorities pursuant to applicable BNI regulations.

j. This Internal Audit Charter shall be reviewed periodically, so that SPI audit activities are conducted in an effective and optimum manner.

iMPLeMenTATiOn OF eXTeRnAL AUDiT FUnCTiOn1. In auditing its financial statements, the Bank

appoints a public accountant and a Public Accountant Office (KAP) which is registered in Bank Indonesia.

2. Based on its resolution, the GMS delegates the authority and grant power of attorney to the Bank’s BOC to appoint the Public Accountant Office, including to perform the selection process and to audit the Bank’s financial statements.

3. The selection of the public accountant and the Public Accountant Office (KAP) that will perform audits on the Bank’s financial statements are based on recommendations from the Audit Committee through the BOC, which for this purpose has established Public Accountant/KAP Selection Team, reporting to the BOC.

4. Based on its evaluation, the Selection Team proposed appointing KAP Purwanto Sarwoko and Sandjaya (Ernst & Young) as the public accountant. The said public accountant has provided auditing services since fiscal year 2006, so that it has not exceed the maximum of 5 (five) year limit.

5. The audit of the 2009 consolidated financial statements performed by KAP included the following:

a. Consolidated financial statements b. Financial Institution Pension Fund


c. Departemen Kustodian d. Evaluasi Kinerja e. Dana Program Bina Lingkungan f. Dana Program Kemitraan BUMN g. BI-S4.6. Dalam rangka melaksanakan tugasnya Akuntan

Publlik dan KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Bank.

7. KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

8. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2009 adalah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

PeneRAPAn MAnAJeMen RiSiKO DAn SiSTeM PenGenDALiAn inTeRn

1. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan rapat (Radikom) yang membahas beberapa hal mengenai:

a. Kinerja keuangan b. Laporan Kepatuhan c. Evaluasi kebijakan manajemen risiko serta

implementasinya antara lain tentang - Risiko Kredit : Loan Exposure Limit (LEL),

Internal Rating System (IRS); Industry Risk Rating (IRR), Financial Covenant, Credit Risk Premium (CRP),

- Risiko Pasar : Gap Limit, VaR Limit dan CaR Limit untuk BNI Dalam Negeri dalam kondisi normal maupun kondisi stress.

- Risiko likuiditas : On Shore Limit, Secondary Reserve Ideal Rupiah dan Valas dalam kondisi ketat maupun normal;

- Risiko Operasional : feed back Operational Risk Self Assessment, Beban Risiko Operasional, Key Risk Indicator (KRI), Lost Event Data (LED), PERISKOP, Business Continuity Plan.

d. Pemantauan Profil Risiko Bank dan Perusahaan Anak

e. Rencana Kerja Manajemen Risiko dan Implementasi Basel II

c. Custodian Department d. Performance Evaluation e. Community Development Program Funding f. SOE Partnership Program Funding g. BI-S4 Program6. In performing their duties, the appointed Public

Accountant and KAP shall submit audit results and a management letter to the Bank.

7. The KAP shall have the capability to perform its audit independently and in strict adherence to public accountant professional standards and according to the agreed auditing scope of work.

8. Independency of the public accountant in auditing the Bank’s 2009 financial statements is in compliance with Auditing Standards as published by the Indonesian Accounting Society.

iMPLeMenTATiOn OF RiSK MAnAGeMenT AnD inTeRnAL COnTROL SYSTeM

1. The Board of Commissioners regularly conducts joint meetings with the Board of Directors (RADIKOM) to discuss the following issues:

a. Financial performance b. Compliance report c. Evaluation of risk management policies and

implementation, including: - Credit Risk: Loan Exposure Limit (LEL),

Internal Rating System (IRS); Industry Risk Rating (IRR), Financial Covenant, Credit Risk Premium (CRP).

- Market Risk: Gap Limit, VaR Limit and CaR Limit for BNI domestic operation under normal and stressful conditions.

- Liquidity Risk: On Shore Limit, Secondary Reserve Ideal for Rupiah and Foreign Currencies under normal and tight conditions.

- Operational Risk: feed back on Operational Risk Self Assessment, Operational Risk Cost, Key Risk Indicators (KRI), Lost Event Data (LED), PERISKOP, Business Continuity Plan.

d. Monitoring Risk Profile for the Bank and its subsidiaries.

e. Risk Management Work Plan and Basel II Implementation Plan




2. Direksi secara berkala melakukan rapat (Radisi) yang membahas berbagai hal mengenai:

a. Kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko dan profil risiko.

b. Review Loan Exposure Limit, Internal Rating System.

c. Review limit-limit Risiko Pasar, Kredit dan Operasional.

d. Stress test risiko kredit, stress test risiko pasar, “Crisis Management Protocol” khususnya terkait masalah likuiditas

e. PERISKOP f. Menyusun rekening untuk mencatat kerugian

operasional (Beban Risiko Operasional) g. Konsolidasi Manajemen Risiko BNI dan

Perusahaan Anak h. Penilaian Risiko Produk dan Aktivitas Baru i. Menyusun Kebijakan Umum Manajemen Risiko

dan Kebijakan Perkreditan Bank j. Business Continuity Plan.3. Perseroan berupaya menyediakan sumber daya

yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengeloaan risiko efektif antara lain melalui :

a. Pembentukan Divisi Manajemen Risiko serta penempatan dan pengembangan SDM yang berdedikasi untuk mengelola risiko Bank.

b. Regenerasi/kaderisasi SDM di bidang Manajemen Risiko.

c. Pengiriman SDM untuk pelatihan dan seminar baik di dalam maupun di luar negeri.

d. Melakukan studi banding dengan lembaga perbankan yang lebih maju dalam penerapan manajemen risiko.

4. Dalam rangka penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, Perseroan telah melakukan berbagai hal:

a. Melakukan proses validasi dan sertifikasi oleh Divisi-divisi terkait terhadap Policy dan Standard Operating Procedure (PP Online).

b. Limit-limit risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional direview secara periodik (VaR Money Market, VaR Forex, VaR Capital Market, SR Ideal Rupiah, SR Ideal Valas, On Shore Limit, Gap Limit, Financial Covenant, LEL)

2. The BOD conducts periodic meetings (RADISI) that discuss the following topics:

a. Policies relating to risk management and risk profiles.

b. Review on Loan Exposure Limit, Internal Rating System.

c. Review on limits of Market, Credit and Operational Risks.

d. Results of stress tests on credit and market risks and Crisis Management Protocol particularly relating to liquidity matters.

e. PERISKOP f. Managing accounts for operational losses

(Operational Risk Cost). g. Consolidation of Risk Management in BNI and

its subsidiaries. h. Risk Assessment on New Products and

Activities. i. Formulating General Policy on the Bank’s Risk

Management and Credit Policy. j. Business Continuity Plan.3. The Bank strives to develop its human

resources to support effective risk management implementation through, among others, the following initiatives:

a. Establishment of Risk Management Division and assignment and development of dedicated human resources to perform risk management duties.

b. Human resources regeneration/succession plan for Risk Management.

c. Provision of training and seminars both locally and abroad.

d. Benchmarking with other banking institutions that have more advanced risk management practices.

4. In implementing the risk management and internal control system, the Bank conducted the following:

a. Conducted validation and certification process for related divisions, pertaining to Policy and Standard Operating Procedure (SOP).

b. Limits of credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk are reviewed periodically (VaR Money Market, VaR Forex, VaR Capital Market, SR Ideal Rupiah, SR Ideal Valas, On Shore Limit, Gap Limit, Financial Covenant, LEL).


5. Perseroan secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut

a. Perseroan sudah membangun Operational Risk Self Assessment (ORSA) untuk memetakan peristiwa risiko operasional BNI di segenap unit.

b. Melanjutkan pengembangan tool Perangkat Risiko Operasional “PERISKOP”.

c. Pengelolaan risiko pasar Cabang Luar Negeri antara lain pelaporan eksposur/aktivitas Cabang Luar Negeri.

d. Melakukan review seluruh Standard Operating Procedure baik yang terkait dengan proses bisnis maupun penunjang.

e. Mengembangkan metodologi dan perangkat Manajemen Risiko antara lain LGD, PD, Aplikasi VaR Cabang Luar Negeri, LED, KRI dan lain-lain.

f. Bank sedang mengembangkan infrastruktur Risk Management Information System yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan integrasi risiko.

g. Menyusun Time Frame Risk Management Information System.

h. Melakukan stress test risiko pasar, risiko kredit dan likuiditas.

i. Menyusun Tim untuk menghitung Capital Allocation.

j. Melakukan Quantitative Impact Study, yaitu menghitung dampak perubahan kecukupan modal atas implementasi Basel II.

k. Konsolidasi Manajemen Risiko Perusahaan Anak

6. Perseroan menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal melalui:

a. Satuan Kerja Audit Intern independen terhadap Divisi/Satuan Kerja yang mengelola Risiko dan terhadap Unit Bisnis (sesuai dengan PBI Nomor 5/8/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/2009).

b. Quality Assurance independen terhadap unit dimana staf Quality Assurance ditempatkan.

c. Melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan Quality Assurance dan Audit Intern.

5. The Bank has effectively identified, measured, monitored and mitigated the risks to which it is exposed, and the Bank has adequate risk management information systems through the following initiatives:

a. The Bank developed Operational Risk Self Assessment (ORSA) to map operational risk events throughout the organization.

b. Continued the development of the Operational Risk Tool (PERISKOP).

c. Managed market risks for overseas branches through, among others, reporting of overseas branch exposures and activities.

d. Reviewed all Standard Operating Procedures for core and supporting business processes.

e. Developed risk management methodology and tools such as LGD, PD, VaR Application for Overseas Branches, LED and KRI.

f. The Bank is currently developing infrastructure for Risk Management Information Systems that will cover credit risk, market risk, operational risk and integration risk.

g. Development of the Time Frame Risk Management Information System.

h. Conducted stress tests for market risk, credit risk and liquidity risk.

i. Established Team for calculation of Capital Allocation.

j. Conducted Quantitative Impact Study in order to calculate the changes in capital adequacy ratio resulting from Basel II Implementation.

k. Risk Management Consolidation for subsidiaries.

6. The Bank implemented reliable internal control system as:

a. The Internal Audit Unit was created as an independent unit, separate from the Division/Working Unit responsible for managing the Risk and the Business (in accordance with PBI No. 5/8/2003, dated 19 May 2003 on Implementation of Risk Management for Commercial Banks as subsequently amended through PBI No.11/25/2009).

b. The Quality Assurance (QA) is independent to the unit in which QA officer is assigned.

c. Training and development programs improve the capability of Quality Assurance and Internal Audit.




d. Menerapkan Risk Based Audited. e. Melakukan sosialisasi yang terkait dengan

pengendalian intern.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

1. BNI telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menetapkan limit kredit/penyediaan dana kepada individu maupun group debitur serta perusahaan/pihak yang terkait dengan Bank.

2. BNI telah memiliki kebijakan yang mengatur limit kredit per sektor industri dll

3. Secara berkala BNI melakukan rapat Komite Risiko dan Kapital Bidang Kebijakan Kredit maupun Rapat Direksi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kebijakan, prosedur dan pelaksanaan operasional bidang perkreditan.

4. Pada dasarnya dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur, BNI selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam hal ini peraturan Bank Indonesia khususnya mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

5. Jumlah modal dan rasio CAR selalu dilaporkan kepada Manajemen dan segenap unit untuk dipedomani dalam melaksanakan kegiatan bisnis Bank terutama yang menyangkut penempatan dana.

6. Manajemen memberikan perhatian terhadap pemberian kredit dalam jumlah besar antara lain yang menyangkut penyediaan dana kepada debitur untuk membangun infrastruktur dengan melakukan kajian yang lebih mendalam.

d. Risk Based Audit programs are implemented. e. Socialization of internal control function occurs

regularily.

Provision of Funds to Related Parties and Large exposure Funding

1. BNI has established policies and procedures to determine credit and funding limits to individual and group debtors, as well as to related companies/parties.

2. BNI has established policy that determines credit limits based on industry sectors.

3. Periodically, BNI conducts credit policy meetings at Risk and Capital Committee level and BOD level to discuss issues relating to policies, procedures and operational execution in credit.

4. Essentially, in processing credit approvals for its debtors, BNI maintains strict compliance to applicable regulations, particularly BI Regulation on Legal Lending Limit (LLL).

5. The amount of capital and CAR is periodically reported to Management and other units to be used as reference in conducting the banking business, particularly in matters relating to allocation of funds.

6. The Management provides special attention to credit disbursement in large amounts to debtors, through in-depth analysis and study.

Penyediaan dana kepada pihak terkaitProvision of Funds to Related Parties

No.Penyediaan Dana

Provision of Funds

Jumlah Amount

Debitur DebtorsNominal jutaan rupiah

Nominal (in million of Rupiah)

1. Kepada Pihak Terkait To Related Parties 120 1,133,080

2. Kepada Debitur Inti To Core Debrors

a. Individu 10 9,898,389

b. Group 10 19,799,816


7. Dalam melakukan pemberian kredit BNI telah melaksanakan four eyes principle dimana permohonan kredit harus mendapatkan keputusan dari Unit Bisnis, harus mendapat rekomendasi dan mitigasi risiko dari Unit Risiko.

8. Dalam setiap persetujuan kredit, dilakukan Uji Kepatuhan (Compliance Assessment) oleh Quality Assurance/Divisi Kepatuhan.

9. Pemberian kredit kepada pihak terkait juga dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.

10. Pemberian kredit di atas Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar) harus dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.

11. Penyampaian laporan ke Bank Indonesia telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RenCAnA STRATeGiS BAnK

1. Rencana Strategis BNI telah disusun dalam bentuk rencana strategis jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) serta rencana strategis jangka pendek satu tahun (Rencana Bisnis Bank) dengan proyeksi keuangan untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Rencana tersebut mengacu pada Visi dan Misi Perusahaan

a. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan) 1). Corporate Plan BNI adalah suatu bentuk

sistem perencanaan jangka panjang dengan horison waktu lima tahun. Corporate Plan ini mencakup langkah-langkah di bidang usaha (bisnis) dan bidang manajemen yang akan dilakukan BNI sebagai bank komersial yang harus sehat, berkembang dan menguntungkan, serta tetap tidak keluar dari visi-misi BNI yang telah ditetapkan bagi masa depan BNI.

2). Perencanaan jangka panjang (Corporate Plan) merupakan perencanaan yang akan memberikan arahan global bagi BNI pada jangka waktu sampai 5 (lima) tahun yang akan datang. Perencanaan ini berisi hal-hal mendasar yang diperlukan bagi penentuan arah BNI, diantaranya memuat visi dan misi BNI, analisis lingkungan eksternal maupun internal, tujuan dan sasaran jangka panjang, strategi global dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahun ke depan.

7. In processing the credit approvals, BNI has implemented the four eyes principles, in which credit proposals shall be approved by the respective business unit after recommendation and risk mitigation by the risk management unit.

8. In every credit approval process, the Bank conducted Compliance Assessments through its Quality Assurance/Compliance Division.

9. Provision of credit to related parties shall be approved by the BOC.

10. Provision of credit that exceeds Rp 500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah) shall be consulted with the BOC.

11. Submission of reports to Bank Indonesia shall be conducted based on applicable regulations.

THe BAnK STRATeGiC PLAn

1. The Bank Strategic Plan is formulated in the form of long-term strategic plan (5-year period), known as the Corporate Plan, and short-term strategic plan (3-year period) known as the Bank Business Plan. These plans are formulated based on the Bank’s Vision and Mission statements.

a. Long Term Plan (Corporate Plan) 1. The BNI Corporate Plan is a form of long

term planning that covers a 5-year period. The Corporate Plan incorporates programs in business and management areas to be implemented by BNI in order to achieve sustainable and profitable growth, in accordance with BNI’s Vision and Mission.

2. The Corporate Plan is a long term planning that contains global directions for BNI over the course of a 5-year period. This Plan contains guiding principles including BNI’s Vision and Mission, analysis of external and internal environments, long term goals and objectives, general strategy and 5-year financial projections.




3). Corporate Plan bertujuan untuk memberikan arahan bagi manajemen dan pegawai BNI mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan, serta strategi bisnis dan manajemen yang akan diterapkan. Corporate Plan menjadi panduan bagi penyusunan rencana jangka pendek BNI maupun unit organisasi.

4). Secara detail, karakteristik dari Rencana Lima Tahun BNI adalah sebagai berikut:

− Jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa “rolling adjusment” setiap tahun. Corporate Plan merupakan dokumen perencanaan yang berjangka waktu 5 (lima) tahun tanpa rolling adjustment setiap tahun. Ini berarti bahwa tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan untuk berlaku selama 5 (lima) tahun dan tidak dijadwalkan untuk dilakukan review maupun penyesuaian secara berkala. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa tidak mungkin dilakukan penyesuaian sama sekali. Penyesuaian (review) terhadap Corporate Plan dilakukan apabila terjadi perubahan kondisi lingkungan yang ekstrem sehingga mengharuskan penyesuaian terhadap Corporate Plan. Penyesuaian Corporate Plan dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dengan petunjuk atau arahan Direksi.

− Meliputi aktivitas usaha keseluruhan. Corporate Plan mencakup perencanaan dari seluruh aktivitas bisnis maupun non bisnis yang dilakukan oleh BNI. Ini menunjukkan bahwa Corporate Plan berisi rencana-rencana bisnis maupun non bisnis secara keseluruhan, bukan secara parsial. Hasil akhir dari keberadaan Corporate Plan ini adalah menjadi panduan dasar dan garis besar arah bagi BNI secara keseluruhan. Dengan demikian, Corporate Plan akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana jangka pendek BNI maupun rencana kerja dan anggaran setiap unit organisasi (Business Plan Unit) yang ada di BNI.

3. The Corporate Plan provides guidance to BNI management and employees pertaining to the goals and objectives to be achieved within the next 5 years, as well as business and management strategies to be implemented. The Corporate Plan also serves as reference for the development of BNI short term planning and organizational work plans.

4. In detail, characteristics of BNI 5-Year Plan is as follows:

- 5-Year period without annual rolling adjustments. The Corporate Plan is a planning document with a 5-Year period without annual rolling adjustments. This means that strategy, goals and objectives determined in this plan shall be applicable for 5 years, as no reviews and adjustments are scheduled for this plan. However, this does not mean that adjustments are totally prohibited, as they are made possible in the case where significant changes occur in environmental conditions, requiring the Corporate Plan to be adjusted accordingly. Such adjustments to the Corporate Plan are conducted by the Strategic Planning Division under the guidance of the BOD.

- Incorporates all aspects of the business. The Corporate Plan incorporates planning for all aspects of the business and operations conducted by BNI. The Corporate Plan shall contain business-related and non-business-related planning that is developed in an integrated fashion. The end results of the Corporate Plan shall serve as basic guidelines and general directions to BNI. Therefore, the Corporate Plan shall serve as the basis for the development of BNI short-term plans and work programs and budgeting for each business unit.


− Kebijakan jangka panjang Direksi. Corporate Plan berisi kebijakan, tujuan dan strategi dasar Direksi yang akan diimplementasikan dalam jangka menengah. Kebijakan ini harus dipedomani oleh segenap unit organisasi di BNI dalam menyusun rencananya, menjalankan bisnis maupun kegiatan operasionalnya. Hasil yang diharapkan adalah bahwa seluruh unit organisasi di BNI akan bekerjasama dan bersinergi untuk mencapai tujuan jangka panjang yang sudah digariskan.

− Corporate Plan adalah kebijaksanaan Direksi dan sifatnya merupakan proyek yang dibuat 5 (lima) tahun sekali. Penyusunan Corporate Plan ini dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis berdasarkan petunjuk Direksi dengan partisipasi segenap Divisi/Satuan/Unit di Kantor Besar maupun Cabang/Cabang Pembantu/Sentra.

− Penerapan Corporate Plan secara operasional di BNI dilakukan melalui penjabaran Corporate Plan tersebut ke dalam bentuk-bentuk perencanaan jangka pendek yang selanjutnya menjadi acuan dasar seluruh proses perencanaan strategis di BNI

b. Rencana Jangka Menengah dan pendek (Business Plan)

1). Yang dimaksud dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) adalah suatu bentuk perencanaan jangka pendek yang mempunyai time horizon selama 3 (tiga) tahun dengan rolling adjustment 1 (satu) tahun (penyesuaian tiap tahun).

2). Rencana Bisnis Bank (RBB) tersebut merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank (bisnis dan manajemen) yang akan dilakukan perusahaan pada jangka pendek (1 tahun) antara lain memuat sasaran perusahaan, strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, serta rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian. RBB tersebut juga disertai dengan sasaran dan proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun yang akan datang.

- Long Term Policy from the BOD. The Corporate Plan contains policies, goals and basic strategy from the BOD to be implemented in the longer term. These policies shall be used as reference for all levels of BNI organization in preparing their work plans and in executing their business and operational activities. The objective is to build cooperation and synergy amongst all units in BNI to achieve the long-term objectives.

- The Corporate Plan is a BOD Policy that is developed as a special project. The development of the Corporate Plan is conducted by the Strategic Planning Division under the guidance from the BOD and supported by representatives from all divisions/units at Head Office/branches/sub-branches/centers.

- The implementation of the Corporate Plan is conducted through shorter-term planning and shall serve as a strategic planning process in BNI.

b. Medium and Short Term Plan (Business Plan)

1. The Bank Business Plan (RBB) is a medium term plan covering 3-year period with annual rolling adjustments.

2. The RBB is a document containing the Bank’s business and management plan to be implemented in the short term (1 year), including the objectives and strategy to achieve such objectives, as well as plans to improve business performance and plans to fulfill prudent banking regulation. The RBB also contains 3-year financial projections.




3). Realisasi RBB ini dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan oleh Divisi Perencanaan Strategis bekerjasama dengan Divisi Pengendalian Keuangan berdasarkan masukan/laporan dari segenap unit organisasi dalam bentuk Laporan Realisasi RBB untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah periode laporan.

4). Penyusunan RBB bertujuan untuk memudahkan implementasi kebijakan-kebijakan dasar BNI yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Direksi. RBB juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana kerja dan anggaran perusahaan sekaligus untuk memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia.

5). RBB merupakan sistem perencanaan di tingkat perusahaan yang disusun setiap tahun. RBB ini pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) bagian utama, yaitu kegiatan atau rencana bisnis perusahaan baik untuk jangka 1 (satu) tahun dan proyeksi keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. RBB disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis bersama-sama Divisi Pengendalian Keuangan. RBB ini disampaikan ke segenap unit dan ke Bank Indonesia oleh Divisi Pengendalian Keuangan.

6). Penerapan RBB secara operasional di BNI dilakukan melalui penyampaian RBB ke segenap unit organisasi untuk selanjutnya menjadi dasar finalisasi Business Plan Unit.

7). Setiap unit organisasi harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan rencana kerjanya setiap 3 (tiga) bulan kepada Divisi Perencanaan Strategis sebagai masukan laporan realisasi RBB. Dalam pelaksanaannya penyampaian laporan realisasi dapat dilakukan dalam bentuk presentasi ataupun dokumen hardcopy, sesuai dengan kebutuhan.

3. Realization of RBB is evaluated quarterly by the Strategic Planning Division in cooperation with the Financial Control Division, based on reports from all business and operating units in the form of RBB Realization Report. This Report is submitted to Bank Indonesia at the latest 45 (forty five) days after the period of the report.

4. The development of RBB is aimed to achieve flawless implementation of BNI basic guidelines as set forth by in BOD General Policy. The RBB also serves as a planning document that contains work plans and budgets and ensures compliance to Bank Indonesia requirements.

5. RBB is a planning document developed at the corporate level every year. The RBB comprises 2 main sections, namely the annual business plan and 3-year financial projections. The RBB is developed by the Strategic Planning Division in cooperation with the Financial Control Division.

6. Realization of RBB is initiated by distribution of RBB to all organization units to be used as the basis for developing the Business Unit Planning.

7. Every organizational unit shall submit realization reports every quarter to Strategic Planning Division, to be used in developing the RBB Realization Report. The submission of these quarterly reports can be conducted using presentations or hardcopy document formats.


2. RBB yang disusun setiap tahun telah disusun dengan realistis, komprehensif, terukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudent) serta mempertimbangkan perubahan internal dan eksternal. Dalam penyusunan RBB tersebut dilakukan melalui dua proses, yaitu proses perencanaan BNI-wide, yang keluarannya meliputi seluruh organisasi BNI, serta proses perencanaan Unit-wide, yang cakupannya meliputi level Unit. Kedua proses tersebut saling terkait, dimana perencanaan tingkat unit merupakan penjabaran strategi dari perencanaan tingkat BNI (BNI-wide), dan penyusunan rencana BNI-wide itu sendiri mempertimbangkan masukan-masukan dari setiap unit (dalam bentuk Draft Business Plan Unit). Pendekatan ini dikenal dengan sistem perencanaan dua arah, Top-down & Bottom-up Planning Process.

3. Rencana Korporasi dan Bisnis telah disusun secara periodik dengan jadwal pelaksanaan serta mekanisme penyusunan yang telah dibakukan dalam Buku Pedoman Perusahaan. Untuk Rencana Korporasi (corporate plan) tahun 2009-2013 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2009-2011 (business plan) telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris sebagai representasi dari Pemegang Saham.

4. Direksi mengkomunikasikan Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) kepada Pemegang Saham Pengendali melalui forum RUPS serta kepada segenap jenjang organisasi melalui forum-forum antara lain seperti Business Review, kunjungan kerja, dan lain sebagainya. Disamping itu, baik Corporate Plan maupun Business Plan disampaikan ke segenap unit organisasi Perusahaan sebagai Dokumen Perencanaan company-wide yang harus dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja setiap unit. Atas Rencana Bisnis Bank (Business Plan) yang telah disetujui tersebut, segenap Direksi dan karyawan BNI mempedomani dan melaksanakan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) secara optimal yang telah dijabarkankan kedalam Rencana Kerja masing-masing unit. Terhadap pelaksanaan rencana tersebut telah dipantau secara periodik, baik secara harian melalui EIS (Executive Information System), bulanan melalui PMS (Performance Measurement System) dan triwulanan melalui Laporan Realisasi RBB.

2. The Bank Business Plan (RBB) is formulated each year in a realistic, comprehensive, measurable manner with due consideration of prudent banking principles as well as changes in internal and external conditions. The formulation of RBB involves two processes, namely BNI-wide planning, the output of which encompasses the entire organization, and unit-wide planning, which covers unit levels. The two processes are interrelated, as unit-wide planning contains details on the execution of BNI-wide strategies and planning, while BNI-wide planning includes input from each unit (in the form of drafts of Unit Business Plan). This approach is also known as two-way planning, Top-Down and Bottom-Up Planning.

3. The Corporate Plan and the Business Plan are prepared periodically, as instructed in the Company Guideline Book (BPP). The Corporate Plan for 2009-2013 and Business Plan for 2009-2011 has been approved by the BOC as the shareholder representative.

4. The BOD then communicates the Corporate Plan and Business Plan to Controlling Shareholders through the GMS forum and to all levels of the organization through various forums such as Business Reviews and Business Visits. In addition, the Corporate Plan and Business Plan is distributed to all organizational units to be used as basic reference in the development of work programs and budgets for the units. BNI’s Directors and employees shall use the RBB as the basic guidelines for their work program. The realization of RBB is monitored on a daily basis using the EIS (Executive Information System), on a monthly basis using the PMS (Performance Measurement System) and on quarterly basis using the RBB Quarterly Report.




5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank telah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, memperhatikan risiko bank secara keseluruhan (composite risk), pengendalian risiko (risk control system) serta risiko strategis (strategic risk) mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan yang sehat.

6. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pemantauan dengan melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) dalam bentuk laporan realisasi rencana kerja dan rencana bisnis. Disamping itu, setiap bulan Manajemen melaporkan/ mempresentasikan kinerja Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

Transparansi Kondisi Keuangan dan non Keuangan Bank1. BNI telah mentransparansikan kondisi keuangan

dan non-keuangan kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.

2. BNI telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

3. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan tepat waktu, lengkap, utuh, kini dan cukup akurat.

4. Agar nasabah memiliki informasi yang cukup tentang produk perbankan yang dimiliki BNI, maka telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pada formulir pembukaan rekening yang diisi nasabah telah memuat tentang definisi produk yang di apply nasabah, ketentuan bunga, pajak dan biaya, hak dan kewajiban atas produk tersebut, risiko-risiko yang mungkin terjadi serta informasi-informasi lain terkait produk-produk dimaksud.

b. Dari sisi risiko, frontliners wajib menyampaikan risiko produk perbankan yang diminta oleh nasabah.

5. The formulation and submission of the Bank Business Plan is undertaken according to Bank Indonesia Regulation No. 6/25/PBI/2004 dated October 22, 2004 on Business Plans for Commercial Banks, and BI Circular No. 6/44/DPNP dated October 22, 2004 on Business Plans for Commercial Banks with consideration of the composite risk, risk control system and strategic risk, as well as internal and external factors that influence future performance, and emphasis on prudent banking and sound banking principles.

6. The Board of Commissioners monitors the execution of the Bank Business Plan (RBB) through the Execution Report of RBB. Moreover, each month the management presents details of the Company’s performance to the Board of Commissioners.

Transparency of the Bank’s Financial and non Financial Condition1. The Bank has made transparent its financial and

non-financial conditions for the stakeholders, including through the Quarterly Published Financial Statements, and has submitted such reports to Bank Indonesia or other stakeholders as regulated.

2. The Bank has prepared and presented the financial reports and non-financial reports in the manner, type, and scope as stipulated by Bank Indonesia Regulation on Transparency of Bank Financial Condition.

3. The development and presentation of financial reports is conducted in a timely, comprehensive, updated, sufficient and accurate manner.

4. The following are steps taken to ensure that customers are provided with sufficient information regarding BNI’s products and services:

a. Product definitions, terms and conditions including interest rate, taxes and fees, rights and obligations, possible risks and other information are stated in the account opening form filled-out by the customers.

b. On the risk side, frontliners are required to explain the risks embedded in the Bank’s products applied by the customers.


c. Apabila terjadi suatu perubahan kebijakan baik tarif maupun persyaratan atas produk Perbankan, BNI akan memuat pemberlakuan ketentuan tarif baru pada papan pengumuman yang mudah dilihat oleh nasabah di cabang setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku ketentuan/tarif baru tersebut atau apabila diperlukan akan disampaikan satu persatu melalui media surat menyurat.

d. Apabila terdapat pengundian/hadiah atas produk perbankan yang ditawarkan Bank, penyampaian pengumuman tata cara perolehan hadiah disampaikan melalui media televisi/cetak nasional.

5. BNI telah melakukan transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan melalui:

a. Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah (LPPN) yang dilaporkan ke Portal Bank Indonesia setiap triwulan.

b. Penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang disampaikan kepada Direktorat Pengawasan Bank 1 Tim Pengawasan Bank 1-6 terkait dengan pengaduan nasabah.

6. Bank telah menginformasikan produk Bank dengan transparan sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Penjelasan mengenai produk disampaikan oleh Petugas Cabang maupun Petugas Marketing kepada Nasabah, melakukan Business Gathering, pameran secara teratur, papan pengumuman di Kantor Cabang, layar ATM serta leaflet-leaflet, media website yang disebar di Kantor Cabang, lokasi ATM dan merchant-merchant.

7. Data Pribadi Nasabah Penyimpan diperlakukan sesuai dengan ketentuan mengenai Rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

8. Bank sudah mempunyai ketentuan mengenai prosedur penerimaan, penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Tata Kerja Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

c. Should changes occur in the tariff or terms of a product, BNI announces such changes using the bulletin board that is easily accessible to the customers or or using mail sent to individual customers, at least 7 days before the changes become effective.

d. In drawing of prizes for the Bank’s products, the announcement of drawing results and procedures to collect the prizes are conducted through ad placements in national printed and electronic media.

5. BNI has conducted transparency in procedures for submission and settlements of customer complaints in accordance with Bank Indonesia Regulations on Customer Complaints and Banking Mediations, through:

a. Reports on Handling and Settlement of Customer Complaints (LPPN) have been submitted to the Bank Indonesia website every quarter.

b. Report on handling and settlement of customer complaints is submitted to Bank Surveillance Directorate 1, Bank Surveillance Team 1-6.

6. The Bank has made transparent information on its products in accordance with the Bank Indonesia Regulation on Transparency of Information of Banking Products and Use of Customer Personal Data. Information about the products are presented to a customer’s branch personnel and marketing staff, through business gatherings, regular expos, bulletin boards in branch offices, ATM screens, leaflets, the media websites in branch offices, ATM locations, and merchant locations.

7. The personal data of depositors is treated according to the provisions on Bank Confidentiality as regulated in Law No. 10 Year 1998 as amendments to Law No. 7 Year 1992 on Banking.

The Bank already has in place policies for the receipt, handling and settlement of customers’ complaints, as regulated in the Manual Book for Settlement of Customer Complaints.

8. The Bank has issued announcements and publications on customer mediation, as guidelines for regional offices, branch offices and loan centers.




9. Bank telah menyampaikan pengumuman atau publikasi mengenai Mediasi Perbankan kepada Nasabah untuk dipedomani oleh Kantor Wilayah, Cabang dan Sentra.

10. Komplain yang diterima oleh kantor cabang dilaporkan secara online ke Complaint Center yang berada di Kantor Pusat. Rekapitulasi komplain tersebut kemudian dilaporkan ke Bank Indonesia.

11. Bank mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.

12. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

SIM Bank yang tersedia antara lain: a. EIS (Executive Information System) untuk

pemantauan portofolio oleh unit-unit kerja secara harian.

b. Ctrl-D sebagai sarana distribusi laporan-laporan operasional unit-unit kerja secara harian

c. PMS (Performance Management System) untuk penilaian kinerja unit-unit kerja (bisnis dan fungsional) secara bulanan

d. BAR (Branch Activity Resume) untuk pemantauan aktivitas transaksi finansial di unit-unit kerja yang dilakukan melalui sytem core banking iCONS secara harian

e. SRP (Statutory Report Portal) untuk sarana pelaporan ke pihak eksternal (Bank Indonesia, Kantor Pajak) misalnya LBU, MPN

f. Simple CRM (Customer Relationship Management) sebagai sarana memantau portfolio nasabah serta profil lengkapnya secara harian

g. PERISKOP untuk pengelolaan risiko operasional termasuk dengan melakukan pencatatan kejadian kerugian yang terjadi, menyusun tindak lanjut serta melakukan mitigasi

h. SAR (Sale Activity Resume)

9. Customer complaints received by branch offices are forwarded electronically to the Complaint Center at Head Office.

10. A summary report of these complaints is then submitted to Bank Indonesia.

11. The Bank prepares transparent and timely reports with the regulated scope of coverage for publication in the Bank’s website, including the Annual Report (financial and non-financial) and the quarterly published financial statements, which are also published in at least in one Indonesian newspaper with wide circulation at the domicile location of its Head Office.

12. The Bank’s Management Information System (MIS), especially the Internal Bank Reporting System, is able to provide timely, accurate, complete, reliable, and effective data and information to support decision making processes by the Management. The various MIS at the Bank are as follows:

a. EIS (Executive Information System) for daily portfolio monitoring by the working units.

b. Ctrl-D as a distribution tool for daily operational reports of the working units.

c. PMS (Performance Management System) for monthly performance evaluation by the working units.

d. BAR (Branch Activity Resume) for daily monitoring of transactional activities in the working units supported by the iCONS core banking system.

e. SRP (Statutory Report Portal) to serve as reporting tools to external parties (i.e. BI and Tax Office), including LBU and MPN.

f. Simple CRM (Customer Relationship Management) as daily tools for monitoring customer portfolio complete with their profiles.

g. PERISKOP for management of operational risk, including recording of loss event, preparing follow-up plans and conducting mitigation.

h. SAR (Sale Activity Resume)


Semua SIM Bank tersebut dapat diakses melalui sarana intranet online dengan browser (Internet Explorer) yang tersedia di setiap PC pegawai yang berwenang di unit-unit kerja.

13. SIM Bank yang tersedia (EIS, Ctrl-D, PMS, dsb) dapat diakses sesuai dengan periode pelaporan yang ditetapkan (harian, mingguan, ataupun bulanan).

14. SIM Bank yang tersedia (EIS, Ctrl-D, PMS, dsb) dibangun dan dikembangkan oleh tenaga SDM yang kompeten, baik oleh pihak ekstenal (vendor) maupun sebagian besar oleh pihak internal (inhouse) yang merupakan tenaga business analyst, system analyst dan programmer yang menguasai bidangnya antara lain penguasaan database (Oracle, SAS, MySQL) dan penguasaan bahasa pemrograman (PHP, Java).

15. IT Security System Bank terkait pemeliharaan asset dan informasi telah memadai, dengan diimplementasikannya sebagai berikut:

a. Penerapan sistem keamanan yang berlapis untuk mengakses dan menggunakan informasi pada sistem aplikasi, sistem database maupun sistem operasi dengan mengimplementasikan:

1). Password management dan token 2). User access (access list) management 3). Perangkat nertwork & application security

seperti VPN (Virtual Private Network), Firewall, IPS (Intrusion Prevention System), IDM (Identity Management), serta Periodical Penetration Testing sehingga dapat melakukan deteksi dini, klasifikasi dan seleksi terhadap berbagai ancaman seperti serangan virus, worm dan spyware.

4). Pengamanan berlapis (physical security parameter) pada data center dan disaster recovery center pada Bank.

5). SSL (Security Socked Layer) untuk transaksi internet banking.

b. Diminimalisir pembobolan sistem keamanan dengan dilakukannnya pemantauan oleh kelompok (satuan kerja) IT Security Management terkait akses informasi terhadap sistem aplikasi, database dan operating sistem dan pengkinian (updating) program anti virus secara periodik untuk mencegah dan melindungi jaringan IT Bank.

c. Penerapan standar manajemen mutu terhadap pengelolaan IT Security ISO 9001:2000 dan dalam tahapan impelementasi

Each of these MIS is accessible online through the Bank’s intranet via the internet browser application (Internet Explorer) available at each work computer of the authorized personnel in all work units.

13. The available Bank MIS (EIS, Ctrl-D, PMS, etc) is accessible according to the predetermined reporting period (daily, weekly, or monthly).

14.The existing MIS at the Bank is built and developed by competent human resources, both from external vendors as well as internal (in-house) personnel, comprising business analysts, system analysts and qualified programmers in their fields, including database applications (Oracle, SAS, MySQL) and programming languages (PHP and Java).

15. The Bank has an adequate IT security system in relation to the maintenance of assets and information, as shown by:

a. Implementation of multi layered security system to access and use the information in the application system, database system, and operating system:

1. Password management and token 2. User access (access list) management 3. network and security applications such as

VPN (Virtual Private Network), Firewall, IPS (Intrusion Prevention System), IDM (Identity Management), and Periodic Penetration Testing in order to obtain early warning classification and selection capability against viruses, worms and spyware.

4. Multi layered physical security parameter in the Bank’s data center and disaster recovery center.

5. SSL (Security Socked Layer) for internet banking transactions.

b. Minimizing security system intrusions through monitoring by a dedicated IT Security Management work unit related to access to information from the application system, database, and operating system, and periodic anti-virus updates to protect the Bank’s IT network.

c. The implementation of ISO 9001:2000 standard on IT Security Quality Management systems and, in the process of implementation,




ISMS (Information Security Management System) 27001 pada Bank untuk menunjang keselarasan terhadap kehandalan IT Security System pada Bank.

d. Pelaporan Performance IT Security System Bank secara periodik (PMS-Performance Management System - untuk penilaian kinerja secara bulanan) dan mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif dan dapat diakses melalui sarana intranet online dengan browser (Internet Explorer) yang tersedia di setiap PC pegawai yang berwenang di unit-unit kerja.

e. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran (awareness) dengan pelatihan (peningkatan keahlian penguasaan IT security) dan mengisi kuisioner tingkat pemahaman terhadap IT Security System yang dilakukan secara periodik melalui sarana intranet online untuk menurunkan risiko gangguan dan mencegah kerusakan serta kesalahan system dari dalam dan luar jaringan IT Bank.

Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis remunerasi dan fasilitas bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

the ISMS (Information Security Management System) 27001 standards to support the reliability of the Bank’s IT security systems.

d. Periodic IT Security performance reporting of (PMS – Performance Measurement System – for monthly performance evaluation) is currently capable of providing data and information in a timely, accurate, complete, reliable and effective manner and is accessible to all employees through intranet and extranet systems.

e. Socialization and improvement of awareness on IT security through training programs and questionnaires which are periodically distributed to obtain information on IT security awareness levels and to minimize intrusion risks and prevent system errors from internal and external networks.

Remuneration Package and Other Facilities Provided to the BOC and BOD

Remuneration Packages for Members of the BOC and BOD

Jumlah diterima dalam 1 tahunAmounts received in 1 year

Dewan KomisarisBoard of Commissioners

DireksiBoard of Directors

OrangNo. of person

Jutaan RupiahMillion Rupiah

OrangNo. of person

Jutaan RupiahMillion Rupiah

• Remunerasi (gaji, uang cuti, tunjangan rutin, tantiem, fasilitas kesehatan dan komunikasi)

Remuneration (salary, leave allowance, routine allowance, tantiem, medical facilities and communication)

7 14,867.08 9 50,946.35

• Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, alat komunikasi asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) :

Other facilities in natura (housing, transportation, communication devices, medical insurance, etc.) that are *) :

7 1,043.04 9 2,963.19

- dapat dimiliki acquirable 764.67 2,385.26

- tidak dapat dimiliki non-acquirable 278.37 577.93

Total 15,910.12 53,909.53

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah valued in Rupiah equivalent


Paket Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

(satuan orang) (number of people)

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun*)Amount of remuneration per person in 1 year *)

Jumlah DireksiNumber of Directors

Jumlah Dewan KomisarisNumber of Commissioners

Di atas Rp 2 miliar Above Rp 2 billion 9 7

Di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar Above Rp 1 billion to Rp 2 billion

Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar Above Rp 500 million to Rp 1 billion

Rp 500 juta ke bawah Below Rp 500 million

*) diterima secara tunai received in cash

SHAReS OPTiOn

Untuk periode Januari – Desember 2009, Perseroan tidak melakukan shares option.

RASiO GAJi PeGAwAi YAnG TeRTinGGi DAn TeRenDAH

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji yang tertinggi dan terendah dalam skala perbandinganRasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah = 54.38 : 1 Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1.50 : 1Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1.11 : 1Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2.16 : 1

Remuneration Package for Members of the BOC and BOD

SHARe OPTiOnS

For the period of January – December 2009, the Bank did not conduct any share options.

RATiOS OF HiGHeST AnD LOweST SALARieS

Salary is defined as remuneration in the form of money received by an employee from the company as employer as a reward for service rendered, administered through a work contract, agreement, or law, which includes fringe benefits for the employee and his/her dependents.

Ratios of highest and lowest salaries in comparison scale:Ratio of highest and lowest salaries = 54.38 : 1Ratio of highest and lowest salaries of Directors = 1.50 : 1Ratio of highest and lowest salaries of Commissioners = 1.11 : 1Ratio of highest salaries of Directors and highest salaries of staff= 2.16 : 1




PenYiMPAnGAn inTeRnAL

Penyimpangan internal (internal fraud) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan yaitu apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(satuan) (number)

Internal fraud dalam 1 tahunInternal fraud in 1 year

Jumlah kasus yang dilakukan olehNumber of cases conducted by

Pengurus ManagementPegawai tetap Permanent

employeesPegawai tidak tetap

Outsourcing employees

Tahun sebelumnya

Previous year(2008)

Tahun berjalanCurrent year

(2009)

Tahun sebelumnya

Previous year(2008)

Tahun berjalan

Current year(2009)

Tahun sebelumnya

Previous year(2008)

Tahun berjalanCurrent

year

Total fraud Total fraud -- -- 29 33 -- 3

Telah diselesaikan Settled -- -- 29 21 2

Dalam proses penyelesaian di internal Bank Under internal settlement process

-- -- -- 12 -- 1

Belum diupayakan penyelesaiannyaPending follow-up actions

-- -- -- -- -- --

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukumUnder litigation process

-- 1 --

PeRMASALAHAn HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Permasalahan hukum yang terjadi di Bank untuk periode Januari – Desember 2009 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

inTeRnAL FRAUD

Internal fraud is defined as deviations or deceit performed by management, permanent or temporary staff (part-time or outsourcing) related to work processes and operational activities of the Bank, which have a significant impact on the Bank’s financial condition, that is, when the amount is more than Rp 100,000,000 (one hundred million Rupiah).

Internal fraud cases are listed below:

LeGAL PROCeeDinGS

Legal proceedings are civil and criminal lawsuits which the Bank confronted during the period of the Annual Report and have been processed legally. Legal proceedings involving the Bank in the period of January to December 2009 are listed in the following:


(satuan)

Permasalahan Hukum Legal Proceedings

Jumlah

Perdata Civil Pidana Criminal

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Completed (legal binding)

53 13

Dalam proses penyelesaian In process 397 201

Total 450 214

TRAnSAKSi YAnG MenGAnDUnG BenTURAn KePenTinGAn

1. Sesuai Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

2. Bank telah mengungkapkan adanya benturan kepentingan dalam setiap keputusan khususnya yang terkait dengan persetujuan kredit maupun pengadaan barang dan jasa serta terdokumentasi dengan baik. Sebab-sebab pengalihan proses atau pengambilan keputusan kredit karena adanya benturan kepentingan diinformasikan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK).

Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) beserta data dan dokumen dalam rangka pemberian kredit tersebut disimpan / didokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut disusun dengan maksud untuk melindungi kepentingan Bank dan pihak-pihak yang terkait.

3. BNI telah memiliki ketentuan tentang pemberian kredit kepada calon debitur yang memiliki hubungan keluarga maupun yang mengandung benturan kepentingan dengan pemrosesan dan atau pemutus kredit.

4. Dalam Pedoman kode etika insan BNI (Code of Conduct) antara lain memuat larangan terhadap pegawai untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan BNI serta larangan memberi / menerima hadiah / cinderamata

TRAnSACTiOnS wiTH COnFLiCT OF inTeReST

1. According to Bapepam Regulation No. IX.E.1 concerning Certain Transactions with a Conflict of Interest, a conflict of interest is defined as the difference in the economic interest of the Bank and the personal economic interest of its owners, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, Executive Officers, and/or related parties of the Bank.

2. The Bank has disclosed and documented the existence of conflict of interest in every decision, particularly relating to credit approval and approval for procurement of goods and services. Sources of conflict of interest in transfer processes or credit approval processes is disclosed in Credit Application Tools (PAK).

The PAK and its data and documentation are stored and documented according to applicable regulations. Such regulations are intended to protect the interests of the Bank and other related parties.

3. BNI currently has regulations in place pertaining to credit disbursement to debtors having family relationship or conflict of interest with the decision making officer of the credit.

4. The BNI Code of Conduct contains prohibitions for employees to be involed in conflict of interest actions; and prohibitions to give/accept gifts and souvenirs.




5. Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi atau menghindari adanya benturan kepentingan dalam menjalankan operasional perbankan sehingga untuk periode Januari – Desember 2009, BNI tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Buy back share dan buy back obligasi BankBuy back shares atau buy back obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk periode Januari – Desember 2009, BNI tidak melakukan action buy back atas outstanding saham dan obligasi BNI.

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politikUntuk periode Januari – Desember 2009, Perseroan hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial terkait dengan program Corporate Social Responsibility dan tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

Pemberian dana untuk kegiatan sosial terkait dengan program Corporate Social Responsibility dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

5. The Bank’s BOC, BOD and employees has put every effort to reduce and minimize conflicts of interest in performing banking operations, so that during the period of January – December 2009, BNI did not make any transactions that had a conflict of interest.

Share Buy-backs and Bond Buy-backsShare buy-backs or bond buy-backs represent efforts by BNI to reduce the amount of outstanding shares or bonds issued by BNI by purchasing those shares or bonds, according to procedures established by related regulations.

In the period of January to December 2009, BNI did not exercise any buy back action for its outstanding share and bonds.

Funds for Social and Political Activities

For the period of January to December 2009, BNI was limiting itself to providing funds solely for social activities related to its Corporate Social Responsibility programs. The Company did not fund any political activities.

Funds for social activities related to Corporate Social Responsibility programs are as follows:

No. Jenis Kegiatan Activities Jumlah Amount (Rp)

1. Program BUMN Peduli SOE Cares Program 2,043,475,000

2. Bantuan korban bencana alam Donations for victims of natural disasters 292,362,165

3. Bantuan pendidikan dan pelatihan Donations for education and training 3,490,346,499

4. Bantuan peningkatan kesehatan Donations for health improvement program 3,001,881,250

5. Bantuan Pengembangan Prasarana & Sarana UmumDonations for Public Infrastructure and Facilities Development

1,685,842,510

6. Bantuan sarana ibadah Donations for religious facilities 757,075,000

7. Bantuan pelestarian alam Donations for environmental conservation 3,561,968,899

8. Beban operasional Operational costs 258,658,828

Total Jumlah Bantuan Bina Lingkungan Total Cost of Community Development Programs 15,091,610,151


SeKReTARiS PeRUSAHAAn

Sekretaris Perusahaan di BNI dijabat oleh Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

Sekretaris Perusahaan secara efektif telah menjalankan fungsinya untuk tahun 2009 antara lain :− Sebagai penghubung antara BNI dengan

otoritas pasar modal, komunitas pemodal, dan masyarakat umum serta bertanggungjawab untuk menyediakan dan menyampaikan informasi yang penting mengenai BNI kepada masyarakat umum maupun untuk kepentingan pemegang saham.

− Memelihara hubungan dengan pihak eksternal dengan baik, khususnya dalam rangka pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh BNI sebagai perusahaan publik termasuk untuk memberikan keterangan mengenai kinerja, kegiatan operasional serta hal-hal lainnya seputar BNI.

− menyebarluaskan informasi mengenai BNI kepada segenap pegawai, termasuk menyampaikan program dan kebijakan manajemen. Informasi tersebut disampaikan melalui media internal antara lain, Tabloid 46, newsletter, intranet, temu karyawan, serta sosialisasi ke kantor wilayah dan cabang.

− Memberikan masukan, pertimbangan dan pendapat hukum kepada Direksi dan unit-unit lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pasar modal dan status BNI sebagai badan hukum publik serta hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha perusahaan serta dalam merumuskan peraturan atau kebijakan Perusahaan

CORPORATe SeCReTARY

The function of the Corporate Secretary at BNI is held by the Head of the Corporate Communication Division, whose mission is to consistently and continuously support the creation of a good corporate image by engaging in effective communication programs to all stakeholders.

Throughout the year, the Corporate Secretary performed duties as follows:– The Corporate Secretary serves as the chief

liaison officer between the Bank and the capital market authorities, the investment community, and the general public, and is responsible for the preparation and dissemination of material information on the progress of the Bank to the general public as well as to the shareholders.

– External relations are properly maintained, especially with regards to the fulfilment of the Bank’s obligation as a publicly-listed company to disseminate information regarding its performance, operational activities, and other issues related to BNI.

– Dissemination of information on BNI to all employees, including socialization of Management’s programs and policies. Information




is disseminated by means of internal media, which includes: Tabloid 46, Newsletter, intranet, employee forums, as well as socialization to regional and branch offices.

– Providing input, consideration and legal opinion to the BOD and other working units pertaining to capital market and BNI’s status as a public company and other matters relating to business development as well as in formulation of Bank policies and regulations.

– Closely monitoring the development in capital markets, including changes in capital market regulations to be reported to the BOD.

– Facilitating, recording and documenting BOC and BOD meetings.

– To follow up customer complaints.– To coordinate the GMS.– To submit reports as required by relevant

authorities regarding BNI’s status as a public company, such as company quarterly reports and the annual report.

– To coordinate distribution of donations for social activities in relation to BNI Corporate Social Responsibility Programs.

In discharging its function and role, the office of the Corporate Secretary is assisted by the Investor Relations Group, GCG and Secretarial Group, External Communication Group, Internal Communication Group, and the Marketing Communication Group.

− Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal dan menginformasikan kepada manajemen

− Menfasilitasi, mencatat serta mendokumentasikan pelaksanaan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris

− Menindaklanjuti pengaduan nasabah− Mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS− Menyampaikan laporan-laporan yang diwajibkan

pihak otoritas yang berwenang terhadap BNI sebagai badan hukum publik seperti laporan triwulanan perusahaan, laporan manajemen, annual report dsb

− Mengkoordinasikan penyaluran dana untuk kegiatan sosial terkait dengan program Corporate Social Responsibility BNI

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Kelompok Komunikasi Investor, Kelompok GCG dan Kesekretariatan, Kelompok Komunikasi Eksternal, Kelompok Komunikasi Internal dan Kelompok Komunikasi Marketing.



Tanggal Date Perihal Subject

February

February 7 BNI Syariah bersama MasterCard Worlwide meluncurkan kartu kredit baru berbasis syariah, Hasanah Card.

BNI Syariah and MasterCard Worldwide launches a new, sharia based credit card, Hasanah Card.

February 12 Penandatanganan Memorandum of Understanding dengan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) untuk penerbitan kartu debit prepaid.

Memorandum of Understanding with PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) for a new prepaid debit card.

February 12 Peresmian lima Emerald lounge baru di Jakarta untuk melayani para nasabah prioritas BNI.

Official opening of five new, Emerald lounges in Jakarta to serve BNI’s priority customers.

February 17 BNI menyalurkan Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 8,5 miliar di Tuban, Jawa Timur guna mendorong pertumbuhan bisnis mikro.

BNI disburses Rp 8.5 billion worth of KUR financing in Tuban, East Java, to promote the development of micro businesses.

February 19 BNI bekerjasama dengan MasterCard WorldWide meluncurkan produk kartu kredit lifestyle terbarunya yaitu BNI Style Titanium.

BNI and MasterCard Worlwide introduce BNI Style Titanium as a new lifestyle credit card.

February 23 BNI salurkan KUR sebesar Rp 16,1 miliar untuk 155 usaha kecil di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BNI provides Rp 26.1 billion KUR to 155 micro businesses in Nanggroe Aceh Darussalam.

March

March 4 Penyaluran KUR sebesar Rp 97,9 miliar untuk 667 usaha kecil di Lampung.

Disbursement of Rp 97.9 billion worth KUR for 667 micro businesses in Lampung.

March 11 Hingga akhir Februari 2009, BNI telah menyalurkan kredit kemitraan senilai Rp 108,64 miliar kepada lebih dari 3.900 mitra binaan di seluruh Indonesia.

As of end February 2009, BNI channeled Rp108.64 billion worth of partnership loans to over 3,900 micro partners across the country.

March 12 BNI menyalurkan KUR ebesar Rp 53,4 miliar kepada 324 usaha kecil di Sulawesi Selatan.

BNI provides Rp 53.4 billion KUR to 324 small businesses in South Sulawesi.

March 13 BNI menyalurkan KUR sebesar Rp 31,1 miliar guna mendorong pertumbuhan bisnis mikro di Kalimantan Selatan.

BNI disburses Rp 31.1 billion worth of KUR financing in South Kalimantan to promote the development of micro businesses.

March 23 BNI dan Singapore Post Limited (SingPost) bekerja sama menawarkan alternatif channel untuk layanan remittance ke Indonesia.

BNI and Singapore Post Limited (SingPost) jointly introduce an alternative channel for remittance service to Indonesia.

March 30 BNI menerbitkan laporan kinerja tahunan 2008. BNI announces its 2008 full year report.

April

April 1 Di akhir 2008, total outstanding kredit melalui program linkage tumbuh 211% menjadi Rp 2,68 triliun.

As per end 2008, total outstanding loans through linkage program grew by 211% to Rp 2.68 trillion.

April 3 Peluncuran fitur SMS Payment untuk transaksi pembayaran di webstore merchant.

Official launching of SMS Payment, a new feature to support payment transactions in webstore merchants.

April 7 BNI mengoperasikan 10 cabang weekend banking guna memenuhi kebutuhan nasabahnya.

BNI operates 10 weekend banking outlets to meet the needs of its customers.

April 21 BNI kembali ditunjuk oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk menyalurkan fasilitas kredit pemilikan rumah bersubsidi.

BNI was again appointed by the State Ministry of Housing to channel subsidized home mortgage facilities.

April 23 BNI Syariah meresmikan cabangnya yang ke 55 di kota Banda Aceh.

BNI Syariah opens its 55th outlet in Banda Aceh.

April 29 BNI bersama LONGCHAMP meluncurkan program eksklusif Private Sale bagi para pemegang kartu kredit BNI dan member VIP LONGCHAMP.

BNI and LONGCHAMP offered a Private Sale program exclusive for BNI credit card holders and LONGCHAMP’s VIP members.

April 30 Bekerjasama dengan PT Mekar Unggul Sari, BNI menawarkan program harga khusus ke Taman Wisata Mekarsari khusus bagi semua pemegang kartu BNI Debit, Kredit dan Kartu Syariah.

In partnership with PT Mekar Unggul Sari, BNI provides special price invitation to Taman Wisata Mekarsari exclusive to all BNI debit, credit and sharia cardholders.

Daftar Siaran PersList of Press Release




May

May 2 BNI dan Landesbank Baden-Wuttemberg menjalin kerjasama pemanfaatan jaringan kedua bank untuk transaksi internasional.

BNI and Landesbank Baden-Wuttemberg agree to build partnership in branch sharing for international transactions.

May 4 BNI ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bank pembayar untuk para nasabah Bank IFI.

BNI was appointed by Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) as the payment bank for Bank IFI’s customers.

May 22 Penyelenggaraan BNI Gelegar Expo di Jakarta dan Medan dari 23 Mei hingga 31 Mei 2009.

BNI Gelegar Expo in Jakarta and Medan from May 23 to May 31, 2009.

May 27 BNI Berikan Fasilitas Kredit Rp 3,36 triliun dan USD 55 juta kepada Krakatau Steel Group

BNI provides Rp 3.36 trillion and USD 55 million Loans to Krakatau Steel Group.

May 29 Pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto, di mana BNI berpartisipasi memimpin sindikasi kredit senilai Rp 764 miliar, berjalan sesuai target.

The construction of Surabaya-Mojokierto toll road, with BNI leading a loan syndication of Rp 764 billion, moves ahead as planned.

May 30 BNI – Indosat sepakat meningkatkan benefit untuk Kartu Kredit Matrix-BNI

BNI-Indosat agree to add benefits to Matrix-BNI Credit Card.

June

June 1 BNI ditunjuk sebagai bank pengelola dana cadangan abandonment and site restoration dari kontraktor migas.

BNI is appointed to manage abandonment and site restoration reserve funds from energy contractors.

June 12 Kartu Kredit BNI dan HARVEY NICHOLS Gelar Summer Sale BNI Credit Card and HARVEY NICHOLS launch Summer Sale event.

June 27 BNI Hadirkan Benefit Kartu Kredit BNI Style Titanium di Surabaya

BNI introduces new, BNI Style Titanium benefits in Surabaya.

June 26 BNI Ditunjuk sebagai Bank Persepsi Penerimaan Negara dari Luar Negeri

BNI is appointed as a Bank to Receive Overseas Payment for State Income.

July

July 5 Peluncuran program loyalty Rejeki BNI Taplus 2009 guna mendukung bisnis tabungan sekaligus merayakan hari jadi ke 63 bank BNI.

Launching of Rejeki BNI Taplus 2009 loyalty program to support BNI’s funding franchise and celebrate the Bank’s 63rd anniversary.

July 5 Program Nonton Bareng Nasabah BNI di 105 gedung teater berhasil memecahkan rekor MURI.

BNI’s ‘Nonton Bareng Nasabah BNI’ launched in 105 movie theatres breaks MURI record.

July 7 BNI Pimpin Sindikasi Pembiayaan sebesar Rp 1,1 triliun untuk proyek Mal dan Apartemen Central Park

BNI leads a Rp 1.1 trillion syndication loan for Central Park Mall and Apartment project.

August

August 12 BNI dan Badan Kepegawaian Negara menjalin kerjasama penerbitan Kartu Pegawai Elektronik co-branding yang juga berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit BNI

BNI and Badan Kepegawaian Negara forge a partnership to issue co-branding employee card that also functions as BNI’s ATM and debit card.

August 13 BNI Berikan Kredit Rp 500 Miliar kepada PT Hutama Karya BNI provides Rp 500 billion loans to PT Hutama Karya.

August 13 Pembukaan Remittance Center BNI di Singapura Official opening of BNI’s Remittance Center in Singapore.

August 20 Pembukaan BNI Gelegar Expo di Denpasar Official opening of BNI Gelegar Expo in Denpasar.

August 21 Kampoeng BNI Kembangkan Pupuk Petroganik Kampoeng BNI develops Petroorganic fertilizer.

August 24 BNI dan PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) menghadirkan layanan ”Transfer Instan – Kirim Seketika Via XL” secara online di lebih dari 1.000 kantor BNI di seluruh Indonesia.

BNI and PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) offer online, instant transfer service, ”Transfer Instan – Kirim Seketika Via XL” through over 1,000 BNI branches across Indonesia.

August 27 Kerjasama BNI – PT ASKES untuk layanan Cash Management

BNI and PT ASKES announced partnership in Cash Management service.




September

September 09 Jelang Lebaran, BNI Naikkan Persediaan Uang Harian Sebesar 30%

BNI provides 30% more in daily currency to anticipate Lebaran.

September 17 BNI Kembali Gelar Mudik Nasabah untuk Kelima Kalinya BNI organizes its fifth Gelar Mudik Nasabah program.

October

October 5 RUPSLB BNI Setujui Pemisahan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah

BNI’s Extraordinary Meeting of Shareholders approves the separation of Syariah Business Unit into Bank Umum Syariah.

October 11 BNI Gelar Promo Nonton Perdana dan Promo Buy 1 Get 1 Free Tiket Film untuk pemegang kartu kredit BNI

BNI launches its Premiere Preview and Buy 1 Get 1 Free Movie Ticket promotion for its credit card holders.

October 13 BNI dan Perum Perumnas mengumumkan kerjasama penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bagi pekerja migran Indonesia.

BNI and Perum Perumnas announced their partnership to channel mortgage loans for migrant workers.

October 14 BNI Berikan Fasilitas Kredit Rp 1,28 triliun untuk Proyek PLTU Tarahan dan PLTU Pangkalan Susu

BNI provides Rp 1.28 trillion loan facility for PLTU Turahan and PLTU Pangkalan Susu projects.

October 21 BNI Telah Menambah 1.000 ATM BNI has added 1,000 new ATMs.

November

November 7 BNI Bantu Pembangunan 293 Rumah di Padang Pariaman BNI provides aid for the reconstruction of 293 houses in Padang Pariaman.

November 13 BNI Syariah Tambah Kantor Cabang di Kota Bekasi BNI Syariah opens a new branch office in Bekasi.

November 13 Saham BNI (BBNI) masuk ke dalam Morgan Stanley Capital Index (MSCI)

BNI (BBNI) is listed in the Morgan Stanley Capital Index (MSCI).

November 19 BNI tanam 10.000 pohon di Imogiri BNI plants 10,000 trees in Imogiri.

November 25 Penyaluran KUR BNI di Maluku Mencapai Rp 31,3 Miliar BNI channels Rp 31.3 billion micro loans (KUR) in Maluku.

November 23 BNI Raih Asia Responsible Enterpreneurship Award 2009 untuk dua kategori

BNI wins the Asian Responsible Award 2009 for two categories.

December

December 2 Kinerja BNI – Triwulan III 2009: Laba Bersih BNI Naik 123% BNI Third Quarter 2009 Performance Report: Net Income growth reaches 123%.

December 10 BNI dukung FIABCI Indonesia-BNI Prix d’Excellence Award 2009

BNI supports the FIABCI Indonesia-BNI Prix d’Excellence Award 2009.

December 11 BNI Sebagai Coordinating Arranger Sindikasi Pembiayaan Jalan Tol Ruas Semarang - Solo

BNI is the Coordinating Arranger for Semarang-Solo Toll Project’s Syndication Loans.

December 14 BNI Kembali Salurkan Rp 1,36 triliun untuk tiga Proyek PLN BNI channels Rp 1.36 trillion loans for three PLN projects.

December 16 BNI dan PT Jamsostek menerbitkan kartu kepesertaan yang sekaligus berfungsi sebagai kartu ATM/debit BNI.

BNI and PT Jamsostek partnership to issue membership card that also functions as BNI’s ATM/debit card.

December 22 Kerja sama BNI dan International Test Center dalam tes kemampuan bahasa Inggris 3.000 karyawan

BNI and International Test Center partnership in English proficiency tests for 3,000 employees.



KODe eTiK KARYAwAn

BNI telah memiliki panduan berupa kode etik atau Code of Conduct (disingkat dengan ”COC”)sebagai pedoman etika yang menjadi prinsip dan dasar yang memandu hubungan di antara Insan BNI dan hubungan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam berbisnis sejak tahun 2001, yang diharapkan dapat mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan dengan sebaik-baiknya.

COC merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

Dalam perjalanannya, BNI melakukan review terhadap COC dengan maksud dan tujuan untuk:• Menyempurnakan pedoman bagi seluruh pelaku

bisnis di perusahaan agar berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas perusahaan, serta sebagai pedoman dalam menentukan sikap pada saat menghadapi keadaan yang dilematis.

• Sebagai kriteria dalam menilai apakah individu di dalam perusahaan telah berperilaku sesuai dengan yang diinginkan perusahaan atau menyimpang dari peraturan tersebut.

• Mengidentifikasi standar-standar dan etika dalam perusahaan agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Implementasi COC di atas, diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi segenap insan BNI, serta menciptakan kerja sama tim yang solid. Mengingat COC ini merupakan pedoman bagi insan BNI dalam bersikap dan berperilaku untuk melaksanakan tugas sehari-hari, serta berinteraksi dengan mitra kerja, mitra usaha, dan pihak-pihak lainnya, dengan tujuan BNI mampu mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingannya.

CODe OF COnDUCT

Since 2001, BNI has issued a formal company Code of Conduct (CoC) that serves as the ethical guidelines for BNI employees in performing their daily tasks and duties, and in their interaction with work colleagues, business partners, and other parties. The issuance of CoC is expected to support the GCG implementation throughout all aspects of the Bank’s operations.

Serving as the Bank’s internal guidelines, the CoC describes the Bank’s value system, business and work ethics, commitment and adherence to BNI’s regulations for all individuals in performing their business activities as well as in interacting with the stakeholders.

BNI has reviewed CoC for the purposes of: • Enhancing the guidelines to ensure proper

business conduct as well as a guideline for proper behaviors in challenging business situations.

• An individual performance indicator to measure adherence to the Bank’s rules and regulations.

• Identifying standards and ethics that comply with the Bank’s overall vision and mission.

The implementation of CoC is expected to nurture a positive working environment and promote solid teamwork. The CoC serves as the guideline for all BNI personnel in their conduct in everyday work activities and in interacting with work colleagues, business partners, and other parties, so that BNI can maintain the trust of the stakeholders.



Pada intinya Code of Conduct BNI mengatur pokok-pokok hal-hal sebagai berikut :1. Bertindak Profesional2. Menjadi Panutan & Saling Mengingatkan3. Menjaga Hubungan Baik Antar Insan BNI4. Menjaga Kerahasiaan5. Menjaga Keamanan Kerja6. Berkomitmen Terhadap Lingkungan7. Melakukan Pencatatan Data dan Penyusunan

Laporan8. Mencegah Benturan Kepentingan9. Bertindak Sebagai Narasumber10. Larangan menjadi Anggota dan Donatur Parpol11. Mengungkapan Informasi12. Menggunakan dan Menjaga Aset BNI13. Penggunaan Corporate Identity

Prinsip 46Prinsip 46 merupakan panduan perilaku yang akan membantu semua insan BNI memahami nilai-nilai Budaya Kerja BNI dan melaksanakan Perilaku Utama yang dijadikan tonggak-tonggak perilaku teladan di BNI. Tuntutan ini berlaku bagi seluruh insan BNI dari jajaran Dewan Komisaris, Direksi, pemimpin sampai jajaran pegawai terendah dalam struktur organisasi, termasuk pegawai rekanan yang ditugaskan di BNI.

Prinsip 46 yang dicanangkan pada tanggal 5 Juli 2007 merupakan akronim dari 4 (empat) nilai budaya kerja yang baru, yaitu profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan dan perbaikan tiada henti. Diharapkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kerja yang baru akan dapat mendukung pencapaian visi dan misi BNI untuk senantiasa unggul dalam layanan dan kinerja mengingat bahwa budaya kerja tersebut mencerminkan keinginan sungguh-sungguh dan komitmen yang kuat dari insan-insan BNI untuk memberi yang terbaik kepada seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder baik internal maupun external).

BNI’s Code of Conducts covers the following important aspects:1. Act professionally2. Be a role model3. Maintain harmonious relations among employees4. Protect the Bank’s confidentiality5. Maintain a safe environment6. Be committed to the environment7. Engage in proper data recording and reporting8. Avoid personal conflict of interest9. Be a resource person10. Avoid becoming a political party member or

contributor11. Disclose information12. Maintain and preserve BNI’s assets13. Wear corporate identity

Prinsip 46Prinsip 46 represents a guideline for all employees of BNI in instilling the values of the BNI Work Culture and in implementing the Core Employee Behavior that serves as a model of employee conduct at BNI. This guideline is applicable to all personnel at BNI, from Commissioners and Directors down to the lowest ranking employee in the organization, including employees of business partners stationed at BNI.

Introduced on July 5, 2007, Prinsip 46 is an acronym of the Bank’s new four culture values: professionalism, integrity, customer oriented and continuous improvement. Reflecting strong commitment to deliver the best for all internal and external stakeholders, these new values are expected to support the attainment of BNI’s Vision and Mission and promote service and performance leadership.



Nilai Budaya Kerja BNI mempunyai makna sebagai berikut:

1. Profesionalisme Memiliki kompetensi dan berkomitmen memberikan hasil terbaikPossessing reliable work competencies and a commitment to excel

2 Integritas Berkomitmen untuk selalu konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh kata hati dan kepercayaan pada prinsip-prinsip kebenaran yang hakikiMaintaining consistency of thoughts, words and actions, based on personal conscience and belief on the universal principles of truth

3 Orientasi pelanggan Senantiasa mengutamakan kepentingan pelanggan dengan dilandasi sikap saling menghargai dan hubungan kemitraan yang sinergisPutting the interest of the customers first on the basis of mutual respect and synergistic partnership

4 Perbaikan tiada henti Senantiasa mencari peluang dan solusi untuk meningkat layanan dan kinerja yang melampaui harapan pelangganContinuously seeking for opportunities and solutions to improve services and deliver a performance that exceeds a customer’s expectation

Nilai profesionalisme dan intergritas berorientasi ke dalam diri individu. Sedangkan nilai orientasi pelanggan dan perbaikan tiada henti berorientasi pada aspek di luar diri seperti lingkungan dan pihak lain. Pelanggan dalam hal ini berarti luas yaitu pihak-pihak internal dan eksternal termasuk segenap pemangku kepentingan BNI.

Setiap Nilai Budaya Kerja BNI memiliki perilaku utama yang merupakan acuan bertindak bagi seluruh Insan BNI, dengan perincian sebagai berikut.

No. 4 Nilai Budaya Kerja 6 Perilaku Utama

1 Profesionalisme a. Meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik

To improve work competencies and deliver the best result

2 Integritas b. Jujur, tulus dan ikhlas

To be honest, sincere, and whole-hearted

c. Disiplin, konsisten dan bertanggung jawab

Disciplined, consistent and responsible

3 Orientasi pelanggan d. Memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis

To provide the best services through synergistic partnership

4 Perbaikan tiada henti e. Senantiasa melakukan penyempurnaan

Constantly strive for improvement

f. Kreatif dan Innovatif

Creative and innovative

Komitmen insan BNI untuk mempunyai perilaku dan sikap yang mencerminkan Nilai Budaya Kerja Prinsip 46 diwujudkan dalam penandatangan komitmen Terhadap Prinsip 46

BNI Work Values are described as follows:

The values of Professionalism and Integrity are oriented towards employee self-development, while the values of Customer-Oriented and Continuous Improvement are directed to the external environment and other parties. In this case, the word “customer” is used broadly to define all internal and external parties including stakeholders of BNI.

Each of the Values of the Work Culture has corresponding Core Behaviors that serve to guide the conduct of all BNI personnel, as follows:

All personnel at BNI have signed a Statement of Commitment to PRINSIP 46 signifying the commitment of each individual to implement the values and behavior consistent with Prinsip 46.



KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK

Dari hasil Self Assessment, Bank menetapkan Nilai Komposit pada posisi 1,45 (satu koma empat lima) sehingga berada pada predikat komposit : Sangat Baik.

Adapun peringkat masing-masing faktor adalah sebagai berikut:1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris = peringkat 1 a. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 7 (tujuh)

orang sehingga memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ukuran serta kompleksitas usaha Bank.

b. Jumlah Komisaris Independen sebanyak 4 (empat) orang, ekuivalen dengan 57,14% (lima puluh tujuh koma empat belas persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

c. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, serta telah berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor.

e. Rapat Dewan Komisaris terselenggara dengan sangat efektif dan efisien.

f. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi = peringkat 1

a. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku dimana jumlah Direksi sebanyak 9 (sembilan) Direktur Direksi mempunyai integritas, berpengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank atau institusi keuangan. Direksi tidak mempunyai rangkap jabatan.

GENERAL SUMMARY OF THE RESULTS OF SELF ASSESSMENT ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION AT THE BANK

The results of the GCG Self Assessment show a Composite Rating of 1.45 (one point fourty-five), or within the rating category of: Very Good.

The composite rating is made up of the following rating values:1. Implementation of tasks and responsibilities of the

Board of Commissioners = rating of 1 a. The BOC comprises of 7 members conforming

with the regulation of Bank Indonesia. The number is suited to the scale and complexity of BNI’s business.

b. The number of Independent Commissioners of 4 persons is equivalent to 57.14% (Fifty seven point fourteen percent) of the total number of members of the Board of Commissioners.

c. All members of the BOC have the ability to act and make decision independently.

d. The execution of duties and responsibilities of the BOC is conducted in compliance with GCG principles and in an effective manner without any minor weakness.

e. Meetings of the BOC are conducted in an effective and efficient manner.

f. Transparency is well maintained by all members of the BOC with no violation recorded during the year.

2. Implementation of tasks and responsibilities of the Directors = rating 1

a. The Board of Directors’ composition, integrity and competences are in line with the Bank’s size and business complexity as well as meeting prevailing regulation with 9 (nine) Directors, each having at least 5 (five) years operational experience as an Executive in a bank or other financial institution. All Directors do not hold other positions.



b. Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.

d. Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi.

e. Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite = peringkat 1

a. Komposisi dan kompetensi anggota komite-komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

b. Pelaksanaan tugas komite-komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.

c. Rekomendasi komite-komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.

d. Penyelenggaraan rapat komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien.

4. Penanganan benturan kepentingan = peringkat 1 a. Bank telah memiliki kebijakan intern, sistem

dan prosedur mengenai benturan kepentingan antara lain sebagaimana dimuat dalam Credit Policy Commitee, Code of Conduct serta Anggaran Dasar. Disamping itu Bank telah memiliki ketentuan tentang pemberian kredit kepada calon debitur yang memiliki hubungan keluarga maupun yang mengandung benturan kepentingan dengan pemrosesan dan atau pemutus kredit.

b. Bank telah mengungkapkan adanya benturan kepentingan dalam setiap keputusan khususnya yang terkait dengan persetujuan kredit maupun pengadaan barang dan jasa yang telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. Sebab-sebab pengalihan proses atau pengambilan keputusan kredit karena adanya benturan kepentingan diinformasikan dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK).

b. All Directors have the necessary capabilities to act and decide independently.

c. The execution of the Directors’ task and responsibilities has complied with the GCG principles with no minor weaknesses.

d. The Board of Directors’ meetings are effectively and efficiently held where all decisions are recorded in the Meeting Minutes.

e. Good transparency without any violation agains prevailing rules/regulations.

3 Comprehensiveness and implementation of the tasks of the Committees = rating of 1

a. The composition and competences of all members of the Committees are already in line with the Bank’s size and business complexity.

b. The implementation of the tasks of the Committees is effective without any minor weaknesses.

c. Useful recommendations submitted by the Committees serve as references for Board of Commissioners’ decisions.

d. Meetings are held in accordance with internal guidelines.

4. Handling of conflicts of interest = rating of 2 a. BNI already has internal policies, systems and

procedures to handle any conflict of interest as detailed in the Credit Policy Committee, Code of Conduct and Articles of Association. The Bank has also developed its guidelines on the credit approval process for debtors with family relationship or other potential conflict of interest with the decision maker.

b. The Bank has reported all decisions with potential conflicts of interest, especially those related to credit approval and procurement processes. Details describing any transfer of authority in credit approval processes due to potential conflicts of interest are recorded in the Credit Application.



c. Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) beserta data dan dokumen lain dalam rangka pemberian kredit disimpan/didokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku, untuk melindungi kepentingan Bank dan pihak-pihak yang terkait.

d. Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi atau menghindari adanya benturan kepentingan dalam menjalankan operasional perbankan. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

5. Penerapan fungsi kepatuhan = peringkat 2 a. Beberapa ketentuan prudential, seperti Capital

Adequacy Ratio (CAR), Giro Wajib Mimimun (GWM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Net Open Position (NOP), Non Performing Loan (NPL), dan Penyisihan Kualitas Aktiva pada umumnya telah dipenuhi, kecuali untuk GWM pernah terjadi pelanggaran karena human error. Terhadap ketentuan yang bersifat administratif, terdapat beberapa ketidakpatuhan yang terjadi karena keterlambatan penyampaian laporan koreksi Laporan Bank Umum (LBU), laporan pemindahan alamat kantor cabang, dan laporan Sistem Informasi Debitur (SID).

b. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan sebagai satuan kerja kepatuhan telah berjalan efektif, antara lain dari pengujian kepatuhan yang telah berjalan dan pemantauan kepatuhan melalui review kepatuhan yang dilakukan di segenap unit organisasi secara rutin, berkala, mendadak, dan khusus.

c. Pedoman, sistem dan prosedur kerja tersedia cukup lengkap di setiap unit organisasi, dilakukan up dating sejalan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bank secara terus menerus melakukan pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional, dan menanamkan pengertian serta mendorong kepada segenap unit organisasi untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

c. Credit Applications and other related data and documents are filed according to the regulations introduced to protect the interests of the Bank and the related parties.

d. In performing Bank operations, the BoC, BoD and all employees put their best effort to reduce or avoid any incidence of conflicts of interest. The Bank’s internal policies on conflicts of interest can avoid the occurrence of conflict of interests that may harm the Bank’s interests.

5. Implementation of the compliance function = rating of 2

a. Except for the occurrence of reporting errors on minimum reserve requirements, BNI has met all prudential requirements, including Capital Adequacy Ratio. Minimum Reserve Requirements, Net Open Position and Non Performing Loans. There were a number of violations against administrative regulations due to untimely submission of a Commercial Bank Report, Branch Address Change Notification and Reports on the Debtor Information System.

b. The task execution and independence of the Bank’s Compliance Director and Compliance Division has been performed effectively, among others based on regular, on the spot and on specific compliance reviews and measurement events within the Bank’s entire organization.

c. The Bank has developed proper guidelines, systems and procedures within all units, with regular updating in accordance to the prevailing regulations.

The Bank performs ongoing compliance reviews against the prevailing regulations, periodic compliance reviews throughout the entire operating units and promotes the importance of compliance practices in accordance with the prevailing regulations.



6. Penerapan fungsi audit intern = peringkat 2 a. Pelaksanaan fungsi audit intern pada umumnya

telah berjalan secara efektif. Pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang diterapkan dalam SPFAIB

b. Kelemahan-kelemahan yang ada hanya bersifat minor, antara lain pemenuhan formasi tenaga auditor. Per Desember 2009, formasi auditor yang belum dipenuhi sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi SPI dan pemenuhan Rencana Audit Tahunan.

c. Terhadap kekurangan formasi auditor tersebut sebagian besar telah dipenuhi melalui rekrutmen auditor baru sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang saat ini sedang dalam masa training.

d. Satuan Pengawasan Intern telah berusaha menjalankan tugas secara independen dan obyektif.

7. Penerapan fungsi audit ekstern = peringkat 1 a. Audit dilakukan oleh akuntan publik Benyanto

Suherman dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantoro, Sarwoko & Sandjaja yang terdaftar di Bank Indonesia dan Bapepam & LK. Akuntan Publik tersebut mulai melakukan audit sejak tahun buku 2006 sehingga belum melampaui batas maksimum 5 (lima) tahun secara berturut-turut.

b. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan

c. Kualitas dan cakupan hasil audit akuntan publik sangat baik

d. Kontrak dengan KAP berikut lampirannya mewajibkan kecukupan kapasitas, legalitas, ruang lingkup, standar profesional dan komunikasi dengan Bank Indonesia.

e. Akuntan Publik telah melaksanakan audit dengan sangat independen, serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.

f. Penyampaian hasil audit lebih cepat dari ketentuan dalam kontrak.

6. Implementation of the internal audit function = rating of 2

a. The implementation of the internal audit function has been performed effectively. Internal guidelines have met the minimum standard introduced in SPFAIB.

b. Occurrences of weaknesses are minor, including the auditor formation. As of December 2009 the bank has yet met the auditor formation of 28 personnel, so that it does not significantly influence the effectiveness of SPI function in meeting its Annual Audit Plan.

c. Most of the failure to meet auditor formation requirements was met through the recruitment of 27 new auditors.

d. SPI has put its best effort to perform its tasks independently and objectively.

7. Implementation of the external audit function = rating of 1

a. The audit work was performed by Benyanto Suherman from Purwantoro, Sarwoko & Sandjaja Accounting Firm, listed in BI and Bapepam. The appointed public accountant has performed its audit works since 2006, not exceeding the maximum limit of 5 consecutive years.

b. The audit work was performed effectively and met the minimum requirements stated in the prevailing regulations.

c. Very good audit quality and scope. d. The contract including attachments with the

appointed public accountant covered aspects of adequacy in capacity, legality, scope of audit, professional standards, and communications with Bank Indonesia.

e. The public accountant has performed its audit work independently and met all required criteria.

f. The audit report was submitted ahead of the stated time schedule in the contract.



8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern = peringkat 2

a. Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.

b. Manajemen aktif melakukan pemantauan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

c. Bank berusaha untuk menentukan prosedur dan penerapan pengendalian intern secara komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank yang antara lain dilakukan Bank melalui pelaksanaan proses validasi dan sertifikasi oleh divisi-divisi terkait terhadap Policy dan Standard Operating Procedure (PP Online), review berkala terhadap limit-limit risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional, Pembentukan Operational Risk Self Assessment (ORSA) untuk memetakan peristiwa risiko operasional Bank di segenap unit, pengembangan tool Perangkat Risiko Operasional “PERISKOP”, Pengelolaan Risiko Pasar Cabang Luar Negeri antara lain pelaporan eksposur/aktivitas Cabang Luar Negeri serta review seluruh Standard Operating Procedure baik yang terkait dengan proses bisnis maupun penunjang.

d. Manajemen efektif memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.

e. Secara umum fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern telah berfungsi baik. Analisis skenario dan/atau stress test untuk mengantisipasi dampak perubahan eksternal dan/atau gejolak ekonomi global terhadap kinerja Bank telah dilakukan, dan saat ini sedang berupaya menciptakan dan mengembangkan perangkat (tools) yang lebih sensitif untuk mengukur dampak kondisi ekstrim dimaksud.

8. Implementation of risk management including internal control system = rating of 2

a. Effective risk identification and management. b. To maintain healthy internal bank condition,

management actively monitors policies, procedures and limit setting, effective and comprehensive management information system.

c. The Bank puts efforts in defining comprehensive procedures and execution of internal controls in accordance with the Bank’s direction, size, business complexity and risks faced. BNI has among others performed validation and certification processes of Policies and Standard Operating Procedures, periodic reviews on credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk limits, the formation of Operational Risk Self Assessment (ORSA) to map occurrence of operational risks in the units, development of PERISKOP, operational risk management on overseas branches including exposure reporting and overall standard operating procedure reviews.

d. Effective monitoring of the Bank’s condition against the prevailing regulations and internal policies and procedures.

e. The risk management and internal control functions have performed satisfactorily. Scenario analysis and/or stress tests to assess impacts from external changes and/or the global economic turmoil on the Bank’s performance have been conducted. New, more sensitive tools for assessing extreme conditions are currently under development.



9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) = peringkat 2

a. Pengambilan keputusan pemberian kredit telah dilakukan secara independen antara lain dengan menerapkan four eyes principle.

b. Konsultasi pemberian kredit besar dan kepada pihak terkait dilakukan secara efektif.

c. Melakukan evaluasi, penyempurnaan dan review secara periodik Internal Rating System, Loan Portfolio Management, Recovery Rate dan Loan Exposure Limit per segmen, per sektor ekonomi dan per regional.

d. Melakukan scenario analysis dan / atau stress test terhadap debitur yang memiliki eksposur besar.

e. Tidak ada pelampauan dan pelanggaran BMPK. f. Pengambilan keputusan dalam penyediaan

dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal = peringkat 2

a. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.

b. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.

c. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

d. Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

9. Exposure to Related Parties and Large Exposures = rating of 2

a. The loan approval process has been done independently based on the four eyes principles.

b. Consultations on large exposures and exposures to related parties have been done effectively.

c. Periodic evaluations, enhancements and reviews on the Internal Rating System, Loan Portfolio Management, Recovery rate and Loan Exposure Limit by segment, economic sector and region.

d. Scenario analysis and/or stress test on debtors with large exposures.

e. No violation against legal lending limit. f. Independent decision making on exposures to

related parties and large exposures.

10. Transparency in the Bank’s financial and non financial conditions, Good Corporate Governance and internal reporting = rating of 2

a. Adequate transparency in financial and non financial information disclosure to the public through the bank’s homepage and mass media.

b. Availability of timely, comprehensive, accurate and up-to-date financial and non-financial information.

c. Transparent and effective disclosure of product and service information, effective customer complaint handling, and adequate personal data handling.

d. Comprehensive, accurate, up-to-date and timely GCG implementation report submission to the stakeholders in accordance to the prevailing regulations.

e. Adequate Management Information System to provide information in a timely, accurate, comprehensive, reliable and effective manner to support the decision making process.


Laporan Komite Audit Audit Committee Report

f. SIM Bank yang tersedia (EIS, Ctrl-D, PMS, dsb) dapat diakses sesuai dengan periode pelaporan yang ditetapkan (harian, mingguan, ataupun bulanan).

Bank mengusahakan penerapan standar manajemen mutu terhadap pengelolaan IT Security ISO 9001 : 2000 dan dalam tahapan impelementasi ISMS (Information Security Management System) 27001 pada Bank untuk menunjang keselarasan terhadap kehandalan IT Security System pada Bank.

11. Rencana strategis Bank = peringkat 2 a. Rencana jangka pendek Bank (Rencana Bisnis

Bank/Business Plan) sesuai dengan Visi dan Misi Bank serta rencana jangka panjang (Rencana Korporasi/Corporate Plan).

b. Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.

c. Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (Business Plan).

d. Penilaian risiko komposit atas risiko strategik berada pada tingkat Low Strategic Risk Rating.

f. Existing management information system (EIS, Ctrl-D, PMS, etc.) is accessible in accordance with the reporting schedule (daily, weekly, monthly). The Bank has initiated the implementation of quality management standards through IT Security ISO 9001:2000 and currently develops its Information Security Management System (ISMS 27001) to enhance BNI’s IT Security System.

11. BNI’s strategic plan = rating of 2 a. The Bank’s short term plan is in accordance

with BNI’s Vision and Mission as well as its corporate plan.

b. The Bank’s corporate and business plans have been developed realistically by taking into account all external and internal factors, prudence and sound banking principles.

c. Business plan realization is aligned with the Bank’s business plan.

d. The composite risk rating of strategic risk issues is within the Low Strategic Risk Rating level.



Dalam rangka melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, disamping Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi. Pembentukan Komite Audit dilakukan dengan berpedoman antara lain pada:a. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara No. KEP-117/M-PBUMN/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara;

b. Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor8/4/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Komite Audit selama tahun 2009 telah melaksanakan tugas sesuai Piagam Komite Audit sebagai berikut:1. Penelaahan atas informasi keuangan yang

akan dipublikasikan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

Melakukan penelaahan atas laporan keuangan konsolidasian dan Laporan Keuangan Publikasian triwulan I, dan II tahun 2009 yang disampakan kepada Dewan Komsiaris. Untuk Laporan Keuangan Konsolidasian triwulan III tahun 2009, Komite Audit telah melakukan diskusi dengan KAP sehubungan dengan penugasan Reviu Laporan Keuangan Konsolidasian. Komite Audit telah memantau pelaksanaan sertifikasi berjenjang atas laporan keuangan publikasian. Sampai dengan 31 Desember 2009 sebagian besar sertifikasi berjenjang telah dilaksanakan.

2. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit dari auditor eksternal termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor eksternal serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting dipertimbangkan.

In accordance with the implementation of GCG principles, the BOC has established the Audit Committee, in addition to the existing Risk Management Committee and Remuneration and Nomination Committee. The creation of Audit Committee refers to the following legal basis:a. SOE Ministrial Decree No. KEP-117/M-

PBUMN/2002 dated 1 August 2002 on Good Corporate Governance Implementation in State Owned Enterprises.

b. BAPEPAM Chairman Decree No. Kep-29/PM/2004 dated 24 September 2004 on Audit Committee Formation and Work Procedures.

c. Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 on GCG Implementation for Commercial Banks that has been amended by Regulation No. 8/14/PBI/2006 on Amendments of GCG Implementation for Commercial Banks.

Throughout 2009, the Audit Committee carried out the following activities, pursuant to the Audit Committee Charter:1. Review of the Bank’s financial information

before release to the public, including financial statements, financial projections and other financial information.

The materials reviewed also include consolidated financial statements and published financial statements for second and third quarter of 2009. For consolidated financial statements for third quarter 2009, the Audit Committee met with the Public Accountant to discuss assignment for Review on Consolidated Financial Statements. The Audit Committee also monitored the implementation of certification for published financial statements. Until 31 December 2009, most of the certification process had been completed.

2. Evaluation of the effectiveness of external audit implementation, including review on independence and objectivity of the external auditor, as well as analysis on thoroughness of the audit to ensure that all critical risks has been considered.



Komite Audit telah melakukan 5 (lima) pertemuan, diskusi, dan evaluasi terhadap auditor eksternal.

Untuk tahun buku 2009, Akuntan Publik yang mengaudit adalah Benyanto Suherman dari KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja/EY.

3. Evaluasi atas pelaksanaan paket kompensasi Direksi dan Komisaris

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/002/DK/2009 tanggal 13 Mei 2009, kompensasi yang diberikan kepada Direksi adalah berupa gaji dan fasilitas tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, biaya kesehatan ditanggung Perseroan, telekomunikasi, liability insurance, cuti, tunjangan hari raya, death benefit & disablity benefit, dan membership. Sedangkan bagi Komisaris diberikan gaji, fasilitas tunjangan transportasi dan komunikasi, biaya kesehatan ditanggung Perseroan, telekomunikasi, liability insurance, membership, tunjangan hari raya, dan death benefit & disability benefit.

Dari hasil evaluasi tersebut Komite Audit memperoleh kesimpulan bahwa realisasi pengeluaran total paket kompensasi yang dibayarkan/ diberikan selama tahun buku 2009 sampai dengan Desember sebesar Rp 42.642.093.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Direksi : Gaji dan tunjangan Rp16.116.000.000,00 Fasilitas lainnya Rp 18.444.526.000,00

- Komisaris : Gaji dan tunjangan Rp 5.508.900.000,00 Fasilitas lainnya Rp 2.572.667.000,00

Atas pengeluaran paket kompensasi tersebut, tidak ditemukan pelanggaran yang material.

4. Penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap perundang-udangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

The Audit Committee held 5 meetings and discussions with the external auditor to evaluate their performance. For fiscal year 2009, the Public Accountant appointed as BNI’s external auditor is Benyanto Suherman from Purwantono, Sarwoko & Sandjaja/EY Public Accountant.

3. Evaluation on disbursement of compensation package for Directors and Commissioners

Pursuant to BOC Resolition No. Kep/002/DK/2009 dated 13 May 2009, compensation furnished to Directors is comprised of salary, housing allowance, transportation and telecommunication allowance, medical expenses covered by the Bank, liability insurance, leave allowance, religious holiday allowance, death benefit, disability benefit and membership benefits. Compensation to Commissioners, on the other hand, is comprised of salary, transportation and telecommunication allowance, medical expenses covered by the Bank, liability insurance, leave allowance, religious holiday allowance, death benefit, disability benefit and membership benefits.

Based on the evaluation carried out during the year, the Audit Committee concluded that the compensation package disbursed in 2009 amounted to Rp 42,642,093,000.00, with the following breakdown:

- Directors: Salary and allowances of Rp16,116,000,000.00

Other facilities of Rp18,444,526,000.00

- Commissioners: Salary and allowances of Rp5,508,900,000.00

Other facilities of Rp 2.572.667.000,00

Pertaining to the above compensation disbursement, the Audit Committee has found no material non-compliance.

4. Review on the Bank’s compliance to relevant laws and regulations



Dari hasil penelaahan Komite Audit atas Laporan Kepatuhan, yang disampaikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan, selama tahun 2009, Perseroan telah secara rutin menyampaikan laporan tersebut kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 2007. Pengujian dan pemantauan kepatuhan yang dilakukan oleh Perseroan telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, masih perlu dilakukan peningkatan pengawasan secara efektif dan efisien oleh Satuan Pengawasan Intern dan Divisi Kepatuhan (Quality Assurance), baik melalui peningkatan kompetensi maupun teknologi informasi khususnya dalam hal pelaporan keuangan.

5. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan, paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

a. Pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern Komite Audit telah melakukan 3 (tiga)

pertemuan untuk membahas perencanaan audit tahunan (RKAT), penelaahan laporan hasil audit, dan pemantauan tindak lanjut. Untuk tahun 2009 SPI telah melakukan audit umum atas 166 (seratus enam puluh enam) kantor, audit teknologi informasi 18 (delapan belas) penugasan, audit issue 7 (tujuh) penugasan, konsultasi 4 (empat) penugasan, dan audit pendalaman (khusus) 13 (tiga belas) penugasan.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa perencanaan SPI telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan audit berbasis risiko, pelaksanaan audit dan pelaporan telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar yang berlaku

Komite Audit telah melakukan pertemuan dengan KAP PSS sebanyak 5 (lima) kali dan melakukan evaluasi atas independensi dan objektivitas KAP tersebut.

Having reviewed the Compliance Report submitted in the form of the Compliance Director’s Report, the Audit Committee concluded that throughout 2009, the Bank had periodically submitted such Compliance Reports to Bank Indonesia, in adherence to Bank Indonesia Regulation No. 1/6/PBI/1999 dated 20 September 2007. The Bank had conducted compliance testing and monitoring activities in an optimal manner. Nevertheless, room for improvement remains, particularly in the areas of effective surveillance by the Internal Audit Unit and Compliance Division (Quality Assurance Division), mainly through improving competence and information technology in financial reporting.

5. Monitoring and evaluation on audit planning and implementation, as well as follow-up activities based on audit results, in order to review the procedural sufficiency in financial reporting. The following are monitoring and evaluation activities conducted during the year:

a. Task Execution of the Internal Audit Unit (IAU) The Audit Committee held 3 meetings to

discuss the Annual Audit Plan, review audit results and monitor follow up on resulting audit findings. In 2009, the IAU conducted general audits on 166 offices, 18 assignments of information technology audit, 7 assignments of current issues audit, 4 consulting assignments and 13 assignments of in-depth (specific) audit.

Having reviewed IAU activities and reports in 2009, the Audit Committee concluded that IAU properly implemented risk-based audit planning and properly conducted audit and reporting activities based on Internal Audit Standards for Banks.

b. Regulatory Compliance in Audit performed by Public Accountant.

The Audit Committee held 5 meetings with KAP PSS to evaluate their independence and objectivity of the audit that has been performed during the year.

c. Regulatory Compliance in Financial Reporting



c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku

Berkenaan laporan keuangan auditan untuk tahun buku 2009, Komite Audit telah secara aktif melakukan diskusi dengan akuntan publik dan dengan manajemen mengenai masalah-masalah yang perlu didiskusikan, hal mana sesuai dengan Standar Audit Seksi 380 (PSA No.48) perihal komunikasi dengan Komite Audit.

d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia

Dari hasil penelaahan dan evaluasi atas laporan pending tindak lanjut temuan audit SPI, terdapat 6.211 (enam ribu dua ratus sebelas) temuan yang terdiri 4.524 (empat ribu lima ratus dua puluh empat) temuan tahun 2009, 1.254 (seribu dua ratus lima puluh empat) temuan tahun 2008, dan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) temuan tahun 2007 yang sampai dengan Desember 2009 belum selesai ditindaklanjuti. Untuk temuan hasil audit BI dari 171 (seratus tujuh puluh satu) temuan telah ditindaklanjuti 50 (lima puluh) temuan dan belum selesai 121 (seratus dua puluh satu)temuan. Sedangkan untuk hasil audit BPK, 177 (seratus tujuh puluh tujuh) temuan semua telah ditindaklanjuti dan masih menunggu konfirmasi dari BPK.

BNI telah mengembangkan sistem pemantauan tindak lanjut berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pemantauan secara real time terhadap temuan audit. Meskipun demikian, Komite Audit berpendapat bahwa proses tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen masih perlu terus diupayakan dengan lebih dipercepat.

6. Pemberian rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham

In regards to the 2009 Audited Financial Report, the Audit Committee was actively involved in series of discussions with the appointed public accountant and the Bank’s management team to discuss key issues, in adherence to Section 308 of Audit Standards concerning Communication to the Audit Committee.

d. BOD Follow-up Actions concerning Audit Findings by IAU

Having reviewed and examined audit reports issued by the IAU, there were 6,211 findings that remained in the “pending for follow-up” status, comprising of 4,524 findings in 2009, 1,254 findings in 2008, and 433 findings in 2007.

As for follow-ups on BI audit findings, from a total of 171 findings, as many as 50 findings were followed-up and 121 findings remained in the “pending for follow-up” status. For the BPK audit findings, all of the 177 findings had been followed-up and currently the Bank is waiting for confirmation from BPK.

BNI has developed an IT-based audit follow-up monitoring system, that enabled the Bank to monitor on a real-time basis, the progress of audit follow-up activities. However, the Audit Committee concluded that improvement efforts remain needed, primarily to speed-up the audit follow-up process.

6. Recommendation to the BOC on appointment of public accountant and Public Accountant Office to be proposed in the General Meeting of Shareholders

For fiscal year 2009, the Public Accountant



Untuk tahun buku 2009, Tim Pemilihan Akuntan Publik yang terdiri dari Komite Audit dan unsur manajemen telah melakukan proses pemilihan akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian BNI, Laporan Keuangan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi DPLK, Operasi Departemen Kustodian, dan Evaluasi Kinerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009.

Tim telah mengusulkan dan Dewan Komisaris telah menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan Benyanto Suherman sebagai akuntan publik.

7. Penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.

Untuk tahun 2009 surat pengaduan yang masuk

kepada Dewan Komsiaris langsung disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris

Komite Audit melakukan pertemuan dengan Divisi terkait untuk mendorong diterapkannya sistem Whistlerblower yang lebih efektif.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, Komite Audit berpendapat bahwa:

• Sistem Pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan yang dipublikasikan, telah memadai.

• Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2009 adalah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

• Bank telah memiliki kebijakan dan sistem yang memadai dalam melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selection Team, which consists of representatives from the Audit Committee and the Bank’s management, conducted activities to select a public accountant to audit the Bank’s Consolidated Financial Statements, Financial Report for Partnership Program for Small Enterprises and Community Development, Financial and Portfolio Report for DPLK Investments, Custodian Operation Report and Performance Evaluation for the year ended on 31 December 2009.

Based on the Selection Team’s recommendation, the BOC appointed Public Accountant Office of Purwantono, Sarwoko & Sandjaja with Benyanto Suherman as the public accountant in charge.

7. Review and reporting to the BOC pertaining to complaints against the Bank

In 2009, complaint letters received by the BOC were directly forwarded to the BOD for further follow-up actions.

8. Execution of other duties as mandated by the BOC The Audit Committee conducted a series of

meetings with representatives from related Divisions to encourage the Bank management in implementing the Whistleblower system.

Based on the above review, analysis and

discussions, the Audit Committee concluded that: • The Bank has a sufficient Internal Control

System, including procedures for publishing the financial reports.

• The appointed public accountant has sufficient independence in performing audits on 2009 Financial Statement, based on Auditing Standards issued by the Indonesian Accounting Society.

• The Bank has sufficient policies and systems to ensure compliance to the prevailing laws and regulations.

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai bagian dari komunitas, BNI menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan finansial dan tanggung jawab sosialnya.As a member of the community, BNI affirms our commitment to balance its financial interests with its social responsibilities as a member of the community.

Informasi lebih rinci tentang strategi dan pencapaian CSR BNI dapat dilihat dalam Laporan Berkelanjutan BNI yang terpisah.More detailed information on BNI’s CSR strategy and achievements are available in a separate Sustainability Report.




Jalan menuju KeberlanjutanBNI telah memberikan komitmennya pada pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang tercantum dalam salah satu misi BNI, yaitu ‘Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan’.

Pada tahun 2009, sebuah peta jalan keberlanjutan telah dikembangkan sebagai acuan bagi segenap warga BNI dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan menjadi sebuah upaya strategis yang diinternalisasi ke dalam bisnis BNI.

Menyusun Strategi BerkelanjutanSebagai perusahaan yang berorientasi pada konsep keberlanjutan maka BNI telah menyusun strategi yang disusun dalam bentuk ‘Road Map of Sustainability’. Strategi tersebut dipilah berdasarkan periodisasi yaitu secara semesteran dan akan diimplementasikan selama 2 (dua) tahun yaitu sejak 2009-2011.

Strategi tersebut secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu strategi internal dan eksternal.Strategi internal, BNI melakukan operasional perusahaan dengan melakukan pendekatan Green Office. Penerapan strategi tersebut dilakukan mulai kantor pusat hingga ke kantor-kantor cabang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Green

The Road to SustainabilityBNI has stated its commitment in sustainable development, in one of its missions ‘Improving responsibility and fostering community development’.

In 2009, BNI developed a comprehensive sustainable development road map that serves as a bank-wide guideline in sustainable development implementation. As a result, sustainable development will become a strategic effort, internalized within BNI’s businesses.

Developing Bni’s Sustainability StrategyBy adopting the sustainable concept, BNI has developed a strategy, ‘Road Map of Sustainability’. This strategy will be implemented over two years from 2009 to 2011 in half yearly stages.

Broadly, the strategy covers both internal and external strategies.

Internally, BNI’s operation adopts the Green Office approach. This strategy implementation starts from the Bank’s head office to all domestic and overseas branches. The implementation of the Green Office not only will deliver better efficiency but also will promote the implementation of the philosophy in employees’ day-to-day activities.

Pada tahun 2009, sebuah peta jalan keberlanjutan telah dikembangkan sebagai acuan bagi segenap warga BNI dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

In 2009, BNI developed a comprehensive sustainable development road map that serves as a bank-wide guideline in sustainable development implementation.



office dimaksudkan tidak hanya untuk melakukan efisiensi saja namun juga dimaksudkan agar pegawai menerapkan filosofi dari konsep keberlanjutan dalam perilaku sehari-hari.

Internalisasi semangat keberlanjutan pada diri pegawai akan menjadi landasan yang kuat bagi BNI untuk menerapkan strategi eksternal yang disebut dengan Green Bank atau Sustainable Corporate yaitu menjadi insitusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktek binisnya.

Kedua strategi tersebut selama tahun 2009 telah diterapkan dalam berbagai tindakan nyata.

investasi pada Lingkungan Alam dan Sosial

Penyaluran kredit pada sektor energi terbarukanBNI menyadari bahwa energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil bersifat tidak terbarukan dan merupakan salah satu kontributor utama dalam emisi gas rumah kaca. BNI berkontribusi dalam meminimalisir efek dari rumah kaca antara lain dengan meningkatkan portofolio kredit di sektor energi terbarukan khususnya pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)Panas bumi menghasilkan energi yang ramah lingkungan antara lain dicirikan oleh sifat zero

The internalization of the sustainability spirit serves as a solid foundation for the implementation of BNI’s external strategy called Green Bank or Sustainable Corporate to become a financial institution that puts priority on sustainability in its business practices.

Throughout 2009, both strategies have been materialized through various activities.

Community and Social investments

Financing the Renewable energy SectorBNI recognizes that fossil fuels are not renewable and are one of the major contributors of greenhouse gas emissions. BNI contributes in the reduction of greenhouse gas emission among others by increasing its loan portion in the renewable energy sector, in particular in the geothermal and hydro power plant projects.

Geothermal Power Plant Projects (PLTP)Geothermal energy is an environmentally friendly energy that does not produce any waste. In the last few years, BNI has extended its loans in the geothermal energy sector to over USD 50 million.


waste. Selama beberapa tahun terakhir, peningkatan portofolio kredit BNI di sektor panas bumi adalah lebih dari USD 50 juta.

Beberapa proyek PLTP yang dibiayai oleh BNI antara lain:• PLTP Wayang Windu, Jawa Barat dengan

kapasitas 2 x 110 MW. BNI terlibat dalam pembiayaan sindikasi dengan bank-bank lain dengan menyalurkan pembiayaan sebesar USD 90,712 juta atau sebesar 30% dari total pembiayaan sindikasi.

• PLTP Patuha, Jawa Barat dengan kapasitas 1 x 55 mega MW yang dikelola oleh PLTP Patuha yaitu anak perusahaan PT PLN dan PT Pertamina. Kredit yang disalurkan sebesar USD 103 juta dan direncanakan akan beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2012. PLTP Patuha diproyeksikan akan menghemat 800 ribu barel per tahun bahan bakar minyak.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Ketersediaan sumber daya air di bumi pertiwi ini cukup melimpah. BNI telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan tenaga air dalam Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Salah satu daerah yang potensial untuk proyek PLTA adalah di daerah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sebagai daerah dengan topografi yang mendukung dan ketersediaan air yang cukup besar maka BNI membiayai PLTA Poso Energi. Model pembiayaan adalah dengan sindikasi dimana BNI adalah sebagai kreditur terbesar atau sekitar 30% dari total pembiayaan. Terkait dengan pembiayaan tersebut, dilakukan power purchase agreement (PPA) dalam pembelian listrik yang dihasilkan melalui skema karbon kredit.

Selain itu BNI Kantor Wilayah XI Manado Sulawesi Utara juga telah berkomitmen untuk membiayai sebesar 30% dari total biaya proyek PLT Minihidro Sawangan di Minahasa. Proyek tersebut direncanakan memiliki kapasitas sebesar 7 MW dengan nilai sebesar USD 4,9 juta.

Keterlibatan Bni dalam Perdagangan KarbonPerdagangan karbon atau dikenal sebagai sistem cap-and-trade adalah mekanisme berbasis pasar untuk membatasi peningkatan CO2 di bumi antara lain melalui sistem insentif bagi pihak-pihak yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.

Geothermal power plant projects funded by BNI include:

• PLTP Wayan Windu, West Java with 2x110 MW capacity. BNI participated in a syndicated financing with other banks by channeling USD 90.712 million financing, covering 30% of the syndication’s total financing.

• PLTP Patuha, West Java with 1x55 MW capacity managed by PLTP Patuha, a subsidiary of PT PLN and PT Pertamina where BNI is providing USD 103 million financing. The project is expected to become operational by the end of 2012 and is projected to save 800 thousand barrels of fossil fuel every year.

Hydro Power Plant Projects (PLTA)Our country is blessed with abundant water resources to exploit. BNI promotes the development of Hydro Power Plant projects. With its favorable topology and abundant supply of water, the Poso region in Central Sulawesi is one of the potential regions in Indonesia for hydro power plant projects. BNI’s participation in PLTA Poso Energi was implemented through a syndicated loan where BNI was the largest contributor with a 30% share of the project’s total financing. The project also implemented a power purchase agreement in electricity purchase through the carbon credit scheme.

BNI Region XI Manado, Northern Sulawesi is committed to provide 30% financing for the PLT Minihidro Sawangan project in Minahasa. This USD 4.9 million project is expected to generate 7MW of power.

Bni Participation in Carbon TradingCarbon trading, or also known as cap-and-trade system, is a market based mechanism to reduce CO2 emission through an incentive system that promotes the reduction of greenhouse gas emission.

Indonesia is one of the countries that implements the Kyoto Protocol through the Clean Development Mechanism (CDM). CDM is one of the solutions to reduce carbon emission through the carbon trading




Indonesia adalah salah satu negara yang turut mengimplementasikan Protokol Kyoto melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM). CDM adalah salah satu solusi alternatif untuk mengurangi emisi karbon di dunia melalui skema perdagangan karbon yang diatur oleh PBB melalui UNFCCC.

Sejalan dengan spirit BNI tentang keberlanjutan yang tertuang dalam salah satu misi BNI maka BNI juga terlibat dalam CDM melalui pembiyaan terhadap proyek-proyek ramah lingkungan. Tindakan nyata yang dilakukan antara lain adalah pada bulan Juli 2009 BNI berkolaborasi dengan Green Works Asia dan Climate Change Capital Limited untuk mengalokasikan dana sebesar Rp. 2 triliun pada proyek-proyek yang dapat menekan emisi gas rumah kaca.

Selain itu CCC Ltd juga berkomitmen untuk menyediakan dana sebesar USD 1,18 miliar untuk mendukung program pengurangan polusi karbon di Asia Tenggara, termasuk proyek pembangkit listrik batubara berkapasitas 50 MW di Indonesia.

Pembiayaan pada industri KreatifIndustri kreatif dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Industri kreatif adalah bidang usaha penyediaan produk kreatif langsung kepada pelanggan dan pendukung penciptaan nilai kreatif pada sektor lain.

Sebagai sektor yang mengedepankan kreatifitas, baik dalam penggunaan bahan baku, proses produksi maupun pemasarannya maka industri kreatif dapat dikatakan sebagai industri yang ramah lingkungan. Pertimbangan utama karena memberdayakan masyarakat kecil sebagai ujung tombak industri yang baru tumbuh di Indonesia tersebut, serta penggunaan bahan baku yang didominasi oleh bahan-bahan alami dan R3 (reduce, reuse, recycled, reused).

BNI menyadari bahwa penciptaan nilai atas suatu produk akan meningkatkan dasa saing produk. Dengan demikian BNI berkomitmen untuk mendukung pengembangan industri kreatif antara lain melalui dukungan finansial yaitu penyaluran fasilitas kredit.

Selain dukungan financial, BNI juga terlibat dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan (skill) para pelaku industri kreatif tersebut, antara lain melalui program

scheme organized by the United Nations through the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

In line with its sustainability vision, CDM offers business opportunities for BNI. In mid July 2009, BNI in partnership with Green Works Asian Climate Change Capital Limited, allocated Rp 2 trillion in financing to be invested in greenhouse gas reduction projects.

Climate Change Capital Limited is also committed to providing US$ 1.18 billion in financing for carbon pollution reduction programs in the South East Asia, including a 50 MW coal generated power plant in Indonesia.

Financing the Creative industryIn the last few years, the creative industry has demonstrated its significant contribution to the Indonesian economy. The creative industry is a sector that offers creative products to its customers and supports the development of creative values in other sectors.

As a sector that promotes creativity in raw material usage, as well as in production and marketing processes, the creative industry is an environmentally friendly industry. The industry encourages the participation of all people as the spearhead of the industry and the use of natural as well as R3 (reduce, reuse, recycled, reused) raw materials.

BNI acknowledges that the creation of product value will increase product competitiveness. For that, BNI is committed to support creative industry development by offering access to credit facilities and other support.

Apart from providing loans, BNI is also actively involved in skill development efforts in the creative industry through various training programs held in Jakarta, Bekasi, Bandung, Palembang, Denpasar and Yogyakarta in 2009.


pelatihan yang selama tahun 2009 telah dilakukan di Jakarta, Bekasi, Bandung, Palembang, Denpasar dan Yogyakarta.

Kemitraan antara BNI dengan para pelaku industri kreatif juga dilakukan dengan membuka akses pasar lebih luas dianatarnya melalui pameran dan expo yang dilakukan baik didalam maupun di luar negeri. Antara lain pada Asian Expo di London pada Januari 2009, Pameran Mega Show di Hong Kong dan Festival Indonesia di Melbourne pada bulan Oktober 2009, serta keterlibatan dalam INACRAFT 2009 dan 12 pameran berskala nasional lainnya.

Keberlanjutan berarti KinerjaKepedulian BNI terhadap lingkungan alam dan masyarakat ternyata tidak hanya bernilai secara ekologis dan sosial saja namun juga terbukti sejalan dengan peningkatan kinerja BNI. Hal itu juga sejalan dengan meningkatnya kepercayaan para pemegang saham yang direpresentasikan oleh harga saham BNI yang meningkat cukup signifikan selama tahun 2009. Harga saham BNI pernah menyentuh harga Rp 640 per lembar saham namun pada akhir tahun 2009 meningkat tajam hingga menjadi Rp 1.980 per lembar saham.

Berdasarkan data Bloomberg, saham BNI adalah salah satu saham yang memberi keuntungan terbesar karena mencatat lonjakan gain tertinggi yakni 191% pada sepanjang tahun 2009.

Salah satu prestasi lain yang diberikan oleh investor adalah tercatatnya sahamBNI dalam indeks Sri Kehati, Sustainable and Responsible Investment sebagai inisiatif bersama Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) dan Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu referensi utama investor. Saham BNI dalam SRI-Kehati yang berada pada kategori Hijau-2, menunjukkan bahwa BNI telah mengelola bisnis yang berorientasi keberlanjutan dan dipercaya akan menguntungkan dalam jangka panjang.

Kemitraan untuk memberdayakan masyarakatSesuai dengan misi perusahan maka kepedulian BNI tidak hanya dilakukan terhadap lingkungan alam namun juga terhadap lingkungan sosial. Hal itu antara lain dilakukan melalui PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) sekaligus memenuhi Ketentuan Pemerintah RI di tahun 1994, UU No. 19/2007

Partnerships with players in the industry were also developed to extend market access through participation in various domestic and overseas exhibitions, including participation in the Asian Expo in London January 2009, Mega Show Exhibition in Hong Kong and Festival Indonesia in Melbourne, October 2009 as well as INACRAFT 2009 and over 12 other national exhibitions.

Sustainability means PerformanceBNI’s concerns on the environment and its social surroundings not only deliver ecological and social benefits but have proven to be in alignment with the Bank’s performance enhancement. This alignment is demonstrated in increased shareholder confidence, resulting in a significant increase in BNI’s share price in 2009, from Rp 640 per share to Rp 1,980 per share by the end of 2009.

Based on Bloomberg year to date, BNI’s shares were one of the shares that delivered the highest profitability, with significant gain of 191% in 2009.

BNI’s shares are also listed in the Sri Kehati index, for Sustainable and Responsible Investment, a joint initiative by Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) with the Indonesian Stock Exchange. Within the SRI-Kehati, BNI received the Green-2 category, reflecting that BNI has conducted a sustainability oriented business that will deliver long term profitability.

Partnership for Community DevelopmentIn line with the Bank’s mission, BNI is also actively involved in community development activities, among others through the Partnership and Community Development Program (Program Kemitraan and Bina Lingkungan PKBL) in accordance with government regulation in 1994, Law 19/2007 on State Owned Enterprise and the Ministry of State Owned Enterprises Decree No. 05/2007 on Partnership and Community Development Program.




tentang BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN No.05/2007 tentang PKBL.

Ketetentuan dan peraturan yang ada mensyaratkan bahwa 1 – 5% dari laba bersih setelah pajak agar dialokasikan untuk PKBL. BNI sepanjang tahun 2009 telah menganggarkan Rp. 200 miliar untuk PKBL dan telah direalisasikan sebesar 90% dari anggaran tersebut.

Program KemitraanProgram kemitraan BNI difokuskan untuk memberdayakan masyarakat melalui penyaluran pinjaman lunak bergulir pada pengusaha kecil. Dengan demikian pengusaha kecil yang selama ini relatif tidak bankable, mempunyai kesempatan besar untu lebih berkembang melalui dukungan finansial dari BNI melalui PKBL tersebut.

Fokus pelaku usaha kecil pada tahun 2009 adalah yang bergerak di sektor mikro, kecil dan menengah terutama di bidang ketahanan pangan dan industri kreatif. Sepanjang tahun 2009 BNI telah menyalurkan pinjaman lunak melalui PKBL sebesar Rp102,4 miliar kepada 3.719 pengusaha kecil.

Penyaluran Kredit Program Kemitraan 2009 Partnership Program Loan Disbursement 2009Sektor Ekonomi/Economic Sector Jumlah Amount

Pertanian, Perkebunan & Sarana Pertanian Farming, Plantation & Farm Facilities

15,487,800,000

Industri Pengolahan Manufacturing Industry 4,668,776,259

Konstruksi Construction 115,000,000

Perdagangan, Restoran dan Hotel Trading, Restaurant and Hotel 72,322,385,946

Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi Transportation, Warehousing and Communication 692,000,000

Jasa-jasa Dunia Usaha Business Services 5,833,994,187

Jasa-jasa Sosial Masyarakat Social Services 3,230,300,000

Jumlah Total 102,350,256,392

Salah satu bentuk nyata kepedulian BNI pada pemberdayaan masyarakat adalah dengan membentuk ’Kampoeng BNI’ di beberapa daerah. Spirit pembentukannya adalah untuk mengembangkan suatu kawasan pedesaan melalui pinjaman lunak program kemitraan untuk mengembangkan potensi masyarakat di setiap daerah. Dengan demikian diharapkan akan berdampak multiplier terhadap peningkatan derajat hidup masyarakat.

The existing rules and regulations stipulate the allocation of 1-5% of net profits for PKBL implementation. In 2009, BNI allotted Rp 200 billion for its PKBL program and so far has channeled 90% of the total allocated funds.

Partnership ProgramBNI partnership programs for community development are focused on helping the development of the relatively unbankable small businesses through revolving soft loans.

In 2009, the program focus was loan channeling to micro, small and medium enterprises in the food and creative industries. Through its PKBL program as of year end 2009, BNI channeled Rp 102.4 billion in soft loans to 3,719 small businesses.

Kampoeng BNI is one of the Bank’s partnership programs that aims at developing rural community potential through credit access.

Kampoeng BNI Program that have been implemented so far include Cow Kampoeng BNI Subang, Corn Kampoeng BNI Tasikmalaya, Silk Kampoeng BNI Imogiri Yogyakarta, Cow Kampoeng BNI Nongkojajar Malang and Tenun Songket Kampoeng BNI in Ogan Ilir South Sumatera.


Saat ini pembentukan Kampoeng BNI antara lain: Kampoeng BNI Sapi Subang, Kampoeng BNI Jagung Tasikmalaya, Kampoeng BNI Ulat Sutera Imogiri Yogyakarta, Kapoeng BNI Sapi Nongkojajar Malang dan Kampoeng BNI Tenun Songket Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Pembentukan ’Kampoeng BNI’ tersebut telah dilakukan sejak tahun 2007 dan rencananya akan terus dilakukan di beberapa daerah di seluruh penjuru tanah air. Kedepan, BNI akan kembali membuka Kampoeng BNI misalnya industri pisang di Lumajang, pewarnaan alam untuk kain ulos di Pulau Samosir, kain tenun ikat di Nusa Tenggara Timur dan budidaya mutiara di Nusa Tenggara Barat.

Program Bina LingkunganDalam rangka turut serta menjaga kelestarian lingkungan, pada umumnya peranan BNI dalam bentuk bantuan hibah yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Program bina lingkungan tersebut disalurkan ke 6 (enam) sektor yaitu korban bencana alam, penddikan dan pelatihan, kesehatan, pelestarian lingkungan, sarana ibadah serta pengembangan sarana dan prasarana umum.

Secara umum beberapa kegiatan bina lingkungan yang telah dilakukan BNI pada tahun 2009 adalah:

Bantuan bencana alam, antara lain diberikan pada korban gempa di Tasikmalaya, Padang, Manokwari, Manado, Bima dan Dompu, dan korban banjir Situgintung dan Karawang.

Bantuan pendidikan dalam bentuk pengoperasian Pojok Wirausaha BNI di beberapa universitas untuk membentuk jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa; renovasi gedung sekolah; program Ayo Membaca, Ayo Menabung di Tangerang dan Bandung; dan bantuan pendidikan lainnya seperti beasiswa, buku bacaan dan peralatan sekolah.

Pengembangan sarana umum, antara lain pengadaan motor pengangkut sampah di Jawa Tengah, sarana listrik mandiri di Samarinda, dan pembangunan pasar tradisional di Pacitan.

Bantuan kesehatan, antara lain melanjutkan pengoperasian 60 klinik kesehatan murah di beberapa wilayah di Indonesia.

BNI will extend its Kampoeng BNI program implemented since 2007, to Lumajang (banana industry), Samosir Island (natural coloring for ulos cloths), Eastern Nusa Tenggara (ikat weaving) and Western Nusa Tenggara (pearl industry) as well asto other regions.

Community Development ProgramParticipation in protecting the environment is also implemented through financial assistance initiatives tailored to the needs of the community. The Bank’s Program Bina Lingkungan (Community Development Program) channels assistance in six different sectors, assistance for the victims of natural disasters, training and education, healthcare, environmental preservation, religious buildings and development of public facilities and infrastructure.

The following are brief descriptions of several activities conducted in 2009:

Assistance in natural disasters, to victims of earthquakes in Tasikmalaya, Padang, Manokwari, Manado, Bima and Dompu, as well as to victims of floods in Situgintung and Karawang and to others.

educational assistance in the form of Pojok Wirausaha BNI at several universities to promote the entrepreneurial spirit among university students; school building renovation; the ‘Ayo Membaca, Ayo Menabung’ program in Tangerang and Bandung; and other educational assistance such as scholarship grants and donation of school books and school equipment.

Public infrastructure development, such as provision of motorized garbage collectors in Central Java, an independent power generator in Samarinda, and construction of a traditional wet market in Pacitan.

Healthcare assistance, by continuing with the operation of 60 healthcare clinics for low-income patients in various regions in Indonesia as well as other.




Construction of religious buildings, and social charity programs held during religious festivities.

environmental preservation through tree-planting programs in various regions in Indonesia and the development of city-forest areas in Nanggroe Aceh Darussalam.

Budget realization of Community Development Program in 2009 is presented in the following table:

Bantuan pembangunan sarana ibadah, termasuk bantuan sosial dalam rangka hari raya keagamaan.

Bantuan pelestarian alam berupa penanaman bibit pohon dan program penghijauan di berbagai wilayah Indonesia, serta pembangunan hutan kota di Nanggroe Aceh Darussalam.

Realisasi anggaran Program Bina Lingkungan di tahun 2009, dapat dilihat pada tabel berikut:

BidangFIeld

AlokasiAllocation

RealisasiActual

BUMN Peduli 12,640,982,961 2,043,475,000

Korban Bencana Alam Natural Disaster Relief 1,264,098,296 292,362,165

Pendidikan dan Pelatihan Training and Development 9,691,420,270 3,490,346,499

Peningkatan Kesehatan Health Programs 7,584,589,777 3,001,881,250

Prasarana dan Sarana Umum Infrastructure and Public Service 4,635,027,086 1,685,842,510

Sarana Ibadah Religious Facilities 1.264.098.296 757.075.000

Pelestarian Alam Natural Conservation 4.213.660.987 3.561.968.899

Beban Operasional Operational Expenses 842.732.197 258.658.828

Jumlah Total 42.136.609.870 15.091.610.151

Mengurangi Beban Lingkungan

Green Office Mengurangi Penggunaan KertasBNI secara bertahap telah menerapkan budaya paperless antara lain melalui budaya R3 (reuse, reduce dan recycle) serta inisiasi untuk menyederhanakan format beberapa formulir dan laporan baik secara nternal maupun untuk konsumsi eksternal.

Menggunakan listrik seperlunyaDi kantor besar BNI telah menerapkan kebijakan mematikan lampu secara terpusat setelah jam 18.00, mengaktifkan lift secara terbatas pada jam-jam tertentu, menggunakan lampu hemat energi yaitu jenis lampu LED dan menghimbau pegawai untuk mematikan komputer saat meninggalkan meja kerja untuk waktu yang relatif lama. Kebijakan tersebut juga telah diterapkan secara bertahap di kantor wilayah dan kantor cabang.

Pemanfaatan air hujanSalah satu kantor cabang BNI di Kalimantan yang terletak di daerah dengan permasalahan supply air bersih yang terbatas telah memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air sekaligus mengurangi eksploitasi terhadap air tanah. Model penggunaan

Preserving the environment

Green Office Paper Use ReductionGradually BNI has implemented the paperless culture through R3 (reuse, reduce and recycle) practices as well as internal and external form and report format simplification initiatives.

Green LightingWithin the Bank’s head office, BNI has implemented energy saving initiatives by turning off lights after 18.00, limited use of elevators, the use of LED (Light Emitting Diode) light bulbs and promoting the habit of turning off the computers when not in use. Gradually, these policies have also been implemented in BNI’s regional and branch offices.

Rain water UtilizationOne of BNI’s branches in Kalimantan with a clean water supply problem has started to utilize rain water to meet its water needs and reduce dependency on ground water consumption. This model will be further developed in other regions with similar clean water supply problems.


air hujan tersebut akan dikembangkan di beberapa kantor cabang lainnya khususnya yang menghadapi permasalahan yang sama.

Pengelolaan air limbahBNI telah mengolah air limbah untuk digunakan kembali untuk keperluan tertentu (misal untuk flushing toilet), yang disebut STP (sewage treatment plant). Hal itu telah dilakukan di BNI Jl Lada, Jakarta Kota.

Optimalisasi fasilitas teknologi dan informasiDalam rangka efisiensi waktu, biaya, tenaga dan peralatan tulis menulis, BNI telah mengoptimalkan media teknologi dan informasi untuk media komunikasi baik secara internal antar pegawai/unit juga secara eksternal yaitu dengan pemangku kepentingan antara lain melalui fasilitas intranet dan website.

Aktif dalam komunitas hijau

Bni memposisikan sebagai perusahaan berkelanjutanBNI adalah satu-satunya bank di Indonesia yang menjadi penandatangan United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) sejak tahun 2005. Selain itu pada tahun 2007 BNI terpilih sebagai salah satu Panitia Pengarah Global (steering committee) UNEP FI. Hal tersebut menunjukkan bahwa BNI telah ’mendeklarasikan’ dirinya untuk berkomitmen menjadi institusi yang mengintegrasikan faktor kelestarian lingkungan dalam aktivitas bisnisnya dan direspon positif oleh dunia internasional. Dengan demikian secara formal BNI telah memposisikan diri sebagai perusahaan yang berkelanjutan (sustainable corporate).

Partisipasi dalam event nasional maupun globalPada bulan Mei 2009 BNI terpilih sebagai Official Bank in the World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) di Manado. Tindak lanjut dari penunjukan tersebut antara lain BNI akan bekerjasama dengan Kelola Mina Laut untuk mengembangkan pelabuhan terpadu dan pemrosesan ikan di Bali dan Lombok.

Pada event global BNI berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan lingkungan, antara lain sebagai peserta mapun pembicara dalam konferensi maupun seminar yang diadakan di luar negeri.

waste water ProcessingThrough its Sewage Treatment Plant, BNI has processed its waste water for further reuse (such as toilet flushing). This initiative has been implemented in BNI Lada, Central Jakarta.

information Technology OptimalizationTo gain better time, financial, effort and office supply use efficiencies, BNI uses the information technology as a communication media, internally among employees and externally with all stakeholders through intranet and website facilities.

Participation in the world Green Community

Participation in the world Ocean ConferenceBNI is the only Indonesian financial institution that signed the United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) since 2005. In 2007, BNI was appointed as one of the members of UNEP FI global steering committee. This appointment declared BNI’s commitment to become an institution that integrates environmental concerns within the Bank’s operation activities and has been recognized internationally. It was also a formal statement of BNI’s position as a sustainable corporation.

Participation in national and global events.In May 2009, BNI was appointed as the official bank in the World Ocean Conference (WOD) and Corral Triangle Initiative (CTI) held in Menado. The participation has already been followed up with a partnership agreement between BNI and Kelola Mina Laut to develop an integrated port and fish processing facility in Bali and Lombok.

Globally, BNI also participated in various environmentally related international conferences and seminars as participant and speaker.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkJl. Jenderal Sudirman Kav. 1Jakarta 10220PO BOX 2955 JKTTel. (62-21) 251 1946, 572 8387Fax. (62-21) 572 8805E-mail: [email protected] BNIN IDJA

www.bni.co.id

2009 Laporan Tahunan Annual Report


Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility

BBNI Annual Report 2009 Lamp 02

Documents

Transcript of BBNI Annual Report 2009 Lamp 02