Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
-
Upload
didi-sadili -
Category
Education
-
view
800 -
download
2
description
Transcript of Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Dit. Tata Ruang LP3K
Muatan dan Proses RZWP3K Kabupaten/Kota
Didi SadiliDisampaikan pada: Bimtek Rencana Zonasi
Di Yogyakarta, 20 Feb 2012
Outline:
Latar BelakangBatasan dan Muatan RZWP3K Kabupaten/Kota
LATAR BELAKANG
Latar Belakang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Pasal 5, UU27/2007): Perencanaan Pemanfaatan Pengawasan Pengendalian
Perencanaan Pengelolaan WP3K (Pasal 7, Ayat 1, UU27/2007): Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan
Pasal 7 ayat 3, UU27/2007:
pemerintah daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Interaksi manusia dalam memanfaatkan SD P3K serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI
a. Satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah
b. Mengintegrasikan kegiatan antara; Sektor Pemerintah dengan pemerintah daerah Ekosistem darat dan laut Iptek dan manajemen
c. Sesuai dengan karakteristik bio-geofisik, potensi dan kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakatnya
d. Melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan utama
PASAL 3. Permen KP No. 16/2008 PRINSIP PERENCANAAN PENGELOLAAN WP3KPASAL 3. Permen KP No. 16/2008 PRINSIP PERENCANAAN PENGELOLAAN WP3K
5
Perencanaan Spasial Perencanaan Non-Spasial
UU 26/2007: UU 27/2007:
RTRWN
RTRWP
RTRW Kab/Kota
UU 25/2004:
RPJP
RPJM
RKPD
RZ-WP3K
RP-WP3K
RAP-WP3K
RS-WP3K
Hubungan Antara Kebijakan Perencanaan Pengelolaan WP3K
Belum ada arahan peruntukan ruang di wilayah perairan pesisir
dalam Pola Ruang RTRW. Padahal kondisi eksisting telah
ada kegiatan: Perikanan, Pelayaran, Pertambangan dan
Konservasi. Bagaimana pengaturannya u/ 20 th y.a.d?
BATASAN DAN MUATAN RZWP3K KABUPATEN/KOTA
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam UU 27/2007
batas kewenangan pengelolaan laut kabupaten/kota, 1/3 batas laut propinsi
Rencana Zonasi
10
“ Rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin” (UU 27/ 2007, pasal 1)
RZWP-3-K Kabupaten/Kota RZWP-3-K Kabupaten/Kota merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah Kabupaten/Kota.
RZR Kabupaten / KotaRencana Zonasi Rinci Kab/Kota adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona dan/atau satu unit perencanaan berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi WP3K kab/kota dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
RZR Kawasan Strategis Kabupaten/KotaRZR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota merupakan rencana zonasi rinci pada bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota yang diprioritaskan pengembangannya, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan
HIRARKI RENCANA ALOKASI RUANG KETERANGAN
RZWP3K Kab/Kota
1. Zona dan / Sub Zona pada Kawasan Pemanfaatan Umum
2. Kawasan Konservasi3. KSNT4. Alur Laut
(disertai dengan arahan sub zona pada setiap kawasan)
RZR Kab/Kota 1. Peruntukan pada sub zona
2. Alur laut
Arahan untuk daya dukung, daya tampung, pengendalian pada sub zona
Ketentuan Alokasi Ruang dalam RZWP3K Kab/Kota
I l u s t r a s i
RENCANA ZONASI WP3K KAB/KOTA
1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang WP3K 2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil 3. Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 4. Penetapan Kawasan Strategis WP3K 5. Arahan Pemanfaatan Ruang WP3K 6. Indikasi Program Utama7. Rekomendasi terhadap RTRW 8. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Muatan RZWP3K Kabupaten/Kota
1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang WP-3-K
“terjemahan dari visi dan misi pengembangan WP-3-K dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diharapkan”
Tujuan penataan ruang WP3K adalah memberikan arahan: 1. perencanaan zonasi, 2. pemanfaatan zona dan 3. pengendalian pemanfaatan zona
Kebijakan penataan ruang WP3K digunakan sebagai dasar untuk merumuskan arah pemanfaatan kawasan / zona pada tingkat lebih detail dan penetapan arah pengendalian pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi
Strategi penataan ruang WP-3-K merupakan penjabaran masing-masing kebijakan penataan ruang WP3K kedalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang WP3K yang telah ditetapkan.
Contoh Kebijakan Penataan Ruang WP3K
Kebijakan penataan ruang WP3K meliputi:
1. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, industri perikanan dan maritim, serta pariwisata;
2. pelestarian dan pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung wilayah;
3. pengembangan sistem pusat kegiatan kelautan dan perikanan yang efisien dan efektif secara hirarkis;
4. pembangunan sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengembangan sentra minapolitan; dan
6. peningkatan pengamanan wilayah terhadap potensi bencana alam.
Contoh Strategi Penataan Ruang WP3K
Peningkatan pengamanan wilayah terhadap potensi bencana alam sebagaimana dimaksud ayat 6:
1. meningkatkan fungsi lindung seluruh kawasan konservasi di WP3K Kabupaten;
2. meningkatkan kelestarian dan upaya penanggulangan kerusakan kawasan pantai dan lahan mangrove;
3. melakukan pengawasan dan penataan pembangunan pada kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia;
4. mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi resapan air kawasan lindung; dan
Rencana Struktur Ruang WP3K
“konstelasi ruang yang terbentuk oleh adanya hubungan dan keterkaitan antar pusat-pusat “
Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana jaringan sistem prasarana.
Pusat kegiatan di WP3K merupakan simpul kegiatan kelautan dan perikanan di WP3K yang diselaraskan dengan pusat kegiatan di RTRW yang terdiri atas PKN, PKW, PKSNT, PKL dan pusat-pusat lain yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
Sistem jaringan prasarana WP3K meliputi alur pelayaran, alur pipa bawah laut, alur kabel bawah laut, yang mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di WP-3-K.
Rencana Struktur Ruang WP3K Kab. Gresik
Contoh Rencana Struktur
Rencana Pola Ruang WP3K
“rencana distribusi peruntukan ruang WP3K
yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi konservasi, fungsi
kawasan strategis nasional tertentu, fungsi pemanfaatan umum dan
fungsi alur laut”
Alur Laut
Kaw. Pemanfaatan
Umum
Kaw. Konservasi
KSNT
SINERGI
Pola Ruang WP3K Kab. Gresik
Contoh Pola Ruang
Contoh: Ketentuan Alokasi Ruang dalam RZWP3K
5. Arahan Pemanfaatan Ruang WP-3-K
“perwujudan RZWP-3-K yang dijabarkan kedalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan hingga akhir tahun perencanaan (20 tahun)”
6. Indikasi Program Utama
Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kab/Kota meliputi :
1. Usulan program utama2. Lokasi3. Besaran4. Sumber Pendanaan5. Instansi Pelaksana6. Waktu dan Tahapan
Pelaksanaan 2010
2015
2020
2025
2030
7. Rekomendasi terhadap RTRW
Hasil arahan rencana zonasi digunakan sebagai pertimbangan didalam menetapkan struktur dan pola ruang RTRW
Substansi rekomendasi dapat meliputi usulan:
1. Penetapan struktur ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari penentuan pusat-pusat kegiatan WP-3-K serta sistem jaringan infrastruktur di WP-3-K.
2. Penetapan pola ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari alokasi ruang di WP-3-K. Penetapan pola ini meliputi wilayah perairan dan wilayah daratannya, sehingga tercipta keserasian dan kesinambungan pembangunan di WP-3-K.
3. Penetapan KSNT dapat menjadi muatan yang direkomendasikan ke dalam penentuan kawasan strategis kab/kota pada RTRW.
4. Penetapan Kawasan Strategis WP-3-K Kab/Kota dapat menjadi muatan yang direkomendasikan ke dalam penentuan kawasan strategis kab/kota pada RTRW.
5. Penetapan kawasan minapolitan merupakan pengembangan dalam kawasan agropolitan pada RTRW Kab/Kota. Penetapan kawasan minapolitan ini dapat digunakan sebagai rekomendasi di dalam menentukan pusat kegiatan dalam rencana struktur ruang.
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang WP3K, meliputi pernyataan kawasan/ zona ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
8. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan
Tahapan Persetujuan Substansi RZWP3K Kab/Kota
PEMBELAJARAN RZWP3K
Contoh-contoh Rencana Zonasi
Alokasi ruang berdasarkan kesesuaian lahan dan arahan
fungsinya
ARAHAN PERUNTUKAN ZONA PERAIRAN ??
Contoh RTRW Kab. Bintan
Contoh: RZWP3K Kab. Berau
36
Contoh: RZR Kaw. Minapolitan
38
RZ di Belanda
Multiuse Zone
Marine Spatial Planning in the German EEZ
Multiuse Zone
RZ di Jerman
Dit. Tata Ruang LP3K