Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015

8/18/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015

1/92

Badan Informasi Geospasial |Badan Informasi Geospasial 1


2/92


3/92


4/92

| Laporan Tahunan Pusat PBW 2015 Badan Informasi Geospasial2

PengarahIr. Tri Patmasari, M.Si

KontributorLulus Hidayatno, M.Tech

Guridno Bintar Saputro, M.Agr

Astrit Rimayan, M.ScFarid Yuniar, ST, M.Eng

Gama Hirawan Utomo, ST

Fahrul Hidayat, ST

Andriyana Laillisaum, ST

Seawan

Editor:Prof. Dr. Ir. Sobar Susna, M.Surv.Sc

Desain & Tata Letak

Agus Seawan (Coqelat)

© PPBW BIG 2016

s a m

b u t a n


5/92


Sesuai dengan salah satu agenda Nawa Cita yang berbunyi “Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” maka Badan

Informasi Geospasial melalui Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW-BIG) segera menindaklanju

agenda tersebut dengan menyediakan informasi geospasial di wilayah perbatasan. Tentu, sesuai

dengan tupoksinya bahwa informasi geospasial dalam hal ini adalah erat kaitannya dengan garis

batas wilayah. Hal ini menjadi penng karena garis batas wilayah menjadi dasar bagi pemerintah

daerah untuk menentukan luas wilayah, melaksanakan kegiatan pemerintahan dan merencanakan

pembangunan sehingga penegasan batas wilayah menjadi prioritas untuk segera diselesaikan demiterciptanya harmonisasi pembangunan antar daerah.

Kontribusi PPBW-BIG dalam upaya percepatan penegasan batas daerah salah satunya diwujudkan

dengan melaksanakan kegiatan delineasi batas Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan secara

kartometrik dengan melibatkan unsur pemerintahan setempat. Muncul harapan dari pekerjaan yang

mana garis batas kesepakatan yang dhasilkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan produk hukum

tentang batas wilayah. Produk hukum tentang batas wilayah inilah yang diperlukan sebagai bentuk

kejelasan hukum yang mengatur tentang batas kewenangan antar daerah dalam penyelenggarakan

kegiatan pemerintahan. Pada dasarnya garis batas Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/

Kelurahan adalah kerangka dasar NKRI dalam urusan pembagian kewenangan sehingga sudah seharusnya

penegasan batas-batasnya harus segera diselesaikan.

Selain pekerjaan batas daerah, kontribusi PPBW-BIG dalam menyediakan informasi geospasial

di wilayah perbatasan negara juga perlu diapresiasi. Selain melaksanakan fasilitasi perundingan darat

dan marim, ada juga pekerjaan survei pemetaan yang diharapkan dapat menjadi media penyelesaian

batas negara darat dan marim.

Buku Annual Report Pusat Pemetaan Batas Wilayah Tahun 2015 ini disusun untuk memberikan

gambaran tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah pada tahun

2015. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Salam,

Dodi Sukmayadi

Depu Bidang Informasi Geospasial Dasar

Badan Informasi Geospasial

SAMBUTAN DEPUTI

BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR


6/92

Badan Informasi Geospasial4

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat dan kemudahan sehingga pada kesempatan ini buku

Laporan Tahunan Pusat Pemetaan Batas Wilayah 2015 dapat disusun. Buku

ini menyajikan hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pemetaan

Batas Wilayah – Badan Informasi Geospasial (PPBW BIG) selama kurun

waktu Tahun Anggaran 2015.

Kegiatan Bidang Pemetaan Batas Negara melipu kegiatan batas

marim dan batas darat melalui kegiatan-kegiatan Kajian Delimitasi Batas

Marim, Pemetaan Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia, SurveiDemarkasi Ri-RDTL, Perawatan dan Pemasangan Border Sign Post (BSP) RI-

RDTL, Pemetaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Segmen Batas RI-RDTL,

Pemetaan UAV Koridor Batas RI-RDTL, Survei Densikasi Pilar Batas RI-PNG

serta serangkaian perundingan dengan negara-negara tetangga.

Untuk Kegiatan Bidang Pemetaan Batas Administrasi, pada Tahun

Anggaran 2015 sebagai kelanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan

pada tahun-tahun sebelumnya, PPBW melakukan kegiatan Pemetaan

Batas Wilayah Administrasi yang terdiri dari kegiatan Delineasi Batas Desa

sebanyak 5 paket dengan 3 paket diantaranya termasuk pemasangan pilar

batas desa, Delineasi Batas Kabupaten, Pemetaan UAV Segmen Bermasalahdi Kalimantan Tengah, Pembuatan Prototype Peta Desa, Pembuatan Norma,

Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peta Desa, Pemasangan Pilar Batas

Kawasan Konservasi Gumuk Pasir di Parangtriss-DIY, Pemutakhiran Data

Batas Wilayah, Penyusunan Dokumen Kajian Luas Pengelolaan Wilayah Laut

dan Grand Design Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Administrasi,

serta Pembuatan Materi Digital Penarikan Garis Batas Wilayah Administrasi

Desa/Kelurahan Secara Kartometrik.

Cibinong, Januari 2016

Kepala Pusat

Pemetaan Batas Wilayah

Ir. Tri Patmasari, M.Si

kata pengantar

Ir. Tri Patmasari, M.Si


7/92


BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

VisiMenjadi integrator penyelenggaraan informasi geospasial sebagai landasan pembangunan Indonesia

Misi1. Meningkatkan sinergi proakf dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional

2. Mengintegrasikan informasi geospasial agar dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional

3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan informasi geospasial nasional

Adapun untuk Struktur Organisasi di Badan Informasi Geospasial pada saat ini dapat dilihat Pada Gambar 1

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Informasi Geospasial


8/92


Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2011

tentang Iinformasi Geospasial (IG). IGterdiri dari dua jenis, yaitu Informasi

Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi

Geospasial Temak (IGT). IGD sebagaimana diatur

dalam Pasal 5 melipu Jaring Kontrol Geodesi

dan Peta Dasar. Peta dasar menurut pasal 12

terdiri atas garis pantai, hipsogra, perairan,

nama rupabumi, batas wilayah, transportasi

dan ulitas, bangunan dan fasilitas umum, dan

penutup lahan. Adanya informasi garis batas

dalam peta dasar merupakan tanggung jawab

yang diamanatkan kepada Pusat Pemetaan Batas

Wilayah (PPBW).

Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Kepala

(Perka) Badan Informasi Geospasial (BIG) No.3

Tahun 2012 Pusat Pemetaan Batas Wilayah

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan rencana dan program, perumusan

dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan,

pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data

dan informasi geospasial dasar, serta penyiapanpelaksanaan penelitian dan pengembangan,

dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang

pemetaan batas wilayah.

Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program di

bidang pemetaan batas wilayah;

PUSATPEMETAANBATASWILAYAH

2. Penyiapan perumusan dan pengendalian

kebijakan teknis di bidang pemetaan bataswilayah;

3. Penyusunan norma, pedoman, prosedur,

standar, dan spesikasi di bidang

pemetaan batas wilayah;

4. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,

dan penggunaan data dan informasi

geospasial dasar di bidang pemetaan batas

wilayah;

5. Pemutakhiran data dan informasigeospasial dasar di bidang pemetaan batas

wilayah; dan

6. Pelaksanaan kerja sama teknis dengan

badan atau lembaga pemerintah, swasta,

dan masyarakat di dalam dan/atau luar

negeri di bidang pemetaan batas wilayah.


9/92


Tugas Pokok Tiap Bidang

1. Bidang Pemetaan Batas Negara

Bidang Pemetaan Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur,

standar, dan spesikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan

informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah,

swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas negara.

2. Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi

Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma,

pedoman, prosedur, standar, dan spesikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, danpemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau

lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas

wilayah administrasi.


10/92


Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

merupakan negara kepulauan terbesar di

dunia dengan ribuan pulau-pulau, serta

garis pantai yang kedua terpanjang di

dunia. Wilayah NKRI memiliki batas darat dan marim

(laut serta udara di atasnya) dengan negara-negara

tetangga.

BIDANG

PEMETAANBATASNEGARA

Wilayah NKRI di darat sesuai prinsip hukum internaonal “us posides juris”, yakni wilayah Indonesia

mewarisi wilayah kedaulatan eks Hindia Belanda yang berbatasan dengan 3 (ga) negara tetangga, yaitu:

Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Penetapan batas antara RI-Malaysia mengacu pada Traktat tahun1891, 1915 dan 1925 antara Belanda dan Inggris di Pulau Borneo, antara RI-PNG mengiku Konvensi tahun

1895 antara Belanda dan Inggris di Pulau Nugini (Irian), sedangkan RI-Timor Leste mendasarkan pada Traktat

tahun 1904 dan Permanent Court of Arbitraon (PCA) 1914 antara Belanda dan Portugis di Pulau Timor.

Sementara itu Indonesia mempunyai batas marim dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni dengan India,

Thailand, Malaysia, Singapura, Viet Nam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Indonesia

sebagai negara pihak terhadap Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 (UNCLOS

82) memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 82 termasuk

diantaranya ketentuan mengenai negara kepulauan, penetapan batas marim antar negara, serta hal-hal

lainnya terkait wilayah perairan. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki luas daratan ± 1.890.739 km2

dan luas lautan ± 6.311.013 km2 (Artanto, 2013).

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPBW pada tahun 2015 terkait dengan batas negara melipu

batas marim dan batas darat. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan terkait batas marim melipu kegiatan kajian delimitasi batas marim guna mendukung

perundingan teknis batas marim

2. Kegiatan terkait batas darat melipu kegiatan survei dan pemetaan dalam rangka mendukung perundingan

teknis batas darat.

a. Pemetaan Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia

b. Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL

c. Pemetaan UAV Koridor Batas RI-RDTL

d. Perawatan Border Sign Post (BSP) RI-RDTL

e. Perawatan Pilar Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) RI-RDTL

f. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas RI-RDTL

g. Survei Densikasi Pilar Batas RI-PNG

Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:


11/92


BIG sebagai salah satu anggota Tim teknis perunding batas marim selalu melaksanakan kajian(exercise) delimitasi garis batas marim dengan Negara tetangga. Hasil kajian ini digunakan sebagai bahanmasukan dan rekomendasi bagi penyusunan “Posion Paper ” Pemerintah Indonesia untuk Tim Teknis batasmarim dalam perundingan dengan negara tetangga yang berbatasan. Dalam perundingan teknis batasmarim, BIG sebagai anggota delegasi juga menjadi Ketua Technical Working Group (TWG) atau KetuaExpert Group.

Sesuai dengan roadmap Kementerian Luar Negeri, pada tahun 2015 telah dilaksanakan 9 (sembilan)

perundingan teknis batas marim dengan 6 (enam) negara yaitu Malaysia, Timor Leste, Viet Nam, Palau,

Filipina dan Thailand. Perundingan teknis batas marim dengan Timor-Leste merupakan perundingan teknis

batas marim yang pertama kali dilaksanakan.

Setelah pada tahun 2014 telah disepaka batas laut wilayah di segmen Selat Singapura bagian mur

antara Indonesia dan Malaysia serta kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan

Filipina, Pemerintah Indonesia pada tahun 2015 melanjutkan proses rakasi kedua perjanjian tersebut

melalui Undang-Undang. Saat ini proses rakasi berada di tahap Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan

Konsepsi Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

Undangan, Kementerian Hukum dan HAM.

Rekapitulasi pelaksanaan Perundingan Teknis Batas Marim beserta hasilnya selama tahun 2015

disajikan dalam Tabel 1. Peta-peta illustrasi batas-batas marim yang dirundingkan seper pada Gambar 1

s.d Gambar 10.

Tabel 1. Rekapitulasi Perundingan Teknis Batas Marim 2015 dan Hasil Perundingan

No Perundingan Hasil

1

Pertemuan Konsultasi Informal

Penetapan Batas Landas Konnen

RI-Filipina

Jakarta 19 Januari 2015

- Pada pertemuan tersebut, pihak Filipina

mengusulkan agar kedua negara menjajaki

dimulainya pembahasan trijunction point

batas maritim RI-Filipina-Palau. Tim Teknis

RI memandang usulan tersebut belum dapat

dilakukan mengingat Indonesia saat ini masih

merundingkan penetapan batas ZEE dengan Palau.

- Tim Teknis RI mengusulkan agar dilakukanpenjajakan untuk segera memulai perundingan

penetapan batas Landas Konnen.

1.1 Dokumen Perundingan Teknis Batas Maritim


12/92


2

27th Technical Meeting on

Marime Boundaries Delimitaon

Between the Republic of Indonesia

and Malaysia

Jakarta, Indonesia, 27-28 Februari

2015

Diskusi terkait:

Laut Sulawesi

- Delegasi Malaysia menyatakan bahwa proposalnya

adalah garis ekuidistan, yang mana seap kbatas dikonstruksikan sama jarak dari k dasar

Malaysia

- Ketua Delegasi Indonesia mengingatkan kembali

terkait proposal untuk memformalkan garis

Provisional Territorial Sea Boundary (PTSB) di

laut Sulawesi. Posisi Indonesia dalam penarikan

garis batas selalu bereferensi kepada garis pangkal

kepulauan.

Laut Tiongkok Selatan

-Kedua ketua delegasi sepakat untuk memberikanmandat kepada TWG untuk membahas potensial

garis batas laut territorial

- TWG masing-masing negara menampilkan

konstruksi garis batas laut teritorialnya di Tanjung

Datu.

Selat Singapura

Ketua Delegasi Indonesia menanyakan tentang

progress terkait delimitasi negosiasi antara Malaysia

dan Singapura di sekitar Pedra Branca dan Middle

Rock.

Selat Malaka

- Ketua Delegasi Indonesia kembali menyampaikan

proposal untuk memformalkan garis PTSB

sebagaimana telah diajukan pada pertemuan

ke-26.

- Ketua Delegasi Malaysia mempertahankan

posisinya bahwa untuk memformalkan PTSB

akan diambil setelah semua delimitasi garis laut

teritorial di sebelah selatan Selat Malaka telahdisepaka.

- Terkait dengan delimitasi garis zona ekonomi

eksklusif (ZEE) di selat Malaka, kedua pihak masih

mempertahankan posisinya.


13/92


3

28th Technical Meeting on

Marime Boundaries Delimitaon

Between Malaysia and the

Republic of Indonesia

Kuching, Malaysia, 14-16 Juni 2015

Laut Sulawesi

- Tim Teknis kedua negara telah menyampaikan

usulan proyeksi garis Land Konnen (LK) masing-masing dan sepakat untuk melakukan diskusi

pendalaman terkait relevant circumstances dalam

mengkonstruksi garis batas LK;

- Atas usulan Tim Teknis Indonesia, Tim Teknis

Malaysia akan mempertimbangkan untuk

memformalisasi garis PTSB di Laut Sulawesi juga

akan mempermbangkan midpoint Provisional

Common Point (PCP) di Laut Sulawesi

Laut Tiongkok Selatan

Tim Teknis kedua negara sepakat untuk

mendiskusikan transformasi koordinat geogras

garis batas LK RI-Malaysia 1969 guna menjadi dasar

permbangan perlu daknya dilakukan penyesuaian

atas garis tersebut apabila setelah di transformasi,

garis LK RI-Malaysia 1969 itu terletak di dalam 12

mil laut kedua negara.

Selat Malaka bagian Selatan

- Atas usulan Tim Teknis Indonesia, Tim Teknis

Malaysia akan mempertimbangkan untuk

memformalisasi garis PTSB di Selat Malaka bagian

Selatan (kesepakatan pada TM-26 di Johor Bahru,

2013).

- Tim Teknis kedua negara sepakat untuk

melanjutkan diskusi teknis.

Selat Singapura bagian Timur

Tim Teknis kedua negara sepakat untuk melanjutkan

diskusi teknis.

Selat Malaka (ZEE)Tim Teknis kedua negara sepakat untuk melanjutkan

diskusi teknis.


14/92


4

The 6th Technical Meeting on

the Delimitaon of the Exclusive

Economic Zone Between the

Republic of Indonesia and the

Socialist Republic of Viet Nam

Jakarta, Indonesia, 10-12 Maret

2015

- Kedua negara bertukar pandangan mengenai the

Dra of the Consolidated Text of the Proposed

Principles and Guidelines, yaitu pada Paragraf

7, 8, dan 10

- Kedua negara saling bertukar daar koordinat

geogras Tik Dasar, Garis Pangkal Kepulauan

Indonesia dan Garis Pangkal Viet Nam yang relevan

serta telah ditetapkan oleh Pemerintah masing-

masing

5

Preparatory Meeng to the Fih

Technical Meeting on Maritime

Boundaries Delimitation (MBD)

between the Republic of Indonesia

and the Republic of Palau

Manila, Filipina, 30-31 Juli 2015

- Tim Teknis kedua negara menyepaka outstanding

issues to be addressed during the 2nd Preparatory

Meeng

- Kedua negara masih berbeda posisi terkait

metoda delimitasi yang akan digunakan dalam

mengkonstruksi garis batas ZEE kedua negara.

6

The Meeng of 1st Consultaon

Between the Democrac Republic

of Timor Leste and the Republic of

Indonesia on Marime Boundaries

Delimitaon

Dili, 18 September 2015

- Kedua delegasi bertukar pandangan terkait

modali untuk diskusi delimitasi batas marim

- Delegasi Indonesia juga membagikan pengalaman

terkait submisi k dasar ke PBB dan meminta

pihak RDTL untuk memberikan informasi terkait

k dasar dan garis pangkalnya.

- Kedua delegasi sepakat untuk melaksanakan

negosiasi delimitasi batas marim berdasarkan

prinsip panduan yang sama.

- Kedua pihak sepakat untuk mendiskusikan area

terkait delimitasi dan mendelimitasi segmen

yang mudah.


15/92


7

The Meeng of Second ConsultaonBetween the Democrac Republic

of Timor Leste and the Republic of

Indonesia on Marime Boundaries

Delimitaon

Surabaya, Indonesia , 29-30

Oktober 2015

- Kedua Negara menyepakati “ principles and

guidelines and the idencaon of relevant areas

for marime boundaries delimitaon” dan area

delimitasi batas marim yang relevan yaitu area

Selat Wetar, Selat Ombai bagian mur, Selat Ombai

bagian barat, dan Laut Timur.

- Pada principles and guidelines tersebut disepaka

dibentuk technical meeng untuk melaporkan

hasil pekerjaan dan mendapatkan arahan dari

otoritas yang lebih nggi.

- Kedua Negara mendiskusikan dan menyepaka

rencana kerja bersama yang dibagi menjadi ga

fase: konsultasi, Inventarisasi data dan pekerjaan

exercise, pertimbangan teknis dan legal, dan

penggambaran garis batas marim sementara.

8

Pertemuan Konsultasi Informal

Penetapan Batas Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEE) RI-Thailand

Bangkok, Thailand, 23 April 2015.

Pada pertemuan ini, kedua delegasi melakukan

pertukaran informasi mengenai perkembangan

upaya penetapan batas marim yang dilakukan

oleh Pemerintah masing-masing negara dengan

negara-negara tetangganya dan melakukan overview

mengenai kesepakatan garis batas LK RI dan Thailand

yang dapat digunakan sebagai referensi dalam

upaya penetapan batas ZEE kedua negara, serta

bertukar pandangan mengenai penetapan batas

ZEE secara umum

9

The 7th Technical Meeting on

the Delimitaon of the Exclusive

Economic Zone Between the

Republic of Indonesia and the

Socialist Republic of Viet Nam

Hanoi, Viet Nam, 15-17 Desember

2015

- Kedua negara telah menyepaka wording Para

10 (kini berubah menjadi para 9) yang mengatur

mengenai pertukaran daar koordinat k-k

dasar garis pangkal kedua negara. Daar koordinat

telah dilakukan pada Pertemuan Teknis ke-6 di

Jakarta

- Kedua negara sepakat untuk menggabungkan

wording Para 7 dan 8 menjadi Para 7 baru. Namun

wording Para 7 baru belum dapat disepakati

karena Vietnam masih mempertahankan posisinya

untuk menjadikan garis Landas Konnen 2003

sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan

(relevant circumstances) dalam penarikan garis

batas ZEE kedua negara.


16/92


Berikut ini adalah peta ilustrasi yang menggambarkan garis

batas marim antara Indonesia dengan 10 (sepuluh) negara

tetangga yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Viet Nam,Timor-Leste, Australia, Palau, Filipina, dan Papua Nugini

Gambar 1. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Thailand

Gambar 2. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-India


17/92


Gambar 3. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Malaysia Gambar 4. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Singapur

Gambar 5. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Viet Nam Gambar 6. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Filipina

Gambar 7. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Palau


18/92


Gambar 8. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Papua Nugini

Gambar 9. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Australia

Gambar 10. Peta Ilustrasi Batas Marim Indonesia-Timor-Leste

Beberapa illustrasi pelaksanaan perundingan batas

marim yang telah dilaksanakan pada tahun 2015

ini dapat dilihat pada Gambar 11 sampai dengan

Gambar 13 berikut.

Gambar 11. Suasana Pertemuan Teknis Penetapan Batas Marim RI-Palau


19/92


Gambar 12.

Penandatangan ROD Pertemuan

Teknis ke-7

Penetapan Batas ZEE RI-Viet Nam

Gambar 13. Delegasi Indonesia dan RDTL Pada Pertemuan Pertama Penetapan Batas

Marim Indonesia-RDTL


20/92


Seper halnya dengan perundingan teknis batas marim, pada perundingan teknis batas darat BIGcq. PPBW menjadi anggota delegasi serta focal point dalam terselenggaranya perundingan teknis batas darat.

Selain itu BIG juga menjadi instansi pendukung teknis dalam forum-forum lainnya. BIG menjadi menjadi

Ketua Delegasi pada pertemuan Sub Working Group Joint Border Mapping (JBM)dan Common Border Datum

Reference Frame (CBDRF) serta pada forum Joint Working Group (JWG) for CBDRF and JBM.

Pelaksanaan kegiatan Dokumen Perundingan Teknis Perbatasan darat sepanjang tahun 2015 ini

melipu pertemuan teknis pada berbagai ngkatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara

tetangga.

Rekapitulasi pelaksanaan Perundingan Teknis Batas Darat beserta hasilnya selama tahun 2015 disajikan

dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Perundingan Teknis Batas Darat 2015

No Perundingan Hasil

1

Special Discussion for the Joint

Border Mapping (JBM) Project

between Indonesia and Malaysia

Bandung, Indonesia, 25-29 Mei

2015

- Persiapan Final Hardcopy Proof Lembar Peta

No. 17-21 .

- Persiapan Field Vericaon Plots Lembar Peta

No. 22-26.- Pertukaran dan Pengiriman Peta cetak lembar

no. 2-13 dan 41-43.

- Perganan ketua delegasi JBM untuk Indonesia

dari Dr. Ade Komara ke Pak Anas Kencana.

2

Special Discussion for the Joint

Border Mapping (JBM) Project

between Malaysia and Indonesia

Shah Alam, Malaysia, 17-21

Agustus 2015 2014

- Kesepakatan Final Hardcopy Proof dari Nomor

Lembar Peta 17-21

- Kesepakatan Field Vericaon Plot dari Nomor

Lembar Peta 22-26

- Pertukaran Dataset dari Nomor Lembar Peta 27-31- Pertukaran Metadata dari Nomor Lembar Peta

14 - 16 dan 36 – 37

1.2 Dokumen Perundingan Teknis Batas Darat


21/92


3

Special Discussion of Common

Border Datum Reference Frame

(CBDRF) Project between

Indonesia and Malaysia

Jakarta, Indonesia, 10-12 Maret

2015

- Kedua pihak sepakat untuk segmen DS011-I01 dan

V562-U921 menggunakan data dari survey and

traverse data from the Demarcaon and Survey

Traverse Computaon Sheets Boundary Pillars /

Markers DS011-S300/DS 010, S300 - S800, S800

- S900, S 900 - S1200/DS007, DS007 - J001, V562

- GPS7059, GPS7059 - V1200, V1200 - DS 019/U

001, U 001 - U 100, and U100 - U 921

- Pihak Malaysia mengusulkan untuk menunda

pelaksanaan Joint Survey GNSS tahun 2015karena menginginkan seluruh kegiatan kompilasi,

komparasi dan analisis adjustment selesai

untuk seluruh segmen pada tahun 2016. Pihak

Indonesia masih berpandangan bahwa survei

dapat dilaksanakan secara pararel dengan kegiatan

kompilasi, komparasi dan analisis adjustment.

- Perganan ketua delegasi CBDRF untuk Indonesia

dari Pak Anas Kencana ke Pak Lulus Hidayatno.

4

Special Discussion of Common

Border Datum Reference Frame

(CBDRF) Project between Malaysia

and Indonesia

Genng, Malaysia, 24-28 Agustus

2015

- Berdasarkan hasil analysis adjustment yang

dilakukan oleh kedua negara diperoleh kesepakatan

interval jarak untuk segmen DS 011 - I01 dan V562

– U921 adalah 7.5 km.

- Terkait dengan Joint GNSS Survey , Malaysia

mengajukan proposal interval jarak 1 km antara

segmen I 01 – J01. Sementara Indonesia memiliki

pandangan bahwa Joint GNSS Survey harus

disinkronkan dan berkaitan dengan kegiatan

kompilasi, komparasi dan analisis adjustmentyang telah dilakukan kedua negara.

- Kedua pihak sepakat untuk melaksanakan Joint

Reconnaisance pada tahun 2016.


22/92


5

Twelfth Meeting of the Joint

Working Group (JWG) for theCommon Border Datum ReferenceFrame (CBDRF) and Joint BorderMapping (JBM) between Indonesiaand Malaysia

Kuala Terengganu, Indonesia,

21 – 23 Oktober 2015

JBM

- Menyetujui Hardcopy Proof Nomor Lembar Peta17-21

- Menyetujui Field Vericaon Plot Nomor LembarPeta 22, 23 dan 24 dan menyepaka penjadwalan

ulang penyelesaian Field Vericaon Plot NomorLembar Peta 25 dan 26.

- Memerintahkan JBM Sub-working Group untukmengoreksi kartogra anomali dan nalisasi dariField Vericaon Plot Nomor Lembar Peta 25 dan26 untuk dapat disampaikan pada Pertemuan

ke-45 IMT.

- Menyetujui usulan pengganan judul dari NomorLembar Peta 23.

- nama negara bagian/ provinsi pada judul petadihilangkan sesuai keputusan MIT ke-44 maka

lembaran peta, Hardcopy Proof , dan TOR JBMakan disesuaikan dengan keputusan tersebut.

CBDRF:

- Menyepakati jarak maksimal untuk perataansektor J 01 - DS 001 dan sektor U921 - V 562dariSektor Sarawak - Kalimantan Barat sepanjang7.5 km.

- Format kompilasi data survei traverse yang akandigunakan oleh Co-Project Director dan akandisampaikan pada Pertemuan ke-45 Joint Indonesia- Malaysia Boundary Technical Commiee Meeng (IMT) untuk mendapatkan arahan dan persetujuan,

- Menyepaka Daar persiapan Survei BersamaGNSS, Daar CORS tambahan yang akan digunakandalam CBDRF Project, dan Meminta Sub-workingGroup CBDRF untuk mempersiapkan detailpembiayaan Survei GNSS.

6

Eighth Meeting of the JointWorking Group on the Outstanding

Boundary Problems on the Joint

Demarcaon and Survey of the

Internaonal Boundary BetweenMalaysia (Sabah) and Indonesia(Kalimantan Timur)

Shah Alam, Malaysia, 3 – 7

November 2015

- Kedua negara masih berdiskusi terkait 1891Boundary Convention dan 1915 Boundary

Agreement

- Kedua pihak menyepakati untuk melakukanpertukaran dokumen-dokumen yang dijadikan

referensi dalam membantu menyelesaikanperbedaan interpretasi terhadap perjanjianInggris-Belanda.

- Kedua negara masih berdiskusi terkait OBP diwilayah Sebak

- Kedua negara masih berdiskusi terkait OBP diSungai Sinapad dan Simanpal.


23/92


7

The Forty Fifth Meeting of the

Joint Indo ne sia - Ma lay sia

Boundary Technical Commiee on

the Demarcaon and Survey of the

Internaonal Boundary between

Indonesia and (Kalimantan Timur

& Kalimantan Barat) Malaysia

(Sabah & Sarawak)

Bali, Indonesia, 24-26 November

2015

- Penyampaian Joint Progress Report for Sabah

- Kalimantan Utara Sector for the Period dan

Sarawak - Kalimantan Barat Sector

- Penyampaian The Joint Progress Report of the Joint

Working Group (JWG) for the Common Border

Datum Reference Frame (CBDRF) and Joint Border

Mapping (JBM)

- Kedua pihak pada pertemuan ini sepakat untuk

menunda Joint GNSS Survey tahun 2015.

- Pada pertemuan ini dilakukan tukar menukar peta

cetak JBM lembar peta no. 14-16 dan lembar peta

no. 36-367 secara simbolis.

- Kedua pihak sepakat terkait the Action Plan

and Timeline for the Joint Documentation of

the Historical Records on the Demarcaon and

Survey of the Internaonal Boundary between

Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat)

and Malaysia (Sabah & Sarawak)

- Memberikan amanat kepada kedua Co-Project

Directors dan Sub-Working Group dari JWG-CBDRF

guna melakukan desktop study dan persiapan

GNSS Survey pada tahun 2016

- Kedua pihak sepakat bahwa CPD Kalimantan Utara-Sabah untuk melaksanakan kajian menyeluruh

terkait berbagai aspek dalam penentuan terusan

batas internasional di sekitar Pantai Barat Pulau

Sebak ke Boundary Marker AA 2 dari Priority

Area I ( A - B )

- Kedua pihak telah menyepakati untuk

melaksanakan kegiatan IRM bersama pada

Prioritas Area I (A-B) yaitu area A 700 - A 800

sepanjang 8.5 km untuk Sektor Sabah - Kalimantan

Utara dan Prioritas Area VII (H-I) yaitu area H 100

- H 300 sepanjang 14 km untuk Sektor Sarawak

- Kalimantan Barat.


24/92


8

Informal Meeng for Operaon

Planning of the Joint Field Survey

2015 Between the Republic of

Indonesia and the IndependentState of Papua New Guinea

Jayapura, Indonesia, 15-16 Mei

2015

- Pihak Indonesia mempresentasikan rencana Joint

Field Survey tahun 2015 yaitu terkait densikasi

segmen MM1-MM2, MM11.2-MM11.3 dan

segmen MM13.0-MM13.1. P

-Pihak PNG mempresentasikan rencana terkaitsurvei CBDRF di MM7, MM 7.1 dan MM 7.2.

- Kedua pihak sepakat untuk saling tukar data pada

tanggal 16 September 2015. Pihak Indonesia

mengusulkan untuk melanjutkan Joint Field Survey

untuk densikasi di MM13.0-MM13.1 pada tahun

2016

9

Border Liason Meeng (BLM)

between the Government

of the Republic of Indonesia

and the Government of theIndependent State of Papua

New Guinea

Jayapura, Indonesia, 15-16

Oktober 2015

Pada pertemuan ini kedua pihak menyepakati

beberapa hal terkait dengan :

- Pembangunan infrastruktur di Perbatasan

-Administrasi dan Pengaturan Batas

- Pelintas Batas yang berada di Indonesia dan PNG

- Kasus yang melibatkan warga negara Indonesia

dan PNG di Perbatasan

- Tukar Informasi terkait beberapa kerjasama

bilateral perbatasan

10

Joint Sub-Commiee on

Security Maers (JSC-SM)


of the Republic of Indonesia

and the Government of the

Independent State of Papua

New Guinea

Bandung, Indonesia, 18November 2015

Pada pertemuan ini kedua pihak mendiskusikan

beberapa hal terkait dengan :

- Indonesia mengusulkan agenda baru antara lain:

• Indonesia pada pertemuan ini mengangkat gainsiden batas utama antara lain:

- WNI yang hilang di sekitar sungai Torasi pada

tanggal 6 Februari 2014

- Penurunan bendera Indonesia di Yakyu oleh

PNGDF pada tanggal 7 Agustus 2015

- Dugaan exploitasi WNI oleh PNGDF sekitar

sungai Torasi pada tanggal 5 September 2015.

- Penggunaan seragam militer resmi dan identas

resmi untuk personil yang berpatroli di wilayah

perbatasan. Hal ini untuk mencegah insiden yangterjadi di wilayah perbatasan kedua negara.

• Sementara PNG mengangkat agenda baru yaitu

pembangunan jaringan data sharing ga negara

antara Indonesia dan PNG serta Australia terkait

dengan isu-isu keamanan di wilayah selatan

perbatasan.


25/92


11

Thirty-Second (32nd)

Joint Border Commiee


of the Independent State of

Papua New Guinea and the

Government of the Republic of

Indonesia

Bandung, Indonesia, 19

November 2015

Beberapa hal yang didiskusikan a.l:

- Kedua pihak menginformasikan progres

terkait rakasi Basic Agreement on Border

Arrangement 2013.

- Kedua pihak sepakat untuk saling tukar pandang

terkait ToR untuk Joint Vericaon di Sungai Fly

untuk mempercepat kompensasi.

- Kedua pihak menginformasikan terkait Joint

Inauguraon Skow-Wutung Border Post dan

Border Plaque Monument .

- Kedua pihak saling tukar pandangan terkait

zona netral di wilayah Skouw-Wutung.

- Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan

kerjasama di bidang minyak dan gas di wilayahperbatasan.

12

The 28th Technical Sub-Commiee

on Border Demarcation and

Regulation (TSCBDR) Between

the Democratic Republic of

Timor-Leste and the Republic of

Indonesia

Dili, 10 - 11 Agustus 2015

- Kedua pihak menyepakati hasil dari survei

demarkasi tahun 2014

- Kedua pihak sepakat bahwa pekerjaan terkait

pemetaan JBM Project telah hampir selesai dan

memerlukan sedikit modikasi agar peta dapat

lebih jelas dibaca.

-

Kedua pihak menyatakan kesiapannya untukmemulai perundingan batas marim

- TSC-BDR merekomendasikan terkait dengan

penyesuaian Standard Operaonal Procedures

untuk kegiatan Delineasi

Salah satu program yang menjadi prioritas di PPBW BIG ini adalah pembuatan Peta Joint Border

Mapping (JBM) RI-Malaysia dan Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) RI-Malaysia. JBM sendiri

merupakan peta bersama antara Indonesia dan Malaysia yang memetakan koridor selebar 5 Km di sepanjangperbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan. Walaupun pemetaan JBM ini sendiri bersifat teknis,

namun untuk mencapai sebuah peta yang disepaka bersama tetap harus melalui mekanisme perundingan

bilateral kedua negara. Adapun indeks lokasi, tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pemetaan

JBM beserta status hingga tahun 2015 ini dapat dilihat pada Gambar 14.


26/92


38-40 (2011) dan 44-45(2010), ditunda karena

OBP)

2-13, 14-16, 36-37 dan 41-43Status Final Hardcopy Proof

dan Dipublikasi (Sheet 1 FHPbelum dipublkasi)

17-21 Status FinalHardcopy Proof (MICM 12)

STATUS PELAKSANAAN JOINTBORDER MAPPING RI - MALAYSIA

22-26 Status FieldVerification Plot (MICM

12 dan IMT 2015)

Data Exchange

Field Verifica3onPlot

(FVP)

Final HardcopyProof

(FHP)

Map Publica3on

LEVEL DATA JBM

27-31 Status DataExchange

Gambar 14. Indeks lokasi, Tahapan, dan Status Peta JBM RI-Malaysia

Gambar 14 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 lembar peta 17-21 telah memasuki

level Final Hardcopy Proof dan Field Vericaon Plot untuk lembar peta no. 22-26. Kesepuluh lembar

peta tersebut telah ditandatangani oleh kedua ketua delegasi pada pertemuan IMT ke-45 di Bali,

Indonesia, 24-26 November 2015 (Gambar 15). Sehingga untuk tahun 2016 adalah melanjutkan

kegiatan persiapan Final Hardcopy Proof untuk lembar peta no. 22-26 dan Field Vericaon Plot untuk lembar peta no. 27-31. Contoh Peta JBM Sheet 22 yang sudah ditandatangai dapat dilihat

pada Gambar 16.


27/92


Gambar 15. Suasana pertemuan IMT ke-45

Gambar 16. Contoh Peta JBM Sheet 22 Yang Sudah Ditandatangani


28/92


Sampai tahun 2015 ini, dari 45 Nomor Lembar Peta (NLP) JBM RI-Malaysia yang direncanakan, sudah

20 NLP yang dilakukan publikasi yaitu nomor 2-16, 36-37 dan 41-43. Publikasi dalam hal ini adalah sudahdilakukan diseminasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepenngan. Walaupun masih dalam tataran

skala 1:50.000, namun Peta JBM ini sudah banyak digunakan oleh TNI dalam rangka kegiatan pengamanan

batas RI-Malaysia oleh Satuan Tugas Pengamanan Batas RI-Malaysia (Satgas Pamtas RI-Malaysia)

Selain Pemetaan JBM, terdapat pula pekerjaan CBDRF RI-Malaysia yang bertujuan untuk mendapatkan

nilai koordinat pilar batas RI-Malaysia dalam common datum atau datum bersama. Seper diketahui bahwa

saat ini di sepanjang perbatasan RI-Malaysia sudah terpasang pilar batas 19.328 dan kesemuanya menggunakan

koordinat Reced Skew Ortomorphic (RSO) dan datum Timbalai yang merupakan sistem pemetaan Malaysia.

Dengan program CBDRF ini diharapkan koordinat-koordinat pilar batas RI-Malaysia ini dapat ditransformasikan

dalam sistem koordinat global, sehingga dapat digunakan secara luas.

Program CBDRF ini dalam pekerjaannya dibagi-bagi dalam beberapa segmen dan sudah dimulai

sejak tahun 2010. Adapun segmentasi dan waktu pelaksanaannya dapat dilihat pada Gambar 17 berikut.

Gambar 17. Segmen dalam kegiatan kompilasi data traverse CBDRF

Kegiatan survei demarkasi dan pemetaan batas negara darat yang dilakukan oleh PPBW tentunya dilaksanakan

dalam rangka dak hanya untuk memenuhi pengadaan data serta informasi geospasial terkait batas namun

daripada itu untuk dapat mendukung perundingan teknis batas negara darat.


29/92


Merujuk kepada UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, kegiatan terkait dengan batas

negara darat melipu kegiatan survei dan pemetaan Kecamatan-Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-

Malaysia. Pembuatan Peta Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia ini melanjutkan kegiatan yang

dikerjakan pada tahun 2011. Peta Kecamatan ini mempunyai skala 1:50.000 dan terdiri dari dua jenis, yaitu

berupa lembaran sesuai indeks (skala 1:50.000) sebanyak 70 Nomor Lembar Peta (NLP) dan lembaran

sesuai area kecamatan dengan skala menyesuaiakan sebanyak 13 NLP. Lokasi untuk kegiatan ini melipu dua

kabupaten yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Peta Kecamatan ini

menggunakan data dasar RBI dan Peta Joint Border Mapping (JBM) RI-Malaysia dan dilengkapi juga dengan

informasi Pilar Batas RI-Malaysia.

Tujuan dari kegiatan Pemetaan Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia adalah untuk

menyediakan data maupun informasi yang berbasis spasial dalam rangka mendukung perumusan kebijakan

pemerintah untuk pembangunan kawasan perbatasan RI-Malaysia. Dengan demikian, sampai dengan tahun

2015 ini, seluruh kecamatan di wilayah perbatasan darat RI-Malaysia sudah tersedia peta kecamatannya.

Adapun indeks peta Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia tahun 2015 dapat dilihat pada

Gambar 18 dan lokasi kegiatannya pada Tabel 3 berikut.

Gambar 18. Indeks Peta Kecamatan Kawasan Perbatasan RI-Malaysia

1.3 Pemetaan Kecamatan di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia


30/92


Tabel 3. Lokasi Pemetaan Kecamatan Kawasan Perbatasan RI-Malaysia

No. Kecamatan Kabupaten

1. Kayan Selatan Malinau

2. Kayan Hulu

3. Kayan Hilir

4. Pujungan

5. Bahau Hulu

6. Krayan Selatan Nunukan

7. Krayan

8. Lumbis

9. Tulinonsoi

10. Sei Menggaris

11. Nunukan

12. Nunukan Selatan

13. Sebak (Pulau)

Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 19 (indekswise) dan Gambar 20 (areawise)

Gambar 19. Contoh Peta Kecamatan (indekswise)


31/92


R I - M a l a y s

i a

Gambar 20. Contoh Peta Kecamatan (areawise)

Hasil dari kegiatan diseminasi dan sosialisasi Peta JBM RI-Malaysia di Kabupaten Sintang,

Provinsi Kalimantan Barat pada Oktober 2015, selain Peta JBM masyakarat juga membutuhkan

peta dengan cakupan area yang lebih luas. Dengan adanya peta kecamatan di kawasan

perbatasan ini, dapat menjadi media dalam kegiatan pembangunan di kawasan perbatasanbaik oleh pemerintah daerah ataupn pemerintah pusat.


32/92


33/92


a) Pemetaan Segmen Batas

Persetujuan sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Demokrak Timor Leste mengenai Perbatasan Darat

dituangkan dalam Provisional Agreement yang disepaka di Dili tanggal 8

April 2005. Pada Provisional Agreement tahun 2005 terdapat 3 Unresolved

segmen antara Indonesia dan Timur Leste yang belum disepaka, yaitu

Dilumil-Memo, Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben. Segment Dilumil-

Memo telah diselesaikan melalui addendum Provisional Agreement pada

tahun 2013. Hingga saat ini masih tersisa 2 wilayah Unresolved Segment ,

yaitu segmen Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben.

Belum jelasnya garis batas negara pada wilayah Unresolved segmen

membuat masyarakat kedua negara sering terlibat konik batas. Salah satu

penyebab utama terjadinya konik adalah perebutan kewenangan di wilayah

Unresolved segmen. Aktas pembangunan sik berupa bangunan kayu atau

beton serta pembuatan sawah atau ladang di wilayah unresolved segment

berpotensi memicu terjadinya konik antar masyarakat kedua negara.

Kegiatan pemotretan udara menggunakan wahana UAV dilakukan dalamrangka menyediakan foto udara resolusi nggi yang akan digunakan untuk

melakukan analisa perkembangan penggunaan lahan di wilayah Unresolved

Segment. Hasil pemotretan udara juga akan digunakan untuk menganalisa

tur tur alam di wilayah Unresolved Segment yang berpotensi menjadi

solusi penentuan garis batas negara yang belum disepaka.

Kegiatan pemotretan udara dilakukan pada 2 tempat yang berbeda,

yaitu pada Segmen Noelbesi-Citrana dan Manusasi-Oben. Luas wilayah

Pemotretan udara pada segmen Noelbesi-Citrana sekitar 50 Km2 sedangkan

luas wilayah pemotretan udara pada segmen Manusasi-Oben sekitar 30 Km2.

Pekerjaan pemotretan udara menghasilkan peta garis dan peta foto dengan

skala 1 : 3.000 dengan jumlah masing masing 20 NLP. Pada pekerjaan ini juga

dilakukan survey toponimi sederhana untuk memperoleh informasi terbaru

mengenai wilayah unresolved segment . Indeks pelaksanaan pekerjaan ini

dapat dilihat pada Gambar 21. Hasil pekerjaan ini berupa Peta Foto dan

Peta Garis. Untuk contoh Peta Foto dapat dilihat pada gambar 22 dan Peta

garis pada Gambar 23.

1.4 Pemetaan UAV Segmen Batas dan Koridor Batas RI-RDTL


34/92


Gambar 21. Indeks Lokasi Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL


35/92


Gambar 22. Contoh Peta Foto Hasil Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL


36/92


Gambar 23. Contoh Peta GarisHasil Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL

Berdasarkan hasil pada pertemuan Special Working Group (SWG) on Unresolved Segments RI-RDTL Ke-3 di Dili

2015, kedua negara sepakat untuk melaksanakan Joint Field Survey on Unresolved Segments (JFS Unresolved)di segmen Noel Besi/Citrana pada tahun 2016. BIG dalam hal ini Pusat Pemetaan Batas Wilayah sebagai salah

satu anggota m teknis SWG Unresolved turut berkontribusi dalam pelaksanaan JFS Unresolved tersebut

dengan menyediakan Peta Foto dan Peta Garis skala besar hasil pemotretan UAV ini. Peta foto dan peta garis

ini yang akan digunakan sebagai peta kerja dalam pelaksanaan JFS Unresolved 2016 ini. Harapan dengan

dukungan data ini akan mempermudah pelaksanaan JFS Unresolved dan meningkatkan posisi tawar Indonesia.

b) Pemetaan Koridor Batas

Serupa dengan kegiatan Pemetaan UAV Segmen Batas RI-RDTL. Pemetaan UAV Koridor Batas RI-RDTL

ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi geospasial dengan skala besar di wilayah koridor sepanjang

batas antara RI-RDTL.

Pekerjaan ini terdiri dari pembuatan 8 NLP Peta garis dan peta foto skala 1:7.000 dan 32 NLP Peta garis

dan peta foto skala 1:3.500, pekerjaan ini baru mencakup sekitar 18% dari panjang garis batas RI-RDTL atau

setara 50 Km dari total panjang batas RI-RDTL 268.8 Km. Indeks pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilihat pada

Gambar 24. Hasil dari pekerjaan ini yang berupa Peta Foto dan Peta Garis untuk skala 1:3.500 dapat dilihat

pada Gambar 25, sedangkan Peta Foto dan Peta Garis untuk skala 1:7.000 dapat dilihat pada Gambar 26.


37/92


Gambar 24. Indeks Pemetaan UAV Koridor Batas RI-RDTL


38/92


Gambar 25. Contoh Peta Foto dan Peta Garis Skala 1:3.500


39/92


Gambar 26. Contoh Peta Foto dan Peta Garis Skala 1:7.000

Hasil dari pekerjaan ini akan digunakan sebagai salah satu pendukung untuk monitoring dana

perawatan garis batas RI-RDTL. Seper diketahui bahwa karakterisk sungai di kawasan ini seringkali berubah-ubah, sedangkan garis batas adalah berupa median sungai. Dengan adanya peta foto maupun peta garis ini,

diharapkan dapat menjadi referensi keka permasalahan batas muncul yang disebabkan adanya perubahan

alur sungai.


40/92


Gambar 27. Lokasi Perawatan BSP

Kegiatan lainnya yang terkait dengan batas negara darat khususnya di batas darat RI-RDTL adalah

kegiatan Perawatan Border Sign Post (BSP). Perawatan yang dilaksanakan adalah sebanyak 80 buah BSP

dengan lokasi pemasangan BSP mulai dari Motaain sampai dengan Laktutus. BSP yang dilakukan perawatanuntuk tahun 2015 merupakan BSP yang dipasang antara tahun 2006-2012. Sampai tahun 2015 total ada 530

BSP yang tersebar di sektor mur (main border ) dan sektor barat (Oecussi ). Indeks lokasi pekerjaan ini dapat

dilihat pada Gambar 27 dan hasilnya pada Gambar 28.

1.5 Perawatan Border Sign Post (BSR) RI-RDTL


41/92


Gambar 28. BSP Setelah Dilakukan Perawatan

Semangan awal dari pemasangan BSP adalah untuk meminimalisir kemungkinan warga yang ditangkap

karena melewa garis batas. Sehingga dengan adanya BSP ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat

untuk lebih berha-ha keka beraktas di wilayah sekitar perbatasan. Tentu, hal ini hanya dapat berfungsidengan baik keka kondisi sik BSP itu sendiri juga baik dan dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat.

1.4 Pemetaan UAV Segmen Batas dan Koridor Batas RI-RDTL


42/92


Pada dasarnya seap negara memiliki refrensi pemetaan masing masing, begitupula dengan Indonesia

dan Timor Leste. Jika batas negara diukur menggunakan refrensi pemetaan masing masing negara maka dapat

menimbulkan kedaksamaan hasil pengukuran. Dalam pengukuran batas negara diperlukan sebuah refrensi

bersama yang disetujui oleh kedua negara yang berbatasan. Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2002

dan tahun 2003 dibuatlah Pilar CBDRF (Common Border Datum Refrence Frame) yang mempunyai refrensi

ITRF 2000 (Internaonal Terrestrial Refrence Frame) sebagaimana telah disepaka oleh kedua negara. Pilar

CBDRF digunakan sebagai k ikat terhadap pengukuran pilar batas negara, delineasi garis batas negara dan

pengukuran GCP (Ground Control Point ) pada kegiatan pemotretan udara atau orthorekkasi citra satelit

di wilayah perbatasan RI-RDTL. Mengingat penngnya keberadaan pilar CBDRF maka perlu dilakukan survey

pemantauan kondisi pilar CBDRF untuk menentukan kelayakan kondisi pilar CBDRF dalam pengukuran batas

negara.

Pilar CBDRF Sektor Barat

Pilar CBDRF Sektor Barat

Kondisi pilar CBDRF dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah aspek keberadaan, sik

dan posisi. Aspek keberadaan menerangkan tentang masih ada atau daknya pilar CBDRF mengingat pilar

tersebut dibangun pada tahun 2002 dan 2003 serta dak pernah dilakukan pemantauan hingga tahun 2015.

1.6 Perawatan Pilar Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) RI-RDTL


43/92


44/92


1.7 Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas RI-RDTL

Melanjutkan program kerja tahun-tahun sebelumnya dan merujuk kepada kesepakatan TSC-BDR

28, pada tahun 2015 dilakukan pemasangan dan pengukuran 80 pilar batas RI-RDTL. Pembuatan dan

pemasangan pilar batas RI-RDTL dilakukan berdasarkan garis batas yang telah disepaka pada provisional

agreement 2005. Pilar batas negara RI-RDTL terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pilar batas negara biasa dan

pilar batas negara Auxiliary . Pilar Batas Negara Biasa Digunakan apabila garis batas negara berada di darat,

misalnya di puncak gunung atau di perbukitan. Pemasangan pilar batas dilakukan dengan metode staking

out menggunakan alat Total Staon. Sebelum melakukan staking out perlu dibuat 2 buah pilar bantu yang

diukur dengan menggunakan GNSS secara dierensial , terikat dengan minimal 2 buah pilar CBDRF (Common

Border Datum Refrence Frame). Kedua pilar bantu tersebut dijadikan dasar untuk melakukan Staking out

menggunakan alat Total Staon.

Pilar batas Auxilliary adalah pilar yang dipasang jika garis batas negara terdapat di area sungai.

Hal tersebut dikarenakan pilar batas negara dak bisa dipasang di dalam area sungai. Pilar yang dipasang

di tengah sungai akan hancur atau terseret derasnya arus sungai. Untuk itu pilar tersebut dipasang di

pinggir sungai secara berpasangan atau disebut Pilar batas Auxilliary . Pilar batas Auxiliarry dipasang secara

berpasangan, 1 pilar dipasang di wilayah Indonesia dan 1 pilar dipasang di wilayah Timor Leste. Meskipun

begitu batas negara yang sebenarnya bukan pilar pilar tersebut melainkan garis khayal yang melintang di

tengah sungai. Pilar batas negara yang dipasang di pinggir sungai hanya dimaksudkan sebagai tanda pas dilapangan, menandakan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah perbatasan. Pilar batas Auxiliarry dak

memrepresentasikan lokasi garis batas secara tepat, hanya digunakan sebagai tanda pas di lapangan untuk

mempertegas lokasi garis batas negara.

Pemasangan pilar batas negara pada tahun 2015 dilakukan di sektor mur (main border) tepatnya di

wilayah Asumanu, Mahen dan Laktutus. Pilar batas yang dipasang pada segmen tersebut ber pe Auxilliary

karena garis batas membentang diatas sungai. sampai dengan tahun 2015 ini sudah terpasang pilar batas

sebanyak 703 pilar. Adapun indeks lokasi pemasangan dapat dilihat pada Gambar 30 dan Gambar 31 serta

contoh pilarnya pada Gambar 32


45/92


Gambar 30. Indeks Lokasi Pemasangan Pilar Batas RI-RDTL

Gambar 31. Contoh Plot Pemasangan Pilar Batas RI-RDTL

Gambar 32. Contoh Pilar Batas RI-RDTL

Walaupun pilar batas ini dak ditempatkan tepat pada garis batas RI-RDTL, namun melihat karakterisk

batas RI-RDTL yang berupa median sungai memang dak memungkinkan untuk dipasang pilar batas tepat di

garis batas. Dengan dipasang pilar batas ini, perselisihan atau permasalahan mengenai batas RI-RDTL dapat

diminimalisir.


46/92


1.8 Survei Densifkasi Pilar Batas RI-PNG

Sesuai dengan hasil pertemuan Joint Border Commiee (JBC) Indonesia – PNG ke 31 pada tanggal 15

Agustus 2014 di Port Moresby telah disepaka Terms of Reference (TOR) dan Standard Operaon Procedure (SOP) untuk kegiatan perawatan, monitoring dan densikasi batas negara antar Indonesia-PNG. Dengan

adanya TOR densikasi tersebut maka pada tahun 2015 ini dilakukan kegiatan Densikasi dan Pengukuran

Pilar Batas RI-PNG.

Kegiatan ini merupakan pilot project untuk densikasi pilar batas RI-PNG karena baru pertama kali

dilakukan. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan diantar MM 13.0 sampai dengan MM 13.1 dengan memasang 10

pilar densikasi. Dari 10 pilar tersebut, 1 pilar merupakan pe A dan 9 pilar pe B. Selain pekerjaan densikasi

pilar batas, dilakukan juga pengukuran CBDRF untuk pilar MM 11.1. Dengan tambahan pengukuran 1 pilar

ini, maka sampai tahun 2015 ini sudah berhasil diukur CBDRF sebanyak 49 pilar MM dari total 52 pilar MM.

Untuk lokasi pelaksanaan densikasi pilar batas dan pengukuran CBDRF dapat dilihat pada Gambar 33 berikut.

Gambar 33. Lokasi Densikasi Pilar Batas RI-PNG dan Pengukuran CBDRF

Proses pelaksanaan pemasangan pilar densifikasi ini dilakukan dengan penentuan koordinat rencana

pemasangan pilar. Hal ini perlu dilakukan karena garis batas RI-PNG sudah diketahui, sehingga

pemasangan pilar harus tepat pada garis batas tersebut. Pada pelaksanaan di lapangan, penentuan

lokasi tepatnya menggunakan metode staking out , baru setelah itu dipasang pilar permanen. Ilustrasi

mengenai pengukuran dan pemasangan pilar densikasi RI-PNG ini dapat dilihat pada Gambar 34 dan

Gambar 35


47/92


Gambar 34. Pengukuran Pilar Densikasi B-499

Gambar 35. Pemasangan Pilar Bantu TM 1 B-505

Pilar-pilar densikasi yang telah di pasang dan di plot pada Peta JBM RI-PNG nampak pada Gambar 36 berikut ini

Gambar 36. Hasil Plot Pilar Densikasi Pada Peta JBM RI-PNG

Melihat kondisi perbatasan RI-PNG dimana saat ini baru terdapat 52 pilar batas (MM) di sepanjang

820 Km, memang penng untuk segera dilakukan pemasangan pilar-pilar batas perapatan. Dengan semakin

berkembangnya kehidupan masyarakat di wilayah Papua, khusunya di sekitar batas dengan PNG, adanya

petunjuk tentang batas memang mutlak diperlukan untuk menghindari hal-hal yang dak diharapkan.


48/92


BIDANGPEMETAAN

BATASWILAYAHADMINISTRASI

Berdasarkan Peraturan Kepala BIG No. 3

Tahun 2012 tentang organisasi dan tata

kerja Badan Informasi Geospasial, Pusat

Pemetaan Batas Wilayah mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan penyusunan

rencana program, perumusan dan pengendalian

kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan dan penggunaan data dan

informasi geospasial dasar (IGD), serta penyiapan

pelaksanaan penelitian, penyembangan dan

pelaksanaan kerjasama teknis di bidang pemetaan

batas wilayah.

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa

Badan Informasi Geospasial melaksanakan

program pemetaan batas wilayah. Salah satu

sasaran program tersebut adalah terselenggaranya

pemetaan batas wilayah dalam mendukung

prioritas pembangunan nasional, diantaranya

batas wilayah kecamatan dan/atau kelurahan/

desa.

Di era otonomi daerah, batas wilayah

berperan penting dalam perhitungan Dana

Alokasi Umum (DAU), perijinan pertambangan

dan bagi hasil lifting migas. Oleh karena itu,

belum ditegaskannya batas daerah dapat

menyebabkan konik baik di ngkat masyarakat,

pengusaha, ataupun antar pemerintah daerah

yang berbatasan. Terkait dengan batas wilayah

administrasi, Undang-undang nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

• Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepenngan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI,

• Pemekaran daerah harus melalui tahap

pembentukan daerah persiapan dengan

persyaratan dasar kewilayahan salah satunya

yaitu menyajikan batas wilayah dalam koordinat

diatas peta dasar.


49/92


Selanjutnya pedoman penegasan batas daerah diatur dalam Permendagri nomor 1 tahun 2006 yang kemudian

diganti dengan permendagri nomor 76 tahun 2012 sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian

permasalahan batas daerah dengan dimungkinkannya metode kartometrik.

Dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintahan Kabinet Kerja, Pusat Pemetaan Batas Wilayah

(PPBW) – Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan percepatan penataan batas daerah khususnyaadalah penataan batas wilayah kelurahan/desa melalui kegiatan ajudikasi1 batas. Mengawali tujuan di atas

maka diperlukan adanya penataan dan penetapan batas wilayah administrasi kelurahan/desa, untuk dapat

mengetahui dengan jelas mengenai gkat kesulitan geogras dan luas wilayah seap kelurahan/desa, dalam

rangka mendukung implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada Tahun Anggaran 2015 terdapat 13 pekerjaan di PPBW yang berada dalam koordinasi Bidang

Pemetaan Batas Wilayah Administrasi yaitu:

1) Ajudikasi, Pemasangan Pilar dan Pembuatan Peta Wilayah Kelurahan/Desa (Kab. Temanggung dan Kab.

Boyolali, Jawa Tengah) – Paket 1

1 Islah ajudikasi di sini adalah merujuk kepada kegiatan “delineasi” batas wilayah di atas peta yang dikonrmasikan oleh para pihakterkait yang berwenang dengan tujuan untuk meningkatkan status batas indikaf menjadi batas kesepakatan


50/92


2) Ajudikasi, Pemasangan Pilar dan

Pembuatan Peta Wilayah Kelurahan/

Desa (Kab. Blitar, Kota Blitar, Kota Batu,

Kab. Malang dan Kab. Tulungagung,

Jawa Timur) – Paket 2

3) Ajudikasi, Pemasangan Pilar dan

Pembuatan Peta Wilayah Kelurahan/

Desa (Kab. Klaten, Jawa Tengah) - Paket

3

4) Pelacakan Batas Kelurahan/Desa (Kab.

Karawang, Jawa Barat) – Paket 4

5) Pelacakan Batas Kelurahan/Des a

(Kab. Sragen dan Kota Surakarta, Jawa

Tengah) – Paket 56) Ajudikasi dan Pembuatan Peta Koridor

Batas Kabupaten/Kota

7) Pembuatan Peta Koridor Batas Provinsi

dengan Wahana UAV

8) Pembuatan Norma, Standar, Prosedur

dan Kriteria (NSPK) Peta Desa

9) Pembuatan Prototype Peta Desa

10) Pemasangan Pilar Batas Kawasan

Konservasi Gumuk Pasir Parangtris

11) Pemutakhiran Data Batas Wilayah

12) Dokumen Kajian Luas Pengelolaan

Wilayah Laut (LPL) Dan Grand Design

Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah

Administrasi

13) Pembuatan Materi Digital Penarikan

Garis Batas Wilayah Administrasi Desa/

Kelurahan Secara Kartometrik

Secara lebih jelas, kegiatan-kegiatan

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:


51/92


Sampai dengan Desember 2014, dari 979 segmen batas kabupaten/kota, baru 370 yang denif. Untuk

mendapatkan batas denif maka perlu dilakukan proses Penetapan dan Penegasan batas. Penetapan batas

desa diwujudkan melalui tahapan penelian dokumen, penentuan peta yang akan dipakai, dan delineasi garis

batas secara kartometrik. Delineasi garis batas ini dilaksanakan melalui proses ajudikasi batas yaitu meneli

dan mencari kebenaran formal buk berupa data teknis dan data yuridis.

Permasalahan tersebut diatas mendapatkan perhaan khusus dari Pemerintahan Kabinet Kerja yang

memiliki sembilan program prioritas yang dikenal dengan islah “Nawa Cita” yang salah satu program

adalah membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah melalui desa dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan program kerja kementerian/ lembaga (K/L) harus langsung

terasakan kepada masyarakat. Guna mendukung program pemerintah tersebut, pada tahun anggaran 2015PPBW sesuai kapasitasnya melaksanakan kegiatan Ajudikasi, Pemasangan Pilar dan Pembuatan Peta Wilayah

Kelurahan/Desa sebanyak 3 paket, dan Kegiatan Pelacakan Batas Kelurahan/Desa sebanyak 2 paket. Adapun

dalam pelaksanaanya, kelima paket tersebut diatas menikberatkan kepada proses delineasi garis batas

secara kartometrik, dengan melibatkan parsipasi unsur pemerintahan desa setempat dan masyarakat.

Secara visual, indeks lokasi dan spesikasi pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar 37 berikut.

Gambar 37. Indeks Lokasi Kegiatan Delineasi Batas Wilayah Kelurahan/Desa

2.1 Ajudikasi, Pemasangan Pilar dan Pembuatan Peta WilayahKelurahan/Desa (Paket 1, 2, 3) dan Pelacakan Batas Kelura-han/Desa (Paket 4, 5)


52/92


Lokasi kegiatan delineasi batas desa yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 dipilih berdasarkan

ketersediaan data citra/image yang telah ditegakkan. Beberapa paket dilakukan menyeluruh satu kabuapaten/

kota namun sebagian paket yang lain hanya dilakukan di beberapa kecamatan karena ketersediaan data

citra/image terbatas pada beberapa kecamatan. Data citra/image yang digunakan berbeda-beda untuk

masing-masing paket yaitu Ortofoto (hasil pemotretan udara), Worldview, dan Quickbird. Sumbernya juga

berbeda-beda yaitu ada yang diperoleh dari daerah dimana menjadi data untuk pembuatan peta Rencana

Detail Tata Ruang RDTR, dari dari Badan Informasi Geospasial. Namun, data-data tersebut telah memenuhi

persyaratan ketelian berdasarkan ketentuan yang ada.

Secara umum, garis besar metode pelaksanaan kegiatan Delineasi Batas Kelurahan/Desa secara

kartometrik dibagi atas 3 (ga) tahap yaitu: persiapan, pelaksanaan dan pengolahan. Persiapan terdiri dari

Penyiapan Data dan Pembuatan Dra Peta Kerja, Pelaksanaan terdiri dari Temu Kerja dan Delineasi Batas

secara Kartometrik, serta Pengolahan terdiri dari Pengolahan dan Penyajian seper terlihat pada Gambar 38

dan Gambar 39. Adapun yang menjadi perbedaan adalah pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 dilakukan juga

pemasangan pilar batas desa sesuai dengan hasil yang disepaka sedangkan untuk Paket 4 dan Paket 5 dak.

Gambar 38. Diagram Alir Proses Delineasi Batas Kelurahan/Desa secara Kartometrik

Gambar 39. Contoh Proses Delineasi Batas Kelurahan/Desa secara Kartometrik


53/92


Pelaksanaan delineasi diawali dengan proses penyiapan data, yaitu pengumpulan/kompilasi seluruh

data dan informasi seper peta dasar, image/ citra, data batas wilayah administrasi, dan informasi obyek

penng (misal nama jalan). Setelah semua data terkumpul dan siap, maka langkah selanjutnya adalah

pembuatan dra peta kerja menggunakan seluruh data tersebut di atas. Pembuatan dra peta kerja tersebut

menggunakan acuan tata letak peta yang diperoleh dari pemberi pekerjaan. Dra peta kerja disajikan dalam

format cetak dan digital.Pada innya, dra peta kerja tersebut akan menjadi alat bantu utama dalam proses delineasi secara

kartometrik. Setelah dra peta kerja dipersiapkan semua, proses selanjutnya adalah pelaksanaan temu kerja.

Kegiatan temu kerja untuk menyampaikan rencana kegiatan dan dihadiri oleh perwakilan dari Setda, beberapa

SKPD (anggota Tim Penegasan Batas Desa di Daerah atau dinas teknis terkait), camat, dan lurah/kades. Temu

kerja dilaksanakan pada satu tempat di kabupaten/kota dengan mengumpulkan seluruh peserta tersebut di

atas. Pada temu kerja dilakukan pembagian dra peta kerja agar pihak kelurahan/desa dapat mempelajari

sebelum dilakukan delineasi di masing-masing kecamatan.

Proses delineasi dilakukan terhadap seluruh segmen batas kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi

lokasi pekerjaan. Delineasi dilakukan secara kartometrik namun dak menutup kemungkinan jika pihak

kelurahan/desa sepakat untuk melakukan pelacakan di lapangan jika terdapat kesulitan melakukan idenkasi

di atas dra peta kerja. Masing-masing pihak kelurahan/desa diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait

lokasi batasnya dan diberikan ruang untuk melengkapi nama-nama obyek penng yang belum ada padatoponim Peta Rupabumi Indonesia guna upaya pendenisian garis batas kelurahan/desa. Delineasi secara

kartometrik menghasilkan tarikan garis batas dan penentuan k kartometrik sesuai hasil klarikasi kepada

pihak kelurahan/desa mengetahui camat dan Tim Penegasan Batas Desa di Daerah. Akhir proses delineasi

ditandai dengan penandatanganan dan cap terhadap dra peta kerja dan berita acara kesepakatan. Salah

satu kegiatan temu kerja dan penarikan garis batas secara kartometrik dapat dilihat sesuai pada Gambar 40,

yaitu kegiatan temu kerja di Kab. Karawang, Jawa Barat

Gambar 40. Kegiatan Temu Kerja dan Penarikan Garis Batas Secara Kartometrik di Kab. Karawang


54/92


Hasil delineasi secara kartometrik tersebut kemudian diolah dengan output berupa basis data spasial

yang didalamnya melipu garis dan k kartometrik. Segmen batas hasil delineasi tersebut dilengkapi dengan

atribut sesuai dengan spesikasi yang termasuk pula deskripsi masing-masing sub segmen. Pada basis data

spasial tersebut juga berisi data yang digunakan sebagai masukan dalam pembuatan dra peta kerja. Setelah

semua hasil tersusun rapai pada basis data maka langkah selanjutnya adalah penyajian peta kerja dimana

garis batas yang ditampilkan merupakan garis batas hasil delineasi secara kartometrik.Adapun untuk contoh perbedaan garis batas indikaf dan hasil penarikan secara kartometris dapat

dilihat pada Gambar 41 . Sedangkan untuk contoh hasil kerja dapat dilihat pada Gambar 42 sampai dengan

Gambar 50 dan contoh pilarnya pada Gambar 51.

Gambar 41. Contoh kompilasi perbedaan segmen hasil delineasi dengan segmen indikaf batas Kota Blitar – Kab. Blitar


55/92


Gambar 42. Contoh kompilasi perbedaan segmen hasil delineasi dengan segmen indikaf batas Kab. Malang

Gambar 43. Peta Kerja Desa Butuh Kecamatan Mojosongo, Kab. Boyolali


56/92


Gambar 44. Peta Kerja Desa Gowak Kecamatan Pringsurat, Kab. Temanggung

Gambar 45. Peta Kerja Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kidul, Kab. Malang


57/92


Gambar 46. Peta Kerja Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Tulungagung, Kab. Tulungagung

Gambar 47. Peta Kerja Desa Banaran Kecamatan Delanggu, Kab. Klaten


58/92


Gambar 48. Peta Kerja Desa Bandungan Kecamatan Janom, Kab. Klaten

Gambar 49. Peta Kerja Desa Bayur Kidu Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang


59/92


Gambar 50. Peta Kerja Kelurahan Banyanyar Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

Gambar 51. Contoh Prototype Pilar Batas Desa Tlogomulyo-Desa Tanjungsari Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung


60/92


Walaupun belum bersifat denif, dengan adanya adanya pekerjaan delineasi batas secara kartometrik

dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan setempat, diharapkan proses penyusunan Peraturan Bupa

(perbup) untuk meningkatkan status garis batas segemen-segmen di atas menjadi deinif menjadi lebih

mudah. Karena garis batas yang tergambar dalam peta ini merupakan garis batas kesepakatan yang disepaka

bersama antara daerah-daerah yang berbatasan. Selain itu dengan adanya PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana

Desa, dimana salah satu pasal menyebutkan bahwa alokasi dana desa salah satu parameternya adalah luas

desa, maka kegiatan ini dapat menjadi pemicu pemerintah daerah dalam hal ini desa untuk sesegera mungkin

menyelesaikan batas-batas desa nya.


61/92


Pekerjaan Ajudikasi Dan Pembuatan Peta Koridor Batas Kabupaten/ Kota adalah untuk melakukan

peningkatan status batas indikaf menjadi batas yang disepaka melalui ajudikasi secara kartometris. Tujuan

kegiatan tersebut di atas adalah diperolehnya data geospasial garis batas yang disepaka melalui ajudikasi

secara kartometrik yang dilengkapi dengan deskripsi seap segmen batas. Volume kegiatan ini sebanyak 16

segmen batas kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dan lokasinya dapat dilihat pada Gambar 52 berikut ini

Gambar 52. Peta Lokasi 16 segmen batas kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan pekerjaan ini relaf sama dengan kegiatan ajudikasi kecamatan. Tahapan pertama yang dilakukan

adalah penyiapan data-data dukung termasuk peta kerja yang nannya akan dikonrmasi dengan aparat

yang berwenang, terutama untuk garis batasnya. Lebih jelas contoh peta kerja dapat dilihat pada Gambar 53.

2.2 Ajudikasi dan Pembuatan Peta Koridor Batas Kabupaten / Kota


62/92


Gambar 53. Contoh Peta Kerja Koridor Batas Jember – Banyuwangi

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan temu kerja. Dalam temu kerja ini, pihak-pihak yang berwenangantara kabupaten satu dengan kabupaten yang berbatasan akan dipertemukan dalam suatu temu kerja, yang

kemudian melakukan penarikan garis batas diatas peta kerja yang sudah disiapkan. Tik-k kesepakatan

ini kemudian dikonstruksikan menjadi garis batas kesepakatan. Ilustrasi pelaksanaan kegiatan temu kerja

dapat dilihat pada Gambar 54


63/92


Gambar 54. Pelaksanaan Kegiatan Temuy Kerja

Adapaun contoh peta koridor batas hasil kesepakatan dapat dilihat pada Gambar 55

Gambar 55. Peta Koridor Garis Batas Hasil Kesepakatan

Walaupun belum bersifat denif, dengan adanya adanya peta koridor batas ini, diharapkan proses penyusunan

permendagri untuk meningkatkan status garis batas segemen-segmen di atas menjadi deinif menjadi lebih

mudah. Karena garis batas yang tergambar dalam peta ini merupakan garis batas kesepakatan yang disepaka

bersama antara daerah-daerah yang berbatasan.


64/92


2.3 Pembuatan Peta Koridor Batas Provinsi dengan Wahana UAV

Sebagai anggota Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) di Pusat, PPBW mempunyai peranan penng

dalam menyelesaikan permasalahan batas daerah. Guna membantu melakukan kajian permaslahan

batas daerah dari aspek teknis survei pemetaan untuk memberikan alternaf - alternaf penyelesaian

permasalahan batas untuk dapat melakukan kajian secara komprehensif, diperlukan berbagai data spasial

dengan skala yang cukup memadai. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah menyusun terobosan baru

untuk menyiapkan data geospasial skala besar yang memadahi guna mempercepat penyelesaian batas

daerah. Data geospasial skala besar yang dimaksud harus dapat menggambarkan bentuk 3 dimensi dan

menampilkan objek-objek permukaan bumi. Dikarenakan lokasi yang harus dilengkapi data geospasialnya

dak begitu luas maka alternaf yang diambil adalah dengan membuat peta koridor batas daerah dengan

foto udara small format menggunakan wahana UAV

Salah satu permasalahan batas yang memerlukan kajian teknis PPBW-BIG adalah permasalahan batas

antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur pada sub-segmen Kabupaten Barito Utaradan Kabupaten Kutai Barat sub-segmen dari pilar TB-I-A sampai pilar TB.X. Pada sub-segmen tersebut PPBW-

BIG masih memerlukan data berupa foto udara, model 3 dimensi dan peta garis skala besar untuk mendukung

proses kajian yang dilakukan. Secara visual, indeks lokasi pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar 56.

Gambar 56. Indeks Lokasi Pekerjaan Pembuatan Peta Koridor Batas Provinsi

Pelaksanaan kegiatan ini sempat mengalami kendala di lapangan yaitu adanya kebarakaran hutan

yang mengakibatkan tahapan pemotretan dak bisa dilaksanakan karena tertutup asap. RAW data hasil

pemotretan ini dapat dilihat pada Gambar 57.


65/92


Gambar 57. RAW Data Small Format UAV

Setelah melalui proses koreksi, foto-foto udara tersebut dilakukan interpretasi unsur rupabuminya,

sebelum kemudian dilakukan layout petanya. Hasil interpretasi rupabumi, layout peta foto maupun peta garis

dapat dilihat pada Gambar 58 dan Gambar 59.

Gambar 58. Layout Kartograf Peta Foto


66/92


Gambar 59. Layout Kartograf Peta Garis

Dengan adanya peta foto maupun peta garis skala besar yang dihasilkan dari pekerjaan ini,

permasalahan batas antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur pada sub-

segmen Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kutai Barat sub-segmen dari pilar TB-I-A sampai

pilar TB.X yang selama ini terkendala karena minimnya data spasial skala besar di wilayah tersebut

dapat diatasi.


67/92


2.4 Pembuatan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK) Peta Desa

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peta Desa diperlukan untuk memberikan pedoman

pembuatan peta dasar mulai dari perolehan data, sumber data yang dapat dipakai untuk pembuatan peta

desa, unsur peta desa, metode pemetaan, dan penyajian peta desa; sehingga aparat desa dapat menyusun

peta desa sesuai dengan prinsip-prinsip pemetaan. Pembuatan NSPK Peta Desa disusun untuk memberikan

pedoman penyusunan peta desa skala 1:5.000. NSPK Peta Desa ini melipu metode pemetaan untuk pembuatan

peta desa, yaitu sumber data yang digunakan dan pemetaan batas administrasi desa; spesikasi unsur peta

desa; dan spesikasi penyajian layout peta desa. Hasil dari pekerjaan ini berupa Dokumen NSPK Peta Desa,

dan dapat dilihat contohnya pada Gambar 60

Gambar 60. NSPK Peta Desa

Dengan adanya NSPK Peta Desa ini, diharapkan dapat meningkatkan parsipasi desa untuk memetakan

wilayahnya secara mandiri, dengan kualitas dan standar yang sudah ditentukan sesuai dengan NSPK ini.

Dengan semakin banyaknya desa yang telah dipetakan, informasi geospasial skala besar untuk seluruh

Indonesia dapat segera terealisasi.


68/92


Sejalan dengan pembuatan NSPK Peta Desa, dilaksanakan pekerjaan Penyusunan Prototype PetaDesa. Hasil pekerjaan ini adalah didapatkannya Prototype peta desa serta spesikasi teknis peta desa berikut

bahan penghitungan kapasitas penyusunan peta desa serta bahan penghitungan kebutuhan anggaran dan

personil penyusunan peta desa.

Penyusunan Prototype Peta Desa dilaksanakan di Desa Parangtrs, Kecamatan Kretek, Kabupaten

Bantul, Daerah Ismewa Yogyakarta. Desa Parangtris dipilih sebagai lokasi kegiatan Penyusunan Prototype

Peta Desa karena Desa Parangtris memiliki informasi yang kompleks pada tatanan sebuah desa. Unsur-unsur

transportasi, perairan, bangunan dan tutupan lahan yang komplek dirasa cukup mewakili untuk percontohan

pemetaan pada skala desa. Desa Parangtris juga dipilih sebagai lokasi Penyusunan Prototype Peta Desa

untuk mendukung program Parangtris Geomarime Science Park yang berada di bawah koordinasi BIG.

Pemetaan detail Desa Pangtris juga dapat mendukung kegiatan edu-restorasi geoheritage gumuk pasir

Parangtris. Pembuatan Prototype Peta Desa ini dimulai dari tahap akuisisi data, dalam hal ini menggunakanwahana UAV, pembuatan peta kerja, survei kelengkapan lapangan, temu kerja dengan aparat desa setempat

hingga penyajian hasil pemetaannya. Secara visual, tahapan dari pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar 61

Gambar 61. Rangkaian Tahapan Pembuatan Prototype Peta Desa

1 2

34

2.5 Pembuatan Prototype Peta Desa


69/92


Hasil rangkaian tahapan yang telah dilakukan kemudian dikompilasi menjadi suatu bentuk peta,

yang diharapkan menjadi bentuk ideal peta desa. Hasil akhir pekerjaan pembuatan Prototype Peta Desa

dapat dilihat pada Gambar 62.

Gambar 62. Hasil Pekerjaan Pembuatan Prototype Peta Desa

Sejalan dengan NSPK Peta Desa ini, Prototype Peta Desa ini dapat dijadikan acuan desa yang akan

melakukan pemetaan wilayahnya secara mandiri. Dengan mengacu kepada NSPK dan Prototype Peta Desa

ini, nannya peta-peta desa yang dikerjakan secara mandiri oleh daerah akan mempunyai standar yang sama,kualitas yang sama dan bentuk yang sama.


70/92


2.6 Pemasangan Pilar Batas Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtritis

Gumuk pasir Parangtris merupakan bagian dari rangkaian proses alam terintegrasi dalam tatanan

yang sangat harmonis. Proses pembentukan gumuk pasir ini sebagai sarana untuk memahami kompleksitascara kerja alam mulai dari sumber material pasir vulkanik gunung berapi, diangkut melalui proses uvial

dalam sistem aliran sungai, dihempaskan melalui proses gelombang laut, dan diangkat serta diendapkan

melalui tenaga angin sehingga membentuk fenomena alam sangat unik berupa gumuk pasir di Parangtris

yang merupakan warisan bengtangalam satu-satunya di wilayah tropis.

Menindaklanju peresmian Parangtris Geomarime Science Park oleh Menteri Ristek Dik dan

Pemasangan Simbolisasi Patok Batas Zona In Kagungan Dalem Gumuk Pasir Barkhan oleh Sri Sultan Hamengku

Buwono X pada tanggal 11 September 2015, Parangtris Geomarime Science Park Badan Informasi Geospasial,

Fakultas Geogra UGM, Pemerintah Daerah Ismewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul serta Forum

Keismewaan untuk Kesejahteraan (FKK) DIY melaksanakan program pemasangan patok zona in Kagungan

Dalem Gumuk Pasir Barkhan di Desa Parangtris.

Pemasangan Pilar Batas Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtris adalah di sisi Barat dan sisiTimur Zona In Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtris. Kawasan Konservasi tersebut berada di Desa

Parangtris Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

Lokasi Pemasangan Pilar Batas Kawasan Konservasi Gumuk Pasir Parangtris seper pada Gambar

63 berikut.

Gambar 63. Lokasi Pemasangan Pilar Batas Gumuk Pasir


71/92


Pembuatan Pilar Batas didahului dengan pembuatan kerangka beton badan utama pilar. Setalah proses

pembuatan beton pilar, pilar batas tersebut dicat dengan warna sesuai dengan spesikasi. Tahap kedua

proses pembuatan pilar batas adalah pembuatan brasstablet yang berisi data k koordinat dan kenggian

serta symbol pilar batas. Brasstablet dibuat dari bahan kuningan dengan ketebalan 4 milimeter. Setelah beton

pilar batas selesai dibuat dan dikeringkan, maka dipasang brasstablet. Brastablet dipasang di kanan dan kirimuka samping pilar batas dan bagian atas pilar batas. Informasi pada brastablet adalah k koordinat dan

kenggian. Setelah semua pilar batas selesai dibuat, selanjutnya pilar batas diangkut untuk dipasang.

Gambar 64. Proses Pembuatan Pilar Batas Gumuk Pasir

1

2


72/92


Pemasangan pilar batas dilakukan bertahap pada seap pilar batas yang telah siap pasang. Sebelum

pemasangan pilar batas, m lainnya menyiapkan bis dan lubang galian untuk pilar pada seap k pilar. Dilapangan k pilar batas yang harus dipasang sudah disiapkan oleh Parangtris Geomarime Science Park

dengan memasang pilar batas sementara dari bambu yang dicat biru. Secara visual tahapan pembuatan pilar

batas gumuk pasir ini dapat dilihat seper pada Gambar 64

Tahapan awal pemasangan pilar batas di lapangan adalah pemasangan bis di seap k pilar batas.

Bis sedalam 80 cenmeter digali untuk mempermudah pemasangan. Pilar yang sudah dipasang dapat dilihat

pada Gambar 65 berikut

Gambar 65. Pilar Batas Gumuk Pasir Yang Sudah Dipasang

Program Pemasangan Pilar Batas Zona In ini diharapkan dapat memberikan tanda kepada masyarakat

dan stakeholder pengelolan gumuk pasir Parangtris bahwa ada perlindungunga terhadap kawasan konservasi

gum

Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015

Documents

Transcript of Batas Wilayah Indonesia - BIG 2015