Bantuan siswa miskin smk 2013

download Bantuan siswa miskin smk 2013

of 29

  • date post

    30-Dec-2014
  • Category

    Documents

  • view

    614
  • download

    3

Embed Size (px)

description

panduan Bantuan siswa miskin (BSM) smk 2013

Transcript of Bantuan siswa miskin smk 2013

PENGANTARUndang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memperoleh pendidikan, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, gender, dan geografis pada pendidikan menengah. Kemiskinan masih menjadi penyebab utama siswa putus sekolah atau drop out pada pendidikan menengah. Fenomena putus sekolah ini bahkan dikhawatirkan semakin meningkat seiring tingginya angka inflasi harga di Indonesia. Amanat konstitusi tersebut diimplementasikan melalui kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memberikan subsidi untuk biaya pendidikan siswa miskin melalui Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diberikan kepada Siswa Sekolah Menengah Negeri dan Swasta dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, dan disalurkan setiap tahun. Untuk tahun 2013, satuan biaya BSM per siswa per tahun meningkat menjadi Rp. 1.000.000,- dari sebelumnya Rp. 780.000,-. Total alokasi anggaran BSM SMK sebesar Rp. 617.057.000.000,yang akan didistribusikan kepada 617.057 siswa SMK. Bantuan akan disalurkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Kebijakan Pemerintah dimaksud dapat berjalan dengan baik, apabila didukung komitmen yang kuat dari para pengelola yang mengatur mekanisme, pengelolaan dana, pembagian tugas masing-masing instansi terkait, dan pengawasan Program BSM. Petunjuk Teknis BSM tahun 2013 ini akan memandu para pengelola BSM di Direktorat Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan SMK dalam melaksanakan tugasnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan Petunjuk Teknis ini. Apabila dalam Petunjuk Teknis ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, April 2013 Direktur Pembinaan SMK Ir. Anang Tjahjono, MT NIP. 19641119 198803 1 001

i

DESKRIPSI PROGRAM1. 2. 3. 4. KODE PROGRAM NAMA PROGRAM RUANG LINGKUP BANTUAN TUJUAN : : : : 17-PS-2013 Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah Menengah Kejuruan a. Bantuan Siswa Miskin (BSM) b. Beasiswa SMK Pertanian a. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan; b. Memberikan motivasi bagi Siswa SMK yang mengikuti Program Pertanian (Bidang Studi Keahlian Agribisnis, Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran); c. Mencegah siswa SMK dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan; 617.057 siswa SMK Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa per tahun atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per siswa per 6 bulan/semester. Membantu biaya pribadi siswa untuk pembiayaan antara lain: a. Buku dan alat tulis sekolah; b. Pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); c. Transportasi siswa ke sekolah; d. Uang saku siswa ke sekolah; e. Iuran bulanan sekolah. Sekolah antara lain: a. SMK Negeri dan Swasta yang mempunyai izin operasional; b. SMK yang mempunyai siswa miskin dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Sekolah; c. SMK yang membuka Bidang Studi Keahlian Agribisnis & Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran; d. Melengkapi isian format identitas siswa calon penerima secara lengkap untuk keperluan ii

5. 6.

SASARAN NILAI BANTUAN

: :

7.

PEMANFAATAN

:

8.

PERSYARATAN

:

penyaluran dana langsung ke siswa penerima, serta identitas dan alamat sekolah secara lengkap. Siswa Penerima antara lain: a. Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; b. Siswa miskin yang terancam putus sekolah; c. Siswa miskin SMK dari seluruh program studi keahlian kecuali program keahlian khusus : Perawatan Sosial, Seni Pertunjukan (Seni Teater, Seni Musik Tradisional, Seni Tari, Karawitan dan Pedalangan) dan Kriya, karena akan diberikan beasiswa program keahlian khusus; d. Seluruh siswa SMK Bidang Studi Keahlian Agribisnis & Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran; e. Diusulkan oleh Sekolah bersangkutan dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai siswa calon penerima bantuan; f. Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK.

iii

9.

JADWAL

: NO a. b. KEGIATAN Penentuan alokasi BSM per Kab/Kota Identifikasi Data Siswa Calon Penerima BSM/ Beasiswa SMK Pertanian Penetapan siswa penerima dana BSM/ Beasiswa SMK Pertanian Penyaluran dana BSM/ Beasiswa SMK Pertanian Pemantauan pelaksanaan Program Laporan penyaluran BSM/ Beasiswa SMK Pertanian oleh Lembaga Penyalur

WAKTU PELAKSANAAN (2013) Januari - Mei Tahap I : Februari Mei Tahap II : Juli - Agustus *)

c.

Tahap I : April - Mei Tahap II : Agustus

d.

Tahap I : April - Mei Tahap II : Agustus September Oktober - November Tahap I : Juli Tahap II : Desember

e. f.

Catatan : 1. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kondisi yang ada. 2. *) Jadwal untuk usulan siswa kelas X tahun pelajaran 2013/2014 10. LAYANAN INFORMASI : Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12 Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021 5725477, 5725469 Website : www.ditpsmk.net Email : beasiswa.kpd@ditpsmk.net iv

DAFTAR ISIPengantar_____________________________________________i Deskripsi Program ii Daftar isi v Daftar Lampiran vi

BAB I.

PENDAHULUANA. B. C. D. E. Latar Belakang Tujuan Landasan Hukum Sasaran dan Besar Dana Persyaratan Penerima BSM Penentuan Kuota BSM Seleksi Siswa Penerima BSM Penetapan Penerima BSM Penyaluran Dana BSM Pengambilan Dana BSM Pemanfaatan, Pembatalan, dan Larangan Kewajiban Siswa Penerima BSM Pengelola BSM Tingkat Pengelola BSM Tingkat Pengelola BSM Tingkat Pengelola BSM Tingkat Lembaga Penyalur Pusat Provinsi Kabupaten/Kota Sekolah 1 2 2 4 4 5 5 6 8 11 11 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18

BAB II.

MEKANISME PELAKSANAANA. B. C. D. E. F. G.

BAB III.

PEMBAGIAN TUGAS DAN PERANA. B. C. D. E.

BAB IV. BAB V. BAB VI.

PELAPORANA. Pelaporan B. Penyampaian dan Pengaduan Masalah

PENGAWASAN DAN SANKSIA. Pengawasan B. Sanksi

PENUTUP

v

LAMPIRANLampiran 1 Lampiran 2 : Usulan Siswa Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMK : Usulan Siswa Calon Penerima Bantuan Beasiswa SMK Pertanian

vi

BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANGSalah satu persoalan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masih tingginya angka putus sekolah. Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP, Kemdikbud) 2010 menunjukkan bahwa 83.917 siswa SMP/MTs putus sekolah, sementara itu pada jenjang SMA/SMK/MA 90.263 ribu siswa putus sekolah. Pada tahun yang sama, dari total lulusan SMP/MTs sebanyak 4,2 juta siswa, 1,2 juta siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA. Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2010, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah baru mencapai 70,53% atau lebih rendah dari APK pendidikan menengah pertama yang sudah mencapai angka 98,2%. Rendahnya APK pendidikan menengah disebabkan terjadinya disparitas partisipasi pendidikan yang sangat lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin. Sebagai gambaran, hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2006 Badan Pusat Statistik (BPS) APK penduduk kelompok umur 16-18 tahun untuk perlimaan termiskin, baru mencapai 37,9%, sedang untuk perlimaan terkaya telah mencapai 68,6%. Fakta di atas menunjukkan fenomena sosial bahwa semakin miskin masyarakat akan semakin sulit untuk mengakses pendidikan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa disparitas angka partisipasi pendidikan antar daerah masih cukup tinggi. Pencapaian APK suatu provinsi sangat berkorelasi dengan tingkat kemiskinan provinsi. Semakin miskin suatu provinsi cenderung semakin rendah APK-nya. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya pada kelompok masyarakat miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, pakaian/seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, uang saku, dan biaya lainlain. Sebagai perbandingan, besarnya biaya pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sekitar 2,4 kali lipat dan 4,4 kali lipat dari biaya jenjang pendidikan SD/MI. Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin, terutama disebabkan oleh banyak siswa putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga ke jenjang pendidikan menengah. Hal tersebut didukung oleh data Survey SUSENAS BPS yang mengungkapkan bahwa 75,7% angka putus sekolah disebabkan oleh alasan ekonomi, baik karena tidak memiliki biaya (67%), maupun karena anak harus bekerja (8,7%). 1

Hal tersebut jelas mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika tidak dibantu oleh Pemerintah. Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Beberapa kebijakan yang berpihak pada siswa miskin (pro poor policy) telah dijalankan. Kebijakan tersebut pada intinya bertujuan untuk meningkatkan akses siswa miskin terhadap layanan pendidikan.

B. TUJUAN1. Memberi peluang bagi lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan; 2. Memberikan motivasi bagi Siswa SMK yang mengikuti Program Pertanian (Bidang Studi Keahlian Agribisnis, Agroteknologi dan Program Studi Keahlian Pelayaran); 3. Mencegah siswa SMK dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan;

C. LANDASAN HUKUMPemberian Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa SMK Pertanian Jenjang Pendidikan Menengah dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang S