Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama

download Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama

of 25

  • date post

    21-Jun-2015
  • Category

    Education

  • view

    12.182
  • download

    5

Embed Size (px)

description

Materi Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama disampaikan oleh Dr. H. Sastra Juanda (Kasubdit Kesiswaan Direktorat Pendidikan Madrasah) pada acara Penyusunan Instrumen Audit dan Pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada tanggal 9 s.d. 11 Juli 2013 di Hotel Horison Bogor

Transcript of Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama

  • 1. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) APBN-P 2013 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH Dr. H. Sastra Juanda (Kasubdit Kesiswaan)

2. Pendahuluan 22 Disiapkan langkah percepatan dan perluasan melalui 3 program P4S (Program Percepatan dan Perluasanyang selama ini sudah dilaksanakan P Perlindungan Sosial) Pemerintah secara reguler, serta 2 program kompensasi khusus. Tiga Program P4S adalah: Subsidi Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin); Program Keluarga Harapan (PKH); dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Kompensasi Khusus adalah: Bantuan Langsung Sementara Masyarkat (BLSM); dan Program Infrastruktur Dasar Agar pelaksanaan lebih efektif dan optimal, harus dilakukan secara: Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, dan Tepat BiayaTepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, dan Tepat Biaya 3. Latar Belakang 33 Banyak siswa miskin yang tidak sanggup atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena harus mengeluarkan biaya untuk buku, transportasi, seragam madrasah, sepatu, buku tulis atau biaya lainnya yang tidak dapat dipenuhi dari dana BOS. Kurangnya akses kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh pendidikan karena faktor ketidakmampuan ekonomi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12: Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya 4. Tujuan 44 1. Menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik. 2. Mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk bersekolah. 3. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. 4. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bahkan hingga tingkat menengah atas. 5. Sasaran Program 55 Sasaran Bantuan Siswa Miskin adalah : - Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI); - Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs); - Siswa Madrasah Aliyah (MA); yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin 6. Unit Cost 66 Madrasah Ibtidaiyah (MI) : Rp. 450.000/siswa/tahun Rp. 225.000/siswa/semester Madrasah Tsanawiyah (MTs) : Rp. 750.000/siswa/tahun Rp. 375.000/siswa/semester Madrasah Aliyah (MA) : Rp. 1.000.000/siswa/tahun Rp. 500.000/siswa/semester Khusus untuk tahun 2013, diberikan tambahan manfaat Rp200.000/siswa, kecuali siswa penerima BSM yang bersumber dari buffer pusat 7. Persyaratan Penerima BSM 77 Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 mekanisme penetapan siswa penerima BSM menggunakan mekanisme penetapan sasaran berbasis rumah tangga. Persyaratan/kriteria siswa yang berhak menerima manfaat dana BSM dengan mekansime diatas adalah : 1. Siswa yang berasal dari Rumah Tangga Sasaran yang mendapatkan/menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS); Khusus untuk siswa baru Kelas 1 MI dan Kelas 7 MTs Tahun Pelajaran 2013-2014, yang mendapatkan/menerima Kartu Calon Penerima BSM (Kartu BSM); 2. Selain kriteria diatas Kepala Madrasah bersama dengan Komite Madrasah dapat mengusulkan nama siswa lain yang dianggap pantas dan berhak mendapatkan BSM tetapi tidak mendapatkan kartu dengan kriteria sebagai berikut : a. Orang tua siswa terdaftar sebagai Peserta PKH (Program Keluarga Harapan), atau; b. Rumah Tangga pemegang Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) sebagai Pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau; c. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, atau; Yatim dan/atau Piatu, atau d. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan dan siswa berasal dari rumah tangga miskin dan memiliki lebih dari 3 (tiga) orang bersaudara yang berusia dibawah 18 tahun). Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada rumah tangga pengganti hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai pengganti KPS. 8. 88 MEKANISME PENETAPAN SASARAN BSM BERBASIS RUMAH TANGGA Tim Pengelola Provinsi Tim Pengelola Kab/Kota Rekapitulasi data siswa penerima Kartu yang diterima dari Madrasah Negeri & Swasta (Nama, NIS, Kelas) diteruskan ke Provinsi Madrasah Swasta mengumpulkan Kartu. Nama, NIS, Kelas Siswa yang memiliki Kartu di kirimkan ke Kab/Kota Menerbitkan SK & menyalurkan dana BSM. Rekap keseluruhan Nama, NIS, Kelas dilaporkan ke Pusat Tim Pengelola Pusat Rekapitulasi Data Siswa Penerima Kartu BSM Nasional PT Pos PT Pos mengirimkan Kartu ke RT Sasaran Anak membawa kartu ke Madrasah masing - masing Pra-cetak nama/ informasi anak 1 Basis Data Terpadu Nama dan Alamat Madrasah Negeri mengumpulkan Kartu, Nama, NIS, Kelas Siswa yang memiliki Kartu. Bila dana BSM telah teralokasi, siswa tersebut ditetapkan sebagai Penerima BSM. Rekap data dikirimkan ke Kab/Kota 9. Mekanisme Pengusulan Calon Penerima BSMMekanisme Pengusulan Calon Penerima BSM 99 10. Mekanisme Pengusulan Calon Penerima BSM di Madrasah (1)Mekanisme Pengusulan Calon Penerima BSM di Madrasah (1) Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 untuk mendapat manfaat BSM, maka: 1. Siswa akan membawa salah satu bukti berikut ke madrasah: a. Kartu Perlindungan Sosial yang disertai bukti tambahan berupa: i. Kartu Keluarga yang nama Kepala Keluarganya sama dengan nama Kepala Rumah Tangga di Kartu atau; ii. Surat Keterangan dari Kepala RT/RW/Dusun/Setara jika: a) Nama Kepala Keluarga tidak sama dengan nama di Kartu namun alamat di Kartu Keluarga sama dengan alamat di Kartu, atau; b) Keluarga/Rumah Tangga tidak memiliki Kartu Keluarga. b. Kartu Calon Penerima BSM khusus Kelas 1 SD/MI dan Kelas 7 SMP/MTs yang dibagikan sebelum Tahun Pelajaran baru 2013/2014 1010 11. 2. Kepala Madrasah bersama Komite Madrasah memutuskan Calon Penerima BSM yang berasal dari Kartu Perlindungan Sosial seperti butir 1 (satu) dan Kartu Calon Penerima BSM Kelas I dan Kelas VII diatas dan memasukkan seluruh nama anak calon penerima BSM ke dalam Formulir Rekap Kartu 3. Kepala Madrasah bersama dengan Komite Madrasah dapat mengusulkan nama anak lain yang dianggap pantas mendapatkan BSM (diluar penerima Kartu seperti di butir nomer 1 diatas) dan dimasukkan ke dalam Formulir Usulan Madrasah/FUM 1111 Mekanisme Pengusulan Calon Penerima BSM di Madrasah (2)Mekanisme Pengusulan Calon Penerima BSM di Madrasah (2) 12. 5. Kriteria anak lain yang dianggap pantas mendapatkan BSM seperti di butir 3 (tiga) diatas adalah sbb.: a. Orang tua siswa terdaftar sebagai Peserta PKH (Program Keluarga Harapan), atau; b. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, atau; c. Yatim dan/atau Piatu, atau d. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan dan siswa berasal dari rumah tangga miskin dan memiliki lebih dari 3 (tiga) orang bersaudara yang berusia dibawah 18 tahun). 6. Kepala Madrasah kemudian menyerahkan Rekap Madrasah kepada Kankemenag Kab/Kota . 1212 Mekanisme Pengusulan Calon Penerima BSM di Madrasah (3)Mekanisme Pengusulan Calon Penerima BSM di Madrasah (3) 13. 1. Kankemenag Kab/Kota menggabungkan seluruh rekap calon penerima BSM dari seluruh madrasah di wilayahnya; 2. Kankemenag Kab/Kota menyesuaikan jumlah calon penerima BSM dengan pagu Kab/Kota yang telah ditetapkan, dengan kriteria: a. Jika jumlah calon melebihi pagu maka Kankemenag Kab/Kota mengurangi nama calon yang berasal dari Formulir Usulan Madrasah agar sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan; b. Jika jumlah calon khusus dari siswa penerima kartu telah melebihi pagu yang telah ditetapkan maka Kankemenag Kab/Kota mengusulkan semua nama yang berasal dari formulir penerima kartu ke tingkat provinsi dan tidak mengusulkan nama yang berasal dari Formulir Usulan Madrasah/FUM; 1313 Mekanisme Rekap Calon Penerima BSM di KankemenagMekanisme Rekap Calon Penerima BSM di Kankemenag 14. 1. Kankemenag Kab/Kota kemudian menyerahkan Rekap Kab/Kota ke masing masing Kanwil Kementerian Agama Provinsi cq. Bidang Pendidikan Madrasah; 2. Jika jumlah calon khusus dari siswa penerima kartu telah melebihi pagu yang telah ditetapkan maka Kanwil Kemenag Provinsi mengusulkan calon yang berasal dari formulir penerima kartu yang melebihi pagu provinsi ke tingkat pusat; 3. Kanwil Kemenag Provinsi akan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Program BSM sebagai dasar penyaluran dana Program BSM tersebut. 14 Mekanisme Rekap Calon Penerima BSM Kanwil Prop.Mekanisme Rekap Calon Penerima BSM Kanwil Prop. 15. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 1515 Tampak Depan Tampak Belakang 16. Kartu Calon Penerima BSM 1616 Kartu Calon Penerima BSM adalah Kartu yang dikirimkan pada bulan Mei 2013 - sebagai bagian dari perbaikan penetapan sasaran penerima program BSM yang ditujukan khusus bagi calon siswa Kelas 1 SD/MI dan Kelas 7 SMP/MTs pada Tahun Pelajaran 2013 - 2014. Kartu tersebut berfungsi sebagai bukti identitas bahwa Anak/Siswa yang namanya tercantum dalam Kartu telah dicalonkan sebagai Calon Penerima Program BSM Kelas 1 SD/MI dan Kelas 7 SMP/MTs. 17. 1717 18. Mekanisme Penyaluran 1818 Kemenkeu KPPN Provinsi Lembaga Penyalur Diterima Siswa Alur Dana Alur Informasi Keterangan : Alur Laporan Kementerian Agama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kantor Kementerian Agama Kab/Kota Madrasah 19. Pemanfaatan 1919 Dana BSM dapat dimanfaatkan untuk : o Pembelian buku dan alat tulis; o Pembelian baju seragam dan perlengkapan sekolah; o Pembayaran transportasi ke madrasah; dan o Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran di madrasah 20. Cakupan dan Kebutuhan Anggaran BSM RAPBN-P 2013 2020 Dengan Tambahan Manfaat Rp. 200 ribu/siswa Sasaran (siswa) Alokasi (ribu Rp.) Sasaran (siswa) % Sasaran Alokasi (ribuRp.) Sasaran (orang) Alokasi (ribuRp.) Sasaran (orang) Alokasi (ribuRp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A Kemendikbud 45.206.387 2.308.156 152.086.820,0 10.344.567 22,9% 3.083.514.350,0 12.652.723 2.530.544.600,0 873.798 271.674.700,0 13.526.521 6.037.820.470,0 1 SD/SDLB 26.875.203 1.343.760 60.469.20