Bantuan Rumah Swadaya* - bpsdm.pu.go.id Rumah Swadaya Penyelenggaraan Pendampingan...

download Bantuan Rumah Swadaya* - bpsdm.pu.go.id Rumah Swadaya Penyelenggaraan Pendampingan •Definisi rumah

of 57

  • date post

    12-Apr-2019
  • Category

    Documents

  • view

    219
  • download

    1

Embed Size (px)

Transcript of Bantuan Rumah Swadaya* - bpsdm.pu.go.id Rumah Swadaya Penyelenggaraan Pendampingan...

P E L A T I H A N

P E N Y E L E N G G A R A A N P E N Y E D I A A N P E R U M A H A N

Bantuan Rumah Swadaya*

*sebutan resmi untuk Program di Direktorat Rumah Swadaya

Bantuan Rumah Swadaya

Penyelenggaraan Pendampingan

Definisi rumah swadaya, bantuan rumah swadaya

Konsep keswadayaan Kriteria Penerima Bantuan

Rumah swadaya Bentuk bantuan Rumah

swadaya

Tahapan usulan Tahapan Persiapan Tahapan

pelaksanaan Tahapan

pengembangan

Tenaga pendamping Pelaksanaan

pendampingan

Materi pembelajaran

KOMPETENSI DASAR : Memahami dan menjelaskan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, tahapan penyelenggaraan bantuan dan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan

Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

DAK-Bantuan Rumah Swadaya

Bantuan Pembiayaan Rumah Swadaya

Bantuan Rumah Swadaya

Rumah Swadaya

Definisi : Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat (Pasal 1, ayat 9)

Ciri-ciri Rumah Swadaya Keterlibatan si penghuni sangat besar dalam menentukan bentuk dan

kondisi rumah Pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya dilakukan sendiri, bila

diperlukan baru memakai jasa tukang Pembiayaan menggunakan kemampuan keuangan sendiri. Pelaksanaan pembangunan secara bertahap (incremental)

Seringkali karena keterbatasan akses ke berbagai sumberdaya, cenderung menghasilkan perumahan yang tidak teratur dan kurang layak huni

Bantuan dan Kemudahan*

UU 1/2011, Menimbang huruf c bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

UU 1/2011, Pasal 1, ayat 24 Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni

Keswadayaan

Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan

Mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan

Mengembangkan potensi masyarakat (enabling), mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).

RTLH

RLH

Keluarga

sejahtera

Keswadayaan

Pemilik Rumah

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)*

Belum memiliki rumah Rumah sendiri dalam

kondisi rusak

Hunian

Tidak layak huni Memiliki lahan,

Tidak punya rumah

Lokasi

PBDT- penanggulangan kemiskinan

DAK-afirmasi K/L-sinergi strategis nasional

Kriteria Penerima Bantuan

Bantuan dan Kemudahan

3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. subsidi perolehan rumah; b. stimulan rumah swadaya; c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan; d. Perizinan; e. asuransi dan penjaminan; f. penyediaan tanah; g. sertifikasi tanah; dan/atau h. prasarana, sarana, dan utilitas umum.

UU 1/2011, Pasal 54 1)Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. 2)Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Bantuan

Pasal 13,

f. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR; Pasal 54 3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa stimulan rumah swadaya;

.

JENIS BENTUK

PKRS

Peningkatan Kualitas

PBRS

Pembangunan Baru Uang Barang

Permen PUPR no.7/2018, Pasal 1 BSPS adalah Bantuan Pemerintah bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta PSU

Permen PUPR no.7/2018, Bab II, Pasal 4 Bentuk BSPS berupa

Kemudahan

Pasal 21

7. Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Penjelasan Pasal 21

Ayat (7) Yang dimaksud dengan bantuan dan kemudahan adalah dukungan dana dan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan rumahnya

JENIS BENTUK

Informasi tentang sumber daya

Akses ke sumber daya

Pendampingan Fasilitas

Penyelenggaraan

Tahapan Usulan

Data yang berisi :

Nama desa / kelurahan Jumlah RTLH Kebutuhan rumah

Berdasarkan: 1. Tingkat kemiskinan 2. Proporsi jumlah :

RTLH : rumah kekurangan rumah : KK

3. Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan

4. Program prioritas Pemerintah Pusat

1. Direktif Presiden 2. Program Prioritas PUPR 3. Usulan K/L/LTN sesuai basis data terpadu

atau data lapangan 4. Kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama

dan/atau perjanjian kerjasama

Didukung dengan keberadaan : 1. Data RTLH & Kekurangan Rumah 2. Program bantuan pemda bidang perumahan 3. Dana pendamping kegiatan sejenis dari APBD 4. Evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan sejenis

tahun sebelumnya

DIRJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

BUPATI / WALIKOTA

GUBERNUR

LOKASI DESA /KELURAHAN

DIREKTUR JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

LOKASI KAB/KOTA

MENTERI PUPR

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

USULAN VERIFIKASI USULAN PENETAPAN LOKASI

BANTUAN RUMAH SWADAYA

tim teknis & fasilitator

Tahapan Persiapan

Tahap identifikasi sumber daya/potensi sumber daya perumahan yang ada (eksisting dan potensial)

bahan bangunan Ketersediaan Harga teknologi

masyarakat, Kondisi sosial

ekonomi Struktur

kemasyarakatan

Lingkungan Cuaca Geografis Aksesibilitas Fasilitas

kearifan lokal Budaya, adat

istiadat Kebiasaan

umum

tim teknis & fasilitator

Tahapan Persiapan

Proses mapping/pemetaan sumber daya/potensi sumber daya perumahan yang ada (eksisting dan potensial), menyiapkan dan menyusun bahan untuk perencanaan

Rembuk warga Pembentukan

kelompok Pembagian peran

Survai kampung sendiri Kondisi fisik Kondisi sosial Kondisi ekonomi

Longlist dan shortlist Daftar Kebutuhan Daftar prioritas

Action plan Membuat Prosedur Menetapkan

Penanggung jawab Membuat jadwal

Tahapan Perencanaan

Tahap perencanaan partisipatif didampingi oleh tim teknis dan fasilitator

Penyusunan jadwal

pelaksanaan

pengelolaan pengadaan bahan,

material dan tukang

Penyusunan Manajemen pengelolaan

kegiatan

Pembuatan Dokumen

perencanaan

tim teknis & fasilitator

Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan didampingi oleh tim teknis dan fasilitator

Pelaksanaan konstruksi

Pendampingan Teknis &

administratif

Pengawasan dan pengendalian

Pelaporan dan dokumentasi

tim teknis & fasilitator

Tahapan Pengembangan

Monitoring & evaluasi

pemeliharaan dan pengembangan,

pengembangan Ekonomi Kesehatan lingkungan

Tahap terminasi dan paska pelaksanaan kegiatan bantuan

Pendampingan

Pendampingan adalah

Menemukan Sendiri menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan,

Upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

Dengan memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

Berkelompok. Kerjasama intervensi

Keberlanjutan terciptanya sistem dan mekanisme yang mendukung kegiatan berlanjut

Kemandirian. motivasi dan dorongan untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan sendiri

Proses Pendampingan

Tujuan Pendampingan*

*UU 1/2011, Pasal 3, huruf d, e dan f

memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;

menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan

Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping* tim yang dibentuk untuk memfalisitasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring

dan evaluasi ditingkat kelompok masyarakat yang menerima dana bantuan tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak pendamping pelaksanaan kegiatan*

enabler, mendorong masyarakat untuk mengen