P E L A T I H A N

P E N Y E L E N G G A R A A N P E N Y E D I A A N P E R U M A H A N

Bantuan Rumah Swadaya*

*sebutan resmi untuk Program di Direktorat Rumah Swadaya

Bantuan Rumah Swadaya

Penyelenggaraan Pendampingan

• Definisi rumah swadaya, bantuan rumah swadaya

• Konsep keswadayaan • Kriteria Penerima Bantuan

Rumah swadaya • Bentuk bantuan Rumah

swadaya

• Tahapan usulan • Tahapan Persiapan • Tahapan

pelaksanaan • Tahapan

pengembangan

• Tenaga pendamping • Pelaksanaan

pendampingan

Materi pembelajaran

KOMPETENSI DASAR : Memahami dan menjelaskan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, tahapan penyelenggaraan bantuan dan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan

Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya

• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

• DAK-Bantuan Rumah Swadaya

• Bantuan Pembiayaan Rumah Swadaya

Bantuan Rumah Swadaya

Rumah Swadaya

Definisi : Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat (Pasal 1, ayat 9)

Ciri-ciri Rumah Swadaya • Keterlibatan si penghuni sangat besar dalam menentukan bentuk dan

kondisi rumah • Pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya dilakukan sendiri, bila

diperlukan baru memakai jasa tukang • Pembiayaan menggunakan kemampuan keuangan sendiri. • Pelaksanaan pembangunan secara bertahap (incremental)

Seringkali karena keterbatasan akses ke berbagai sumberdaya, cenderung menghasilkan perumahan yang tidak teratur dan kurang layak huni

Bantuan dan Kemudahan*

UU 1/2011, Menimbang huruf c bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

UU 1/2011, Pasal 1, ayat 24 Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni

Keswadayaan

• Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan

• Mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan

• Mengembangkan potensi masyarakat (enabling), mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran

• Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).

RTLH

RLH

Keluarga

sejahtera

Keswadayaan

Pemilik Rumah

• Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)*

• Belum memiliki rumah • Rumah sendiri dalam

kondisi rusak

Hunian

• Tidak layak huni • Memiliki lahan,

Tidak punya rumah

Lokasi

• PBDT- penanggulangan kemiskinan

• DAK-afirmasi • K/L-sinergi • strategis nasional

Kriteria Penerima Bantuan

Bantuan dan Kemudahan

3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. subsidi perolehan rumah; b. stimulan rumah swadaya; c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan; d. Perizinan; e. asuransi dan penjaminan; f. penyediaan tanah; g. sertifikasi tanah; dan/atau h. prasarana, sarana, dan utilitas umum.

UU 1/2011, Pasal 54 1)Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. 2)Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Bantuan

Pasal 13,

f. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR; Pasal 54 3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa stimulan rumah swadaya;

.

JENIS BENTUK

PKRS

Peningkatan Kualitas

PBRS

Pembangunan Baru Uang Barang

Permen PUPR no.7/2018, Pasal 1 BSPS adalah Bantuan Pemerintah bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta PSU

Permen PUPR no.7/2018, Bab II, Pasal 4 Bentuk BSPS berupa …

Kemudahan

Pasal 21

7. Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Penjelasan Pasal 21

Ayat (7) Yang dimaksud dengan “bantuan dan kemudahan” adalah dukungan dana dan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan rumahnya

JENIS BENTUK

Informasi tentang sumber daya

Akses ke sumber daya

Pendampingan Fasilitas

Penyelenggaraan

Tahapan Usulan

Data yang berisi :

• Nama desa / kelurahan • Jumlah RTLH • Kebutuhan rumah

Berdasarkan: 1. Tingkat kemiskinan 2. Proporsi jumlah :

• RTLH : rumah • kekurangan rumah : KK

3. Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan

4. Program prioritas Pemerintah Pusat

1. Direktif Presiden 2. Program Prioritas PUPR 3. Usulan K/L/LTN sesuai basis data terpadu

atau data lapangan 4. Kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama

dan/atau perjanjian kerjasama

Didukung dengan keberadaan : 1. Data RTLH & Kekurangan Rumah 2. Program bantuan pemda bidang perumahan 3. Dana pendamping kegiatan sejenis dari APBD 4. Evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan sejenis

tahun sebelumnya

DIRJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

BUPATI / WALIKOTA

GUBERNUR

LOKASI DESA /KELURAHAN

DIREKTUR JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

LOKASI KAB/KOTA

MENTERI PUPR

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

USULAN VERIFIKASI USULAN PENETAPAN LOKASI

BANTUAN RUMAH SWADAYA

tim teknis & fasilitator

Tahapan Persiapan

Tahap identifikasi sumber daya/potensi sumber daya perumahan yang ada (eksisting dan potensial)

bahan bangunan • Ketersediaan • Harga • teknologi

masyarakat, • Kondisi sosial

ekonomi • Struktur

kemasyarakatan

Lingkungan • Cuaca • Geografis • Aksesibilitas • Fasilitas

kearifan lokal • Budaya, adat

istiadat • Kebiasaan

umum

tim teknis & fasilitator

Tahapan Persiapan

Proses mapping/pemetaan sumber daya/potensi sumber daya perumahan yang ada (eksisting dan potensial), menyiapkan dan menyusun bahan untuk perencanaan

Rembuk warga • Pembentukan

kelompok • Pembagian peran

Survai kampung sendiri • Kondisi fisik • Kondisi sosial • Kondisi ekonomi

Longlist dan shortlist • Daftar Kebutuhan • Daftar prioritas

Action plan • Membuat Prosedur • Menetapkan

Penanggung jawab • Membuat jadwal

Tahapan Perencanaan

Tahap perencanaan partisipatif didampingi oleh tim teknis dan fasilitator

Penyusunan jadwal

pelaksanaan

pengelolaan pengadaan bahan,

material dan tukang

Penyusunan Manajemen pengelolaan

kegiatan

Pembuatan Dokumen

perencanaan

tim teknis & fasilitator

Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan didampingi oleh tim teknis dan fasilitator

Pelaksanaan konstruksi

Pendampingan Teknis &

administratif

Pengawasan dan pengendalian

Pelaporan dan dokumentasi

tim teknis & fasilitator

Tahapan Pengembangan

Monitoring & evaluasi

pemeliharaan dan pengembangan,

pengembangan • Ekonomi • Kesehatan • lingkungan

Tahap terminasi dan paska pelaksanaan kegiatan bantuan

Pendampingan

Pendampingan adalah…

Menemukan Sendiri menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan,

• Upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

• Dengan memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

Berkelompok. Kerjasama intervensi

Keberlanjutan terciptanya sistem dan mekanisme yang mendukung kegiatan berlanjut

Kemandirian. motivasi dan dorongan untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan sendiri

Proses Pendampingan

Tujuan Pendampingan*

*UU 1/2011, Pasal 3, huruf d, e dan f

memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya;

menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan

Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping* • tim yang dibentuk untuk memfalisitasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring

dan evaluasi ditingkat kelompok masyarakat yang menerima dana bantuan • tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak pendamping pelaksanaan kegiatan*

enabler, mendorong masyarakat untuk mengenali masalah atau kebutuhannya berikut potensinya. mengenali kondisinya,

ahli, memberikan keterangan-keterangan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat saat mereka melaksanakan kegiatannya. bukan bersifat mendikte masyarakat melainkan berupa penyampaian fakta-fakta saja.

*Permen PUPR no. 7/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

pembimbing,

membantu masyarakat untuk memutuskan dan menetapkan tindakan. dengan memberikan banyak informasi agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat memilih dan menetapkan tindakan yang dapat menyelesaikan masalah

Pelaksanaan Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan Melaksanakan bimbingan teknis dalam kuantitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan

Penyiapan masyarakat Melaksanakan pembentukan kelompok, verifikasi dan penetapan calon penerima bantuan

Pengembangan Mandiri Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil kegiatan

Pengawasan & Pelaporan Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan bimbingan teknis dalam pelaporan

*Permen PUPR no. 7/2018

Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya (bahan disesuaikan dengan dokumen kegiatan yang terbaru)

Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya*

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bantuan Rumah Swadaya melalui DAK Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman PSMP Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP) BP2BT Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

*2018

Bantuan Rumah Swadaya • Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya • Bantuan Rumah Swadaya melalui DAK

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2018

D E F I N I S I

Bantuan Pemerintah bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta PSU.

Mendukung Program PADAT KARYA TUNAI (PKT)

Penanganan RTLH dan Backlog

Mendukung penanganan kumuh

Program Strategis Nasional Stimulan untuk replikasi program serupa

Berbasis pada pemberdayaan masyarakat

K O N S E P

Landasan Hukum

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Keputusan Menteri PUPR No. 295/KPTS/M/2018 Tentang besaran nilai dan lokasi BSPS TA. 2018 Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan 7/SE/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Prinsip BSPS 2018

• Habis pakai • Tidak berlanjut • Tidak memerlukan

pengetahuan

• Tidak habis pakai • Berlanjut • Memerlukan

pengetahuan

Bentuk dan Jenis BSPS

• Peningkatan Kualitas

• Pembangunan Baru

JE

NIS

BANTUAN UNTUK PERSEORANGAN

Prasarana, Sarana & Utilitas J

EN

IS

BANTUAN PSU UNTUK KELOMPOK Uang

Barang

B E N T U K B A N T U A N

Kriteria Penerima BSPS

1. Tidak dalam status sengketa 2. sesuai tata ruang wilayah

WNI yang sudah berkeluarga

1 Memiliki atau

menguasai tanah dengan alas hak yang

sah

2

Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya RTLH

3

Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan

4

Penghasilan ≤ UM

Provinsi

5 Berswadaya dan membentuk KPB

dengan pernyataan tanggung renteng

6

K E T E N T U A N TA N A H

1. Terdiri atas unsur: • Ketua merangkap anggota; • Sekretaris merangkap anggota; • Bendahara merangkap anggota; dan • anggota

2. Anggota maksimal 20 orang. 3. Bertempat tinggal di desa/ kelurahan

yang sama. 4. Ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

K E T E N T U A N K P B

Besaran Bantuan BSPS*

*Keputusan Menteri PUPR No. 295/KPTS/M/2018

JENIS BANTUAN PEMANFAATAN BANTUAN KETERANGAN BAHAN BANGUNAN UPAH KERJA TOTAL

Peningkatan Kualitas

(PK)

Rp. 12.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 15.000.000,- Reguler

Rp. 25.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 30.000.000,- Khusus Wilayah Pesisir dan

Pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat

Pembangunan Baru

(PB)

Rp. 25.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 30.000.000,- Reguler

Rp. 50.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 60.000.000,- Khusus Provinsi Papua dan

Papua Barat

Rp. 40.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 60.000.000,- Khusus Kab.Asmat Prov.

Papua

Tahapan Penyelenggaraan BSPS

• Seleksi bank/pos penyalur • Pembentukan Tim Teknis

Kab/Kota • Penunjukan Korfas dan TFL • Pendampingan Masyarakat

T A H A P A N P E R S I A P A N

SK PPK

T A H A P A N P E L A K S A N A A N

USULAN LOKASI

VERIFIKASI USULAN

PENETAPAN LOKASI

LPD TAHAP I

PEMANFAATAN BANTUAN TAHAP II

LPD TAHAP II

PENYIAPAN MASYARAKAT

T A H A P A N P E M A N F A A T A N B A N T U A N

PENETAPAN CALON PENERIMA

BANTUAN

PENCAIRAN BANTUAN

PEMANFAATAN BANTUAN TAHAP I

PENYALURAN BANTUAN

• Bupati/Walikota • Gubernur DKI

• Pemerintah Provinsi • Ditjen P Perumahan

• Menteri PUPR • Ditjen Peny

Perumahan

Pendampingan Pendampingan Pendampingan Pendampingan

Pendampingan

Pendampingan

PERENCANAAN

KONSTRUKSI

PENGAWASAN

PELAPORAN

PENGEMBANGAN MANDIRI

• Sosialisasi • Verifikasi CPB • Kesepakatan CPB • Identifikasi

Kebutuhan

Bimbingan Teknis • Pemeriksaan bahan bangunan • Teknik konstruksi • Kualitas bangunan

Pemantauan pelaksanaan konstruksi oleh sesama anggota KPB

• Bimbingan Teknis dalam penyusunan • Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam : • Pemanfaatan • Pemeliharaan • Pengembangan

hasil kegiatan

Kegiatan Pendampingan Masyarakat

1.Sosialisasi dan

penyuluhan;

2.Verifikasi CPB;

3.Kesepakatan

CPB;

4.Identifikasi

kebutuhan dan

penyusunan

proposal; dan

5.Verifikasi dan

pengesahan

proposal

PERSIAPAN PASKA KEGIATAN

PENYIAPAN MASYARAKAT

PELAKSANAAN

Penyusunan Proposal

Bantuan Rumah Swadaya melalui DAK

Bantuan Rumah Swadaya dialokasikan kepada kabupaten/kota dalam rangka

• pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta

• penataan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh

• perkotaan

• daerah tertinggal,

• perbatasan

• kawasan pulau-pulau kecil dan terluar

K O N S E P

TA R G E T L O K A S I

Landasan Hukum

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Permen PU Pera Nomor 33/PRT/M/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur

Prinsip DAK

1. Swadaya Masyarakat komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan.

2. Pemberdayaan Masyarakat memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan penyelenggaraan perumahan swadaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan secara bertanggung jawab.

3. Transparan terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

4. Dapat dipertanggungjawabkan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

5. Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan Pengembangan mandiri pasca konstruksi adalah kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesainya program bantuan rumah swadaya, dilakukan atas inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat sendiri.

Pelaksanaan DAK Bidang Perumahan*

a. Mekanisme penyaluran dana bantuan stimulan agar mengikuti mekanisme APBD sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;

b. Penetapan calon penerima bantuan dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasilseleksi SKPDPelaksanaDAK BidangPerumahan;

c. Besar bantuan ditetapkan berdasarkan nilai bantuan stimulan secara nasional dikalikandenganIndeksKemahalanKonstruksi(IKK) Kabupaten.

d. Penetapan besaran bantuan mempertimbangkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)kabupatendanketersediaanalokasiDAK BidangPerumahan,

e. Kementerian teknis wajib melaksanakan pemantauan terhadap proses dan hasil pelaksanaan DAK Bidang Perumahan yang telah diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota

*Permen PUPR No. 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana alokasi Khusus Bidang Infrastruktur,

Pemanfaatan Dana

Dana APBN Kegiatan sosialisasi petunjuk teknis. Dana DAK pembangunan fisik rumah melalui kegiatan PB dan PK, non fisik yaitu kegiatan, pengawasan dan pengendalian untuk gaji dan operasional Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang dapat memanfaatkan tenaga lokal, serta petugas e-monitoring DAK. Dana APBD Kegiatan penyiapan seperti penyusunan proposal, pendampingan masyarakat pra pelaksanaan DAK, dan penyusunan URK. Dana Swadaya Masyarakat berupa dana, tabungan bahan bangunan, atau minimal berupa tenaga/gotong royong.

Pembiayaan Pembangunan Rumah Swadaya

• Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP) • Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

(BP2BT)

1. Melakukan pendataan MBR yang memenuhi kriteria 2. Melakukan sosialisasi bersama bank pelaksana dengan

pendekatan komunitas

3. Menggunakan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk mendampingi kelompok sasaran

4. Melakukan bimbingan teknis pengelolaan keuangan bagi kelompok sasaran

5. Meyakinkan bank pelaksana potensi kelompok informal

6. Melakukan penyetoran dana pembayaran angsuran secara harian atau mingguan melalui tabungan

STRATEGI MENINGKATKAN AKSES BAGI SEKTOR INFORMAL

Pembiayaan Perumahan bagi MBR

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)

Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP)

• sistem pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

• Untuk sektor informal yang tidak cocok untuk diberikan pembiayaan dalam jangka panjang,

• desain pembiayaannya disesuaikan dengan kriteria penghasilannya, seperti petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, dan lain sebagainya.

Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP)

Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP)

untuk rumah swadaya bagi pekerja informal yang berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income) melalui bantuan akses pembiayaan ke perbankan untuk membangun rumah inti tumbuh (RIT) maupun rehabilitasi rumah. skema yang sesuai dengan karakteristik pekerja informal, besaran plafon maksimal Rp 50 juta, jangka waktu angsuran maksimal 5 tahun, pekerja informal, para pekerja informal tidak memiliki slip gaji sebagai salah satu acuan untuk melihat kemampuan kreditur, tidak adanya rekam jejak kredit, tidak ada legalitas usaha, atau minimnya nilai aset yang dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman.

• Pendampingan mulai dari perencanaan rumah, lalu perhitungan biaya pembangunan/rehabilitasi, jenis bahan bangunan dan kebutuhan lainnya.

• pekerja informal yang tergabung dalam komunitas dapat langsung mengajukan kepada pihak Bank yang sudah bekerjasama.

Pemanfaatan Pembiayaan

• pinjaman pertama untuk kegiatan pembelian kavling tanah, bangun pagar, bangun pondasi, atau bangun konstruksi bangunan.

• Jika pinjaman sudah lunas, bisa mengajukan pinjaman baru untuk mengembangkan rumah, misalnya menambah kamar, toilet, atau perbaikan rumah lainnya

P E M A N FA ATA N

Jenis kegiatan yang dapat dibiayai

• Pembelian kavling tanah • Pembuatan sertifikasi tanah • Pemagaran tanah atau rumah

• Pembangunan pondasi rumah • Pembangunan konstruksi rumah • Perbaikan sebagian rumah (atap, dinding,

dan/atau lantai) • Perbaikan menyeluruh rumah • Pembangunan baru rumah • Penambahan kamar/ ruangan atau perluasan

rumah • Lainnya sepanjang terkait dengan rumah.

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)

• diberikan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) : • penghasilan tidak tetap atau informal • mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan

sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana

• Dapat dimanfaatkan unutk : • membeli rumah, • membangun rumah secara swadaya.

• masyarakat yang akan membangun secara swadaya harus didampingi tenaga pendamping yang akan berperan sebagai konsultan dalam pembangunan rumah

.

Landasan Hukum

Pelaksanaan program BP2BT diatur dengan : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 857/KPT/M/2017 tentang Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak dan Sarusun atau Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana BP2BT dan Indeks dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Penyediaan Dana BP2BT

Penetapan Penerima Manfaat

Pencairan Dana

PEMERINTAH PUSAT

Memfasilitasi tabungan

Verifikasi Menyediakan

pembiayaan Menyalurkan

dana

BANK PELAKSANA PEMERINTAH DAERAH

1

2 3 Pengusulan TFL Pendataan &

Penyiapan Masy Perijinan (IMB dan

SLF)

Sosialisasi Program

Wasdal

Kerjasama Penyaluran (MoU & PKS)

Penyediaan TFL

MASYARAKAT

4

PENGEMBANG

5

Menabung Menyiapkan kelengkapan

persyaratan Menyusun RAB (rumah

swadaya)

Membangun Rumah sesuai kriteria

Menyediakan Data Sebaran lokasi

BANK PELAKSANA TAHUN 2018:

Alur Proses

Pengajuan oleh Pemohon

Verifikasi bank pelaksana

Pengujian oleh Satker

Penetapan Penerima Manfaat

oleh Satker

Akad Kredit Pencairan Bantuan

Penerima Manfaat

Menempati Rumah

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

• pengHasilan gabungan suami-istri maksimal Rp6,5 juta. • memiliki tabungan dengan minimal saldo sebesar Rp 2 juta hingga Rp 5 juta. • tidak punya struk gaji, karena kerja mandiri, tidak punya pemberi kerja.

Pengajuan oleh Pemohon

S YA R AT P E N E R I M A B A N T U A N

• melapor pada bank yang telah bekerja sama untuk pengajuan bantuan dengan memperlihatkan buku tabungan.

• bagi yang hendak membangun secara swadaya harus didampingi dan pemerintah juga tengah menyiapkan tenaga pendamping yang akan berperan sebagai konsultan dalam pembangunan rumah

Menilai kemampuan membayar suami istri.. • masa kredit sampai dengan 10 tahun. bunga lebih rendah dari suku

bunga komersial. • Untuk rumah pertama • Lama durasi tabungan minimal sudah berjalan selama 6 bulan.

Terima Kasih

Kriteria MBR versi Desil

THE WORLD BANK

Desil

Penghasilan Bulanan Keluarga

(Juta) (A)

Pengeluaran Bulanan

Keluarga (Juta) (B)

Biaya untuk rumah Berdasarkan

Pengeluaran (Juta)

Kemampuan menabung per

bulan (Juta) (A-B)

Desil 1 1.14 1.20 0.05 (0.06)

Desil 2 1.75 1.55 0.09 0.2

Desil 3 2.07 1.82 0.13 0.25

Desil 4 2.67 2.14 0.18 0.32

Desil 5 3.29 2.49 0.22 0.8

Desil 6 3.77 2.84 0.29 0.93

Desil 7 4.42 3.34 0.37 1.08

Sumber: Puspita, Addressing Housing Affordability To Find Potential Routes Out Of Poverty, 2017

Target group Program Rumah Swadaya

penghasilan pengeluaran tabungan investasi untuk

perumahan Rp. Juta Rp. Juta per bulan

%

Rp. Juta

desil 10 13.9 8.2 41 6.6

desil 9 7 4.3 39 3.2

desil 8 5.2 3.2 39 2.4

desil 7 4.2 2.7 36 1.8

desil 6 3.6 2.3 34 1.5

desil 5 3.1 2.1 34 1.2

desil 4 2.6 1.8 30 1

desil 3 2.1 1.6 24 0.6

desil 2 1.8 1.4 21 0.5

desil 1 1.2 1.2 0 0.2

non desil

Kriteria MBR versi BSPS

Permenpera 06/2013 Rp. 1,25 – 2,5 juta

Permenpera 13/2016 • 2015 = Rp. 1,52 juta • 2016 = Rp. 1,79 juta • 2017 = Rp. 2,08 juta

*(UMP rata-rata)

Permenpera 08/2006 maksimal Rp. 2,5 juta

Pendanaan dan Pembiayaan*

Pasal 1 19. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran

pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.

*UU 1/2011,