BANK INDONESIASejarah dan Peranan BI dalam kedudukannya

sebagai Bank Sental Republik Indonesia

Lyori Pradana

06120042

JAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang

bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut.

Bank sentral/Sirkulasi adalah bank yang mempunyai hak oktroi untuk menciptakan

alat pembayaran dan atau memberikan kredit kepada bank-bank berdasarkan UU yang

berlaku, institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini

dikenal dengan istilah inflasi. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan

mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar

terlalu banyak maka Bank Sentral mencoba menyesuaikan jumlah uang beredar sehingga

tidak berlebihan dan cukup untuk menggerakkan roda perekonomian.

Berdasarkan UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia, BI adalah Bank Sentral yang

kedudukannya sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan

pemerintah dan lembaga/perorangan.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum

perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia

berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari

undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan

wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan

atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Sebagai mahasiswa ekonomi, perlu kiranya untuk mengetahui seluk beluk mengenai

bank sentral disuatu negara, dalam hal ini Indonesia, sehingga penulis pada akhirnya

membuat makalah dengan judul “BANK INDONESIA: Sejarah dan Peranan BI dalam

kedudukannya sebagai Bank Sental Republik Indonesia”

I.2 Tujuan

Makalah ini ditujukan untuk memberikan wawasan bagi mahasiswa, khususnya jurusan

ekonomi mengenai seluk-beluk BI dalam perekonomian moneter Republik Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

II. 1 Sejarah Bank Indonesia

“MERDEKA!” kata ini tertanam sangat dalam pada diri setiap putra bangsa Indonesia,

dari kaum intelektual hingga rakyat jelata. Indonesia yang memperoleh kemerdekaannya

melalui kekerasan, mewarisi sebuah keadaan dengan keterbatasan-keterbatasan yang

sangat menentukan bagi pembangunan ekonomi. Dari segi ekonomi, keterbatasan tersebut

terlihat dari belum adanya visi atau gagasan pembangunan yang komprehensif, kekurangan

sumber daya dan permodalan, serta rusaknya alat-alat produksi akibat Perang Dunia II serta

tekanan inflasi. Dari segi politik, di samping masih berlanjutnya eforia revolusi yang

menyebabkan munculnya mental “terobosan”, juga diimbangi oleh keanekaragaman

kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh negatif terhadap konsistensi pelaksanaan

program-program pembangunan ekonomi.

Namun Indonesia masih mengalami kesulitan karena Belanda tetap bertahan untuk

tidak mengakui kemerdekaan RI, tidak seperti negara bekas penjajah lain yang mengakui

kemerdekaan bekas koloninya yaitu Pilipina pada 1946, India pada 1947, Burma dan

Srilangka pada 1948. Upaya mempertahankan kedaulatan dari ofensif Belanda dan

pergolakan-pergolakan politik tahun 1945-1950, telah menyebabkan langkah-langkah

kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter tidak optimal. Apa yang bisa

dilakukan sepanjang lima tahun pertama masa kemerdekaan hanya merupakan langkah-

langkah praktis untuk menunjukkan bahwa pemerintah nasional telah mulai berfungsi. Maka

tak mengherankan, jika hal pertama yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi

adalah pengambilalihan fasilitas umum yang sebelumnya dikuasai pemerintah militer

Jepang, seperti transportasi, listrik, perkebunan, logistik dan pertambangan.

Tindakan-tindakan ini diikuti juga oleh penetapan mata uang nasional, Oeang

Repoeblik Indonesia (ORI), sebagai ganti uang pendudukan Jepang. Tindakan ini merupakan

hal yang strategis baik dari segi ekonomis maupun politis, yaitu untuk mempunyai alat

pembayaran sendiri, maupun sebagai simbol sebuah negara yang berdaulat dan merdeka.

Usaha pemerintah menciptakan mata uang sebagai pengganti mata uang Jepang (dan juga

kemudian uang NICA), harus pula dilihat sebagai tindakan yang sama dengan penerbitan

continental money atau greenback, uang yang dikeluarkan negara-negara koloni di Amerika

Serikat untuk membiayai perlawanan terhadap negara kolonial Inggris pada periode 1776-

1783.

Keperluan untuk mempunyai mata uang yang sah inilah yang mendorong pemerintah

dan para patriot Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia yang berhak mengeluarkan

dan mengedarkan ORI, yang diresmikan oleh Menteri Keuangan A.A. Maramis pada 30

Oktober 1946. Pada sidang Kabinet pertama 19 September 1945 dengan acara tunggal

persiapan rapat umum di Stadion Ikada untuk menenangkan rakyat yang berjalan tegang,

RM Margono Djojohadikusumo berhasil mendapatkan surat kuasa Presiden dan Wakil

Presiden untuk membentuk bank sirkulasi, yang diberi nama Bank Negara Indonesia melalui

sebuah Yayasan Poesat Bank Indonesia, dan sekaligus ia ditunjuk sebagai pelaksana kuasa

dan sebagai Presiden Direktur (Feith,1962:370). Modal pertama sebesar Rp.350.000.00

(uang Jepang) diperoleh dari Dr Soeharto -seorang dokter yang terjun kedunia politik- yang

mengelola “Fonds Kemerdekaan Indonesia”. Margono yang berpengalaman dalam bidang

perkreditan rakyat serta perkoperasian dan terakhir menjabat Ketua Dewan Pertimbangan

Agung RI, telah lama membicarakan gagasan perlunya bank sirkulasi dan bank-bank

nasional untuk memajukan perekonomian rakyat dengan Drs.Mohamad Hatta yang kemudian

menjadi Wakil Presiden RI. Namun ada juga pihak yang tidak menyetujui gagasan itu,

misalnya Ir Soerachman Tjokrodisoerjo, belakangan menjadi Menteri Kemakmuran yang

menganggap akan lebih mudah dengan menasionalisasi De Javasche Bank yang mempunyai

pengalaman sebagai bank sirkulasi.

Karena keadaan politik dan keamanan Jakarta kurang baik menghadapi ancaman

serangan Belanda, maka ibu kota dipindahkan ke Jogyakarta pada 1 Desember 1945, dan

persiapan pembentukan BNI ikut juga dipindahkan. Pada Mei 1946, pemerintah

mengeluarkan Obligasi Nasional RI berjangka waktu 40 tahun, yang dijelaskan oleh Perdana

Menteri Sutan Sjahrir sebagai: upaya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi

perjuangan.karena uang pendudukan Jepang akan ditarik, dan sekaligus untuk

menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah RI. Yayasan Poesat Bank Indonesia yang

telah beroperasi sebagai embrio BNI ditugasi untuk mengeluarkan Obligasi Nasional itu.

Masyarakat antusias sekali membeli obligasi itu, dan hasilnya diantaranya dipergunakan BNI

dan Bank Rakyat untuk membiayai sektor pertanian dan kerajinan rakyat Upaya itu juga

telah berhasil menurunkan laju inflasi. Baru pada 5 Juli 1946 BNI disahkan dengan

Keputusan Presiden No.2 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus tahun

itu. Margono diangkat menjadi Presiden Direktur BNI, dengan dibantu oleh beberapa staf

yang berasal dari De Javasche Bank, Nederlandsche Handelsbank, Syomin Ginko dan

Jawatan Koperasi. Merekalah orang-orang yang mengerti mengenai perbankan, karena

dalam perjalanannya, kebanyakan pegawai BNI berasal dari berbagai instansi yang bukan

bank. Namun karena keadaan politik dan keamanan dengan akibat terpecah-pecahnya

kawasan RI menjadi daerah RI dan daerah pendudukan Belanda, maka usaha keras

pemerintah menjadikan ORI satu-satunya mata uang nasional tak tercapai. Karena itu,

tidak mengherankan jika beberapa daerah mengeluarkan mata uang tersendiri, yang

berbeda dengan ORI.

Namun demikian, peran BNI pada masa 1946-1949 cukup besar,dalam membantu

pemerintah menggalang dana perjuangan melawan Belanda dan memberikan kredit untuk

petani. Pemberian kredit tanpa agunan kepada nasabah pertama Tambang Emas Cikotok

adalah salah satu contohnya, dimana bullion hasil tambang yang dikirim ke kantor pusat BNI

di Jogyakarta kemudian berhasil diselundupkan dan dijual ke Macau untuk membeli senjata

dan pesawat terbang dan membiayai perjuangan diluar negeri. Contoh-contoh lain adalah

pemberian kredit untuk Komando Pertempuran VII untuk pertahanan rakyat, kepada Divisi

VII Malang, dan kepada Bupati Malang untuk musim tanam karena Bank Rakyat tidak dapat

segera membiayainya. BNI juga harus membiayai perjalanan delegasi RI ke PBB dibawah

pimpinan Perdana Menteri Sjahrir dan Haji Agoes Salim. Mungkin satu-satunya pelaksanaan

tugas pencetakan uang yang tercatat adalah ketika terjadi Agresi Militer II pada Desember

1948 yang menyebabkan pemerintah RI lumpuh dan perlu dibentuk Pemerintah Daroerat RI

di Sumatera. Saat itu, dimana banyak cabang BNI yang ditutup,cabang Kutaradja (sekarang

Banda Aceh) yang masih beroperasi diberi tugas khusus oleh Pemerintah Daroerat RI untuk

mencetak dan mengedarkan ORIDA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Aceh) bagi rakyat

Indonesia di daerah Sumatera. Karena keadaan darurat itu maka ORIDA tidak ditandatangani

oleh Presiden Direktur BNI, melainkan oleh Pemimpin BNI Kutaradja bersama dengan Kepala

Bendahara Negara setempat.

II. 2 Status dan Kedudukan Bank Indonesia

II.2.1 Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen

dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia,

dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan

kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan

pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank

Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas

dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.Pihak luar tidak

dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga

berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak

manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah

memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan

Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia

tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga

tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar

Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia

dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan

efisien.

II.2.2 Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum

perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia

berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari

undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan

wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan

atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

II. 3 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

II.3.1 Tujuan Tunggal

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan

tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini

mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta

kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan

laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah

terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk

memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung

jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan

dapat diukur dengan mudah.

II.3.2 Tiga Pilar Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang

merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,

serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar

tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan

efisien.

II.4 Pengaturan dan Pengawasan Bank

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia

menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan

usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi

terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-

ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin

usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan

pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan

bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha

tertentu.

Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun

tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara

berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan

melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

II.5 Upaya Restrukturisasi Perbankan

Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem

keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah

restrukturisasi perbankan yang komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna

memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong

pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan

kebijakan moneter.

Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan

masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan

ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank.

II. 6 Sistem Pembayaran

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana

diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga

stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem

Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang

handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula

transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan

lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas

moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI

juga memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan

pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara

sistem (systemically important), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan sistem

settlement antar bank melalui infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara

sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga

adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran

tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang

rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini.

Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan

standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau

memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga

yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau

transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga

memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem settlement.

Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, efisiensi

serta tata kelola (governance) SPN.

Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang

berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik

dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan

mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan

uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat

waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan clean

money policy tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia

dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang

sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan

perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan

masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi

perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai

intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah

serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan

perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang

emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di

seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor

Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan

penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegitan distribusi dilakukan melalui sarana

angkutan darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa

dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana

sistem monitoring.

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum

maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan

setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui

penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia

atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah

pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi

berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan

untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan

komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara

menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak

edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang

dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang

hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan

uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan

pengawasan oleh tim Bank Indonesia (BI).

II.7 Dewan Gubernur BI

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan

Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang

Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-

banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-

lamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali

masa tugas.

II.7.1 Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur

Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan

persetujuan DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh

Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat

diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau

melakukan tindak pidana kejahatan.

II.7.2 Pengambilan Keputusan

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur (RDG)

diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan

umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk

melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain

yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan

Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai,

Gubernur menetapkan keputusan akhir.

BAB III

KESIMPULAN

Sejarah menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan

kedaulatannya diberbagai bidang, termasuk diantraranya ekonomi. Nasionalisasi De

Javanche Bank oleh pemerintah, merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah

untuk menunjukkan eksistensi pemerintahan Indonesia sebagai satu negara yang baru lahir

dan berdaulat secara ekonomi.

De Javanche Bank yang pada akhirnya menjadi Bank Indonesia kini menjadi Bank

Sentral atau Bank Sirkulasi yang bertanggung jawab dalam bidang moneter di negeri ini.

Reformasi ekonomi Indonesia, merupakan babak baru perbankan Indonesia. UU No.

23/ 1999 membawa Bank Indonesia kepada era baru perbankan yang Independen dan bebas

dari campur tangan politisi. Langkah ini diharapkan menjadi langkah awal untuk

menciptakan BI yang profesional sehingga mampu membawa perekonomian moneter

Indonesia kearah yang lebih baik.