Bangunan Hukum NII

BANGUNAN HUKUM

NII

Pengertian Hukum Definisi "hukum" dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997):

1. peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan

dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.

2. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur

kehidupan masyarakat.

3. patokan (kaidah, ketentuan).

4. keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam

pengadilan, vonis.

Di Amerika dan di Inggris, apa yang dimaksud dengan hukum adalah

apa yang dikatakan oleh seorang hakim (dalam sidang di pengadilan).

Putusan seorang hakim memiliki implikasi yang sangat luas di

masyarakat1.

Pengertian-pengertian Hukum Menurut Beberapa Ahli2

R. Soeroso, SHDefinisi hukum secara umum : himpunan peraturan yang dibuat oleh

yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan

bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta

mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi

yang melanggarnya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi hukum sebagai berikut :

1 Dhoni Yusra S.H. Staff Pengajar Universitas INDONUSA Esa Unggul, pada tulisannya yang berjudul “What Is Law?” dipublikasikan di: http://www.indonusa.ac.id/home/index.php?option=com_content&task=view&id=827&Itemid=562 Felarianty V Sibarani, SH, V. Febrina Kusumaningrum, SH dalam tanya jawab tentang definisi Hukum pada publikasi di: http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/definisi_hukum.htm

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -101-

Bangunan Hukum NII

1. peraturan dibuat oleh yang berwenang

2. tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat

3. mempunyai ciri memerintah dan melarang

4. bersifat memaksa dan ditaati

Abdulkadir Muhammad, SHHukum: segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai

sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

Drs. C.S.T. Kansil, SHHukum itu mengadakan ketata-tertiban dalam pergaulan manusia,

sebagai keamanan dan ketertiban terpelihara.

J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SHHukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat,

yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran-

pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu.

PlatoHukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun

baik yang mengikat masyarakat.

AristotelesHukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya

mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

E. UtrechtHukum merupakan himpunan petunjuk hidup - perintah dan larangan

yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya

ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran

petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh

pemerintah/penguasa itu.

Sebabnya hukum ditaati orang menurut Utrecht, yaitu:

1. Karena orang merasakan bahwa peraturan dirasakan sebagai

hukum. Mereka benar berkepentingan akan berlakunya peraturan

tersebut.

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -102-

Bangunan Hukum NII

2. Karena orang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman.

Penerimaan rasional itu sebagai akibat adanya sanksi-sanksi

hukum supaya tidak mendapatkan kesukaran, orang memilih untuk

taat saja pada peraturan hukum karena melanggar hukum

mendapat sanksi hukum.

3. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataannya banyak

orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi

hukum/belum. Mereka tidak menghiraukan dan baru merasakan

dan memikirkan apabila telah melanggar hingga merasakan akibat

pelanggaran tersebut. Mereka baru merasakan adanya hukum

apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang

ada.

4. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasakan malu

atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang

melanggar suatu kaidah sosial/hukum.

Sedangkan tujuan hukum itu sendiri menurut:

1. Apeldoorn adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat

secara damai dan adil.

2. Prof. Soebekti, tujuan hukum adalah mengabdi tujuan negara

yang intinya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan

rakyatnya.

Hukum Menurut Montesquieu (dalam uraiannya pada buku

L’Esprit des Lois)3

Yang terutama dapat diperhatikan dalam buku "L’Esprit des Lois"

adalah beberapa hal menyangkut tema hukum. Tentang definisi

hukum, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dan limitatif,

bahkan terkesan ambigu, tetaplah dapat ditarik suatu obyektifikasi

dengan mengumpulkan seluruh pengertian yang digunakan dalam

buku ini. Secara umum hukum digunakan untuk menunjuk hak-hak

dan kewajiban yang dilindungi atau diberlakukan oleh pengadilan

3 Lihat Peri Umar Farouk & M Armen Lukman di: http://omperi.wikidot.com/hukum-pemerintahan-dalam-teropong-klasik-montesquieu

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -103-

Bangunan Hukum NII

serta pada aturan-aturan dasar yang harus diikuti oleh mereka yang

menjalankan kekuasaan.

Tidak seperti filsuf dan pemikir lain sejamannya., Montesquieu tidak

memulai perhatiannya dengan mengajukan konsep-konsep umum

yang abstrak. Menurutnya, kebebasan berakar dalam tanah. Diartikan

bahwa kebebasan lebih mudah dipertahankan dengan dua prasyarat

pokok, yaitu keadaan geografis negara dan ketentraman yang timbul

dari keamanan. Prasyarat terakhir menghendaki perundang-undangan

menetapkan batas-batas kekuasaan negara serta adanya jaminan hak-

hak individu di dalam hukum.

Berkaitan dengan tema kebebasan ini, Montesquieu memberikan

batasan yang penting bagi terpeliharanya kebebasan itu sendiri, yaitu

pembatasan dengan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang

melindungi berbagai kepentingan umum. Sedangkan tanda dari suatu

masyarakat yang bebas ialah semua orang dimungkinkan untuk

mengikuti kecenderungan mereka sendiri sepanjang mereka tidak

melanggar hukum.

Suatu sistem hukum muncul menurut Montesquieu sebagai hasil

kombinasi dari hakikat dan prinsip-prinsip pemerintahan tertentu.

Apa yang disebut hakikat pemerintahan adalah isi yang membentuk

pemerintahan (struktur khusus atau khas dari pemerintahan).

Sedangkan prinsip adalah cara bertindak atau hasrat manusia yang

menggerakkan pemerintahan. Hakikat pemerintahan ada tiga jenis,

yaitu republik, monarki dan despotis (sewenang-wenang). Republik

dipecah menjadi dua. Apabila lembaga rakyat memiliki kekuasaan

tertinggi disebut demokrasi. Apabila kekuasaan tertinggi berada di

tangan sebagian rakyat disebut aristokrasi. Untuk Negara republik,

prinsip pemerintahan yang mutlak diperlukan adalah keutamaan.

Untuk monarki dikehendaki ilham dari prinsip kehormatan. Dan

dalam pemerintahan despotis diperlukan prinsip rasa takut (prinsip

bahwa rakyat harus takut terhadap penguasa).

Dari kombinasi tersebut dapat diterangkan kemudian tentang

rusaknya suatu pemerintahan. Rusaknya setiap pemerintahan pada

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -104-

Bangunan Hukum NII

umumnya dimulai dengan rusaknya prinsip-prinsipnya. Prinsip

demokrasi menjadi rusak bukan hanya ketika semangat persamaan

padam; tetapi juga ketika rakyat jatuh ke dalam semangat persamaan

yang ekstrim dan ketika setiap warga negara merasa senang

setingkat dengan mereka yang telah dipilihnya untuk memerintah.

Aristokrasi rusak apabila kekuasaan para bangsawan menjadi

sewenang-wenang. Monarki bobrok ketika kekuasaan dirampas oleh

seorang yang egois, narsistis dan menyalahgunakan wewenangnya,

situasinya serta cintanya pada rakyat. Sistem pemerintahan despotis

hancur oleh ketidaksempurnaan yang melekat di dalam dirinya,

karena kodratnya sebagai suatu prinsip yang korup. Oleh karena itu

menurut Montesquieu perlu adanya pembatasan kekuasaan. Untuk

membatasi kekuasaan hanya dapat dilakukan dengan kekuasaan juga,

sehingga timbullah ide bahwa dalam sebuah Negara, kekuasaan harus

dipisahkan. Paling tidak dalam tiga komponen, yakni Legislatif,

Eksekutif dan Yudikatif.

Bidang Hukum4

Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum

perdata, hukum publik, hukum pidana, hukum acara, hukum tata

negara, hukum internasional.

Hukum PerdataSalah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara

individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum

perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil.

Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:

1. Hukum keluarga

2. Hukum harta kekayaan

3. Hukum benda

4. Hukum Perikatan

5. Hukum Waris

Hukum Publik

4 Lihat publikasi di: http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -105-

Bangunan Hukum NII

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek

hukum dengan pemerintah.

Hukum PidanaHukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh

undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang

siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang

disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang

dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-

Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan sebagainya Dalam hukum

pidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran,

kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan

undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai

agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri,

membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. sedangkan

pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-

undang, seperti tidak pakai helm, tidak menggunakan sabuk

pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.

Hukum AcaraUntuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering

juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang

mengatur bagaimana cara agar hukum (materiil) itu terwujud atau

dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi

perbuatannya. Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum

materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan

hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara

perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi,

jaksa, pengacara, hakim.

Hukum InternasionalHukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar negara satu

dengan negara lain secara internasional, yang mengandung dua

pengertian dalam arti sempit dan luas.

Dalam arti sempit meliputi : Hukum publik internasional saja

Dalam arti luas meliputi : Hukum publik internasional dan hukum

perdata internasional

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -106-

Bangunan Hukum NII

Sistem Hukum di Dunia5

Sistem hukum dunia di masa kini terdiri dari:

1. Sistem Hukum Sipil

2. Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal juga dengan Common

Law.

3. Sistem Hukum Agama

4. Sistem Hukum Adat

5. Sistem Hukum negara blok timur (Sosialis)

Masing-masing negara mengembangkan variasinya sendiri dari

masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke

dalam sistemnya.

1. Sistem Hukum sipilHukum sipil adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa

dan daerah jajahannya dimana acuan yang digunakan (menurut

urutannya) adalah:

1. Undang-undang Dasar

2. Kebiasaan

3. Yurisprudensi

4. Perjanjian (trata)

Untuk tersangka pelaku kejahatan menggunakan azas praduga tak

bersalah.

Secara umum sistem hukum Eropa Kontinental dibagi menjadi dua:

1. Hukum publik : Dimana negara dianggap sebagai subyek/obyek

hukum.

2. Hukum privat : Dimana negara bertindak sebagai wasit dalam

persidangan/persengketaan.

Hukum sipil adalah sistem hukum yang paling umum di dunia.

Negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada Hukum

sipil yang dikodifikasikan termasuk:

1. Albania 17. Jerman

5 Lihat publikasi di: http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -107-

Bangunan Hukum NII

2. Austria

3. Belanda

4. Belgium

5. Bulgaria

6. Brasil

7. Chili

8. Republik Ceko

9. Denmark

10. Republik Dominika

11. Ekuador

12. Estonia

13. Finlandia

14. Guatemala

15. Haiti

16. Hongaria

18. Kolombia

19. Kroasia

20. Luxembourg

21. Meksiko

22. Norwegia

23. Panama

24. Perancis

25. Peru

26. Polandia

27. Portugal

28. Rusia

29. Slowakia

30. Spanyol

31. Swedia

32. Swiss

33. Thailand

Sedang Negara-negara berikut melakukan modifikasi tersendiri

masing-masingnya:

Negara Deskripsi

Italia

Didasarkan pada Sistem hukum Romawi yang

dikodifikasikan, dengan unsur-unsur dari kode hukum

Napoleon.

JepangMengikuti sistem hukum Eropa, dengan pengaruh Inggris-

Amerika.

LatviaUmumnya dipengaruhi oleh Jerman, sebagian pengaruh

sistem hukum Rusia dan Soviet.

Makau

Didaasrkan pada sistem hukum Portugal yang didasarkan

pada tradisi daratan Eropa, yang pada gilirannya

dipengaruhi oleh Jerman, juag dipengaruhi oleh Sistem

hukum di RRT

Malta Mulanya didasarkan pada Hukum Romawi dan akhirnya

berkembang ke Kode Hukum Rohan, Codex Napoleon

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -108-

Bangunan Hukum NII

dengan pengaruh dari Sistem hukum Italia. Namun

Common law Britania juga merupakan sumber dari Sistem

hukum Malta, yaitu Hukum publik

Republik

Rakyat

Cina

Didasarkan pada Sistem hukum sipil; yang diambil dari

prinsip-prinsip hukum sipil Soviet dan daratan Eropa.

Vietnam Teori hukum komunis dan Hukum sipil Perancis

YunaniDidasarkan pada Sistem hukum Romawi yang

dikodifikasikan

2. Sistem Common Law

Sistem hukum Common-law membentuk bagian utama dari hukum

banyak negara, terutama di negara-negara yang merupakan bekas

koloni atau wilayah dari Britania (Inggris Raya). Dia terkenal karena

terdapat hukum tidak tertulis (non-statutory) yang luas

mencerminkan sebuah konsensus penghakiman dengan sejarah

berabad-abad oleh para juri.

Negara Deskripsi

Amerika

Serikat

Sistem peradilan federal didasarkan pada Common

law Inggris; masing-masing Negara bagian Amerika

Serikat negara bagian mempunyai sistem hukumnya

sendiri yang unik, yang kesemuanya, kecuali

(Louisiana) didasarkan pada Common law Inggris.

Australia didasarkan pada Common law Inggris.

Britania

Hukum Inggris (juga mencakup Wales) dan Sistem

hukum Irlandia pada dasarnya adalah common law,

dengan pengaruh Romawi awal dan sejumlah aspek

hukum Eropa daratan. Skotlandia mempunyai

sistemnya sendiri yang unik, Sistem hukum

Skotlandia, yang didasarkan pada hukum sipil, dan

pada umumnya dianggap campuran.

Hong Didasarkan pada Common law Inggris

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -109-

Bangunan Hukum NII

Kong

India

Didasarkan pada Common law Inggris, hukum

pribadi yang terpisah berlaku bagi orang-orang

Muslim, Kristen, dan Hindu.

Republik

IrlandiaDidasarkan pada Common law Inggris

Kanada

Didasarkan pada Common law Inggris, kecuali di

Quebec, yang sistem hukum sipilnya didasarkan pada

sistem hukum Perancis.

Pakistan

Didasarkan pada Common law Inggris, beberapa

aspek Hukum Islam dalam sistem warisan. Hukum

suku di FATA.

Selandia

BaruDidasarkan pada Common law Inggris

Singapura Didasarkan pada Common law Inggris

Sedang negara-negara berikut mencampurkan Sistem Hukum Sipil

dan Common Law dalam negaranya:

1. Afrika Selatan

2. Argentina

3. Quebec (Negara Bagian Kanada)

4. Louisiana (Negara Bagian AS)

5. Skotlandia (Britania)

6. Seychelles

7. Mauritius

3. Sistem Hukum agamaYang dikenal menerapkan Sistem Hukum Agama:

1. Arab Saudi

2. Iran

3. Sudan

4. Suriah

5. Vatikan

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -110-

Bangunan Hukum NII

4. Sistem Hukum Adat Yang dikenal menerapkan hukum adat di dunia:

1. Mongolia

2. Sri Lanka

3. Indonesia6

Bagaimana Dengan Sistem Hukum Islam?

Adakah bagan dibawah ini menggambarkan apa itu Sistem Hukum

Islam?

Perbandingan Sistem Hukum Islam dengan Sistem Hukum

Sipil dan Common Law

Sistem Hukum

Islam

Sistem Hukum

Sipil

Common Law

Jenis

Hukum

Hukum

Revelasional

Hukum Positif Hukum Positif

Dasar

Sumber

Hukum

Kitab Suci Al

Qur’an

Pengalaman

Kemanusiaan

Pengalaman

Kemanusiaan

Tertib

Perunda

ng-

undanga

n

Al Qur’an Ideologi Negara Ideologi Negara

Sunnah

Ijma

Konstitusi Konstitusi Konstitusi

Undang-undang Undang-undang Undang-undang

Peraturan di

bawah undang-

undang

Peraturan di

bawah undang-

undang

Peraturan di

bawah undang-

undang

Peradila

n

Mengutamak

an persaksian

dalam hukum

acaranya

Berdasar

Hukum

Tertulis yang

terkodifikasi,

Memakai

Sistem Juri

(bersalah

atau tidaknya

6 Republik Indonesia Serikat adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental (Sistem Hukum Sipil). Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Republik Indonesia Serikat juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam (hanya sebagian kecil saja, yang tidak merugikan orang-orang kaya yang menindas).

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -111-

Bangunan Hukum NII

Hukuman

sangat

disesuaikan

dengan

konteks si

pelaku

kejahatan

Mengurusi

hukum

publik, privat

dan keimanan

seseorang

dinyatakan

terbukti

bersalah jika

perbuatannya

memnuhi

salah satu

pasal dari

hukum yang

sudah

terkodifikasi

itu (contoh

KUHP

Indonesia)

Tidak

mengurusi

agama

(kecuali

beberapa hal

yang masuk

ke dalam

kategori

hukum yang

berkaitan

dengan

urusan

personal:

kawin dsbg.)

seorang

terdakwa

ditentukan

oleh

sekelompok

juri)

vonis

ditentukan

berdasar

vonis

keputusan

yang pernah

diambil

hakim

sebelumnya

Tidak

mengurusi

agama

Proses

Pembuat

an

Hukum /

Undang-

undang

Terikat

Syari’at

Keputusan

Amir bisa

menjadi

undang-

undang

Fatwa Majelis

Syuro

Tidak terikat

pada satu

pun prinsip

yang baku

(manasuka)

Melalui

Parlemen

Melalui

Tidak terikat

pada satu

pun prinsip

yang baku

(manasuka)

Melalui

Parlemen

Melalui

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -112-

Bangunan Hukum NII

Fatwa Ulama Referendum

Perintah

Kepala

Negara yang

disetujui

Parlemen

Referendum

Perintah

Kepala

Negara yang

disetujui

Parlemen

Hukum, Negara dan Pemerintahan

Pada prakteknya, sebuah negara bisa memiliki konstitusi atau

tidak. Hal itu tergantung kepada situasi politik di Negara yang

bersangkutan. Sejarah Republik Roma bisa memberikan gambaran

yang jelas tentang hal tersebut. Roma adalah sebuah kota di Italia

yang terkenal karena kehebatan administratifnya sehingga bisa

menguasai hampir keseluruhan benua Eropa pada zamannya. Hal ini

membuat Roma bukan hanya sebuah nama dari sebuah kota, tapi

nama sebuah Imperium yang kita kenal sebagai Romawi.

Sebelum tahun 509 SM Kekaisaran Romawi dikenal sebagai

sebuah kerajaan. Kerajaan Romawi tersebut pada waktu itu dipimpin

oleh seorang Raja bernama Tarquinus Superbus. Dia dikenal lalim,

sampai-sampai dia berani menghancurkan tempat yang disucikan oleh

orang-orang Roma pada waktu itu. Sampai kemudian pada tahun 509

SM anak Tarquinus Superbus yang bernama Sextus Tarquinus

memperkosa salah satu istri bawahan ayahnya. Hal ini membuat

munculnya pemberontakan yang akhirnya bisa menurunkan Raja dari

tahtanya.

Majelis Perwakilan dari para bangsawan, yang disebut senat,

akhirnya memutuskan untuk tidak memilih lagi seorang raja. Untuk

menjalankan pemerintahan dipilihlah 3 orang konsul yang

kekuasaannya diawasi oleh Majelis Perwakilan para bangsawan.

Seiring berjalannya pemerintahan, Senat memberlakukan peraturan-

peraturan yang mengatur sistem pemerintahan.

Itulah yang dipercaya sebagai awal dari dikenalnya suatu jenis

hukum baru dalam masalah kepemerintahan. Hukum yang mengatur

bagaimana seorang pemimpin formal sebuah negara melaksanakan

kekuasaan dan tugas-tugasnya. Hukum itu disebut constitution.

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -113-

Bangunan Hukum NII

Constitution berasal dari bahasa latin constitutio yang berarti Hukum

yang Penting.

Negara-negara yang berbentuk kerajaan umumnya tidak memiliki

hukum yang mengatur raja dalam melaksanakan kekuasaan dan

tugas-tugasnya. Konstitusi membatasi kekuasaan seorang pemimpin

negara dalam melaksanakan tugasnya. Konstitusi juga mengatur

bagaimana pemilihan, pengangkatan, pemberhentian seorang

pemimpin negara. Konstitusi juga mengatur tentang siapa yang

berhak membuat dan memberlakukan suatu hukum di sebuah negara,

mengatur siapa saja yang menjadi warga negara beserta hak-haknya

yang harus dilindungi oleh negara, tidak luput juga mengatur

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warganegara. Dengan kata

lain, konstitusi adalah kontrak sosial (perjanjian untuk hidup

bersama) diantara penduduk sebuah wilayah dalam hidup

bermasyarakat.

Sejarah konstitusi di dalam syari’at Muhammad sungguh sesuatu

yang menakjubkan. Masa sebelum dibuatnya Piagam Madinah, tidak

pernah ada satupun konstitusi yang tertulis. Sebelumnya yang

biasanya tertulis adalah peraturan-peraturan negara yang hanya

berkaitan dengan tindak kejahatan. Dengan tertulisnya sebuah

konstitusi membuat upaya-upaya melanggar konstitusi menjadi lebih

berat.

Sebuah konstitusi adalah bukti nyata dari sebuah kesadaran

untuk hidup bermasyarakat yang dilandasi oleh pengaturan hukum

bukan karena pengaturan orang atau pihak yang berkuasa. Di dalam

sebuah negara yang berkonstitusi tertulis, juga dimungkinkan adanya

penurunan pejabat pemerintah yang korup. Di dalam sebuah negara

berkonstitusi tertulis panglima tertingginya adalah hukum.

Daftar Pustaka

o Jafri, SHM. Political and Moral Vision of Islam.

o Khadduri, Majid. Teologi Keadilan. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -114-

Bangunan Hukum NII

o Farouk, Peri Umar & M Armen Lukman. Hukum Pemerintahan Dalam Teropong Klasik

Montesquieu. Dipublikasikan di: http://omperi.wikidot.com/hukum-pemerintahan-dalam-

teropong-klasik-montesquieu

o Yusra, Dhoni S.H..What Is Law?. Dipublikasikan di:

http://www.indonusa.ac.id/home/index.php?

option=com_content&task=view&id=827&Itemid=56

o Wikipedia: Ensiklopedi Berbasis Internet

Makalah/Training Islam Intensif/empiris-homepage.blogspot.com -115-