Bangun Hub Pertahanan Indonesia Australia

7/21/2019 Bangun Hub Pertahanan Indonesia Australia

http://slidepdf.com/reader/full/bangun-hub-pertahanan-indonesia-australia 1/8

MEMBANGUN HUBUNGAN PERTAHANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAN AUSTRALIAN DEFENCE FORCE SEBAGAI MITRA SEJAJAR

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki posisi strategis di dunia,

karena terletak diantara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia serta dua

samudera yaitu samudera Indonesia dan samudera Pasifik. Dengan posisi tersebut

telah membawa pengaruh signifikan terhadap peran negara Indonesia dikancah

percaturan dunia internasional. Namun demikian posisi tersebut juga membawa

dampak kurang baik yaitu menjadi ajang perebutan pengaruh berbagai kepentingan

negara-negara lain didunia. Sehingga tidak mengherankan jika banyak negara-

negara kawasan lainnya yang memiliki kepentingan dengan Indonesia, dengan

berbagai latar belakang kepentingan. Salah satu negara kawasan yang intensif

memelihara hubungan bilateral adalah “negeri Kanguru” Australia. Sejarah

hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia (Tentara Nasional Indonesia)

dengan Australia (Australian Defence Force), telah berjalan cukup lama dan

walaupun terus mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya.

Indonesia dan Australia mengawali kerja sama pertahanannya sejak 1968

dengan program pemetaan di Indonesia. Selanjutnya, pada dekade 1980-an, kerja

sama tersebut diwadahi dalam suatu lembaga yang disebut “Indonesia-Australia

Defence Cooperation Program” (DCP). DCP ini memiliki kegiatan rutin setiap tahun

berupa pertemuan yang dilaksanakan secara bergiliran di Australia dan Indonesia.

Beberapa kerja sama yang telah dilakukan selama ini adalah Latihan Kartika-

Kangaro (TNI-AD), Latihan Albatros (TNI AU) dan Latihan Kakadu, latihan Cassoary,

Passex dan Latihan Cakrawala baru, serta pengadaan kapal patroli dan pesawat

Nomad (TNI AL). Kendati kerja sama militer kedua negara sempat terganggu akibat

krisis Timor Timur tahun 1999 dengan dihentikannya seluruh kegiatan DCP kecuali

program pendidikan, kedua pihak berupaya kembali memperbaiki kerja sama

bilateralnya yang ditandai dengan penyelenggaraan pertemuan informal pejabat

Dephan RI dan Dephan Australia tahun 2001. Selanjutnya kerja sama pertahanan

kedua negara kembali membaik, seperti dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan

bersama yang diselenggarakan Dephan, angkatan bersenjata dan satuan angkatan

bersenjata kedua negara. Selain dialog strategis pertahanan, beberapa kegiatan

bersama lainnya adalah penelitian dan analisis bidang intelijen, seminar keamanan



maritim, manajemen konsekuensi dan kontra terorisme, dan seminar tentang

pasukan penjaga perdamaian (http://myartikel.wordpress.com/2007/07/25/).

Dengan melihat latar belakang diatas, penulis merumuskan sebuah

permasalahan yaitu “bagaimana upaya membangun hubungan pertahanan

antara Indonesia – Australia, dalam kerangka hubungan berbasis mitra yang

sejajar”. Urgensi penulisan dengan mengangkat permasalahan tersebut

diantaranya adalah: pertama , dari perspektif sejarah, hubungan bilateral kedua

negara sudah berlangsung cukup lama, lebih khusus lagi hubungan dibidang

pertahanan. Sehingga amat disayangkan jika saat ini dan dimasa datang, hubungan

bilateral yang sudah terjalin dengan baik, justru mengalami kemunduran bahkan

kehancuran total; kedua, posisi kedua negara berada pada jalur lintas benua, yang

strategis bagi kepentingan dunia internasional. Sebagai contoh, Indonesia

merupakan negara tetangga terdekat di sebelah utara negara Australia, sehingga

jika terjadi sesuatu hal buruk seperti bencana alam misalnya, kedua negara bisa

memberikan bantuan dalam waktu yang relatif singkat. Maksud penulisan ini adalah

untuk memberikan sumbangan ide pemikiran tentang bagaimana prospek hubungan

pertahanan antara Indonesia dan Australia dimasa datang, serta bagaimana

mengelola potensi masalah yang mungkin menghambat dalam proses kerjasama

tersebut.

Pada 13 November 2006, Indonesia-Australia menandatangani FrameworkAgreement on Security Cooperation di Pulau Lombok. Framework Agreement on

Security Cooperation merupakan bentuk kerjasama keamanan kedua negara pasca

dibatalkannya Maintaining Security Arrangement pada 1999 oleh Indonesia.

Penandatanganan kerjasama keamanan Indonesia-Australia yang mengambil

tempat di Pulau Lombok merupakan pertanda seolah ingin menyampaikan bahwa

perairan Selat Lombok sangat vital dalam keamanan nasional Australia. Perjanjian

kerjasama keamanan yang ditandatangani Menteri Luar Negeri kedua negara

mengatur kerjasama pada 10 bidang. Kesepuluh bidang itu meliputi pertahanan,

keamanan maritim, intelijen, kontra terorisme, pencegahan proliferasi senjata

pemusnah massal, tanggap darurat bencana alam, penegakan hukum, keselamatan

dan keamanan penerbangan, kerjasama di dalam organisasi internasional dan

kerjasama antar masyarakat. ( http://www.fkpmaritim.org).



Kerjasama yang sudah berjalan saat ini.

Dari beberapa point kesepakatan kerjasama tersebut, sejauh ini sudah

menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang cukup signifikan baik kerjasama

militer matra darat, laut dan udara. Kerjasama yang sampai saat ini masih berjalan

cukup baik adalah: Pertama, kerjasama matra darat. Kerjasama matra darat

diantaranya adalah, 1) Kerjasama dalam pelatihan unit-unit khusus antara Kopassus

dengan pasukan khusus Australia, yang sudah memasuki beberapa kali

penyelenggaraan; 2) Pengiriman pelatihan bagi prajurit Infanteri melalui program

JOCCIT, yang sudah berjalan belasan tahun lamanya; 3) Pengiriman dan pertukaran

perwira untuk melaksanakan studi di berbagai lembaga pendidikan setingkat

Seskoad, Sesko TNI maupun Lemhanas; 4) Pelatihan dan pertukaran informasi

tentang taktik dan tehnik Batalyon Infanteri Mekanis yang sedang dikembangkan diTNI AD saat ini; 5) Seminar dan forum-forum dialog antara Angkatan Darat kedua

negara, yang membahas isu-isu global, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan

pelatihan maupun kunjungan pertukaran pejabat senior Angkatan Darat kedua

negara. Kedua, kerjasama matra laut. Diantaranya adalah, 1) Kerjasama patroli

koordinasi guna meningkatkan keamanan perairan atau laut, terutama di wilayah

perbatasan kedua negara. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mengatasi masih

seringnya terjadi masalah keamanan di wilayah perairan, seperti penangkapan ikan

ilegal, terorisme dan pendatang ilegal; 2) Kerjasama dalam pelaksanaan SAR bagi

para pendatang atau imigran gelap yang mengalami kecelakaan di laut, dan sering

terjadi selama ini, yang mengatur mekanisme dan prosedur bagi otoritas keamanan

kedua negara untuk memasuki batas perairan masing-masing dalam memberikan

pertolongan (SAR); 3) Pelatihan dan pertukaran perwira untuk melaksanakan studi

di berbagai lembaga pendidikan setingkat Seskoal, Sesko TNI maupun Lemhanas;

4) Seminar, kunjungan pejabat senior dan forum dialog antara Angkatan Laut kedua

negara. Ketiga , kerjasama matra udara. Kerjasama matra udara diantaranya

adalah, 1) Latihan perang bersama yang melibatkan pesawat jet tempur canggih

kedua negara dalam latihan moc combat, Pitch Black 2012 , 2) Pelatihan pilot

pesawat tempur Angkatan Udara Indonesia di sekolah penerbang Australia, 3)

Kunjungan dan pertukaran perwira Angkatan Udara kedua negara untuk

melaksanakan studi di berbagai lembaga pendidikan setingkat Seskoau, Sesko TNI

maupun Lemhanas.



Prospek kerjasama pertahanan Indonesia-Australia dimasa depan.

Suka atau tidak suka, Indonesia dan Australia adalah dua negara yang

bertetangga dengan segala perbedaannya. Perbedaan tersebut sudah pasti ada,

mengingat kedua negara dilahirkan dari perspektif sejarah yang berbeda, latar

belakang budaya berbeda dan kondisi geografis yang berbeda pula. Oleh karena itu,

kerjasama pertahanan antara kedua negara merupakan hal yang tak terhindarkan,

dan mutlak harus dilaksanakan. Namun demikian kerjasama tersebut, harus benar-

benar terbebas dari ego sempit masing-masing dan harus melihatnya dari sudut

pandang kepentingan global, serta kedaulatan masing-masing negara. Ada

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kerjasama tersebut, yaitu: pertama,

memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi kepentingan strategis kedua

negara, bukan menguntungkan atau malah merugikan salah satu pihak; kedua ,

harus didasari atas semangat sebagai dua mitra yang saling sejajar, bukan siapa

lebih unggul siapa lebih rendah, siapa superior dan siapa yang inferior; ketiga,

kedua negara harus selalu bersikap proaktif dan saling terbuka dalam kerjasama itu,

bukan sebaliknya berusaha untuk mencari cara menjatuhkan salah satu pihak dari

belakang, atau dengan istilah lain “politik bermuka dua”. Ketiga point persyaratan

tersebut, harus diyakini akan dapat menjamin abadinya kerjasama pertahanan

kedua negara dimasa datang.

Setelah memperhatikan beberapa point persyaratan tersebut, maka perlu

dirumuskan langkah-langkah kerjasama strategis yang lebih menyentuh ke pokok-

pokok permasalahan yang akan dihadapi dimasa datang. Langkah pertama adalah

melaksanakan evaluasi terhadap program-program kerjasama yang sudah berjalan

selama ini, apakah sudah mampu mencapai target yang diharapkan, atau sebaliknya

kurang membawa manfaat. Langkah kedua, adalah melanjutkan program-program

kerjasama pertahanan yang sudah berjalan dengan baik dan sudah menunjukkanhasil yang positif bagi kedua negara. Sebagai contoh, program pengembangan

pelatihan bagi pasukan perdamaian PBB, layak dilanjutkan mengingat begitu

seringnya partisipasi pasukan kedua negara dalam program “peace keeping

operation” dibawah bendera PBB. Program lain yang cukup signifikan adalah

transfer tehnologi dan ‘field manual’ taktik dan tehnik untuk Batalyon Infanteri



Mekanis yang saat ini sedang dikembangkan oleh TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini

TNI Angkatan Darat sedang memerlukan berbagai acuan dari berbagai negara yang

sudah terlebih dulu memiliki satuan Infanteri Mekanis, seperti contohnya yang telah

dimiliki oleh Angkatan Darat Australia. Langkah ketiga, merumuskan bentuk

program kerjasama yang masih belum maksimal dalam pelaksanaannya ataupun

belum pernah dilakukan. Berikut ini adalah contoh bentuk program yang perlu

dipertimbangkan untuk ditingkatkan dan dilaksanakan dimasa yang akan datang. 1)

Memperbanyak kerjasama pelatihan tentang pasukan penjaga perdamaian,

mengingat kedua angkatan bersenjata memiliki kontribusi yang cukup besar dalam

penugasan dibawah naungan PBB; 2) Merumuskan kerjasama pelatihan untuk

penanggulangan bencana alam yang sangat mungkin terjadi di kedua negara,

seperti bencana banjir dan kebakaran hutan. Kedua jenis bencana tersebut, sering

terjadi di kedua negara, sehingga masing-masing pihak bisa saling memberikan

masukan untuk penyempurnaan prosedur penanggulangan bencana alam tersebut;

3) Merumuskan sebuah sistem patroli terpadu antara Angkatan Laut kedua negara,

guna menghadapi maraknya penyelundupan imigran gelap yang akan menuju

Australia, dan menjadikan Indonesia sebagai tempat transit; 4) Merumuskan sebuah

perjanjian atau nota kesepahaman (MOU) antara Angkatan Laut kedua negara untuk

menyikapi masalah pelanggaran batas wilayah perairan oleh nelayan-nelayan

tradisional Indonesia. Seringnya nelayan tradisional dari Indonesia yang ditangkap

oleh pihak berwenang Australia, akan dapat mengganggu hubungan baik kedua

negara, jika tidak dicarikan solusi yang saling menguntungkan. Jika kita cermati,

pelanggaran batas wilayah perairan oleh nelayan tradisional lebih banyak

disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan nelayan akan batas-batas laut, dan

keterbatasan peralatan navigasi mereka. Dengan nota kesepahaman yang dibuat,

akan menghindari kesan bahwa Australia menangkap sewenang-wenang nelayan

Indonesia, dipihak lain Angkatan Laut Indonesia juga tidak dianggap lalai melindungi

wilayah perairan negara dan warga negaranya; 5) Menyempurnakan program “The

Collin East Award” dimasa datang dengan memasukkan program-program dialog

antara peserta program dengan perwira-perwira terbaik Australia. Seperti diketahui

bahwa konsep program Collin East Award adalah memberikan penghargaan kepada

perwira-perwira yang berhasil lulus terbaik dari Sekolah Staf dan Komando tiap

angkatan, untuk bisa mendalami tentang Australia dari segenap aspeknya, baik

aspek pertahanan maupun budayanya. Namun demikian berdasarkan pengalaman



penulis yang ikut dalam program yang pertama, belum banyak dialog maupun

pemikiran yang bersifat akademis dapat dilaksanakan, sehingga terkesan peserta

program hanya berlibur atau ‘jalan-jalan‘ saja. Untuk itu kedepan sebaiknya program

tersebut diisi dengan materi-materi dialog dan diskusi akademis dengan para

perwira yang lulus terbaik dari sekolah-sekolah perwira yang ada di Angkatan

Bersenjata Australia, sehingga diantara peserta sudah terjalin kerjasama sejak awal,

dan memudahkan komunikasi dimasa depan; 6) Merumuskan sebuah kegiatan

latihan bersama dalam hubungan pasukan yang cukup besar minimal setingkat

batalyon, untuk melatih konsep manuver pasukan dalam hubungan besar. Latihan

tersebut dilaksanakan dengan mengambil lokasi secara bergantian di kedua negara,

seperti halnya yang sudah dilaksanakan dengan Singapura melalui program

SAFKAR INDOPURA, dan dengan Malaysia melalui program KEKAR MALINDO.

Program-program tersebut diatas, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama

pertahanan kedua negara dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi.

Sejauh ini, kerjasama pertahanan yang terjalin sudah cukup baik dan berjalan

lancar, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang membuat kerjasama

mengalami penurunan dimasa lalu. Jika dicermati lebih jauh maka masalah yang

muncul tersebut sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh adanya isu-isu yang

dibawa ke masalah politik yang akhirnya mempengaruhi hubungan diplomatik kedua

negara. Karena hubungan kerjasama pertahanan mengikuti perkembangan politik

negara, maka naik turunnya kerjasama pertahanan kedua negara sebenarnya

mengikuti perkembangan tersebut, bukan karena terjadi gesekan kedua angkatan

bersenjata secara langsung. Masalah-masalah yang mengganggu dimasa lalu

tersebut, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi dimasa datang. Kemungkinan

permasalahan tersebut diantaranya adalah: 1) Masih terdapat kelompok tertentu di

Australia seperti kubu oposisi maupun LSM yang mengangkat isu-isu pelanggaran

HAM di Papua, bahkan mendukung keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM)

yang dianggap sebagai gerakan separatis di Indonesia. Kondisi ini akan

mempengaruhi ketegangan kedua negara jika tidak dikelola dengan baik; 2) Masih

maraknya isu-isu di Australia tentang pelanggaran HAM di Timor Leste oleh aparat

TNI dimasa lalu, bahkan pernah diwujudkan dalam sebuah film yaitu “Balibo Five”,

yang bisa membentuk citra negatif tentang Indonesia dan TNI dikalangan warga

Australia; 3) Perbedaan budaya yang cukup mendasar, yaitu budaya timur yang



kental diwarnai atau dipengaruhi budaya Indonesia, dengan budaya Australia yang

diwarnai oleh budaya barat yang lebih bebas. Perbedaan tersebut akan sedikit

mempengaruhi pola interaksi antara personel angkatan bersenjata kedua negara

ketika melaksanakan tugas maupun latihan bersama; 4) Perbedaan bahasa dalam

berkomunikasi, cukup menghambat dalam proses kerjasama. Penguasaan bahasa

Inggris oleh personel TNI relatif masih terbatas dikalangan perwiranya saja,

sedangkan untuk bintara dan tamtama belum cukup baik. Akibatnya, komunikasi

masih kurang berjalan maksimal, karena yang diharapkan diantara peserta

kerjasama harus bisa berkomunikasi dengan intensif secara langsung, bukan

melalui jasa penerjemah atau interpreter bahasa. Demikian juga penguasaan

bahasa Indonesia oleh prajurit Australia juga baru terbatas pada personel yang

ditugaskan sebagai staf Atase Pertahanan Australia untuk Indonesia; 5) Penerapan

Australian Maritime Identification Zone (AMIZ) oleh Australia, dianggap sebagian

pihak di Indonesia cukup kontroversial. Hal ini disebabkan karena melalui sistem itu,

Angkatan Laut Australia bisa melakukan deteksi sampai dengan jarak 1000 mil laut,

yang jika ditarik garis lurus ke utara akan memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia. Isu

ini dapat mengganggu hubungan kerjasama jika tidak dikelola dengan baik dimasa

datang.

Upaya mengatasi masalah.

Permasalahan yang timbul bukan untuk dihindari, tetapi justru harus dihadapi,

dicarikan solusi pemecahannya agar tidak terus terjadi dan terulang dimasa yang

akan datang. Untuk itu diperlukan upaya dari seluruh pihak terkait untuk menghindari

munculnya masalah dan berkembang menjadi besar. Upaya perlu diwujudkan dalam

bentuk kegiatan-kegiatan nyata yaitu : 1) Terkait masalah maraknya isu-isu

pelanggaran HAM di Papua, dan keberadaan OPM yang bisa mengganggu

hubungan kedua negara, maka perlu suatu dialog agar masalah tersebut bukan

menjadikan alasan perpecahan kedua pihak,dan diwujudkan dalam sebuah

persetujuan bahwa Autralia harus mengambil komitmen berupa sikap politik tidak

mendukung gerakan apapun yang bersifat separatisme di Indonesia; 2) Isu-isu yang

mengganggu, seperti isu pelanggaran HAM di Timor Timur pasca referendum yang

terus bergulir di Australia bisa direduksi melalui forum-forum pertukaran pendidikan

perwira kedua negara. Melalui forum pertukaran pendidikan perwira, akan didapat

interaksi yang lebih intens sehingga diantara peserta terjadi saling pengertian yang

lebih baik, dan lebih mengenal bagaimana sebenarnya negara Indonesia, dengan



seluruh sejarahnya. Setelah terjadi kesepahaman yang lebih baik, maka perwira-

perwira Australia bisa menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang Indonesia; 3)

Menyikapi perbedaan budaya dan bahasa yang cukup signifikan, bisa diatasi

dengan program-program “country presentation” dalam forum-forum pertukaran dan

pendidikan militer kedua negara. Melalui program tersebut, lambat laun militer kedua

negara bisa memahami kelebihan dan kekurangan budaya masing-masing, dan

saling menghormati budaya masing-masing. Untuk masalah bahasa, perlu

ditingkatkan jumlah personel dan jenis pelatihan bahasa bagi personel ADF, untuk

belajar bahasa Indonesia, karena sejauh ini, personel TNI jauh lebih banyak yang

belajar bahasa Inggris di Australia. Sehingga diharapkan banyak personel militer

Australia yang bisa membantu komunikasi dalam kegiatan-kegiatan latihan bersama;

4) Menyikapi penerapan AMIZ, harus diupayakan untuk menjadi peluang kerjasama,

yaitu memanfaatkan sistem tersebut untuk kepentingan kedua negara. Dengan

melalui sistem yang memanfaatkan kemampuan jangkauan Radar yang dimiliki oleh

Australia, harus bisa dimanfaatkan secara bersama-sama kedua negara, khususnya

untuk mendeteksi pelanggaran pelayaran ilegal diwilayah kedua negara. Informasi

yang cepat tersebut, langsung dikirimkan kepada pihak-pihak yang berkompeten

dari masing-masing negara untuk segera ditindaklanjuti. Namun kerjasama ini perlu

adanya ketentuan teknis yang harus disepakati kedua pihak agar tidak menciptakan

ketegangan baru dalam pelaksanaannya di lapangan.

Penutup

Perlu upaya nyata dari militer kedua negara, dalam rangka terus membangun

kerjasama pertahanan yang berbasis mitra sejajar. Namun demikian, kata-kata atau

teori tidak semudah prakteknya di lapangan. Untuk itu penulis menyarankan agar

dialog dan komunikasi aktif antara pejabat militer kedua negara perlu terus

ditingkatkan dimasa yang akan datang. Selain itu evaluasi program kerjasama yang

sudah berlangsung selama ini, perlu terus dilakukan, agar kerjasama yang dilakukan

benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan mampu meningkatkan profesionalisme

militer kedua negara. Demikian tulisan ini dibuat, semoga persahabatan kedua

negara tidak lekang oleh waktu, “Kanguru – Garuda selalu bersama”.

Bangun Hub Pertahanan Indonesia Australia

Documents

Transcript of Bangun Hub Pertahanan Indonesia Australia