Banana Wars: Menginterpretasi Limit Rezim Perdagangan...

411

Banana Wars: Menginterpretasi Limit RezimPerdagangan Bebas Multilateral dalam

World Trade Organization (WTO)

Maria Josephina Ruth Kezia Saudale – 071012018

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

This research raised issue of Banana Wars, the longest international tradedispute in the history of the WTO. The argument put forward here is theoperationalization of the WTO free-trade schemes still has problems,especially of the existence of the historical factors shape banana tradepreferences between Europe and the ACP. Thus, Normas are created in theWTO regime is not adhered to because the countries involved exclusivelyconcerned with priorities in trade relations that have long formed betweencolonies and colonial since 1900 until 1992. Limit of free-trade shaped byhistorical ties which then prevents the WTO member countries to implementtotal liberalization in the global banana trade. The discussion is divided intothe formation of the European banana trade regime and the ACP duringcolonialism as historical descriptions and historical implications of thestrengthening the conflict sentiment of Banana Wars. This writing concludeswith the interpretation of the emergence of Banana Wars case as empiricalevidence of the weakness of the WTO multilateral free-trade scheme.Keywords: WTO, Banana Wars, Compliance, European Union, ACP, UnitedStates, Multilateral, Free-trade, Colony, Banana.

Penelitian ini mengangkat isu Banana Wars, sebagai sengketa perdaganganinternasional terlama di WTO. Argumentasi yang diajukan berdasarkansengketa Banana Wars adalah operasionalisasi skema perdagangan bebasdalam WTO masih mengalami hambatan khususnya dari eksistensi faktorhistoris yang membentuk preferensi perdagangan buah pisang antara Eropadan ACP. Sehingga, norma yang diciptakan dalam rezim WTO tidak dipatuhikarena negara-negara yang terlibat mementingkan prioritas ekslusif dalamhubungan dagang yang telah terbentuk lama antara koloni dan kolonial daritahun 1900 – 1992. Limit dari perdagangan bebas dibentuk oleh ikatanhistoris yang kemudian mencegah negara-negara anggota WTO untukmenerapkan liberalisasi total dalam perdagangan buah pisang global.Pembahasan dibagi ke dalam pembentukan rezim perdagangan buah pisangEropa dan ACP selama kolonialisme sebagai deskripsi historis dan implikasirelasi historis terhadap penguatan sentimen konflik dalam Banana Wars.Penelitian ditutup dengan interpretasi kemunculan kasus Banana Warssebagai bukti empiris kelemahan dari skema perdagangan bebas multilateralWTO.Kata-Kata Kunci: WTO, Banana Wars, Kepatuhan, Uni Eropa, ACP,Amerika Serikat, Multilateral, Perdagangan Bebas, Koloni, Buah Pisang.

Maria Josephina Ruth Kezia Saudale

412 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 1

Penyelesaian Sengketa Banana Wars

Sistem perdagangan multilateral tidak lepas dari dinamika yang terjadidari peran aktor-aktor yang terlibat. Sepanjang tahun 1960 hingga 1970persaingan ekonomi global yang sangat kompetitif menghasilkanperimbangan kekuatan dari negara-negara di Eropa terutama EropaBarat atas Amerika Serikat, yang dalam kurun waktu tadi menjadi aktorekonomi terkuat.1 Negara-negara di Eropa khususnya di Eropa Barat –yang terkuat secara ekonomi – yaitu Jerman, Perancis, Inggris danItalia, terintegrasi ke dalam organisasi regional Uni Eropa yangterbentuk pada tahun 1993. Uni Eropa juga memiliki rezim pasartunggal terbesar di dunia yang disebut Single European Market (SEM).2

Sistem perdagangan multilateral semakin berkembang dengan adanyakeanggotan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam organisasiperdagangan dunia yaitu World Trade Organization (WTO).3 Tidakhanya mengalami perkembangan dalam keanggotan, sistemperdagangan multilateral juga menghasilkan sengketa perdaganganyang melibatkan aktor-aktornya.

Di antara banyak sengketa perekonomian yang ada di dunia, sengketayang menjadi kajian dalam penelitian ini berasal dari salah satu produkagrikultur yakni buah pisang. Sengketa yang dikenal dengan namaBanana Wars telah melibatkan negara besar Amerika Serikat,organisasi regional Uni Eropa serta negara-negara di Amerika Latin danTengah – yang merupakan produsen buah pisang – ke dalam sengketaperdagangan terlama dalam sistem perdagangan multilateral setelahPerang Dunia II.4 WTO kemudian menjadi satu-satunya organisasiinternasional yang mengatur relasi perdagangan dan membuat aturanperdagangan antar negara5 mengambil peranan dalam penyelesaiansengketa.

WTO yang berdiri pada 1 Januari 1995 merupakan hasil negosiasipanjang dari Uruguay Round dan memiliki fungsi untuk memastikanaliran perdagangan yang dilakukan oleh negara anggota berlangsung

1 Yanuar Ikbar, Ekonomi Politik Internasional 1: Konsep dan Teori (Bandung: PT. RefikaAditama, 2006): 135

2 Single European Market (SEM) terbentuk dari Treaty of Rome yang diaplikasikan oleh enamnegara utama pendiri European Economic Community ((EEC) kemudian bernama Uni Eropa)dalam istilah common market. Pada saat terbentuknya common market tahun 1957 masihterdapat fragmentasi dari keadaan ekonomi nasional masing-masing negara Eropa sehinggaperluasan kebijakan dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi negara-negaradengan membentuk SEM sebagai lanjutan dari common market.

3 Ikbar, Ekonomi Politik Internasional 1, 1374 Karen J. Alter & Sophie Munier, “Nested and Overlapping Regimes in the Transatlantic Banana

Trade Dispute”, Journal of European Public Policy (London: Routlegde, 2006): 363-3645 “The WTO”, WTO Website, http://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm (diakses

tanggal 30 September 2013)

Banana Wars: Limit Rezim Perdagangan Bebas Multilateral dalam WTO

Jurnal Analisis HI, Maret 2014 413

lancar, dapat diprediksi dan berjalan sebebas-bebasnya.6 Dalam sistemperdagangan multilateral WTO yang mengatur kurang lebih 159 negaraanggota7, diperkirakan aktivitas perdagangan multilateral akan rentandengan sengketa sehingga terdapat peraturan yang dibuat oleh WTOuntuk mengatasi sengketa yang terjadi. Pembuatan dan penerapanaturan memiliki tujuan untuk membantu relasi perdagangan antarnegara anggota dapat berlangsung tanpa memberikan implikasiterhadap sistem perdagangan multilateral di WTO.8 Aturan yang dibuatbersifat mengikat negara anggota melalui perjanjian yang telahdiratifikasi oleh parlemen dari negara anggota WTO.9 Amerika Serikat,Uni Eropa, negara-negara Amerika Latin dan Tengah yang terlibatdalam Banana Wars telah menjadi anggota dari WTO juga terikat dalamaturan-aturan yang terdapat di WTO.10 Aturan-aturan telah tercantumdalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 11yang didasarikepada tiga prinsip utama GATT (yang kemudian menjadi WTO) yaitu:most-favoured-nation (MFN), transparansi dan national treatment.12

Prinsip-prinsip yang berasal dari GATT maupun WTO menjadi dasarprotes yang diajukan oleh negara-negara Amerika Tengah dan Latin ataspenandatangan Lomé Convention yang menjadi awal dari BananaWars. Dalam konvensi, telah diatur mengenai tariff protection olehPerancis, Italia, Inggris, Yunani, Portugal dan Spanyol terhadap 69negara di African-Caribbean-Pacific (ACP) yang notabene merupakannegara bekas koloni Eropa.13 Negara-negara di ACP yangmenandatangani Lomé Convention diuntungkan dalam sebuahperjanjian dagang khusus mengenai kuota dan tarif buah pisang yangdiekspor ke pasar Eropa.14

Lomé Convention juga mendapat protes dari Chiquita BrandsInternational – salah satu perusahaan produsen buah pisang terbesarmilik Amerika Serikat – yang beroperasi di Amerika Latin.15 ChiquitaBrands International melobi pemerintah Amerika Serikat melalui UnitedStates Trade Representatives (USTR) untuk mengajukan petisi protes ke

6 “The WTO”7 “The WTO”8 “The WTO”9 “What is the WTO”, WTO Website,

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm (diakses pada 30 September2013)

10 Anonim, “Lamy hails accord ending long running dispute”, WTO Website, 15 Desember 2009http://www.wto.org/english/news_e/pres09_e/pr591_e.htm (diakses tanggal 30 September2013)

11 “What is the WTO”12 “What is the WTO”13 Alter & Munier, “Nested and Overlapping Regimes”, 36914 Alter & Munier, “Nested and Overlapping Regimes”, 367-36815 James Wiley, The Banana: Empires, Trade Wars and Globalization (Lincoln, NE: University of

Nebraska Press, 2008): 181-182



WTO mengenai kebijakan preferensi yang diberikan Uni Eropa kepadanegara bekas koloninya di ACP. Petisi protes juga berisikan protesterhadap pembatasan kuota serta akses untuk mengekspor buah pisangke pasar Eropa.16

Sebelum Banana Wars dibahas ke dalam panel WTO denganketerlibatan Amerika Serikat, panel pertama diadakan melalui GATTpada tahun 1991 mengenai pembahasan akan pembentukan SEM.17

Kosta Rika, Kolombia, Venezuela, Peru, Honduras dan Meksikomenyampaikan keberatan yang sama mengenai pembentukan SEMkarena melalui terbentuknya SEM, penerapan kebijakan-kebijakanimpor Uni Eropa akan mendiskriminasi akses ekspor negara-negara diAmerika Latin ke pasar Eropa.18 Konsultasi diajukan oleh negara-negaraAmerika Latin terhadap Uni Eropa untuk mencari solusi dibawahkomitmen Uruguay Round on Free Trade.19 Konsultasi tidak menemuijalan keluar dan tekanan semakin bermunculan dari negara-negara yangmengajukan protes ketika Uni Eropa mengadopsi secara penuhkebijakan-kebijakan SEM pada tahun 1993.20 Panel kedua diajukan pada11 Februari 1994 terhadap kebijakan dalam SEM yang dianggapmelanggar Artikel XI GATT (restriksi kuantitatif) mengenai preferensitarif yang diberikan Uni Eropa kepada buah pisang dari negara-negaraAfrika, Karibia dan Pasifik yang juga telah melanggar prinsip MFN.21

Setelah WTO terbentuk, protes baru diajukan dibawah WTO’s disputesettlement system22 oleh Ekuador, Guatemala, Honduras dan Meksikobersama Amerika Serikat pada tahun 1996 dikarenakan tidak adanyaperubahan signifikan yang dilakukan Uni Eropa dalammengimplementasikan report panel GATT semenjak tahun 1993. Panelselanjutnya pada tahun 1997 menyebutkan bahwa rezim pisang UniEropa tetap tidak konsisten terhadap prinsip-prinsip WTO.23 Uni Eropamerespon protes dengan memperkenalkan rezim impor pisang barupada tahun 1999 namun masih dianggap belum memenuhi seluruhkewajiban Uni Eropa terhadap WTO.24 Tindakan untuk memberikan

16 Wiley, The Banana, 182-18517 Alter & Munier, “Nested and Overlapping Regimes”, 36918 Anonim, “Lamy hails accord”, WTO Website19 Anonim, “Lamy hails accord”, WTO Website20 Alter & Munier, “Nested and Overlapping Regimes”, 36921 Anonim, “Lamy hails accord”, WTO Website22 Sistem penyelesaian sengketa dalam WTO diperbaharui yakni ditiadakannya formal veto dalam

sengketa perdagangan. Sistem baru dalam WTO melarang tindakan negara yang bersengketauntuk menggunakan veto sehingga tidak mengadopsi hasil report dari panel yang telahdilaksanakan.

23 Prinsip pertama adalah dalam alokasi kuota yang melanggar prinsip non-diskriminasi (ArtikelXIII GATT). Prinisp kedua adalah prosedur lisensi yang melanggar prinsip MFN serta nationaltreatment (Artikel I dan III GATT). Prosedur lisensi yang diberikan Uni Eropa kepada negara-negara di ACP memberikan dampak kepada suppliers jasa yang berasal dari negara yangmemprotes rezim pisang Uni Eropa.

24 Anonim, “Lamy hails accord”, WTO Website



sanksi dijatuhkan oleh WTO melalui negara-negara yang telahmengajukan protes. Pada tahun yang sama, WTO memberikan izin bagiAmerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada produk Uni Eropayang memasuki pasar Amerika Serikat sebesar 191 juta dollar Amerikaper tahun. Tidak hanya Amerika Serikat, Ekuador diberikan izin olehWTO untuk memberikan sanksi sebesar 201 juta dollar Amerika pertahun terhadap ekspor Uni Eropa ke Ekuador.25

Pada tahun 2001, ketiga pihak yakni Uni Eropa, Ekuador dan AmerikaSerikat mencapai kesepakatan untuk penundaan sanksi terhadap UniEropa selama Uni Eropa bisa menunjukkan komitmen26 untuk merubahrezim perdagangan pisang dari sistem yang berdasarkan kepada tarifdan kuota menjadi sistem tarif sebelum 1 Januari 2006. Sehingga,melalui sistem tarif, kebijakan impor buah pisang tidak lagi berpusatkepada kuota serta menetapkan tarif tunggal untuk semua impor buahpisang.27 Namun, terdapat pengecualian kepada buah pisang darinegara-negara di ACP yang tetap mengikuti keuntungan dari preferensiyang telah ditandatangani dalam Lomé Convention.28 Negosiasi terusberlanjut hingga November 2001 pada Doha Ministerial Conferenceatau Doha Round untuk melanjutkan kesepakatan antara Uni Eropa,Amerika Serikat dan Ekuador. Keputusan dari Doha Round mengijinkanimpor buah pisang dari negara-negara di ACP ke Uni Eropa dimasukkanke dalam pembebasan tarif hingga 31 Desember 2007.29

Melanjutkan negosiasi dalam Doha Round, pada Januari 2005 UniEropa menginformasikan kepada WTO mengenai kebijakan baru dalamtarif buah pisang yang akan diekspor ke pasar Eropa yaitu sebesar 230Euro per ton. Namun, Brazil, Kolumbia, Kosta Rika, Ekuador,Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, dan Venezuela mengajukanarbitrasi30 ke WTO mengenai hasil keputusan Doha Round yang tetapmemberikan kebebasan tarif kepada negara-negara di ACP serta terkaitdengan tarif buah pisang sebesar 230 Euro per ton yang telah diajukan

25 Anonim, “Lamy hails accord”, WTO Website26 Komitmen dalam perjanjian internasional ditandai dengan adanya pembuatan jadwal yang

berisikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini berlangsung selama proses negosiasiperdagangan seperti dalam kasus Banana Wars yakni pembuatan jadwal untukmengimplementasikan tarif ekspor ke pasar Eropa. Uni Eropa harus segera memenuhi komitmensebelum dijatuhkan sanksi.

27 Anonim, “Lamy hails accord”, WTO Website28 Anonim, “Lamy hails accord”, WTO Website29 Anonim, “Lamy hails accord”, WTO Website30 Merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa WTO yang lebih formal dibandingkan

mediasi sengketa. Arbitrasi diajukan oleh negara terkait dengan pencarian kesetaraan serta solusidalam sebuah sengketa. Arbitrasi akan dilakukan negara terkait dengan kepentingan dalamsengketa yang melibatkan negara yang mengajukan. Dalam arbitrasi, negara yang mengajukandapat mengundang pihak lain jika hal itu merujuk kepada penyelesaian sebuah perjanjian.Terkait Banana Wars, arbitrasi yang diajukan merujuk kepada keputusan Doha oleh Uni Eropamengenai tarif.



oleh Uni Eropa kepada negara di luar ACP.31 Dari pengajuan arbitrasi,Uni Eropa merevisi tarif buah pisang menjadi sebesar 187 Euro per ton.Namun, hasil revisi Uni Eropa belum menemui kesepakatan untuksegera diimplementasikan karena ketiadaan proposal balasan terhadaprevisi Uni Eropa. Dalam artian, pihak-pihak yang berada dalam arbitrasibelum menemui kesepakatan yang sama mengenai hasil Doha Roundmaupun revisi tarif baru dari Uni Eropa.32

Paska arbitrasi pertama, giliran Uni Eropa mengambil keputusan untukmengajukan arbitrasi kepada WTO. Arbitrasi yang diajukan adalahuntuk membuat proposal baru atau rektifikasi33 mengenai kebijakantarif buah pisang Arbitrasi kedua yang terjadi pada Oktober 2005berisikan permintaan rektifikasi dari Uni Eropa dalam tarif buah pisangmenjadi sebesar 187 Euro per ton dan mengenakan tarif kepada negara-negara di ACP jika mengimpor dibawah 775.000 ton buah pisang.Namun, Uni Eropa gagal menyerahkan rektifikasi tepat waktu sehinggatarif baru buah pisang bagi negara di luar ACP adalah 176 Euro per tondan tidak ada tarif yang dikenakan kepada buah pisang dari negara-negara di ACP jika mengimpor diatas 775.000 ton . Keputusan berlakusecara efektif pada 1 Januari 2006.34

Namun, pada Desember 2005 dalam Hong Kong Ministerial Meeting,beberapa negara dari Amerika Latin meminta konsultasi dengan UniEropa ke WTO. Konsultasi yang diminta merujuk kepada dua arbitrasiyang telah diadakan mengenai keputusan Doha Round termasukpengecualian terhadap negara-negara di ACP. Negara-negara dariAmerika Latin masih menganggap Uni Eropa belum memenuhikewajibannya terhadap WTO.35 Tidak hanya itu, sinyal positif dari DohaRound masih mengalami perdebatan dimana Ekuador memintakonsultasi terpisah dengan Uni Eropa pada November 2006. Konsultasiyang diajukan merujuk kepada pelanggaran yang dilakukan Uni Eropaterhadap Artikel I, II, dan XIII GATT dalam penetapan tarif baru.36

Tidak hanya Ekuador, Panama dan Kolumbia juga mengajukan panelpada Maret 2007 dan Juni 2007. Panel yang diajukan ke WTO beradadalam pengawasan Dispute Settlement Body (DSB)37. Amerika Serikat

31 Anonim, “Lamy hails accord”, WTO Website32 Anonim, “Lamy hails accord”, WTO Website33 Rektifikasi merupakan perubahan atau perbaikan dalam tarif yang akan dikenakan sebelumnya

dalam proses negosiasi perdagangan. Uni Eropa meminta rektifikasi yang memiliki tenggatwaktu 30 hari kepada WTO untuk membuat perubahan atau perbaikan dalam proposal yangtelah diajukan dalam arbitrasi pertama mengenai tarif buah pisang yang akan diekspor ke pasarEropa.

34 Anonim, “Lamy hails accord”, WTO Website35 Anonim, “Lamy hails accord”, WTO Website36 Anonim, “Lamy hails accord”, WTO Website37 Merupakan Dewan Umum WTO yang mempunyai kewenangan tunggal dalam mengadakan panel

di WTO. Badan ini dapat mengadopsi laporan banding dan menjadi badan pengawas dalamimplementasi peraturan dan rekomendasi yang telah terjadi selama proses negosiasi. DSB juga



juga mengajukan untuk diadakan panel pada Agustus 2007. Laporan-laporan dari panel dikeluarkan oleh DSB berdasarkan protes dariEkuador, Panama, Kolombia dan Amerika Serikat. Selanjutnya, hanyadua laporan yang diadopsi yakni yang berasal dari Ekuador dan AmerikaSerikat.38

Uni Eropa mengambil tindakan banding atas dua laporan yang diadopsipada Agustus 2008. Sehingga, Uni Eropa terus berinteraksi dengan DSBuntuk berdiskusi dengan negara-negara Amerika Latin maupun AmerikaSerikat mengenai pemenuhan kewajiban dari tarif yang akan dikenakanoleh Uni Eropa. Selama proses diskusi yang berlangsung, Panamamaupun Kolumbia mengajukan penggunaan good offices39 kepadaDirektur Utama WTO Pascal Lamy untuk menyelesaikan sengketa danmemberikan solusi. Sehingga, pada akhirnya terdapat hasil yang lebihpositif melanjutkan kesepakatan dalam Doha Round terjadi padaDesember 2009.

Pertemuan di Jenewa pada Desember 2009 menandai kesepakatanuntuk mengakhiri sengketa perdagangan yang telah berlangsung hampirdua dekade. Negara-negara Amerika Latin yang hadir adalah Brazil,Kolumbia, Kosta Rika, Ekuador, Guatemala, Honduras, Meksiko,Nikaragua, Panama, Venezuela dan Peru (namun, mereka tidakmenandatangani solusi yang disepakati bersama).40 Dalam pertemuan diJenewa juga disetujui solusi-solusi bersama antara Amerika Serikat danUni Eropa. Solusi-solusi tercantum dalam The Geneva BananaAgreement, salah satunya adalah “jadwal” resmi komitmen Uni Eropauntuk menurunkan tarif impor buah pisang setiap tahunnya hingga2017. Jadwal yang dibuat telah ditandatangani oleh Direktur UmumWTO dan berlaku secara multilateral.41

Tabel 1. Jadwal Resmi Komitmen Uni Eropa dalam PenurunanTarif42

dapat menerima pengajuan banding jika terdapat pihak yang tidak mengimplementasikan aturanatau rekomendasi yang telah ada.

38 Anonim, “Lamy hails accord”, WTO Website39 Salah satu bentuk mediasi di WTO yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang tidak secara

langsung berkepentingan dalam sengketa. Mediasi akan diajukan melalui Direktur Utama WTOuntuk memberikan kewenangan kepada pihak ketiga dalam melaksanakan mediasi ataumemberikan saran mengenai sengketa. Dalam Banana Wars, Panama maupun Kolumbia secaraterpisah melaksanakan mediasi dengan Uni Eropa sepanjang November 2007 hingga Agustus2008.

40 Anonim, “Dispute: Bananas. Historic signing ends 20 years of EU-Latin Americas BananaDisputes”, WTO Website, 8 November 2012,http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/disp_08nov12_e.htm (diakses pada tanggal 30September 2013)

41 Anonim, “Dispute: Bananas”, WTO Website42 Anonim, “Dispute: Bananas”, WTO Website



15 Desember 2009 – 31 Desember2010 148 Euro per ton

1 Januari 2011 143 Euro per ton1 Januari 2012 136 Euro per ton1 Januari 2013 132 Euro per ton1 Januari 2014 127 Euro per ton1 Januari 2015 122 Euro per ton1 Januari 2016 117 Euro per ton1 Januari 2017 114 Euro per ton

Sengketa perdagangan buah pisang menunjukkan kemajuan yangsignifikan dari tahun 1991 hingga penandatanganan persetujuan atassolusi bersama pada tahun 2009 yang tercantum dalam The GenevaBanana Agreement. Proses negosiasi yang berjalan diantara pihak yangbersengketa berlangsung signifikan melihat hasil kesepakatan yangditandatangani di Jenewa. Komitmen dari Uni Eropa juga ditunjukkandalam “jadwal” resmi untuk penetapan tarif impor buah pisang ke pasarEropa. Sementara itu, selama proses penyelesaian sengketa terdapatpersoalan hubungan historis Uni Eropa terhadap negara bekaskoloninya yang menjadi hambatan bagi skema perdagangan bebas WTO.

Kepatuhan Uni Eropa dalam Banana Wars terkait IkatanHistoris

Pembahasan mengenai relasi historis yang dimiliki oleh Bangsa Eropadan negara-negara bekas jajahan Eropa di ACP dalam aktivitasperdagangan buah pisang global. Relasi historis Uni Eropa dan negarabekas koloni Eropa terlihat dari kehadiran bangsa Eropa seiring denganpraktek kolonialisme dalam membangun industri buah pisang di ACP.Bab ini membahas beberapa hal yakni pembentukan industri pisang diWindward Islands, Jamaika, Belize, dan Suriname sebagai wilayahkoloni Inggris serta Guadelope dan Martinique sebagai wilayahDepartementes d’outre (DOMS) dari Perancis yang menunjukkan relasihistoris kolonialisme dan pembentukan rezim perdagangan buah pisangdi ACP. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai Lomé Conventiontahun 1947 yang merupakan lanjutan dari relasi historis masakolonialisme sebagai pakta perdagangan terbesar Uni Eropa dan ACP.

Industri buah pisang dan kolonialisme memiliki hubungan terkait yaituproduksi buah pisang berasal dari kemunculan pasar perdagangan buahpisang dari negara di ACP pada tahun 1900-an.43 Pada tahun yang sama,sejarah mencatat bahwa proses kolonialisme yang dilakukan oleh

43 Mikah Lightner dan Matt O’Mara, “Bananas and A History of Colonialism”. The Banana TradeWar. http://www.stanford.edu/class/e297c/trade_environment/wheeling/hbanana.html(diakses pada 5 Agustus 2013)



Bangsa Eropa sedang berlangsung.44 Perkenalan negara-negara di ACPterhadap industri pisang dilakukan oleh Bangsa Eropa pada saatkolonialisme sebagai solusi untuk meningkatkan pemasukan bagibangsa yang dijajah. Melalui buah pisang, negara-negara di ACPmengembangkan industri buah pisang untuk membantu pertumbuhanekonomi.

Negara-negara di ACP kemudian menjadi produsen dari buah pisangselain dari negara-negara di Amerika Latin dan Tengah seperti Ekuador,Kosta Rika, Kolumbia, Guatemala, Nikaragua dan Venezuela.45 Petaperdagangan buah pisang dalam Peta 2.1 menunjukkan pembagianempat sub-sistem global yang menjadi pusat dalam aktivitasperdagangan pisang termasuk ACP. Sub-sistem yang ada dijadikan dasarbagi bangsa Eropa selama masa kolonialisme sebagai titik awalmendirikan industri buah pisang diluar Eropa.

Eksplorasi ke wilayah pesisir Afrika pada tahun 1920-an menjadi titikpenting bagi pembentukan industri buah pisang di ACP.46 Salah satu halyang paling esensial dari pemilihan Afrika sebagai daerah untukpembentukan industri buah pisang adalah dikarenakan sifat alamikematangan yag cepat dari buah pisang. Sehingga, buah pisang harussegera didistribusikan sampai kepada penjual lokal dengan waktu yangsingkat.47 Dengan memilih daerah yang dekat secara geografis denganEropa bagi pengembangan industri buah pisang, maka buah pisangdapat segera didistribusikan untuk dikonsumsi dan menghindariterjadinya kerugian akibat pembusukan. Bangsa Eropa menghubungkandua hal penting yaitu kedekatan geografis dan kepentingan konsumsiuntuk mengembangkan industri buah pisang di negara koloninya danmembantu petani buah pisang dalam mendirikan organisasi untukmengontrol proses distribusi buah pisang.48

44 Wiley, The Banana, 12545 Wiley, The Banana, 12546 Wiley, The Banana, 447 Wiley, The Banana, 548 Wiley, The Banana, 5



Peta 2. Sub-Sistem Global Perdagangan Buah PisangSemenjak 190049

Tidak hanya hubungan dalam ikatan historisis, namun terdapatpenandatanganan perjanjian perdagangan antara Uni Eropa dengannegara bekas koloninya. Adanya perjanjian perdagangan buah pisangantara negara-negara Eropa dan ACP terbentuk dalam LoméConvention. Perjanjian ini dimulai pada tahun 1957 dengan adanyaTreaty of Rome sebagai salah satu dasar dari setiap keputusan UniEropa.50 Dalam bagian empat Treaty of Rome dijelaskan mengenaiadanya European Developmental Funds (EDFs) untuk memberikanbantuan teknis dan finansial salah satunya dalam industri buah pisang.EDFs kemudian dilanjutkan dalam Lomé Convention pada tahun 1957.Lomé Convention merupakan bentuk bantuan yang diberikan bagiwilayah bekas koloni dari sebagian negara Eropa. Lomé Conventionmenandakan sebuah kerangka finansial dan politik terbesar untukmemfasilitasi bantuan dan kerjasama Utara dan Selatan.51

49 Wiley, The Banana, 450 European Comission, “European Comission – Lomé Convention”, EU Website

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/overview/lome-convention/index_en.htm (diaksespada tanggal 30 Oktober 2013)

51 Alter & Munier, “Nested and Overlapping Regimes”, 373



Implikasi Relasi Historis Dalam Kebijakan Uni Eropa

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai beberapa implikasi relasihistoris yang dimiliki oleh Bangsa Eropa dan negara-negara bekasjajahannya di ACP terhadap skema perdagangan bebas di WTO.Pembahasan dimulai dari implikasi relasi historis yang dimiliki UniEropa dan ACP dalam pembentukan SEM sebagai pasar tunggal Eropa.Dalam kebijakan SEM terdapat preferensi-preferensi akses ke pasarEropa bagi negara-negara di ACP untuk memperdagangkan buah pisangsemenjak tahun 1993. Preferensi-preferensi yang diberikan Uni Eropakepada negara bekas koloni di ACP merujuk kepada relasi historissehingga memperkuat posisi Uni Eropa sebagai salah satu aktor pentingdalam perdagangan internasional yang berhubungan dengan sengketaBanana Wars.

Uni Eropa juga memiliki peranan penting dalam WTO dalampenyelesaian sengketa Banana Wars di WTO. Terakhir, Uni Eropa jugamemiliki peranan dalam pembentukan rezim perdagangan buah pisangglobal di WTO selama sengketa Banana Wars. Implikasi terhadap posisiUni Eropa di Banana Wars juga telah memperkuat sentimen konflikdiantara negara-negara anggota WTO dalam kasus Banana Warssemenjak tahun 1991 hingga 2009.

Namun, kebijakan Uni Eropa masih berbeda-beda sebelum adanyapasar tunggal Eropa. Lebih penting lagi, kebijakan Uni Eropa tetapberdasarkan kepada hubungan historis yang dimiliki. Setelah adanyaLomé Convention, kebijakan perdagangan buah pisang Uni Eropa tidakhanya terhubung dengan ACP namun juga dengan negara di AmerikaLatin dan Tengah. Namun, kebijakan negara anggota Uni Eropa masihterfragementasi ke dalam kebijakan yang berbeda-beda untuk memasukipasar Eropa.52 Area perdagangan buah pisang terbagi menjadi tiga53

yakni diantara negara anggota Uni Eropa, negara-negara di ACP danthird countries54 dalam kegiatan ekspor buah pisang.

Sehingga, kebijakan ekspor buah pisang negara anggota Uni Eropaterbagi ke dalam empat kategori berbeda yaitu55 1) Proteksi Spanyolterhadap industri buah pisang melalui produsen buah pisang di CanaryIslands, 2) Perancis, Inggris, Yunani, Italia dan Portugal memberikanpreferensi kepada negara bekas koloni di ACP. Perancis memproteksipasarnya bagi produsen dalam negeri yaitu Guadeloupe dan Martinique,

52 Wiley, The Banana, 12653 Wiley, The Banana, 12654 Sebutan dari Uni Eropa bagi negara-negara eksporter buah pisang (selain negara anggota Uni

Eropa dan negara-negara di ACP) yakni negara-negara yang sebagian besar berasal dari AmerikaLatin.

55 Wiley, The Banana, 127



dan akses spesial bagi tiga negara di ACP yaitu Kamerun, Pantai Gadingdan Madagaskar. Bagi Inggris dan Italia, keduanya tidak memilikipreferensi terhadap produsen buah pisang dalam negeri, namunmemberikan akses ekspor kepada Belize, Dominika, Grenada, Jamaika,St. Lucia, St. Vincent, Suriname. Yunani tetap memproteksi produsendalam negeri yaitu dari Crete bersama Portugal yang juga memproteksiprodusen buah pisang dalam negeri yaitu dari Algrave, the Azores, danMadeira, 3) Belgia, Denmark, Irlandia, Luksemburg, dan Belandamengimpor buah pisang dari third countries, 4) Jerman berdiri dengankebijakan Jerman dari banana protocol yang terdapat dalam Treaty ofRome yaitu mengatur mengenai akses duty-free kepada buah pisangdari Amerika Tengah dan Latin ke pasar Jerman.56

Pembentukan SEM pada tahun 1993 diatur dalam Council Regulations404/9357 yang memakai sistem Tarriff-Rate Quota (TRQ) diputuskanoleh Council of Ministers Uni Eropa untuk menciptakan kerangkaperdagangan buah pisang dalam sebuah pasar tunggal yang memilikipola dan prioritas perdagangan.58 Keputusan dalam pembentukan SEMdidukung oleh Perancis, Inggris, Yunani, Spanyol dan Portugal namunmendapat pertentangan pada awalnya dari Jerman.59 Dalam CouncilRegulations 404/93 pasal 15 disebutkan mengenai adanya tiga areakebijakan yang menjadi sasaran dari SEM dalam ekspor buah pisang kepasar Eropa yakni 12 negara tradisional60 di ACP yang diatur pertamakali dalam Lomé Convention, negara-negara non-tradisional di ACP, danthird countries.61

Kebijakan pertama adalah bagi 12 negara tradisional di ACP diberikanduty-free access ke pasar Eropa dengan kuota impor total per tahunadalah 857.700 ton.62 Kedua adalah third countries diberikan kuota totalsebesar dua juta ton buah pisang per tahun serta dikenakan tarif sebesar100 Euro per ton untuk buah pisang yang memasuki pasar Eropa. Bagithird countries yang melebihi kuota yang telah ditentukan dikenakantarif sebesar 850 Euro per ton. Kebijakan ketiga adalah negara-negaranon-tradisional di ACP yaitu kuota per tahun dengan total 2 juta tonbuah pisang. Duty-free access diberikan kepada negara-negara non-

56 Alter & Munier, “Nested and Overlapping Regimes”, 36957 Keputusan Council of Ministers diatur dalam Council Regulation 404/93 yang tidak hanya

mengatur mengenai pasar tunggal buah pisang Uni Eropa namun memberikan preferensi akseskepada negara-negara di ACP dan proteksi terhadap produsen buah pisang negara-negaraanggota Uni Eropa. Regulasi ini mengatur mengenai sistem Tarriff-Rate Quota (TRQ) yaitusistem yang mengenakan tarif kepada sejumlah kuota yang masuk, dalam hal ini, adalah ke pasarEropa.

58 Wiley, The Banana, 13159 Wiley, The Banana, 13160 Negara-negara yang termasuk dalam kategori tradisional memiliki hubungan historis dalam

aktivitas perdagangan buah pisang dengan Eropa sebelum pembentukan SEM.61 Wiley, The Banana, 13362 Wiley, The Banana, 133



tradisional di ACP. Namun, jika negara-negara non-tradisional di ACPmelebihi kuota yang telah ditentukan dikenakan 750 Euro per ton.

Tabel 3. Alokasi Kuota Ekspor Buah Pisang NegaraTradisional di ACP 63

No Negara di ACP Alokasi Ekspor Buah Pisang keEropa

1 Belize 40.0002 Kamerun 155.0003 Cape Verde 4.8004 Dominika 71.0005 Grenada 14.0006 Pantai Gading 155.0007 Jamaika 105.0008 Madagaskar 5.9009 St. Lucia 127.00010 St. Vincent 82.00011 Somalia 60.00012 Suriname 38.000

TOTAL 857.700

Dari kebijakan yang ditentukan dalam SEM, memperlihatkan hubunganhistoris dari Uni Eropa dengan negara bekas koloni di ACPmempengaruhi kuota dan tarif yang dikenakan terhadap produksi buahpisang yang akan dieskpor ke pasar Eropa. Disisi lain, negara-negarayang berasal dari kategori third countries yang berada di Amerika Latindan Tengah dikenakan tarif yang lebih besar dan mendapatkan kuotayang lebih sedikit dibandingkan negara-negara tradisional maupun non-tradisional di ACP.

Untuk mengatur pemberian kuota 2 juta ton buah pisang yang dieksporoleh third countries dan negara-negara non-tradisional di ACP ke pasarEropa telah diatur sebuah licensing system atau sistem lisensi yangdiberikan kepada perusahaan third countries dan negara-negara non-tradisional di ACP yang mengekspor buah pisang. Terdapat tiga kategoridalam sistem lisensi yaitu Lisensi A, B, dan C. Pemberian lisensitergantung dalam lamanya hubungan aktivitas perdagangan buah pisangyang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dari thrid countries dannegara-negara non-tradisional di ACP dengan Uni Eropa.64

63 Wiley, The Banana, 13464 Wiley, The Banana, 135



Tabel 4. Tipe Pemegang Lisensi Impor65

Kategori % Ton(dalam juta) Tipe Operator

Kategori A 66.5 1.33

Bagi perusahaan thirdcountries dan negara-negara non-tradisional diACP yang telah memilikiaktivitas ekspor buahpisang ke Uni Eropasebelum tahun 1992

Kategori B 30.0 0.6

Bagi perusahaan yangberasal dari negara anggotaEuropean Community dannegara-negara tradisionaldi ACP dalam aktivitasimpor yang telah dilakukanke Uni Eropa sebelumtahun 1992

Kategori C 3.5 0.07

Bagi perusahaan yang barumemasuki industri buahpisang yang berasal darithird countries dan negara-negara non-tradisional diACP pada tahun 1992 dansetelahnya

Melalui Tabel 4 diatur untuk perusahaan yang berada di Lisensi KategoriC telah melakukan aktivitas perdagangan pisang dengan Uni Eropaterhitung selama tiga tahun sebagai referensi untuk mendapatkanLisensi Kategori A dan Lisensi Kategori B. Diatur dalam CommissionRegulations 1442/93 terdapat tiga jenis perusahaan yang bisamendapatkan lisensi yaitu importir utama, ripeners,66 dan free-circulation releasers. Sistem lisensi yang diberikan oleh Uni Eropamenjadi acuan terkuat bagi Amerika Serikat dan negara-negara diAmerika Latin dan Amerika Tengah untuk mengajukan protes ke WTO.Sistem lisensi ini sekaligus membatasi akses Amerika Serikat, negara-negara di Amerika Latin dan Tengah untuk dapat mengekspor buahpisang ke pasar Eropa dikarenakan faktor historis dalam jangka waktuaktivitas perdagangan buah pisang yang lebih singkat dibandingkannegara-negara di ACP. Aktivitas perdagangan buah pisang AmerikaSerikat, Amerika Latin dan Tengah ke pasar Eropa baru mengalami

65 Wiley, The Banana, 13566 Merupakan perusahaan yang langsung mengimporkan buah pisang yang telah masak dan siap

dimakan.



pertumbuhan pada tahun 1992 ketika adanya negosiasi pembentukanSEM. Namun, kebijakan-kebijakan SEM yaitu TRQ dan sistem lisensitelah membatasi akses Amerika Serikat, Amerika Tengah dan Latindalam perdagangan buah pisang ke pasar Eropa.

Kepentingan Uni Eropa dan Peran Uni Eropa Di WTO

Uni Eropa berperan sebagai salah satu aktor inti di WTO dalam sistemperdagangan internasional. Secara regional, Uni Eropa merupakanrepresentasi kepentingan nasional dari negara-negara anggotanya yangterunifikasi dalam organisasi regional.67 Kepentingan nasional negaraanggota Uni Eropa tergambar melalui keterlibatan Uni Eropa dalamsistem perdagangan internasional. Keanggotaan Uni Eropa di WTOmerupakan salah satu tujuan Uni Eropa untuk mendapatkan identitasinternasional.68 WTO menyediakan forum global bagi Uni Eropa untukmendapatkan identitas internasional sebagai aktor penting dalamaktivitas perdagangan dunia. Uni Eropa menjadi eksporter terbesar danimportir terbesar kedua di dunia.69 Melalui aktivitas ekspor dan impor,Uni Eropa menjadi rekan yang strategis dalam pembentukan preferensiperjanjian perdagangan.

Sebagai rekan strategis dalam perdagangan internasional, menjadikanUni Eropa sebagai salah satu aktor penting dalam perdaganganmultilateral di WTO.70 Tidak hanya sebagai rekan strategis,pertumbuhan ekonomi Uni Eropa yang signifikan menjadikan UniEropa sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia dan menjadi rivaldagang dari Amerika Serikat. Rivalitas Uni Eropa dan Amerika Serikatdi WTO tidak dapat dihindarkan melalui adanya sengketa BananaWars. Preferensi yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap negara bekaskoloninya secara tidak langsung mengancam kepentingan ekonomiAmerika Serikat dan negara anggota WTO lainnya yang tidakdiuntungkan melalui preferensi Uni Eropa.

Peran Uni Eropa dalam WTO terlihat ketika terdapat sengketa yangmelibatkan Uni Eropa. Dalam sengketa Banana Wars, Uni Eropamemainkan peran yang besar. Pertama adalah sebagai salah satu aktorekonomi terkuat dalam perdagangan multilateral, Uni Eropa menjadirole model bagi negara maju maupun berkembang untuk membuatperjanjian seperti yang telah dimiliki oleh Uni Eropa.71 Kedua adalah

67 Lisa van Well dan Mitchell Reardon, “The WTO and the EU: Leadership versus Power inInternational Image” (Nordregio: Euro Broad Map Publisher, 2011): 1-19

68 Well & Reardon, “The WTO and the EU”, 469 Well & Reardon, “The WTO and the EU”, 470 Well & Reardon, “The WTO and the EU”, 671 Well & Reardon, “The WTO and the EU”, 6



Uni Eropa memiliki posisi yang kuat dalam tawar-menawar dalamsistem perdagangan multilateral. Sehingga, terdapat argumen bahwaWTO tidak dapat membuat sebuah keputusan tanpa keterlibatan dariUni Eropa.72

Preferensi perdagangan dibuat untuk mencapai kepentingan Uni Eropa.Terdapat tujuan dari Uni Eropa untuk meliberalisasi pasar dalamaktivitas perdagangan bebas. Namun, dalam hal agrikultural, Uni Eropatelah memiliki preferensi dalam perjanjian perdagangan dimulai dariCommon Agricultural Policy (CAP).73 Perjanjian perdagangan CAP yangdimiliki oleh Uni Eropa merupakan bentuk perlindungan terhadapprodusen produk agrikultur di Eropa salah satunya adalah buah pisang.Selain CAP, dalam kasus Banana Wars Uni Eropa telah meregulasiaktivitas impor buah pisang melalui Common Market Organizations forBanana (CMOB) dalam pembentukan SEM pada 1993.74 Adanya CAPdan CMOB menjadikan Uni Eropa dapat meregulasi kebijakan-kebijakan aktivitas ekspor dan impor buah pisang sesuai dengankepentingan nasional negara-negara anggota Uni Eropa, salah satunyaadalah perlindungan terhadap produsen buah pisang Eropa.

Dasar dari adanya CAP dan CMOB yang digunakan oleh Uni Eropadalam pembentukan SEM pada 1993 tidak hanya memberikanperlindungan bagi produsen buah pisang Eropa, namun jugamemberikan status preferensi terhadap negara-negara bekas koloni darinegara anggota Uni Eropa. Preferensi yang diberikan oleh Uni Eropamerupakan tanggung jawab Uni Eropa terhadap negara bekas koloninyauntuk dapat menghasilkan pasar yang lebih kompetitif sehinggaterdapat pertumbuhan ekonomi di negara-negara bekas koloninya.

Sistem Penyelesaian Sengketa Banana Wars Dalam WTO

Dalam WTO, terdapat sistem penyelesaian sengketa untuk memberikanposisi tawar yang besar bagi negara anggotanya dalam reduksi tarif,eliminasi pembatasan tarif dan akses pasar.75 WTO menyediakanmekanisme sistem penyelesaian sengketa yang mengikat melaluiAppellate Body (AB)76 dan Panel WTO merupakan fasilitas WTO baginegara anggotanya untuk menyelesaikan sengketa dan membuat aturan

72 Well & Reardon. “The WTO and the EU”, 673 Well & Reardon, “The WTO and the EU”, 1274 Well & Reardon, “The WTO and the EU”, 1275 Fuscelino F. Colares, “The Limits of WTO Adjudication: Is Compliance the Problem?”, Journal of

International Economic Law 14 (2), 403-436 (Oxford University Press, 2011)76 Badan banding yang berisikan tujuh orang independen dalam banding terhadap sengketa di

WTO. Ketika terdapat banding dari satu atau lebih pihak yang bersengketa, badan ini melihatkembali kepada laporan yang berasal dari panel WTO.



dibawah pengawasan DSB.77 AB maupun panel bertindak sebagaiadjudicators78 menerima laporan dari anggota WTO yang mengajukanprotes terhadap anggota lain yang melanggar aturan yang telah ada diWTO.

Hasil dari AB atau panel disiapkan sebagai laporan yang diserahkankepada DSB untuk diadopsi secara formal sebagai aturan yang mengikat.Pada pertemuan DSB, laporan dari AB atau panel harus diadopsi namunterdapat perkecualian jika dari konsensus di WTO terdapat keputusanuntuk menolak adopsi dari laporan.79 Sistem penyelesaian sengketa diWTO telah menghapus formal veto dan menginginkan adanya konsesuspositif dari pihak yang terlibat dari sengketa dalam mengadopsi laporanyang dikeluarkan AB atau panel.

Dalam sengketa Banana Wars, penyelesaian sengketa dilakukan melaluipanel WTO. Panel WTO yang berlangsung lama untuk menyelesaikansengketa Banana Wars adalah berasal dari peran adjudicators untukmempelajari dokumen mengenai kasus dan bias yang terjadi.80

Dokumen mengenai Banana Wars berasal dari relasi historis Uni Eropa,perjanjian yang dimiliki oleh negara anggota yang terlibat sengketa sertaaturan-aturan WTO yang telah dilanggar melalui sebuah preferensikebijakan tertentu. Sehingga, hal ini menghabiskan waktu yang cukuplama bagi panel untuk mengeluarkan laporan untuk diadopsi. Peranadjudicators juga mengobservasi identitas dari negara yang berperkaradalam sebuah sengketa dan argumen yang dihadirkan oleh pihak yangmengajukan protes terhadap aturan WTO.81

Uni Eropa menggunakan adanya rentang waktu yang cukup lama untukmerubah kebijakan dalam penurunan tarif sebagai pengganti negosiasiformal dalam panel WTO. Uni Eropa memberikan opsi-opsi tarif yangdikenakan agar sesuai dengan aturan yang terdapat di WTO sehinggatidak lagi melanggar tiga prinsip utama WTO. Namun, selama paneldalam sengketa Banana Wars berlangsung, Uni Eropa masih berusahauntuk mempertahankan preferensi terhadap negara bekas koloninya diACP dan menyesuaikan kebijakannya terhadap aturan WTO. Hal inimenjadikan penyelesaian sengketa berlangsung lama. Peranan pentingUni Eropa sebagai aktor penting dalam perdagangan globalmempengaruhi penyelesaian sengketa walaupun WTO telah memilikisistem penyelesaian sengketa.

77 Colares, “The Limits of WTO”, 40678 Merupakan nama lain dari juri yang bertindak sebagai pengambil keputusan dalam

menyelesaikan sengketa di WTO79 Colares, “The Limits of WTO”, 40680 Colares, “The Limits of WTO”, 41181 Colares, “The Limits of WTO”, 412



Kesimpulan

Kasus Banana Wars menunjukkan bahwa implementasi skemaperdagangan bebas buah pisang dalam WTO dibatasi oleh eksistensisentimen historis sebagai faktor yang membentuk ekslusivitas rezimperdagangan buah pisang Uni Eropa dan ACP. Kelemahan perdaganganmultilateral ini tidak bisa mencegah faktor historis dan perilakuekslusivitas yang diberikan Uni Eropa terhadap ACP untuk menjalankanaktivitas perdagangan buah pisang. Proses penyelesaian sengketa diWTO untuk mendapatkan kepatuhan dari pihak yang menghambatperdagangan multilateral juga telah menghabiskan waktu yang cukuplama untuk menyelesaikan sengketa Banana Wars. Kasus Banana Warsmerupakan sengketa yang menunjukkan implikasi dari relasi historismemiliki peranan penting dalam perdagangan buah pisang global.

Sengketa yang melibatkan aktor-aktor inti dalam perdagangan buahpisang global yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, Amerika Latin, AmerikaTengah dan negara-negara di ACP merupakan sengketa terlama yangdiselesaikan dalam sistem penyelesaian sengketa di WTO. Penyelesaiansengketa diupayakan melalui panel WTO yang merupakan bentuk darisecond-order compliance untuk mendapatkan kepatuhan dari aktoryang terlibat dalam Banana Wars. Namun, selama panel yang diadakandi WTO tahun 1991 – 2009 keputusan untuk penyelesaian sengketatidak dapat diselesaikan dengan mudah dikarenakan adanyakepentingan yang berbeda dari negara-negara terhadap perdaganganbuah pisang.

Teori pembentukan rezim internasional mendukung penelitian penelitidalam pembentukan rezim perdagangan buah pisang global yang diawalidengan pembentukan industri buah pisang oleh Eropa di ACP selamaproses kolonialisme. Industri buah pisang di ACP menjelaskan mengenaisebuah konteks historis yang menunjukkan bahwa pembentukan rezimperdagangan buah pisang melalui Eropa sebagai aktor dominan dalamindustri buah pisang di ACP. Dominasi Eropa dalam industri buahpisang di ACP memiliki tujuan untuk membangun wilayah koloninyadalam hal ekonomi. Eropa memiliki kepentingan untuk memenuhikebutuhan konsumsi buah pisang dalam negeri serta menjadi aktordominan dalam perdagangan buah pisang global. Dominasi Eropa dantumbuhnya industri buah pisang di ACP menghasilkan persaingan yangkompetitif dengan buah pisang yang diproduksi di Amerika Latin danTengah.

Persaingan yang kompetitif antara industri buah pisang di ACP denganAmerika Latin dan Tengah ditunjukkan dengan akses pasar yangdiberikan oleh Eropa kepada wilayah koloninya di ACP. Inggris menjadiaktor penting dari Eropa dalam industri buah pisang di wilayah



koloninya dengan memberikan akses pasar buah pisang dari WindwardIslands ke pasar Inggris. Industri buah pisang bertumbuh dengandukungan pembangunan sistem transportasi yang memudahkandistribusi buah pisang ke pasar Eropa dalam efisiensi waktu dan kualitasbuah pisang yang baik. Tidak hanya Inggris, negara-negara di Eropalainnya seperti Perancis dan Spanyol.

Kedekatan historis yang dimiliki selama kolonialisme dilanjutkan olehEropa dengan membentuk kontrak formal dalam sebuah perjanjianperdagangan dalam Lomé Convention pada 1947. Lomé Conventionmerupakan perjanjian perdagangan terbesar antara negara-negara diEropa dan negara-negara di ACP. Dalam Lomé Convention diatur jugamengenai pemberian bantuan pembangunan dan preferensi kebijakanperdagangan buah pisang Eropa dan ACP.

Berakhirnya kolonialisme, integrasi negara-negara Eropa dalam UniEropa dan berdirinya WTO mempengaruhi rezim perdagangan yangtelah terbentuk sebelumnya. Pembentukan Uni Eropa telahmengintegrasikan kebijakan-kebijakan perdagangan buah pisang dalamsebuah pasar tunggal yaitu SEM. Dalam kebijakan-kebijakan SEM, UniEropa memberikan preferensi akses pasar melalui TRQ dan sistemlisensi dengan tetap mempertahankan kontrak formal Lomé Conventiondan relasi historis dengan negara-negara di ACP. Hal ini memunculkanprotes dari negara produsen buah pisang di Amerika Latin dan Tengahdibawah GATT.

Posisi Uni Eropa sebagai aktor penting dalam perdagangan globalmendapatkan tantangan dikarenakan preferensi yang diberikan kepadanegara bekas koloninya. Akses pasar dan TRQ yang terbatas ke pasarEropa merupakan bentuk diskriminasi terhadap perdagangan bebasyang diusung dalam GATT. Sistem penyelesaian sengketa di GATTbelum menemui penyelesaian terhadap preferensi yang diberikan UniEropa kepada negara-negara di ACP dikarenakan Uni Eropa belummerubah kebijakan yang telah diterapkan. Kasus Banana Wars diajukankembali pada tahun 1995 pada saat terbentuknya WTO. Sistempenyelesaian sengketa WTO digunakan untuk menyelesaikan BananaWars. Salah satunya adalah melalui panel WTO untuk mendapatkankepatuhan dari Uni Eropa.

Panel WTO diajukan oleh negara-negara Amerika Latin dan Tengahbersama dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan kepatuhan dariUni Eropa terhadap prinsip-prinsip di WTO. Uni Eropa dianggap tidakmematuhi prinsip MFN dan non-diskriminasi yang dimiliki WTOmelalui kebijakan TRQ dan sistem lisensi. Akses ke pasar Eropa menjaditerbatas dikarenakan kebijakan TRQ dan sistem lisensi yang berasal dariSEM. Dalam kebijakan TRQ, akses ke pasar Eropa dibatasi dalam



alokasi kuota ekspor buah pisang yang memprioritaskan negara bekaskoloni Uni Eropa di ACP. Sistem lisensi impor juga mengatur mengenaiaktivitas ekspor dari third countries dan negara diluar ACP.

Kuota dan sistem lisensi yang diberikan oleh Uni Eropa memperkuatsentimen konflik Banana Wars dan memberikan implikasi terhadapskema perdagangan bebas yang dimiliki WTO. Aktivitas perdaganganmultilateral telah diatur dalam WTO agar dapat berlangsung sebebas-bebasnya. Namun, konsiderasi dari kepentingan nasional maupun relasihistoris dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan antar negaraanggota WTO. Uni Eropa memiliki peranan penting dalam perdaganganbuah pisang melalui rezim buah pisang yang telah terbentuksebelumnya. Hal ini menjadi hambatan bagi negara-negara produsenbuah pisang di Amerika Latin dan Tengah maupun Amerika Serikatdengan adanya preferensi kebijakan milik Uni Eropa.

Rezim perdagangan buah pisang Uni Eropa telah diintegrasikan kedalam SEM membawa kompleksitas dalam rezim perdagangan buahpisang global. Uni Eropa sebagai aktor penting dalam WTO mengalamikesulitan untuk mengintegrasikan rezim yang dimiliki terhadap prinsipdan aturan di WTO. Sehingga, Banana Wars berlangsung sangat lamadan memerlukan proses penyelesaian dalam panel-panel yang telahberlangsung selama hampir satu dekade. Untuk mendapatkankepatuhan dari Uni Eropa, WTO menyelesaikan sengketa Banana Warsdibawah pengawasan DSB.

WTO telah memiliki sistem penyelesaian sengketa yang memiliki sifatmengikat dikarenakan tidak adanya formal veto terhadap adopsilaporan yang dikeluarkan oleh DSB. Namun, WTO memiliki fasilitaswaiver sehingga Uni Eropa menggunakan fasilitas ini tetapmempertahankan kebijakan TRQ dan sistem lisensi yangmenguntungkan negara-negara bekas koloni di ACP. Fasilitas waivermemberikan tantangan bagi WTO, merujuk kepada waiver yangdigunakan oleh Uni Eropa terhadap Lomé Convention.

Prioritas yang tetap dipertahankan oleh Uni Eropa denganmenggunakan fasilitas waiver adalah setelah panel diadakan, Uni Eropamenambahkan kuota buah pisang ke pasar Eropa kepada negara-negaradi Amerika Latin dan Tengah serta bagi Chiquita Brands International.Namun, Uni Eropa tetap mempertahankan kebijakan dalam LoméConvention yang membebaskan tarif kepada negara-negara di ACPdalam Lomé Convention. Hal ini terus mendapatkan protes dari negara-negara di Amerika Latin dan Tengah maupun Amerika Serikat. WTOmengalami kesulitan untuk menyelesaikan sengketa dikarenakantindakan yang diambil oleh Uni Eropa masih belum mencerminkan



skema perdagangan multilateral WTO yang bebas diskriminasi danpreferensi.

Preferensi kebijakan dan hubungan historis yang dimiliki Uni Eropadengan negara-negara bekas koloninya di WTO memberikankompleksitas selama proses penyelesaian sengketa. Sinyal positif dalamDoha Round pada 2001 masih terus mengalami perkembangan hinggaditandatanganinya The Geneva Banana Agreement pada 2009. DalamDoha Round dibahas mengenai sistem penyelesaian sengketa milikWTO, aturan yang terdapat dalam WTO, kepentingan negara anggotaWTO dan fasilitas waiver WTO yang berhubungan dengan BananaWars. Sehingga, penyelesaian dari Banana Wars berlangsung lama.

Secara kesuluruhan implikasi Banana Wars terhadap skemaperdagangan multilateral WTO adalah kepentingan negara anggotaWTO, aturan dan fasilitas di WTO serta relasi historis antar negaraanggota WTO telah menghambat alur perdagangan multilateral WTOdan memberikan kompleksitas terhadap rezim yang telah dibentuk olehWTO. Beberapa area yang dapat menjadi prospek penelitian lebih lanjutadalah pembahasan mengenai kebijakan perdagangan buah pisangdalam Doha Round yang telah mempengaruhi kebijakan Uni Eropadalam penurunan tarif. Selanjutnya adalah pembahasan mengenaimekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam Banana Wars secaraspesifik serta lanjutan mengenai kepentingan Amerika Serikat dalamsengketa Banana Wars.

Daftar Pustaka

Buku

Alter, Karen J. & Sophie Munier, “Nested and Overlapping Regimes inthe Transatlantic Banana Trade Dispute”, Journal of EuropeanPublic Policy (London: Routlegde, 2006): 363-364

Chayes, Abram & Antonia Handler Chayes, “On Compliance”,International Law and International Relations (CambridgeUniversity Press, 2006): 65-91

Colares, Fuscelino F., “The Limits of WTO Adjudication: Is Compliancethe Problem?”, Journal of International Economic Law 14 (2), 403-436 (Oxford University Press, 2011)

Ikbar, Yanuar, Ekonomi Politik Internasional 1: Konsep dan Teori(Bandung: PT. Refika Aditama, 2006): 135

Krasner, Stephen D., “Structural Cause and Regime Consequences:Regimes as Intervening Variables”, International Law andInternational Relations (Cambridge University Press, 2006): 3-17



Mauna, Boer, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsidalam Era Dinamika Global (Bandung: Pustaka Alumni, 2000), 9

Simmons, Beth A., “Compliance with International Agreements”(Berkeley: University of California, 1998): 75-93

Tangermann, Stefan, “European Interests in Banana Market”. BananaWars: The Anatomy of A Trade Dispute (Cambridge: CABIPublishing, 2003): 17-44

Well, Lisa van dan Mitchell Reardon, “The WTO and the EU: Leadershipversus Power in International Image” (Nordregio: Euro Broad MapPublisher, 2011): 1-19

Wiley, James, The Banana: Empires, Trade Wars and Globalization(Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 2008): 181-182

Young, Oran R., “Regimes Dynamics: The Rise and Fall of InternationalRegimes”, International Organization (Cambridge University Press,1982): 277-297

Jurnal Online

Dickson, Anna K., “The EU Banana Regime: History and Interests”(University of Durham, 2003): 1-7. http://www.acp-eu-trade.org/library/files/Dickson-Anna-K_EN_2003_The-EU-banana-regime-history-and-interests.pdf (diakses pada tanggal 2Desember 2013).

Fridell, Gavin, “The Case Against Cheap Bananas: Lessons from the EU-Caribbean Banana Agreement” (2011): 286-304.http://www.sagepublications.com (diakses pada tanggal 29 Oktober2013)

“Geneva Agreement on Trade in Bananas”, EUR-Lex Websitehttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:141:0003:0005:EN:PDF (diakses pada tanggal 18 Desember 2013)

Artikel Online

Anonim, “Belize Bananas”, Mongabay Website.http://www.mongabay.com/history/belize/belize-bananas.html(diakses pada tanggal 29 November 2013)

Anonim, “Dispute: Bananas. Historic signing ends 20 years of EU-LatinAmericas Banana Disputes”, WTO Website, 8 November 2012,http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/disp_08nov12_e.htm (diakses pada tanggal 30 September 2013)

Anonim, “The History of the Banana: Is the End Nigh?”, UCSC Website,http://cwh.ucsc.edu/bananas/Site/Modern%20History%20of%the%20ofthe%20Banana.html (diakses pada tanggal 27 November 2013)

Anonim, “Lamy hails accord ending long running dispute”, WTOWebsite, 15 Desember 2009



http://www.wto.org/english/news_e/pres09_e/pr591_e.htm(diakses tanggal 30 September 2013)

Lightner, Mikah dan Matt O’Mara, “Bananas and A History ofColonialism”. The Banana Trade War.http://www.stanford.edu/class/e297c/trade_environment/wheeling/hbanana.html (diakses pada 5 Agustus 2013)

SUMBER INTERNET LAINNYA

European Comission, “European Comission – Lomé Convention”, EUWebsitehttp://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/overview/lome-convention/index_en.htm

“The WTO”, WTO Website,http://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm (diaksestanggal 30 September 2013)

“What is the WTO”, WTO Website,http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm(diakses pada 30 September 2013)

Banana Wars: Menginterpretasi Limit Rezim Perdagangan...

Documents

Transcript of Banana Wars: Menginterpretasi Limit Rezim Perdagangan...