Bambang Istijono Universitas Andalas
Transcript of Bambang Istijono Universitas Andalas
PROBLEMATIKA PEMBEBASAN LAHANUNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
Bambang IstijonoUniversitas Andalas
SEMINAR PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSIPadang, 5 April 2018
Outline Paparan
• Pendahuluan• Beberapa permasalahan pengadaan tanah untuk
pembangunan• Peraturan per-undang undangan• Bagan alur pengadaan tanah (perencanaan,
persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan tanah)• Penutup
Pendahuluan• Terdapat beberapa resiko yang berpotensi menjadi
penghambat pekerjaan konstruksi, selain masalahkinerja kontraktor, kinerja konsultan, koordinasi denganpihak terkait. Salah satunya adalah masalah pengadaanlahan/pembebasan tanah.Masalah pembebasan tanah tidak hanya terjadi diperkotaan tetapi juga terjadi di daerah, terutama yangmasih mengenal tanah ulayat/adat.
• Permasalahan lahan menjadi faktor penting untukdiselesaikan sebelum dimulainya suatu pekerjaankonstruksi, tanah yang belum bebas akan dapatmenghambat pelaksanaan pekerjaan, bahkanmenyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikansesuai jadwal kontrak.
• Problematika pembebasan lahan untuk pembangunaninfrastruktur di Provinsi Sumatera Barat disampaikanpada seminar ini.
Pendahuluan……lanjutanContoh lima kasus proyek yang terkendala pelaksanannyaakibat keterlambatan pembebasan lahan, yaitu;1. Pembangunan Jembatan Kuranji-Durian Tarung di
Kota Padang,2. Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi Sawah
Laweh Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan,3. Pembangunan Saluran Irigasi Batang Anai di
Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman,4. Pembangunan Peningkatan Jalan Masuk ke Tempat
Pembuangan Akhir Sampah di Kota Payakumbuh,5. Pembangunan Lanjutan Jalan Bypass Kota Padang.
Pembangunan Jembatan Kuranji-Durian Tarungdi Kota Padang.• Kel. Kuranji dan Kel. Pasar Ambacang dipisahkan Bt. Kuranji,
akses bagi masyarakat melalui jalan Padang Bypass yangpadat atau jembatan pemeliharaan Bendung Gunung Nagoyang sempit.
• Akan dibangun Jembatan kelas A, panjang 160 m (2 x 30 mbalok girder beton dan ditengah 100 m dari rangka baja),dengan lebar jembatan 8 m.
• Jembatan mulai dilaksanakan th. 2010 dgn dana APBD Prov.Dari th. 2014 sd. saat ini jembatan di bagian tengah(konstruksi rangka baja) belum dilaksanakan, karena opritdan jalan penghubung jembatan di kanan aliran BatangKuranji lahannya belum bebas.
• Penyebab. Penggunaan lahannya seluas 4.075 m2,mencakup di Kel. Kuranji di kanan aliran 2.851 m2 dan diKel. Pasar Ambacang di kiri aliran seluas 1.224 m2. Diantaratiga bidang tanah di Kelurahan Kuranji terdapat sebidangtanah dan bangunan seluas 2.088 m2 belum bebas karenapemilik tanah meminta nilai ganti rugi jauh diatas ketetapanWalikota Padang, yaitu sebesar Rp. 450.000/m2.
Pembangunan bendung dan saluran irigasiSawah Laweh Tarusan di Kab. PesSel.• Irigasi Sawah Laweh Tarusan dibangun th. 1980-an
dengan sistem pompa mengairi sawah 3.200 ha.BWSSV & masyarakat sepakat mengganti irigasisistem pompa dengan sistem gravitasi denganmembangun bendung (9,76 km dihulu lokasipompa) dan saluran irigasinya.
• Selama 8 bulan sejak kontrak ditanda tangani olehPPK BWSSV dengan PT. Adhi Karya belum dapatdimulai pelaksanaanya karena lahan belum bebas.Mulai bulan September 2014 pekerjaan konstruksibendung sudah dapat dikerjakan.
Pembangunan Saluran Irigasi Batang Anai diKab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman.• Bendung di Lubuk Simantung (th. 1994, 100 m & 13.600 ha),
saluran induk 34.750 m, saluran sekunder 162.600 m, bang.bagi sadap 174 unit dan bang. pelengkap lainnya sejumlah 274unit.
• Dilaksanakan saluran, bang. bagi sadap dan bang. pelengkapuntuk sawah tadah hujan seluas 2.300 ha (1.500 ha di Kab.Padang Pariaman dan 800 ha di Kota Pariaman), dilaksanakanoleh PT. Hutama Karya dan direncanakan selesai konstruksinyapada akhir Desember 2015.
• Terdapat saluran belum dapat dilaksanakan 4.000 m (4.000 m x20 m) di Kenegarian Kurai Taji Kecamatan Nan Sebaris Kab.Padang Pariaman Lahan tersebut sudah dibebaskan th. 2008(SK. Bupati Padang Pariaman th. 2005).Saat akan dilaksanakan th. 2014 pemilik lahan tidak mengijinkanmembuat saluran irigasi pada lokasi tsb., menuntut nilai gantikerugian sesuai dengan nilai yang berlaku (SK. Bupati PadangPariaman th. 2011). Di lain pihak, BWSSV tidak mempunyaidasar hukum menambah, karena tanah tersebut sudah dibayarsebelumnya. Kasus ini ditangani oleh pihak Kepolisian.
Pembangunan Peningkatan Jalan Masuk ke TPASampah di Kota Payakumbuh.• Peningkatan jalan masuk dengan perkerasan ke TPA
Regional di kaw. Taratak Padang Karambia sepanjang 2km, lebar jalan 7 m dan tanah yang akan dipakaidengan lebar 12 m, dilaksanakan CV. Sarana Konstruksidengan dana APBD tahun 2014 Dinas PrasjaTarkimProv. Sumatera Barat.
• Sepanjang jalan tsb. terdapat 10 bidang tanah yangterkena tapak jalan dan drainasenya. Pada awalnya,wakil keluarga salah satu pemilik lahan (1.128 m2)setuju bersama 9 pemilik lahan lainnya dengan hargayang ditawarkan Pemerintah. Pada saat akan dilakukanpembayaran terjadi permasalahan karena salah satuanggota keluarga tidak setuju dengan harga yang telahdisepakati oleh wakil keluarga tersebut. SolusinyaPanitia Pembebasan Tanah Kota menitipkan dananya kePengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
Pembangunan Lanjutan Jalan Bypass Padang.1. Jalan Bypass Padang, perlu tanah selebar 200 meter dari Simpang
Duku hingga Simpang Lubuk Begalung disiapkan, 40 meter digunakanuntuk jalan, 80 meter di kiri dan kanan jalur jalan digunakan sebagaitempat konsolidasi bagi tanah warga.
2. Sesuai kesepakatan dengan masyarakat pemilik lahan, 30 persenlahannya disumbangkan untuk pembangunan jalan, dan 70 persensisanya dikembalikan kepadanya dengan cara konsolidasi. Tanah yangsebelumnya bentuknya tidak beraturan, sekarang terkotak-kotak danberada di pinggir jalan.
3. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 592/6365/Agr, tanggal 22Desember 1986 tentang peningkatan dan pemantapan pelaksanaankonsolidasi tanah perkotaan, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkanSK Gubernur Nomor 181.1-83-1990, tanggal 13 Februari 1990, tentangpenyelesaian pembebasan tanah untuk pembangunan jalan PadangBy Pass dengan cara atau sistem konsolidasi tanah perkotaan. DalamSK Gubernur itu ditetapkan, tanah masyarakat yang terkena jalur ByPass pembebasannya dilakukan dengan sistem konsolidasi. Kemudianpelaksanaannya ditugaskan kepada Walikota/Bupati danpenyelenggaraan dilakukan oleh Kantor Pertanahan KotaPadang/Kabupaten Padang Pariaman.
4. Pada saat akan dilakukan pengerjaan jalan Bypass ketika itu, padatahun 1989, seluruh lahan milik masyarakat sudah dibebaskan PemkoPadang.
Pembangunan…..lanjutan.5. Ketika itu, jumlah pemilik bidang tanah di jalur 200 meter yakni 1.534 orang.
Jumlah bangunan 1.046 unit. Tanah yang dikonsolidasi dalam jalur 40 meterseluas 402,34 ha. Sedangkan total luas tanah yang terkena jalur 40 meteradalah 80,46 ha.
6. Jumlah bangunan di jalur 40 meter ketika itu 262 unit. Dan tanamansebanyak 11.381 batang dengan jumlah pemilik sebanyak 373 orang. “Pemkomengganti dengan nominal uang saat itu Rp 76. 880. 500,-”.Tidak hanya mengganti tanaman, Pemko juga mengganti bangunan wargatermasuk pondasi. “Untuk bangunan, Pemko mengganti rugi senilai Rp. 1,2milyar.
7. Setelah dilakukan pembebasan, pada tahun 1991 dimulai pembangunantahap I jalan Bypass. Dua tahun setelah itu, pengerjaan jalan ini tuntasdengan panjang 20,177 Kilometer. Saat itu pengerjaan Bypass ini memakanbiaya sebesar Rp 33,2 milyar.
8. Rencana pengerjaan tahap II jalan Bypass kali ini diestimasi akan selesaidalam waktu cepat. Karena itu Pemerintah Kota Padang sangatmengharapkan dukungan seluruh masyarakat. Terutama masyarakat yangsaat ini tengah menunggu hasil konsolidasi.
9. Dari 11 titik yang akan dikerjakan, sepanjang 1,2 km berada di tigakecamatan. Masing-masing 2 titik di Kecamatan Pauh, 7 titik di KecamatanKuranji dan 2 titik di Kecamatan Koto Tangah. Penyelesaian masalah lahantetap mengacu ke konsep konsolidasi.
10. Pemko Padang akan berupaya memenuhi hak warga dan mematuhi setiapkeputusan hukum yang ada terkait perkara lahan yang sampai di pengadilan.
Foto Problematika Lahan
Peraturan per-Undang undangan.Asas Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.Penyediaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam peraturanperundang-undangan yang substansinya didasarkan asas hukum,sebagai berikut :1. Asas Kemanusiaan, pengadaan tanah harus memberikan
perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,harkat dan martabat setiap warga negara dan pendudukIndonesia secara proposional.
2. Asas Keadilan, memberikan jaminan penggantian yang layakkepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanahsehingga mendapatkan kesempatan untuk dapatmelangsungkan kehidupan yang lebih baik.
3. Asas Kemanfaatan, hasil pengadaan tanah mampu memberikanmanfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dannegara.
4. Asas Kepastian, memberikan kepastian hukum tersedianyatanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan danmemberikan jaminan kepada pihak yang berhak untukmendapatkan ganti kerugian yang layak.
Peraturan……lanjutan5. Asas Keterbukaan, pengadaan tanah untuk pembangunan
dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakatuntuk mendapatkan informasi yang berkaitan denganpengadaan tanah.
6. Asas Kesepakatan, proses pengadaan tanah dilakukan denganmusyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untukmendapatkan kesepakatan bersama.
7. Asas Keikutsertaan, dukungan dalam penyelenggaraanpengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secaralangsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatanpembangunan.
8. Asas Kesejahteraan, pengadaan tanah untuk pembangunandapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupanpihak yang berhak dan masyarakat secara luas.
9. Asas Keberlanjutan, kegiatan pembangunan dapat berlangsungsecara terus menerus, berkesinambungan untuk mencapaitujuan yang diharapkan.
10. Asas Keselarasan, pembangunan tanah untuk pembangunandapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakatdan negara.
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUMSESUAI UNDANG-UNDANG RI NOMOR : 2 TAHUN 2012 DAN PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR : 71 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Catatan :
Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah , diatur pada Pasal 14 dan 15 Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2012 Peraturan Presiden RI Nomor : 71 Tahun 2012, diatur pada Pasal 3 s/d 7 Alokasi waktu tidak ditentukan Penanggung jawab kegiatan satker/instansi yang memerlukan tanah.
Instansi yangmemerlukan
tanah
TahapanPerencanaan
RencanaPengadaan
Tanah
a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;b. Kesesuaian dgn Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Prioritas Pembangunan;c. Letak Tanah;d. Luas tanah yang dibutuhkan;e. Gambaran umum status tanah;f. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan
tanah;g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan
pembangunan;h. Perkiraan nilai tanah;i. Rencana penganggaran.
StudiKelayakan
a. Survey sosial ekonomi;b. Kelayakan lokasi;c. Analisis biaya dan manfaat
pembangunan bagi wilayah danmasy;
d. Perkiraan nilai tanah;e. Dampak lingk. dan dampak sosial;f. Studi lain yang diperlukan.
DokumenPerencanaan
PemerintahProvinsi
(Gubernur)
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUMSESUAI UNDANG-UNDANG RI NOMOR : 2 TAHUN 2012 DAN PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR : 71 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DokumenPerencanaanPengadaantanah dari
instansi yangmemerlukan
tanah
Tahapan
PersiapanPemberitahuanrencanapembangunankepada masy.
Langsung
Gubernur MembentukTim Persiapan
10 hari
Anggota :1. Bupati/Walikota2. OPD Prov. Terkait3. Instansi yang memerlukan tanah4. Intansi terkait lainnya
Sekretariat Tim
Persiapan Pengadaan Tanah
Tugas :1. Melaksanakan pemberitahuan rencana pemb.2. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pemb.3. Melaksanakan konsultas publik rencana pemb.4. Menyiapkan penetapan lokasi pemb.5. Mengumumkan penetapan lokasi pemb.untuk
kepentingan umum.6. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Gubernur
20 hr
Tidak
Langsung
Sosialisasi (3 hari) Tatap muka (3 hari) Surat pemberitahuan
(20 hari)
Media cetak Media elektronik
Notulenditandatanganioleh ketua tim
persiapan/pejabatyang ditunjuk
Harian lokal dannasional min 1 kalipenerbitan
Melaluilaman/websitepemerintahprov/kab/instansiyang memerlukantanah.
PendataanAwal
30 hr
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH SESUAI PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR : 5 TAHUN 2012TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
PELAKSANAAN PENGADAANTANAH OLEH KAKANWIL BPN
PROVINSI SELAKU KETUAPELAKSANA PENGADAAN
TANAH.
Penyiapanpelaksanaan
pengadaan tanah(rapat, jadwal,
strategi,anggaran, tenaga,
dll)
Pembentukansatuan tugas
pelaksanapengadaan tanah
Satgas A dan satgas B terdiri dari1 orang ketua dan paling kurang2 (dua) orang anggota
Pemberitahuansecara langsung
dengan carasosialisasi, tatapmuka, atau suratpemberitahuan
Inventarisasidan identifikasi
PengumumanHasil
Menerima Keberatan
Pihak yang berhak
14 hari
Verifikasi dan perbaikan
Penilaiandituangkan
dalam BeritaAcara
Penilai ataupenilaipublik
3o hari
musyawarahmenetapkan bentuk
ganti rugi
Tugas penilai :1. Meminta peta bidang tanah, daftar
nominatif, dan data yang diperlukanuntuk bahan penilaian
2. Melakukan penilaian besarnya gantikerugian (tanah, bangunan, tanaman)
Pemberianganti kerugian
Pendelegasian wewenangkepada Kakan Pertanahan
Kab/Kota selakuKetuaPelaksana Pengadaan
Tanah
KEBERATAN
30 HARI
30 HARI
HARI
30 hari
7 Hr/3bl/6 bl/12 bl
Uang/saham/tanah pengganti/pemukiman
14 hari
sepakatPelepasanhak
Alas hak KegiatanPembangunan
Penyerahan HasilPengadaan Tanah
7 hari
Sertipikasi
30 hari
PENGADAAN TANAH SKALA KECIL SESUAI PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR : 5 TAHUN 2012TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
Pengadaan Tanah yang luasnyatidak lebih dari 1(satu) ha
Dilakukan langsungdengan instansi yangmemerlukan tanahdengan Pihak yang
Berhak
Merupakan satuhamparan dan satu
tahun anggaran
Menggunakan hasilpenilaian jasa penilai
Dilakukan tanpamelalui tahapan
penyelenggaraanpengadaan tanah
Jual beli atau tukarmenukar atau cara lainyang disepakati kedua
belah pihak
Pengadaan Tanahdilaksanakan sesuaidengan tata ruang
wilayah
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH SESUAI PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR : 5 TAHUN 2012TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
Catatan :
Tahap Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Tanah Peraturan Kepala BPN RI Nomor : 5 tahun 2012 diatur pada Pasal 46 s/d 48 Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2012, diatur pada pasal 48 Peraturan Presiden RI Nomor : 71 Tahun 2012, diatur pada 112
Ketua Pelaksana membuatdokumen (rangkap 2, yang satu asli
dan yang satu fotokopi yangdilegalisir oleh Pelaksana
Pengadaan Tanah).
Instansi yangmemerlukan
tanah
Mengajukanpermohonan
sertifikat hak atastanah
Kantor PertanahanMenerbitkan surat
ukur hasilinventarisasi dan
identifikasi Satgas A.
ProsesSertifikasi
max7 hr kerja
Satu rangkap fotokopiyang dilegalisir diserahkan
pada instansi yangmemerlukan tanah
Max 30 hr kerja
Dapatmelaksanakan
kegiatan pemb.Fisik.
Penutup• Pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan
umum di Sumatera Barat banyak dilakukan melaluipemberian ganti kerugian, bangunan dan tanamannya.
• Mekanismenya diatur dalam Undang-undang No. 2tahun 2012 ttg Pengadaan Tanah bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No.148 tahun 2015 ttg Penyelenggaraan Pengadaan Tanah(Perubahan ke-4).
• Sebagian besar permasalahan tanah yang terjadi adalahtidak tercapainya kesepakatan harga antara Pemiliktanah dan Pemerintah, dimana Pemerintah mengacukepada NJOP dan Nilai apraisal harga tanah.
• Dalam membuat Nilai apraisal tanah oleh TimIndependen, disarankan harga tanah tidak hanyamempertimbangkan harga saat ini tetapi juga harga saatpembangunan selesai dan dimanfaatkan.
TERIMA KASIH
Biodata Narasumber1. Nama : Dr. Bambang Istijono, M.Eng2. NIP/NIDN :19520514 197603 1 005 / 00140552023. Pangkat : Pembina Utama/Golongan IVe (tmt. 1-10-2010)4. Jabatan Fungsional/Profesi :
a. Professor, Bidang Ilmu Teknik Pengairan,b. Profesional Utama/PU-SDA (Sertifikat LPJK-HATHI),c. Insinyur Profesional Utama/IPU (Sertifikat PII).
5. Pengalaman bekerja :a. Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Pengairan Dep. PU, Kanwil PU
Bengkulu, Kanwil PU Sumatera Barat),b. Dosen Politeknik Negeri Padang,c. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat
(Dinas PU Pengairan/PSDA, Dinas ESDM, Asisten Kesra Sekda, BappedaProvinsi),
d. Kementerian Dalam Negeri (Deputi Infrastruktur Kawasan PerbatasanNegara sd. 1 Juni 2012),
e. Sekarang dosen Fakultas Teknik Universitas Andalas.6. Pengalaman Jabatan : Eselon IV, Eselon III, Eselon II dan Eselon I