Bahan presentasi penanganan masalah
-
Upload
endang-nourzaman -
Category
Education
-
view
2.526 -
download
14
Transcript of Bahan presentasi penanganan masalah
PENANGANAN PENGADUAN &
MASALAH
Apakah Masalah itu?
Segala hal, kejadian, hambatan atau kondisi dimana tujuan yang diharapkan tidak dapat tercapai atau tidak terlaksana secara optimal
Masalah apa saja yang ada di PNPM Mandiri-Perdesaan?
• Manajerial• Implementasi Program
Masalah Manajerial
Adalah hambatan/kejadian yang menyebabkan suatu kondisi tidak berjalan secara optimal sehingga perlu ada pembinaan didalamnyaMisal: - Pembukuan UPK tidak tertib
- Pemanfaat tidak membayar cicilan pinjaman
Masalah Implementasi Program
Kejadian/kondisi yang menyebabkan tujuan tidak tercapai dikarenakan adanya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan sehingga dibutuhkan adanya
perbaikan/pelurusanContoh: PjOK meminta dana 15% dari alokasi dana masing-masing desa
Kategori Masalah Implementasi Program
• Katagori 1 : Penyimpangan Prinsip dan Prosedur
• Katagori 2 : Penyalahgunaan dana• Katagori 3 : Intervensi Negative • Katagori 4 : Force Majeur• Katagori 5 : Lain-Lain
Sumber informasi Pengaduan
•SMS dari pengadu •Surat / berita langsung kepada Sekretariat PNPM Mandiri-Perdesaan, Fasilitator
•Laporan hasil Pemantauan lapangan dari Sekretariat / TK-PNPM Mandiri-Perdesaan, Konsultan dan Pihak-Pihak Lain ( Audit Pemeritah)
•Berita dari Media Massa dan LSM
BAGAIMANA MASALAH DITANGANI ?
BAGAIMANA MASALAH DITANGANI ?
Prinsip Penanganan
• Rahasia• Berjenjang• Transparan• Partisipatif• Proporsional• Objektif
Derajat Masalah
• Derajat 1 : Support Penanganan oleh FK
• Derajat 2 : Support Penanganan oleh Fas-Kab
• Derajat 3 : Support Penanganan oleh Korprov
• Derajat 4 : Support Penanganan oleh KM-Nas
Bagan Alur Penanganan Masalah Pengaduan/ Masalah
Klarifikasi/Investigasi
Benar Salah
Penanganan
Selesai
Tidak
Diseminasi informasi kepada
masyarakat
Jenjang di atasnya
Registrasi
Investigasi
Analisa KasusAnalisa
Stakeholder
Pengumpulan alternatif penanganan masalah dan konsekuensi yg terjadi
Penentuan Opsi
Pelaksanaan Opsi
Pemantauan & Evaluasi
Langkah Penanganan
Investigasi:
•Identifikasi pihak yang terlibat.
•Penyusunan kronologi kasus.•Pengumpulan Data Pendukung.
Penganalisaan: Analisa Kasus:Penentuan
Kategori Masalah.Kecenderungan
Masalah.Akar Masalah.Derajat Masalah.Psikologi Pelaku
dan Masyarakat.
Analisa Stakeholder:Siapa figur
protagonis.Siapa figur antagonis.Siapa Pressure Group.
Identifikasi Pilihan Penanganan:
Mengacu pada hasil penganalisaan
Harus mengkaji pula konsekwensi atau dampak yang dihadapi.
Upayakan untuk mencari banyak pilihan penanganan (makin banyak, makin baik)
Penetapan Pilihan Penanganan dan Pelaksanaan:
Pilihlah yang terbaik dari pilihan yang ada.
Susunlah Rencana Aksi.Lakukan Penanganan sesuai Rencana Aksi.Pantau dan Evaluasi hasil dan proses pelaksanaan penanganan
Langkah-langkah Penanganan
• Musyawarah khusus penanganan masalah pada level masalah untuk menetapkan:1. tim inti untuk menjadi inisiator,
motivator sekaligus pemantau kesepakatan.2. menyepakati langkah yang akan dilakukan
• Memastikan kesepakatan dilaksanakan dengan pemantauan yang kontinyu.
• Kelengkapan data• Diseminasi info progres
Bagaimana jika kesepakatan/ tahapan tidak berjalan?
Lakukan musyawarah kembali untuk: 1. Evaluasi kesepakatan dan progres sebelumnya2. Membahas kemungkinan alternatif penanganan
Pemantauan Kelengkapan dataDiseminasi info progres
Siapa dan dimana derajat masalah ditetapkan?
Penderajatan masalah dilakukan pada setiap kali pertemuan, baik antara FK dengan FASKAB untuk derajat 1 & 2, dan antara Korprov dan FASKAB untuk derajat 3, sedangkan untuk derajat 4 dilakukan pembahasan terlebih dahulu antara KM PROV dengan KMN
Kapan masalah dinyatakan selesai ?
Kat 1 : Bila telah ada pelurusan atas prosedur atau prinsip yang menyimpangKat 2 : Bila dana telah kembali dan/ atau pelaku dikenai sanksi/ditangani jalur hukumKat 3 : Telah dilakukan pelurusan, dan pelaku dan masyarakat mengerti kekeliruan yang terjadiKat 4 : Benar terbukti bahwa terjadi force majeur
Dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung: ProgressReport, kwitansi, berita acara, surat pengaduan dll
Bagaimana jika masalah diselesaikan melalui jalur
hukum?
Masalah akan dinyatakan selesai jika berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan
Tetap dilakukan pemantauan hingga putusan dilaksanakan
Diseminasi info progres
Bagaimana pembuktian adanya force majeur?
Bagaimana pembuktian adanya force majeur?
Dalam musyawarah khusus penanganan masalah dibentuk tim khusus yang bertugas membuktikan adanya force majeur
Tim setidak-tidaknya beranggotakan wakil masyarakat dan instansi terkait
Pembuktian adanya force majeur dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan dalam musyawarah khusus
Dalam musyawarah khusus penanganan masalah dibentuk tim khusus yang bertugas membuktikan adanya force majeur
Tim setidak-tidaknya beranggotakan wakil masyarakat dan instansi terkait
Pembuktian adanya force majeur dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan dalam musyawarah khusus
Dampak Force Majeur
•Untuk akibat yang berupa rusaknya kegiatan fisik harus dilanjutkan dengan upaya-upaya perbaikan dan menjadi masalah manajerial
•Untuk akibat berupa menunggaknya pengembalian pinjaman UEP/SPP menjadi masalah manajerial
•Untuk akibat berupa hilangnya dana karena kriminalitas harus dilengkapi dengan bukti pelaporan di instansi terkait.
Diseminasi info progres
• Setiap tahapan proses penanganan masalah harus disampaikan kepada masyarakat
• Diseminasi dapat dilakukan pada forum-forum pertemuan yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya dipasang di papan informasi
• Info harus diupdate sesuai dengan perkembangan penanganan masalah
PelaporanInsidentil
Berkaitan dengan kasus-kasus khususEx : Pelaporan Pelanggaran Kode Etik
RegulerBulanan (matrik masalah)
Matrik ImplementasiMatrik Manajerial
Laporan Progress BPKPLaporan progress Kecamatan Bermasalah
Catatan :Seluruh Data/Dokumen yang berkaitan dengan Penanganan Pengaduan dan Masalah harus terarsipkan dengan baik diseluruh jenjang jalur Fungsional
Format Laporan
•Laporan reguler menggunakan form 70.b (FK) dan 70.c (FASKAB)
•Rencana aksi/Action plan merupakan alat bantu untuk pemantauan progres penanganan(lihat lampiran 4 PTO penjelasan VIII)
TARGET
PELAKU
UPAYA
SELESAI
PELANGGARAN PRINSIP DAN PROSEDUR
PELANGGARAN PRINSIP DAN PROSEDUR
Kegiatan diluruskan sesuai dengan prinsip
& prosedur
Masyarakat, Konsultan, Aparat
Musyawarah sesuai tingkat permasalahan
yang membahas penyimpangan tsb,
diharapkan menghasilkan kesepakatan pelurusan atas penyelenggaraan
tsb
Telah terjadi pelurusan atas penyimpangan dan atauPelaku menyadari kekeliruannya
Berita acara Musyawarah yang
menyepakati adanya pelurusan tersebut
BUKTI
PENYIMPANGAN DANAPENYIMPANGAN DANA
Dana kembali dan atau pelaku kena sanksi dan atau pekerjaan selesai
Masyarakat, Konsultan, Aparat
Musyawarah untuk meminta
pertanggungjawaban pelaku
penyimpangan
1. Dana telah dikembalikan2. Pekerjaan selesai3. Masyarakat menerima
pengembalian4. Penyelesaian pekerjaan
dan Tidak menginginkan tindak lanjut lebih jauh
Berita acara Musyawarah, pernyataan
kesanggupan pengembalian, bukti
pengembalian
TARGET
PELAKU
UPAYA
SELESAI
BUKTI
INTERVENSIINTERVENSI
Proses berjalan tanpa ada intervensi
Elit Desa, Konsultan, Aparat
Musyawarah untuk meminta
pertanggungjawaban pelaku. Jika
terjadi pada usulan kegiatan maka harus
diulang. Jika terkait dengan aparat perlu
melibatkan TK-PNPM Mandiri-Perdesaan
1. Pelaku memahami terhadap prinsip dan prosedur
2. Ada teguran terhadap pelaku
3. Ada sanksi administrasi
Berita acara Musyawarah, yang membahas masalah tsb, pernyataan tertulis untuk
tidak lagi melakukan intervensi, teguran terhadap pelaku
TARGET
PELAKU
UPAYA
BUKTI
SELESAI
FORCE MAJEURFORCE MAJEUR
Penyelesaian kegiatan,
pengembalian cicilan
Alam, Gagal Usaha,
Kriminal, dll
Musyawarah untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Jika terjadi pada usulan kegiatan maka harus diulang. Jika terkait dengan aparat perlu melibatkan TK-PNPM Mandiri-Perdesaan
• Berita Acara Force Majeur dengan lampiran :
• Pernyataan adanya bencana alam dari dinas terkait
• Gagal panen, ada pernyataan dari tim khusus yang meneliti apakah kondisi tsb bisa masuk kategori gagal panen
• Kriminal, ada BA kehilangan/pencurian dari RT, RW, Kades atau kepolisian
TARGET
PELAKU
UPAYA
BUKTI