KEBIJAKAN

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

UNTUK PROGRAM KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA

DisampaikanOleh :

ENDANG SUWANDI

Asisten Deputi Urusan UMKM, Kedeputian Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha

RABU, 10 MARET 2010

HOTEL GOLDEN FLOWER - BANDUNG

SASARAN POKOK KABINET BERSATU II

Kabinet BersatuJilid II menfokuskansasaranprogrampada:

1. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;

2. Penguatan Demokrasi;

3. Penegakan Keadilan.

Secara keruangan (spatial), ketiga sasarantersebut merefleksikan pentingnyatindakanpemerataan merefleksikan pentingnyatindakanpemerataan

kesejahteraan rakyat antar wilayah atau pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah.

Pembangunan daerahtertinggalmerupakantindakanpemihakan(affirm

ative action) terhadapdaerah yang tingkatkemajuannyadibawah rata-rata nasional.

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2010 - 2014

1. Reformasi Birokrasi dan

Tata Kelola;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

Penanggulangan

9. Lingkungan Hidup

dan Pengelolaan

Bencana;

10. DaerahTertinggal,

Terdepan, 4. Penanggulangan

Kemiskinan;

5. Ketahanan Pangan;

6. Infrastruktur;

7. Iklim Investasi dan Bisnis;

8. Energi;

Terdepan,

TerluardanPascaKonfli

k;

11. Kebudayaan,

kreativitasdan inovasi

Teknologi.

1. Merumuskankebijakannasionaldibidangpembangunandaerahtertinggal

2. Mengkoordinasikanpelaksanaankebijakandibidangpembangunandaerahterting

gal

3. Mengelolabarang/kekayaannegara yang menjaditanggungjawabnya

4. Pengawasanataspelaksanaantugasnya

5. Menyampaikanlaporanhasilevaluasi, saran

PERPRES NO. 9 TAHUN 2005

TUPOKSI KEMENTERIAN PDT

5. Menyampaikanlaporanhasilevaluasi, saran

danpertimbangandibidangtugasdanfungsinyakepadaPresiden

1. Menyelenggarakanfungsioperasionalisasikebijakandibidangbantuaninfrastrukturp

erdesaan, pengembanganekonomilokaldanpemberdayaanmasyarakat, yang

pelaksanaannyadilakukansecaraberkoordinasidenganinstansiterkaitsertamemper

hatikanketentuanperaturanperundang-undangan. “

2. Dalammenyelenggarakanfungsioperasionalisasikebijakansebagaimanadimaksud

padaayat (1), pelaksanaannyadapatdilakukanoleh unit kerja yang

berbentukPusat."

PERPRES NO. 90 TAHUN 2006

1. Meretas kesenjangan antar daerah;

2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraanrakyat

melalui penguatan keterkaitan ekonomi antara daerah tertinggal dan

daerah maju;

3. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat di daerah terpencil,

terluar, dan terdepan (perbatasan);

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL TAHUN 2010-2014

terluar, dan terdepan (perbatasan);

4. Pemulihan aspek sosial dan ekonomi

daerahpascabencanadanpasca konflikdidaerahtertinggal.

Dengan sasaran hasil (impact) berkurangnya jumlah daerah tertinggal.

Pada akhir tahun 2014 telah ditetapkan sasaran hasil (impact)

berkurangnya jumlah daerah tertinggal, dengan indikator

terentaskannya paling sedikit 50 kabupaten tertinggal

dari 183 kabupaten tertinggal.

� Umumnya kawasan Tertinggalbelum tersentuh

jaringan dan pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

� Hampir seluruh pulau-pulau kecil terluar dan

terdepan sejumlah 92 pulau, terkategori daerah

KONDISI DAERAH TERTINGGAL

terdepan sejumlah 92 pulau, terkategori daerah

tertinggal.

� Terdapat26 KabupatenPerbatasan, terkategoriDaerah

Tertinggal.

PENYEBAB KETERTINGGALAN

1) Geografis, yaitu daerah yang sulit terjangkau, seperti di daerahpegunungan dan pulau-pulau terpencil, sehingga sulit diaksesoleh jaringan transpotasi dan media komunikasi;

2) Sumberdaya Alam, Potensi sumberdaya alam belumdidayagunakan secara optimal;

3) Sumberdaya Manusia, yaitu daerah yang mempunyaimasyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yangmasyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yangrendah;

4) Prasarana dan Sarana, yaitu daerah yang mempunyaiketerbatasan prasarana dan sarana dasar sehingga sulitmelakukan aktivitas ekonomi dan sosial;

5) Bencana dan Konflik Sosial, yaitu daerah yang mengalamibencana alam dan konflik sosial sehingga mengganggu kegiatanpembangunan ekonomi dan sosial;

6) Kebijakan Pembangunan, yaitu daerah tertinggal akibat adanyapenerapan kebijakan yang kurang tepat.

ASPEK KETERTINGGALAN

Aspek

Aspek Sarana

dan Prasarana

50.81%

Aspek

Aspek Bencana

Alam dan

Konflik

9.38%

Aspek

Kelembagaan

Daerah

4.02%

Aspek

Perekonomian

Lokal

18.35%

Aspek

Sumberdaya

Manusia

17.41%

(KPDT, 2005)

PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA

SEBARAN GEOGRAFIS DAERAH

TERTINGGAL

Daerah Tertinggal

Daerah Maju

Keterangan :

SEBARAN GEOGRAFIS DAERAH

TERTINGGAL

� FenomenaDaerah Tertinggaladalahkonsekuensilogisdarimasalahketimpanganantarwilayah.

(9%)

� KPDT telahmenetapkan199 Kabupatendi Indonesia sebagai Daerah Tertinggal. Sebagianbesar (62%) beradadiKTI

(62%)(29%)

KTI Sumatera Jawa & Bali(KPDT, 2005)

1. Jumlah penduduk yang kurang, penyebaran

penduduktidak

merata, danketersediaanmaupunkualitasinfrastrukturyan

g terbatas;

2. Kualitas SDM (pendidikan&kesehatan) relatif

rendah, danindustri pengolahan belum

TANTANGAN PEMBANGUNAN

WILAYAH TERTINGGAL

rendah, danindustri pengolahan belum

berkembang, sehingga perekonomian lokaltergantung

pada produk mentah (sektor primer);

3. Pengelolaan SDApotensialkurang terkendali;

4. Jaringantransportasidankomunikasimasihterbatas.

UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

PERLU KEBERPIHAKAN & KETERLIBATAN STAKEHOLDER

(Kementerian/LPND, NGO, Swastadan Masyarakat)

Pilarpertama, meningkatkankemandirianmasyarakatdandaerahtertinggal,dilakukanmelalui: (1) pengembanganekonomilokal, (2)pemberdayaanmasyarakat, (3)penyediaanprasaranadansaranalokal/perdesaan, dan (4)peningkatankapasitaskelembagaanpemerintahdaerah, duniausaha, masyarakat;

Pilarkedua, mengoptimalkanpemanfaatanpotensiwilayah, dilakukanmelalui :(1) penyediaaninformasipotensisumberdayawilayah, (2)pemanfatanteknologitepatguna, (3)

STRATEGI DASAR PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL

pemanfatanteknologitepatguna, (3)peningkataninvestasidankegiatanproduksi, (4) pemberdayaanduniausahadanUMKM, dan (5) pembangunankawasanproduksi;

Pilarketiga, memperkuatintegrasiekonomiantaradaerahtertinggaldandaerahmaju, dilakukanmelalui: (1) pengembanganjaringanekonomiantarwilayah, (2)

pengembanganjaringanprasaranaantarwilayah, dan (3) pengembanganpusat-pusatpertumbuhanekonomidaerah.

Pilarkeempat, meningkatkanpenanganandaerahkhusus yangmemilikikarakteristik ‘keterisolasian’, dilakukanmelalui: (1)

pembukaanketerisolasiandaerah (pedalaman, pesisir, danpulaukecilterpencil), (2)penanganankomunitasadatterasing, dan (3)pembangunandaerahperbatasandanpulau-pulaukecil.

STRATEGI DASAR PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL

Kemandirian Masyarakat

& Daerah

Pemanfaatan Potensi

Wilayah

Penanganan Daerah

Khusus

Integrasi Ekonomi Antara

Daerah Tertinggal Dan

Daerah Maju

1. Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan pendekatan

perwilayahan (regional development approach) yang

bersifatlintaspelaku maupun sektor untuk mengelola potensi

lokal. Regional development (pengembangan

wilayah), termasuk pembangunan daerah tertinggal, tidak

mungkin dilaksanakan oleh satu departemen teknissektoral

atau pemerintah kota/kabupaten saja;

PENDEKATAN PERCEPATAN

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

atau pemerintah kota/kabupaten saja;

2. Pembetukankawasan-kawasanoleh KPDT

lebihberorientasipadapertumbuhanekonomisepertiKawasanP

ercepatanEkonomiKhusus, KawasanProduktifPulauTerluar, dsb

;

3. Perlunya peran aktif dari sektor-sektor lain yang akan

mendukung percepatan pembangunan, baik swasta

maupun pemerintah.

No KegiatanUtama Keluaran

1

Percepatan Pembangunan

KawasanProduksi Daerah

Tertinggal(P2KPDT)

Memfasilitasi pengembangan kawasan produksi

sektor pertanian, perkebunan, peternakan,

perikanan, hutan tanaman industri, dan industri

pengolahan di daerah tertinggal

2PercepatanPebangunanPusatPertumb

uhan Daerah Tertinggal(P4DT)

Membangun pusat pertumbuhan sumber daya

lokal di daerah tertinggal, danmeningkatkan

sinergi pembangunan antara daerah

3

Percepatan Pembangunan

InfrastrukturPerdesaan Daerah Penyediaan prasarana & sarana sosial

KEGIATAN UTAMA KEMENTERIAN PDT

3 InfrastrukturPerdesaan Daerah

Tertinggal(P2IPDT)

Penyediaan prasarana & sarana sosial

dasardiperdesaan

4Percepatan Pembangunan Wilayah

Perbatasan(P2WP)

Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan

peningkatan kapasitas masyarakatdi wilayah

perbatasan

5Percepatan Pembangunan Daerah

TertinggaldanKhusus(P2DTK)Mempercepatprosespemulihandanpertumbuhanso

sialekonomidaerah-daerahtertinggaldankhusus

6

Percepatan Pembangunan

SosialEkonomi Daerah

Tertinggal(P2SEDT)

PenguatankelembagaanmasyarakatdiKabTertingg

aldenganmelibatkanPokmasdan Kader Penggerak

Pembangunan

7Economic Development Financing

Facility (EDFF)Terlaksananyapembangunaninfrastrukturekonom

idi NAD

8Livelihoods and Economic Terciptanyalapanganpekerjaandanaksespelayana

BIROKRASI BERORIENTASI ENTREPRENEUR

1. INOVATIF, Meningkatkan daya saing daerah melalui

percepatan penerapan kebijakan pemerintah;

2. KREATIF, menciptakan perangkat untuk menerapkan

kebijakan;

3. KERJASAMA TIM, keterpaduan yang dinamis antar instansi

Nilai dan norma yang sedang dibangun :

3. KERJASAMA TIM, keterpaduan yang dinamis antar instansi

untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan;

4. MERITROKRASI, pemberian penghargaan kepada institusi

atau perorangan yang berprestasi dalam pembangunan;

5. KECEPATAN, penyederhanaan proses birokrasi untuk

mempersingkat waktu pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan masyarakat.

USAHA PENINGKATAN

CAPACITY BUILDINGMASYARAKAT

PemetaanWargaDesa

•Study Value

•Task Commitment

PERENCANAANPELATIHANPELATIHANPELATIHANPELATIHAN

HATIPelatihanKecerdasanSpiritual

OTAKPelatihanWawasanKewirausahaan

L

A

T

I

H

P

E

N

G

PENDAMPINGAN

K

E

N

M

A•Task Commitment

OTOTPelatihanPembekalanKetrampilanTeknis

1. PengelolaanusahaBudidaya;

2. Pengolahanpascapanen;

3. Home Industri(diversifikasi, produk)

4. SinergitasdanIntegrasiusahaTerpadu

H

A

N

K

E

R

J

A

G

U

A

T

A

N

A

N

D

I

R

I

A

N

RENCANAAKSI<QUICKWIN>

PemetaanDesaEpoleksosbudhankam

PemetaanWargaDesa

TAHAP I

DiagnosaKondisiEksisting

RencanaAksiBedahDesa

RencanaAnggaranBiaya

AnalisadanRencanaAnalisadanRencanaAnalisadanRencanaAnalisadanRencana ProgramProgramProgramProgram

TAHAP II

K

E

M

P

E

N

K

E

L

E

TAHAP IV

PENDAMPINGAN

PemetaanWargaDesa

1. Capacity Building WargaDesa

2. ProduksidanDiversifikasiProdukPotensiDesa

3. Pembangunan SaranadanPrasaranapendukung

melaluiIntervensiTeknologidanPenguatanKelembagaan

A

N

D

I

R

I

A

N

N

G

U

A

T

A

N

E

M

B

A

G

A

A

N

TAHAP III

IMPLEMENTASI

AGRO–INDUSTRIKOMODITASUNGGULAN

� Memberikan nilai

tambah (Added

Value) produk

daerah.

� Intervensi Teknologi � Intervensi Teknologi

yang tepat guna.

� Prioritaskan pada

produk yang

diperlukan pasar

(marketable).

MEKANISME PENGELOLAAN KLINIK

ENTERPRENEUR

•PengelolaUsaha

Desa

•Industri

• Trader

• R & D

•Sistim

• SDM

KEMANDIRIAN

DESA

PASAR

REGIONAL

PASAR

NASIONAL

PASAR

LUAR NEGERI

PASAR LOKAL

�PU

�TNI

�PLN

�Pemda

�Bank

�BUMN

PRODUK

KPDT

PROFESIONALPendampingan

Klinik Entrepreneur Desa

INDUSTRI

KECIL

PEMASOK

BAHAN BAKU

Produk ½ jadi

Bahan Baku

• Program

Penguatan Usaha

•DukunganKebijakan

•Infrastruktur

•Kelembagaan Usaha

Daya Listrik

Air Bersih

Infrastruktur

Energi

( Peningkatan Nilai Tambah & Daya Saing)PEMBIAYAAN

USAHA

�LKM

�Bank

�BUMN

�Pemda

�PDT

INDUSTRI

KECIL

INDUSTRI

MENENGAH

INDUSTRI

MENENGAH

INDUSTRI

MENENGAH

PEMBINAAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI

DAERAH TERTINGGAL

1. Bekerjasamadenganinstansiterkaitdalampembinaan UMKM

khususnyaduniaperbankandanlembagakeuangangunamengaksespermoda

lanbagipelaku UMKM.

2. Memfasilitasibantuanstimulanberupasaranaproduksiusahabagikelompokma

Peningkatan Akses Permodalan

2. Memfasilitasibantuanstimulanberupasaranaproduksiusahabagikelompokma

syarakatusahaproduktifdidaerahtertinggal.

3. MembentukKlinik UMKM

denganpengurusnyadipilihdariparaanggotanyasendiridengantenagaahliber

asaldariinstansiterkaitdenganbidangusaha UMKM yang ada,

sebagaiwadahpembinaandansarana transfer informasi yang

efektifdanefisien.

1. Melakukankoordinasidenganinstansiterkaitdalampeningkatanaksespasa

r yang melibatkanpihakpemerintahdaerahtertinggal

2. Memberikanpengenalandanstudi banding mengenaikemasan

PEMBINAAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI

DAERAH TERTINGGAL

PeningkatanAksesPasar

(packaging) yang memadaidanbisaditerimapasar.

3. Memfasilitasipusatpromosiproduk UMKM

daerahtertinggaldalammenjaringaksespasar.

4. Memfasilitasi event-event pamerandagangproduk UMKM denganjadwal

yang lebihteraturkhususnyabersamaandenganperingatanHariNasional,

musimliburansekolah, bulanpuncakkunjunganwisatawan, dll.

1. UMKM dibekalibagaimanacaramengaksesinformasi yang

benardanpengetahuanteknologiproduksiterkini.

2. Memfasilitasimengenaisisteminformasidandistribusi yang

PEMBINAAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI

DAERAH TERTINGGAL

PeningkatanAksesInformasidanTeknologi

2. Memfasilitasimengenaisisteminformasidandistribusi yang

berhubungandengan UMKM yang kredibel, up to date

danmudahdiakses.

3. kepada pelaku UMKM sebagai push triger untuk mendorong

peningkatan produktifitas UMKM.

HAL YANG SUDAH DILAKUKAN PADA PENGEMBANGAN

MIKRO DAN KECIL DI DAERAH TERTINGGAL

1. Peningkatanefektivitaskoordinasiperumusandanpeaksanaan

kebijakanpembinaan UMKM di Daerah Tertinggal

a. KoordinasidenganInstansiterkait (al. KementerianKoperasidanUKM) agar

program dankegiatanberpihakkekabupatendaerahtertinggal;

b. Koordinasidenganinstansiterkait (BUMN al. BRI, PNM, Askrindo)

dalamupayapendekatandanpengenalanaksespermodalan;

c. KoordinasidenganPemerintan Daerah

kabupatendaerahtertingaldenganfokusdiPemerintahProvinsigunamelihat

sejauhmanapembinaandankebijakanpemerintahdaerahuntukparapelak

u UMKM;

d. KoordinasidanPertemuandengandinasterkaitpembinaanUMKM

dikabupatendaerahtertinggaltentangtekonologitepatgunabagipelaku

UMKM

HAL YANG SUDAH DILAKUKAN PADA PENGEMBANGAN

MIKRO DAN KECIL DI DAERAH TERTINGGAL

2. Peningkatanintensitaskegiatanfasilitiasi UMKM daerahtertinggal

a. FasilitasiPusatPemberdayaanMasyarakatdi Daerah Tertinggal(Situbondo,

RPH Sumbawa Barat)

b. FasilitasiPengembanganEkonomiLokaldalamrangkaPeningkatanPerekono

mianmasyarakatdi Daerah Tertinggal( 45 Kabupaten).

c. Bantuansaranaproduksibagikelompokpelakuusahamasyarakatproduktif (

152 Kelompok)

RENCANA KEDEPAN YANG AKAN DILAKUKAN PADA

PENGEMBANGAN MIKRO DAN KECIL DI DAERAH TERTINGGAL

a. Koordinasidanpertemuandenganparapelakuusahamenengahdanbesar

dalamupayapengembanganusahamikrodankecil.

b. Fasilitasipembuatansisteminformasisentrapemasaran yang

berkaitandengan UMKM didaerahtertinggal.

26

c. FasilitasiPusatPromosiproduk UMKM Daerah

Tertinggaldalammenjaringaksespemasaran.

d. Bantuansaranaproduksibagikelompokpelakuusahamasyarakatproduktif

.

SEKIAN DAN TERIMA KASIHSEKIAN DAN TERIMA KASIH