PENDATAAN PERUMAHAN Rapat Konsultasi

Dekonsentrasi perencanaan perumahan 2015

• Kebutuhan Data Perumahan Nasional• Alur tahapan kegiatan pada dekon 2015• Hasil evaluasi Dekonsenterasi• Format Definisi Operasional Rumah Layak Huni

datinperumahan@gmail.com

UUD 1945Ps. 28 H, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.

UU No. 1/ 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.

UU No. 20/ 2011 Tentang Rumah Susun

Ps. 5 ayat (1), “ Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.

“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia

Menempati Rumah Yang Layak Huni”

• UU No. 1/2011 pasal 15, : pemerintah kab/kota mempunyai tugas menyusun RP3KP Kab/Kota (perlu dukungan data yang valid)

• UU No. 1/2011 Bagian Ketiga Wewenang :– Pasal 16, Pemerintah Pusat b) menyusun dan menyediakan basis

data PKP– Pasal 17, Pemerintah Provinsi a) menyusun dan menyediakan

basis data PKP Pada Tingkat provinsi– Pasal 18, Pemerintah Provinsi a) menyusun dan menyediakan

basis data PKP Pada Tingkat Kabupaten/Kota

• UU No. 1/2011 Bagian Ketiga Peningkatan Kualitas:– Pasal 98, (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman

kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat

3,4 juta unit rumah tidak layak huni

tahun 2014(Sumber: Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan (Inperkesling) Tahun 2011, BPS)

Backlog sebesar 13,5 juta unit pada tahun 2014 berdasarkan konsep memiliki (Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Infrastruktur 2015-2019, tgl 17 Des 2014)

Backlog sebesar 7,6 juta unit pada tahun 2014 berdasarkan konsep penghunian(Sumber : Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019)

BACKLOG DAN RTLH NASIONAL

Kriteria Objek Bantuan BSPS

RAGAM NOMENKLATUR KRITERIA RTLHRAGAM NOMENKLATUR KRITERIA RTLHBechmark: Obyek PendataanBechmark: Obyek Pendataan

SEGMENTASI KELAS MASYARAKAT SEGMENTASI KELAS MASYARAKAT Obyek PendataanObyek Pendataan

SPM : Rumah Layak Huni dan Terjangkau Daerah Kab/Kota

Cakupan Rumah Layak Huni

Jumlah Rumah Layak Huni di suatu Wilayah Kab/Kota pada kurun Waktu TertentuJumlah Rumah di suatu wilayah Kab/Kota pada kurun waktu tertentu

Pembilang : Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah Kab/Kota pada kurun waktu tertentu

Penyebut : Jumlah rumah di suatu wilayah Kab/Kota pada kurun waktu tertentu

Cakupan layananRumah layak huniYang terjangkau

Jumlah Rumah Tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu Jumlah Rumah Tangga MBR pada kurun waktu tertentu

Pembilang : Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu

Penyebut : Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah pada kurun waktu tertentu

CARA MENGUKUR :1.SURVEY2.KUESIONER

Sebaran RTLH 2015Sebaran RTLH 2015

4.289 38.239 49.576 55.319 67.354 33.131 444.954 114.532

38.098

9.882

64.316

34.384

117.928

42.360

26.193 91.828 311.376 91.061 65.271 4.187

-4.067

27.237 -41.907

619.114 792.001

120.354

215.391

71.778

58.572

27.881

37.746

25.382

17.660

Sebaran Backlog Konsep Penghunian 2015

Sebaran Backlog Konsep Penghunian 2015

92,126 35,803 180,431 37,782 124,619 156,648 96,709 62,530

119,651

120,790

27,671

57,253

91,735

72,954

236,025 25,793 117,443 282,747 1,391,210 1,526,641

400,116

(44,438) 2,933

1,648,214 85,581

156,163

511,280

206,806

88,673

102,173

61,983

389,851

249,162

1. Kuesioner pendataan perumahan melalui kegiatan sinkronisasi pendataan dekonsenterasi bidang perumahan merupakan data sekunder yang diolah dari berbagai sumber yang disepakati dan ditandatangani oleh gubernur;

2. Data perumahan melalui wadah dekonsenterasi merupakan tanggung jawab pemprov/pemkab/pemkot bersama seluruh stakeholber perumahan dalam keanggotan pokja PKP provinsi, yang selanjutnya diharapkan dikembangkan dengan sumberdaya yang ada;

3. Pemprov yang belum melaksanakan kegiatan sinkronisasi pendataan agar secepatnya melaksanakan rapat prakonsultasi dan rapat konsultasi dengan melibatkan Pokja PKP;

4. Perolehan data perumahan yang lengkap dan valid memerlukan waktu dan sumberdaya yang berkelanjutan, untuk itu kegiatan sinkronisasi pendataan dekonsentrasi ini perlu dilanjutkan dalam tahapan dan cakupan lebih dalam, antara lain untuk kebutuhan dokumen RP3KP.

Hasil Diskusi Evaluasi DekonsenterasiBali, 22 -23 Oktober 2015

Hasil Diskusi Evaluasi DekonsenterasiBali, 22 -23 Oktober 2015

Rancangan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2016Bali, 22 -23 Oktober 2015

Rancangan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2016Bali, 22 -23 Oktober 2015

Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP

• Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah• SPM bidang perumahan• Permenpera no.12/2014 tentang RP3KP

Pengembangan Sistem Informasi dan Pendataan Perumahan

• Data Backlog• Data RTLH• Data RP3KP• Data realisasi program sejuta rumah• Sistem Informasi Pendataan Perumahan

Peningkatan Kemandirian Pokja PKP Provinsi

• Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan• Fasilitasi Pemberdayaan Pokja Kab/Kota

Bimbingan Teknis Penyusunan RP3KP

• RPJMN, RPJMD, RENSTRA

Alur Pelaksanaan Kegiatan

*) Dilaksanakan melalui DIPA Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan

Sosialisasi Kebijakan dan

Program Nasional Bidang PKP

dilaksanakan di ibukota provinsi

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan II

Finalisasi Dokumen Data Perumahan dan Definisi

Operasional Rumah Layak Huni Provinsi.

Rapat Kerja 4

pembahasan penyusunan

laporan akhir

Rangkaian Rakor Pokja PKP Provinsi

Untuk 31 Provinsi selain DKI Jakarta, Jatim dan Kaltara

Untuk Provinsi DKI Jakarta, Jatim dan Kalimantan Utara,

Bimbingan Teknis Dekonsentrasi Tahun

2015*)

dilaksanakan di Jakarta sebagai sarana sosialisasi, pembinaan dan koordinasi awal kepada SKPD provinsi

dalam pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2015

Bimbingan Teknis Dekonsentrasi Tahun

2015*)

dilaksanakan di Jakarta sebagai sarana sosialisasi, pembinaan dan koordinasi awal kepada SKPD provinsi

dalam pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2015

Rapat Koordinasi Dekonsentrasi*)

dilaksanakan di Jakarta dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Dekonsentrasi Perencanaan Bidang PKP Tahun 2015

Rapat Koordinasi Dekonsentrasi*)

dilaksanakan di Jakarta dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Dekonsentrasi Perencanaan Bidang PKP Tahun 2015

Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan

Forum komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka finalisasi Dokumen Data Perumahan serta

Definisi Operasional Rumah Layak Huni.

Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan

Pembahasan kebutuhan Data Perumahan, Pembahasan

Kondisi dan Potensi Pendataan Perumahan di Daerah

Rapat Kerja 3

pembahasan persiapan teknis pelaksanaan Pra

Rapat Konsultasi dan Rapat Konsultasi

Rapat Kerja 2

pembahasan persiapan teknis

pelaksanaan kegiatan Koordinasi

Rapat Kerja 1

koordinasi dan penyusunan rencana

kerja.

Rakor Pokja 1-21)Reviu renja Pokja PKP Provinsi2)Reviu isu dan permasalahan PKP

Rakor Pokja 3-43)Penyusunan Renja Pokja PKP Prov. 5 tahun kedepan (draf awal)4)Penyusunan Renja Pokja PKP Prov. 5 tahun kedepan (draf akhir)

Rakor Pokja 5-65)Diskusi tematik6)Diskusi tematik

Rakor Pokja 1-21)Analisis isu dan permasalahan PKP2)Pembentukan Pokja PKP Provinsi

Rakor Pokja 5-65)Diskusi tematik6)Diskusi tematik

Rakor Pokja 3-43)Penyusunan Renja Pokja PKP Prov. 5 tahun kedepan (draf awal)4)Penyusunan Renja Pokja PKP Prov. 5 tahun kedepan (draf akhir)

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan I

Pembahasan awal usulan Definisi Operasional Rumah

Layak Huni Per Provinsi Monitoring Kab/Kota dalam

pengisian kuesioner

Program Prioritas Konsep Sejuta Rumah Tahun 2015

MBR603.516

unit

MBR603.516

unit

PEMERINTAH98.300 UNIT

PEMERINTAH98.300 UNIT

1. RUSUNAWA2. PENINGKATAN

KUALITAS3. PEMBANGUNAN

BARU4. RUMAH KHUSUS

1. RUSUNAWA2. PENINGKATAN

KUALITAS3. PEMBANGUNAN

BARU4. RUMAH KHUSUS

SEWASEWA

NON MBR396.484

unit

NON MBR396.484

unit

PERUMNAS36.016 UNITPERUMNAS36.016 UNIT

REI230.000 UNIT

REI230.000 UNIT

APERSI155.000 UNIT

APERSI155.000 UNIT

ASPERI18.000 UNIT

ASPERI18.000 UNIT

BPJS-T35.400 UNIT

BPJS-T35.400 UNIT

PEMDA30.000 UNIT

PEMDA30.000 UNIT

REI250.000 UNIT

REI250.000 UNIT

MASYARAKAT146.484 UNITMASYARAKAT146.484 UNIT

1. RUSUNAMI2. RUMAH TAPAK1. RUSUNAMI2. RUMAH TAPAK

1. RUSUNAWA2. RUMAH TAPAK1. RUSUNAWA2. RUMAH TAPAK

1. RUSUNAMI2. RUMAH TAPAK1. RUSUNAMI2. RUMAH TAPAK

1. NELAYAN2. BURUH/PEKERJA3. PNS4. TNI/POLRI

1. NELAYAN2. BURUH/PEKERJA3. PNS4. TNI/POLRI

1. UMUM2. BURUH/PEKERJA3. PNS

1. UMUM2. BURUH/PEKERJA3. PNS

1. PNS2. BURUH / PEKERJA3. UMUM

1. PNS2. BURUH / PEKERJA3. UMUM

1. UMUM / KOMERSIAL1. UMUM / KOMERSIAL

MILIKMILIK

SEWA & MILIKSEWA & MILIK

MILIKMILIK

DEFINISI OPERASIONAL RUMAH LAYAK HUNIDEFINISI OPERASIONAL RUMAH LAYAK HUNI

Maksud dan Tujuan :• Penjabaran rumah layak huni yang akan digunakan dalam perhitungan jumlah rumah layak huni• Menentukan kriteria kelayakan atap, lantai, dinding, sanitasi, air minum, penerangan untuk perkotaan dan perdesaan• Untuk mengakomodir kearifan lokal dari masing-masing Provinsi dalam perhitungan rumah layak huni

TERIMA KASIH