Bahan direktur pkd shangrila hotel maret 2012
-
Upload
indonesia-infrastructure-initiative -
Category
Business
-
view
877 -
download
4
Transcript of Bahan direktur pkd shangrila hotel maret 2012
1
KEBIJAKAN HIBAH DAERAH
oleh:
Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
• UUD 1945 Perubahan kedua, BAB VI Pemerintah Daerah
Pasal 18A: (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
DASAR HUKUM
2
• UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;
• UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
• UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
• PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
• PP 10/2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
• PP 2/2012 tentang Hibah Daerah (Pengganti PP 57/2005);
• PMK Nomor 168/PMK.07/2008 Tentang Hibah Daerah (Proses Revisi)
• PMK Nomor 169 /PMK.07/2008 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah (Proses Revisi)
DASAR HUKUM
3
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMD
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22: 1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU
perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah
Daerah atau sebaliknya.
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33: 1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah
Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
PP 10/2011 Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerah PP 2/2012 Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah
4
Pasal 1 (28) Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing,
badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga
dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang
dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar
kembali.
Pasal 44 1) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat
2) Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui
Pemerintah
3) Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan
pemberi hibah
4) Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)
UU 33/2004
5
A P B N
ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MELALUI K/L
•RKA - KL
ANGGARAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN (MENKEU SELAKU BUN)
•Rencana Dana Pengeluaran (RDP) - BUN
Kantor
Pusat
(KP)
Kantor
Daerah
(KD)
Dekon-
sentrasi
(DK)
Tugas
Pemban-
tuan
(TP)
Transfer ke
Daerah
(DAU,
DAK,DBH)
Pinjaman
dan Hibah Subsidi
Belanja
Lain-
lain
Mendanai Urusan
Daerah (APBD) Mendanai Urusan Pusat
Dilaksanakan oleh Pemda
DANA APBN KE DAERAH
6
DEFINISI, RUANG LINGKUP & KRITERIA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMDA
D E F I N I S I
8
PP 2/2012 •Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian •Hibah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah •Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
9
LINGKUP HIBAH DAERAH
PEMERINTAH PUSAT
PEMDA
HIBAH
PEMDA LAIN
BADAN, LEMBAGA, ATAU ORGANISASI
DALAM NEGERI
KELOMPOK MASYARAKAT ATAU
PERORANGAN DALAM NEGERI
PINJAMAN LUAR NEGERI
HIBAH LUAR NEGERI
BUMD
PRINSIP HIBAH DAERAH (PP 2/2012)
10
• Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik
• Mekanisme APBN dan APBD
• Memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal
• Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah
• Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah
KRITERIA PEMBERIAN HIBAH
11
Sumber: Hibah Luar Negeri • kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah; • kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau • kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar
Negeri.
Sumber: Pinjaman Luar Negeri • digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah
Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan
nasional
Sumber: Penerimaan Dalam Negeri • kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan
peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;
• kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD;
• kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau
• kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
MEKANISME PERENCANAAN & PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH
BAGAN PENERIMAAN HIBAH LUAR NEGERI (PP 10/2011)
K/L Termasuk Hibah LN yang
diterushibahkan
Calon Pemberi Hibah Bappenas DJPU
Penilaian : RPJM, Rencana Pemanfaatan Hibah
Usulan Kegiatan sumber Pinjaman/hibah LN
DRKH
DRKH
Usulan pembiayaan
Usulan pembiayaan
Komitmen Pemberian Hibah Negosiasi & Penandatanganan
Perjanjian Hibah
Penetapan MK Pemberian/Penerusan Hibah
Penandatanganan Perjanjian Hibah
a. pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
b. Pembayaran langsung;
c. Rekening Khusus;
d. Letter of Credit;
e. Pembiayaan Pendahuluan
Penyaluran Hibah
PENERUSAN HIBAH (PP 2/2012)
DJPK
Penganggaran dalam APBN
Penyaluran Hibah
K/L
Penetapan MK: pinjaman LN dan hibah LN yang diterushibahkan
K/L Usulan nilai hibah dan daftar
pemda
MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH
14
PENYALURAN DANA HIBAH
PELAKSANAAN KEGIATAN
PERJANJIAN HIBAH ANTARA MK DAN KEPALA DAERAH
PENETAPAN MK:
PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH KEPADA
PEMDA
PENGUSULAN NILAI HIBAH DAN DAFTAR PEMDA PENERIMA
HIBAH
K/L MENKEU PEMDA
Mempertimbangkan:
a) kapasitas fiskal daerah; b)
Daerah yang ditentukan oleh
Pemberi Hibah Luar
Negeri; c) Daerah yang
memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh K/L; dan/atau
d) Daerah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah
• Sumber Hibah LN:
Penetapan setelah Perjanjian
Hibah LN ditandatangani
• Sumber Pinjaman LN:
setelah Pagu APBN
• Sumber Penerimaan DN:
setelah Pagu APBN
Pemda sebagai
Implementing Agency
bertanggung jawab atas
penyelesaian kegiatan dan
penggunaan dana hibah
sesuai Perjanjian Hibah
dan Manual Teknis
Penyaluran dilakukan
berdasarkan kinerja
yang diverifikasi K/L
• Penetapan Pemerintah untuk hibah kepada
Pemerintah Daerah yang bersumber dari PDN
• Penetapan Menteri atas alokasi peruntukkan
pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri
PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PERJANJIAN HIBAH DAERAH
16
• Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.
• Perjanjian paling sedikit memuat: a. tujuan; b. jumlah; c. sumber; d. penerima; e. persyaratan; f. tata cara penyaluran; g. tata cara pelaporan dan pemantauan; h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan i. sanksi.
PERJANJIAN HIBAH DAERAH
17
Salinan perjanjian hibah daerah wajib disampaikan oleh: a. Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kementerian negara/lembaga
pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah.
b. kepala daerah kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan, kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah Luar Negeri. Dalam hal Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, atau Perjanjian Hibah Luar Negeri mengalami perubahan, maka perjanjian Hibah Daerah atau perjanjian penerusan hibah harus disesuaikan.
PENGANGGARAN HIBAH
PENGANGGARAN HIBAH
PENGANGGARAN DI PUSAT
• Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan perundang-undangan
• Dalam hal APBN telah ditetapkan: penerushibahan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari hibah luar negeri dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam perubahan APBN
• Setelah APBN Perubahan ditetapkan: penerushibahan kepada Pemerintah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
PENGANGGARAN DI DAERAH
• Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah
• Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan
• Dalam hal APBD telah ditetapkan: penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD
• Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan: penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
PENYALURAN DANA HIBAH
HUBUNGAN FUNGSI: PELAKSANAAN MEKANISME HIBAH DAERAH
21
KEMENTERIAN KEUANGAN KPA - HPD
KEMENTERIAN PU (EXECUTING AGENCY)
PEMERINTAH DAERAH (IMPLEMENTING AGENCY)
Verifikasi
PENYALURAN HIBAH [PMK 169/2008]
PEMDA
K/L
KEMENKEU
Pihak ketiga
Permintaan pertimbangan atas dokumen terkait dan verifikasi
Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi 3
Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD 4
2
1 Pelaksanaan kegiatan/persyaratan hibah
5 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3
22
PENYALURAN HIBAH – PP 2/2012
23
• Penyaluran hibah berdasarkan permintaan penyaluran dana dari Pemda
• Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja
• Lima (5) Mekanisme penyaluran: a. pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD; b. pembayaran langsung; c. rekening khusus; d. letter of credit (L/C); atau e. pembiayaan pendahuluan.
BELANJA HIBAH DALAM APBN
NO PROGRAM MEKANISME PENYALURAN
EXECUTING AGENCY
SUMBER NILAI JUMLAH DAERAH
1. Mass Rapid Transit (MRT)
Performance-based
Ditjen. Perkeretaapian, Dephub
JICA Rp 5,3 T 1 Pemprov
2. Local Basic Education Capacity (L-BEC)
Performance-based
Ditjen. Mandikdasmen, Depdiknas
Komisi Eropa dan Belanda
Rp 125 M 50 Daerah
3. Hibah Air Minum Output-based Ditjen. Cipta Karya, Dept. PU
Australia Rp 199 M 35 Daerah
4. Hibah Air Limbah Output-based
Ditjen. Cipta Karya, Dept. PU
Australia Rp 35 M 5 Daerah
5. WASAP-D Performance-based
Ditjen. Cipta Karya, Dept. PU
Belanda Rp 18 M 6 Daerah
6. Hibah Percepatan Pembangunan Sanitasi
Performance-based
Ditjen. Cipta Karya, Dept. PU
Australia Rp 48 M 22 Daerah
HIBAH KE DAERAH DALAM APBN 2010 – 2011
No Kegiatan Waktu
Pelaksanaan Total Alokasi
Realisasi Penyaluran
Output
1. L-BEC* 2009 - 2012 125.000.000.000 71.000.000.000 Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas di bidang pendidikan di 50 kab/kota
2. Hibah Air Minum 2010 - 2011 199.550.000.000 199.050.000.000 Terpasangnya 77.000 Sambungan Rumah (SR) Air Minum
3. Hibah Air Limbah 2010 - 2011 25.000.000.000 24.130.000.000 Terpasangnya 4.826 SR Pengelolaan Air Limbah
4. IEG* 2010 - 2012 54.397.500.000 43.389.800.400 Pembangunan sarana persampahan dan air limbah di 21 kab/kota
5. MRT* 2010 - 2014 44.218.410.000 6.777.398.429 Pelaksanaan Tender Assistance Services – 1
6. WASAP-D* 2010 - 2012 17.952.000.000 6.297.150.700 Kegiatan pembangunan fisik sanitasi berbasis masyarakat dan berbasis institusi
ALOKASI HIBAH T.A. 2010 - 2011
*) Sisa alokasi yang tidak terserap untuk kegiatan L-BEC, IEG, MRT dan WASAP-D akan diluncurkan pada TA 2012
No Kegiatan Waktu
Pelaksanaan
Pagu Alokasi APBN TA 2012
(Rp) Target Output
1. Mass Rapid Transit (MRT)* 2010 - 2014 1.533.136.670.000 1. Constructuction Management Consulting Services
2. Tender Assistance Services – 2 3. Elevated Construction 4. Underground Construction
2. Local Basic Education Capacity (L-BEC)*
2009 - 2012 11.500.000.000 Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas di bidang pendidikan di 23 kab/kota
3. Water Resources and Irrigation System Management Project – APL 2 (WISMP-2)
2012 - 2015 147.780.000.000 Desain Irigasi, fisik irigasi dan pelatihan kelompok petani
4. IEG (Transportasi) 2012 Luncuran
5. WASAP-D 2012 Luncuran
6. Hibah Air Minum, Hibah Air Limbah, Hibah IEG
Pembahasan Proses Grant Agreement
HIBAH DAERAH 2012
T E R I M A K A S I H
28