Bahan Ajar Pkn Kelas V

BAHAN AJAR 1Mata Pelajaran Kelas / Semester STANDAR KOMPETENSI : : PKn :V/I

1. Memahami Pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KOMPETENSI DASAR :

1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia MATERI AJAR : BAB I NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA A. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdirinya Negara Kessatuan Republik Indonesia menurut kenyataan sejarah mengalami pembentukan pasang surut yang panjang. Masa kejayaan Sriwijaya, Majapahit, maupun Mataram belum cukup mengantarkan tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui oleh dunia. Kedatangan bangsa-bangsa penjajah semakin menenggelamkan harapan rakyat Indonesia untuk memiliki sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Bangsa Indonesia harus menghadapi colonial Belanda selama kurang lebih 350 tahun dan tentara pendudukan Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun untuk mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan. Titik terang menuju terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tampak setelah Jepang benyak mengalami kekalahan dari sekutu di sekitar Pasifik, termasuk Indonesia. Akibat tekanan hebat yang melanda Jepang, pada tanggal 14 Agustus 1945 pemerintah Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan cepat para pemimpin Indonesia menanggapi setuasi tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1945 atas inisiatif bangsa Indonesia sendiri dikumandangkan proklamasi kemerdekaan yang menjadi sumber tertib hukum pertama bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan proklamasi, suatu Negara berhak menentukan nasibnya sendiri dalam mewujudkan aspirasi, cita-cita, dan tujuan yang hendak dicapai. Negara kesatuan adalah Negara yang merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Dalam Negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah, provinsi, kabupaten, dan seterusnya. System pelaksanaan pemerintah Negara dilaksanakan baik secara desentralisasi maupun sentralisasi. System pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia yaitu desentralisasi. Bentuk benruk Negara kesatuan umunya mempunyai sifat-sifat berikut. 1) Kedaulatan Negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat. 2) Negara hanya mempunyai satu Undang-undang Dasar, satu Kepala Negara, satu Dewan

Manteri, dan satu Dewan Perwakilan Rakyat. 3) Hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, social budaya, serta pertahanan dan keamanan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 berbunyi Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Republik adalah Negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai seorang presiden. Presiden sebagai kepala Negara dipilih dari dan oleh rakyat untuk masa jebatan tertentu. B. Letak Wilyah Indonesia Secara garis besar, letak suatu daerah dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Letak Geografis Letak astronomis adlah letak suatu daeah atau Negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang ialah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara melintang. Garis lintang yang terletak di tengah-tengah globe dan membagi permukaan bumi menjadi dua belajan yang sama luas disebut khatulistiwa atau ekoator. Sedangka garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Garis bujur 0o ditetapkan melalui Kota Greenwich, Inggris. Indonesia teletak antara 6o LU 11o LS dan 94o BT 141o BT. Tempat tempat yang dilalui garis khatulistiwa sebagai berikut. a. Bonjol (Sumatera) b. Pontianak (Kalimantan) c. Tambu (Sulawesi) d. Pulau Halmahera (Maluku) Indonesia terlatak di antara 6o LU 11o LS sehingga termasuk daerah beriklim tropis. Cirri khas iklim tropis yaitu : a. Temperaturnya (suhu udara) cukup tinggi, rata-rata 26o C 28o C, dab b. Curah hujan rata-rata 2.000mm/tahun 2. Letak Geografis Letak geografis adalah letak suatu darah atau Negara dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi Negara itu pada bola bumi. Berdasarkan letak geografis, kepulauan Indonesia terlatak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di anatar Benua Asia dan Benua Australia. Kepulauan Indonesia sebagian besar terletak di belahan bumi selatan. Keuntungan letak geografis Indonesia sebagai berikut. a. lalu lintas perdagangan lancar b. Iklim yang baik untuk perkebunan c. Mempunyai mitra kerja sama yang saling menguntungkan d. Mempunyai sumber penghasilan yang menguntungkan 3. Letak Geologis

Letak geologis adalah letak suatu daerah atau Negara dilihat dari batu-batuan yang ada pada bumi. Wilayah kepulauan Indonesia secara geologis dapat dibagi menjadi tiga batas relief besar sebgai berikut. a. Dangkalan Sunda (dangkalan Indonesia Barat) b. Dangkalan Sahul (dangkalan Indonesia Timur) c. Dangkalan Indonesia Tengah (dangkalan antara Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul) disebut juga daerah Wallace. 4. Letak Maritim Letak maritim adalah letak suatu tempat terhadap lautan, artinya apakah tempat itu dekat atau jauh dari laut, serta pakahan sebagian atau seluruhnya dikelilingi oleh lait. Letak maritime Indonesia cukup baik, karena wilayahnya merupakan kepulauan yang dikelilingi tiga lautan besar diantaranya : a. Indonesia bagian timur berhadapan dengan Samudra Pasifik b. Indonesia bagian selatan berhadapan dengan Samudra Hindia, dan c. Indonesia bagian utara berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Keuntungan letak maritim Indonesia sebagai berikut : a. Adanya usaha dan kegiatan pelayaran, perikanan, dan pelabuhan di wilayah Indonesia b. Ditinjau dari segi ekonomi, Indonesia mempunyai potensi besar dalam mengembangkan usahusaha yang ditimbulkan oleh keadaan maritimnya. c. Indonesia mempunyai arti politik dan keamanan yang penting bagi Negara-negara tetangga. 5. Letak Ekonomis Letak ekonomis adalah letak suatu Negara dilihat dari jalur dan kehidupan ekoonomi Negara tersebut terhadap Negara lain. Letak ekonomis Indonesia sangat baik, karena Indonesia terletak antara Benua Asia dan Benua Australia. Hal ini merupakan pusat lalu lintas perdagangan. Wilayah Indonesia kaya sumber daya alam yang banyak dibutuhkan Negara-negara lain. C. Kepulauan yang Ada di Indonesia Wilayah Indonesia sangat luas, terdiri atas wilayah daratan dan perairan. Wilayah daratan Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Kepulauan di Indonesia membentang dari Sabang (Nanggroe Aceh Darussalam) sampai Merauke (Pulau papua). Kepulauan di Indonesia dikelompokkan menjadi kelompok besar, yaitu Kepulauan Sunda Besar, Kepulauan Sunda Kecil, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Papua, beserta pulau-pulau sekitarnya. Kepulauan Sunda Besar meliputi : 1. Pulau Sumatera 2. Pulau Jawa 3. Pulau Kalimantan 4. Pulau Sulawesi Pulau Sunda Kecil meliputi :

1. Pulau Bali 2. Kepualauan Nusa Tenggara Barat, dan 3. Kepulauan Nusa Tenggara Timur. 1) Pulau Sumatera Dahulu, Pulau Sumatera disebut juga Swarnadipa, artinya pulau yang kaya emas. Ada yang menyebutnya Pulau Perca, artinya pulau yang kaya akan pohon perca, yaitu pohon yang getahnya seperti karet yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat plastic. Ada juga yang menyebutnya Pulau Andalas. Pulau Sumatera dibagi menjadi 10 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau. 2) Pulau Jawa Dahulu, Pulau Jawa mendapat sebutan Jawadwipa. Di Jawa dibagi menjadi 6 bagian provinsi, yaitu Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, PRovinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. 3) Pulau Kalimantan Dahulu, Pulau Kalimantan dibseut Waranudwipa, artinya Pulau Dewa Laut dan Pulau Borneo. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di wilayah Negara Indonesia. Bagian utara wilayah Pulau Kalimantan merupakan wilayah Negara lain, yaitu wilayah Negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Pulau Kalimantan wilayah Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kalimatan Timur. Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi pulau yang terkenal karena menjadi persengketaan antara Indonesia dan Malaysia. Sekarang kedua pulau yang terkenal tersebut menjadi milik Malaysia. 4) Pulau Bali Pulau Bali dan pulau-pulau kecil di sekitarnya merupakan bagian dari kelompok (gugus) Kepulauan Sunda Kecil paling barat. Pulau Bali juga disebut Pulau Dewata, artinya pulau para dewa. Sebutan itu diberikan kepada Pulau Bali karena keadaan alamnya yang indah. Pulau Bali terdiri atas satu wilayah provinsi, yaitu Provinsi Bali. 5) Kepulauan Nusa Tenggara Barat Kepulauan Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari gugus Kepulauan Sunda Kecil paling tengah. Kepulauan Nusa Tenggara Barat merupakan satu wilayah provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat. 6) Kepulauan Nusa Tenggara Timur

Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari gugus Kepulauan Sunda Kecil paling timur. Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan satu wilayah provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timurt. Tiga buah pulau besar di wilayah ini adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. 7) Pulau Sulawesi Pada zaman dahulu, Pulau Sulawesi disebut Pulau Celebes. Pulau sulawesi mampunyai cirri khas, yaitu bentuknya seperti huruf K. Pulau Sulawesi dibagi menjadi 5 wilayah provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Prvinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Selawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Gorontalo merupakan provinsi baru yang dibentuk pada tanggal 22 Desember 2000. 8) Kepulauan Maluku Dahulu, Kepulauan Maluku hanya terdiri atas satu wilayah provinsi, yaitu Provinsi maluku. Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan UU No. 46 Tahun 19999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan undangundang tersebut Kepulauan Maluku terdapat dua provinsi, yaitu Provinsi maluku dan Provinsi Maluku Utara. 9) Papua Papua terletak di ujung paling timur di wilayah Indonesia, terkenal dengan sebutan Bumi Cendrawasih. Di wilayah Papua ada 3 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat, Provinsi papua Tengah, dan Provinsi Papua Timur. D. Batas Wilayah Republik Indonesia Luas atau sempitnya wilayah yang didiami tidak menjadi persoalan, baik bagi penyelenggaraan kehidupan pemerintahan maupun domisili rakyatnya. Indonesia wilayahnya sangat luas, akan tetapi ada juga Negara yang wilayahnya hanya terdiri dari beberapa pulau kecil seperti Singapura. Batas wilayah Negara mencakup batas wilayah daratan, batas wilayah lautan, dan batas wilayah udara. 1. Batas Wilayah Daratan Indonesia mempunyai perbatasan wilayah daratan di bagian uatara hanya dengan Negara Malaysia di Pulau Kalimantan dalam bentuk tugu perbatasan (antara Serawak dan Kalimantan Barat). Di wilayah paling timur, Indonesia hanya berbatasan daratan dengan Papua Nugini. Bentuk perbatasannya adalah kawat berduri, hutan, sungai dan Pegunungan Jaya Wijaya. Wilayah darata Indonesia dibedakan menjadi dua sebagai berikut. a. Wilayah administrasi, terdiri atas provinsi, kabupaten, kotamadya, kecamatan, kelurahan atau desa. b. Wilayah nonadministrasi meliputi : pulau, Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah pegunungan, daerah daratan, dan daerah pantai. 2. Batas Wilayah Lautan

Pada awalnya ada dua konsepsi (pandangan) mengenai wilayah lautan, yaitu Res Nullius dan Res Communis. a. Res Nullius adalah konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing Negara b. Res Communis adalah konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh dunia sehingga tidak dapat diambi atau dimiliki oleh masing-masing Negara. Hingga kini wilayah laut Indonesia berbatasan dengan sepuluh Negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Papua Nugini, Pulau Timur Leste, dan Australia. Banyak sengketa wilayah laut yang terjadi, diantaranya kasus Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan Timur yang akhirnya jatuh ke Negara Malaysia. Itu merupakan pengalaman buruk Indonesia karena tidak hanya pulau tersebut yang hilang, tetapi juga sumber daya alam Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pertahanan Negara. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguang terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Negara Indonesia adalah Negara yang sangat luas wilayahnya. Seperti halnya provinsi, Negara Indonesia juga mempunyai batas-batas wilayah. Batas wilayah Negara Indonesia berupa daratan dan perairan. Batas daratan berupa gunung dan pengunungan, batas perairan berupa lautan, selat dan sungai. Wilayah di luar garis batas wilayah Negara Indonesia merupakan wilayah Negara lain maupun perairan internasional. Batas wilayah Negara Indonesia sebagai berikut. a. Batas utara c. Batas timur d. Barat barat : Selat Malaka, Singapura, Laut Cina Selatan, Filipina dan Samudra Pasifik. : Papua Nugini : Samudra Indonesia b. Batas selatan : Samudra Indonesia dan Timor Timur

Berdasarkan peraturan hukum laut kuno, laut dibagi menjadi dua, yaitu laut territorial dan laut lepas. Laut territorial artinya lautan yang menjadi bagian dari wilayah suatu Negara. Laut lepas adalah laut yang tidak menjadi bagian dari wilayah suatu Negara atau laut yang menjadi milik bersama masyarakat dunia. Laut lepas juga disebut dengan laut bebas atau laut internasional. Pada zaman penjajahan Belanda dahulu, terdapat suatu peraturan yang disebut Ordonasi 1939. dalam peraturan itu, dinyatakan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah 3 mil laut (kurang lebih 5 km) diukur dari garis pantai terendah pada waktu air laut surut pada tiap-tiap pulau di Indonesia. Selain itu, penjajah Belanda juga beranggapan, bahwa setiap pulau atau kelompok pulau di Indonesia memiliki wilayah laut tersendiri. Akibatnya, anatara pulau atau sekelompok pulau yang satu dengan lainnya saling terpisahkan. Peraturan itu tidak terlepas dari tujuan sebenarnya dari penjajah yaitu sengaja ingin memecahkan belah bangsa Indonesia. Mereka tidak seang jika bangsa Indonesia bersatu karena akan menjadi kuat sehingga sulit untuk dikalahkan. Peraturan itu juga sangat bertentangan dengan asas Negara kesatuan yang dianut di Indonesia. Dalam pasal 1 UUD 1945 menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Setelah merdeka dan berdaulat penuh, Negara Indonesia berhak mengatur segala sesuatu yang

berkaitan dengan keamanan dan keselamatan Negara. Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengumumnkan suatu pernyataan resmin yang disebut Deklarasi Juanda. Berdasarkan deklarasi ini, seluruh perairan yang terletak di antara pulau atau sekelompok pulau yang satu dengan yang lain merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Deklarasi Juanda tersebut menjadi titik pangkal bagi terwujudnya Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang wilayahnya yang merupakan satu kesatuan ideology, politik, ekonomi, social dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Wilayah perairan di Indonesia dan pulau-pulau yang terdapat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Semua itu terkait dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kesamaan ideology, politik, ekonomi, social dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. SOAL Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 1. Wilayah Indonesia terdiri atas ..dan. 2. Berdasarkan letak geografis, kedaulatan Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu .. dan. 3. Pulau Kalimantan yang menjadi sengketa antara Indonesia dengan Malaysia yaitu . .dan. 4. Batas 5. Pulau 6. Batas 7. Kepulauan 8. Garis 9. Batas 10. Setelah laut bujur territorial ditarik di daratan Indonesia Timur Indonesia 0o dari sebuah yang Negara penduduknya wilayah paling Negara membentang terdapat garis dasar dibagi jarang Indonesia adalah Indonesia dari di dengan menjadi berupa .. adalah.. ..sampai Kota jarak.. proklamasi kemerdekaan wilayah Indonesia ..provinsi Jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat ! 1. Sebutkan 3 wilayah Indonesia yang terletak di Dangkalan Sunda ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. Tuliskan bunyi pasal 1 ayat 1 UUD 1945 !

Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3. Mengapa negara Indonesia disebut Negara kepulauan ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 4. Sebutkan 4 pulau besar yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 5. Sebutkan 3 faktor yang mendorong perkembangan provinsi di Indonesia ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 6. Sebutkan keuntyungan wilayah Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 7. Sebutkan 10 negara yang berbatasan dengan wilayah laut Indonesia ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 8. Mengapa pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan Deklarasi Juanda ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 9. Apa nama julukan yang diberikan kepada Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 10. Sebutkan Negara yang berbatasan dengan wilayah Negara Indonesia ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________



1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia MATERI AJAR : BAB II KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA A. Pengertian Bhineka Tunggal Ika Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Pulau besar yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Kepulauan Indonesia tersebar di laut yang sangat luas. Pulau-pulau itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan yang merupakan satu kesatuan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik daratan, lautan, maupun udara. Semua itu merupakan kesatuan wilayah Indonesia yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan, mengesampingkan perbedaan, dan hidup rukun dengan suku bangsa yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia hidup dalam keragaman, namun tetap menjunjung tinggi persatuan sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Persatuan dan kesatuan inilah yang harus dijaga, dibina dan dikembangkan. Itulan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa.

Indonesia dengan segala kekayaan alamnya menjadi milik kita semua. Wilayah Indonesia dan seluruh isinya harus kita kelola sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi kehidupan bagi kehidupan bersama. Hal itu karena wilayah Indonesia dengan kekayaannya bukan hanya milik generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan dating. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya rakyat. Kebudayaan yang ada di Indonesia dilindungi olehpemerintah. Hal ini dicantumkan dalam pasal 32 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradapan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memlihara dan mengembangkan nilia-nilai budayanya. Oleh karena itu, kita berusaha memlihara dan memajukan kebudayaan daerah dan mendorong untuk mempertahankan dan mengambangkan kebudayaan daerah dalam rangka peningkatan kebudayaan nasional untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus memperlakukan kebudayaan daerah yang satu dengan yang lain sama. Tidak ada kebudayaan daerah yang diberi kesempatan berkembang lebih daripada kebudayaan daerah lain. Semua kebudayaan daerah sama-sama dihargai dan sama-sama diberi kesempatan untuk berkembang. Kebudayaan daerah itulah yang merupakan akar kebudayaan nasional kita. Berbagai kebudayaan daerah berkembang bersama dan menunjukkan kekayaan kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan bangsa Indonesia. Keanekaragaman rumah, pakaian, tarian, nyanyi, bahasa, makanan, dan adapt istiadat tersebut menambah kekayaan budaya bangsa Indonesia yangdapat dijadikan sebagai objek wisata. Budaya kita adiluhur, maka harus dipertahankan dan dilestarikan. Kita junjung semboyan Negara kita Bhineka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu jua. B. Pentingnya Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan nusantara. Wawasan berasal dari kata mawas, yang artinya pandangan dan keyakinan. Sedangkan istilah nusantara digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perariran dan gugusan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik maupun Samudra Indonesia, serta di antara Benua Asia dan benua Australia. Indonesia merupakan Negara kesatuan yang bulat dalam segala bidang dan tidak dapat dipecahkan pecahkan. Indonesia yang terdiri dari daratan, lautan, alam, dan manusia Indonesia yang tumbuh dan berkembang di atasnya adalah satu yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan inilah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dikembangkan secara baik. 1. Pengertian Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang berdumber pada Pancasila dan UUD 1945. wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia menganai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nasional menunjukkan sifat, ruang lingkup, dan bentuk. Berasal dari kata Nation yang berarti bangsa yang telah mengindentikkan diri dalam kehidupan bernegara, serta secara singkat dapat dikatakan

sebagai suatu bangsa yang telah menegara. 2. Tujuan Wawasan Nusantara Tujuan wawasan nusantara sebagai cara pandang tidak boleh menyimpang dari tujuan nasiona. Telah kita ketahui bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur, maka tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan kesejahteraan, serta ketentraman bangsa Indonesia, juga ikut mewujudkan kebahagiaan, serta perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia. Dengan demikian, Wawasan Nusantara meliputi tujuan ke dalam dan tujuan ke luar. a. Tujuan ke Dalam Tujuan Wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Aspek alamiah mencakup tiga hal antara lain letak geografis pada posisi silang, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Oleh karena itu, tiga aspke yang termasuk dalam tujuan Wawasan Nusantara secara alamiah disebut Tri Gatra. Aspek social mencakup 5 hal, yaitu : gatra ideology, gatra politik, gatra social budaya, serta gatra pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, lima aspek social tersebut disebut Panca Gatra. b. Tujuan Ke Luar Tujuan Wawasan Nusantara ke luar adalah terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau Indonesia, artinya cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia demi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia. 3. Pentingnya Kedudukan Wawasan Nusantara Indonesia merupakan rangkaian kepulauan yang terdiri atas pulau yang besar dan pulau yang kecil. Indonesia terkenal sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia. Meskipun terbesar di lautan yang luas, pulau-pulau itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Pulau-pulau itu merupakan satu kesatuan wilayah Indonesia dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahpisahkan. Wilayah Indonesia terletak pada posisi silang, yaitu diantara dua benua (Benua Asia dan benua Australia) dan dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik). Oleh karena itu, Indonesia menjadi jembatan penghubung bagi masyarakat internasioal, karena letak wilayah Indonesia strategis, sehingga banyak bangsa lain ingin menguasainya. Untuk menanggulangi ancaman tesebut, kta harus melindungi seluruh wilayah Nusantara dan memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh, artinya ancaman terhadap satu wilayah atau pulau dianggap keutuhan wilayah nasional dan harus dihadapi secara bersama-sama.

C. Perbedaan dalam ikatan Persatuan Indonesia Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki bahasa, budaya, adapt istiadat dan kepercayaan masing-masing. Setiap suku bangsa memiliki cirri khas, dia antaranya model rumah adapt, pakaian daerah, tarian daerah, nyanyian daerah, bahasa daerah, makanan khas, upacara adapt, serta benda peninggalan sejarah purbakala. Suku bangsa itu menempati daerah atau tempat hidup masing-masing. Wilayah itu merupakan daerah kelahiran dan menjadi tanah leluhurnya. Dengan demikian, setiap suku bangsa memiliki kebudayaan daerah dan tanah kelahirannya.

1. Keragaman dan Keunikan Setiap Daerah Dengan beragamnya kebudayaan daerah, maka kebudayaan daerah di Indonesia juga memiliki keunikan. Kebudayaan daerah tiap suku memiliki ciri khas masing-masing, karena cirri khas tersebut, dalam setiap kebudayaan daerah terdapat keunikan. Misalnya, tarian memiliki keunikan, karena setiap suku bangsa memiliki tarian yang berbeda-beda, dengan makna dan arti yang berbeda pula. Tarian Seudati dari Aceh terdiri dari para laki-laki yang menggambarkan kepahlawanan. Di Bali terdapat tari dengan gerakan yang cepat, unik dan indah. Di Jawa terdapat berbagia tarian dengan cirri gerakan yang lemah gemulai. Kebudayaan daerah disebut juga kebudayaan suku, karena kebudayaan daerah lahir dalam masyarakat suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kebudayan daerah yang unik dan beragam merupakan kekayaan bangsa Indonesia dan menjadi akar bagi kebudayaan nasional. 2. Nilai Positif Daerah Tampilan acara-acara kebudayaan daerah yang dapat mempererat hubungan antar daerah antara lain : a) Pertukaran antarkebudayaan daerah b) Adanya pertukatan pelajar c) Mengadakan kunjungan daerah d) Mengadakan lomba kesenian daerah, dan e) Mengadakan pertunjukan seni daerah Berdasarkan uraian tersebut kita tidak boleh menutup diri terhadap budaya daerah lain. Masing-masing budaya daerah memiliki cirri khas dan keunggulan. Kita dapat mengambil dan menerima nilai positif budaya daerah lain untuk memperkaya budaya daerah sendiri. Dengan kita menerapkan sikap keterbukaan terhadap kebudayan daerah lain akan membuat kebudayaan daerah semakin berkembang sesuai dengan kemajuan bangsa. 3. Sikap Positif terhadap Pentingnya Budaya Daerah Kebudayaan daerah disampiang memperkaya kebudayan nasional, juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila kebudayaan daerah dihargai, dihormati, dan dibina untuk berkembang, orang orang di daerah akan merasa senang, puas, dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Mereka juga

akan menghargai kebudayaan daerah lain untuk berkembang, sehingga akan tercipta adanya sikap saling menghormati antarsuku bangsa. Sikap yang perlu dikembangkan sebagai genmerasi muda agar bisa menghormati suku bangsa lain antara lain : a) menerima bahwa suku bangsa memiliki kebudayaan daerah masing-masing b) menghargai dan menghormati suku dan kebudayaan daerah lain c) menyadari bahwa kebudayaan daerah merupakan akar kebudyaan nasional, serta kebudayaan nasional sebagai puncak dari kebudayaan daerah, dan d) menyadari bahwa kebudayaan daerah dapat memperkaya kebudayaan nasional dan memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa. Dengan adanya sikap saling menghormati tersebut, maka hal-hal yang perlu kita lakukan antara lain : a) turut menghidupkan kebudayaan daerah kita masing-masing dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional, dan b) ikut memelihara warisan budaya dan menyesuaikannya dengan kehidupan modern. Manfaat pentingnya persatuan dalam keragaman suku bangsa dan budaya antara lain : a) terwujudnya persatuan dan kesatuan di antara suku bangsa dan budaya b) tercapainya keutuhan hidup bermasyarakat c) terciptanya rasa tenteram, aman dan nyaman di dalam masyarakat d) mendorong masyarakat untuk berperilaku baik, e) memperkuat ketahanan nasional sehingga tidak mudah untuk dipecah belah, f) terbentuknya kebudayaan darah menjadi kebudayaan nasional, dan g) dapat memperkaya khasanah kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kepribadian bangsa. SOAL Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 1. Lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan semangat kepahlawanan bersumber pada .. 2. Dalam memelihara persatuan dan kesatuan, keteguhan hati sangat diperlukan agar tidak mudah 3. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan pertama kali pada tanggal .. 4. Kebersamaan dalam mengerjakan sesuatu, merupakan ...bangsa Indonesia 5. Di masyarakat terdapat pemeluk agama yang berbeda-beda, agar terjalin kerukunan .. 6. Kebudayaan asing yang masuk ke Negara kita hidup antar umat beragama kita harus

perlu 7. Akar 8. upacara dari pembakaran kebudayaan mayat di nasional bali adalah.. disebut 9. Tujuan diadakannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah. 10. Kumpulan surat-surat Kartini kemudian diterbitkan dengan sebuah buku bernama Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat ! 1. Sebutkan 4 toko daerah yang berjuang mengusir Belanda dari Indonesia ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. Mengapa letak geografis Indonesia dikatakan sangat strategis ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3. Apa yang dimaksud perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 4. Sebutkan 4 manfaat pentingnya dalam keragaman suku bangsa dan budaya ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 5. Apa fungsi Pancasila terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Inonesia ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 6. Sebutkan pengaruh Sumpah Pemuda terhadap perjuangan Merdeka! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 7. Sebutkan isi ikrar Sumpah Pemuda ! Jawab : _________________________________________________________________________ pemuda mewujudkan Indonesia

_________________________________________________________________________ 8. Apa yang dimaksud Wawasan Nusantara ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 9. Sebutkan 3 pemberontakan yang terjadi di daerah setelah proklamasi kemerdekaan ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 10. Sebutkan tujuan adanya pemberontakan di daerahdaerah ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________



1.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia MATERI AJAR : BAB III UPAYA MENJAGA KEUTUHAN NEGARA A. Loyalitas Kepada Bangsa dan Negara Menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dapat kita tempuh dengan meningkatkan loyalitas kita pada Pancasila dan UUD 1945, bahsa Negara, lagu kebangsaan, lambing Negara, dan bendera kebangsaan. 1. Pancasila Untuk membangun Negara yang kuat, suatu Negara harus dibangun di atas dasar pandangan hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, dasar Negara itu tak lain adalah Pancasila yang rumusannya terkandung pada Pembukaan UUD 1945 yang mempunyai dua peran atau fungsi pokok sebagai berikut. a. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia b. Pancasila sebagai dasar Negara 2. Bahasa Indonesia Perlu kita ketahui bahwa bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mempunyai kedudukan ganda, yakni sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa Negara. Sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai : a) kebangsaan nasional b) identitas nasional c) sarana komunikasi yang mempererat persatuan berbagai suku yang memiliki bahasa daerah masing-msing, dan d) alat-alat komunikasi antardaerah dan antarbudaya. Sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai beriktu. a) Bahasa resmi kenegaraan b) Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan c) Wahana komunikasi pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah d) Wahana pengembangan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Lagu Kebangsaan Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya, ciptaan dari Wage Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan merupakan salah satu sarana yang dapat menggalang persatuan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Oleh karena itu, kita wajib menjaga, meresapi, dan mengamalkan nilai-nilai yang ada didalamnya. Lagu kebangsaan ini juga ditetapkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 36 B yang berbunyi Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

4. Lambang Negara Salah satu identitas nasional kita ialah Garuda pancasila. Lambang Negara Garuda Pancasila ditetapkan dengan Peraturan pemerintah No. 66 pada tanggal 1 Oktober 1951 yang menggambarkan kedaulatan, dan kepribadian Negara kita. Garuda Pancasila yang digunakan sebagai lambang Negara Indonesia diambil dari khazanah peradapan Indonesia. 5. Bendera Kebangsaan Bendera kebangsaan Indonesia diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 35 yang berbunyi Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Terhadap Pancasila, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan, lambang Negara, dan bendera kebangsaan yang relah diuraikan tersebut, kita harus setia dengan tulus dan sepenuh hati. Kesetiaan tersebut akan menjamin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, dengan kukuhnya persatuan dan kesatuan pada gilirannya dapat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Inonesia menjadi utuh sehinggan tidak mudag untuk dipecah-belah. Perilaku-perilaku yang harus dilakukan untuk meningkatkan penyesuaian diri dalam pengalaman sila persatuan dan kesatuan dalam berbagai lingkungan kehidupan manusia antara lain : a. Di Lingkungan Keluarga Kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan di dalam lingkungan keluarga yang mencerminkan perilaku persatuan dan kesatuan antara lain : 1) beribadah bersama 2) menciptakan suasana kehdiupan keluarga yang tertib, dinamis, bahagia, dan saling menghargai. 3) Saling mencintai dan tolong menolong 4) Mengakui keberadaan fungsi dan kedudukan tiap-tiap anggota keluarga, dan 5) Menghargai pendapat anggota keluarga b. Di Lingkungan Sekolah Perilaku-perilaku yang mencerminkan pengamalan sila persatuan dan kesatuan yang kita lakukan di lingkungan sekolah, antara lain : 1) melaksanakan 6 K (Keamanan, Kebersihan, Keindahan, Kekeluargaan, Ketertiban, dan Kerindangan) dilingkungan sekolahnya masing-masing. 2) Ikut berperan serta secara aktif dalam kegiatan UKS, PMR, Pecinta alam, Pramuka, OSIS, dan Koperasi Siswa. 3) Aktif belajar, mematuhi peraturan sekolah, dan hormat kepada bapak dan ibu guru atau kepala sekolah, dan 4) Mempunyai kepedulian social, midalnya memberi sumbangan bila ada bencana alam, musibah, dan lain-lain. c. Di Lingkungan Masyarakat Perilaku-perilaku yang perlu kita kembangkan dalam lingkungan masyarakat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam Negara Republik Indonesia antara lain : 1) toleransi antarumat beragama dan kepercayaan

2) saling menghormati dan bekerja sama 3) kerja bakti, gotong royong, membersihkan lingkungan hidup dan tempat milik umum 4) membayar pajak tepat pada waktunya 5) berkorban untuk kepentingan bengsa dan Negara 6) melakukan penghijauan dan mencegah pencemaran lingkungan B. Kerukunan Hidup Antarumat Bangsa Perlu kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai mecam agama. Meskipun berbeda-beda agama, mereka selalu mengembangkan sikap toleransi, yaitu sikap hormat menghormati dan bekerja sama antarsesama umat beragama dan antyara para pemeluk agama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ini sudah dipupuk sejak lama. Empu Tantular dalam bukunya Sutasoma merumuskan dengan pernyataan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. Kata-kata itu berarti walaupun berbeda-beda tetap satu jua adanya. Membina dan mengembangkan sikap hormat dan menghormati adalah kewajiban kita. Demikian pula halnya dengan sikap bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat kita laksanakan antara lain pada waktu perayaan hari-hari besar agama, misalnya dengan saling mengucapkan selamat hari raya. Kita hendaknya menjauhkan sikap pertentangan dan tetap mengembangkan dikap toleransi demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebhinekaan agama adalah kenyataan hidup dalam masyarakat kita. Agama yang ada di Indonesia berbeda dalam nama ajarannya, tetapi semuanya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat kita memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Mereka melaksanakan ajara agamanya masing-masing dalam suasana tenang dan tenteram. Suasana tenang dan tenteram yang sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia perlu diperlihara dan ditegakkan. Kehidupan beragama juga merupakan salah satu bentuk budaya bangsa Indonesia. Adanya bermacammacam agama di negera kita memperkaya khazanah budaya bangsa. Setiap orang Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya, sudah seharusnya kita saling menghormati dan bertoleransi. Dengan sikap seperti itu, berarti dapat dikatakan kita ikut menjaga dan melestarikan khazanah salah satu budaya bangsa. C. Keamanan dan Ketertiban sebagai Tanggung Jawab Bersama Keamanan berarti kedamaia dan tidak ada bahaya yang mengancam. Dapat kita lihat dalam lingkungan keluarga misalnya rumah kita dikatakan aman jika seluruh anggota keluarga merasa dapat hidup dengan tertib, tenteram dan tidak tertekan. Jika terjadi suasana kacau di dalam rumah tentu anggota keluarga akan ikut kacau, tidk tenteram, dan merasa cemas. Begitu pula dalam lingkungan masyarakat, keamanan masyarakat yang terganggu dapat mengakibatkan kekacauan dan tidak ada ketertiban. Oleh karena itu, kita wajib menjaga ketertiban. Begitu pula halnya dengan Negara, jika Negara memiliki suasana yang tertib, warga negaranya pun merasa aman. Keamanan menjamin timbulnya ketentraman. Jika di dalam suatu masyrakat terdapat ketentraman, Negara pun akan diliputi suasana tenteram pula. Masyarakat yang tertib, damai, aman dan tenteram dapat menimbulkan rasa bahagia bagi penduduknya. Kita sebagai bagian dari masyarakat wajib membantu menciptakan keamanan dan ketertiban itu.

Misalnya, kita mematuhi adapt istiadat yang berlaku dalam masyarakat, kita hendaknya dapat memahamikepentingan orang lain dan menghormati pendapat orang lain. Kita hendaknya dapat menerima tugas yang diberikan kepada kita secara ikhlas dan melaksanakannya dengan bertanggung jawab. Keselamatan dan kepentingan umum harus kita tempatkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Apabila tiap-tiap warga tahu kewajibannya serta tahu menggunakan haknya, ketertiban itu akan tercapai. Hendaklah kita sadari bahwa ketentraman masyarakat tidak dating dengan sendririnya. Ketentraman itu wajib kita usahakan bersama. Tiap-tiap orang harus berusaha menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman satu sama lain. Keselamatan dan keutuhan wilayahnya merupakan tanggung jawab kita sebagai warga Negara. Negara pun mempunyai kewajiban memberikan jaminan keselamatan kepada penduduknya. Negara kita bercita-cita agar tanah air dan bangsa kita dapat hidup aman, tenteram, dan damai. Cita-cita tidak akan tercapai jika kita berusaha mewujudkannya. Oleh sebab itu, kewajiban kita adalah menjaga agar Negara dapat memberi perlindungan kepada kita. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kita jaga dengan menjaga ketahanan Negara dan bangsa. Ketahanan adalah kekuatan hati, kekuatan fisik, dan kesabaran diri. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan melalui dua upaya pembinaan yaitu : 1) upaya membina pertahanan untuk mencegah setiap ancaman yang dating dari luar negeri, dan 2) upaya membina pertahanan untuk mencegah setiap ancaman dari dalam negeri. Dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat akan diarahkan menuju tercapainya kualitas masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, tenteram, serta sejahtera lahir batin. Untuk itu harus dihindari teindakan dan sikap yang tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat misalnya ; 1) berpikir sukuisme, artinya sikap yang mementingkan suku bangsanya sendiri-sendiri, 2) berpikir statis, artinya tidak mau menerima perubahan dan pembaruan, dan 3) tidak berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya.

SOAL Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 1. Ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia merupakan 2. Bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara . 3. Keamanan masyarakat yang teganggu dapat mengakibatkan .. 4. Di dalam masyarakat pelaksanaan kebebasan setiap individu atau kelompok dibatasi oleh. mempunyai kedudukan ganda yaitu

5. Sikap yang teguh atau konsisten dengan prinsip percaya pada kemamouan diri sendiri merupakan sikap .. 6. Bangsa 7. Melaksanakan Indonesia perintah Tuhan terkanal membuat hati dengan nurani kta sikap merasa... 8. Demi menjaga persatuan dan kesatuan, apabila kita merasa bersalah terhadap teman sebaiknya 9. Di dalam masyarakat apabila menyelesaikan stuatu masalah dilaksanakan dengan. 10. Perilaku bangsa Indonesia harus sesuai dengan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat ! 1. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. Sebutkan 3 pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3. Mengapa pada waktu penjajahan rakyat Indonesia tidak berhasil mengusir penjajah dari bumi Indonesia ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 4. Berilah 3 contoh sikap kerukunan sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 5. Sebutkan 6 nilai Wawasan Nusantara yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 6. Sebutkan 2 wilayah Indonesia yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ! Jawab : _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 7. Sebutkan 4 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 8. Berilah 3 contoh perbuatan yang dapat

menimbulkan

perpecahan

Negara

kesatuan

Republik Indonesia ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 9. Sebutkan 4 kewajiban manusia sebagai masyarakat yang bertanggung jawab ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

10.

Apa yang harus kita lakukan, apabila kamu sedang mengikuti kegiatan seperti gambar di samping ?

Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________


2. Memahami Peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah KOMPETENSI DASAR :

2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perudang-undangan tingkat pusat dan daerah MATERI AJAR : BAB IV NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA A. Negara Hukum Republik Indonesia Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pernyataan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. dengan adanya pernyataan tersebut berarti Negara hukum Republik Indonesia merupakan keharusan Negara atau pemerintah dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara hukum Indonesia mempunyai tujuan seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu : 1. melindungi sergenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. untuk memajukan kesejahteraan umum 3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Unsur-unsur yang harus dipernuhi sebagai Negara hukum sebagai berikut. 1. Perlindungan terhadap hak-hak azazi manusia 2. Pemisahan kekuasaan 3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan

perundang-undangan 4. Adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Adapun tugas dari Negara hukum sebagai berikut. 1. menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat 2. menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kebenaran. 3. menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan keteraturan masyarakat di Indonesia segala sesuatunya berdasarkan dan tunduk pada hukum yang berlaku. Aturan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan bertujuan menciptakan dan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik. Apabila peraturan perundang-undangan ditaati dan dilaksanakan setiap warga dengan baik, maka semua kehidupan akan berjalan baik, begitu juga sebaliknya apabila peraturan perundang undangan tidak dilaksanakan karena kurangnya kesadaran warga pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentraman, ketertiban, dan keamanan Negara menjadi terganggu. B. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia diatur dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut ketatapan tersebut yang dinamakan sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Sumber hukum nasional kita adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan ini sebagai pengganti dan merupakan perubahan dari Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dinyatakan tidak berlaku lagi. Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan ini mewujudkan jenjang yang bertingkat-tingkat. Aturan yang di atas menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tata urutan perundang-Undangan sebagai berikut. 1. Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan kehidupan Negara Indonesia. Oleh karena itu, semua peraturan di bawahnyatidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam Undangkemakmuran, kebahagiaan, dan

undang dasar dalam empat periode yaitu : a. periode 18 Agustus 1945 27 Desember 1949, menggunakan UUD 1945 b. periode 27 Desember 1949 17 Agustus 1950, menggunakan Konstitusi RIS c. periode 17 Agustus 1950 5 Juli 1959, menggunakan UUDS 1950, dan d. periode 5 Juli 1959 sekarang, kembali menggunakan UUD 1945 yang sampai saat ini telah mengalami empat kali amandemen. Undang-undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis yang menempati urutan tertinggi dalam peraturan perundangan di Indonesia. Semua peraturan perundangan di Indonesia berada di bawah UUD 1945, bersumber, berdasar, dan berlaku atas dasar UUD 1945.

2. Ketetapan MPR Ketetapan Majerlis Permusyawaratan Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam siding Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR hanyalah salah satu bentuk pututsan Majelis. Adapun putusan Majelis ada tiga, yaitu: a. Ketetapan MPR b. Keputusan Majelis, dan c. Perubahan UUD Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis. a. Berisi arah kebijakan penyelenggaraan Negara b. Berisi rekomendasi Majelis kepada Presiden dan lembaga tinggi Negara tertentu lainnya mengenai pelaksanaan putusan Majelis yang harus dilaporkan pelaksanaannya dalam sidang tahunan berikutnya. c. Mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam Majelis d. Menggunakan nomor putusan Majelis. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Mejelis. a. Berisi aturan atau ketentuan intern Majelis b. Mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis c. Menggunakan nomor putusan Majelis Perubahan Undang-undang Dasar adalah putusan Majelis a. Memupyai kekuatan hukum sebagai Undang-undang Dasar b. Tidak menggunakan nomor putusan Mejlis Bentuk putusan Majelis yang dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan adalah keketapan MPR, sebab merupakan putusan MPR yang mengikat pada seluruh rakyat Indonesia dan berlaku seluruh wilayah Indonesia. 3. Undang-undang

Undang-undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang diadakan untuk melaksanakan Undang-undang Dasar serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-undang yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Udang-undang Dasar dinamakan Undang-undang Organik. Menurut pasal 5 ayat 1 UUD 1945 Presiden Berhak Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, undang-undang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang penting, sebab penyelengaraan pemerintah dijalankan dengan undang-undang. Dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR, undang-undang berisi aturan-aturan yang lebih terperinci. Undang-undang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwujudan dari kehendak rakyat Indonesia.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) adalah peraturan yang dikeluarkan presiden dalam keadaan memaksa atau darurat. Dalam keadaan yang mendesak untuk diadakannya aturan hukum, maka permeintah yaitu presiden berhak mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintahyang disetujui Dewan Perwakilan rakyat dapat menjadi undang-undang, sedangkan apabila tidak disetujui, maka dicabut. Pasal 22 UUD 1945, ketentuan menganai peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. a. Dalam hal Ikwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai perngganti undangundang. b. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat persidangan yang berikut. c. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. 5. Peraturan Pemerintah Menurut UUD 1945 padal 5 ayat 2 Presiden menetapkan praturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah adalah peraturan pemerintah pusat yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. Peraturan pemerintah pusat memuat ketentuan-ketentuan umum yang untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan peraturan pemerintah daerah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan peraturan pemerintah pusat. 6. Keputusan Presiden (Keppres) Keputusan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden yang bersifat mengatur untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi Negara dan administrasi pemerintahan.

7. Peraturan Daerah Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh daerah untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah berbeda tidap daerah. Peraturan daerah dapat berupa peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, dan peraturan daerah kota. Berdasarkan uraian diatas, peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : a. Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat antara lain : 1) undnag-undang 2) peraturan pemerintah pengganti undang-undang 3) keputusan presiden 4) keputusan menteri 5) keputusan kepala lembaga pemerintah nondepartemen 6) keputusan direktur jendral departemen, dan 7) keputusan badan kepala Negara b. peraturan perundang-undangan di tingkat daerah antara lain : 1) peraturan daerah provinsi 2) keputusan gubernur 3) peraturan daerah kabupaten atau kota, dan 4) keputusan bupati atau walikota C. Pentingnya Peraturan Perundang-Undangan Peraturan perundang-undangan diadakan agar menjadi pedoman bagi setiap penyelenggaraan pemerintah. Peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam menyelenggrakan permerintahan, diharapkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan pada undang-undang Dasar dan terwujudnya Negara hukum. Sebagai warga Negara yang baik dan bermoral Pancasila kita harus selalu menaati peraturan peraturan yang berlaku. Peraturan peraturan itu dibuat dengan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban dalam Negara harus ditegakkan agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan tidak gelisah. Masyarakat yang tenteram merupakan syarat yang penting untuk mencapai tujuan negara. Menaati segala ketentuan dan peraturan Negara demi terjaminnya ketertiban dan kelancaran hidup bersama merupakan kewajiban setiap warganya. Negara Indonesia adalah Negara hukum dan pemerintahan yang berdasarkan pada Undang-undang Dasar (konstitusi). Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD 1945 yaitu : a. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, dan b. Pasal 1 ayat 3 UU 1945 yang bernunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum Untuk mewujudkan Negara hukum dan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, maka seluruh

penyelenggaraan kehidupan bernegara diatur dan terikat pada hukum. Negara menciptakan normanorma hukum sebagai pedoman atau kaidah dalam penyelenggaraan bernegara. Norma-norma hukum itu berwujud peraturan perundang-undangan. Apabila tidak dibuat peraturan perundang-undangan, maka Negara Indonesia dapat menjadi Negara yang tidak berdasar atas hukum, tetapi berdasarkan atas kekuasaan belaka. Bila semuanya berdasar atas kekuasaan, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan, pelanggaran hak asasi manusia. Dan ketidaktertiban pada masyarakat. Negara dapat bertindak kejam dan menindas rakyatnya. Demikian pula rakyat yang berbuat atas dasar kekuasaan maka muncul perilaku kejam. Pada akhirnya, di dalam masyarakat tercipta, siapa yang kuat dialah yang paling kuasa. Semua harus tunduk dan taat pada perintahnya, karena penguasa dan rakyat dalam Negara dapat berbuat apa saja, dn tidak ada hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Peraturan perundang-undangan bagi lembaga-lembaga Negara memberi petunjuk dan abtasan agar masing-masing aparatur Negara dapat berperan sesuai fungsi dan kewenanganya. Oleh karena itu, akan terjadi di tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Peraturan perundang-undangan bagi warga Negara mengatur ketertiban warga dan akan mendorong terjadinya tertib hukum, serta peraturan pemerintah yang menjamin hak-hak warga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita harus selalu mentaati peraturan. Baik peraturan di sekolah, dimasyarakat maupun di dalam Negara. Sebagai siswa kita harus menaati peraturan-peraturan sekolah agar sekolah kita tidak mengalami gangguan dan kita dapat belajar dengan tertib dan tenag. Di masyarakat kita harus menaati peraturan yang ada. Kita boleh mengganggu dan mebuta kerusuhan karena gangguan dan kerusuhan menyebabkan kekacauan dalam lingkungan masyarakat. Kita diharuskan menaati peraturan-peraturan yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, amupun Negara, karena : a. peraturan peraturan adalah peraturang hukum sehingga kita dilibatkan dengan berlakunya peraturan-peraturan tersebut. b. Peraturan menciptakan ketentraman dan tata tertib dalam masyarakat, dan c. Tujuan utama peraturan adalah mengusahakan adanya keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat. SOAL Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 1. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan .. 2. Norma 3. Peraturan 4. Perpu 5. Pemerintahan yang daerah dapat dibuat dipaksakan oleh berlakunya disebut norma. yang bersifat diatur bersama merupakan peraturan daerah .dan.

dalam. 6. Jabatan yang termasuk kepala daerah adalah. 7. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 8. Amandemen ketiga dilaksanakan pada tanggal 9. Pada periode 17 Agustus 1950 5 Juli 1959 di Indonesia menggunakan 10. Norma agam berisi tentang petunjuk hidup yang bersumber pada .. Jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah ini dengan singkak dan tepat ! 1. Mengapa kita hrus manaati peraturan yang berlaku dalam berbagai lingkungan ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. Sebutkan tujuan Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3. Apa perbedaan antara ketetapan MPR dengan keputusan MPR ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 4. Dapatkah UUD 1945 diubah ? Siapa yang berhak mengubahnya ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 5. Jelaskan sistematika UUD 1945! Berapa pasal batang tubuh UUD 1945? Berapa pasal aturan peralihan dan aturan tambahan sesuai UUD 1945 setelah amandemen? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 6. Apa fungsi dibuat suatu peraturan perundangundangan ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

7. Apa yang dimaksud dengan norma? Sebutkan macamnya ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 8. Bagaimana proses penyusunan undang-undang ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 9. Sebutkan 3 Undang-undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 10. Berilah 3 contoh peraturan tata tertib di sekolahmu masing-masing ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________


2. Memahami Peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah KOMPETENSI DASAR :

2.2 Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, larangan merokok MATERI AJAR : BAB V NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA A. Peraturan Tentang Pajak Pajak adalah iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbale balik yang langusung dapat ditujukkan dan dipergunakan oleh pemerintah untuk membayar pengeluaran umum. Apabila pajak tidak dibayar oleh wjib pajak, maka hutang pajak itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti dengan surat paksa, melakukan penyitaan barang kena pajan tersebut, dan juga dapat dilakukan penyanderaan. Cirri-ciri bahwa suatu pungutan tersebut dikatakan membayar pajak antara lain : 1. pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta ada aturan pelaksanaannya, 2. dalam pembayaran pajak tidak mendapat imbalan langsung yang dapat ditunjuk, 3. pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan 4. pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pemungutan pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak Negara dan pajak daerah. Pajak Negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang yang belaku digunakan untuk membiayai pengeluaranpemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten yang berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asa desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun sumber sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah yang meliputi a. hasil pajak daerah b. hasil retribusi daerah c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2. Dana perimbangan 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Sumber bagi pemungutan pajak Negara relative tidak terbatas, sedangkan objek-objek yang dikenakan pajak daerah terbatas jumlahnya. Maksudnya apabila suatu pajak telah dipungut oleh Negara atau daerah tingkat atasan, maka daerah tingkat bawahan tidak dapat memungutnya lagi. Sebagai contoh, bahwa suatu sasaran yang telah menjadi objek pemungutan pajak daerah tidak akan dijadikan objek pemungutan oleh pusat, begitu juga sebaliknya pemerintah daerah tidak boleh memungut pajak atas laba suatu badan karena laba telah menjadi objek pemungutan pajak pusat. Pemerintah pusat tidak boleh memungut pajak anjing karena pajak anjing dipungut oleh pemerintah daerah. Contoh pajak Negara antara lain : a. Pajak Penghasilan b. Pajak Pertambahan Nilaidan pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM) c. Pajak Bumi dan Bangunan d. Bea Materai, dan e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Contoh pajak daerah antara lain : a. Pajak hotel b. Pajak restoran c. Pajak hiburan d. Pajak reklame e. Pajak penerangan jalan, dan f. Pajak parkir. Oleh karena itu,setiap warga diminta kesadarannya untuk membayar pajak. Pajak yang dikumpulkan dari rakyat akan digunakan kembali untuk membangun demi kepentingan rakyat. Disamping itu, pajak juga digunaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. B. Peraturan Tentang Anti Korupsi Tugas penyelenggara Negara sangat penting sekali karena berkaitan dengan kehidupan rakyat Indonesia. Oleh kerena itu, penyelenggara Negara harus benar-benar bekerja sesuai dengan peraturan yang ada untuk menciptakan penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Peraturan tentang korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana orupsi pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sutau perkumpulan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Disamping ada korupsi, juga da kolusi, yaitu permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang

lain, masyarakat, atau Negara. Sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntunkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mendahulukan kesejahteraan umum, sehingga tugas yang dilaksanakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia no. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Fungsi dibentuk komisi ini mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi pada penyelenggaraan Negara dengan menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga sesuai dengan pasal 15 ayat 1 yang berbunyi Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungnan saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Masyarakat mempunyai peran serta dalam penyelenggaraan Negara yang merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih. Masyarakat dilibatkan dalam penyelenggaraan Negara yang bertujuan untuk memperdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan pernyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tanpa adanya dukungan dan peran serta masyarakat, control sosial dalam penyelenggaraan negara tidak berjalan secara efektif, sehingga tujuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia sulit untuk diwujudkan. Agar masyarakat mempunyai keinginan berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pemerintah akan memberikan penghargaan. Peraturan Pemerintah republic Indonesia No. 71 Tahun 2000 yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan Setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindakan pidana korupsi berhak mendapat penghargaan. Dengan adanya pertisipasi dari masyarakat untuk pemberantasan korupsi, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, siapa saja yang bersalah tetap dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukuman itu dikenakan tanpa memandang pangkat, jabatan, keturunan, kalau orang tersebut bersalah melakukan tindakan korupsi akan ditindak tegas. Sesuai yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. C. Peraturan Lalu Lintas Pada subbab ini akan dibahas mengenai salah satu peraturan lalu lintas yang telah diberlakukan di daerah Kota bandung. Petugas yang bertangung jawab terhadap ketertiban lalu lintas, yaitu Polisi lalu lintas yang bertugas untuk mengatur kelancaran para pengendara kendaraan bermotor. Untuk membantu kelancaran di dalam menjalankan ketertiban lalu lintas, maka di setiap jalan sudah ada rambu-rambu lalu lintas yang dilengkapi dengan tanda tanda sebagai petunjuk para pemakai jalan untuk selalu berhati-hati. Peraturan tersebut agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan dikenal luas oleh masyarakat, maka perlu diadakan sosialisasi dan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi peraturan l;alu lintas

tersebut. Fungsi diciptakannya peraturan lalu lintas antara lain : 1. melaksanakan pendidikan masyarakat dalam rangka pembinaan disiplin dan keselamatan pengemudi. 2. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara lalu lintas 3. melakukan pengaturan dan pengamanan lalu lintas, dan 4. memberikan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pelayanan adnimistrasi pengemudi. Di dalam peraturan lalu lintas untuk melindungi para pejalan kaki diadakan sarana jembatan penyeberangan agar kondisi dan situasi di jalan menjadi tertib, aman dan nyaman. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Npo. 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Pasal 6 ayat 1 berbunyi Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (Zebra cross). Dengan adanya peraturan daerah tersebut, pemerintah daerah memberikan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan jalan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, dan penyeberangan orang. Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, pemerintah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sedangkan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pemerintah daerah dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas delman, jalur bebas parkir, dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan jalan tertentu yang rawan kemacetan. Dengan adanya kepedulian pemerintah dan kesadaran dari para pemakai jalan dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas. D. Peraturan Tentang Larangan Merokok Larangan merokok ini telah diberlakukan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Merokok dapat menyebabkan bahaya kesehatan, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif. Tujuan diadakannya kawasan dilarang merokok oleh Gubernur DKI Jakarta antara lain : 1. menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, 2. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal 3. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok, 4. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, dan 5. mewujudkan generasi muda yang sehat . Untuk mencapai tujuan tersebut, Gubernur DKI Jakarta menetapkan kawasan dilarang merokok. Kawasan dilarang merokok yang telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak, dan angkutan umum.

Tempat khusus untuk merokok berupa kawasan merokok oleh Gubernur DKI sendiri juga memberikan kebebasan kepada orang-orang untuk merokok. Tempat khusu kawasan merokok harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Tempatnya terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan dilarang merokok. 2. dilengkapi alat penghisap udara dan memiliki system sirkulasi udara. 3. dilengkapi asbak tempat pembuangan puntung rokok 4. dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 salah satu pasal yang kaitannya dengan rposes belajar mengajar sebagai berikut. 1. Pimpinan dan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib melarang kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta seluruh unsure sekolah lainnya untuk tidak merokok di tempat proses belajar mengajar. 2. Pimpinan dan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib menegur dan atau memperingatkan dan atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar. 3. peserta lainnya didik, dapat pendidik, memberikan dan teguran dan tenaga atau atau kependidikan, serta seluruh unsure sekolah melaporkan kepada pimpinan

penanggung jawab tempat proses belajar mengajar apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar. 4. pimpinan dan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Peraturan tersebut hanya berlaku di DKI Jakarta. Agar peraturan daerah bermanfaat dan dipatuhi oleh masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan gubernur tersebut dan memberikan bimbingan dan penyuluhan, serta penyebarluasan data atau informsi dampak rokok bagi kesehatan.

Apabila di suatu kawasan dilarang merokok ada seseorang yang terbukti merokok di tempat tersebut, pimpinan tempat tersebut membiarkan orang merokok di kawasan dilarang merokok dapat dilaksanakan sanksi administrasi berupa : 1. Peringatan tertulis 2. penghentian sementara kegiatan atau usaha, dan 3. pencabutan ijin.

SOAL Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 4. Penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib melarang peserta didik untuk ditempat belajar mengajar 5. Pajak penghasilan berdasarkan pemungutannya dilakukan secara ... 6. Iuran yang dipungut oleh pemerintah dengan disertai imbalan langsung disebut. 7. Tindakan adalah tindakan yang dilakukan secara melawan hukum melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan Negara. 8. Pajak .. 9. Tembakau mengandung . 10. Pajak atas kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang keadaan disebut........................ 11. SKP . 12. Letak rumah yang stategis menentukan ..pajak bumi dan bangunan. Tanda rambu-rambu lalu lintas di samping berarti. singkatan dari reklame dipungut oleh

Jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah ini dengan singkak dan tepat ! 1. Sebutkan pemerintah ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. Mengapa memberantas nepotisme ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3. Sebutkan 4 syarat yang harus dipenuhi untuk dijadikan kawasan merokok ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 4. Sebutkan 4 bangunan yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 5. Apa yag kamu ketahui tentang kolusi ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 6. Apa kepanjangan dari NPWP dan BUMN ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 7. Berilah 4 contoh pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 8. Apa yang kamu ketahui tentang pajak ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 9. Apa tujuan diadakannya kawasan dilarang merokok oleh Gubernur DKI Jakarta ? Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 10. Sebutkan kawasan dilarang merokok menurut peraturan daerah Gubernur DKI pemerintah korupsi, berusaha kolusi dan 3 manfaat pajak bagi

Jakarta ! Jawab : _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Latihan Ulangan Akhir Semester I1. Berikut ini merupakan tindakan yang tidak mencerminkan sikap kepahlawanan adalah . a. Men ghara c. Cinta tanah

pkan peng harga an b. Berju ang demi keme rdeka an

air d. Rela berko rban tanpa pamr ih

2. Salah satu alasan bangsa Indonesia berani mengusir penjajah adalah a. membela kebenaran dan keadilan b. mencari kesempatan dalam kesempitan c. membela kebenaran tanpa perhitungan d. mencegah terjadinya perselisihan antara-sesama 3. Alasan Kota Jakarta dijadikan ibu kota Negara Republik Indonesia adalah . a. sebagai tempat kelahiran Budi Utomo b. tempat pertama kali Belanda dating ke Indonesia c. sebagai pusat kegiatan para pemimpin politik d. tempat Indonesia 4. Salah satu akibat masyarakat mudah dihasut adalah .. a. terciptanya kedamaian b. Negara cepat maju dan terkenal c. Terjadi kerusuhan di mana-mana d. Persatuan dan kesatuan tetap terjaga 5. Bentuk Negara yang dikehendaki rakyat Indonesia adalah .. a. b. 6. Negara Indonesia adalah Negara hukum artinya c. d. diproklamasikan kemerdekaan

a. hukum di Indonesia sifatnya memaksa b. setiap perkara diselesaikan menurut hukum yang berlaku c. setiap orang bebas menentukan hukum d. semua antihukum 7. Kedudukan bahasa Indonesia di dalam kebudyaaan nasional adalah sebagai.. a. b. c. d. aparat

8. Suku bansga yang hidup di sekitar Gunung Bromo di Jawa Timur adalah a. b. c. d.

9. Wilayah Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau baik pulau besar maupun pulau kecil sehingga disebut Negara a. b. 10. Kewajiban kita terhadao cita-cita para pahlawan adalah a. m e n c a t a t n y a d a l c. d.

a m b u k u s e j a r a h n a s i o n a l b. m e l a n j u t k a n c it a c it a

p e rj u a n g a n n y a c. m e m u ji j a s a p e rj u a n g a n n y a d. m e n g u s u

l k a n p e r n g h a r g a a n b a g i p a r a p a h l a w a n . 11. Ketahanan seorang siswa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dapat dilatih dengan cara a. sabar mengha dapi cobaan

b. toleransi

terhadap n teman c. pasrah keadaan in tertib melaksa nakan tugas 12. Di Indonesia ada bermacam-macam agama, sikap kita terhadap orang yang berbeda agama adalah.. a. harus jarak agar tidak ruh dengan agama mereka b. tidak aantara agama yang satu dengan agama yang lain c. tidak mau

kesalaha

terhadap

d. berdisipl

dan

menjaga

terpenga

membed

bedakan

tahu dengan orang yang berbeda agama d. tetap bertema tidak sebaik teman . 13. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional adalah bunyi amandemen UUD 1945 pasal a. b. c. d.

n tetap

terhadap

seagama

14. Salah satu pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Sumatera adalah Pulau a. We b. Nias d. Bangka

c. Simeulu

15. 16. Wilayah ditunjukkan adalah .. peta yang diatas

a. Selat Su

b. Samudra

c. Samudra 17. Laut atau samudra yang terletak di sebelah utara Pulau bali adalah ..

d. Laut Jaw

a. b. 18. Pulau di Kepulauan Kalimantan yang dilalui garis 10o LS yaitu .. a. b.

c. d.

c. d.

19. Pulau di Indonesia yang mempunyai cirri khas yang bentuknya menyerupai huruf K yaitu a. b. c. d.

Laut atau selat yang ditunjuk pada peta diatas adalah

a. Selat La

b. Lauy Su

c. Selat Ma

d. Selat Ka 20. Selat yang menghubungkan antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sumatera adalah .. a. b. 21. Pulau Bali juga disebut a. b. 22. Berikut ini nama-nama provinsi. 1) Jawa barat 2) Gorontalo 3) Jambi 4) Bengkulu 5) DKI Jakarta 6) Banten 7) Lampung 8) Daerah Istimewa Jogjakarta 9) Riau c. d. c. d.

Berdasarkan data diatas yang termasuk provinsi yang berada di Pulau Jawa adalah.. a. 1), 2), 6), dan 8) b. 2), 8), 7) dan 9) c. 1), 5), 6), dan 9) d. 1), 5), 6), dan 8)

23. Berikut ini provinsi yang berada di Pulau Sumatera, kecuali. a. Provinsi Gorontalo c. Provinsi Riau

b. Provinsi Jambi

d. Provinsi Bengkulu

24. Tenggang rasa antarumat beragama ditunjukkan dengan sikap a. berteman hanya dengan kelompoknya saja b. pilih kasih dalam berteman c. menyendiri di kelas d. berteman tanpa membeda-bedakan agama. 25. Perbuatan yang mencerminkan sikap percaya diri adalah a. merasa malu ditujuk menjadi pengurus kelas b. berbuat curang pada saat bermain c. menyontek pada saat ulangna d. melaksanakan tugas menjadi pengibar bendera 26. Kebebasan yang bertanggung jawab dalam menggunakan telepon umum adalah.. a. berbicara di telepon umum seperlunya b. menggunakan telepon umum terus-menerus c. menunggui di telepon umum d. mengawasi penggunaan telepon umum 27. Puncak perjuangan bangsa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yaitu.. a. s b.P c. K d.K

28. Semangat yang mendorong bangsa Indonesia untuk mempersatukan Indonesia tercermin dalam peristiwa a. B b.S c. B d.K

29. Salah satu cermin setiap suku bangsa dapat dilihat dari.. a. c.

d. b.

30. Berikut ini falsafah dan ideologi bangsa Indonesia adalah a. b. d. 31. Semua warga Negara Indonesia berkewajiban untuk mempertahankan dan membela tanah air, merupakan bunyi pasal a. b. c. d. c.

32. Iman dan takwa merupakan kewajiban dalam meningkatkan .. bangsa a. b. 33. Contoh permasalahan a. b. yang timbul di lingkungan c. d. masyarakat c. d.

adalah..

34. Pemimpin yang diperlukan dalam masyarakat adalah pemimpin yang berkepribadian. a. b. c. d.

35. Peranan Bhineka Tunggal Ika dalam keragaman budaya bangsa Indonesia adalah.. a. b. 36. Perbedaan adat istiadat dan budaya tiap-tiap daerah merupakan.. a. b. 37. Perselisihan antarsuku bangsa jika dibesar-besarkan akan terjadi. a. persatuan b. perpecahan c. rasa saling menghormati d. kerukunan 38. Perkawinan antarsuku dapat meningkatkan a. terjadinya perang antarsuku b. persaingan c. persatuan dan kesatuan d. permusuhan c. d. c. d.

39. Perhormatan kepada bendera Merah putih termasuk sikap.. a. kepahlawanan b. kedisiplinan c. patritisme d. kepatuhan 40. Bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku dapat bersatu berkat semboyan.. a. Rawe-rawe rantas malang-malang putuh b. Persatuan dan kesatuan c. Bhineka Tunggal Ika d. Senasib seperjuangan

41. Gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut gerakan a. pengacau keamanan b. pembangkangan c. unjuk rasa d. separatis 42. Gambar disamping merupakan rumah adat dari provinsi ..

a. Jawa Timur b. Sumatera Utara c. Sumatera Selatan d. Jawa Tengah 43. Menjaga keutuhan bangsa merupakan tenggung jawab a. Menteri Pertahanan dan Keamanan b. TNI c. Seluruh bangsa Indonesia d. ABRI 44. Keragaman yang dimiliki benga sIndonesia dapat menjadi potensi positif apabila dikembangkan sikap.. a. chauvinisme b. fanatisme c. nasionalisme d. patriotisme 45. Lambang Negara Indonesia adalah.. a. Bhineka Tunggal Ika b. Pancasila c. Sang Merah Putih d. Garuda Pancasila

46. Wawasan Nusantara mempunyai tujuan ke luar yaitu. a. memajukan kesejahteraan umum b. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social c. melindungi semua warga dari bahaya yang mengancam d. mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa

47. Di bawah ini merupakan sikap yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa adalah a. sukuisme b. nasionalisme c. berjiwa ksatria d. patriotisme

48. Organisai yang pertama kali berdiri untuk membangkitkan semangat juang bangsa adalah.. a. PNI b. Sumpah Pemuda c. Budi Utomo d. Serikat Dagang

49. Di bawah ini yang merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah. a. bahasa resmi kenegaraan b. identitas nasional

c. bahasa pengantar dalam dunia pendidikan d. sebagai wahana untuk mengembangkan kebudayaan 50. Unsur perekat yang kuat untuyk menggalang persatuan dan kesatuan adalah a. sikap toleransi b. nasionalisme c. bahasa daerah d. bahasa Indonesia

Latihan Ulangan Akhir Semester I1. Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya a. semua pejabat Negara bebas dari hukum b. aturan perundang-undangan dibuat untuk masyarakat c. setiap orang bebas untuk menentukan hukum yang berlaku d. setiap perkara yang terjadi diselesaikan menurut hukum 2. Gambar disamping merupakan senjata tradisional daerah Madura Jawa Tengah Sumatera Utara Kalimantan 3. Sanksi norma hukum bersifat. a. luwe s b. fleksi bel c. trans paran d. meng atur dan mem aksa 4. Ketetapan MPR memupnyai kekuatan hukum mengikat a. a b.a c. w d.p

5. Undang-undang bersama oleh.. a. DPR b. MPR c. Predisen d. MA dengan

yang DPR,

dibuat

oleh

presiden ditetapkan

kemudian

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undan gdikeluarkan oleh presiden dalam situasi a. stabil b. aman c. darurat atau memaksa d. tidak menentu 7. Pada periode 27 Desember 1949 17 Agustus

1950, a. UUD 1945 b. Konstitusi RIS

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

menggunakan .. c. UUD 1950 d. Keputusan presiden 8. Peraturan yang memuat aturan-aturan umum yang melaksanakan disebut. a. peraturan pemerintah pusat b. peraturan pemerintah daerah c. peraturan perundang-undangan d. peraturan menteri 9. Peraturan yang menampung kondisi khusus dari provinsi dibuat oleh. a. gubernur bersama DPRD provinsi b. bupati bersama DPRD kabupaten c. walikota bersama DPRD kota d. presiden bersama DPR 10. Menteri yang terlibatdalam penyusunan peraturan pemerintah adalah a. Menteri Koordinator Politik, Pertahanan, dan Keamanan b. Menteri Hukum dan HAM c. Menteri Sekretaris Negara d. Menteri Kehakiman 11. Pihak yang terlibat dalam penyusunan Perpu adalah.. a. presiden, sekretaris Negara, dan DPR b. presiden, MPR, dan DPR c. presiden dan DPR d. presiden dan sekretaris Negara 12. Peraturan a. pemerintahan b. tugas dan kewajiban daerah dibentuk untuk peraturan pemerintah pusat

menyelenggarakan .. c. kekuasaan dan wewenang kepala daerah d. otonomi daerah 13. Setelah . a. berita Negara b. berita daerah c. lembaran daerah d. berita acara daerah disetujui Perda diundangkan dalam

14. Pajak Bumi dan Bangunan dipungut setiap a. sebulan sekali b. enam bulan sekali c. setahun sekali d. dua tahun sekali 15. Dalam menegakkan dan menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepala daerah membentuk a. wakil kepala daerah b. pegawai negeri sipil c. satuan polisi lalu lintas d. satuan polisi pamong praja 16. Di bawah ini yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah adalah.. a. Pontianak b. Samarinda c. Palangkaraya d. Banjarmasin 17. Berikut a. Jawa Barat b. Jawa Timur 18. ini provinsi yang ada pada awal

kemerdekaan Indonesia, kecuali c. Sulawesi d. Kalimantan Barat

1. 2.

19. a. timur b. Barat c. Selatan d. tengah

Gambar peta diaas, huruf A menunjukkan letak Provinsi kalimanta bagian

20. Pada tahun 1998 indonesia terdiri dari

provinsi. a. 27 b. 29 c. 32 d. 33 21. Timor Timur lepas dari Negara repuiblik Indonesia pada masa pemerintahan a. Megawati Soekarno Putri b. Abdurahman Wahid c. Soeharto d. B.J. habibie 22. Letak suatu daerah atau Negara dilihat dari kenyataannya bumi disebut letak.. a. astronimis b. geografis c. geologis d. maritime 23. Berikut ini merupakan pulau di Indonesia yang kaya akan emas adalah a. Pulau Kalimantan b. Pulau Sulawesi c. Pulau Sumatera d. Pulau Bali 24. Daerah datar yang terbentang luas dan terbentang luas dan terletak pada ketinggian lebih da

Bahan Ajar Pkn Kelas V

Documents

Transcript of Bahan Ajar Pkn Kelas V