BAGIAN ANGGARAN 035 - Kementerian Koordinator Bidang ... · Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber...

BAGIAN ANGGARAN 035

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KEMENTERIAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2011

AUDITED

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat 10710

Telp: 3521974 Fax: 3521985

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2011 (Audited)

i

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga

sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu Kementerian

Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2011 ini ,

perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan,

belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA

2011 adalah sebesar Rp 1.039.418.785,00. Sementara itu, realisasi bersih

Belanja Negara dari Transaksi Kas adalah sebesar Rp 178.444.471.461,00

atau 70,19% persen dari yang dianggarkan dalam DIPA TA 2011. Sedangkan

Belanja Negara dari Transaksi Non Kas adalah sebesar

Rp 55.010.534.823,00.

2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2011. Dari

Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar

Rp 65.213.643.963,00 dan Kewajiban sebesar Rp 890.024.261,00, sehingga

Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 64.323.619.702,00.


ii

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan

dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang

termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi

uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos

laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;

4. Laporan Keuanga TA 2011 ini berstatus sebagai laporan keuangan yang

telah diperiksa (Audited).

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan TA 2011 ini masih belum

sempurna, oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang

membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk

dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat

sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan

penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, Maret 2012

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

M. Hatta Rajasa

USER

Typewritten Text

ttd

USER

Typewritten Text

USER

Typewritten Text

USER

Typewritten Text

USER

Typewritten Text

USER

Typewritten Text

iii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Indeks Singkatan

Indeks Tabel

Indeks Grafik

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan

iv

v

vi

vii

Pernyataan Tanggung Jawab ix

Pernyataan telah direviu x

Ringkasan Eksekutif 1

Laporan Realisasi Anggaran 4

Neraca 6

Catatan atas Laporan Keuangan 8

A. Penjelasan Umum 8

A.1. Dasar Hukum 8

A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Negara/Lembaga 9

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 15

A.4. Kebijakan Akuntansi 16

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 20

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran 20

B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran 20

B.3. Catatan Penting Lainnya 25

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 28

C.1. Penjelasan Umum Neraca 28

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca 29

C.3. Catatan Penting Lainnya

D. Catatan Penting Lainnya/Pengungkapan Lainnya

D.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

D.2 Rekening Pemerintah

33

33

33

33

Laporan-Laporan Pendukung

Laporan Barang Pengguna

Lampiran Rekening Kementerian Negara/Lembaga

Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK


iv

INDEKS SINGKATAN

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BA : Bagian Anggaran

CALK : Catatan Atas Laporan Keuangan

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

LK : Laporan Keuangan

LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

MAK : Mata Anggaran Keluaran

MAP : Mata Anggaran Penerimaan

NTPN : Nomor Transaksi Penerimaan Negara

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajemen & Akuntansi Barang Milik Negara

SAI : Sistem Akuntansi Instansi

SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana

SPM : Surat Perintah Membayar

SSBP : Surat Setoran Bukan Pajak

TA : Tahun Anggaran

TAYL : Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR : Tuntutan Ganti Rugi

UP : Uang Persediaan


v

INDEKS TABEL

Tabel I. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (bersih) 1

Tabel 2. Ringkasan Neraca Perbandingan 2

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2011 14

Tabel 4. Realisasi Belanja Bruto Tahun Anggaran 2011 14

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2011 dan 2010 20

Tabel 6. Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana TA 2011 dan 2010 22

Tabel 7. Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja (dalam rupiah) 22

Tabel 8. Uraian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 23

Tabel 9. Uraian Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 24

Tabel 10. Uraian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 24

Tabel 11. Rincian Pengembalian Belanja Per Jenis Belanja (dalam rupiah) 25

Tabel 12. Ringkasan Neraca Perbandingan 28

Tabel 13. Ringkasan Perbandingan Rincian Saldo Barang Persediaan TA 2011 29

Tabel 14. Mutasi Aset Tetap 2010-2011 30

Tabel 15. Rincian Belanja yang Masih Harus Dibayar 31


vi

INDEKS GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Realisasi Pendapatan Bukan Pajak 21

Grafik 2. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2011-2010 21

Grafik 3. Komposisi Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2011 22

Grafik 4. Perbandingan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2011-2010 23

Grafik 5. Perbandingan Saldo Neraca TA 2011-2010 29


vii

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan Negara dan Hibah

Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah 20

Catatan B.2.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 20

Belanja Negara

Catatan B.2.2 Belanja Bruto 22

Catatan B.2.3 Pengembalian Belanja 24

Catatan B.2.4 Pengembalian Pendapatan 24

NERACA

ASET

Aset Lancar

Catatan C.2.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas 29

Catatan C.2.1.3 Persediaan 29

Aset Tetap

C.2.2.1 Peralatan dan Mesin 30

C.2.2.2 Gedung dan Bangunan 30

C.2.2.3 Aset Tetap Lainnya 30

Aset Lainnya

C.2.3.1 Aset Tak Berwujud 31

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Catatan C.2.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga 31

Catatan C.2.4.2 Pendapatan yang Ditangguhkan 32

Ekuitas Dana Lancar

Catatan C.2.5.2 Cadangan Persediaan 32

Ekuitas Dana Investasi

Catatan C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 32

Catatan C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 33

ix

ME NT E RI KO ORD INA T OR B ID AN G PER E KONO MIA N

R EP UB LI K IN DON ES IA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 Audited

sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,

dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Maret 2012 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian M. Hatta Rajasa

USER

Typewritten Text

ttd.

USER

Typewritten Text

x

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Telepon : (021) 3456825, Faksimile : (021) 3456825, Situs Web : http://www.ekon.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tahun Anggaran 2011 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan

Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan

keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan

prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih

sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan

tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu,

kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa

laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta , Maret 2012

Plt. Inspektur,

Iwan Faidi NIP 196203191983021002

USER

Typewritten Text

ttd.

USER

Typewritten Text

RINGKASAN EKSEKUTIF


Ringkasan Eksekutif -1-

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP), Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun

dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan

Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal.

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2011 ini telah

disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2011 ini disusun

berdasarkan Laporan Keuangan tingkat Eselon I dan Satuan Kerja yang berada di bawah

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-

unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31

Desember 2011.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember

2011 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.039.418.785,00.

Realisasi Belanja dari Transaksi Kas pada TA 2011 adalah sebesar

Rp 178.444.471.461,00 merupakan realisasi bersih belanja (setelah dikurangi

pengembalian belanja) yang mencapai 70,19% dari anggarannya. Sedangkan

Realisasi Belanja dari Transaksi Non Kas, berupa Belanja Hibah Langsung Jasa Luar

Negeri yang tidak dianggarkan dalam DIPA TA 2011 adalah sebesar

Rp 55.010.534.823,00.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (Neto)

Uraian TA 2011 TA 2010

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Pendapatan Negara dan Hibah 0 1.039.418.785 0 928.218.142

Jumlah Pendapatan 0 1.039.418.785 0 928.218.142

Belanja Rupiah Murni 232.776.413.000 178.022.254.971 116.403.423.000 96.844.191.459

Belanja Hibah Luar Negeri 5.941.355.000 422.216.490 0 0

Belanja Hibah Langsung Luar Negeri 15.502.500.000 0 595.292.000 63.737.700

Jumlah Belanja Transaksi Kas 254.220.268.000 178.444.471.461 116.998.715.000 96.907.929.159 Belanja Transaksi Non Kas 0 55.010.534.823 0 0

Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi pendapatan dan hibah

Realisasi belanja



2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan

ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2011.

Jumlah Aset per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 65.213.643.963,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 1.707.238.971,00; Aset Tetap sebesar Rp 63.288.724.242,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp 217.680.750,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 890.024.261,00 berupa Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2011 adalah sebesar

Rp 64.323.619.702, terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 817.214.710,00 dan

Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 63.506.404.992,00.

Tabel 2. Ringkasan Neraca Perbandingan

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Persen Kenaikan/

(Penurunan) Per 31 Desember 2011 Per 31 Desember 2010

Aset

Aset Lancar 1.707.238.971 1.329.627.123 28,39

Aset Tetap

63.288.724.242

37.025.450.280

70,93

Aset Lainnya 217.680.750 169.492.000 28,43

Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek 890.024.261 474.598.102 87,53

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar 817.214.710 855.029.021 (4,42)

Ekuitas Dana Investasi 63.506.404.992 37.194.942.280 70,73

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi

penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu,

dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dan kejadian penting

setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan, dalam

rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui

berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari

Kas Umum Negara (KUN) ditambah dengan informasi pendapatan dan belanja secara

akrual (pada CaLK) yaitu pada saat diperolehnya hak atas pendapatan dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setar a kas diterima atau dikeluarkan.

Neraca

Aset

Kewajiban

Ekuitas dana

Catatan atas Laporan Keuangan

Penyajian LRA



Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan

basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima oleh atau dikeluarkan

dari KUN.

Penyajian Neraca

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

No URAIAN ANGGARAN REALISASIREALISASI DI

ATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REALISASI

ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011

(DALAM RUPIAH)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

lu_pauai

Monday, March 12,

1

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRAKSKode Lap.

BAGIAN ANGGARAN PELAKSANA : - -

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA

1,039,418,785 1,039,418,785 0 I PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS 0.00

1,039,418,785 1,039,418,785 0 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI 0.00

0 0 0 a. Penerimaan Perpajakan 0.00

1,039,418,785 1,039,418,785 0 b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 0.00

0 0 0 2. HIBAH 0.00

0 0 0II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS 0.00

0 0 0 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI NON KAS 0.00

0 0 0 a. Penerimaan Perpajakan Non Kas 0.00

0 0 0 b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas 0.00

0 0 0 2. HIBAH NON KAS 0.00

1,039,418,785 1,039,418,785 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A I + A II)

BELANJAB

( 75,775,796,539) 178,444,471,461 254,220,268,000 I BELANJA TRANSAKSI KAS 70.19

( 12,445,815,463) 30,658,493,537 43,104,309,000 Belanja Pegawai 71.13

( 51,138,111,538) 132,155,679,462 183,293,791,000 Belanja Barang 72.10

( 12,191,869,538) 15,630,298,462 27,822,168,000 Belanja Modal 56.18

0 0 0 Pembayaran Bunga Utang 0.00

0 0 0 Subsidi 0.00

0 0 0 Hibah 0.00

0 0 0 Bantuan Sosial 0.00

0 0 0 Belanja Lain-lain 0.00

55,010,534,823 55,010,534,823 0II BELANJA TRANSAKSI NON KAS 0.00

0 0 0 Belanja Pegawai Non Kas 0.00

55,010,534,823 55,010,534,823 0 Belanja Barang Non Kas 0.00

0 0 0 Belanja Modal Non Kas 0.00

0 0 0 Pembayaran Bunga Utang Non Kas 0.00

0 0 0 Subsidi Non Kas 0.00

0 0 0 Hibah Non Kas 0.00

0 0 0 Bantuan Sosial Non Kas 0.00

0 0 0 Belanja Lain-lain Non Kas 0.00

JUMLAH BELANJA (B I + B II) ( 20,765,261,716) 233,455,006,284 254,220,268,000 91.83

PEMBIAYAANC

0 0 01. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO) 0.00

0 0 0 a. Perbankan Dalam Negeri 0.00

0 0 0 b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto) 0.00

0 0 02. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) 0.00

0 0 0 a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 0.00

0 0 0 b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 0.00

JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) 0 0 0 0.00

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Jakarta, , Maret 2012

M. Hatta Rajasa

USER

Typewritten Text

USER

Typewritten Text

ttd.

USER

Typewritten Text

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011

(DALAM RUPIAH)



lu_pauait

Monday, March 12,

1

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRAKTKode Lap.


No URAIANANGGARAN REALISASI

REALISASI DI

ATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.

ANGG.

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASIREALISASI DI

ATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.

ANGG.

7 8 9 10

2011 2010

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA

928,218,142 928,218,142 0 0.00 1,039,418,785 1,039,418,785 0.00 0PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KASA.I

928,218,142 928,218,142 0 0.00 1,039,418,785 1,039,418,785 0.00 0 PENERIMAAN NEGARAA.I.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan PerpajakanA.I.1.a

928,218,142 928,218,142 0 0.00 1,039,418,785 1,039,418,785 0.00 0 Penerimaan Negara Bukan PajakA.I.1.b

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HIBAHA.I.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KASA.II

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 PENERIMAAN NEGARA NON KASA.II.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan Perpajakan Non KasA.II.1.a

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan Negara Bukan Pajak Non KasA.II.1.b

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HIBAH NON KASA.II.2

0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) 928,218,142 928,218,142 1,039,418,785 1,039,418,785 0.00 0 0.00

BELANJA NEGARAB

( 20,090,785,841) 96,907,929,159 116,998,715,000 70.19( 75,775,796,539) 178,444,471,461 82.83 254,220,268,000BELANJA TRANSAKSI KASB.I

( 20,090,785,841) 96,907,929,159 116,998,715,000 70.19( 75,775,796,539) 178,444,471,461 82.83 254,220,268,000 Rupiah MurniB.I.1

( 274,390,885) 9,725,609,115 10,000,000,000 71.13( 12,445,815,463) 30,658,493,537 97.26 43,104,309,000 Belanja PegawaiB.I.1.a

( 19,246,933,579) 82,438,350,421 101,685,284,000 72.10( 51,138,111,538) 132,155,679,462 81.07 183,293,791,000 Belanja BarangB.I.1.b

( 569,461,377) 4,743,969,623 5,313,431,000 56.18( 12,191,869,538) 15,630,298,462 89.28 27,822,168,000 Belanja ModalB.I.1.c

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.1.d

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.1.e

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.1.f

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.1.g

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.1.h

( 531,554,300) 63,737,700 595,292,000 7.11( 5,519,138,510) 422,216,490 10.71 5,941,355,000 Pinjaman dan Hibah Luar NegeriB.I.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja PegawaiB.I.2.a

( 531,554,300) 63,737,700 595,292,000 5.64( 5,420,994,510) 323,866,490 10.71 5,744,861,000 Belanja BarangB.I.2.b

0 0 0 50.05( 98,144,000) 98,350,000 0.00 196,494,000 Belanja ModalB.I.2.c

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.2.d

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.2.e

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.2.f

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.2.g

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.2.h

0 0 0 0.00 55,010,534,823 55,010,534,823 0.00 0BELANJA TRANSAKSI NON KASB.II

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011

(DALAM RUPIAH)



lu_pauait

Monday, March 12,

2

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRAKTKode Lap.


No URAIANANGGARAN REALISASI

REALISASI DI

ATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.

ANGG.

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASIREALISASI DI

ATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.

ANGG.

7 8 9 10

2011 2010

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Pegawai Non KasB.II.1

0 0 0 0.00 55,010,534,823 55,010,534,823 0.00 0 Belanja Barang Non KasB.II.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Modal Non KasB.II.3

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga Utang Non KasB.II.4

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Subsidi Non KasB.II.5

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Hibah Non KasB.II.6

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan Sosial Non KasB.II.7

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lain Non KasB.II.8

116,998,715,000 ( 20,090,785,841) 96,907,929,159( 20,765,261,716) 233,455,006,284 82.83 254,220,268,000 91.83JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)

PEMBIAYAANC

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)C.I

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Perbankan Dalam NegeriC.I.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)C.I.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)C.II

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penarikan Pinjaman Luar NegeriC.II.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar NegeriC.II.1

0 0JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) 0 0 0 0.00 0 0.00



M. Hatta Rajasa

USER

Typewritten Text

ttd.

NERACA

NAMA PERKIRAAN

1 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA

(DALAM RUPIAH)

12/03/12

1

TanggalHalaman

035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

::

JUMLAH

LSAIKBKode Laporan:

:

PER 31 DESEMBER 2011

ASET

ASET LANCAR

809,363,470Kas Lainnya dan Setara Kas

897,875,501Persediaan

1,707,238,971JUMLAH ASET LANCAR

ASET TETAP

43,487,482,262Peralatan dan Mesin

19,733,715,055Gedung dan Bangunan

67,526,925Aset Tetap Lainnya

63,288,724,242JUMLAH ASET TETAP

ASET LAINNYA

217,680,750Aset Tak Berwujud

217,680,750JUMLAH ASET LAINNYA

65,213,643,963JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

80,660,791Utang kepada Pihak Ketiga

809,363,470Pendapatan Yang Ditangguhkan

890,024,261JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

890,024,261JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

897,875,501Cadangan Persediaan

-80,660,791Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

817,214,710JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

EKUITAS DANA INVESTASI

63,288,724,242Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

217,680,750Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

63,506,404,992JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

64,323,619,702JUMLAH EKUITAS DANA

65,213,643,963JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA



M. Hatta Rajasa

USER

Typewritten Text

ttd.

NAMA PERKIRAAN

1 2

NERACA


(DALAM RUPIAH)

12/03/12

1

TanggalHalaman

::

JUMLAH

2011 2010

PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

3

KENAIKAN (PENURUNAN)

Jumlah %

4 5

NSAIKLTKode Laporan:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN:

ASET

ASET LANCAR

100.63 405,959,954 403,403,516 809,363,470Kas Lainnya dan Setara Kas

( 100.00)( 11,000,000) 11,000,000 0Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

( 1.89)( 17,348,106) 915,223,607 897,875,501Persediaan

28.39 377,611,848 1,329,627,123 1,707,238,971JUMLAH ASET LANCAR

ASET TETAP

26.68 9,161,527,907 34,325,954,355 43,487,482,262Peralatan dan Mesin

649.77 17,101,746,055 2,631,969,000 19,733,715,055Gedung dan Bangunan

0.00 0 67,526,925 67,526,925Aset Tetap Lainnya

70.93 26,263,273,962 37,025,450,280 63,288,724,242JUMLAH ASET TETAP

ASET LAINNYA

28.43 48,188,750 169,492,000 217,680,750Aset Tak Berwujud

28.43 48,188,750 169,492,000 217,680,750JUMLAH ASET LAINNYA

69.27 26,689,074,560 38,524,569,403 65,213,643,963JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

( 82.93)( 391,894,428) 472,555,219 80,660,791Utang kepada Pihak Ketiga

39,518.68 807,320,587 2,042,883 809,363,470Pendapatan Yang Ditangguhkan

87.53 415,426,159 474,598,102 890,024,261JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

87.53 415,426,159 474,598,102 890,024,261JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

( 100.00)( 11,000,000) 11,000,000 0Cadangan Piutang

( 1.89)( 17,348,106) 915,223,607 897,875,501Cadangan Persediaan

13.29( 9,466,205) -71,194,586 -80,660,791Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka

( 4.42)( 37,814,311) 855,029,021 817,214,710JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

EKUITAS DANA INVESTASI

70.93 26,263,273,962 37,025,450,280 63,288,724,242Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

28.43 48,188,750 169,492,000 217,680,750Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

70.73 26,311,462,712 37,194,942,280 63,506,404,992JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

69.05 26,273,648,401 38,049,971,301 64,323,619,702JUMLAH EKUITAS DANA

69.27 26,689,074,560 38,524,569,403 65,213,643,963JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA



M. Hatta Rajasa

USER

Typewritten Text

USER

Typewritten Text

ttd.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tahun Anggaran 2011 (Audited)

Catatan atas Laporan Keuangan -8-

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Laporan keuangan Tahun Anggaran 2011 ini disajikan secara lengkap sebagai salah satu

wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik

(good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan

informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang

memadai.

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat

(2) menetapkan bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang

meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan

dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga

masing-masing.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) disusun berdasarkan LKPP.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah.

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/ 2008 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata

Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan

Keuangan

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.




A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sesuai tugas dan fungsi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai

Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada kondisi yang diinginkan selama kurun

waktu lima tahun yaitu tahun 2010-2014, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Kementerian Koordinator Bidang

Perekonmian mencakup Visi, Misi, Sasaran, sebagai berikut:

A. VISI

Suatu tugas pokok dan fungsi serta kondisi yang

ingin diwujudkan, maka Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian menetapkan Visi sebagai

berikut:

“Terwujudnya lembaga koordinasi dan

sinkronisasi pembangunan ekonomi yang

efektif dan berkelanjutan”

Visi ini menunjukkan bahwa Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian yang

mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana

dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan :

i) Pertumbuhan perekonomian yang

diinginkan melalui peningkatan investasi

dan ekspor;

ii) Penurunan tingkat pengangguran melalui

penciptaan lapangan kerja;

iii) Serta penurunan tingkat kemiskinan dan

kesenjangan melalui revitalisasi pertanian

dan perdesaan. Pembangunan

perekonomian tersebut dapat

mewujudkan perekonomian nasional yang

mandiri, memperkokoh kondisi dalam

negeri yang tangguh dalam menghadapi

tantangan era globalisasi, sehingga

diharapkan dapat menaikkan taraf hidup

serta membawa masyarakat Indonesia

menuju masyarakat yang adil, makmur dan

sejahtera.




B. MISI

Guna mewujudkan Visi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Misi. Misi

diharapkan dapat terlaksana demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu:

“Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang perekonomian”.

Misi tersebut disusun dengan

mempertimbangkan adanya reformasi di bidang

ekonomi, perkembangan perekonomian dalam

negeri maupun internasional, kondisi era

globalisasi yang semakin kompetitif, serta

kebutuhan atau tuntutan dari masyarakat yang

menginginkan adanya Misi tersebut

mengisyaratkan adanya upaya untuk

meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan

kerjasama yang lebih baik dalam pengembangan

perekonomian nasional, melalui koordinasi

kebijakan:

1 Pengembangan Kebijakan Makro Ekonomi dan Keuangan;

2 Pengembangan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

3 Penyusunan Tata Ruang Nasional;

4 Percepatan Pembangunan Infrastruktur;

5 Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi;

6 Pengembangan Desentralisasi Fiskal;

7 Pengembangan Pemanfaatan SDA, Pertambangan, dan Kehutanan;

8 Revitalisasi Perindustrian dan Perdagangan;

9 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

10 Memperluas Kesempatan Kerja melalui Pertumbuhan Ekonomi yang didorong oleh Peningkatan

Investasi dan Ekspor;

11 Peningkatan Investasi;

12 Pengembangan Revitalisasi Pertanian dan Perikanan;

13 Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional;

14 Pengembangan Lembaga Keuangan;

15 Pengembangan Informasi Kebijakan Perekonomian;

16 Pengembangan Usaha yang Kondusif;

17 Pembangunan Sarana Akses Publik di Bidang Perekonomian;

18 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.




Tujuan yang ingin dicapai dalam koordinasi

pembangunan perekonomian adalah :

“Sinkronisasi dan Koordinasi

perencanaan, penyusunan, dan

pelaksanaan kebijakan bidang

perekonomian yang efektif dalam

meningkatkan daya saing perekonomian”.

Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini

maka Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian dapat secara tepat mengetahui

apa yang harus dilakukan oleh organisasi

untuk mewujudkan visi dan misinya dalam

waktu tahun 2010-2014 dengan

mempertimbangkan sumber daya, dana,

sarana dan prasarana yang dimiliki. Selain itu,

rumusan tujuan strategis ini untuk memantau

dan mengukur sejauh mana pencapaian visi,

misi, dan kinerja organisasi tercapai.




C. KEBIJAKAN D. STRATEGI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi

tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian maka upaya-upaya yang dilakukan

untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

perlu suatu arah kebijakan yang menjadi acuan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun arah kebijakan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian yaitu:

1. Meningkatkan stabilitas ekonomi;

2. Stimulus fiskal;

3. Meningkatkan iklim investasi dan berusaha;

4. Meningkatkan ketahanan pangan;

5. Mengembangkan sumber daya alam sebagai

sumber energi berkelanjutan yang terbarukan;

6. Mengembangkan infrastruktur untuk

mendukung daya saing sektor riil;

7. Mendorong terselenggaranya

good governance.

Dalam kaitan dengan arah kebijakan

tersebut, strategi yang dilakukan

Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian antara lain adalah:

1. Meningkatkan koordinasi perekonomian

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah;

2. Memastikan terlaksananya koordinasi

antar daerah;

3. Menjaga dan memperbaiki sinkronisasi

dan koordinasi Kementerian/Lembaga

dibawah koordinasi Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian

Strategi ini dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya berbagai kegiatan dalam

mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dimaksud

memperhitungkan berbagai potensi, peluang, kelemahan dan tantangan yang ada dan

diperkirakan akan muncul dalam penyelenggaraan kegiatannya.

Selanjutnya dengan strategi tersebut, kegiatan yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian adalah upaya memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan secara seimbang

antara komponen-komponen pembangunan di bidang perekonomian agar upaya pengelolaan

pembangunan dapat terarah pada tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Berbagai komponen pembangunan dimaksud adalah instansi teknis yang melaksanakan

pembangunan, sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan adalah rakyat, penduduk atau

masyarakat secara keseluruhan dan departemen/kementerian/instansi teknis lainnya yang

sekaligus sebagai pelaku pembangunan.

Keseluruhan arah kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah

substansi kegiatan, dan dalam setiap substansi kegiatan memiliki kesamaan perspektif dengan

maksud, tujuan dan karakteristik menurut departemen/kementerian/instansi terkait/daerah

masing-masing. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dalam

pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi pencapaian Visi dan Misi

organisasi.




Kegiatan-Kegiatan Kemenko Bidang Perekonomian Tahun 2010/2011




PENDAPATAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Pendapatan netto yang diterima Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran

2011 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Netto Tahun Anggaran 2011 (dalam rupiah)

Realisasi Pendapatan Netto di atas adalah Realisasi setelah dikurangi Pengembalian Pendapatan.

Terjadi kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2011 dibandingkan dengan Tahun

2010 sebesar 11,98%. Kontribusi kenaikan PNBP terbesar berasal dari kenaikan Penerimaan

Kembali Belanja Lainnya RM Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL).

BELANJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Realisasi belanja pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2011 dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Realisasi Belanja Netto Tahun Anggaran 2011

(dalam rupiah)

Uraian Realisasi Pendapatan TA 2011 TA 2010 Persen

Kenaikan/ Penurunan

Pendapatan Negara Bukan Pajak 1.039.418.785 928.218.142 11,98

- Pendapatan Penjualan Aset Lainnya 0 18.500.000 (100)

- Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri 170.640 170.640 0

- Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara

11.000.000 60.000.000 (81.66)

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 90.001.132 255.119.750 (64,72)

- Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL 938.247.013 594.427.370 57,84

- Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-Lain 0 382 (100)

Uraian Jenis Belanja TA 2011 TA 2010

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

Belanja dari Transaksi Kas

254.220.268.000 178.444.471.461 70,87 116.998.715.000 96.907.929.159 83,48

- Belanja Pegawai 43.104.309.000 30.658.493.537 71,15 10.000.000.000 9.725.609.115 97,54

- Belanja Barang 183.293.791.000 132.155.679.462 73,03 101.685.284.000 82.438.350.421 81,79

- Belanja Modal 27.822.168.000 15.630.298.462 56,18 5.313.431.000 4.743.969.623 89,28

Belanja dari Transaksi Non Kas

0 55.010.534.823 0 0 0 0

-Belanja Barang Non Kas 0 55.010.534.823 0 0 0 0




Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2011 secara

keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan dengan TA 2010, akan tetapi memiliki rasio

realisasi yang lebih kecil karena pagu anggaran yang lebih tinggi daripada TA 2010. Kontribusi

peningkatan realisasi terbesar berasal dari Realisasi Belanja Pegawai dikarenakan pada TA 2011,

Tunjangan Khusus Pegawai sudah dibayarkan melalui DIPA Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, tidak lagi melalui DIPA Belanja Lain-Lain Kementerian Keuangan (BA 999.08).

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2011 merupakan

laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk periode TA 2011 satuan kerja yang

dicakup dalam Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

meliputi dua satuan kerja, yaitu Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

(427752) dan Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) yang

berada dalam satu eselon I (Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian).

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan

kompilasi data/laporan keuangan tingkat eselon I dan satuan kerja Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang

Milik Negara (SIMAK-BMN). Satuan kerja membukukan transaksi keuangan melalui SAI baik

untuk transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, maupun belanja.

Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri

dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran

seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan

Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan kompilasi neraca entitas akuntansi yang berada di bawah

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan

laporan keuangan, penjelasan atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.




Data neraca yang disajikan dalam laporan keuangan ini berasal dari SIMAK-BMN.

Satuan kerja yang ada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah

melaksanakan SIMAK-BMN secara penuh.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas, yaitu basis akuntansi

yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis

akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK TA 2011 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian adalah :

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas atau setara kas oleh KUN yang menambah

ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah

pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat

kas atau setara kas diterima oleh KUN, sedangkan pendapatan yang masih harus diterima

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan

sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dan kas atau setara kas dari KUN yang mengurangi

ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat kas atau setara

kas telah dikeluarkan dari KUN, sedangkan belanja yang masih harus dibayar diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja

disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja,

sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi

organisasi dan fungsi.




(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya

alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui

pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas atau setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta

asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah

dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

seperti donasi/rampasan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap

dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2011

pada harga perolehan.Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1

Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);




(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih

dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan dan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomptabel

kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya

berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang,

dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran

(TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun,

Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak

Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri

bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian

yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu

perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut

atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12

(dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih

yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan

bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan

intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak

cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak

Berwujud dalam pengembangan.

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks

pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan

pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga

internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang

bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai

konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.




Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban

jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga

(accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat

pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi

pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan

lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat

kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan

kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas

Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban

jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan

kewajiban jangka panjang.



Penjelasan Umum

Laporan Realisasi

Anggaran

Realisasi Pendapatan

Negara dan Hibah Bruto

Rp 1.043.418.785,00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Bruto Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berasal dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan PNBP Lainnya sebesar

Rp 1.043.418.785,00. Tidak terdapat estimasi pendapatan yang ditetapkan pada

anggaran Tahun 2011 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Belanja pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan atas Transaksi

Kas dan Transaksi non Kas. Realisasi Belanja bruto atas Transaksi Kas adalah

sebesar Rp 180.161.986.247,00 berasal dari Belanja Pegawai sebesar

Rp 30.667.263.455,00 Belanja Barang sebesar Rp 133.864.424.330,00 dan Belanja

Modal sebesar Rp 15.630.298.462,00. Belanja atas Transaksi non Kas adalah sebesar

Rp 55.010.534.823,00 berasal dari Belanja Barang Non Kas.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi pendapatan negara dan hibah bruto TA 2011 sebesar Rp 1.043.418.785,00

berasal dari PNBP Lainnya. Tidak terdapat estimasi pendapatan yang ditetapkan pada

DIPA TA 2011 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya periode TA 2011 sebesar

Rp 1.043.418.785,00 terdiri atas :

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2011 dan 2010

Uraian Realisasi Pendapatan TA 2011 TA 2010 Persen Kenaikan/

Penurunan

Pendapatan Negara Bukan Pajak 1.043.418.785 928.218.142 12,41

- Pendapatan Penjualan Aset Lainnya 0 18.500.000 (100)

- Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri 170.640 170.640 0

- Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara

15.000.000 60.000.000 (75)

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 90.001.132 255.119.750 (64,72)

- Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL 938.247.013 594.427.370 57,84

- Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-Lain 0 382 (100)



Realisasi Belanja Bruto

dari Transaksi Kas

Rp180.161.986.247,00

Grafik 1. Komposisi Realisasi Pendapatan Bukan Pajak TA 2011

Rp 170.640

Rp 15.000.000

Rp 90.001.132

Rp 938.247.013

Pendapatan Sewa Rumah Dinas

Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL

Grafik 2. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2011-2010

Rp-Rp100.000.000 Rp200.000.000 Rp300.000.000 Rp400.000.000 Rp500.000.000 Rp600.000.000 Rp700.000.000 Rp800.000.000 Rp900.000.000

Rp1.000.000.000

2011

2010

Total Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak antara TA 2011 dengan 2010 terjadi

kenaikan sebesar 12,41 %, hal ini diakibatkan adanya kontribusi kenaikan PNBP yang

signifikan dari Penerimaan Kembali belanja Pegawai Pusat TAYL dan Penerimaan

Kembali Belanja Lainnya RM TAYL.

B.2.2. Belanja Bruto dari Transaksi Kas

Realisasi Belanja Bruto Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2011

adalah sebesar Rp 180.161.986.247,00. Belanja dilakukan atas Mata Anggaran

Keluaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Realisasi Belanja

Bruto berdasarkan Sumber Dana adalah Rupiah Murni sebesar Rp 179.739.769.757;

Hibah Luar Negeri sebesar Rp 422.216.490,00; Realisasi Belanja menurut Sumber

Dana secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini:



Tabel 6. Perbandingan Realisasi Belanja dari Transaksi Kas Berdasarkan Sumber Dana

(dalam rupiah)

TA 2011 dan 2010

Dibandingkan dengan TA 2010, realisasi belanja bruto TA 2011 mengalami

peningkatan, namun memiliki rasio realisasi yang lebih kecil dikarenakan pagu

anggaran yang lebih tinggi di TA 2011. Kontribusi peningkatan terbesar berasal dari

Belanja Pegawai di mana pada TA 2011, Tunjangan Khusus Pegawai sudah

dibayarkan melalui DIPA Kemenko Bidang Perkonomian bukan lagi dari DIPA Belanja

Lain-Lain Kementerian Keuangan. Selain itu, Belanja Barang dan Belanja Pegawai

juga mengalami peningkatan. Berikut adalah tabel dan grafik realisasi belanja

berdasarkan jenis belanja:

Tabel 7. Realisasi Belanja dari Transaksi Kas Berdasarkan Jenis Belanja (dalam rupiah)

Grafik 3. Komposisi Realisasi Belanja dari Transsaksi Kas per Jenis Belanja

TA 2011 (dalam rupiah)

30.667.263.455

133.864.424.330

15.630.298.462

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

30.667.263.455

133.864.424.330

15.630.298.462

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Uraian Sumber Dana

TA 2011 TA 2010


Belanja 254.220.268.000 180.161.986.247 70,87 116.998.715.000 97.670.956.575 83,48

- Rupiah Murni 232.776.413.000 179.739.769.757 77,22 116.403.423.000 97.607.218.875 83,85

- Pinjaman Luar Negeri/ Hibah LN

5.941.355.000 422.216.490 7,11 595.292.000 63.737.700 10,71

- Hibah Langsung LN 15.502.500.000 0 0 0 0 0

Uraian Jenis Belanja

TA 2011 TA 2010


Belanja 254.220.268.000 180.161.986.247 70,87 116.998.715.000 97.670.956.575 83,48

- Belanja Pegawai 43.104.309.000 30.667.263.455 71,15 10.000.000.000 9.753.654.414 97,54

- Belanja Barang 183.293.791.000 133.864.424.330 73,03 101.685.284.000 83.173.332.538 81,79

- Belanja Modal 27.822.168.000 15.630.298.462 56,18 5.313.431.000 4.743.969.623 89,28

3



Belanja Pegawai Bruto

Rp30.667.263.455

Belanja Barang Bruto

Rp133.864.424.330,00

Grafik 4. Perbandingan Realisasi Belanja dari Transaksi Kas per

Jenis Belanja TA 2011-2010

Belanja Pegawai Bruto (Transaksi Kas)

Belanja Pegawai Bruto terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja

Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito. Belanja Pegawai Bruto TA 2011

terjadi kenaikan sebesar 214,41% dikarenakan Belanja Tunjangan Kinerja pada

tahun ini dibayarkan melalui DIPA BA 035. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah

sebagai berikut.

Tabel 8. Uraian Realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2011

Belanja Barang Bruto (Transaksi Kas)

Belanja Barang Bruto Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2011

terjadi kenaikan sebesar 60,94% dari realisasi TA 2010. Belanja Barang Bruto terdiri

dari Belanja Barang Operasional dan Non Operasional, Belanja Jasa, Belanja

Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan. Rincian realisasi Belanja Barang adalah

sebagai berikut:

Tabel 9. Uraian Realisasi Belanja Barang Bruto TA 2011

Uraian Jenis Belanja Pegawai TA 2011 TA 2010


Belanja Pegawai 43.104.309.000 30.667.263.455 71,15 10.000.000.000 9.753.654.414 97,54

- Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 14.094.549.000 10.807.945.650 76,68 9.996.040.000 9.753.654.414 97,58

- Belanja Lembur 0 0 0 3.960.000 0 0

- Belanja Tunj Khsusus & Pegawai Transito

29.009.760.000 19.859.317.805 68,46 0 0 0

Uraian Jenis Belanja Barang TA 2011 TA 2010


Belanja Barang 183.293.791.000 133.864.424.330 73,03 101.685.284.000 83.173.332.538 81,79

- Belanja Barang Operasional 5.638.490.000 4.418.947.802 78,37 5.884.717.000 5.328.606.209 90,55

- Belanja Barang Non Operasional 62.402.580.000 52.716.927.170 84,48 30.392.330.000 23.083.943.703 75,95

- Belanja Jasa 41.658.353.000 13.676.532.833 32,83 11.938.757.000 7.197.389.066 60,29

- Belanja Pemeliharaan 3.672.741.000 2.810.351.603 76,52 3.355.570.000 2.438.890.091 72,68

- Belanja Perjalanan Dalam Negeri 42.994.667.000 38.150.240.438 88,73 35.485.993.000 33.841.478.889 95,37

- Belanja Perjalanan Luar Negeri 26.926.960.000 22.091.424.484 82,04 14.627.917.000 11.283.024.580 77,13



Belanja Modal Bruto

Rp15.630.298.462,00

Belanja Bruto dari

Transaksi Non Kas

Rp55.010.534.823,00

Pengembalian Belanja

Rp 1.717.514.786,00

Belanja Modal Bruto (Transaksi Kas)

Belanja Modal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2011 mengalami

kenaikan sebesar 229,48% dibandingkan dengan TA 2010. Belanja Modal Bruto

terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Fisik Lainnya

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Uraian Realisasi Belanja Modal Bruto TA 2011

B.2.3. Belanja Bruto dari Transaksi Non Kas

Realisasi Belanja Bruto dari Transaksi Non Kas yang tidak termasuk dalam pagu DIPA

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2011 adalah sebesar

Rp 55.010.534.823,00. Belanja dilakukan atas Mata Anggaran Keluaran Belanja

Barang Non Kas.

B.2.4. Pengembalian Belanja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat Pengembalian belanja

(penerimaan kembali belanja) selama TA 2011 atas belanja yang terjadi pada tahun

anggaran berjalan sebesar Rp 1.717.514.786,00 yang dibukukan sebagai kontra

pos belanja pada periode pelaporan. Rincian pengembalian belanja per jenis

belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Rincian Pengembalian Belanja Per Jenis Belanja (dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja Modal

TA 2011 TA 2010


Belanja Modal 27.822.168.000 15.630.298.462 56,18 5.313.431.000 4.743.969.000 89,28

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.884.984.000 8.855.051.352 59,49 4.472.261.000 4.052.248.148 90,61

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan

12.184.300.000 6.737.247.110 55,29 0 0 0

- Belanja Modal Fisik Lainnya 752.884.000 38.000.000 5,05 841.170.000 691.721.475 82,23

Uraian Pengembalian Belanja Realisasi Total

Pengembalian Belanja Pegawai

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 4.914.918

Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus 3.855.000

Sub Total Pengembalian Belanja Pegawai 8.769.918

Pengembalian Belanja Barang

Pengembalian Belanja Barang Operasional 12.433.031

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional 409.206.750

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri 966.871.703

Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri 320.233.384

Sub Total Pengembalian Belanja Barang 1.708.744.868

Total Pengembalian Belanja 1.717.514.786



Pengembalian Pendapatan

Rp4.000.000,00

Catatan Penting Lainnya

Hibah Luar Negeri

B.2.4. Pengembalian Pendapatan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat Pengembalian

Pendapatan selama TA 2011 atas kelebihan penyetoran Pendapatan Pelunasan

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp 4.000.000,00.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

B.3.1. Hibah Luar Negeri

Disamping sumber dana Rupiah Murni, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian juga menerima sumber pembiayaan lain berupa Hibah Luar Negeri

dari berbagai Lembaga Donor. Rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hibah terencana dari World Bank yang dianggarkan di dalam DIPA untuk proyek

Multi Donor Facility for Trade and Investment Climate dengan Nomor Register

99993101 sebesar Rp 4.632.123.000,00.

2. Hibah terencana dari World Bank yang dianggarkan di dalam DIPA untuk proyek

Extractive Industries Transparency Iniative dengan Nomor Register 71682601

sebesar Rp 1.309.232.000,00.

3. Hibah Langsung Luar Negeri dari Japan International Cooperation Agency

(JICA), diterima melalui Asisten Deputi Kebijakan Transportasi Deputi Urusan

Infrastruktur Transportasi dalam bentuk Kerjasama Teknis (Technical

Cooperation) untuk Proyek Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration

berdasarkan Record of Discussion (R/D) yang ditandatangani kedua belah pihak

pada tanggal 1 Juni 2009. Hibah Jasa Langsung Luar Negeri dengan Nomor

Register 71694001 ini bernilai JPY 400.000.000.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem

Akuntansi Hibah Pasal 17, Realisasi Pendapatan dan Belanja Hibah berbentuk

Jasa diakui sebesar nominalnya atau estimasi nilai wajarnya setelah

mendapatkan pengesahan dari KPPN, setelah sebelumnya direviu oleh

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit Akuntansi Pembantu-BUN

Pengelola Hibah.

Pada tanggal 31 Desember 2011, realisasi Pendapatan dan Belanja Hibah Jasa

Langsung Luar Negeri yang disahkan oleh KPPN adalah sebesar

Rp 55.010.534.823,00. Pendapatan diakui dan dicatat oleh BUN (Kementerian

Keuangan) sedangkan Belanja diakui oleh Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian sebagai Belanja dari Transaksi Non Kas dalam Laporan Realisasi

Anggaran.



Pada DIPA TA 2011, muncul pagu anggaran atas Hibah Langsung ini

berdasarkan nilai estimasi yang akan terealisasi pada TA 2011 sebesar

Rp 3.705.000.000,00. Sesuai PP no. 10 Tahun 2011, Hibah Langsung dalam

bentuk Jasa tidak dilaksanakan melalui mekanisme penganggaran sehingga

seharusnya tidak perlu dicantumkan di dalam DIPA. Munculnya nilai ini di dalam

DIPA TA 2011 dikarenakan belum terbitnya aturan serupa ketika DIPA disusun.

4. Hibah Langsung dalam bentuk Technical Cooperation dari JICA untuk proyek

Capacity Development of Trade-Related Administration yang diterima melalui

Asisten Deputi Urusan Peningkatan Ekspor Deputi Bidang Koordinasi Industri

dan Perdagangan berdasarkan R/D tanggal 12 Maret 2010. Hibah dengan

Nomor Register ini 71693301 bernilai JPY 320.000.000. Belum terdapat

realisasi Belanja yang dapat diakui atas Hibah yang dimaksud.

B.3.2. Revisi DIPA

Selama TA 2011, Satuan Kerja 427752 melakukan 13 (tiga belas) kali revisi DIPA

dengan rincian sebagai berikut:

a. Revisi I No. S-699/PB/2011 tgl 21 Januari 2011;

b. Revisi II No. S-1190/PB/2011 tgl 10 Februari 2011;

c. Revisi III No. S-2042/PB/2011 tgl 11 Maret 2011;

d. Revisi IV No S-3805/PB/2011 tgl 12 April 2011;

e. Revisi V No. 0001/035-01.1.01/00/2011 tanggal 26 April 2011;

f. Revisi VI No. S-5120/PB/2011 Tgl 25 Mei 2011;

g. Revisi VII No. 0001/035-01.1.01/00/2011 tanggal 27 Juni 2011;

h. Revisi VIII No. 0001/035-01.1.01/00/2011 tanggal 29 Juli 2011;

i. Revisi IX No. 0001/035-01.1.01/00/2011 tanggal 11 Agustus 2011;

j. Revisi X No. 0001/035-01.1.01/00/2011 tanggal 26 Agustus 2011;

k. Revisi XI No. 0001/035-01.1.01/00/2011 tanggal 28 September 2011;

l. Revisi XII No. 0001/035-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Oktober 2011;

m. Revisi XIII No. 0001/035-01.1.01/00/2011 tanggal 21 Oktober 2011;

Sedangkan Satuan Kerja 427755 melakukan satu kali revisi DIPA, Nomor Revisi:

S-6206/PB/2011 tanggal 26 Juni 2011.

B.3.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

Basis Akrual adalah basis akuntansi yan gmengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan

dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang

dilampirkan pada LKPP Tahunan, secara berjenjang dari tingkat UAKPA hingga

UAPA dimulai dari Laporan Keuangan TA 2009.



Transaksi Akrual yang bisa dilaporkan per 31 Desember 2011 terdiri dari:

a. Belanja yang Masih Harus Dibayar berupa Tagihan Jasa Telekomunikasi bulan

Desember 2011 sebesar Rp 42.323.166,00;

b. Belanja yang Masih Harus Dibayar berupa Tagihan Rekening Listrik bulan

Desember 2011 sebesar Rp 38.337.625,00.

Kedua transaksi tersebut berasal dari kode satuan kerja 427752 dan menjadi

penambah saldo Utang pada Pihak Ketiga di Neraca per 31 Desember 2011. Daftar

Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual beserta pengaruhnya pada LRA

disajikan pada Lampiran Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.




Penjelasan Umum

Neraca

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Posisi Keuangan pada Neraca per 31 Desember 2011 terdiri atas Aset

sebesar Rp 64.598.613.963,00; Kewajiban sebesar Rp 274.994.261,00 dan

Ekuitas Dana sebesar Rp 64.323.619.702,00.

Jumlah Aset sebesar Rp 64.598.613.963,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar

Rp 1.092.208.971,00; Aset Tetap sebesar Rp 63.288.724.242,00 ; dan Aset

Lainnya sebesar Rp 217.680.750,00.

Jumlah Kewajiban sebesar Rp 274.994.261,00 seluruhnya berupa Kewajiban

Jangka Pendek .

Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp 64.598.613.702,00 terdiri dari Ekuitas Dana

Lancar sebesar Rp 817.214.710,00 dan Ekuitas Dana Investasi

Rp 63.506.404.992,00.

Tabel 12. Ringkasan Neraca Perbandingan TA 2011-2010

Grafik 5. Perbandingan Saldo Neraca per 31 Desember TA 2011-2010

Uraian Jumlah Dalam Rupiah Persen Kenaikan/

(Penurunan) Per 31 Desember 2011 Per 31 Desember 2010

Aset

Aset Lancar 1.092.208.971 1.329.627.123 (17,85)

Aset Tetap 63.288.724.242 37.025.450.280 70.93

Aset Lainnya 217.680.750 169.492.000 28,43

Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek 274.994.261 474.598.102 (42,05)

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar 817.214.710 855.029.021 (4,42)

Ekuitas Dana Investasi 63.506.404.992 37.194.942.280 70,73




Kas Lainnya dan

Setara Kas.

Rp809.363.470,00

Persediaan

Rp897.875.501,00

Aset Tetap

Rp63.288.724.242,00

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

C.2.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas adalah jumlah dana non Uang

Persediaan yang masih berada dalam penguasaan Bendahara

Pengeluaran per 31 Desember 2011. Pada TA 2011, saldo Kas Lainnya

dan Setara Kas sebesar Rp 809.363.470,00 berasal dari dana uang

pembayaran kepada pihak ketiga melalui Bendahara Pengeluaran, yang

belum diterima oleh yang berhak hingga 31 Desember 2011.

C.2.1.2 Persediaan

Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud

untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Nilai Persediaan

pada Neraca Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31

Desember 2011 adalah sebesar Rp 897.875.501,00. Daftar ringkasan

perubahan rincian Saldo Barang Persediaan TA 2011-2010 dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 13. Ringkasan Perubahan Rincian Saldo Barang Persediaan

TA 2011-2010

C.2.2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan

oleh masyarakat umum.

Nilai Aset Tetap intrakomptabel Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian per 31 Desember 2011 adalah sebesar

Rp 63.288.724.242,00. Rincian saldo dan mutasi aset tetap TA 2011-2010

dapat dilihat pada Tabel 14.

No. Uraian Persediaan 31 Desember 2011 31 Desember 2010

1 Barang Konsumsi 739.286.479 832.468.973

2 Bahan Untuk Pemeliharaan 149.277.622 106.172.974

3 Persediaan Lainnya 9.311.400 11.016.200

Jumlah 897.875.501 949.658.147




Peralatan dan Mesin

Rp43.487.482.262,00

Gedung dan

Bangunan

Rp19.733.715.075

Aset Tetap Lainnya

Rp67.526.925,00

C.2.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 adalah sebesar

Rp 43.487.482.262,00. Mutasi tambah dari saldo awal sepanjang TA

2011 adalah sebesar Rp 11.132.146.462,00 berasal dari kedua satker.

Sedangkan saldo mutasi kurang sebesar Rp 1.970.618.555,00 berasal

dari hasil reklasifikasi keluar BMN.

C.2.2.2 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011 adalah sebesar

Rp 19.733.715.055,00 merupakan nilai Gedung Kantor Menko

Perekonomian yang terletak di Jl. Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat.

Saldo tambah sebesar Rp 10.683.631.000,00 dari saldo awal

Rp 2.631.969.000,00 berasal dari Laporan Hasil Penilaian Barang Milik

Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

per 31 Desember 2004 sesuai surat dari Sekretariat Jenderal

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor

421/SJ.5/KOMINFO/3/2011 tanggal 29 Maret 2011. Saldo tambah lainnya

sebesar Rp 6.418.115.055,00 berasal dari penambahan nilai Gedung dan

Bangunan melalui pembangunan (Konstruksi dalam Pengerjaan) selama

TA 2011.

C.2.2.3 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset fisik yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 bulan, namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam

Peralatan dan Mesin maupun Gedung dan Bangunan. Saldo Aset Tetap

Lainnya per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 67.526.925,00. Aset

Tetap Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara

fisik berupa koleksi Piala dan Buku Perpustakaan (secara rinci dapat

dilihat di Laporan Barang Pengguna). Tidak terdapat perubahan saldo

sepanjang TA 2011.

Tabel 14. Mutasi Aset Tetap TA 2011

Nama Aset Tetap Saldo Awal

(31 Des 2010)

Mutasi

Saldo Akhir Tambah Kurang

Peralatan dan Mesin 34.325.954.355 11.132.146.462 1.970.618.555 43.487.482.262

Gedung dan Bangunan 2.631.969.000 17.101.746.055 0 19.733.715.055

Aset Tetap Lainnya 67.526.925 0 0 67.526.925

Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 8.388.733.610 8.388.733.610 0

Jumlah 37.025.450.280 36.622.626.127 10.359.352.165 63.288.724.242




Aset Lainnya

Rp217.680.750,00

Aset Tak Berwujud

Rp217.680.750,00

Kewajiban Jangka

Pendek

Rp890.024.261,00

Utang Kepada Pihak

Ketiga

Rp80.660.791,00

Pendapatan yang

Ditangguhkan

Rp809.363.470,00

Ekuitas Dana Lancar

Rp817.214.710,00

C.2.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke aset lancar,

aset tetap atau investasi permanen. Saldo sebesar Rp 217.680.750,00

berasal dari saldo Aset tak Berwujud.

C.2.3.1 Aset tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah Aset Non Keuangan yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya Saldo

sebesar Rp 217.680.750,00 berasal dari mutasi tambah selama TA 2011

sebesar Rp 48.188.750,00 dari saldo awal sebesar 169.492.000,00.

C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2011 merupakan saldo dari

Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 80.660.791,00 dan Pendapatan

yang Ditangguhkan sebesar Rp 809.363.470,00

C.2.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari nilai akun akrual Belanja yang Masih

Harus Dibayar berupa tagihan Belanja Langganan Daya dan Jasa. Rincian

Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Belanja yang Masih Harus Dibayar

C.2.4.2 Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan adalah kontra akun atau penyeimbang

neraca dari Kas dan Setara Kas Lainnya pada Aset Lancar, sebesar

Rp 809.363.470,00.

C.2.5. Ekuitas Dana Lancar

Saldo Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 817.214.710,00 terdiri dari saldo

Cadangan Persediaan sebesar Rp 897.875.501,00 dan saldo Dana yang

Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek sebesar

minus Rp 80.660.791,00.

No Uraian Nilai (Rp)

1. Pembayaran Langganan Jasa Telekomunikasi bulan Desember 2011 42.323.166

2. Pembayaran Langganan Listrik bulan Desember 2011 38.337.625

Jumlah 80.660.791




Cadangan Persediaan

Rp897.875.501,00

Dana yang Harus

Disediakan untuk

Pembayaran Utang

Jangka Pendek

Rp80.660.791,00

Ekuitas Dana Investasi

Rp63.506.404.992,00

Diivestasikan Dalam

Aset Tetap

Rp63.288.724.242,00

Diinvestasikan dalam

Aset Lainnya

Rp217.680.750,00

Catatan Penting

Lainnya

C.2.5.1 Cadangan Persediaan

Saldo Cadangan Persediaan adalah kontra akun dari nilai Persediaan

Rp 897.875.501,00 pada Aset Lancar.

C.2.5.1 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

sebesar Rp 80.660.791,00 adalah kontra akun dari Utang kepada Pihak

Ketiga. Nilai pada neraca bersaldo minus untuk mengimbangi nilai Utang

Pada Pihak Ketiga yang tidak mempunyai kontra akun pada sisi aset.

C.2.6 Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi merupakan penyeimbang neraca akun-akun yang

digolongkan dalam Aset Tetap dan Aset Lainnya. Total Ekuitas Dana

Investasi per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 63.506.404.992,00.

C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Saldo Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Aset Tetap sebesar

Rp 63.288.724.242,00 sama dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember

2011.

C.2.6. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Saldo Ekuitas Dana Diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar

Rp 217.680.750,00 adalah kontra akun dari Aset Tak Berwujud per 31

Desember 2011.

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Pada TA 2011 telah dilakukan pencatatan ulang nilai Aset Gedung Menko

Perekonomian eks. Mahkamah Konstitusi yang berletak di Jl. Merdeka Barat

No.7, Jakarta Pusat. Pencatatan ulang nilai ini dilakukan atas surat konfirmasi

dari Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI selaku

pengguna Gedung tersebut sebelumnya, Nomor 421/SJ.5/KOMINFO/3/2011

tanggal 29 Maret 2011 tentang Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Negara

Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI per 31

Desember 2004. Berdasarkan konfirmasi tersebut dilaporkan bahwa nilai Hasil

Inventarisasi atas Gedung ini adalah sebesar Rp 13.315.600.000,00 dari

sebelumnya yang bernilai Rp 2.631.969.000,00.




Pengungkapan

Lainnya

D. CATATAN PENTING LAINNYA/PENGUNGKAPAN LAINNYA

D.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK 2010

Hasil temuan pemeriksaan BPK-RI atas Audit Laporan Keuangan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010 telah seluruhnya

ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan

rincian sebagaimana terdapat dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

D.2 REKENING PEMERINTAH

Pada Tahun Anggaran 2011 Kantor Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian menggunakan dua rekening untuk menampung uang

keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang

ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kantor

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) pada Bank

Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0507.01.000149.30.3 dan

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) pada

Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0507.01.000148.30.7.

LAPORAN REKENING PEMERINTAH

Laporan Pendukung:

• Laporan Realisasi Anggaran Belanja

• Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

• Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

• Neraca Percobaan

LAPORAN PENDUKUNG

lu_lrabi1t

28 Maret 2012

1

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBKW 01Kode Lap.

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2011

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS)



KODE URAIANANGGARAN SETELAH

REVISISISA ANGGARAN

% REALISASI

ANGGARANJUMLAH S/D

TRIWULAN INITRIWULAN INI

ANGGARAN SEMULAPENGEMBALIAN S/D

TRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D

TRIWULAN INI

I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA

01 RUPIAH MURNI

01 PELAYANAN UMUM

03 PELAYANAN UMUM

18,545,651,105 73.54( 167,992,569) 51,541,277,895 16,152,118,006 70,086,929,000 70,086,929,000Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kemenko Perekonomian

01 51,373,285,326

6,754,230,633 65.58 0 12,868,078,367 10,416,050,557 19,622,309,000 23,433,071,000Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko

Perekonomian

02 12,868,078,367

25,299,881,738 71.80( 167,992,569) 64,409,356,262 26,568,168,563 89,709,238,000 93,520,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03 64,241,363,693

06 PEMBANGUNAN DAERAH

178,924,772 93.51( 1,386,750) 2,577,984,228 1,691,689,590 2,756,909,000 1,075,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 2,576,597,478

178,924,772 93.51( 1,386,750) 2,577,984,228 1,691,689,590 2,756,909,000 1,075,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06 2,576,597,478

25,478,806,510 72.45( 169,379,319) 66,987,340,490 28,259,858,153 92,466,147,000 94,595,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 66,817,961,171

04 EKONOMI

01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM

8,558,134,220 82.20( 408,106,718) 39,516,690,780 21,879,396,713 48,074,825,000 57,597,500,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 39,108,584,062


02 TENAGA KERJA

117,449,510 88.26( 1,700,000) 882,550,490 424,253,112 1,000,000,000 1,000,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 880,850,490

117,449,510 88.26( 1,700,000) 882,550,490 424,253,112 1,000,000,000 1,000,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 02 880,850,490

03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN



04 PENGAIRAN


lu_lrabi1t

28 Maret 2012

2

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBKW 01Kode Lap.



(dalam rupiah)





REVISISISA ANGGARAN

% REALISASI

ANGGARANJUMLAH S/D



TRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D

TRIWULAN INI


05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI



06 PERTAMBANGAN

98,992,010 90.10( 2,975,000) 901,007,990 465,346,030 1,000,000,000 1,100,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 898,032,990

98,992,010 90.10( 2,975,000) 901,007,990 465,346,030 1,000,000,000 1,100,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 06 898,032,990

07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

76,244,230 94.14( 44,501,100) 1,223,755,770 235,821,500 1,300,000,000 1,300,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 1,179,254,670

76,244,230 94.14( 44,501,100) 1,223,755,770 235,821,500 1,300,000,000 1,300,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 07 1,179,254,670

08 TRANSPORTASI



09 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

44,626,697 96.92( 9,801,200) 1,405,373,303 632,853,702 1,450,000,000 1,850,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 1,395,572,103

44,626,697 96.92( 9,801,200) 1,405,373,303 632,853,702 1,450,000,000 1,850,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 09 1,395,572,103

90 EKONOMI LAINNYA




06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

90 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA



lu_lrabi1t

28 Maret 2012

3

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBKW 01Kode Lap.



(dalam rupiah)





REVISISISA ANGGARAN

% REALISASI

ANGGARANJUMLAH S/D



TRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D

TRIWULAN INI


53,036,643,243 77.22( 1,717,514,786) 179,739,769,757 86,575,155,047 232,776,413,000 220,897,500,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 178,022,254,971

09 HIBAH LUAR NEGERI

04 EKONOMI


3,453,549,500 6.85 0 254,073,500 158,798,200 3,707,623,000 11,797,500,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 254,073,500

3,453,549,500 6.85 0 254,073,500 158,798,200 3,707,623,000 11,797,500,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01 254,073,500


1,210,882,000 7.51 0 98,350,000 98,350,000 1,309,232,000 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 98,350,000

1,210,882,000 7.51 0 98,350,000 98,350,000 1,309,232,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 05 98,350,000

08 TRANSPORTASI

0 0.00 0 0 0 0 3,705,000,000Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 0

0 0.00 0 0 0 0 3,705,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 08 0

90 EKONOMI LAINNYA

854,707,010 7.55 0 69,792,990 69,792,990 924,500,000 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 69,792,990

854,707,010 7.55 0 69,792,990 69,792,990 924,500,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 90 69,792,990

5,519,138,510 7.11 0 422,216,490 326,941,190 5,941,355,000 15,502,500,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 422,216,490

5,519,138,510 7.11 0 422,216,490 326,941,190 5,941,355,000 15,502,500,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 09 422,216,490

11 sumber dana tidak ada

04 EKONOMI


11,797,500,000 0.00 0 0 0 11,797,500,000 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 0

11,797,500,000 0.00 0 0 0 11,797,500,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 01 0

08 TRANSPORTASI

lu_lrabi1t

28 Maret 2012

4

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBKW 01Kode Lap.



(dalam rupiah)





REVISISISA ANGGARAN

% REALISASI

ANGGARANJUMLAH S/D



TRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D

TRIWULAN INI

3,705,000,000 0.00 0 0 0 3,705,000,000 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06 0

3,705,000,000 0.00 0 0 0 3,705,000,000 0JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 04 . 08 0

15,502,500,000 0.00 0 0 0 15,502,500,000 0JUMLAH BELANJA FUNGSI 04 0

15,502,500,000 0.00 0 0 0 15,502,500,000 0JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 11 0

74,058,281,753 70.87( 1,717,514,786) 180,161,986,247 86,902,096,237 254,220,268,000 236,400,000,000JUMLAH BELANJA 178,444,471,461

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

74,058,281,753 70.87( 1,717,514,786) 180,161,986,247 86,902,096,237 254,220,268,000 236,400,000,000MENKO BIDANG PEREKONOMIAN01 178,444,471,461

74,058,281,753 70.87( 1,717,514,786) 180,161,986,247 86,902,096,237 254,220,268,000 236,400,000,000JUMLAH BELANJA 178,444,471,461

III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

74,058,281,753 70.87( 1,717,514,786) 180,161,986,247 86,902,096,237 254,220,268,000 236,400,000,000Prop. DKI Jakarta0100 178,444,471,461

74,058,281,753 70.87( 1,717,514,786) 180,161,986,247 86,902,096,237 254,220,268,000 236,400,000,000JUMLAH BELANJA 178,444,471,461

IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK

51 BELANJA PEGAWAI

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

1,992,895,800 71.09 0 4,901,373,200 1,167,409,300 6,894,269,000 8,952,244,000511111 Belanja Gaji Pokok PNS 4,901,373,200

64,647 68.77( 4,918) 142,353 23,713 207,000 207,000511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 137,435

16,065,710 95.91 0 376,827,290 88,996,320 392,893,000 363,636,000511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 376,827,290

5,468,608 95.56 0 117,826,392 27,068,406 123,295,000 109,867,000511122 Belanja Tunj. Anak PNS 117,826,392

293,260,000 92.66( 3,790,000) 3,699,805,000 836,415,000 3,993,065,000 3,911,115,000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 3,696,015,000

lu_lrabi1t

28 Maret 2012

5

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBKW 01Kode Lap.



(dalam rupiah)





REVISISISA ANGGARAN

% REALISASI

ANGGARANJUMLAH S/D



TRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D

TRIWULAN INI

192,287,145 65.25 0 361,064,855 79,378,396 553,352,000 553,102,000511125 Belanja Tunj. PPh PNS 361,064,855

14,298,440 95.97 0 340,806,560 76,921,600 355,105,000 283,299,000511126 Belanja Tunj. Beras PNS 340,806,560

650,328,000 56.53 0 845,580,000 371,160,000 1,495,908,000 1,610,400,000511129 Belanja Uang Makan PNS 845,580,000

121,935,000 57.43( 1,120,000) 164,520,000 39,810,000 286,455,000 286,455,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 163,400,000

3,286,603,350 76.68( 4,914,918) 10,807,945,650 2,687,182,735 14,094,549,000 16,070,325,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 10,803,030,732

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124

1,611,543,195 92.49( 3,855,000) 19,859,317,805 4,765,452,483 21,470,861,000 19,495,085,000512411 Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) 19,855,462,805

7,538,899,000 0.00 0 0 0 7,538,899,000 7,538,899,000512412 Belanja Pegawai Transito 0


12,437,045,545 71.15( 8,769,918) 30,667,263,455 7,452,635,218 43,104,309,000 43,104,309,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 30,658,493,537

52 BELANJA BARANG

Belanja Barang Operasional5211

84,157,849 73.35 0 231,662,151 78,908,380 315,820,000 272,320,000521111 Belanja Keperluan Perkantoran 231,662,151

73,056,030 37.56 0 43,943,970 21,863,470 117,000,000 30,000,000521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 43,943,970

47,690,000 91.75( 460,000) 530,500,000 247,750,000 578,190,000 511,440,000521115 Honor Terkait Operasional Satuan Kerja 530,040,000

1,014,638,319 78.07( 11,973,031) 3,612,841,681 1,219,588,536 4,627,480,000 4,771,850,000521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3,600,868,650


Belanja Barang Non Operasional5212

2,820,014,159 72.10 0 7,289,083,841 4,624,751,430 10,109,098,000 6,810,636,000521211 Belanja Bahan 7,289,083,841

2,651,925,000 87.83( 402,977,000) 19,129,970,000 8,870,380,000 21,781,895,000 17,660,350,000521213 Honor Terkait Output Kegiatan 18,726,993,000

4,213,713,671 86.19( 6,229,750) 26,297,873,329 14,494,660,854 30,511,587,000 25,269,782,000521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 26,291,643,579


Belanja Jasa5221

lu_lrabi1t

28 Maret 2012

6

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBKW 01Kode Lap.



(dalam rupiah)





REVISISISA ANGGARAN

% REALISASI

ANGGARANJUMLAH S/D



TRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D

TRIWULAN INI

1,665,251,065 34.64 0 882,748,935 315,506,404 2,548,000,000 2,527,200,000522111 Belanja Langganan daya dan jasa 882,748,935

22,440,334,917 22.05 0 6,346,113,083 2,883,058,804 28,786,448,000 26,957,850,000522113 Belanja Jasa Konsultan 6,346,113,083

762,009,546 75.54 0 2,353,771,454 1,711,405,421 3,115,781,000 1,955,084,000522114 Belanja Sewa 2,353,771,454

2,500,496,700 55.94 0 3,174,672,300 1,788,774,800 5,675,169,000 4,772,400,000522115 Belanja Jasa Profesi 3,174,672,300

613,727,939 59.96 0 919,227,061 593,922,061 1,532,955,000 890,620,000522119 Belanja Jasa Lainnya 919,227,061

27,981,820,167 32.83 0 13,676,532,833 7,292,667,490 41,658,353,000 37,103,154,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 13,676,532,833

Belanja Pemeliharaan5231

228,548,678 70.83 0 554,940,322 376,508,964 783,489,000 1,116,309,000523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 554,940,322

633,840,719 78.06 0 2,255,411,281 957,374,301 2,889,252,000 2,842,252,000523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,255,411,281

862,389,397 76.52 0 2,810,351,603 1,333,883,265 3,672,741,000 3,958,561,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 2,810,351,603

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

744,795 99.95( 2,238,000) 1,632,440,205 485,913,930 1,633,185,000 1,213,185,000524111 Belanja perjalanan biasa 1,630,202,205

4,843,681,767 88.29( 964,633,703) 36,517,800,233 16,434,528,757 41,361,482,000 37,324,135,000524119 Belanja perjalanan lainnya 35,553,166,530


Belanja Perjalanan Luar Negeri5242

788,595,198 48.12 0 731,404,802 93,471,950 1,520,000,000 1,185,000,000524211 Belanja perjalanan biasa - Luar Negeri 731,404,802

4,046,940,318 84.07( 320,233,384) 21,360,019,682 12,193,569,860 25,406,960,000 20,630,381,000524219 Belanja perjalanan lainnya - Luar Negeri 21,039,786,298


49,429,366,670 73.03( 1,708,744,868) 133,864,424,330 67,391,937,922 183,293,791,000 156,740,794,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 132,155,679,462

53 BELANJA MODAL

Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321

6,029,932,648 59.49 0 8,855,051,352 6,788,008,497 14,884,984,000 9,182,826,000532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8,855,051,352


Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331

lu_lrabi1t

28 Maret 2012

7

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBKW 01Kode Lap.



(dalam rupiah)





REVISISISA ANGGARAN

% REALISASI

ANGGARANJUMLAH S/D



TRIWULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

10

JUMLAH NETO S/D

TRIWULAN INI

5,447,052,890 55.29 0 6,737,247,110 5,231,514,600 12,184,300,000 19,433,071,000533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6,737,247,110


Belanja Modal Fisik Lainnya5361

714,884,000 5.05 0 38,000,000 38,000,000 752,884,000 7,939,000,000536111 Belanja Modal Fisik Lainnya 38,000,000

714,884,000 5.05 0 38,000,000 38,000,000 752,884,000 7,939,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 38,000,000

12,191,869,538 56.18 0 15,630,298,462 12,057,523,097 27,822,168,000 36,554,897,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 15,630,298,462

74,058,281,753 70.87( 1,717,514,786) 180,161,986,247 86,902,096,237 254,220,268,000 236,400,000,000JUMLAH BELANJA 178,444,471,461

lu_lrapbi1t

28 Maret 2012

1

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBKW 01Kode Lap.



(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA


REVISISISA ANGGARAN% REALISASI

ANGGARANJUMLAH S/D


ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D

TRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA



I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA

01 RUPIAH MURNI

01 PELAYANAN UMUM

03 PELAYANAN UMUM

0 0.00 167,992,569 93,675,751 74,316,818 0 0Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kemenko Perekonomian

01

0 0.00 167,992,569 93,675,751 74,316,818 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 03

06 PEMBANGUNAN DAERAH

0 0.00 1,386,750 0 1,386,750 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06

0 0.00 1,386,750 0 1,386,750 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01 . 06

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01 0 0.00 169,379,319 93,675,751 75,703,568 0 0

04 EKONOMI


0 0.00 408,106,718 283,285,568 124,821,150 0 0Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian06


02 TENAGA KERJA



03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN



04 PENGAIRAN



lu_lrapbi1t

28 Maret 2012

2

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBKW 01Kode Lap.



(dalam rupiah)




ANGGARANJUMLAH S/D



TRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA






06 PERTAMBANGAN



07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI



08 TRANSPORTASI



09 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



90 EKONOMI LAINNYA




06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

90 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA




lu_lrapbi1t

28 Maret 2012

3

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBKW 01Kode Lap.



(dalam rupiah)




ANGGARANJUMLAH S/D



TRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA



0 0.00 1,717,514,786 970,682,833 746,831,953 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA 0 0.00 1,717,514,786 970,682,833 746,831,953 0 0

II. IKHTISAR MENURUT ESELON I

0 0.00 1,717,514,786 970,682,833 746,831,953 0 0MENKO BIDANG PEREKONOMIAN01


III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH

0 0.00 1,717,514,786 970,682,833 746,831,953 0 0Prop. DKI Jakarta0100


IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK

51 PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

511119 0 0.00 4,918 0 4,918 0 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

511123 0 0.00 3,790,000 0 3,790,000 0 0Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS

511151 0 0.00 1,120,000 0 1,120,000 0 0Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111 0 0.00 4,914,918 0 4,914,918 0 0

Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124

512411 0 0.00 3,855,000 0 3,855,000 0 0Pengembalian Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124 0 0.00 3,855,000 0 3,855,000 0 0

0 0.00 8,769,918 0 8,769,918 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51

lu_lrapbi1t

28 Maret 2012

4

Tanggal

Halaman

Prog.Id

:

:

:

:

LRBKW 01Kode Lap.



(dalam rupiah)




ANGGARANJUMLAH S/D



TRIWULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA



52 PENGEMBALIAN BELANJA BARANG

Pengembalian Belanja Barang Operasional5211

521115 0 0.00 460,000 460,000 0 0 0Pengembalian Honor Terkait Operasional Satuan Kerja

521119 0 0.00 11,973,031 11,973,031 0 0 0Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5211 0 0.00 12,433,031 12,433,031 0 0 0

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional5212

521213 0 0.00 402,977,000 298,932,000 104,045,000 0 0Pengembalian Honor Terkait Output Kegiatan

521219 0 0.00 6,229,750 3,195,500 3,034,250 0 0Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212 0 0.00 409,206,750 302,127,500 107,079,250 0 0

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

524111 0 0.00 2,238,000 1,105,000 1,133,000 0 0Pengembalian Belanja perjalanan biasa

524119 0 0.00 964,633,703 536,501,182 428,132,521 0 0Pengembalian Belanja perjalanan lainnya


Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri5242

524219 0 0.00 320,233,384 118,516,120 201,717,264 0 0Pengembalian Belanja perjalanan lainnya - Luar Negeri


0 0.00 1,708,744,868 970,682,833 738,062,035 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52

0 0.00 1,717,514,786 970,682,833 746,831,953 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA

28/03/12

KODE

1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

TANGGAL

HAL

PROG. ID :

KD. LAPORAN :

:

:

:

U R A I A N

1 2

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS)

(DALAM RUPIAH)

UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011

LRPK.W01

lui_pend01



JUMLAH SAMPAI

3 4 5 6

R E A L I S A S I P E N D A P A T A N

8

DENGANJUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN

ESTIMASI

PENDAPATAN

%

REAL.

PENDTRIWULAN INI

TRIWULAN INIPENGEMBALIANSAMPAI DENGAN


7

I. IKHTISAR MENURUT MAP

Penerimaan Dalam NegeriI

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK42

PENDAPATAN PNBP LAINNYA423

Pendapatan Penjualan dan Sewa4231

Pendapatan Sewa42314

170,640 0 170,640 42,660 0 0.00423141 Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri

170,640 0 170,640 42,660 0 0.00Jumlah Penerimaan 42314

170,640 0 170,640 42,660 0 0.004231Jumlah Penerimaan

Pendapatan Lain-lain4239

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu42391

90,001,132 0 90,001,132 0 0 0.00423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

938,247,013 0 938,247,013 2,336,100 0 0.00423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL

1,028,248,145 0 1,028,248,145 2,336,100 0 0.00Jumlah Penerimaan 42391

Pendapatan Pelunasan Piutang42392

11,000,000 4,000,000 15,000,000 0 0 0.00423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk

TP/TGR) Bendahara

11,000,000 4,000,000 15,000,000 0 0 0.00Jumlah Penerimaan 42392

1,039,248,145 4,000,000 1,043,248,145 2,336,100 0 0.004239Jumlah Penerimaan



1,039,418,785 4,000,000 1,043,418,785 2,378,760 0 0.00Jumlah Penerimaan Dalam Negeri

1,039,418,785 4,000,000 1,043,418,785 2,378,760 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

II. IKHTISAR MENURUT ESELON

1,039,418,785 4,000,000 1,043,418,785 2,378,760 0 0.0001 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN


28/03/12

KODE

2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

TANGGAL

HAL

PROG. ID :

KD. LAPORAN :

:

:

:

U R A I A N

1 2

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN(TRANSAKSI KAS)

(DALAM RUPIAH)


LRPK.W01

lui_pend01



JUMLAH SAMPAI

3 4 5 6

R E A L I S A S I P E N D A P A T A N

8

DENGANJUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN

ESTIMASI

PENDAPATAN

%

REAL.

PENDTRIWULAN INI

TRIWULAN INIPENGEMBALIANSAMPAI DENGAN


7

III. IKHTISAR MENURUTPUSAT-WILAYAH

1,039,418,785 4,000,000 1,043,418,785 2,378,760 0 0.00PROP. DKI JAKARTA0100


28/03/12

KODE

1

JUMLAH SAMPAI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

TANGGAL

HAL

PROG. ID :

KD. LAPORAN :

:

:

:

U R A I A N

1 2 3 4 5 6

REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN

7

DENGANJUMLAH SAMPAI

DENGAN

ESTIMASI

PENDAPATAN

%

REAL.

PEND

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN DAN BUN

(DALAM RUPIAH)


TRIWULAN LALU TRIWULAN INI

LRPK.W01

lui_kpend01

TRIWULAN INI



I. IKHTISAR MENURUT MAP

Penerimaan Dalam NegeriI

PENGEMBALIAN PENDAPATAN PNBP LAINNYA423

Pengembalian Pendapatan Pelunasan Piutang42392

423922 Pengembalian Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR)

Bendahara

0 4,000,000 0 4,000,000 0.00

0Jumlah Pengembalian Pendapatan 42392 0 4,000,000 4,000,000 0.00

423 0 4,000,0004,000,0000 0.00Jumlah Pengembalian Pendapatan

Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 0 4,000,0004,000,0000 0.00

0 4,000,000 4,000,000 0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0.00

II. IKHTISAR MENURUT ESELON

0 4,000,000 0 4,000,000 0.0001 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN


III. IKHTISAR MENURUTPUSAT-WILAYAH

0 4,000,000 0 4,000,000 0.00PROP. DKI JAKARTA0100



KODE

PERKIRAANNAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 3 4 5

28-03-12

1

Tanggal

Halaman

:

:

:

KODE

TRANS

2

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )

NPSAIKTKode Laporan :


KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA


809,363,470111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran0

20,765,261,716113712 Piutang dari KPPN0

739,286,479115111 Barang Konsumsi0

149,277,622115113 Bahan untuk Pemeliharaan0

9,311,400115199 Persediaan Lainnya0

43,487,482,262131311 Peralatan dan Mesin0

19,733,715,055131511 Gedung dan Bangunan0

67,526,925131921 Aset Tetap Lainnya0

217,680,750153151 Software0

36,848,624211211 Belanja pegawai yang masih harus dibayar0

102,244,268211212 Belanja barang yang masih harus dibayar0

58,432,101211291 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya0

809,363,470212411 Pendapatan Yang Ditangguhkan0

1,039,418,785212511 Utang Kepada KUN0

897,875,501311411 Cadangan Persediaan0

80,660,791311611 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek0

63,288,724,242321211 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap0

217,680,750321311 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya0

6,894,269,000511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS2

207,000511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS2

392,893,000511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS2

123,295,000511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS2

3,993,065,000511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS2

553,352,000511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS2

355,105,000511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS2

1,495,908,000511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS2

286,455,000511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS2

21,470,861,000512411 Allotment Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)2

7,538,899,000512412 Allotment Belanja Pegawai Transito2

315,820,000521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran2

117,000,000521114 Allotment Belanja pengiriman surat dinas pos pusat2

578,190,000521115 Allotment Honor Terkait Operasional Satuan Kerja2

4,627,480,000521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya2

10,109,098,000521211 Allotment Belanja Bahan2

21,781,895,000521213 Allotment Honor Terkait Output Kegiatan2

30,511,587,000521219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya2


KODE


1 3 4 5

28-03-12

2

Tanggal

Halaman

:

:

:

KODE

TRANS

2

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )





2,548,000,000522111 Allotment Belanja Langganan daya dan jasa2

28,786,448,000522113 Allotment Belanja Jasa Konsultan2

3,115,781,000522114 Allotment Belanja Sewa2

5,675,169,000522115 Allotment Belanja Jasa Profesi2

1,532,955,000522119 Allotment Belanja Jasa Lainnya2

783,489,000523111 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan2

2,889,252,000523121 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin2

1,633,185,000524111 Allotment Belanja perjalanan biasa2

41,361,482,000524119 Allotment Belanja perjalanan lainnya2

1,520,000,000524211 Allotment Belanja perjalanan biasa - Luar Negeri2

25,406,960,000524219 Allotment Belanja perjalanan lainnya - Luar Negeri2

14,884,984,000532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin2

12,184,300,000533111 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan2

752,884,000536111 Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya2

170,640423141 Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri3

90,001,132423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL3

938,247,013423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL3

15,000,000423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara3

4,000,000423922 Pengembalian Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita3

4,901,373,200511111 Belanja Gaji Pokok PNS3

142,353511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS3

4,918511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS3

376,827,290511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS3

117,826,392511122 Belanja Tunj. Anak PNS3

3,699,805,000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS3

3,790,000511123 Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS3

361,064,855511125 Belanja Tunj. PPh PNS3

340,806,560511126 Belanja Tunj. Beras PNS3

845,580,000511129 Belanja Uang Makan PNS3

164,520,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS3

1,120,000511151 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS3

19,859,317,805512411 Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)3

3,855,000512411 Pengembalian Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)3

231,662,151521111 Belanja Keperluan Perkantoran3

43,943,970521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat3

530,500,000521115 Honor Terkait Operasional Satuan Kerja3


KODE


1 3 4 5

28-03-12

3

Tanggal

Halaman

:

:

:

KODE

TRANS

2

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )





460,000521115 Pengembalian Honor Terkait Operasional Satuan Kerja3

3,612,841,681521119 Belanja Barang Operasional Lainnya3

11,973,031521119 Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya3

7,289,083,841521211 Belanja Bahan3

19,129,970,000521213 Honor Terkait Output Kegiatan3

402,977,000521213 Pengembalian Honor Terkait Output Kegiatan3

26,297,873,329521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya3

6,229,750521219 Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya3

882,748,935522111 Belanja Langganan daya dan jasa3

6,346,113,083522113 Belanja Jasa Konsultan3

2,353,771,454522114 Belanja Sewa3

3,174,672,300522115 Belanja Jasa Profesi3

919,227,061522119 Belanja Jasa Lainnya3

55,010,534,823522311 .NULL.3

554,940,322523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3

2,255,411,281523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3

1,632,440,205524111 Belanja perjalanan biasa3

2,238,000524111 Pengembalian Belanja perjalanan biasa3

36,517,800,233524119 Belanja perjalanan lainnya3

964,633,703524119 Pengembalian Belanja perjalanan lainnya3

731,404,802524211 Belanja perjalanan biasa - Luar Negeri3

21,360,019,682524219 Belanja perjalanan lainnya - Luar Negeri3

320,233,384524219 Pengembalian Belanja perjalanan lainnya - Luar Negeri3

8,855,051,352532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin3

6,737,247,110533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan3

38,000,000536111 Belanja Modal Fisik Lainnya3

322,333,938,426 322,333,938,426J U M L A H

• Catatan Ringkas Barang Milik Negara

• Laporan Barang Milik Negara Intrakomptabel,

Ekstrakomptabel dan Gabungan

LAPORAN BARANG PENGGUNA

BAGIAN ANGGARAN 035 - Kementerian Koordinator Bidang ... · Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber...

Documents

Transcript of BAGIAN ANGGARAN 035 - Kementerian Koordinator Bidang ... · Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber...