BAG 1 PEDOMAN S NASIONAL DRAFT - Universitas …...1 BAGIAN I PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA...
Transcript of BAG 1 PEDOMAN S NASIONAL DRAFT - Universitas …...1 BAGIAN I PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA...
1
BAGIAN I PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
SUNGAI NASIONAL 1. Pendahuluan 1.1. Latar belakang
Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia, serta makhluk hidup lainnya sehingga harus dijaga kualitasnya untuk generasi sekarang dan yang akan datang serta demi tercapainya keseimbangan ekosistem. Sungai sebagai salah satu sumber daya air selama ini telah dimanfaatkan sebagai sumber air baku air minum, sumber air sektor industri, untuk pengairan, untuk badan air penerima berbagai limbah dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk melestarikan sumber daya air diperlukan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Pengelolaan kualitas air perlu dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Demikian pula Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air (PKA) dan Pengendalian Pencemaran Air (PPA), maka kegiatan PKA dan PPA dilaksanakan secara terpadu dengan menggunakan pendekatan ekosistem. Keterpaduan tersebut dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, implementasi, pengamatan dan evaluasi. Berdasarkan peraturan yang sama pada pasal 5 dijelaskan bahwa pemegang kewenangan pengelolaan kualitas air adalah: 1) Pemerintah melakukan pengelolaan kualitas air lintas Provinsi dan lintas batas-
batas negara, 2) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air
Kabupaten/Kota dan, 3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan kualitas air di
Kabupaten/Kota. Sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana pendayagunaan air dengan memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, menetapkan kelas air, melakukan pemantauan kualitas Air dan menentukan status mutu mutu air terhadap sungai-sungai yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam Bab 3 Pasal 18, PP 82 tahun 2001 dalam hal Pengendalian Pencemaran Air diatur bahwa: 1). Pemerintah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang
lintas Provinsi dan atau lintas batas negara. 2). Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air
yang lintas Kabupaten/Kota dan 3). Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian pencemaran air pada
sumber air yang berada pada Kabupaten/Kota.
2
Sementara itu dalam pasal 20 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Propinsi juga Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air sesuai dengan kewenangannya, yaitu: 1). Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar, 2). Menetapkan daya tampung beban pencemaran, 3). Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah, 4). Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, 5). Memantau kualitas air pada sumber air; dan 6). Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air. .
Peraturan Pemerintah ini diikuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.110 tahun 2003 tentang penetapan Beban Pencemaran Air. Pedoman yang terlampir dalam Peraturan tersebut memberikan arahan sistem perhitungan daya asimilasi air sungai terhadap beban pencemaran air, yang hasil perhitungannya dapat digunakan untuk perhitungan daya tampung beban pencemaran air (DTBPA).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.01 tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan tersebut memuat lampiran tentang: 1). Pedoman inventarisasi dan identivikasi sumber pencemaran air, 2). Pedoman penerapan Daya tampung beban pencemaran pada sumber air, 3). Pedoman penetapan baku mutu air limbah, 4). Pedoman penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air, 5). Pedoman tata cara perijinan dan 6). Pedoman pengawasan pengendalian pencemaran air.
Pedoman-pedoman tersebut menjadi bahan acuan bagi pedoman penyusunan program pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, mengingat adanya sungai-sungai di Indonesia yang memiliki tiga kategori, yaitu: 1). Sungai Nasional (sungai lintas negara atau sungai yang melintasi 2 Provinsi
atau lebih), 2). Sungai Provinsi (sungai yang melintasi dua Kabupaten/Kota atau lebih), 3). Sungai Kabupaten/Kota.
Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, namun selama ini pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air antara instansi dalam satu pemerintahan daerah maupun instansi antar lintas daerah kurang terkoordinasi dengan baik sehingga pelaksanaan program PKA dan PPA belum berjalan efektif dan hasil yang dicapai belum maksimal. Juga dalam hal penentuan parameter yang akan dipantau masih terdapat parameter yang tidak ikut terpantau yaitu pengukuran debit padahal semestinya parameter ini senantiasa terukur bersamaan dengan pemantauan kualitas air sungai maupun air limbah sehingga pengukuran beban pencemaran dalam air limbah maupun air sungi dapat ditetapkan, sebagai salah satu hal yang perlu diketahui untuk dapat menentukan daya dukung air sungai. Untuk itu diperlukan suatu panduan yang jelas mengenai siapa mengerjakan apa, dan apa saja yang perlu disiapkan dan dilakukan dalam merencanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Pedoman ini disusun dengan maksud memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengenai upaya-upaya dan
3
tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam merencanakan Program Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air terutama untuk sungai-sungai yang melintas di daerahnya masing-masing, baik itu Sungai Nasional, Sungai Provinsi maupun Sungai Kabupaten/Kota, sehingga tujuan tercapainya kondisi kualitas air yang lebih baik dan tetap terjaganya kelestarian fungsi air dapat terwujud.
1.2. Tujuan dari Pedoman
Pedoman ini bertujuan untuk: a. Memberikan bimbingan kepada pemangku kepentingan di Provinsi dan
Kabupaten/Kota dengan dasar-dasar prosedur penyusunan program pengelolaan kualitas air dan pengendalian Pencemaran Air dari suatu daerah aliran sungai (DAS) dan atau sub DAS;
b. Memberikan bimbingan kepada pemangku kepentingan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pengetahuan praktis tentang program pengelolaan kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air;
c. Meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengelolaan kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air melalui proses kerjasama kelompok dalam penyusunan program pengelolaan kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air sungai.
1.3. Lingkup dan Penggunaan Pedoman
Rencana Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air memerlukan langkah-langkah penyusunannya, dan dalam implementassinya perlu penyusunan program-program pelaksanaannya. Oleh karena itu Pedoman ini disusun meliputi berbagai aspek berikut ini. 1). Lingkup Pengelolaan pada Pedoman ini adalah:
a. Rencana Pengelolaan Kualitas Air (PKA) b. Rencana Pengendalian Pencemaran Air (PPA)
2). Pedoman ini diuraikan juga atas tahapan pelaksanaannya, yang meliputi: a. Pengumpulan data sumber pencemaran air b. Evaluasi Kualitas Air c. Status Kelas Air atau Baku Mutu Air d. Perhitungan atau Pemodelan Kualitas Air untuk penentuan DTBPA e. Perhitungan tingkat pengendalian pencemaran air f. Perencanaan pengendalian pencemaran air g. Evaluasi dan pelaporan implementasi PPPKA dan PPPA, termasuk
pengembangan jaringan pemantauan kualitas air. 3). Pedoman ini dimaksudkan sebagai bahan untuk Pemerintah Daerah, sehingga
disusun dalam 3 bagian, yaitu: a. Bagian 1 Pedoman Teknis Penyusunan Rencana PKA dan PPA Sungai
Nasional b. Bagian 2 Pedoman Teknis Penyusunan Rencana PKA dan PPA Sungai
Provinsi. c. Bagian 3 Pedoman Teknis Penyusunan Rencana PKA dan PPA Sungai
Kabupaten/Kota.
4
1.4. Pengguna Pedoman Pengguna Pedoman ini adalah para pemangku kepentingan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, yaitu para pejabat dan staf instansi Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
1.5. Definisi
1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
2. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara;
3. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
4. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara;
5. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya;
6. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
7. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
9. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air; 10. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi
pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas-nya, dan atau fungsi ekologis;
11. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
12. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan;
13. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;l
14. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
15. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
16. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
17. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah
5
yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
18. Pemerintah adalah Presiden beserta para menteri dan Ketua/ Kepala Lembaga Pemerintah Non departemen;
6
2. Kerangka Rencana Pengelolaan Kualitas Air dan Pe ngendalian Pencemaran Air (PKA/PPA)
2.1. Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pen cemaran Air 2.1.1. Substansi dalam Peraturan
Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air berisi beberapa pasal dengan substansi sebagai berikut: 1. Pengelolaan Kualitas Air
a. Wewenang Pemerintah, Gubernur, Bupati dan Walikota yang tergantung pada tipe sumber daya air;
b. Pemanfaatan air untuk berbagai keperluan; c. Kriteria Kualitas Air dan Kelas Air berdasarkan jenis pemanfaatan air; d. Penentuan Baku Mutu Air, program pemantauan kualitas air, dan evaluasi
status mutu air.
2. Pengendalian Pencemaran Air a. Wewenang Pemerintah, Gubernur, Bupati dan Walikota yang tergantung
pada tipe sumber daya air a. Retribusi pembuangan air limbah dan mekanisme perizinan b. Tindak darurat pengendalian pencemaran air
3. Pelaporan Kasus dan Masalah Pencemaran Air 4. Hak dan Kewajiban
a. Hak tiap orang untuk memperoleh air yang berkualitas baik b. Kewajiban tiap orang untuk mengkonservasi sumber daya air dan
mencegah pencemaran air
5. Persyaratan Penggunaan Air Limbah dan Pembuanga n air Limbah a. Pemanfaatan air limbah memerlukan studi AMDAL dan perizinan b. Pembuangan air limbah harus disertai usaha pencegahan pencemaran air
dan memerlukan perizinan.
6. Pembinaan dan Pengawasan a. Pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan
atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendaliaan pencemaran air.
b. Pengawasan pelaksanaan syarat perizinan pembuangan air limbah
7. Sanksi a. Sanksi administrasi bagi setiap usaha atau kegiatan yang pembuangan air
limbahnya tidak memenuhi persyaratan dalam perizinannnya; b. Sanksi pembayaran ganti rugi kerusakan lingkungan oleh pencemar yang
diakibatkan oleh pembuangan air limbah dari setiap usaha atau kegiatan; c. Sanksi pidana bagi setiap usaha atau kegiatan yang pembuangan air
limbahnya menyebabkan pencemaran air.
2.1.2. Ruang Lingkup Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk penyusunan Program Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air diantaranya adalah (Gambar 1.1):
7
a. Undang-Undang No.7/2004 tentang Sumber Daya Air b. Undang-Undang No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup c. Undang-Undang No. 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah d. Peraturan Pemerintah No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air e. Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang Wewenang Pemerintah Propinsi f. Peraturan Pemerintah No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan
Pengendalian Pencemaran air Aspek pengelolaan kualitas air yang diatur dalam peraturan perundangan
tersebut di atas: a. Karakteristik dan informasi sumber daya air b. Pemanfaatan air c. Penetuan Kelas Air atau Baku Mutu Air d. Program Pemantauan Kualits Air e. Evaluasi Status Mutu Air
Aspek Pengendalian Pencemaran Air yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut adalah: a. Penentuan Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan alokasi beban
pencemaran air menggunakan model b. Perencanaan tahapan Status Mutu Air Sasaran untuk mencapai Baku Mutu Air
dalam suatu periode c. Penggunaan data alokasi beban pencemaran untuk penentuan Baku Mutu Air
Limbah, izin lokasi dan izin pembuangan air limbah d. Penyusunan Rencana Aksi e. Database dan sistem informasi
8
Gambar 1.1. Skema Alur Peraturan Perundang- Undanga n Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air
2.2. Kerangka Kerja Rencana Pengelolaan Kualitas A ir dan Pengendalian Pencemaran air
2.2.1. Demarkasi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabup aten dan Kota
Demarkasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Gambar 1.2) adalah sebagai berikut: a. Pemerintah Pusat membuat Rencana Umum Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air Sungai Nasional
9
b. Pemerintah Propinsi membuat Rencana Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Propinsi,
c. Pemerintah Kabupaten/Kota membuat Rencana Detail Program PKA dan PPA untuk Sungai Nasional, Sungai Provinsi dan Sungai Kabupaten/Kota
2.2.2. Koordinasi Kerangka Kerja Sungai Lintas Bat as Daerah
a. Pemerintah Pusat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Kualitas Air Sungai Nasional dan implementasinya.
b. Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyusunan Rencana Detail Pengelolaan Kualitas Air Sungai Nasional dan Sungai Provinsi dan implementasinya di daerahnya masing-masing
Gambar 1.2. Hirarki Rencana Pengelolaan Kualitas Ai r dan Pengendalian Pencemaran Air 2.3. Prosedur Umum dan Tugas Pokok Pengembangan Pe ngelolaan Kualitas
Air dan Rencana Pengendalian Pencemaran Air (PKA/PP A) 2.3.1. Prosedur Umum Pengembangan PKA/PPA
Pengembangan Rencana PKA dan PPA memerlukan berbagai informasi dan data sekunder serta survei pengukuran di lapangan sebagai data primer jika data sekunder tidak mencukupi. Selanjutnya dilakukan pemodelan untuk perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) dan penyusunan rencana pengendalian pencemaran air, serta implementasi programnya.
Tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan secara berturutan sebagai berikut (Tabel 1.1): a. Penyusunan kerangka kerja b. Pelaksanaan inventarisasi data sumber pencemaran air c. Identifikasi permasalahan pencemaran air, yang terdiri dari zat pencemar
berbahaya, zat pencemar organik dan bahan kimia pertanian. d. Pemodelan daya asimilasi sungai untuk perhitungan DTBPA
Sungai Nasional
(Sungai dibawah Pengelolaan
Pemerintah Pusat)
Sungai Provinsi
(Sungai di bawah Pengelolaan
Pemerintah Provinsi
Sungai Kabupaten/ Kota
(Sungai dibawah Pengelolaan Pemerintah
Kabupaten/ Kota
Tingkat Pusat
Tingkat Provinsi
Tingkat Kab/Kota
Rencana Umum
Kordinasi Kabupaten /
Kota
Rencana Pengelolaan Kualitas Air
Propinsi
Rencana Pengelolaan Kualitas Air Terperinci
Rencana Pengelolaan Kualitas Air Terperinci
Rencana Pengelolaan Kualitas Air Terperinci
10
e. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
f. Implementasi .Program PKA dan PPA g. Evaluasi dan Pelaporan Implementasi Program PKA dan PPA
Tabel 1.1. Hubungan antara Kegiatan Pengembangan PK A/PPA dan relevan Undang-Undang dan Peraturan
Kegiatan KEPMEN 01, 2010
PP 82, 2001
PP 32, 2009
KEPMEN 110 2003
UU 7, 2004/ PP 42, 2008
UU 32, 2004/ PP 38, 2008
1) Pengaturan Kerangka Kerja ○ ●
2) Pengembangan ISP ● 3) Perkiraan DTBPA ● ● ○ ○ 4) Identifikasi kualitas air
saat ini ● ○ ○
5) Pengembang Rencana PKA dan PPA ● ●
6) Perbaikan Rencana PKA dan PPA saat ini ○ ●
7) Implementasi PKA dan PPA ●
Catatan) ●:Kegiatan akan dikembangkan berdasarkan undang-undang dan peraturan ○:Kegiatan dapat dicerminkan dari undang-undang dan peraturan
11
2.3.2. Tugas Pokok Pengembangan Rencana PKA/PPA Tugas utama dari tiap tingkat pemerintahan untuk pengembangan PKA/PPA
dapat dilihat pada Tabel 1.2.
Tabel 1.2. Tugas Pokok Pengembangan Rencana PKA/PPA Tugas Pemerintah Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Tugas Utama Arah Kebijakan
Pengelolaan Kualitas Air
Kordinasi Kabupaten dan Kota
Menyusun Rencana Detail Pengeloaan
Kualitas Air termasuk Rencana
Implementasinya
Pengumpulan Data # Bantuan dari Provinsi
# (Bantuan Kabupaten/ Kota)
@ Data Kabupaten/ Kota sampai tingkat
Kecamatan
Penyusunan Inventarisasi Sumber Pencemaran Air
# (Integrasi data inventarisasi ,
rekapitulasi dan analisis dari
Provinsi)
# (Integrasi data inventarisasi dari
Kabupaten/ Kota, serta melakukan rekapitulasi
dan analisis)
@Inventarisasi sumber pencemaran dari
berbagai sektor kegiatan
Perhitungan Beban Pencemaran Air dari berbagai sumber pencemaran air
@ (Integrasi data beban pencemaran
air dari Provinsi)
# (Integrasi data beban pencemaran air dari Kabupaten/ Kota)
# (Data beban
pencemaran air dari berbagai sektor kegiatan)
Identifikasi Permasalahan Pencemaran Air dan Status Mutu Air
@ Penilaian Status Mutu Air
@ Penilaian Status Mutu Air sungai
nasional di Provinsi
@ Penilaian Status Mutu Air sungai nasional di
Kabupaten/ Kota Penyusunan Baku Mutu Air
Penyusunan Baku Mutu Air melalui kegiatan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/ Kota
Penetapan Mutu Air Sasaran
@ Penetapan Mutu Air Sasaran
# Penggunaan Mutu Air Sasaran
# Penggunaan Mutu Air Sasaran
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air, termasuk pemodelan kualitas air dan kapastias asimilasi sungai
@ Perhitungan Daya Tampung
Beban Pencemaran Air
# (Penggunaan Hasil Perhitungan)
# (Penggunaan Hasil Perhitungan)
Rencana Pengendalian Pencemaran Air
@ Melakukan upaya pengendalian pencemaran air
# Membantu Pemerintah melakukan
upaya pengendalian pencemaran air
# Membantu Pemerintah melakukan upaya
pengendalian pencemaran air
@ Menerbitkan Perizinan Air Limbah dan
Pengawasannya Penyusunan Rencana Pemantauan Kualitas Air
Penyusunan Rencana Pemantauan Kualitas Air melalui kordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/ Kota
Implementasi Program Pengelolaan Kualitas Air
@ Implemetasi Rencana Umum
Pengelolaan Kualitas Air
@ Kordinasi kabupaten / Kota
penggunaan Rencana Umum untuk dilaksanakan
@ Rencana Detail Pengelolaan Kualitasdan implementasinyasebagai
Catatan: @ : Pelaksana Utama, #:Dukungan dan atau implementasi
12
1. Penyusunan Kerangka Kerja - Konfirmasi Batas DAS dan Batas Segmen - Penyusunan Tujuan dan Periode Target - Konfirmasi Klasifikasi Kualitas Air - Identifikasi Stakeholders
2-1. Pengembangan PSI (Kabupaten/ Kota)
- Pengumpulan Data - Pengembangan SPA - Perkiraan Beban Pencemaran
Saat ini dan Target Tahunan - Pemetaan GIS
2-2. Dukungan Kabupaten/Kota untuk Mengembangkan PSI
- Dukungan Kabupaten/ Kota untuk Mengembangkan SPA
- Integrasi SPAs Tingkat Provinsi - Pemetaan GIS (Tingkat Provinsi)
3-2. Dukungan Kabupaten/ Kota untuk Mengumpulkan Data untuk Perkiraan DTBPA - Hidrologi, Metrologi, dan Izin
Pengembilan Air, Izin Limbah, Pengguna Air
2-3. Integrasi Sumber Pencemaran Air/SPAs (Seluruh DAS) - Integrasi SPAs Tingkat Pusat - Pemetaan GIS (Seluruh DAS)
3-3. Perkiraan DTBPA (Seluruh DAS) - Perkiraan DTBPA - Simulasi DTBPA saat ini - Prediksi DTBPA Periode Target
5-1. Pengembangan Rencana PKA/PPA (Seluruh DAS) - Menunjukkan arah Rencana
PKA/PPA pemerintah daerah (sebagai umbrella perencanaan)
- Rencana Prioritas PKA/ PPA & Alokasi Pengurangan Beban Pencemaran Air
5-2.Koordinasi Kabupaten/ Kota untuk mengembangkan WQM/ WPC - Koordinasi PKA/PPA antara
Kabupaten/Kota - Perencanaan Pengurangan Beban
Pencemaran (Alokasi untuk set iap sektor)
4-1. Identifikasi isu KA Saat ini - Konfirmasi KA saat ini - SPA - Penggunaan Air dan Pengguna Air - Peta Persampahan - Keluhan dari Penduduk,dll.
5-3. Pengembangan WQM/WPC (Kabupaten/ Kota) - Pengembangan Rencana Aksi
untuk Pengendalian Pencemaran Ukuran
6. Pengembangan Program Pemantauan Kualitas Air (PPKA) - Kajian dan Revisi Jaringan Monitoring Kualitas Air saat ini
7-3. Dukungan dan Manajemen Pemerintah Daerah untuk MelaksanakanPKA/PPA - Dukungan dari Pemerintah Daerah - Persetujuan PKA/PPA - Evaluasi PKA/ PPA
Pemerintah Pusat Provin si Kabupaten/Kota
Lan
gkah
1.
Pe
nyu
sun
an
Ker
angk
a Ke
rja
Lan
gka
h 2.
Pe
nge
mb
an
gan
SP
A
Lan
gka
h 3. P
erk
iraan
D
TB
PA
Lan
gkah
4. I
den
tifik
asi I
su KA
La
ngk
ah 5. P
eng
em
ban
gan
Re
nca
na P
KA
/PP
A
Lan
gkah
6.
Pe
nge
mb
an
gan
PP
KA
Lan
gkah
7.
Pe
laks
ana
an P
KA
/PP
A
3-1. Pengumpulan Data untuk Perkiraan AC - Hidrologi, Metrologi, dan Izin
Pengembilan Air, Izin Limbah, Pengguna Air
7-1. Pelaksanaan PKA/PPA - Pelaksanaan PKA/PPA - Pemantauan Pelaksanaan PKA/ PPA - Pelaporan PKA/PPA ke Provinsi
7-2. Dukungan dan Koordinasi Kabupaten/ Kota untuk Melaksanakan PKA/PPA - Dukungan dan Koord. Kab/ Kota - Evaluasi PKA/PPA - Pelaporan PKA/ PPA ke Pem.Pusat
4-3. Identifikasi Isu Kualitas Air (KA) Saat ini
- Perkiraan Jumlah KewajibanPengurangan Beban Pencemaran Air
4-2. Identifikasi isu KA Saat ini (Provinsi)
- Identifikasi isu KA di Provinsi - (pencemaran air lintas batas,
difusi pencemaran, lokasi pembuangan sampah)
Gambar 1.3. Prosedur Penyusunan Rencana Pengelolan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
13
3. Prosedur dan Bimbingan Teknis Pengembangan PKA / PPA
POKJA terdiri dari stakeholder terkait seperti KLH, BANDGA, xxx, xxx,
pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. POKJA akan mengidentifikasi hal berikut; - Konfirmasi batas DAS dan Segmen Daerah (Lihat Langkah 1-2) - Konfirmasi Klasifikasi Kualitas Air saat ini (Lihat Langkah 1-3) - Identifikasi Pemangku Kepentingan (Lihat Langkah 1-4) - Menetapkan Tujuan dan Periode Target (Lihat Langkah 1-5) (1) Konfirmasi Batas Daerah Aliran Sungai
Dalam rangka mengidentifikasi daerah yang ditargetkan untuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, rencana itu perlu menetapkan batas daerah aliran sungai (DAS). Informasi mengenai batas DAS dapat diperoleh dari rencana pengelolaan sumber daya air. Jika informasi batas DAS tidak tersedia, POKJA menetapkan dari peta topografi, peta sungai dan saluran.
(2) Konfirmasi Segmen untuk Rencana PKA/PPA
Segmen Rencana PKA/PPA dapat ditetapkan berdasarkan dua pendekatan utama. Pertama adalah pendekatan administratif dan kedua adalah pendekatan DAS. Pendekatan administratif, menetapkan segmen berdasarkan pemerintah yang mengembangkan dan menerapkan Rencana PKA/PPA. Pendekatan DAS, menetapkan segmen berdasarkan Sub-DAS di mana air menerima pencemaran dari daerah tangkapannya. Kadang-kadang pendekatan meliputi beberapa pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melaksanakan Rencana PKA/PPA. Sehubungan dengan sungai Cisadane, pendekatan administratif diadopsi, seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.4.
LANGKAH 1: PENETAPAN KERANGKA KERJA
Langkah 1 -1: Pembentukan Kelompok Kerja Kelompok Kerja (POKJA) untuk pengembangan rencana pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Rencana PKA/PPA) ditetapkan atas inisiatif dari KLH
Langkah 1 -2: Konfirmasi Batas Daerah Aliran Sungai dan Segmen untuk Perencanaan PKA/PPA POKJA mengkonfirmasi batas DAS dan Sub-DAS dari peta topografi, peta sungai dan dan saluran dan batas Segmen Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota)
14
Sumber: KLH
Gambar 1.4. Batas DAS Sungai Cisadane dan Segmentas inya
Kab. Bogor
Kota Bogor
Kab. Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang Selatan
15
Klasifikasi kualitas air adalah salah satu unsur Rencana PKA/ PPA yang harus diterapkan pada sumber daya air. Jika klasifikasi kualitas air telah ditetapkan, maka akan menjadi salah satu dasar menentukan pengendalian pencemaran yang akan dicapai. Jika tidak ada ketentuan, klasifikasi kualitas air akan ditentukan selama proses pengembangan Rencana PKA/PPA. Klasifikasi kualitas air harus dirumuskan melalui kegiatan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan berbagai instansi terkait dalam pengelolaan kualitas air di propinsi dan Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Pemerintah No.82, 2001, peran utama dan prosedur untuk merumuskan klasifikasi kualitas air adalah sebagai berikut; - Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan berbagai lembaga di Pusat dan
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan sungai nasional untuk bersama-sama menetapkan Kelas Air atau Kualitas Air Baku berdasarkan kajian akademis.
- Jika Kelas sungai nasional tidak didefinisikan, sementara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan sungai nasional membutuhkannya untuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air maka menggunakan Kelas 2.
Stakeholder harus mencakup berbagai lembaga dan sektor-sektor kegiatan sebagai berikut seperti ditunjukkan dalam Table 1.2. - Badan-badan Pemerintah di pusat dan pemerintah provinsi yang berkaitan
dengan pengelolaan sumber daya air dan berwewenang untuk mengelola kualitas air dan mengendalikan pencemaran air
- Instansi kesehatan masyarakat untuk menyediakan pedoman kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran air
- Berbagai sektor kegiatan yang berpotensi membuang limbah dan menyebabkan pencemaran air
Langkah 1 -3: Konfirmasi Klasifikasi Kualitas Air POKJA akan mengkonfirmasikan klasifikasi kualitas air saat ini yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.82, 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Langkah 1 -4: Identifikasi Pemangku Kepentingan ( Stakeholder) POKJA mengidentifikasi para pemangku kepentingan/stakeholder di daerah sasaran.
16
Tabel 1.2. Stakeholders yang diharapkan mengembangk an PKA/PPA Kategori Stakeholder
Sumber Pencemar dan Pengguna Air
1) Pabrik 2) Fasilitas Komersial 3) Fasilitas Umum 4) Daerah Pertambangan 5) Peternakan 6) Pertanian dan Kehutanan 7) Pemukiman penduduk, dll…
Instansi daerah pengelola kualitas air 1) Instansi Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah
Instansi-instansi yang relevan dengan sumber daya air
1) BBWS 2) BPDAS 3) Direktorat jenderal Sumber Daya Air, PU 4) Dewan Sumber Daya Air Nasional
(1) Penetapan Target Tahunan
Target Tahunan Rencana PKA/PPA harus ditetapkan untuk jangka pendek (1 tahun atau 1 semester), jangka menengah (5 tahun), jangka panjang (10-25 tahun) berdasarkan Lampiran IV Peraturan Menteri No.1, 2010. Target jangka panjang Rencana PKA/PPA ditetapkan dengan pertimbangan dan konfirmasi rencana lain, seperti rencana pembangunan ekonomi, rencana tata ruang, rencana pengembangan sumber daya air, dan laporan status lingkungan regional.
(2) Menetapkan Tujuan/Goal
Tujuan/goal Rencana PKA/PPA harus menunjukkan status lingkungan air di daerah sasaran. Tujuan yang ingin dicapai harus ditetapkan dengan pertimbangan faktor-faktor berikut. Tujuan tersebut harus mendapatkan konsensus dari semua pemangku kepentingan yang diidentifikasi dalam perencanaan daerah, sehingga harus dilakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan tersebut untuk menetapkan tujuan. Faktor-faktor pertimbangan dalam menetapkan tujuan: - Status saat ini dan masa depan - Rencana pembangunan sosio-ekonomi - Masterplan daerah perlindungan lingkungan - Kondisi pemanfaatan air regional - Masterplan pengelolaan sumber daya air regional Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan tujuan/goal yang disebutkan di atas memiliki hubungan dengan faktor-faktor lain seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.5. Rencana PKA/PPA bertujuan untuk menyelaraskan daerah perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, tujuan dari PKA/PPA adalah pencapaian bersama rencana pembangunan yang relevan dan rencana perlindungan lingkungan. Status lingkungan air sungai harus bertemu dengan persyaratan pemanfaatan air regional. Tujuan dari Rencana PKA/PPA harus menunjukkan arah untuk menjaga status lingkungan air sungai .
Langkah 1 -5: Menetapkan Target berdasarkan T ahun dan Tujuan POKJA harus menetapkan target berdasarkan tahun dan tujuan yang didasarkan pada rencana kedepan yang relevan seperti rencana pembangunan sosial ekonomi, rencana tata ruang, rencana pengembangan sumber daya air, dan laporan status lingkungan regional.
17
Gambar 1.5. Faktor yang harus diperhitungkan untuk membuat tujuan PKA/PPA
Hasil PKA/PPA
Current and Future River
Status
Socio - economic
Development Plan
Perencanaan Pengembangan Sosial Ekonomi
-
Regional Water Usage
Condition
Kondisi Pemanfaatan Air
Regional Regional
Environment Protection
M/P
Perlindungan Lingkungan
Regional Regional
Water Resource
Development Plan
Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air Regional
Selaras
Selaras
Harus memenuhi persyaratan
Status Sungai Saat ini dan Masa Depan
18
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air , menetapkan pedoman inventarisasi sumber pencemaran air dan identifikasi sumber pencemaran pada Bab II, dan prosedur serta metodologinya sebagai pedoman teknis terdapat pada Lampiran I. Pedoman teknis ini menunjukkan garis besar prosedur dan metodologi sesuai dengan peraturan di atas dan merupakan tambahan penjelasan.
Berdasarkan Peraturan, Kabupaten dan Kota harus mengumpulkan 1) Peta Dasar, 2) Lokasi dan jenis kegiatan/industri (data/profile industri ), 3) Kependudukan dan penyebarannya, 4) Topografi, hidrologi, klimatologi, sistem pembuangan limbah yang ada, batas DAS dan Sub-DAS, informasi / peta penggunaan lahan yang ada, 5) Kuantitas dan kualitas sumber air, 6) Data pertanian dan ternak seperti ditunjukkan
LANGKAH 2: PENGEMBANGAN INVENTARISASI SUMBER PENCEM ARAN AIR (ISP)
Langkah 2 -1: Pengembangan Inventarisasi S umber Pencemaran oleh Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut untuk mengembangkan Inventarisasi Sumber Pencemaran dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air. 1) Pengumpulan data awal yang diperlukan dalam inventarisasi (Langkah 2-1-1 ) 2) Pengembangan inventarisasi sumber pencemaran (Langkah 2-1-2) 3) Verifikasi di tempat (Langkah 2-1-3 ) 4) Penentuan Jumlah Beban Pencemaran Air (Langkah 2-1-4 ) 5) Penyusunan Laporan (Langkah 2-1-5 )
Langkah 2 -1-1: Pengumpulan data awal yang diperlukan dalam Inventarisasi Kabupaten/Kota mengumpulkan data awal dari berbagai sumber data untuk pengembangan inventarisasi sumber pencemaran air dan diperbaharui setiap tahun.
Pemerinyah Pusat: Integrasi survei ISP Tingkat Pus at (Langkah 2-3) Pemetaan GIS di seluruh DAS Provinsi: Dukungan Kabupaten/Kota untuk Pengembang an
ISP (Langkah 2-2) Integrasi survey ISP Tingkat Provinsi Pemetaan GIS di Tingkat Provinsi
Kabupaten/Kota : Pengumpulan Data untuk Pengembanga n ISP (Step 2-1) Pengembangan ISP Perkiraan Beban Pencemaran Pemetaan GIS - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata
Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Bab II dan Lampiran I)
Peran masing -masing Pemerintah
Undang -undang dan Peraturan
19
pada Tabel 1.3, 7) Rencana pembangunan sosial ekonomi dan Rencana Tata Ruang sebagai tambahan informasi untuk memperkirakan sumber beban pencemaran limbah penduduk seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.3. Informasi tentang Inventarisasi Sumber Pencemaran dimasukkan dalam formulir seperti tercantum pada Lampiran 1.
Tabel 1.3. Data Awal Yang Harus Dikumpulkan untuk P engumpulan Data Pengembangan Inventarisasi Sumber Pencemar
No. Jenis Data Sumber Data Tujuan
1. Peta dasar - BAPPEDA - BAKOSURTANAL
Referensi untuk penentuan lokasi dari sumber pencemar baik sumber titik, garis maupun sumber area
2. Lokasi dan jenis aktifitas/industri (Data/Profil industri)
- Kantor Lingkungan - BPLH/BPLHD - Dinas Pertanian dan Dinas
Pengairan - Dinas Peternakan - Dinas Perindustrian - Dinas Perdagangan
Menentukan posisi dan distribusi dari aktivitas yang menghasilkan sumber pencemar terutama dari kegiatan non domestik
3. Distribusi Penduduk
- Badan Pusat Statistik - Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman
Menentukan daerah pemukiman penduduk yang berkontribusi menyumbagkan sumber pencemar air domestik secara signifikan
4. Topograpi, hidrologi, klimatologi, system penyaluran air buangan eksisting, batas DAS sungai dan anak sungai, informasi/peta penggunaan lahan eksisting
- BAKOSURTANAL - Direktorat Geologi dan Sumber
Daya mineral - Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman - BAPPEDA - Dinas PSDA - Kantor PU - Badan Meteorologi Klimatologi dan
geofisika - Kantor Pembangunan Daerah
Menentukan lokasi daerah tangkapan air, sumber air, dan mempelajari distribusi pencemar melalui anak-anak sungai di DAS, menentukan penggunaan lahan, serta memahami kondisi hidrologi dan hidrolik dari daerah inventori
5. Kualitas dan kuantitas Sumber Air
- Kantor Lingkungan - BPLH/BPLHD
Memahami parameter-parameter pencemar dominant yang berkontribusi signifikan terhadap dampak pencemaran air terutama terhadap kualitas air
6. Data Pertanian/Peternakan
- Pusat Penelitian Tanah dan Agriclimate
- Dinas Pertanian dan Pengairan - Dinas Peternakan
Menentukan daerah pertanian dan peternakan, kondisi dan jenis tanah. Memahami distribusi dari residu pupuk dan pestisida yang digunakan untuk pertanian
7. Perencanaan Spasial Pengembangan Sosial Ekonomi
- Data dasar untuk memprediksi sumber dan beban pencemar di masa memdatang
Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.01, 2010 Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
20
(1). Klasifikasi Sumber Pencemaran Air
Sumber pencemaran air yang dihasilkan air limbah dapat diklasifikasikan menjadi sumber air limbah domestik dan non-domestik. Air limbah domestik umumnya berasal dari kawasan pemukiman penduduk dan air limbah non-domestik berasal dari air limbah industri, pertanian dan peternakan, perikanan dan kegiatan pertambangan atau kegiatan lain yang tidak berada di kawasan pemukiman penduduk.
Untuk mempermudah inventarisasi, terutama memperkirakan tingkat pencemaran air yang dibuang ke air, sumber pencemaran air yang didasarkan pada karakteristik air limbah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.4. di bawah ini. Tabel 1.4 menunjukkan contoh klasifikasi sumber pencemaran air dari berbagai sektor.
Tabel 1.4. Klasifikasi dari Sumber Pencemar Air
Karakteristik Air Limbah Point-Source Diffuse-Source Air limbah domestik Air limbah perkotaan di sistem
penyaluran air buangan domestik Air limbah dari pemukiman penduduk
Air limbah non domestik Air limbah industri dan pertambangan
Air limbah dari pertanian, peternakan skala menengah dan kecil
Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
Tabel 1.5. Contoh Klasifikasi Dari Sumber Pencemar Air
Sumber Pencemar
Sektor Deskripsi
Domestik - Sistem Penyaluran Air Limbah - Sistem Penyaluran air limbah terintegrasi dengan system air hujan
Industri - Produksi dan Eksplorasi Minyak dan Gas - Petroleum Refinery - Integrated Natural and Petroleum Gas Refinery - Oil plant, depot, and terminal - Industri Caustic Soda - Industri pelapisan Logam (Cu, Cr, Ni, Zn) - Industri Penyamakan Kulit - Industri Minyak kelapa Sawit - Industri Pulp and kertas (pulp, kertas, pulp dan kertas) - Industri Karet - Industri Gula - Industri Tapioca - Industr Tekstil - Industri Pupuk Urea - Industri Ethanol - Industri Mono Sodium Industry (MSG) - Industri Plywood - Industri Susu dan Produk Susu - Industri Minuman ringan - Industri Sabun, detergen, dan Minyak Tumbuhan - Brewery Industry - Industri Batere Kering - Industri cat - Industri Pharmasi - Industri Pestisida
Pertambangan - Pertambangan aktif atau bekas Pertanian - Sistem pembuangan air limbah pertanian Peternakan - Fasilitas Rumah Potong Hewan, pejagalan
Point-Source (sumber titik)
Hotel - Fasilitas yang menjadi target AMDAL, UKL-UPL
Langkah 2 -1-2: Pengembangan Inventarisasi Sumber Pencemaran Kabupaten/Kota meringkas data awal dan mengidentifikasi sumber pencemaran air.
21
Sumber Pencemar
Sektor Deskripsi
Rumah Sakit - Fasilitas yang menjadi target AMDAL, UKL-UPL Lapangan Golf Fasilitas yang menjadi target AMDAL, UKL-UPL TPA Sampah Domestik - Fasilitas yang menjadi target AMDAL, UKL-UPL
Lainnya - Fasilitas yang menjadi target AMDAL, UKL-UPL Domestik - Pemukiman umum di Indonesia Small-medium Enterprise Activities
- Kecuali untuk fasilitas yang menjadi target AMDAL, UKL-UPL
Pertanian - Kecuali Fasilitas yang telah ada dalam sumber titik Peternakan - Kecuali Fasilitas yang telah ada dalam sumber titik Alami (Hutan) - Daerah Hutan berdasarkan katagori perencanaan
spasial
Diffuse-Source area (sumber tersebar)
Limpasan air permukaan
- Daerah pemukiman berdasarkan katagori perencanaan spasial
Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (2). Identifikasi Sumber Pencemaran Sumber pencemaran air diidentifikasi dengan penyiapan Peta Sumber Pencemaran berdasarkan pada data awal point source dan diffuse source yang terkumpul. Peta Sumber Pencemaran Titik (Point source) disusun dengan penggabungan (overlay) distribusi sumber pencemar sektoral, dan Peta Sumber Pencemaran Tersebar (diffuse source) harus disiapkan oleh setiap sumber pencemaran. Tabel 1.6. menunjukkan jenis peta sumber pencemar dan Gambar 1.6 menunjukkan contoh Peta Sumber Pencemaran Titik
Tabel 1.6. Jenis Peta Sumber Pencemar
Sumber
Pencemar Sektor Data dan Informasi yang diperlukan
untuk identifikasi sumber pencemar Jenis Peta Sumber
Pencemar Domestik Outline fasilitas instalasi pengolahan
(luas daerah dan penduduk yang tercakup, kualitas dan kapasitas air limbah yang diolah)
Industri Pertambangan Pertanian Peternakan
Sektor/jenis, produk, turn over, jumlah pegawai, luas fasilitas, lokasi, volume air limbah, kualitas air yang dibuang, dan jenis instalasi pengolahannya,dll
Hotel Lokasi, jumlah pengunjung, fasilitas instaasi pengolahan Air Limbah,dll
Rumah sakit Lokasi, jumlah tempat tidur, fasilitas instalasi pengolahan air limbah,dll
Lapang golf Lokasi, jumlah pengunjung, jenis bahan kimia pertanian yang digunakan, fasilitas instalasi pengolahan air limbah, dll
TPA Sampah Domestik
Lokasi,volume dan jenis sampah yang dibuang, fasilitas instalasi pengolahan leachate (lindi),dll
Point-Source (sumber titik)
Lainnya
Distribusi dari masing-masing sector sumber pencemar
Domestik Penduduk, rumah tangga, dan ketersediaan instalasi pengolahan air limbah domestik.
Distribusi populasi dan kepadatan
Usaha kecil dan menengah
Sector/jenis, produk, turn over, jumlah pegawai, luas fasilitas, lokasi,volume air limbah yang dibuang, kualitas air limbah efluen, dan jenis fasilitas pengolahannya,dll
Jumlah fasilitas dari masing-masing daerah
Diffuse-Source area (sumber daerah tersebar)
Pertanian Luas lahan pertanian, jumlah dan jenis produk, jumlah dan jenis bahan kimia pertanian,dll
Produksi dari masing-masing daerah, jumlah penggunaan bahan kimia pertanian. Peta tata guna
22
Sumber Pencemar
Sektor Data dan Informasi yang diperlukan untuk identifikasi sumber pencemar
Jenis Peta Sumber Pencemar
lahan * Peternakan Daerah, jumlah peternakan Jumlah teknak dan unggas Alami (Hutan) Daerah hutan Peta tata guna lahan*
Limpasan air permukaan kota
Daerah perkotaan Peta tata guna lahan**
Catatan ) Peta tata guna lahan, pertanian, peternakan, vegetasi, limpasan perkotaan dapat di gabungkan/overlay dalam satu peta
Gambar 1.6. Contoh Peta Sumber Pencemaran Air Timbu nan Sampah Sepanjang S.Cisadane
23
Apabila kekurangan data dan informasi untuk identifikasi sumber pencemaran dan estimasi beban pencemaran, Kabupaten/Kota harus melakukan pengecekan jenis pencemar, lokasi sumber pencemaran air dan data primer, termasuk pengambilan sampel air yang diperlukan. Umumnya informasi dan data identifikasi sumber pencemaran dari kegiatan sumber pencemar titik/point source (Industri, Pertambangan, Pertanian, Peternakan, Hotel, Rumah Sakit, Lapangan Golf, dll) dapat diperoleh dari AMDAL dan UKL-UPL, Namun, sebagian besar data dari sumber pencemaran hanya tersedia lokasi dan sektornya. Oleh karena itu perlu untuk mengumpulkan sumber pencemar point source dengan survei kuestioner seperti ditunjukkan pada Tabel 1.7. Umum prosedur untuk mengumpulkan informasi yang ditampilkan pada Gambar 1.7 Informasi dapat dikumpulkan oleh baik langsung maupun tidak langsung survei.
Tabel 1.7. Informasi yang Terkumpul dari Lokasi Sum ber Pencemar
Kategori Informasi Informasi dasar Nama, alamat, jumlah buruh/pegawai, luas Aktifitas dan skala Jenis kegiatan , jumlah produksi, pengembalian modal, volume
penggunaan air Kondisi pembuangan Air limbah
Volume pembuangan air limbah, kualitas air limbah, jenis instalasi pengolahan air limbah
Gambar 1.7. Prosedur Pengumpulan Informasi Sumber P encemar Titik ( Point Source)
Lokasi kegiatan yang dituju
Survey langsung/tidak
langsung
Siapkan format kuestioner
Pelaksanaan survey langsung
Kaji informasi yang tersedia
Survey data sekunder dari pemerintah daerah/nasional terkait
pengendalian pencemaran air
Kompilasi data yang telah terkumpul
survey Langsung/survey data primer
Survey tidak langsung/survey data sekunder
Langkah 2 -1-3: Pengece kan Setempat Kabupaten/Kota harus melakukan pengecekan jenis dan lokasi sumber pencemaran air dan mengumpulkan data primer termasuk sampling.
24
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.1, 2010 menetapkan metodologi perkiraan beban pencemaran untuk sumber titik t dan sumber tersebar (diffuse source). Pedoman teknis menunjukkan garis besar prosedur dan metodologi sesuai dengan peraturan di atas dan memberikan tambahan penjelasan. Contoh prosedur dari perkiraan beban pencemaran ditunjukkan pada Gambar 1.8. (1) Perkiraan Beban Pencemaran saat ini (a) Beban pencemaran oleh air limbah domestik
Persamaan berikut ini digunakan untuk menghitung beban pencemaran air limbah domestik. PL = jumlah penduduk x PLU dimana, PL: beban pencemaran [g / hari] PLU: unit beban pencemaran [g / hari / orang]
(b) Beban Pencemaran oleh kegiatan sumber pencemar (Industri, Pertambangan, Peternakan, Pertanian, Hotel, Rumah S akit, dll). Dua jenis persamaan yang digunakan untuk menghitung beban pencemaran air limbah tergantung pada ketersediaan data pemantauan air limbah. (i) Penggunaan data pemantauan kualitas air limbah PL = WQ [g/m 3] x WV [m 3/day] dimana, PL: beban pencemaran [g/hari] WQ: kualitas air limbah [g/m3] WV: volume air limbah [m3/day] (ii) Menggunakan unit beban pencemaran Dalam hal data pemantauan air limbah tidak tersedia, beban pencemaran diperkirakan menggunakan persamaan berikut dengan unit beban pencemaran yang sesuai. PL = A × PLU × (1 - R) dimana: PL: beban pencemaran [g / hari] A = tingkat aktivitas sumber pencemaran PLU = unit beban pencemaran dengan asumsi tidak ada pengolahan R = Efisiensi instalasi pengolahan air
(c) Beban Pencemaran Sampah (d) Beban Pencemaran Sumber lain (Diffuse Source)
Langkah 2 -1-4: Estimasi Beban Pencemaran Kabupaten/Kota membuat perkiraan beban pencemaran masing-masing sektor yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.
25
Contoh : Beban Pencemaran Pabrik (kg/thn) = Kualitas air (mg/L) x buangan (m3/hari) Beban Pencemaran Domestik (kg/thn) = Jumlah penduduk x unit (g/hari/orang) Beban Pencemaran Pertanian =Luas daerah pertanian (km2) x unit
(kg/km2/tahun)
Langkah a: Pengumpulan Informasi Awal
Data Statistik
Jumlah Penduduk, Jumlah Pekerja, dan Peternakan
Inventarisasi Pencemaran
Pabrik, Pertambangan, Kerajinan Tangan, Fasilitas LS, Rumah Sakit, Situs SWD
Peta Penggunaan Lahan
Perkotaan, Sawah, Perhutanan, dan Pertanian
Sumber Utama
Bukan Sumber Utama
Langkah b: Konversi /Penggantian informasi dasar dari luas daerah administratif ke luas DAS
Kecamatan A
Kecamatan B
Kecamatan C
DAS
DAS
DAS Z
Data Statistik Inventarisasi Pencemaran Peta Tata Guna Lahan
Langkah c: Perhitungan Beban Pencemaran dari Perkalian Informasi dasar dan Unit Beban Pencemar
26
Gambar 1.8. Contoh Prosedur Perkiraan Beban Pencema ran (2) Perkiraan Beban Pencemaran pada Tahun Target (a) Pengembangan skenario Sosial-Ekonomi untuk Me mperkirakan Beban
pencemaran Untuk memperkirakan beban pencemaran pada tahun-tahun yang ditargetkan
untuk Merencanakan PKA/PPA disusun skenario sosial-ekonomi. Tabel 1.8 menunjukkan ítem-item dalam skenario sosial-ekonomi. Item-item tersebut merupakan hal dasar yang mempengaruhi beban pencemaran dan kualitas air.
Tabel 1.8. Parameter yang Dipertimbangkan dalam Sk enario Social-Economi
Parameter Satuan Fungsi Penduduk (kota dan desa) Orang Perhitungan beban pencemaran domestic di
masa mendatang GRDP (sektor industri dan pertanian)
IDR Perhitungan keseimbangan air dan beban pencemaran si masa mendatang
Pengembalian modal (sektor industri dan pertanian)
IDR Perhitungan keseimbangan air dan beban pencemaran si masa mendatang
Jumlah ternak/unggas ekor Perhitungan beban pencemaran dari limbah peternakan di masa mendatang
Tata guna lahan (pertanian, perkotaan, dan hutan)
ha Perhitungan beban pencemaran dari sumber area/kawasan
(b) Perkiraan Beban Pencemaran pada TahunTarget
Beban pencemaran pada tahun-tahun target dapat diperkirakan dengan mengalikan beban pencemaran saat ini dengan rasio peningkatan dari tahun sekarang ke tahun target.
Langkah d: Perkiraan Beban Pencemaran DAS dari Hasil Penjumlahan Masing-masing Kategori
Hutan
Pertanian
Peternakan
Perkotaan
Industri
Komersial
Pemukiman
DAS A DAS B DAS C DAS D DAS E DAS F DAS G DAS H DAS I
27
Contoh daftar isi Laporan ditunjukkan pada Tabel 1.9. berikut ini:
Tabel 1.9. Contoh Daftar Isi Laporan Inventarisasi Sumber Pencemar dan
Identifikasi Sumber Pencemar
1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang 1.2 Tujuan 1.3 Terminologi
2. Metodologi 3. Kondisi Alam
3.1 Topographi 3.2 Meteorologyi 3.3 Hydrologi 3.4 Geologi 3.5 Vegetasi
4. Kondisi Sosial 4.1 Struktur Administrasi 4.2 Populasi/Penduduk 4.2 Tata Guna Lahan dan Perencanaan Spatial
5. Inventarisasi Sumber Pencemar 5.1 Sektor Domestik 5.2 Sektor Industri dan Pertambangan 5.3 Sektor Peternakan 5.4 Sektor Pertanian 5.5 Rumah Sakit 5.6 Hotel 5.7 Lapangan Golf 5.8 TPA Sampah 5.8 Tata Guna Lahan
6. Perkiraan Beban Pencemaran 6.1 Sumber titik (Point source) 6.2 Sumber tersebar (disspose source)
7. Identifikasi Isu/Masalah yang Ada 7.1 Permasalahan /Isu pencemaran air dari hasil survey IPS 7.2 permasaahan/Isu penegakkan hukum dari lembaga lingkungan untuk
mempersiapkan IPS 8. Kesimpulan
Langkah 2 -1-5: Penyusunan Laporan Kabupaten/Kota harus menyusun laporan mengenai inventarisasi sumber pencemaran dan identifikasi sumber pencemaran dan menyerahkan ke provinsi dengan mengirimkan salinan laporan kepada Pemerintah Pusat sekurang-kurangnya sekali setahun. (Pasal 4, Peraturan Menteri LH. No.1, 2010)
28
Langkah 2 -2: Pengembangan Inventarisasi Sumber Pencemaran oleh Pro vinsi Provinsi melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut untuk mengembangkan Inventarisasi Sumber Pencemaran dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air. (1) Integrasi Inventarisasi Sumber Pencemaran Kabupaten/ Kota (2) Analisis Sumber Pencemaran Air (3) Pembuatan Laporan
(1) Integrasi/Penggabungan Inventarisasi Sumber Pen cemaran oleh
Kabupaten/ Kota Provinsi mengintegrasikan/menggabungkan Inventarisasi sumber Pencemaran
Kabupaten/Kota dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air. Hal yang akan diintegrasikan tidak hanya inventarisasi pencemaran tetapi juga data awal dan hasil perkiraan beban pencemaran.
(2) Analisis Pencemaran Sumber
Provinsi menganalisis sumber pencemaran di tingkat provinsi berdasarkan Inventarisasi Sumber Pencemaran Kabupaten/Kota termasuk data awal dan hasil estimasi beban pencemaran. Jenis sumber pencemaran di tingkat provinsi adalah sebagai berikut; - Pencemaran lintas perbatasan antara Kabupaten/Kota - Sumber pencemaran tersebar (diffuse source) di hulu batas Kabupaten/Kota - Beberapa Kab/Kota yang yang berbatasan dan membuang Pencemar dari kiri
dan kanan titik sungai yang sama (3) Penyusunan Laporan
Provinsi menyusun laporan mengenai inventarisasi sumber pencemaran dan mengidentifikasi sumber pencemaran di tingkat provinsi serta menyampaikannya kepada pemerintah pusat dengan mengirimkan salinan laporan kepada Kabupaten dan Kota yang terkait sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
(1) Integrasi Inventarisasi Sumber Pencemaran Provi nsi Pemerintah pusat mengintegrasikan Inventarisasi Sumber Pencemaran Air
Provinsi dan Identifikasi sumber pencemaran air serta data awal dan hasil perkiraan beban pencemaran.
(2) Analisis Sumber Pencemaran
Pemerintah Pusat menganalisis sumber pencemaran sungai nasional yang didasarkan pada Inventarisasi Sumber Pencemaran Provinsi termasuk data awal dan hasil perkiraan beban pencemaran. Jenis sumber pencemaran di tingkat nasional adalah sebagai berikut; - Pencemaran lintas perbatasan antara Provinsi - Sumber pencemaran tersebar/ diffuse source di hulu batas Provinsi - Pencemaran bersumber dari bebarapa Provinsi yang berbatasan dan
membuang limbah pencemaran dari kiri dan kanan titik sungai yang sama
Langkah 2 -3: Pengembangan Inventarisasi Sumber Pencemaran oleh Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut untuk mengembangkan Inventarisasi Sumber Pencemaran Air dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air. (1) Integrasi Inventarisasi Sumber Pencemaran Provinsi (2) Analisis Sumber Pencemaran Air (3) Penyusunan Laporan
29
LANGKAH 3: PERKIRAAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR (PENENTUAN BEBAN MAKSIMUM HARIAN)
(3) Penyusunan Laporan Pemerintah Pusat menyiapkan laporan mengenai inventarisasi sumber
pencemaran dan identifikasi sumber pencemaran sungai nasional dan mengirimkan salinan laporan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait paling sedikit satu tahun sekali.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.110, 2003 menetapkan daya
tampung beban pencemaran air pada sumber air, dan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air menetapkan Penentuan jumlah beban maksimum harian di bab II, dan prosedur metodologi pada Lampiran II sebagai pedoman teknis. Pedoman teknis ini menunjukkan garis besar prosedur dan metodologi sesuai dengan peraturan di atas dan memberikan penjelasan tambahan. (1) Data Hidrologi
1) Debit Air Debit air adalah data hidrologi yang dikumpulkan dari Instansi Sumber Daya Air
Kementrian Pekerjaan Umum. Data debit air harian selama 10 tahun terakhir (setidaknya 5 tahun terakhir) dibutuhkan untuk menentukan debit rencana. Sebagian besar data dikumpulkan dalam Langkah 2-1-1: Pengumpulan Data Awal diperlukan
Langkah 3 -1: Pengumpulan Data Hidrol ogi , Meteorologi, dan Izin Pengambilan air dan Pembuangan Air Limbah oleh Kabu paten/Kota Kabupaten/Kota mengumpulkan data dan informasi berikut. (1) Data Hidrologi (2) Data Meteorologi (3) Izin Pengambilan Air dan Pembuangan Air Limbah (4) Pengguna Air
Pemerintah Pusat: Perkiraan Daya Tampung Beban Pencemaran Air
(DTBPA) (Langkah 3-3)
Provinsi: Pengumpulan Data Hydrologi, Metrologi, I zin pengambilan air
(Langkah 3-2) dan pembuangan air limbah, dan pema kai air
Kabupaten/Kota: Pengumpulan Data Hydrologi, Metrolo gi, dan (Langkah 3-1) Izin pengambilan air dan pembuangan air limbah,
dan pemakai air
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 201 0 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air (Bab II I dan Lampiran II)
Peran dari masing -masing Pemerintah
Undang -undang dan Peraturan yang Terkait
30
untuk Inventarisasi Data. Jika data debit air tidak tersedia, dapat menggunakan lengkung debit HQ (Height-Quantity) dan data curah hujan.
2) Kecepatan Aliran Air Data kecepatan aliran air sungai adalah parameter untuk menetapkan koefisien
pemurnian (self purification). Data ini dapat diperoleh dari survei lapangan dengan alat current meter.
Gambar 1.9. Metodologi Pengukuran Kecepatan sungai
(2) Data Meteorologi Data meteorologi seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban, arah dan kecepatan angin dikumpulkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Data bulanan selama 5 tahun terakhir dibutuhkan untuk menetapkan kondisi meteorologi. Sebagian besar data dikumpulkan dalam Langkah 2-1-1: Pengumpulan data awal diperlukan dalam Inventory.
(3) Izin Pengambilan Air dan Pembuangan Air Limbah Pengambilan air dan pembuangan air limbah seperti industri, irigasi, dan air minum memerlukan perizinan dari Instansi Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, dan Instansi Lingkungan Hidup. Data Izin Pengambilan Air dan Pembuangan Air Limbah dikumpulkan dari intansi-instansi tersebut di atas. Sebagian besar data dikumpulkan seperti Langkah 2-1-1: Pengumpulan data awal diperlukan dalam Inventory.
(4) Pengguna Air Informasi mengenai pengguna air merupakan data dasar untuk identifikasi stakeholder dan menetapkan Kelas Air. Informasi ini dapat diperoleh dari survei lapangan seperti wawancara terhadap penduduk lokal dan lembaga setempat yang relevan.
Upstream Marker Downstream Marker
Tanda Batas Di Bagian Hilir Tanda Batas Di Bagian Hulu
Pengukuran Jarak dan Waktu
31
(1) Neraca Air Pelaksanaan kajian simulasi kualitas air, memerlukan informasi debit air.
Biasanya di musim kemarau debit air sungai kecil dan kondisi kualitas air memburuk, sehingga direkomendasikan untuk melaksanakan analisis karakteristik debit air sungai dan simulasi kualitas air pada musim kemarau untuk memahami kondisi kualitas air sungai pada kondisi terburuk dalam setahun.
Selain data pemantauan aliran sungai, diperlukan juga informasi neraca air yang menunjukkan penggunaan air saat ini untuk domestik, pertanian dan industri. Gambar 1.10 menunjukkan contoh neraca air sungai Cisadane dalam satu bulan musim kemarau dalam 10 tahun terakhir
Gambar 1.10. Contoh Peta Sumber Pencemaran Air Timb unan Sampah Sepanjang Sungai
Cisadane
Langk ah 3-2: Pengumpulan Data Hidrologi, Meteorologi, dan Izin Pengambilan air dan Pembuangan Air Limbah oleh Provinsi Propinsi akan mendukung Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai hidrologi, meteorologi, dan Izin Pengambilan Air dan Pembuangan Air Limbah, serta pengguna air sebagaimana dimaksud pada Langkah 3-1.
Langkah 3 -3: Perkiraan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (Pen entuan Beban Total Maksimum Harian) oleh Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat membuat Perkiraan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) dan Menentukan total beban maksimum harian sesuai langkah-langkah berikut. 1) Studi Keseimbangan Air (Langkah 3-3-1) 2) Perkiraan Beban Pencemaran sampai ke Sungai (Langkah 3-3-2) 3) Simulasi Kualitas Air dengan Model (Langkah 3-3-3) 4) Perkiraan DTBPA (Langkah 3-3-4)
32
(2) Perkiraan Beban Pencemaran Yang Masuk Sungai Beban pencemaran yang masuk sungai dihitung dengan mengalikan beban
pencemaran pada masing-masing sumber dengan koefisien pengaliran (run-off ratio) seperti ditunjukkan pada rumus berikut. Beban Pencemaran (BL) = Beban Pencemaran pada Sumber (BPS) x koefisien pengaliran (α)
Gambar 1.11. Skema Beban Pencemar Masuk Sungai
Domestic
Facility - Factory Husbandry
SW Dumping
Livestock
Urban
Septic Tank/ Pit Larine Sewerage Treatment System
Treatment System
- Point
Sources
Non Point
Sources
Domestik
Fasilitas
Pertanian Hutan
Peternakan
Perkotaan
Septik Tank/ Pit Latrine Sistem Pengolahan Air Limbah
Sistem Pengolahan Sumber Titik / Point
Source
Non Point
Source
− Pabrik − Pertambangan − Peternakan − Rumah Sakit − Industri
Kerajinan Tangan
− TPA
Run-off Effect Sungai /
Air Permukaan
1) 2) 1) 2)
2) Beban Pencemaran Yang Masuk Sungai
1) Beban Pecemaran Pada Sumber
Efek Run off -
Mungkin Untuk Diperkirakan Inventarisasi Sumber Emisi
33
(3) Simulasi Kualitas Air dengan Model
1). Prosedur Umum
Gambar 1.12. Prosedur Simulasi Kualitas Air
2). Pemilihan Model Menurut PERMEN LH No.114 tahun 2003, perhitungan DTBPA sungai didasarkan pada penggunaan rumus Keseimbangan Massa dan rumus Streeter Phelps. Namun, jika memerlukan hasil pemodelan yang lebih lengkap dapat menggunakan perangkat lunak (software) pemodelan misalnya QUAL2K, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.10 dan Gambar 1.13 sampai 1.15..
Tabel 1.10. Model Simulasi Terpilih
Items Keseimbangan massa
Streeter Phelps Software
Tingkat Kerumitan
Mudah Sedang Kompleks
Data yang diperlukan
a. Debit air selama musim kemarau atau pada saat debit minimum b. Data beban pencemaran
a. Debit air selama musin kemarau atau pada saat debit minimum b. Koefisien Self-purification c. Data beban pencemaran
a. Debit air selama musin kemarau atau pada saat debit minimum b. Data Hidrolis, kemiringan sungai, debit sungai, karakteristik dasar sungai (batuan, pasir, lumpur) c. Koefisien penguraian materi organik (terutama BOD) dan parameter lainnya d. Data beban pencemaran
1. Pemilihan Simulasi Model Kualitas Air
Beban Pencemaran Masuk ke Sungai
Informasi Debit Air Sungai
2. Kalibrasi Model Kualitas Air dengan Data Pemantauan Kualitas Air Menggunakan Koefisien self-purification
3. Menghitung Kualitas Air Sungai tanpa Mempertimbangkan Target Tahun Rencana PPA & PPA
34
Gambar 1.13. Metode Keseimbangan Massa
Gambar 1.14. Metode Streeter Phelps
Penurunan Kadar Pencemar oleh Self Purification
Q2C2 (Sumber Pencemar)
Q1C1 (Hulu Titik Pertemuan Limbah)
Q3C3 (Titik Pantau Kualitas Air)
Penurunan Kadar Pencemar oleh Self Purification C3 = (Q1C1 + Q2C2) / (Q1 + Q2).e-kt
Jika C3 > CBM (Kelas XX) : Tidak ada Sisa DTBPA Jika C3 < CBM (Kelas XX) : Ada Sisa DTBPA Sisa DTBPA =Kapasitas Asimilasi = (CBM-C3).Q3
Efek Self Purification
Tidak ada sisa DTBPA
Ada sisa DTBPA
DTBPA = Kelas XX . Q3
Sisa DTBPA = AC = (C3-Kelas XX). Q3
Q2C2 (Sumber Pencemar)
Q1C1 (Hulu Titik Pertemuan Limbah)
Q3C3 (Titik Pantau Kualitas Air)
C3 = (Q1C1 + Q2C2) / (Q1 + Q2) Jika C3 > CBM (Kelas XX) : Tidak ada Sisa DTBPA Jika C3 < Cstd (Kelas XX) : Ada Sisa DTBPA
Sisa DTBPA = Kapasitas Asimilasi = (CBM - C3).Q3
35
Gambar 1.15. Metode QUAL 2K
3) Kalibrasi Model Kualitas Air Seperti yang ditunjukkan pada Gambar I.16, koefisien self-purification diatur
dengan membandingkan kualitas air hasil simulasi dengan data pemantauan kualitas air. Koefisien tersebut dapat berubah dari ruas hulu sampai ruas hilir sesuai dengan karakteristik ruas sungai, seperti slope/kemiringan, kecepatan arus air sungai, dan panjang ruas sungai, meskipun dalam satu sungai. Oleh karena itu, koefisien harus ditetapkan pada masing-masing ruas sungai.
Gambar 1.16. Skema Pengaturan Koefisien Self-Purification
Sub-DAS( n)
L0
li ln l1
Sub-DAS(i)
Beban Pencemaran sebelum pertemuan
sungai CAU Sub-DAS (1)
Cx, Lx, Q
Sepanjang Sungai (1)
Sepanjang Sungai (i) Beban Pencemar
yang untuk Sungai
Sepanjang Sungai (n+1)
Sepanjang Sungai (n)
L2 Li Ln Ln+1
Evaluasi
Point
Hulu Self-purification koefisien A
Self-purification koefisien B
Self-purification koefisien C
Penurunan Kadar Pencemar oleh Self Purification dan Efek Algae
C3 = (Q1C1 + Q2C2) / (Q1 + Q2).α Jika C3 > CBM (Kelas XX) : Tidak ada Sisa DTBPA Jika C3 < CBM (Kelas XX) : Ada Sisa DTBPA
Sisa DTBPA =Kapasitas Asimilasi = (CBM - C3).Q3
Efek Self Purification
DTBPA = Kelas XX . Q3
Sisa DTBPA = AC = (C3-Kelas XX). Q3
Q2C2 (Sumber Pencemar)
Q1C1 (Hulu Titik Pertemuan Limbah)
Q3C3 (Titik Pantau Kualitas Air)
36
4) Contoh Hasil Simulasi Kualitas Air Gambar I.17. berikut memperlihatkan contoh hasil simulasi kualitas air dengan software QUAL 2K
Gambar 1.17. Contoh Hasil Simulasi Kualitas Air
37
5) Perkiraan Daya Tampung Beban Pencemaran Air 1) Perhitungan DTBPA
DTBPA dihitung berdasarkan debit musim kemarau atau debit minimal dan Baku Mutu Air atau Kelas Air. Sedangkan kapasitas asimilasi dihitung dengan rumus atau model (seperti tercantum pada poin 2).Pemilihan Model). Sekema pada Gambar 1.18 menunjukkan DTBPA dan sisa DTBPA. Sisa DTBPA tergantung kepada beban pencemaran yang telah ada dalam air sungai dan kapasitas asimilasi yang terjadi oleh proses self purification. Baik penentuan DTBPA maupun perhitungan kapasitas asimilasi memerlukan BMA atau Kelas Air. a. BMA atau Kelas Air sungai Nasional ditentukan oleh Pemerintah Pusat,
yang meliputi semua segmen Provinsi dan Kabupaten/Kota. b. Apabila BMA atau Kelas Air belum ditentukan, dapat ditentukan
bersamaan dengan kajian DTBPA. c. Perkiraan kapasitas asimilasi sungai nasional meliputi ruas sungai pada
setiap segmen Kabupaten/Kota
Gambar 1.18. Konsep Daya Tampung Beban Pencemaran A ir (DTBPA)
2) Penilaian Status Kualitas Air Apabila BMA atau Kelas Air tidak dipenuhi atau DTBPA dilampaui maka
status mutu air dapat dinilai dengan metode sebagai berikut: a. Metode Storet, jika data hasil pemantauan kualitas air setidaknya tiga kali
dalam satu tahun b. Metode Indeks Pencemaran air, jika data hasil pemantauan kualitas air
kurang dari tiga kali dalam satu tahun
Sisa DTBPA
Baku Mutu KA (Kelas XX)=
DTBPA
Melebihi DTBPA
38
Berdasarkan hasil perkiraan DTBPA dan perkiraan kapasitas asimilasi, maka daerah yang memberikan beban pencemaran tinggi dijadikan daerah target pengendalian pencemaran air, dengan sebutan daerah kritis. Kabupaten/Kota mengidentifikasi daerah-daerah kritis dari sudut pandang berikut; 1) Konfirmasi kondisi kualitas air (daerah tempat pencemaran berat yang sudah
sudah dimonitor pada saat program pemantauan) 2) Konfirmasi pada inventarisasi sumber pencemaran (daerah di mana sumber-
sumber pencemaran terkonsentrasi seperti industri, daerah perumahan, daerah pertambangan, peternakan/penyembelihan ternak, rumah sakit, hotel, lapangan golf, dll)
LANGKAH 4: IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KUALITAS AIR
Langkah 4 -1: Identif ikasi Permasalahan Kualitas Air di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota mengidentifikasikan Permasalahan Kualitas Air di Kabupaten / Kota dengan pengidentifikasian daerah kritis yang didasarkan pada kualitas air, inventarisasi sumber pencemaran, penggunaan air dan pengguna air, peta persampahan, dan keluhan penduduk,dll
Pemerintah Pusat : Identifikasi Permasalahan Kualitas Air saat ini pada tingkat Nasioanl
(Langkah 4-3) : Pencemaran lintas Bat as dan pencemaran melintasi Perbatasan Provinsi )
Provinsi: : Identifikasi Permasalahan kualitas air saat ini pada tingkat Provinsi (Langkah 4-2) : (Pencemaran lintas batas, penyebar an pencemaran
melintasi batas Kabupaten/Kota, lokasi pembuangan limbah padat,dll.)
Kabupaten/Kota: : Identifikasi Permasalahan kualita s air pada tingkat (Langkah 4-1) kabupaten/Kota (Identifikasi daerah kritis ini didasarkan pada
kualitas air, Inventarisasi sumber pencemaran, penggunaan air, dan pengguna air, peta persampahan, dan keluhan dari
penduduk,dll)
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 20 10 Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Bab II dan Lampiran I)
Peran Masing -masing Pemerintah
Undang -undang dan Peraturan yang terkait
39
3) Konfirmasi penggunaan air dan pengguna air (daerah di mana lokasi intake untuk penggunaan air minum terletak di hilir dari titik pembuangan air limbah)
4) Konfirmasi penyebaran limbah padat (daerah di mana lokasi pembuangan limbah padat terletak di sepanjang sungai dan saluran)
5) Konfirmasi terhadap keluhan warga Gambaran identifikasi daerah-daerah kritis ditunjukkan pada Gambar 1.19.
Gambar 1.19. Identifikasi Daerah Kritis
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
BR-1
BM-1
BM-2
BM-3
BR-2
BR-3
TR-1
TR-2
TM-1
TM-2
TM-3
TM-4
TR-3
TR-4
TR-5
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
BOD
DO
DO
(mg/
l)
BO
D (
mg/
l)
Class II: DO 4 (mg/l) Class II:
BOD 3 (mg/l)
Upstream DownstreamMonitoring points
South South South South
TangerangTangerangTangerangTangerang
MunicipalityMunicipalityMunicipalityMunicipality
TR-1: Sblm Intake PDAM
TM-1: Gading SerpongBridge TR-2: Cihuni
Village
TM-3: Robinson Bridge
TM-2: Cikokol Bridge
TR-5: Kali Baru Bridge
TM-4: Jembatan Pasar Baru
TR-4: KelorTR-3: Bayur
Beragam Sumber pencemar
Titik Bangunan Penyadap Air
Kualitas Air Memburuk
Identifikasi Daerah kritis
40
Provinsi akan mengidentifikasikan permasalahan air di tingkat provinsi berdasarkan inventarisasi sumber pencemaran secara terpadu, daerah kritis yang diidentifikasi oleh kabupaten dan kota, dan lain sebagainya. Jenis permasalahan air pada tingkat provinsi adalah sebagai berikut; - Kualitas air di hilir Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan Baku Mutu - Pencemaran air lintas batas Kabupaten/Kota - Sumber pencemaran diffuse di hulu batas Kabupaten/Kota - Beberapa Kabupaten/Kota yang berbatasan pada sungai provinsi yang
membuang limbah pencemaran dari kiri dan kanan sungai Pemerintah Pusat mengidentifikasikan permasalahan air di tingkat nasional berdasarkan inventarisasi sumber pencemaran secara terpadu, daerah kritis yang diidentifikasi oleh kabupaten dan kota, dan sebagainya. Jenis isu air pada tingkat nasional adalah sebagai berikut: - Kualitas air di hilir Provinsi tidak sesuai dengan Baku Mutu - Pencemaran air lintas batas Provinsi - Sumber pencemaran diffuse di hulu batas Provinsi - Beberapa Provinsi yang berbatasan pada sungai nasional yang membuang
limbah pencemaran dari kiri dan kanan sungai
Langkah 4 -2: Identifikas i Permasalahan Air di Tingkat Provinsi Provinsi akan mengidentifikasikan Permasalahan air di tingkat provinsi berdasarkan informasi yang dikumpulkan.
Langkah 4 -3: Identifikasi Permasalahan Air di Tingkat Nasional Pemerintah pusat akan mengidentifikasikan isu-isu masalah air di tingkat Nasional berdasarkan informasi yang dikumpulkan.
41
Langkah 5 -1: Pengembangan Rencana PKA/PPA Tingkat Nasional Pemerintah pusat mengalokasikan pengurangan beban pencemaran kepada pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan DTBPA dan hasil perkiraan kapasitas asimilasi serta inventarisasi sumber pencemaran, dan menunjukkan arah rencana PKA/PPA pemerintah daerah sebagai payung rencana pengelolaan.
LANGKAH 5: PENGEMBANGAN RENCANA PENGELOLAAN KUALITA S AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
(1) Alokasi Pengurangan Beban Pencemaran untuk Peme rintah Daerah
Alokasi pengurangan beban pencemaran kepada pemerintah daerah mengadopsi cara yang adil dan wajar. Sebagai contoh, apabila Kelas Air ditetapkan untuk masing-masing pemerintah daerah yang saling berbatasan, maka pengurangan beban pencemaran juga dialokasikan untuk memenuhi kelas yang telah ditetapkan tersebut.
(2) Pengembangan Rencana PKA/PPA Tingkat Nasional
Pemerintah pusat harus mengembangkan Rencana PKA/PPA sungai tingkat Nasional. Rencana PKA / PPA tersebut adalah arah bagi rencana PKA/ PPA oleh pemerintah daerah sebagai payung rencana pengelolaan berdasarkan hasil alokasi pengurangan beban pencemaran pada pemerintah daerah untuk mencapai tujuan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.20.
.
Pemerintah Pusat: Memprioritaskan PKA dan PPA & Alokasi Pengurangan beban Pencemaran
(Langkah 5-1) Menunjukkan Arah PKA /PPA Pemerintah Daerah (Payung Rencana Pengelolaan)
Provinsi: Koordinasi PKA/PPC antara Kabupaten/Ko ta (Langkah 5-2) Rencana pengurangan Beban Pencemaran (Alokasi untuk masing-masing sektor)
Kabupaten/Kota: Pengembangan Rencana Aksi untuk Uku ran (Langkah 5-3) Pengendalian Pencemaran
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Bab IV, V, VI, dan Lampiran III, IV, V)
Peran Dari Masing -masing Daerah
Undang -undang dan Peraturan terkai t
42
Langkah 5 -2: Pengembangan PKA/ PPA padaTingkat Provinsi Provinsi mengalokasikan pengurangan beban pencemaran untuk sektor masing-masing Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengurangan beban pencemaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk penentuan alokasi pengurangan beban pencemaran di provinsi ini.
Gambar 1.20. Contoh Outline Rencana PKA/PPA Tingka t Nasional (1) Alokasi Pengurangan Beban Pencemaran untuk masi ng-masing sektor di
Kabupaten/Kota Pengurangan beban pencemaran dialokasikan untuk sektor-sektor di masing-
masing Kabupaten/Kota akan menggunakan cara yang adil dan wajar serta dialokasikan oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, pengurangan beban pencemaran dialokasikan sesuai dengan jumlah beban pencemaran yang dihasilkan dari masing-masing sektor kecuali beban pencemaran alam. Gambar 1.21 menunjukkan contoh alokasi pengurangan beban pencemaran untuk setiap sektor.
A. Program Pengendalian Pencemaran Air
B. Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan
1. Manajemen Air limbah domestik
2. Manajemen Air Limbah RPH
3. Manajemen Limbah Padat
4. Manajemen Limbah Pertanian
5. Manajemen Limbah industri
1. Penggundulan hutan, lahan kritis
2. Kerusakan Daerah Tangkapan Air
3. Galian pasir & batu (Gol C.)
C. Program Perencanaan Tata ruang 1.Tata guna Lahan
1.Program penegakkan hukum
1. Program pemberdayaan masyarakat
D. Program Penegakkan Hukum
E. Program Pemberdayaan masyarakat
43
Langkah 5 -3: Pengembangan Rencana PKA/PP A Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota akan mengembangkan Rencana PKA/PPA tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan rencana pengurangan beban pencemaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Rencana PKA/PPA dikembangkan dengan langkah-langkah berikut; 1) Menetapkan Rencana Pengurangan Beban Pencemaran (Langkah 5-3-1) 2) Penetapan Pengendalian (Langkah 5-3-2) 3) Pengembangan Rencana Aksi Penanggulangan (Langkah 5-3-3)
Langkah 5 -3-1: Menetapkan Rencana Pengurangan Beban Pencemaran Kabupaten/Kota mengatur rencana pengurangan beban pencemaran yang didasarkan pada rencana pengurangan beban pencemaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka mencapai tujuan ditetapkan.
Gambar 1.21. Alokasi Pengurangan Beban Pencemaran u ntuk Berbagai Sektor 2) Pengembangan Rencana PKA/PPA dari Tingkat Provi nsi
Provinsi akan mengembangkan Rencana PKA/PPA pada tingkat provinsi. Rencana PKA/PPA tersebut adalah arah Rencana PKA/PPA Kabupaten/Kota berdasarkan hasil alokasi pengurangan beban pencemaran untuk sektor masing-masing Kabupaten/Kota dan juga termasuk hasil dari koordinasi antara Kabupaten dan kota serta langkah-langkah untuk mengendalikan pencemaran air lintas batas propinsi, pencemaran diffuse, tempat pembuangan sampah dll. (1) Faktor-faktor Pertimbangan untuk Alternatif Pen gurangan Beban
Pencemaran Faktor-faktor pertimbangan dalam rencana pengurangan beban pencemaran
ditunjukkan pada Gambar 1.22.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Target Year(without measures)
Target Year(with measures)
Natural (Forest) Domestic IndustryLivestock Agriculture Urban
Beban Pencemar Yang Dikurangi untuk mencapai
Tujuan di Tahun Target
Pemukiman
Pertanian
Ala m i/ Hutan
Pe ternakan
Indu stri
Perkotaan
Tahun Target
Tanpa Pengendalian
Tahun Target
Dengan Pengendalian
44
Gambar 1.22. Faktor-Faktor Pertimbangan untuk Alte rnative Pengurangan Beban Pencemaran
(2) Metodologi Penetapkan Rencana Pengurangan Beb an Pencemaran a) Identifikasi Daerah Sasaran dan Pencemaran Sum ber
Untuk mempertimbangkan rencana-rencana pengurangan beban pencemaran secara efektif dan efisien, wilayah prioritas dan target sumber-sumber pencemaran perlu diklarifikasi. Sesuai dengan tingkat perbedaan prioritas, sasaran sumber pencemaran dikelompokkan, dan disusun rencana pengurangan beban pencemaran. b) Biaya Kinerja Pengurangan Beban Pencemaran
Jika jumlah beban pencemaran yang sama dapat dikurangi melalui beberapa cara, seperti instalasi pengolahan air limbah pada setiap industria atau pengendalian pencemaran secara dengan sistem sewerage gabungan, satuan biaya untuk mengurangi beban pencemaran harus dibandingkan di antara beberapa kemungkinan cara untuk mengurangi beban pencemaran dengan biaya yang lebih rendah. c) Mengadopsi Pendekatan Sektor untuk Pengurangan Beban Pencemaran
Pada dasarnya dianjurkan mangurangi sejumlah beban pencemaran untuk mencapai tujuan Rencana PKA/PPA yang dialokasikan sesuai dengan sub-jumlah total beban pencemaran dari setiap sektor. Misalnya, jika jumlah beban pencemaran di sektor industri dari tahun sekarang ke tahun target Rencana PKA/PPA meningkat , maka harus dikurangi untuk mencapai tujuan PKA/PPA,sehingga pengurangan sejumlah beban pencemaran harus ditangani pada sektor industri. Apabila lebih disukai dengan cara lain ditimjau dari sudut pandang kuantitasnya, maka jumlah beban yang dikurangi dapat dialokasikan ke sektor lain. d) Pengenalan Pendekatan Baru untuk Pengurangan Beb an Pencemaran Jika beban pencemaran tidak bisa dikurangi meskipun telah menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian pencemaran air, maka pendekatan-
Rencana Pengembangan
Daerah
Persyaratan PKA/PPA
Tujuan dan
Sasaran dari
PKA/PPA
load to be reduced Jumlah Beban
Pencemaran Yang dikurangi
Pemeriksaan Kondisi Current
regulation and
standards
Peraturan perundangan yang berlaku
dan Baku Mutunya
Applicable technique Tehnik yang
berlaku
Pengurangan Beban
Pencemaran (skenario A)
Pendekatan Dasar
Identify prior target area and
pollution Identifikasi daerah target sebelumnya
dan sumber –sumber pencemar
Consider cost - performance of Pertimbangan biaya kinerja dari langkah
altenatif
Adopt sector approach for pollution load
reduction
Pendekatan Sektor untuk Pengurangan
Beban Pencemaran
Skenario yang harus dilakukan untuk mengurangi beban pencemaran ?
Penguranga n Beban
Pencemaran (skenario B)
Pengurangan Beban
Pencemaran (skenario C)
45
pendekatan baru pengurangan beban pencemaran dianjurkan untuk diperkenalkan sebagai rencana pengurangan beban pencemaran. (3) Persyaratan yang Harus Diperiksa untuk Mempers iapkan Alternatif
Pengurangan Beban Pencemaran a) Peraturan dan Standar Pengelolaan Lingkungan Ai r Untuk persiapan rencana pengurangan beban pencemaran, baku mutu limbah cair dan baku mutu kualitas air permukaan diterapkan. Jika modifikasi Baku Mutu yang ada atau penetapan Baku mutu telah direncanakan oleh target tahun ahir rencana PKA/ PPA, itu bisa diterapkan. Dalam hal melalui pengamatan baku mutu limbah cair tidak cukup untuk mencapai tujuan rencana PKA/PPA, maka Provinsi dapat memperketat baku mutu, atau dapat diterapkan pengaturan yang lebih ketat dari provinsi atau baku mutu untuk DAS yang lebih luas dapat diuji coba. b) Rencana Pembangunan Daerah
Rencana PKA/PPA harus diselaraskan dengan pembangunan daerah dan perlindungan lingkungan. Pencapaian rencana pembangunan daerah akan menjadi kondisi dasar untuk mempertimbangkan skenario pengurangan beban pencemaran. Jika sulit untuk mencapai tujuan PKA/PPA dengan target pencapaian rencana pembangunan daerah, dianjurkan untuk memeriksa apakah target rencana pembangunan daerah yang ada dapat dimodifikasi atau tidak dengan lembaga yang bersangkutan. c) Teknik Yang Berlaku untuk mengurangi beban penc emaran
Mengingat ketidakpastian perkembangan teknologi, sulit untuk mengadopsi teknologi maju untuk mengurangi beban pencemaran. Dalam hal rencana nyata pengadopsian teknologi baru untuk mengurangi beban pencemaran dan perbaikan proses produksi, maka dapat mempertimbangkan teknologi maju. dan satuan-satuan beban pencemaran yang digunakan untuk memperkirakan beban pencemaran dalam target akhir tahun akan berubah dari satuan-satuan yang ada. (1) Konfirmasi Rencana Pengendalian Pencemaran Yang Ada
Di Indonesia, telah ada berbagai program pengendalian polusi seperti PROKASIH (Program Kali Bersih), PROPER (Program untuk peningkatan kepatuhan institusi terhadap undang-undang dan peraturan, baku mutu, dan izin lingkungan), SUPERKASIH/SUPERKELOLA (Program yang dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan dan pengurangan beban pencemaran air oleh institusi-institusi), dan lain sebagianya. Kabupaten/Kota akan mengkonfirmasi keberadaan program-program pengendalian pencemaran seperti di atas dan mempertimbangkan penggunaannya. (2) Pemilihan Pengendalian Beban Pencemaran Secara Langsung
Pengendalian beban pencemaran secara langsung, dapat dilakukan melalui pendekatan regulasi dan pendekatan infrastruktur. Pendekatan ini dapat memperkirakan pengurangan beban pencemaran secara kuantitatif.
Sehubungan dengan pendekatan regulasi, Peraturan Pemerintah No.01, 2010 menetapkan berbagai peraturan seperti penentuan pengetatan baku mutu air limbah (baku mutu limbah cair), izin lingkungan yang terkait dengan pembuangan air limbah dari sumber titik, peninjauani fasilitas yang berkaitan dengan AMDAL, UKL-UPL dan panduan prosedur detil dan metodologi seperti yang terdapat dalam Lampiran IV dan
Langkah 5 -3-2: Penetapan Pengendalian Kabupaten/Kota akan menetapkan Pengendalian yang didasarkan pada rencana pengurangan beban pencemaran yang telah dipersiapkan dan menyediakan program pengendalian pencemaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal menetapkan pengendalian pencemaran, Cara pengendalian beban pencemaran akan dibagi menjadi cara langsung dan tidak langsung.
46
VI. Di samping itu, Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan No.32, 2009 menetapkan ketentuan pidana seperti hukuman penjara dan denda.
Pendekatan infrastruktur adalah menerapkan sistem pengolahan air limbah dan sistem pengolahan air limbah domestik berbasis masyarakat dan industri skala kecil bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Tabel 1.11. menunjukkan Pengendalian beban pencemaran secara langsung
serta tujuan dan fungsinya.
Tabel 1.11. Pengedalian Beban Pencemaran Secara Lan gsung Pengendalian Pencemaran
Sistem berkaitan
Fungsi dan Tujuan
Sistem Otonomi dan Kepatuhan Lingkungan
Semua pemicu /penghasil pencemaran diatur oleh pengelola lingkungan yang berwenang melalui AMDAL atau UKL-UPL dan perlindungan lingkungan mereka untuk memenuhi persyaratan perlindunmgan lingkungan
Sistem Pemeriksaan lingkungan
Pemeriksaan lingkungan dilakukan oleh manajemen lingkungan berwenang untuk memeriksa status kepatuhan, bila diperlukan.
Sistem Sangsi administrasi
Sangsiadministatif yang ketat terhadap penghasil pencemaran yang melanggar persyaratan untuk perlindungan lingkungan hidup diberlakukan untuk mencegah pelanggaran berulang-ulang
Pendekatan Regulator
Izin lingkungan
Ijin usaha eksploitasi mineral, pembuangan air limbah ke sumber air /badan air penerima dan lain-lain berikan oleh pihak berwenang, pengecekan yang berhubungan dan hukuman dikenakan kepada pelanggar.
Pembangunan Infrastruktur
Pengembangan system pembuangan
Pengembangan Fasilitas air limbah dengan instalasi pengolahan untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestic perkotaan
pengolahan air limbah berbasis masyarakat
Pengembangan System pengolahan berbasis masyarakat seperti tangki septik untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestic perkotaan dan pedesaan
Peningkatan system pengolahan air limbah yang ada
Peningkatan System pengolahan air limbah yang ada seperti system pengumpulan air limbah dari tangki septic dan pemeliharaan tangki septik
(3) Pertimbangan dan Pemilihan Pengendalian beban Pencemaran tambahan
Secara Tidak Langsung Pengendalian beban pencemaran seperti pendekatan Ekonomi, pendekatan
perbaikan secara teknik, peningkatan kesadaran dapat dilakukan untuk mengurangi beban pencemaran. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah pengendalian beban pencemaran tambahan. Pendekatan-pendekatan tersebut merupakan pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi beban pencemaran dalam jangka panjang terutama setelah penerapan pengendalian beban pencemaran secara langsung.
Tabel 1.12. menunjukkan pengendalian beban pencemaran tidak langsung
serta tujuan dan fungsinya
47
Tabel 1.12. Pengendalian Beban Pencemaran Tidak Lan gsung Pengendalian Pencemaran
Sistem Berkaitan
Fungsi dan Tujuan
Sistem Pembiayaan Air Limbah
Biaya air limbah sesuai dengan beban pencemar yang terkumpul dari semua penghasil air limbah domestik atau limbah industri, dan insentif ekonomi untuk mengurangi beban pencemaran diberikan kepada penghasil pencemaran air limbah industri. Lebih jauh lagi, hukuman dikenakan kepada penghasil pencemaran yang tidak mau membayar atau tidak memenuhi baku mutu limbah cair
Sistem Penggunaan Lahan terencana (RTRW)
Perencanaan penggunaan lahan untuk perlindungan lingkungan diberikan oleh instansi yang berwenang
Pendekatan Ekonomi
Sistem Pajak terencana
Pengelolaan Pajak terencana untuk tindakan perlindungan lingkungan diberikan oleh instansi yang berwenang
Sistem Produksi Bersih (Termasuk EMS)
Penerapan produksi bersih untuk mengurangi beban pencemaran di lini produksi dipromosikan (terutama di sector produksi yang mengawali system ini)
System Pemberian Praktik yang baik
Praktek-praktek yang baik yang disebarluaskan melalui pengakuan secara periodic untuk teknologi dan praktek memperkecil pencemaran
Renovasi Pendekatan Teknis
Sistem Promosi yang berhubungan dengan layanan lingkungan
Penyebarluasan Informasi tentang institusi khusus yang menangani pengukuran dan analisis kualitas air,konsultasi, perancangan, konstruksi, dan lain-lain
System Peringkat kinerja lingkungan
Kinerja lingkungan perusahaan akan dinilai berdasarkan pemantuan yang dinilai dan dirating secara mandiri mandiri, dan hasilnyaterbulka untuk umum
System pengungkapan informasi lingkungan
Informasi pengelolaan lingkungan seperti pemantauan kualitas air, praktek-praktek yang baik, ketidaksesuain dan pelanggaran terbuka untuk umum melalui berbagai media
Pendekatan Kesadaran
Kesadaran Sistem
Sosialisasi peningkatan Kesadaran bagi penghasil pencemaran (produksi manufaktur, industry skala kecil,dll) dan masyarakat umum
48
Pembuatan Proyek Penanggulangan Bentuk-bentuk tindakan yang diperlukan untuk pengendalian telah
dikembangkan pada langkah 5-3-2. Kabupaten/Kota memeriksa kembali tindakan-tindakan tersebut untuk membentuk rencana aksi untuk pengendalian dengan muatan yang lebih jelas dan spesifik.
Dalam membuat rencana-rencana aksi pengendalian, rencana-rencana tersebut harus didefinisikan dengan jelas sekurang-kurangnya melalui spesifiksi berikut: - Tujuan, - Periode Proyek - Badan pelaksana - Daerah yang ditargekan dan fasilitas - Kegiatan, dan - Sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
Sebagai sungai tingkat nasional,seperti Sungai Cisadane, jejaring pemantauan kualitas air perlu dikembangkan melalui koordinasi antara pemerintah dan institusi-institusi daerah yang berkepentingan. Jejaring perlu dioptimalkan dengan pembagian lokasi dan frekuensi serta data pemantauan. Working Group (W/G) perlu meninjau ulang pemantauan kualitas air yang yang ada seperti realokasi stasiun pemantauan, meningkatkan frekuensi/item pemantauan untuk mengidentifikasi efektivitas kegiatan pengendalian pencemarani.
Sebagai contoh, jika sebuah stasiun pemantauan untuk mengidentifikasi efektivitas kegiatan pengendalian pencemaran tidak termasuk kegiatan pemantauan yang ada, maka W/G harus mempertimbangkan kembali realokasi stasiun pemantauan melalui koordinasi dengan sistem jejaring pemantauan yang ada. Pemantauan kualitas air memiliki berbagai macam tujuan seperti ditunjukkan pada item berikut dan Gambar 1.23. a. Lokasi baseline di sungai yang belum terkontaminasi (Referensi) b. Lokasi hilir pertemuan anak sungai (Referensi) c. Lokasi perbatasan antara Kabupaten / Kota (Referensi) d. Parameter kualitas air sesuai dengan Standar Kualitas Air atau Kelas Air.
(Referensi) e. Lokasi hilir saluran pembuangan limbah (Pengendalian Pencemaran) f. Lokasi dari dampak pencemaran dari berbagai sektor (Pengendalian Pencemaran) g. Lokasi pengambilan air baku untuk air minum atau untuk tujuan lain. (Pengendalian
Penggunaan Air)
Langkah 5 -3-3: Pengembangan Rencana Aksi untuk Pengendalian Kabupaten/Kotamadya harus mengembangkan rencana aksi untuk pengendalian termasuk jadwal, badan pelaksana , biaya, dan daerah yang ditargetkan, fasilitas dan lain sebagainya.
LANGKAH 6: MENGKAJI ULANG RENCANA PEMANTAUAN KUALITAS AIR
Langkah 6 -1: Mengkaji Ulang Rencana Pemantauan Kualitas Air Working Group (W/G) sebaiknya mengkaji ulang pemantauan kualitas air seperti Re-alokasi stasiun pemantauan, meningkatkan frekuensi /item pemantauan untuk mengidentifikasi efektivitas kegiatan pengendalian pencemaran.
49
Hukum dan Peraturan Terkait
Water Usage Control Station
Reference Station
Pollution Control Station
Provincial Boundary
Pollution Sources
Reference Station
Reference Station
Reference Station
Inspection
Point
Gambar 1.23. Stasiun Pemantauan dan Tujuannya
Stasiun Pengendali Penggunaan Air
Stasiun Penunjuk
Stasiun Penunjuk
Stasiun Penunjuk
Stasiun Penunjuk
Sumber Pencemaran
Batas Propinsi
Stasiun Pengendalian Pencemaran
Pemeriksaan
LANGKAH7: IMPLEMENTASI RENCANA PKA/PPA
Pemerintah Pusat: Dukungan Pemerintah Lokal (Langkah 7-3) Evaluasi PKA/PPA
Provinsi: Dukungan dan Koordinasi Kabupaten/Kota (Langkah 7-2) Evaluasi PKA/PPA Pelaporan PKA/PPA kepada Pemerintah Pusat
Kabupaten/Kota: Implementasi PKA/PPA (Langkah 7-1) Implementasi Pemantauan PKA/PPA Pelaporan PKA/PPA kepada Provinsi
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2 010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Bab VII dan La mpiran IV)
Peran dari Masing -masing Pemerintah
Hukum dan Peraturan Terkait
50
Kabupaten/Kota mengimplementasikan pengembangan Rencana PKA/PPA dan melakukan pemantauannya, serta melaporkan kemajuan ke provinsi dengan menggunakan siklus PDCA seperti ditunjukkan pada Gambar 1.24. Khususnya, kegiatan persiapan sebelum implementasi seperti kebutuhan anggaran dan perekrutan sumber daya manusia, adalah hal yang paling penting untuk mengimplementasikan Rencana PKA/PPA dengan mantap.
Provinsi harus memberi dukungan dan koordinasi, evaluasi implementasi Rencana PKA/PPA yang dilakukan Kabupaten dan Kota dan melaporkan kemajuan implementasi Rencana PKA/PPA kepada pemerintah pusat. Salah satu peran paling penting dari provinsi dalam implementasi Rencana PKA/PPA adalah mendukung dan memberi panduan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemeriksaan yang tepat agar pencemar memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan. Metodologi dan panduan implementasi pengawasan yang tepat ditunjukkan dalam Lampiran VI,Peraturan Menteri LH No.01, 2010 tentang "Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air".
Gambar 1.24. Siklus PDCA untuk Pelaksanaan PKA/PPA
Do Implementasi
PKA/PPA
PLAN Pengembangan
PKA/PPA
Kebutuhan Anggaran dan
perekrutan sumber daya manusia
Pelaporan
Action Peninjauan Ulang
dan Perbaikan PKA/PPA
Memperbaharui & Mencerminkan
Identifikasi Permasalah
Check Pemantauan dan Evaluasi
Implementasi PKA/PPA
Langkah 7-1: Implementasi Rencana PKA/PPA oleh Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota akan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut untuk mengimplementasikan PKA/PPA. (1) Implementasi pengembangan rencana PKA/PPA (2) Pemantauan Implementasi Rencana PKA/PPA (3) Pelaporan kemajuan implementasi rencana PKA/PPA untuk Provinsi
Langkah 7 -2: Implement asi PKA/PPA oleh Provinsi Propinsi harus melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut untuk mengimplementasikan PKA/PPA. (1) Mendukung dan mengkoordinasi Kabupaten dan Kota (2) Mengevaluasi implepentasi Rencana PKA/PPA (3) Melaporkan kemajuan implementasi Rencana PKA/PPA kepada pemerintah
pusat
51
Pemerintah Pusat memberi dukungan dan mengevaluasi implementasi Rencana PKA/PPA oleh pemerintah daerah. Salah satu peran paling penting dari pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan Rencana PKA/ PPA adalah untuk memberi panduan kepada pemerintah daerah yang menghadapi berbagai permasalahan pengendalian pencemaran untuk dapat menyelesaikannya seperti penyediaan saran teknis dan praktis berdasarkan hasil evaluasi implementasi Rencana PKA/PPA.
Langkah 7-3: Implementasi Program PKA/PPA oleh Pemerintah Pusat Pemerintah pusat melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut untuk mengimplementasikan Rencana PKA/PPA (1) Memberi Dukungan kepada Pemerintah Daerah (2) Evaluasi Implementasi Rencana PKA/PPA
1
BAGIAN II
1. PENDAHULUAN Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air (PKA) dan Pengendalian Pencemaran Air (PPA), maka kegiatan PKA dan PPA dilaksanakan secara terpadu dengan menggunakan pendekatan ekosistem. Keterpaduan tersebut dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, implementasi, pengamatan dan evaluasi. Berdasarkan peraturan yang sama pada pasal 5 dijelaskan bahwa pemegang kewenangan pengelolaan kualitas air adalah Pemerintah Propinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas Kabupaten/Kota. Sementara itu dalam Pasal 6 dijelaskan pula bahwa Pemerintah dalam melakukan pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menugaskan Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Provinsi menyusun rencana pendayagunaan air dengan memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, menetapkan kelas air, melakukan pemantauan kualitas Air dan menentukan status mutu mutu air terhadap sungai-sungai yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam Bab 3 Pasal 18, PP 82 tahun 2001 dalam hal Pengendalian Pencemaran Air diatur bahwa:.Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Kabupaten/Kota. Sementara itu dalam pasal 20 disebutkan bahwa Pemerintah Propinsi dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air sesuai dengan kewenangannya, yaitu: 1). melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar, 2). menetapkan daya tampung beban pencemaran, 3).menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah, 4). menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, 5). memantau kualitas air pada sumber air; dan 6).memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
Pedoman ini disusun dengan maksud memberikan panduan kepada Pemerintah Provinsi mengenai tugas dan tanggung jawabnya dalam Penyusunan dan pelaksanaan Rencana PKA dan PPA untuk Sungai Nasional dan Provinsi yang melintas di wilayah Provinsi.
2
2. KERANGKA RENCANA PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
2.1. Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air Substansi dalam Peraturan serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur PKA dan PPA mengacu pada Bagian 1 Bab 2.1 Pedoman ini.
2.2. Kerangka Kerja Rencana Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Provinsi
2.2.1. Demarkasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Demarkasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Bagian 1, Gambar 2.1) adalah sebagai berikut: a. Pemerintah Propinsi membuat Rencana Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air Sungai Propinsi, b. Pemerintah Kabupaten/Kota membuat Rencana Detail Program PKA dan PPA
untuk Sungai Provinsi.
2.2.2. Koordinasi Kerangka Kerja Sungai Lintas Batas Daerah Pemerintah Provinsi mengkoordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyusunan Rencana Detail Pengelolaan Kualitas Air Sungai Provinsi dan implementasinya di daerahnya masing-masing
2.3. Prosedur Umum dan Tugas Pokok Pengembangan Pengelolaan Kualitas Air dan Rencana Pengendalian Pencemaran Air (PKA/PPA)
2.3.1. Prosedur Umum Pengembangan PKA/PPA Prosedur Umum Pengembangan Rencana PKA dan PPA Sungai Provinsi
mengacu pada Bagian 1 Bab 2.3.1 Pedoman ini.
2.3.2. Tugas Pokok Pengembangan Rencana PKA/PPA Sungai Provinsi Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan penyusunan rencana PKA dan PPA Sungai Provinsi, namun memerlukan dukungan dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tugas Utama tiap tingkat Pemerintahan menyangkut pengembangan PKA dan PPA Sungai Provinsi adalah sebagai berikut (Tabel 2.1): a. Pemerintah Provinsi menyusun Arah Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air untuk
sungai Provinsi b. Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi
yang menjadi segmen sungai Provinsi di wilayahnya c. Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan Arah Kebijakan Pengelolaan
Kualitas Air sungai Provinsi tersebut untuk menyusun Rencana Detail Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air termasuk rencana Implementasinya pada segmen sungai di daerahnya.
3
Tabel 2.1. Tugas Pengembangan Rencana Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Provinsi
Tugas Provinsi Kabupaten/ Kota
Tugas Utama @Penentuan Arah Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air (PKA) dan Pengendalian Pencemaran Air (PPA) @Penyusunan Rencana Umum PKA dan PPA
@Penyusunan Rencana Detail PKA dan PPA sungai Provinsi di segmen Kabupaten/Kota
Pengumpulan Data # Bantuan Kabupaten/ Kota @ Data tingkat Kecamatan Penyusunan Inventarisasi Sumber Pencemaran Air
# Integrasi Data Inventarisasi dari Provinsi dan Kabupaten/ Kota
@ Sumber pencemaran air dari berbagai sumber kegiatan
Perhitungan Beban Pencemaran Air
@ Intergrasi data beban pencemaran air dari berbagai kegiatan
# Pengumpulan data beban pencemaran air dari berbagai kegiatan
Identifikasi Permasalahan Pencemaran Air @ Penentuan Status Mutu Air
dan permasalahan pencemaran air
@ Penentuan Status Mutu Air dan permasalahan pencemaran air pada segmen Kabupaten/ Kota
Penyusunan Baku Mutu Air (BMA)
@Penyusunan BMA melalui kegiatan koordinasi anatar instansi
Penetapan Mutu Air Sasaran (MAS)
@ Penetapan MAS # Penggunaan MAS sungai pada segmen Kabupaten/ Kota
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA)
@ Pemodelan Kualitas Air/ Perhitungan Kapastias
Asimilasi Sungai
# Penggunaan Hasil Perhitungan DTBPA sungai pada segmen Kabupaten/ Kota
Rencana Pengendalian Pencemaran Air
@ Melakukan upaya pengendalian pencemaran air
@ Merevisi Baku Mutu Air Limbah (BMAL) sesuai DTBPA segmen sungai di Kabupaten/ Kota @ Menerbitkan Perizinan Air Limbah dan Pengawasannya sesuai dengan DTBPA segmen sungai di Kabupaten/ Kota @Pembangunan sarana dan prasarana PPA, antara lain jaringan saluran air limbah
Penyusunan Rencana Pemantauan Kualitas Air
@Penyusunan Rencana Pemantauan Kualitas Air melalui kordinasi dengan instansi terkait
Implementasi Rencana PKA dan PPA
@ Pelaksanaan PKA dan PPA secara terpadu dan bertahap sesuai alokasi anggaran # Laporan tahunan kemajuan implementasi PKA dan PPA untuk Pemerintah Pusat, termasuk dalam SLHD
@ Pelaksanaan Rencana Detail PKA dan PPA pada segmen sungai di Kabupaten/ Kota
Catatan: @ : Pelaksana Utama, #: Sub-Pelaksana (Pendukung atau Pengguna Hasil)
4
1. Penyusunan Kerangka Kerja - Konfirmasi Batas DAS dan Batas Segmen - Penyusunan Tujuan dan Periode Target - Konfirmasi Klasifikasi Kualitas Air - Identif ikasi Stakeholders
2-1. Pengembangan PSI (Kabupaten/ Kota)
- Pengumpulan Data - Pengembangan SPA - Perkiraan Beban Pencemaran
Saat ini dan Target Tahunan - Pemetaan GIS
2-2. Dukungan Kabupaten/Kota untuk Mengembangkan PSI
- Dukungan Kabupaten/ Kota untuk Mengembangkan SPA
- Integrasi SPAs Tingkat Provinsi - Pemetaan GIS (Tingkat Provinsi)
3-2. Dukungan Kabupaten/ Kota untuk Mengumpulkan Data untuk Perkiraan DTBPA - Hidrologi, Metrologi, dan Izin
Pengembilan Air, Izin Limbah, Pengguna Air
2-3. Integrasi Sumber Pencemaran Air/SPAs (Seluruh DAS) - Integrasi SPAs Tingkat Pusat - Pemetaan GIS (Seluruh DAS)
3-3. Perkiraan DTBPA (Seluruh DAS) - Perkiraan DTBPA - Simulasi DTBPA saat ini - Prediksi DTBPA Periode Target
5-1. Pengembangan Rencana PKA/PPA (Seluruh DAS) - Menunjukkan arah Rencana
PKA/PPA pemerintah daerah (sebagai umbrella perencanaan)
- Rencana Prioritas PKA/ PPA & Alokasi Pengurangan Beban Pencemaran Air
5-2.Koordinasi Kabupaten/ Kota untuk mengembangkan WQM/ WPC - Koordinasi PKA/PPA antara
Kabupaten/Kota - Perencanaan Pengurangan Beban
Pencemaran (Alokasi untuk setiap sektor)
4-1. Identifikasi isu KA Saat ini - Konfirmasi KA saat ini - SPA - Penggunaan Air dan Pengguna Air - Peta Persampahan - Keluhan dari Penduduk,dll.
5-3. Pengembangan WQM/WPC (Kabupaten/ Kota) - Pengembangan Rencana Aksi
untuk Pengendalian Pencemaran Ukuran
6. Pengembangan Program Pemantauan Kualitas Air (PPKA) - Kajian dan Revisi Jaringan Monitoring Kualitas Air saat ini
7-3. Dukungan dan Manajemen Pemerintah Daerah untuk MelaksanakanPKA/PPA - Dukungan dari Pemerintah Daerah - Persetujuan PKA/PPA - Evaluasi PKA/ PPA
Pemerintah Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Lan
gkah
1.
Pe
nyu
sun
an
Ker
angk
a K
erj
a
Lan
gka
h
2.
Pe
nge
mb
an
gan
SP
A
Lan
gka
h
3. P
erk
ira
an
DT
BP
A
Lan
gkah
4
. Id
enti
fik
asi I
su KA
Lan
gkah
5
. Pen
ge
mb
ang
an R
en
can
a P
KA
/PP
A
Lan
gkah
6.
P
en
gem
ba
nga
n
PP
KA
Lan
gkah
7.
Pe
laks
ana
an P
KA
/PP
A
3-1. Pengumpulan Data untuk Perkiraan AC - Hidrologi, Metrologi, dan Izin
Pengembilan Air, Izin Limbah, Pengguna Air
7-1. Pelaksanaan PKA/PPA - Pelaksanaan PKA/PPA - Pemantauan Pelaksanaan PKA/ PPA - Pelaporan PKA/PPA ke Provinsi
7-2. Dukungan dan Koordinasi Kabupaten/ Kota untuk Melaksanakan PKA/PPA - Dukungan dan Koord. Kab/ Kota - Evaluasi PKA/PPA - Pelaporan PKA/ PPA ke Pem.Pusat
4-3. Identifikasi Isu Kualitas Air (KA) Saat ini
- Perkiraan Jumlah KewajibanPengurangan Beban Pencemaran Air
4-2. Identifikasi isu KA Saat ini (Provinsi)
- Identifikasi isu KA di Provinsi - (pencemaran air lintas batas,
difusi pencemaran, lokasi pembuangan sampah)
Gambar 2.1. Prosedur Penyusunan Rencana Pengelolan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
5
3. PROSEDUR DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN RENCANA PKA/PPA
POKJA terdiri dari stakeholder terkait seperti BPLH Provinsi, Pemerintah kabupaten / kota. POKJA akan mengidentifikasi hal berikut; - Konfirmasi batas DAS dan Sub DAS serta Segmen Daerah(Lihat Langkah 1-2) - Konfirmasi Klasifikasi Kualitas Air saat ini (Lihat Langkah 1-3) - Identifikasi Pemangku Kepentingan (Lihat Langkah 1-4) - Menetapkan Tujuan dan Periode Target (Lihat Langkah 1-5) (1) Konfirmasi Batas Daerah Aliran Sungai
Dalam rangka mengidentifikasi daerah yang ditargetkan untuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, rencana itu perlu menetapkan batas daerah aliran sungai (DAS)). Informasi mengenai batas DAS dapat diperoleh dari rencana pengelolaan sumber daya air. Jika informasi batas DAS tidak tersedia, POKJA menetapkan dari peta topografi, peta sungai dan saluran.
(2) Konfirmasi Segmen untuk Rencana PKA / PPA
Segmen Rencana PKA / PPA dapat ditetapkan berdasarkan dua pendekatan utama. Pertama adalah pendekatan administratif dan kedua adalah pendekatan DAS. Pendekatan administratif, menetapkan segmen berdasarkan pemerintah yang mengembangkan dan menerapkan Rencana PKA/ PPA. Pendekatan DAS, menetapkan segmen berdasarkan Sub-DAS di mana air menerima pencemaran dari daerah tangkapannya. Kadang-kadang pendekatan meliputi beberapa pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melaksanakan Rencana PKA/ PPA.
Sehubungan dengan sungai Provinsi, pendekatan administratif diadopsi seperti halnya sungai nasional yang ditunjukkan dalam Gambar 1.4 (Bagian 1 Pedoman ini).
Klasifikasi kualitas air adalah salah satu unsur Rencana PKA/PPA yang harus
diterapkan pada sumber daya air. Jika klasifikasi kualitas air telah ditetapkan, maka akan menjadi salah satu dasar menentukan pengendalian pencemaran yang akan dicapai. Jika tidak ada ketentuan, klasifikasi kualitas air akan ditentukan selama proses
LANGKAH 1: PENETAPAN KERANGKA KERJA
Langkah 1-1: Pembentukan Kelompok Kerja Kelompok Kerja (POKJA) untuk pengembangan rencana pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Rencana PKA/PPA) ditetapkan atas inisiatif dari BPLH Provinsi
Langkah 1-2: Konfirmasi Batas Daerah Aliran Sungai dan Segmen untuk Perencanaan PKA/PPA POKJA mengkonfirmasi batas DAS dan Sub-DAS dari peta topografi, peta sungai dan dan saluran dan batas Segmen kabupaten/kota)
Langkah 1-3: Konfirmasi Klasifikasi Kualitas Air POKJA akan mengkonfirmasikan klasifikasi kualitas air saat ini yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.82, 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
6
pengembangan Rencana PKA/PPA. Klasifikasi kualitas air harus dirumuskan melalui kegiatan koordinasi pemerintah provinsi dengan berbagai instansi terkait dalam pengelolaan kualitas air di propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Menurut Peraturan Pemerintah No.82, 2001, peran utama dan prosedur untuk merumuskan klasifikasi kualitas air adalah sebagai berikut; Pemerintah Provinsi menetapkan Kelas Air atau Baku Mutu Air sebagai berikut: a. Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan berbagai instansi di Provinsi
dan dengan Kabupaten/Kota yang terkait dengan sungai Provinsi untuk secara bersama menetapkan Kelas Air atau menyusun Baku Mutu Air berdasarkan kajian akademis.
b. Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan berbagai instansi di Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan sungai nasional membantu Pemerintah Pusat dalam penetapan Kelas Air atau Baku Mutu Air
c. Apabila Kelas Air sungai provinsi belum ditetapkan, sedangkan Kabupaten/ Kota yang terkait dengan sungai provinsi memerlukannya untuk keperluan pengelolaan kualitas air maka menggunakan Kelas 2.
Stakeholder harus mencakup berbagai lembaga dan sektor-sektor kegiatan sebagai berikut seperti ditunjukkan dalam Table 3.1. - Badan-badan pemerintah di provinsi maupun kabupaten/kota yang berkaitan
dengan pengelolaan sumber daya air dan wewenang untuk mengelola kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- Instansi kesehatan masyarakat untuk menyediakan pedoman kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran air
- Berbagai sektor kegiatan yang berpotensi membuang limbah dan menyebabkan pencemaran air
Tabel 3.1. Stakeholders diharapkan Untuk Pengembangan PKA/PPA
Kategori Stakeholder
Sumber Pencemar dan Pengguna Air
1) Pabrik 2) Fasilitas Komersial 3) Fasilitas Umum 4) Daerah Pertambangan 5) Peternakan 6) Pertanian dan Kehutanan 7) Pemukiman penduduk, dll…
Instansi daerah pengelola kualitas air 1) Instansi Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah
Instansi-instansi yang relevan dengan sumber daya air
1) BBWS 2) BPDAS 3) Direktorat jenderal Sumber Daya Air, PU 4) Dewan Sumber Daya Air Nasional
Langkah 1-4: Identifikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) POKJA mengidentifikasi para pemangku kepentingan/stakeholder di daerah sasaran.
Langkah 1-5: Menetapkan Target Tahunan dan Tujuan POKJA menentukan target tahunan dan tujuan yang didasarkan pada rencana ke depan yang relevan, seperti rencana pembangunan sosial ekonomi, rencana tata ruang, rencana pengembangan sumber daya air, dan laporan status lingkungan Provinsi
7
(1) Menetapkan Target Tahunan Target Tahunan Rencana PKA/PPA harus ditetapkan untuk jangka pendek (1 tahun atau 1 semester), jangka menengah (5 tahun), jangka panjang (10-25 tahun) berdasarkan Lampiran IV Peraturan Menteri No.1, 2010. Target jangka panjang Rencana PKA/PPA ditetapkan dengan pertimbangan dan konfirmasi rencana lain, seperti rencana pembangunan ekonomi, rencana tata ruang, rencana pengembangan sumber daya air, dan laporan status lingkungan Provinsi
(2) Menetapkan Tujuan/Goal
Tujuan/goal Rencana PKA/PPA menunjukkan status lingkungan air di daerah sasaran. Tujuan yang ingin dicapai harus ditetapkan dengan pertimbangan faktor-faktor berikut. Tujuan tersebut harus mendapatkan konsensus dari semua pemangku kepentingan yang diidentifikasi dalam perencanaan daerah, sehingga harus dilakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan tersebut untuk menetapkan tujuan.
- Status saat ini dan masa depan status masa depan - Rencana pembangunan sosio-ekonomi - Masterplan daerah perlindungan lingkungan - Kondisi penggunaan air regional - Masterplan pengelolaan sumber daya air Provinsi
Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan tujuan/ goal yang disebutkan di atas memiliki hubungan dengan faktor-faktor lain seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 Rencana PKA/PPA bertujuan untuk menselaraskan daerah perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, tujuan dari PKA/PPA adalah pencapaian bersama rencana pembangunan yang relevan dan rencana perlindungan lingkungan. Status lingkungan air sungai harus bertemu dengan persyaratan penggunaan air regional. Tujuan dari Rencana PKA/PPA akan menunjukkan arah untuk menjaga status lingkungan air sungai.
Gambar 3.1. Faktor yang harus diperhitungkan untuk membuat tujuan PKA/PPA
Hasil PKA/PPA
Current and Future River
Socio - economic
Development Perencanaan
Pengembangan Sosial Ekonomi
Regional Water Usage
Kondisi Penggunaan Air
Provinsi Regional
Environment Protection
Perlindungan Lingkungan
Provinsi Regional
Water Resource
Development Plan
Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air Provinsi
Selaras
Selaras
Harus memenuhi persyaratan
Status Sungai Saat ini dan Masa Depan
8
Langkah 2-2: Pengembangan Inventarisasi Sumber Pencemaran oleh Provinsi Provinsi melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut untuk mengembangkan Inventarisasi Sumber Pencemaran dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air. (Lihat Bagian 1 Langkah 2-2) (1) Integrasi Inventarisasi Sumber Pencemaran Kabupaten/ Kota (2) Analisis Sumber Pencemaran Air (3) Pembuatan Laporan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, menetapkan pedoman inventarisasi sumber pencemaran air dan identifikasi sumber pencemaran pada Bab II, dan prosedur serta metodologinya sebagai pedoman teknis pada Lampiran I. Pedoman teknis ini menunjukkan garis besar prosedur dan metodologinya sesuai dengan peraturan di atas dan merupakan tambahan penjelasan.
LANGKAH 2: PENGEMBANGAN INVENTARISASI SUMBER PENCEMARAN AIR (ISP)
Langkah 2-1: Pengembangan Inventarisasi Sumber Pencemaran oleh Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut untuk Inventarisasi Sumber Pencemaran Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air (sesuai dengan Bagian 1, Langkah 2-1 Pedoman ini): 1) Pengumpulan data awal yang diperlukan dalam inventarisasi (Lihat Bagian
1,Langkah 2-1-1) 2) Pengembangan inventarisasi sumber pencemaran (Lihat Bagian 1,Langkah 2-
1-2) 3) Verifikasi di tempat (Lihat Bagian 1,Langkah 2-1-3) 4) Penentuan Jumlah Beban Pencemaran Air (Lihat Bagian 1,Langkah 2-1-4) 5) Persiapan Laporan (Lihat Bagian 1,Langkah 2-1-5)
Provinsi: Integrasi survey ISP Tingkat Provinsi (Langkah 2-2) Pemetaan GIS di Tingkat Provinsi
Kabupaten/Kota : Pengumpulan Data untuk Pengembangan ISP (Langkah 2-1) Pengembangan ISP Perkiraan Beban Pencemaran Pemetaan GIS
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Bab II dan Lampiran I)
Peran dari masing-masing Pemerintah
Undang-undang dan Peraturan terkait
9
LANGKAH 3: PERKIRAAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR (Penentuan Beban Maksimum Harian)
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.110, 2003 menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air, dan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, menetapkan penentuan jumlah beban maksimum harian di bab II, dan prosedur metodologi pada Lampiran II sebagai pedoman teknis. Pedoman teknis ini menunjukkan garis besar prosedur dan metodologi sesuai dengan peraturan di atas dan memberikan penjelasan tambahan.
Langkah 3-1: Pengumpulan Data Hidrologi, Meteorologi, dan Izin Pengambilan air dan Pembuangan Air Limbah oleh Kabupaten / Kotamadya (Lihat Bagian 1, Langkah 3-1) Kabupaten/Kota mengumpulkan data dan informasi berikut. (1) Data Hidrologi (2) Data Meteorologi (3) Izin Pengambilan Air dan Pembuangan Air Limbah (4) Pengguna Air
Langkah 3-2: Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (Penentuan Beban Total Maksimum Harian) oleh Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi akan membuat Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) dan ketentuan total beban maksimum harian dengan langkah-langkah berikut. 1) Keseimbangan Air (Lihat Bagian 1,Langkah 3-3-1) 2) Perkiraan Beban Pencemaran sampai ke Sungai (Lihat Bagian 1,Langkah 3-3-
2) 3) Simulasi Kualitas Air dengan Model (Lihat Bagian 1,Langkah 3-3-3) 4) Perkiraan DTBPA (Lihat Bagian 1, Langkah 3-3-4), (dimana BMA atau Kelas Air
Sungai Provinsi ditentukan oleh Pemerintah Provinsi yang meliputi semua segmen Kabupaten/Kota)
Provinsi: Perkiraan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) (Langkah 3-2) Kabupaten/Kota: Pengumpulan Data Hidrologi, Meteorologi, dan (Langkah 3-1) Izin pengambilan air dan pembuangan air limbah,
dan pemakai air
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Bab III dan Lampiran II)
Peran dari masing-masing Pemerintah
Undang-undang dan Peraturan terkait
10
LANGKAH 5: PENGEMBANGAN RENCANA PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
LANGKAH 4: IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KUALITAS AIR
Provinsi: Identifikasi Permasalahan kualitas air saat ini pada tingkat Provinsi (Langkah 4-2) (Pencemaran lintas batas, penyebaran
pencemaran melintasi batas Kabupaten/Kota, lokasi pembuangan limbah padat,dll.) (Lihat Bagian 1, Langkah 4-2)
Kabupaten/Kota: Identifikasi Permasalahn kualitas air pada tingkat
kabupaten/Kota (Langkah 4-1) (Identifikasi daerah kritis ini didasarkan pada
kualitas air, Inventarisasi sumber pencemaran, penggunaan
air, dan pengguna air, peta persampahan, dan keluhan dari penduduk,dll) (Lihat Bagian 1, Langkah 4-1)
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang
Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air (Bab II dan Lampiran I)
Peran masing-masing Pemerintah
Undang-undang dan Peraturan terkait
Pemerintah Provinsi: Memprioritaskan PKA dan PPA & Alokasi (Langkah 5-1) Pengurangan beban Pencemaran
(Alokasi untuk masing-masing sektor) Menunjukkan Arah PKA/PPA Pemerintah Kabupaten/kota(Payung Rencana Pengelolaan)
Pemerintah Kabupaten/Kota: Pengembangan Rencana Aksi untuk
Pengukuran Langkah 5-2) Pengendalian Pencemaran
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata
Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Bab IV, V, VI, dan Lampiran III, IV, V)
Peran masing-masing Pemerintah
Undang-undang Peraturan
11
Langkah 5-1: Pengembangan PKA/PPA Tingkat Provinsi Pemerintah Provinsi mengalokasikan pengurangan beban pencemaran kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan DTBPA dan hasil perkiraan kapasitas asimilasi serta inventarisasi sumber pencemaran, dan menunjukkan arah rencana PKA/PPA pemerintah Kabupaten/Kota sebagai payung rencana pengelolaan.
(1) Alokasi Pengurangan Beban Pencemaran untuk masing-masing sektor di Kabupaten/Kota Pengurangan beban pencemaran dialokasikan untuk sektor-sektor di masing-
masing Kabupaten/Kota akan menggunakan cara yang adil dan wajar serta dialokasikan oleh pemerintah Provinsi. Sebagai contoh, pengurangan beban pencemaran dialokasikan sesuai dengan jumlah beban pencemaran yang dihasilkan dari masing-masing sektor kecuali beban pencemaran alamah. Gambar 3.2. menunjukkan contoh alokasi pengurangan beban pencemaran untuk setiap sektor.
Gambar 3.2 Alokasi Pengurangan Beban Pencemaran untuk Berbagai
Sektor (2) Pengembangan Rencana PKA/PPA Tingkat Provinsi
Pemerintah Provinsi harus mengembangkan Rencana PKA/PPA sungai tingkat Provinsi. Rencana PKA/PPA adalah arah rencana PKA/PPA pemerintah Kabupaten/Kota yang digunkan sebagai payung rencana pengelolaan berdasarkan hasil alokasi pengurangan beban pencemaran pada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencapai tujuan seperti ditunjukkan pada Gambar 3.3.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Target Year(without measures)
Target Year(with measures)
Pol
lutio
n Lo
ad [K
g/da
y]
Natural (Forest) Domestic IndustryLivestock Agriculture Urban
Beban Pencemar Yang Dikurangi untuk
mencapai Tujuan di Tahun Target
Pemukiman
Pertanian
Alami/ Hutan
Peternakan
Industri
Perkotaan
Tahun Target
Tanpa Pengendalian
Tahun Target
Dengan Pengendalian
12
Langkah 5-2: Pengembangan Rencana PKA/PPA Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota akan mengembangkan Rencana PKA/PPA tingkat Kabupaten/ Kota berdasarkan rencana pengurangan beban pencemaran yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Rencana PKA/PPA dikembangkan dengan langkah-langkah berikut; 1) Menetapkan Rencana Pengurangan Beban Pencemaran (Lihat Bagian
1,Langkah 5-3-1) 2) Penetapan Cara (Bagian 1, Langkah 5-3-2) 3) Pengembangan Rencana Aksi Penanggulangan (Bagian1, Langkah 5-3-3)
Gambar 3.3 Contoh Outline Rencana PKA/PPA Tingkat Provinsi
Jejaring pemantauan kualitas air perlu dikembangkan melalui koordinasi antara instansi di pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkepentingan. Jejaring perlu dioptimalkan dengan pembagian lokasi dan frekuensi serta data pemantauan. Working Group (W/G) perlu meninjau ulang pemantauan kualitas air yang ada seperti realokasi stasiun pemantauan, menambah frekuensi/item pemantauan untuk
A. Program Pengendalian Pencemaran Air
B. Program Pengendalian degradasi Lingkungan
1. Manajemen Air limbah domestik
2. Manajemen Air Limbah RPH
3. Manajemen Limbah Padat
4. Manajemen Limbah Pertanian
5. Manajemen Limbah industri
1. Penggundulan hutan, lahan kritis
2. Kerusakan Daerah Tangkapan Air
3. Galian pasir & batu (Gol C.)
C. Program Perencanaan Rata ruang Tata guna Lahan
1.Program penegakkan hukum
1. Program pemberdayaan masyarakat
D. Program Penegakkan Hukum
E. Program Pemberdayaan masyarakat
LANGKAH 6: MENGKAJI ULANG RENCANA PEMANTAUAN KUALITAS AIR
Langkah 6-1: Mengkaji Ulang Rencana Pemantauan Kualitas Air Working Group (W/G) harus mengkaji ulang pemantauan kualitas air seperti Re-alokasi stasiun pemantauan, menambah frekuensi /item pemantauan untuk mengidentifikasi efektivitas kegiatan pengendalian pencemaran
13
mengidentifikasi efektivitas kegiatan pengendalian pencemaran. Sebagai contoh, jika sebuah stasiun pemantauan untuk mengidentifikasi efektivitas kegiatan pengendalian pencemaran bukan termasuk dalam kegiatan pemantauan yang ada, maka W/G harus mempertimbangkan kembali realokasi stasiun pemantauan melalui koordinasi dengan sistem jejaring pemantauan yang ada.
Pemantauan kualitas air memiliki berbagai macam tujuan seperti ditunjukkan pada item berikut dan Gambar 3.4. a. Lokasi baseline di sungai yang belum terkontaminasi (Referensi) b. Lokasi hilir pertemuan anak sungai (Referensi) c. Lokasi perbatasan antara Kabupaten/Kota (Referensi) d. Parameter kualitas air sesuai dengan Standar Kualitas Air atau Kelas Air.
(Referensi) e. Lokasi hilir saluran pembuangan limbah (Pengendalian Pencemaran) f. Lokasi dari dampak pencemaran dari berbagai sektor (Pengendalian
Pencemaran) g. Lokasi pengambilan air baku untuk air minum atau untuk tujuan lain.
(Pengendalian Penggunaan Air)
Gambar 3.4 Stasiun Pemantauan dan Tujuannya
Water Usage Control Station
Reference Station
Pollution Control Station
Provincial Boundary
Pollution Sources
Reference Station
Reference Station
Reference Station
Inspection
Point
Stasiun Pengendali Penggunaan Air
Stasiun Penunjuk
Stasiun Penunjuk
Stasiun Penunjuk
Stasiun Penunjuk
Sumber Pencemaran
Batas Kabupaten/Kota
Stasiun Pengendalian Pencemaran
Pemeriksaan
14
Kabupaten/Kota mengimplementasikan pengembangan Rencana PKA/PPA dan melakukan pemantauannya, serta melaporkan kemajuan ke provinsi dengan menggunakan siklus PDCA seperti ditunjukkan pada Gambar 3.5. Khususnya, kegiatan persiapan sebelum implementasi seperti kebutuhan anggaran dan perekrutan sumber daya manusia, adalah hal yang paling penting untuk mengimplementasikan Rencana PKA/PPA dengan mantap.
Provinsi harus memberi dukungan dan koordinasi, evaluasi implementasi Rencana PKA/PPA yang dilakukan Kabupaten dan Kota dan melaporkan kemajuan implementasi Rencana PKA/PPA kepada pemerintah pusat. Salah satu peran paling penting dari provinsi dalam implementasi Rencana PKA/PPA adalah mendukung dan memberi panduan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemeriksaan yang tepat agar pencemar memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan. Metodologi dan panduan implementasi pengawasan yang tepat ditunjukkan dalam Lampiran VI,Peraturan Menteri LH No.01, 2010 tentang "Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air".
LANGKAH 7: IMPLEMENTASI RENCANA PKA/PPA
Provinsi: Dukungan dan Koordinasi Kabupaten/Kota (Langkah 7-2) Evaluasi PKA/PPA Pelaporan PKA/PPA kepada Pemerintah Pusat
Kabupaten/Kota: Implementasi PKA/PPA (Langkah 7-1) Implementasi Pemantauan PKA/PPA
Pelaporan PKA/PPA kepada Provinsi
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Bab VII dan Lampiran IV)
Peran Masing-masing Pemerintah
Peraturan dan Hukum Terkait
Langkah 7-1: Implementasi Rencana PKA/PPA oleh Kabupaten/ Kotamadya Kabupaten/Kota akan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut untuk mengimplementasikan PKA/PPA. (1) Implementasi pengembangan rencana PKA/PPA (2) Pemantauan Implementasi Rencana PKA/PPA (3) Pelaporan kemajuan implementasi rencana PKA/PPA untuk Provinsi
Langkah 7-2: Implementasi PKA/PPA oleh Provinsi Propinsi harus melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut untuk mengimplementasikan rencana PKA/PPA. (1) Mendukung dan mengkoordinasi Kabupaten dan Kota (2) Mengevaluasi implepentasi Rencana PKA/PPA (3) Melaporkan kemajuan implementasi Rencana PKA/PPA kepada pemerintah
pusat
15
Gambar 3.5 Siklus PDCA untuk Pelaksanaan PKA/PPA
Do Implementasi
PKA/PPA
PLAN Pengembangan
PKA/PPA
Kebutuhan Anggaran dan
perekrutan sumber daya manusia
Pelaporan
Action Peninjauan Ulang
dan Perbaikan PKA/PPA
Memperbaharui & Mencerminkan
Identifikasi Permasalah
Check Pemantauan dan Evaluasi
Implementasi PKA/PPA
1
BAGIAN III
1 PENDAHULUAN Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air (PKA) dan Pengendalian Pencemaran Air (PPA), maka kegiatan PKA dan PPA dilaksanakan secara terpadu dengan menggunakan pendekatan ekosistem. Keterpaduan tersebut dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, implementasi, pengamatan dan evaluasi. Berdasarkan peraturan tersebut pada pasal 5 ditetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan pengelolaan kualitas air sungai Kabupaten/Kota tersebut.
Sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana pendayagunaan air dengan memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, menetapkan kelas air, melakukan pemantauan kualitas Air dan menentukan status mutu mutu air terhadap sungai-sungai yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam Bab 3 Pasal 18, PP 82 tahun 2001 dalam hal Pengendalian Pencemaran Air diatur bahwa:.Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air Kabupaten/Kota. Sementara itu dalam pasal 20 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melakukan upaya pengendalian pencemaran air pada sumber air Kabupaten/Kota, yaitu: 1). melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar, 2). menetapkan daya tampung beban pencemaran, 3).menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah, 4). menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, 5). memantau kualitas air pada sumber air; dan 6).memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
Pedoman ini disusun dengan maksud memberikan panduan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai tugas dan tanggung jawabnya dalam Penyusunan dan pelaksanaan Rencana PKA dan PPA untuk Sungai Kabupaten/Kota.
2
2 KERANGKA RENCANA PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
2.1 Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air Substansi dalam Peraturan serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur PKA dan PPA mengacu pada Bagian 1 Bab 2.1 Pedoman ini. 2.2 Kerangka Kerja Rencana Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air Sungai Kabupaten/Kota , Pemerintah Kabupaten/Kota membuat Rencana Detail Program PKA dan PPA untuk Sungai Kabupaten/Kota. 2.3 Prosedur Umum dan Tugas Pokok Pengembangan Pengelolaan Kualitas
Air dan Rencana Pengendalian Pencemaran Air (PKA/PPA) 2.3.1 Prosedur Umum Pengembangan PKA/PPA
Prosedur Umum Pengembangan PKA dan PPA Sungai Kabupaten/Kota mengacu pada Bagian 1 Bab 2.3.1 Pedoman ini. 2.3.2 Tugas Pokok Pengembangan Rencana PKA/PPA Sungai Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan menyusun Rencana Detail PKA dan PPA Sungai Kabupaten/Kota dan Implementasinya,
Tabel 2.1 Tugas Pengembangan Rencana Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kabupaten/Kota
Tugas Kabupaten/Kota Tugas Utama @Penentuan Arah Kebijakan Pengelolaan
Kualitas Air (PKA) dan Pengendalian Pencemaran Air (PPA) @Penyusunan Rencana Umum PKA dan PPA @Penyusunan Rencana Detail PKA dan PPA
Pengumpulan Data @ Tingkat Kecamatan Penyusunan Inventarisasi Sumber Pencemaran Air
@ Sumber pencemaran air dari berbagai sumber kegiatan
Perhitungan Beban Pencemaran Air @ Beban pencemaran air dari berbagai kegiatan Identifikasi Permasalahan Pencemaran Air
@ Penentuan Status Mutu Air dan permasalahan pencemaran air
Penyusunan Baku Mutu Air (BMA) @Penyusunan Baku Mutu Air melalui kegiatan koordinasi anatar instansi
Penetapan Mutu Air Sasaran (MAS) # (Penggunaan Hasil Perhitungan) Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA)
@ Pemodelan Kualitas Air/ Perhitungan Kapastias Asimilasi Sungai
Rencana Pengendalian Pencemaran Air
@ Merevisi Baku Mutu Air Limbah (BMAL) sesuai DTBPA @ Menerbitkan Perizinan Air Limbah dan Pengawasannya @Pembangunan sarana dan prasarana PPA, antara lain jaringan saluran air limbah
Penyusunan Rencana Pemantauan Kualitas Air
@Penyusunan Rencana Pemantauan Kualitas Air melalui kordinasi dengan instansi terkait
Implementasi Rencana PKA dan PPA @ Pelaksanaan PKA dan PPA secara terpadu dan bertahap sesuai alokasi anggaran # Laporan tahunan kemajuan implementasi PKA dan PPA untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, termasuk dalam SLHD
Catatan: @ : Pelaksana Utama, #: Sub-Pelaksana (Pendukung atau Pengguna hasil)
3
3. PROSEDUR DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN PKA/PPA POKJA terdiri dari stakeholder terkait seperti BPLH Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Kabupaten/Kota. POKJA akan mengidentifikasi hal berikut; - Konfirmasi batas DAS dan Segmen Daerah (Lihat Langkah 1-2) - Konfirmasi Klasifikasi Kualitas Air saat ini (Lihat Langkah 1-3) - Identifikasi Pemangku Kepentingan (Lihat Langkah 1-4) - Menetapkan Tujuan dan Target Tahunan (Lihat Langkah 1-5)
Klasifikasi kualitas air adalah salah satu unsur Rencana PKA/ PPA yang harus diterapkan pada sumber daya air. Jika klasifikasi kualitas air telah ditetapkan, maka akan menjadi salah satu dasar menentukan pengendalian pencemaran yang akan dicapai. Jika tidak ada ketentuan, klasifikasi kualitas air akan ditentukan selama proses pengembangan Rencana PKA/PPA. Menurut Peraturan Pemerintah No.82, 2001, peran utama dan prosedur untuk merumuskan klasifikasi kualitas air adalah Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Kelas Air atau Baku Mutu Air. Jika Kelas sungai Kabupaten/Kota tidak didefinisikan, sementara Kabupaten / Kota tersebut membutuhkannya untuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air maka menggunakan Kelas 2.
Stakeholder harus mencakup berbagai lembaga dan sektor-sektor kegiatan sebagai berikut seperti ditunjukkan dalam Table I.3:Bagian 1 Panduan ini - Badan-badan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya air dan wewenang untuk mengelola kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- Instansi kesehatan masyarakat untuk menyediakan pedoman kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran air
LANGKAH 1: PENETAPAN KERANGKA KERJA
Langkah 1-1: Pembentukan Kelompok Kelompok Kerja (POKJA) untuk pengembangan rencana pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Rencana PKA/PPA) ditetapkan atas inisiatif dari BPLH Kabupaten/Kota
Langkah 1-2: Konfirmasi Batas Daerah Aliran Sungai dan Segmen untuk Perencanaan PKA/ PPA POKJA mengkonfirmasi batas DAS dan Sub-DAS dari peta topografi, peta sungai dan saluran dan pelaksanaannya mengacu pada Bagian 1, Langkah 1-2 Panduan ini)
Langkah 1-3: Konfirmasi Klasifikasi Kualitas Air POKJA akan mengkonfirmasikan klasifikasi kualitas air saat ini yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.82, 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Langkah 1-4: Identifikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) POKJA mengidentifikasi para pemangku kepentingan/stakeholder di daerah sasaran.
4
- Berbagai sektor kegiatan yang berpotensi membuang limbah dan menyebabkan pencemaran air
(1) Menetapkan Target Tahunan
Target Tahunan Rencana PKA/PPA harus ditetapkan untuk jangka pendek (1 tahun atau 1 semester), jangka menengah (5 tahun), jangka panjang (10-25 tahun) berdasarkan Lampiran IV Peraturan Menteri No.1, 2010. Target jangka panjang Rencana PKA/PPA ditetapkan dengan pertimbangan dan konfirmasi rencana lain, seperti rencana pembangunan ekonomi, rencana tata ruang, rencana pengembangan sumber daya air, dan laporan status lingkungan Kabupaten/Kota.
(2) Menetapkan Tujuan/Goal
Tujuan/goal Rencana PKA/PPA menunjukkan status lingkungan air di daerah sasaran. Tujuan yang ingin dicapai harus ditetapkan dengan pertimbangan faktor-faktor berikut. Tujuan tersebut harus mendapatkan konsensus dari semua pemangku kepentingan yang diidentifikasi dalam perencanaan daerah, sehingga harus dilakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan tersebut untuk menetapkan tujuan.
- Status saat ini dan masa depan status masa depan - Rencana pembangunan sosio-ekonomi - Masterplan daerah perlindungan lingkungan - Kondisi penggunaan air regional - Masterplan pengelolaan sumber daya air Kabupaten/Kota
Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan tujuan/ goal yang disebutkan di atas memiliki hubungan dengan faktor-faktor lain seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 Rencana PKA/PPA bertujuan untuk menyelaraskan daerah perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, tujuan dari PKA/PPA adalah pencapaian bersama rencana pembangunan yang relevan dan rencana perlindungan lingkungan. Status lingkungan air sungai harus bertemu dengan persyaratan penggunaan air regional. Tujuan dari Rencana PKA/PPA akan menunjukkan arah untuk menjaga status lingkungan air sungai.
Langkah 1-5: Menetapkan Target Tahunan dan Tujuan POKJA menentukan target tahunan dan tujuan yang didasarkan pada rencana kedepan yang relevan seperti rencana pembangunan sosial ekonomi, rencana tata ruang, rencana pengembangan sumber daya air, dan laporan status lingkungan Kabupaten/Kota
5
Gambar 3.1. Faktor yang harus diperhitungkan untuk membuat tujuan PKA/PPA
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, menetapkan pedoman inventarisasi sumber pencemaran air dan identifikasi sumber pencemaran pada Bab II, dan prosedur serta metodologinya sebagai pedoman teknis pada Lampiran I. Pedoman teknis ini menunjukkan garis besar prosedur dan metodologinya sesuai dengan peraturan di atas dan merupakan tambahan penjelasan.
Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut untuk Inventarisasi Sumber Pencemaran Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air. 1) Pengumpulan data awal yang diperlukan dalam inventarisasi (Lihat Bagian
1,Langkah 2-1-1)
Hasil PKA/PPA
Current and Future River
Status
Socio - economic
Development Plan
Perencanaan Pengembangan Sosial Ekonomi
-
Regional Water Usage
Condition
Kondisi Penggunaan Air Kabupaten/Kota
Regional Environment
Protection M/P
Perlindungan Lingkungan
Kabupaten/Kota Regional
Water Resource
Development Plan
Perencanaan Pengembangan
Sumber Daya Air Kabupaten/Kota
Selaras
Selaras
Harus memenuhi persyaratan
Status Sungai Saat ini dan Masa Depan
LANGKAH 2: PENGEMBANGAN INVENTARISASI SUMBER PENCEMARAN
Kabupaten/Kota : Pengumpulan Data untuk Pengembangan ISP Pengembangan ISP Perkiraan Beban Pencemaran Pemetaan GIS - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata
Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Bab II dan Lampiran I)
Peran dari Masing-masing Pemerintah
Undang-undang dan Peraturan Terkait
6
LANGKAH 3: PERKIRAAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR (Penentuan Beban Maksimum Harian)
2) Pengembangan inventarisasi sumber pencemaran (Lihat Bagian 1,Langkah 2-1-2)
3) Verifikasi di tempat (Lihat Bagian 1,Langkah 2-1-3) 4) Perkiraan Jumlah Beban Pencemaran Air (Lihat Bagian 1,Langkah 2-1-4) 5) Penyusunan Laporan (Lihat Bagian 1,Langkah 2-1-5)
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.110, 2003 menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air, dan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air menetapkan penentuan jumlah beban maksimum harian di bab II, dan prosedur metodologi pada Lampiran II sebagai pedoman teknis. Pedoman teknis ini menunjukkan garis besar prosedur dan metodologi sesuai dengan peraturan di atas dan memberikan penjelasan tambahan.
Langkah 3-1: Pengumpulan Data Hydrologi, Metrologi, dan Izin Pengambilan air dan Pembuangan Air Limbah oleh Kabupaten / Kota (Lihat Bagian 1, Langkah 3-1 Pandun ini) Kabupaten / Kotamadya mengumpulkan data dan informasi berikut. (1) Data Hidrologi (2) Data Meteorologi (3) Izin Pengambilan Air dan Pembuangan Air Limbah (4) Pengguna Air
Langkah 3-2: Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (Penentuan Beban Total Maksimum Harian) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota akan membuat Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) dan ketentuan total beban maksimum harian dengan langkah-langkah berikut. 1) Studi Keseimbangan Air /Neraca Air (Lihat Bagian 1,Langkah 3-3-1) 2) Perkiraan Beban Pencemaran sampai ke Sungai (Lihat Bagian 1,Langkah 3-3-
2) 3) Simulasi Kualitas Air dengan Model (Lihat Bagian 1,Langkah 3-3-3) 4) Perkiraan DTBPA (Lihat Bagian 1, Langkah 3-3-4)
Kabupaten/Kota: Perkiraan Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA
Pengumpulan Data Hydrologi, Metrologi, dan Izin pengambilan air dan pembuangan air limbah, dan pemakai air
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Bab III dan Lampiran II)
Peran dari Masing-masing pemerintah
Undang-undang dan Peraturan Terkait
7
LANGKAH 5: PENGEMBANGAN RENCANA PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR OLEH KABUPATEN/KOTA
Kabupaten/Kota mengidentifikasikan Permasalahan Kualitas air di Kabupaten / Kota dengan mengidentifikasi daerah kritis yang didasarkan pada kualitas air, inventarisasi sumber pencemaran, penggunaan air, dan pengguna air, peta persampahan, dan keluhan penduduk,dll yang mengacu pada Bagian 1 Langkah 4-1 Panduan ini.
Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan pengurangan beban pencemaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan DTBPA dan hasil perkiraan kapasitas asimilasi serta inventarisasi sumber pencemaran, dan merencanakan detail PKA dan PPA seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2.
Rencana PKA/PPA harus dikembangkan dengan langkah-langkah berikut; 1) Menetapkan Rencana Pengurangan Beban Pencemaran (Lihat Bagian 1,Langkah
5-3-1 Panduan ini) 2) Penetapan Pengendalian (Lihat Bagian 1,Langkah 5-3-2 Panduan ini)
LANGKAH 4: IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KUALITAS AIR
Kabupaten/Kota: Identifikasi Permasalahan kualitas air pada tingkat kabupaten/Kota (Identifikasi daerah kritis ini didasarkan pada kualitas air, Inventarisasi sumber pencemaran, penggunaan air, dan, peta persampahan, dan keluhan dari penduduk,dll)
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Bab II dan Lampiran I)
Peran dari Masing-masing Pemerintah
Undang-undang dan Peraturan Terkait
Kabupaten/Kota: Memprioritaskan PKA dan PPA Rencana pengurangan Beban Pencemaran (Alokasi untuk masing-masing sektor)
Pengembangan Rencana Aksi untuk Ukuran Pengendalian Pencemaran
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Bab IV, V, VI, dan Lampiran III, IV, V)
Peran dari Masing-masing Pemerintah
Undang-undang dan Peraturan Terkait
8
3) Pengembangan Rencana Aksi Penanggulangan (Lihat Bagian 1,Langkah 5-3-3 Panduan ini)
Gambar 3.2.Contoh Outline Rencana PKA/PPA Tingkat Kabupaten/Kota
A. Program Pengendalian Pencemaran Air
B. Program Pengendalian degradasi Lingkungan
1. Manajemen Air limbah domestik
2. Manajemen Air Limbah RPH
3. Manajemen Limbah Padat
4. Manajemen Limbah Pertanian
5. Manajemen Limbah industri
1. Penggundulan hutan, lahan kritis
2. Kerusakan Daerah Tangkapan Air
3. Galian pasir & batu (Gol C.)
C. Program Perencanaan Rata ruang Tata guna Lahan
1.Program penegakkan hukum
1. Program pemberdayaan masyarakat
D. Program Penegakkan Hukum
E. Program Pemberdayaan masyarakat
9
Untuk Sungai Kabupaten/Kota, jejaring pemantauan kualitas air perlu dikembangkan melalui koordinasi antara institusi-institusi di Kabupaten/Kota yang berkepentingan. Jejaring perlu dioptimalkan dengan pembagian lokasi dan frekuensi serta data pemantauan. Working Group (W/G) perlu meninjau ulang pemantauan kualitas air yang yang ada seperti realokasi stasiun pemantauan, meningkatkan frekuensi/item pemantauan untuk mengidentifikasi efektivitas kegiatan pengendalian pencemarani.
Sebagai contoh, jika sebuah stasiun pemantauan untuk mengidentifikasi efektivitas kegiatan pengendalian pencemaran tidak termasuk kegiatan pemantauan yang ada, maka W/G harus mempertimbangkan kembali realokasi stasiun pemantauan melalui koordinasi dengan sistem jejaring pemantauan yang ada.
Pemantauan kualitas air memiliki berbagai macam tujuan seperti ditunjukkan pada item berikut dan Gambar 3.3. a. Lokasi baseline di sungai yang belum terkontaminasi (Referensi) b. Lokasi hilir pertemuan anak sungai (Referensi) c. Lokasi perbatasan antara Kabupaten / Kota (Referensi) d. Parameter kualitas air sesuai dengan Standar Kualitas Air atau Kelas Air.
(Referensi) e. Lokasi hilir saluran pembuangan limbah (Pengendalian Pencemaran) f. Lokasi dari dampak pencemaran dari berbagai sektor (Pengendalian Pencemaran) g. Lokasi pengambilan air baku untuk air minum atau untuk tujuan lain.
(Pengendalian Penggunaan Air)
LANGKAH 6: MENGKAJI ULANG RENCANA PEMANTAUAN KUALITAS AIR
Langkah 6-1: Mengkaji Ulang Rencana Pemantauan Kualitas Air Working Group (W/G) sebaiknya mengkaji ulang pemantauan kualitas air seperti Re-alokasi stasiun pemantauan, meningkatkan frekuensi /item pemantauan untuk mengidentifikasi efektivitas kegiatan pengendalian pencemaran.
10
Gambar 3.3 Stasiun Pemantauan dan Tujuannya
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01, 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Bab VII dan Lampiran IV),Kabupaten / Kota akan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut untuk mengimplementasikan PKA / PPA. (1) Implementasi pengembangan rencana PKA/PPA (2) Pemantauan Implementasi Rencana PKA/PPA (3) Pelaporan kemajuan implementasi rencana PKA/PPA untuk Provinsi Kabupaten/Kota mengimplementasikan pengembangan Rencana PKA/PPA dan melakukan pemantauannya, serta melaporkan kemajuan ke provinsi dengan menggunakan siklus PDCA seperti ditunjukkan pada Gambar 3.4. Khususnya, kegiatan persiapan sebelum implementasi seperti kebutuhan anggaran dan perekrutan sumber daya manusia, adalah hal yang paling penting untuk mengimplementasikan Rencana PKA / PPA dengan mantap.
LANGKAH 7: IMPLEMENTASI RENCANA PKA/PPA
Water Usage Control Station
Reference Station
Pollution Control Station
Provincial Boundary
Pollution Sources
Reference Station
Reference Station
Reference Station
Inspection
Point
Stasiun Pengendali Penggunaan Air
Stasiun Penunjuk
Stasiun Penunjuk
Stasiun Penunjuk
Stasiun Penunjuk
Sumber Pencemaran
Batas Kabupaten/Kota
Stasiun Pengendalian Pencemaran
Pemeriksaan
11
Gambar 3.4. Siklus PDCA untuk Pelaksanaan PKA/PPA
Do Implementasi
PKA/PPA
PLAN Pengembangan
PKA/PPA
Kebutuhan Anggaran dan
perekrutan sumber daya manusia
Pelaporan
Action Peninjauan Ulang
dan Perbaikan PKA/PPA
Memperbaharui & Mencerminkan
Identifikasi Permasalah
Check Pemantauan dan Evaluasi
Implementasi PKA/PPA