Badan Standardisasi Nasional - Laporan Kinerja...

Laporan Kinerja (LKj) Eselon I

Tahun 2018

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Badan Standardisasi Nasional

2018| Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi 2

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan

Standar dan Akreditasi merupakan perwujudan

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian

visi dan misi Badan Standardisasi Nasional pada

Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja Deputi

Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Tahun

2018 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan

Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan

Standar dan Akreditasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan

BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2018, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

sebagai bagian dari Badan Standardisasi Nasional bertekad melaksanakan

Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran

area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa

program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu,

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi juga telah melakukan

perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan

sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam

pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Deputi Bidang Penerapan

Standar dan Akreditasi di masa mendatang, melalui pelaksanaan program

dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Penerapan Standar dan

Akreditasi

Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc.


RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Tahun 2018 telah menetapkan 13 (tigabelas) Sasaran dengan 20 (dua

puluh) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut

merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan

Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Deputi Bidang

Penerapan Standar dan Akreditasi.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Deputi Bidang

Penerapan Standar dan Akreditasi tahun 2018 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2018

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET Reali-

sasi %

Capaian

Customer Perspectives

1 Terwujudnya daya saing

produk berstandar di

pasar domestik dan global

1 % SNI yang digunakan oleh

pelaku usaha

5 % 6,2 100

2 Meningkatnya efektivitas sistem standardisasi

dan penilaian kesesuaian

2 % pertumbuhan industri/organisasi yang menerapkan

SNI

2,5 % 5,7 100

3

Meningkatkan pengelolaan akreditasi

Lembaga Penilaian

Kesesuaian (LPK)

3 Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

yang diakreditasi

1975 LPK 2019 100

4 Jumlah pengakuan

akreditasi secara internasional

12 MRA 12 100

Internal Process Perspectives



sasi %

Capaian

4 Meningkatkan

efektifitas sistem penerapan SNI & penilaian

kesesuaian

5 Persentase

pemenuhan produk bertanda SNI terhadap

persyaratan SNI

70 % 66,2 94,6

6 Persentase

penyelesaian penanganan

pengaduan penerapan SNI dan penilaian

kesesuaian

100 % 100 100

5 Meningkatkan

kemampuan pemangku kepentingan

dalam memenuhi persyaratan

standar dan penilaian kesesuaian

untuk tujuan ekspor

7 Persentase

pemenuhan kebutuhan fasilitas persyaratan

standar dan penilaian

kesesuaian dalam rangka ekspor

100 % 100 100

6 Memastikan ketersediaan skema akreditasi

dan sertifikasi sesuai

kebutuhan pemangku kepentingan

8 Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk

memenuhi pemangku

kepentingan

100 % 97 97

9 Jumlah skema sertifikasi untuk

memenuhi pemangku

kepentingan

75 Skema 75 100

7 Meningkatkan

pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

(SNSU)

10 Jumlah

kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang

tertelusur dan diakui secara Internasional

96 Kemam

-puan

pengu-

kuran

118 100

8 Meningkatkan

pengelolaan

11 Persentase LPK

yang dibina dan

30 % 36,11 100



sasi %

Capaian

kegiatan

pembinaan SPK

mendapatkan

akreditasi

9 Meningkatkan partisipasi

penyusunan regulasi lintas

sektoral

12 Persentase pemenuhan

permintaan yang difasilitasi

100 % 100 100

Learning and Growth Perspectives

10

Meningkatkan

tata kelola dan organisasi yang

professional di Deputi Bidang Penerapan

Standar Dan Akreditasi

13 Tingkat

pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Nilai PMPRB)

83 nilai 87,22 100

14 Tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja BSN (Nilai LKE AKIP)

70 nilai 63,90 91,3

15 Nilai kepatuhan layanan publik

104 nilai 108 100

11 Meningkatkan kompetensi

sumber daya manusia di Deputi Bidang

Penerapan Standar Dan Akreditasi

16 % ASN yang mengikuti program

peningkatan kompetensi

100 % 100 100

17 Jumlah ASN yang menempuh

pendidikan lanjutan

5 orang 5 100

12 Meningkatkan pengelolaan sarana dan

prasarana penunjang

kinerja di Deputi Bidang Penerapan

Standar Dan Akreditasi

18 % Ketersediaan sarana dan prasarana

berdasarkan rencana kebutuhan

BMN

100 % 100 100

19 % pemanfaatan

BMN

100 % 100 100

13 Meningkatkan kinerja

20 % realisasi anggaran

≥95 % 99,62 100



sasi %

Capaian

pengelolaan

anggaran *) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk rata-rata capaian dihitung maksimal 100%

(batas toleransi).

Dari dua puluh (20) indikator kinerja di Deputi Bidang Penerapan

Standar dan Akreditasi, tujuh belas (17) indikator mencapai target yang

ditetapkan.


DAFTAR ISI

Halaman Cover ....................................................................................... 1

Kata Pengantar ....................................................................................... 2

Ringkasan Eksekutif ................................................................................ 3

Daftar Isi .................................................................................................... 6

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang .......................................................................... 8

I.2 Maksud dan Tujuan .................................................................. 8

I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .................................... 9

I.4 Sumber Daya Manusia ............................................................. 13

I.5 Peran Strategis ........................................................................... 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis ............................................................ 17

II.1.1 Visi dan Misi ..................................................................... 17

II.1.2 Tujuan dan Sasaran ....................................................... 18

II.2 Perjanjian Kinerja ....................................................................... 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja ........................................................................ 29

III.2 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja (jika ada) ....................... 29

III.3 Realisasi Anggaran ................................................................... 77

BAB IV PENUTUP

Penutup .............................................................................................. 78

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja


BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun

Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah

diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja

tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja

(LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Deputi Bidang Penerapan

Standar dan Akreditasi, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan

Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang

sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan

Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Badan Standardisasi

Nasional. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang

Penerapan Standar dan Akreditasi merupakan bahan masukan dalam

penyusunan Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional tahun 2018.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan

Standar dan Akreditasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja

dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi Bidang Penerapan Standar

dan Akreditasi sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

S


2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar

penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam

menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat

meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas

Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang

organisasi dan tata kerja BSN, tugas Deputi Bidang Penerapan Standar

dan Akreditasi adalah

“melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan

standar dan akreditasi”

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Deputi Bidang

Penerapan Standar dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar,

akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;

b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem

penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang

standardisasi;

c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta

pengendalian kegiatan sistem penerapan standar, akreditasi dan

sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan bahan

acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;

d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan

tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;

e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar

dan laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan;


f. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-

badan nasional dan internasional di bidang sistem penerapan

standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II

yang berada di bawah Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi, yaitu

sebagai berikut:

a. Pusat Sistem Penerapan Standar,

b. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi,

c. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi,

Struktur Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi dapat

dilihat pada gambar I.1.

a. Pusat Sistem Penerapan Standar

Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan

penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan

penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan

standar dan sistem jaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Pusat Sistem Penerapan Standar menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan

standar dan penanganan pengaduan serta prasarana

penerapan standar dan sistem jaminan mutu;

b. pembinaan dan koordinasi program pemberlakuan standar dan

penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan

standar dan sistem jaminan mutu;

c. pelaksanaan urusan sistem pemberlakuan standar dan

penanganan pengaduan;

d. pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan

sistem jaminan mutu;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan

standar, penanganan pengaduan serta prasarana penerapan

standar dan sistem jaminan mutu.


Gambar I.1

Struktur Organisasi Deputi Bidang Penerapan Standar dan

Akreditasi di dalam Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional

b. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan

penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem

manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya

serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan

akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional.

Kepala BSN

Deputi Bidang Penelitian dan

Kerjasama Standardisasi

Deputi Bidang Penerapan dan

Akreditasi

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi

Bidang Akreditasi Produk, Pelatihan dan

Personel

Bidang Akreditasi Lingkungan

Bidang Akreditasi Sistem Manajeman

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji

Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi

Bidang Akreditasi Lembaga Inspeksi

Pusat Sistem Penerapan Standar

Bidang Sistem Pemberlakuan Standar

dan Penanganan Pengaduan

Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu

Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan

Standardisasi

Sekretaris Utama


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Akreditasi Lembaga

Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi lembaga

sertifikasi dan lembaga pelatihan;

b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi lembaga

sertifikasi dan lembaga pelatihan;

c. pelaksanaan kerjasama akreditasi baik nasional, bilateral maupun

international di bidang standardisasi;

d. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang

akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;

e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang

standardisasi serta penerapannya.

c. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi

program akreditasi laboratorium penguji, akreditasi laboratorium

kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi

laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;

b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi

laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;

c. pelaksanaan kerjasama akreditasi laboratorium penguji,

laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi secara

nasional, regional dan internasional;

d. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang

akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan

lembaga inspeksi;

e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang

standardisasi serta penerapannya.


I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai

dengan 31 Desember 2018 Deputi Bidang Penerapan Standar dan

Akreditasi memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)

sebanyak 105 orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1

Personel ASN Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Gambar I.2

Personel Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

No Uraian Jenjang Pendidikan Jumlah

Orang < S1 S1 S2 S3

1. Deputi Bidang Penerapan Standar

dan Akreditasi - - 1 - 1

2. Pusat Sistem Penerapan Standar - 23 6 1 30

3. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi 2 21 5 - 28

4. Pusat Akreditasi Laboratorium dan

Lembaga Inspeksi 2 36 8 - 46

Jumlah 4 80 20 1 105


I.5 PERAN STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang

Penerapan Standar dan Akreditasi memiliki peranan penting dalam

pencapaian visi dan misi Badan Standardisasi Nasional serta tujuan-

tujuan Standardisasi Nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. Sistem Penerapan Standar dan Akreditasi

pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang diperlukan untuk

memastikan bahwa SNI yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan

oleh stakeholder dan masyarakat secara luas.

SNI hanya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

bila SNI tersebut diterapkan, baik secara wajib maupun sukarela.

Sedangkan akreditasi diperlukan untuk memastikan secara formal

kompetensi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang maupun jasa

untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang

ditetapkan di dalam SNI. Standar Nasional untuk Satuan Ukuran

diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengukuran yang sangat

mempengaruhi hasil-hasil penilaian kesesuaian tersebut tertelusur

kepada sistem satuan internasional. Ketiga unsur tersebut, yaitu standar,

penilaian kesesuaian dan metrologi merupakan Infrastruktur Mutu

Nasional untuk memfasilitasi pengakuan terhadap mutu produk-produk

nasional.

Di samping itu, dengan telah dimulainya implementasi ASEAN

Economic Community (AEC) sejak akhir tahun 2015, serta

pengembangan ASEAN plus one FTA dengan negara-negara yang

berpotensi menjadi partner perkembangan ekonomi ASEAN, maka

peranan Infrastruktur Mutu Nasional menjadi semakin besar. Common

Rules of Standards and Conformance, yang merupakan salah satu dari

pilar utama yang diperlukan untuk dapat mewujudkan aliran barang

secara bebas di pasar ASEAN, perlu dipertimbangkan sebagai basis

pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional sehingga Indonesia

mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan publik

dan lingkungan ASEAN dan mendorong daya saing AEC untuk bersaing

dengan aliansi ekonomi dunia lainnya. Hal tersebut mengingat

Indonesia memegang peranan dan memiliki potensi untuk memperoleh

manfaat dan sekaligus potensial untuk mengalami resiko yang terbesar


dari pasar tunggal dan basis produksi ASEAN karena jumlah penduduk

dan luas wilayahnya.

Dimulainya perundingan kerjasama bilateral antara Indonesia

dengan mitra dagang strategis seperti Uni Eropa, Jepang, Australia dan

lain-lain melalui mekanisme Comprehensive Economic Partnership

Agreement (CEPA) juga sangat memerlukan dukungan kesiapan

standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dalam

mengimplementasikan chapter technical barrier to trade yang

tertuang dalam CEPA. Dua hal utama yang diperlukan adalah

kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan standar dan

prosedur penilaian kesesuaian yang disepakati dalam CEPA tersebut.

Tabel I.2

Potensi dan Permasalahan Deputi Bidang Penerapan Standar

dan Akreditasi

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

1. Penerapan SNI

dapat memberi

kontribusi dalam

perlindungan

publik dari aspek

kesehatan,

keamanan dan

keselamatan

serta pelestarian

lingkungan

hidup

2. Penerapan SNI

dapat

menaikkan daya

saing prduk

nasional di pasar

domestik

maupun global

3. Pemrosesan

akreditasi LPK

melalui program

akreditasi online

“Komite

Akreditasi

Nasional

1. Masih perlunya

koordinasi antar

intansi K/L dalam

program

pembinaan untuk

mendorong

penerapan SNI bagi

pelaku usaha,

terutama UMK untuk

mendorong produk

UKM yang telah ber-

SNI di desa masuk ke

pasar retail modern

dan mendorong

produk UKM yang

telah memenuhi SNI

dapat memperluas

distribusinya ke luar

negeri.

2. Masih perlunya

koordinasi antar

instansi

pemerintahan

dalam rangka

penerapan produk -

produk ber-SNI

terutama SNI Wajib.

1. Diperlukan penyusunan

atau review aturan

yang ditetapkan

sebelumnya seperti

penyusunan aturan

terkait lisensi tanda SNI

dan revisi PSN 301

tentang Pedoman

Pemberlakuan SNI

secara Wajib

2. Perbaikan sistem

penerapan standar

melalui skema

penerapan standar

dan pengaturan

pemberian lisensi

tanda SNI untuk SNI

yang diterapkan

sukarela

3. Koordinasi dengan

Kementerian/Lembaga

dalam implementasi

PSN 301, diantaranya

dalam penetapan

Program Nasional

Penerapan Standar

(PNRT), penyusunan


POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

Management

Information

System“

(KANMIS)

4. Meningkatnya

permintaan

akreditasi LPK

oleh stakeholder

5. LPK yang

kompeten

setelah

diakreditasi KAN

6. Kebutuhan

skema akreditasi

baru yang terus

meningkat

3. Masih lemahnya

penegakan hukum

bagi pelaku usaha

yang melanggar

ketentuan praktek

penerapan standar,

sehingga dapat

merugikan pelaku

usaha yang

sungguh-sungguh

telah menerapkan

standar;

4. Kurangnya

infrastruktur

penilaian kesesuaian

baik lembaga

sertifikasi produk,

laboratorium penguji

dan laboratorium

kalibrasi yang

terdistribusi secara

merata di wilayah

Indonesia, sehingga

menyulitkan pelaku

usaha dalam proses

pengujian dan

sertifikasi dan

berdampak biaya

tinggi.

draft regulasi teknis

maupun persiapan

notifikasi ke TBT-WTO

4. Peningkatan sumber

daya manusia

eksternal (Asesor,

panitia teknis) dengan

melakukan refreshing

course Asesor,

pelatihan Asesor, serta

sosialisasi yang terkait

dengan persyaratan

akreditasi


BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

umusan visi dan misi Deputi Bidang Penerapan Standar dan

Akreditasi sesuai Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang

Penerapan Standar dan Akreditasi Tahun 2015-2019 adalah

sebagai berikut.

VISI

"Terwujudnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang

handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”

MISI

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Deputi Bidang

Penerapan Standar dan Akreditasi adalah memberikan kontribusi nyata

dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan akreditasi

untuk mendukung pembangunan di bidang standardisasi yaitu:

1) Meningkatkan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian (LPK)

dan organisasi/industri dalam menerapkan Standar Nasional

Indonesia

2) Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian

untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik di

tingkat nasional maupun untuk akses ke pasar internasional

R


3) Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi lembaga

penilaian kesesuaian

4) Mengkoordinasi pengelolaan standar nasional untuk satuan

ukuran guna memastikan ketertelusuran metrologi nasional ke

sistem internasional

5) Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan

internasional di bidang sistem penerapan standar dan penilaian

kesesuaian.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan

perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam

rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk

mengukur sejauh mana visi dan misi Deputi Bidang Penerapan

Standar dan Akreditasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan

berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

adalah sebagai berikut:

TUJUAN

1) Meningkatkan pemanfaatan SNI oleh pemangku kepentingan;

2) Meningkatkan jumlah LPK yang diakreditasi untuk mendukung

penerapan SNI;

3) Meningkatkan pengakuan sertifikat kesesuaian di tingkat

internasional;

4) Meningkatkan jumlah kemampuan pengukuran (CMC) yang

tertelusur dan diakui di tingkat internasional.


Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Deputi Bidang

Penerapan Standar dan Akreditasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi dituntut agar dapat

mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk

meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi

BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar

dan Akreditasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan

sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan

antara kinerja output dan kinerja outcome. Pada tahun 2018, sasaran

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi telah dilakukan

penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Deputi Bidang Penerapan Standar dan

Akreditasi Tahun 2015-2019 :

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan

global

2. Meningkatnya efektivitas sistem standardisasi dan penilaian

kesesuaian

3. Meningkatkan pengelolaan akreditasi LPK (Lembaga Penilaian

Kesesuaian)

4. Meningkatkan efektifitas sistem penerapan SNI & penilaian

kesesuaian

5. Meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan dalam

memenuhi persyaratan standar dan PK untuk tujuan ekspor

6. Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai

kebutuhan pemangku kepentingan

7. Meningkatkan pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

(SNSU)

8. Meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan SPK

9. Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral

10. Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi


11. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Deputi Bidang

Penerapan Standar dan Akreditasi

12. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang

kinerja di Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

13. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran

Sedangkan indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur

pencapaian tujuan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai upaya

penyempurnaan adalah sebagai berikut:

1. % SNI yang digunakan oleh pelaku usaha

2. % pertumbuhan industri/organisasi yang menerapkan SNI

3. Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi

4. Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional

5. Persentase pemenuhan produk bertanda SNI terhadap

persyaratan SNI

6. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan penerapan

SNI dan penilaian kesesuaian

7. Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas persyaratan standar

dan PK dalam rangka ekspor

8. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk memenuhi

pemangku kepentingan

9. Jumlah skema sertifikasi untuk memenuhi pemangku kepentingan

10. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan

diakui secara Internasional

11. Persentase LPK yang dibina dan mendapatkan akreditasi

12. Persentase pemenuhan permintaan yang difasilitasi

13. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)

14. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai LKE AKIP)

15. Nilai kepatuhan layanan publik

16. % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi

17. Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan

18. % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan rencana

kebutuhan BMN

19. % pemanfaatan BMN

20. % realisasi anggaran


II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian

Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah

untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam

pengukuran kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan

Indikator Kinerja Sasaran Deputi Bidang Penerapan Standar dan

Akreditasi sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Deputi Bidang

Penerapan Standar dan Akreditasi Tahun 2018 juga mengalami

perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penerapan

Standar dan Akreditasi tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator

kinerja dan target.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan

Akreditasi Tahun 2018

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET


1 Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar

domestik dan global

1 % SNI yang digunakan oleh pelaku usaha

5 %

2 Meningkatnya

efektivitas sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian

2 % pertumbuhan

industri/organisasi yang menerapkan SNI

2,5 %

3

Meningkatkan pengelolaan

akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

(LPK)

3 Jumlah Lembaga Penilaian

Kesesuaian (LPK) yang di akreditasi

1975 LPK

4 Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional

12 MRA




4 Meningkatkan

efektifitas sistem penerapan SNI & penilaian kesesuaian

5 Persentase

pemenuhan produk bertanda SNI terhadap

persyaratan SNI

70 %

6 Persentase

penyelesaian penanganan

pengaduan penerapan SNI dan penilaian

kesesuaian

100 %

5 Meningkatkan

kemampuan pemangku kepentingan dalam

memenuhi persyaratan standar

dan PK untuk tujuan ekspor

7 Persentase

pemenuhan kebutuhan fasilitas persyaratan

standar dan PK dalam rangka

ekspor

100 %

6 Memastikan

ketersediaan skema akreditasi dan

sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan

8 Persentase

ketersediaan skema akreditasi untuk

memenuhi pemangku kepentingan

100 %



75 ske-ma

7 Meningkatkan pengelolaan Standar

Nasional Satuan Ukuran (SNSU)

10 Jumlah kemampuan

pengukuran dan kalibrasi yang

tertelusur dan diakui secara Internasional

96 Kemam-puan

penguku-ran

8 Meningkatkan pengelolaan kegiatan

pembinaan SPK

11 Persentase LPK yang dibina dan

mendapatkan akreditasi

30 %



100 %



penyusunan regulasi

lintas sektoral

permintaan yang

difasilitasi


10

Meningkatkan tata

kelola dan organisasi yang profesional di Deputi Bidang


13 Tingkat

pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)

83 nilai

14 Tingkat kualitas akuntabilitas

kinerja BSN (Nilai LKE AKIP)

70 nilai


104 nilai

11 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di

Deputi Bidang Penerapan Standar

dan Akreditasi

16 % ASN yang mengikuti program peningkatan

kompetensi

100 %

17 Jumlah ASN yang

menempuh pendidikan lanjutan

5 orang

12 Meningkatkan pengelolaan sarana

dan prasarana penunjang kinerja di Deputi Bidang


18 % Ketersediaan sarana dan

prasarana berdasarkan rencana kebutuhan

BMN

100 %

19 % pemanfaatan

BMN

100 %


pengelolaan anggaran

20 % realisasi

anggaran

≥95 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi Bidang

Penerapan Standar dan Akreditasi pada tahun 2018 menetapkan

sebanyak tiga belas (13) sasaran dimana setiap sasaran memiliki

indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau

kegagalan pada setiap pelaksanaannya.


Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Deputi

Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi melaksanakan 3 kegiatan

dalam 1 program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut

termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

06 Program Pengembangan Standardisasi Nasional

1. 3554 - Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga

Inspeksi

2. 3555 - Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi

3. 3561 - Peningkatan Penerapan Standar

3554 - Program Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga

Inspeksi

Sasaran kegiatan dari program ini adalah:

1. Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan

2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI

3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar


4. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran

pengukuran

5. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber

daya manusia, tata kelola dan organisasi PALLI yang profesional

Program Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

melalui kegiatan yang menghasilkan output :

a. Output : Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan

komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun Kebijakan Akreditasi Bidang Laboratorium dan

Lembaga Inspeksi.

- Menyusun kebijakan manajemen akreditasi laboratorium

dan lembaga inspeksi


- Menyusun kebijakan pengembangan sistem akreditasi

laboratorium dan lembaga inspeksi.

- Menyusun kebijakan peningkatan kemampuan

laboratorium penguji dan lemabga inspeksi.

- Menyusun kebijakan teknis akreditasi laboratorium dan

lembaga inspeksi.

2. Mengembangkan Asesor Bidang Laboratorium dan Lembaga

Inspeksi.

- Menyelenggarakan pelatihan asesor baru laboratorium

dan lembaga inspeksi

- Pemeliharaan kompetensi asesor dan panitia teknis.

- Menyelenggarakan pertemuan teknis laboratorium dan

lembaga inspeksi

3. Meningkatkan Pengakuan Regional dan Internasional

terhadap Skema Akreditasi Laboratorium dan Lembaga

Inspeksi

- Meningkatkan partisipasi dalam sidang akreditasi regional

dan internasional

4. Melaksanakan Layanan Akreditasi Laboratorium dan

Lembaga Inspeksi

- Melakukan koordinasi dan pengembangan layanan jasa

akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi.

- Melakukan layanan jasa akreditasi laboratorium dan

lembaga inspeksi

b. Output : Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)


komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun Kebijakan Pengembangan SNSU dan Metrologi

Nasional

- Menyusun kebijakan pengembangan SNSU dan metrologi

nasional.


- Menyusun kebijakan peningkatan kemampuan

laboratorium kalibrasi, PUP dan medik.

- Menyusun kebijakan pengembangan ketertelusuran

metrologi dan penerapan ketidakpastian pengukuran.

2. Meningkatkan Pengakuan Internasional Terhadap

Kemampuan Pengkuran Metrologi Nasional.

- Melaksanakan international peer review untuk

kemampuan metrologi nasional

- Meningkatkan partisipasi dalam sidang metrologi regional

dan internasional.

c. Output : Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)


komponen kegiatan:

1. Melaksanakan pembangunan Laboratorium Standar

Nasional Satuan Ukuran

3555 - Program Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi

Sasaran Kegiatan Program Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi

adalah:

1. Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan

2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI

3. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber

daya manusia, tata kelola dan organisasi PALS yang profesional

Kegiatan Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi dilakukan melalui

output “Penilaian Akreditasi Bidang Lembaga Sertifikasi”. Dalam rangka

menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai

berikut:

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan skema

akreditasi lembaga sertifikasi


2. Meningkatkan layanan akreditasi lembaga sertifikasi

3. Mempertahankan Pengakuan Internasional dan Regional

Terhadap Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Sistem

Manajemen, Produk dan Personel

3561 - Peningkatan Penerapan Standar

Program Peningkatan Penerapan Standar melalui :

1. Pengembangan Skema Penerapan Standar dengan

melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan manajemen teknis penerapan

standar

2. Melaksanakan pengelolaan standar pangan internasional

3. Melaksanakan pengelolaan fungsi Designating Body di tingkat

ASEAN

4. Melaksanakan penanganan pengaduan penerapan standar

5. Melaksanakan penyusunan skema penerapan standar

6. Melaksanakan koordinasi adopsi Standar Nasional Indonesia

menjadu regulasi teknis

7. Melaksanakan pemantauan penerapan Standar Nasional

Indonesia

2. Peningkatan Prasarana Penerapan Standar dengan

melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan panduan sistem jaminan mutu

penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)

2. Melaksanakan fasilitasi organisasi dalam penerapan Standar

Nasional Indonesia (SNI)

3. Melakukan pemetaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)

4. Melakukan penanganan Sub Komite Pengelola Penilaian

Kesesuaian

5. Melakukan penanganan pengembangan jaringan Lembaga

Penilaian Kesesuaian di tingkat regional (WG 2 ACCSQ)


6. Melakukan peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian

Kesesuaian (LPK)

7. Melaksanakan pengelolaan Lembaga Penilaian Kesesuaian

(LPK) bidang elektronika di tingkat internasional (IECEEE CB

Scheme)


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja

instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis

instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

visi dan misi lembaga.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi berkewajiban

untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan

Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan

dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan

sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk

mendukung pencapaian kinerjanya, Deputi Bidang Penerapan Standar

dan Akreditasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas

kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Tahun 2018.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Deputi

Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, maka telah ditetapkan

sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai

melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan

sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-

masing sasaran dan target yang terkait Deputi Bidang Penerapan

Standar dan Akreditasi yang direncanakan dalam Tahun 2018

berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

A


Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Tahun 2018


sasi %

Capaian


1 Terwujudnya

daya saing produk berstandar di


1 % SNI yang

digunakan oleh pelaku usaha

5 % 6,2 100

2 Meningkatnya efektivitas sistem standardisasi


2 % pertumbuhan industri/organisasi yang menerapkan

SNI

2,5 % 5,7 100

3

Meningkatkan pengelolaan

akreditasi Lembaga Penilaian

Kesesuaian (LPK)

3 Jumlah Lembaga Penilaian

Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi

1975 LPK 2019 100

4 Jumlah pengakuan

akreditasi secara internasional

12 MRA 12 100


4 Meningkatkan efektifitas sistem

penerapan SNI & penilaian kesesuaian

5 Persentase pemenuhan produk

bertanda SNI terhadap persyaratan SNI

70 % 66,2 94,6

6 Persentase penyelesaian

penanganan pengaduan

penerapan SNI dan penilaian kesesuaian

100 % 100 100

5 Meningkatkan kemampuan

pemangku


kebutuhan fasilitas

100 % 100 100



sasi %

Capaian

kepentingan

dalam memenuhi persyaratan standar dan

penilaian kesesuaian untuk tujuan

ekspor

persyaratan

standar dan penilaian kesesuaian dalam

rangka ekspor

6 Memastikan

ketersediaan skema akreditasi

dan sertifikasi sesuai kebutuhan


8 Persentase

ketersediaan skema akreditasi untuk


100 % 97 97



75 ske-ma

75 100

7 Meningkatkan pengelolaan

Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)

10 Jumlah kemampuan

pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan

diakui secara Internasional

96 Kemam-puan

penguku-

ran

118 100

8 Meningkatkan

pengelolaan kegiatan pembinaan SPK

11 Persentase LPK

yang dibina dan mendapatkan akreditasi

30 % 36,11 100


penyusunan regulasi lintas sektoral


permintaan yang difasilitasi

100 % 100 100


10

Meningkatkan

tata kelola dan organisasi yang professional di

13 Tingkat

pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)

83 nilai 87,22 100



sasi %

Capaian

Deputi Bidang


14 Tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja BSN (Nilai LKE AKIP)

70 nilai 63,90 91,3


104 nilai 108 100

11 Meningkatkan kompetensi

sumber daya manusia di Deputi Bidang

Penerapan Standar dan

Akreditasi

16 % ASN yang mengikuti program

peningkatan kompetensi

100 % 100 100

17 Jumlah ASN yang

menempuh pendidikan lanjutan

5 orang 5 100

12 Meningkatkan pengelolaan

sarana dan prasarana penunjang

kinerja di Deputi Bidang


18 % Ketersediaan sarana dan

prasarana berdasarkan rencana kebutuhan

BMN

100 % 100 100

19 % pemanfaatan

BMN

100 % 100 100


pengelolaan anggaran

20 % realisasi anggaran

≥95 % 99,62 100

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi untuk masing-masing

sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:


SASARAN

1

Terwujudnya daya saing produk berstandar di


Tabel III.1

Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019

Target %

capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %

SNI yang digunakan

oleh pelaku usaha

% - - 5 5 6,2 100 6 100

Rata-rata capaian Sasaran 100

*) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk kepentingan rata-rata capaian dihitung

maksimal 100% (batas toleransi).

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran

“terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan

global” terdiri dari satu indikator kinerja yaitu “% SNI yang digunakan

oleh pelaku usaha”. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut

rata-rata capaian sebesar 100%.

Indikator Kinerja 1: SNI yang digunakan oleh pelaku usaha

Indikator ini dihitung dengan formula:

Jumlah SNI yang digunakan oleh pelaku usaha untuk

mengembangkan bisnis dan pangsa pasarnya

--------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah SNI (Produk, Sistem dan Proses)

Sesuai visi dan misi Presiden RI yang dituangkan dalam Program

Nawa Cita, Presiden berjanji untuk melakukan aksi Berdikari dalam

Bidang Ekonomi. Dalam Program Aksi ke-15 dinyatakan bahwa Presiden

berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas perdagangan

nasional, pada butir ke-4, melalui “Implementasi dan pengembangan

Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten untuk mendorong

daya saing produk nasional dalam rangka penguasaan pasar domestik


dan penetrasi pasar internasional serta melindungi pasar domestik dari

barang-barang berstandar rendah”.

Dari rencana aksi tersebut, diyakini bahwa penerapan SNI akan

mampu meningkatkan daya saing produk nasional agar mampu

bersaing di pasar internasional dan mampu melindungi masyarakat dari

produk yang membahayakan keselamatan, kesehatan, dan

keamanan penggunanya, serta meningkatkan daya saing produk

domestik di pasarnya sendiri.

Baseline diambil dari jumlah SNI yang digunakan oleh pelaku

usaha pada tahun 2017 yang dihitung dari keputusan lingkup akreditasi

KAN baik akreditasi yag sudah ada maupun perluasan lingkup produk.

Didapatkan 795 SNI dalam ruang lingkup akreditasi Lembaga Sertifikasi

Produk yang ditetapkan sebagai baseline perhitungan kinerja. Untuk

mencapai target 5% jumlah SNI yang digunakan oleh pelaku usaha

pada tahun 2018, maka ditetapkan target indikator 1 yaitu sebanyak

835 SNI yang digunakan oleh pelaku usaha. Dalam rangka monitoring

capaian, maka ditetapkan target tiap triwulan yaitu Target TW I = 805,

TW II = 815, TW III = 825, TW IV = 835.

Sampai dengan 31 Desember 2018, terdapat 844 SNI yang

digunakan oleh KAN yang menjadi lingkup akreditasi Lembaga

Sertifikasi Produk. Sehingga realisasi output indikator ini adalah 101,1%.

Sumber data adalah direktori ruang lingkup akreditasi Lembaga

Sertifikasi Produk yang dapat diakses pada laman www.bsn.go.id

SASARAN

2

Meningkatnya Efektivitas Sistem Standardisasi

dan Penilaian Kesesuaian

Tabel III.2



Target %


Pertumbuhan

industri/organisasi yang

menerapkan SNI

% - - 2,5 2.5 5,7 100 3 100






“Meningkatnya Efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian” terdiri dari satu (1) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk

indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%.

Indikator Kinerja 2: Pertumbuhan industri/organisasi yang menerapkan

SNI

Sasaran 2 ini dihitung dengan formula:

(Jumlah industri/organisasi yg menerapkan SNI

periode/thn berjalan) - (Jumlah industri/organisasi yg

menerapkan SNI periode/thn seblmnya)

----------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah industri/organisasi yg menerapkan SNI

periode/thn seblmnya

Sertifikat kesesuaian merupakan bukti kesesuaian suatu Barang,

Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi SNI. Sertifikat

kesesuaian diberikan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang

diakreditasi KAN kepada pelaku usaha, khususnya industri/organisasi,

setelah melalui proses penilaian kesesuaian terhadap persyaratan SNI.

Semakin banyak jumlah sertifikat kesesuaian yang diberikan oleh LPK

menunjukkan bahwa penggunaan SNI oleh pelaku usaha telah semakin

meningkat.

Baseline jumlah industri/organisasi yg menerapkan SNI diambil

dari data seluruh klien lembaga sertifikasi yang menerapkan SNI pada

tahun 2017, yaitu berjumlah 13.070. Data tersebut didapatkan dari

laporan berkala klien Lembaga Sertifikasi kepada KAN. Sampai dengan

31 Desember 2018, sebanyak 13.819 industri/organisasi yang

menerapkan SNI. Hal ini berarti target indikator 2 telah berhasil

dilampaui yaitu sebesar 5,7% atau lebih dari 200% dari target indikator.

Salah satu faktor keberhasilan pencapaian target ini adalah

kontribusi bimbingan penerapan SNI kepada industri/pelaku usaha dan

bimbingan penerapan SNI kepada organisasi, skema akreditasi baru


seperti akreditasi LS Halal serta upaya memberikan dorongan kepada

pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran memproduksi produk

berdasarkan SNI dan kepada masyarakat untuk meningkatkan

kesadaran menggunakan produk ber-SNI.

Tabel III.2.1

Perkembangan industri/organisasi yang menerapkan SNI dari

tahun 2016 sd 2018

No Lingkup SNI

Year

2016 2017 2018

1. LS* Produk 2.982 3.082 1.560

2. LS Organik 355 319 288

3. LS Halal - - 3.314

4. LS Sistem Manajemen Lingkungan 438 775 650

5. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari - - 223

6. LS Ekolabel 7 7 9

7. Lembaga Verfikasi/Validasi Gas Rumah Kaca - - 5

8. LS Sistem Manajemen Energi - - 6

9. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu - - 2.257

10. LS Sistem Manajemen mutu 5.990 5.691 4.961

11. LS Sistem Manajemen Keamanan Pangan 196 198 198

12. LS Hazzard Analytical Critical Control Point 91 157 171

13. LS Sistem Manajemen Keamanan Informasi 39 113 88

14. LS Sistem Manajemen Alat Kesehatan 10 11 17

15. LS Sistem Manajemen Anti Penyuapan - - 72

Total 10.114 10.372 13.819

Keterangan: *LS : Lembaga sertifikasi


SASARAN

3

Meningkatkan Pengelolaan Akreditasi LPK

(Lembaga Penilaian Kesesuaian)

Tabel III.3



Target %


Jumlah Lembaga

Penilaian Kesesuaian

(LPK) yang di akreditasi

LPK 1.352 1.641 1.823 1975 2019 100 2175 92,8

Jumlah pengakuan

akreditasi secara

internasional

MRA 6 6 7 7 7 100 8 87,5




Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran 3 terdiri dari

dua (2) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut

rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian

indikator kinerja sasaran 3.

Indikator Kinerja 3: Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang

diakreditasi

Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah Lembaga Penilaian

Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi oleh KAN secara kumulatif.

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem atau

personal sesuai dengan persyaratan SNI, maka diperlukan kegiatan

penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh LPK

yang telah diakreditasi KAN, baik laboratorium penguji, laboratorium

kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi ataupun lembaga

sertifikasi. Oleh karena itu, peranan LPK sangat diperlukan dalam

kegiatan penerapan SNI.

Pertumbuhan LPK yang diakreditasi mengindikasikan semakin

besarnya pasar sertifikasi di Indonesia dan semakin sadarnya

masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi pada


kelangsungan usaha dan perlindungan pada kesehatan, keamanan

dan lingkungan hidup.

Gambar III.1

Logo KAN sebagai tanda bahwa lembaga penilaian kesesuaian

diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional

Sampai dengan 31 Desember 2018, sebanyak 2019 LPK

diakreditasi. Realisasi ini telah melampaui target yaitu 1975 LPK, yang

berarti capaian kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan

Akreditasi sebesar 103%. Kontribusi keberhasilan ini adalah semakin

Gambar III.2

Jumlah Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi


banyaknya skema akreditasi yang dikembangkan dan dioperasikan

oleh KAN baik karena mengikuti pasar sertifikasi yang ada di

internasional maupun respon dari permintaan pemerintah maupun

pemangku kepentingan lain serta semakin banyaknya kebutuhan

sertifikasi untuk menunjang kebutuhan industri dan kebijakan

pemerintah.

Gambar III.3

Jumlah Akreditasi Lembaga Sertifikasi per Skema Akreditasi

Sampai dengan 31 Desember 2018, belum ada Produsen Bahan

Acuan, Lembaga Sertifikasi Manajemen Bioresiko Laboratorium,

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen K3 dan Lembaga Sertifikasi

Keamanan Rantai Pasok yang diakreditasi meskipun skema

akreditasinya sudah dioperasikan. Sementara itu akreditasi Lembaga

Inspeksi mengalami kenaikan signifikan disebabkan karena dorongan


permintaan pelanggan atas akreditasi sebagai bukti kompetensi serta

adanya regulasi yang mewajibkan akreditasi sebagai persyaratan

kompetensi. Beberapa peraturan yang mewajibkan atau mendorong

adanya persyaratan akreditasi dari regulator adalah:

Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan

Umum Verifikasi atau Ketertelusuran Teknis di Bidang

Perdagangan

Permen ESDM No 38 tahun 2018 tentang Pemeriksaan

Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha

Minyak dan Gas Bumi

Permen Kelautan dan Perikanan no. PER.19/MEN/2010 tentang

Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan

Data lengkap perkembangan akreditasi lembaga penilaian

kesesuaian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.I. LPK yang diakreditasi KAN

No. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Tahun

2016 2017 2018

1. Laboratorium Penguji 1072 1170 1296

2. Laboratorium Kalibrasi 230 249 274

3. Lembaga Inspeksi 53 80 91

4. Laboratorium Medik 49 55 64

5. Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi 11 13 17

6. Produsen Bahan Acuan - - -

7. Lembaga Sertifikasi Produk 47 59 69

8. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu 22 25 25

9. Lembaga Sertifikasi Personel 7 11 16

10. Lembaga Sertifikasi Organik 8 8 9

11. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 36 40 46

12. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen

Keamanan Pangan 8 8

8

13. Lembaga Sertifikasi HACCP 8 8 8

14. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen

Kemanan Informasi 2 4

6


Mutu Alat Kesehatan 2 2

2


No. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Tahun

2016 2017 2018

16. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata 52 49 37

17. Lembaga Sertifikasi Halal 0 0 1


Anti Penyuapan 0 2

6


Lingkungan 16 20

21

20. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari 13 14

14

21. Lembaga Sertifikasi Ekolabel 2 2 2

22. Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas

Rumah Kaca 2 3

3


Energi 1 1

2

24. Lembaga Sertifikasi PPIU - - 2

25. Lembaga Sertifikasi SMK3 - - -

26. Lembaga Sertifikasi SMKRP - - -

27. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen

Bioresiko Laboratorium - -

-

Jumlah 1641 1815 2019

Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah

dilakukan, antara lain:

Fasilitasi peningkatan kompetensi LPK untuk meningkatkan

kemampuan LPK dan calon LPK dalam memahami persyaratan

akreditasi. Tujuan utama kegiatan ini adalah semakin

bertambahnya jumlah LPK yang memiliki ruang lingkup akreditasi

semakin bertambah dan semakin merata penyebarannya

sehingga akan meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha dan

organisasi dalam menerapkan SNI.

Pelaksanan layanan akreditasi LPK yang profesional, khususnya

terhadap efisiensi waktu proses layanan akreditasi LPK

Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang terkait dengan

pelaksanaan akreditasi LPK.

Pengembangan ruang lingkup skema akreditasi sesuai dengan

kebutuhan stakeholder.


Indikator Kinerja 4: Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional

Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah pengakuan akreditasi

LPK yang diakui secara internasional, dimana data didapat dari mutual

recognition arrangement (MLA/MRA).

Untuk meningkatkan keberterimaan tersebut, Indonesia dalam

hal ini diwakili oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan

sekretariatnya yang berada di bawah Deputi Bidang Penerapan

Standar dan Akreditasi menjadi anggota di forum akreditasi tingkat

regional yaitu Pacific Accreditation Cooperation (PAC) dan di tingkat

internasional menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF).

KAN juga menjadi anggota di forum akreditasi tingkat regional yaitu

Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi telah

mendapatkan pengakuan internasional berupa Mutual Recognition

Arrangement (MRA) dari organisasi Asia Pacific Laboratory

Accreditation Cooperation (APLAC) dan International Laboratory

Accreditation Cooperation (ILAC) di bidang sistem akreditasi

laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik,

penyelenggara uji profisiensi dan lembaga inspeksi. Sementara itu

akreditasi lembaga sertifikasi juga telah mendapatkan Multilateral

Recognition Arrangement (MLA) dengan organisasi Pacific

Accreditation Cooperation (PAC) dan International Accreditation

Forum (IAF) untuk lingkup lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu,

lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, lembaga sertifikasi

produk, lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan,

lembaga sertifikasi sistem manajemen energy, lembaga sertifikasi sistem

manajemen keamanan informasi dan lembaga sertifikasi personel.

Melalui pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan

keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha

dalam transaksi internasional untuk mendukung daya saing produk

nasional.


Gambar III.4

Simbol ILAC MRA dan IAF MRA sebagai tanda keberterimaan global

dari hasil penilaian kesesuaian

Tujuan utama dari MLA adalah membangun pengaturan antar

badan akreditasi yang menjadi anggotanya untuk berkontribusi pada

kegiatan perdagangan dengan menghilangkan hambatan teknis

perdagangan dan meningkatkan keberterimaan di bidang penilaian

kesesuaian antar negara anggota IAF yang saat ini berjumlah 71

negara dan antar negara anggota ILAC yang saat ini berjumlah 103

negara.

Diharapkan dengan MLA/MRA sertifikat akreditasi dan sertifikasi

yang dikeluarkan oleh LPK yang diakreditasi oleh anggota MLA/MRA

diakui oleh anggota MLA/MRA lainnya, sesuai dengan tujuan MLA/MRA

yaitu satu sertifikat diterima di mana saja (certified once accepted

everywhere).

Sampai Desember tahun 2018, telah dilakukan pemeliharaan

dan pengembangan skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat

internasional (MRA/MLA), yaitu mencakup 12 skema dari 27 ruang

lingkup skema yang dioperasikan. Untuk akreditasi ISO/IEC 17043 belum

ada MRA di ILAC, serta akreditasi Information Security Management

Systems (ISMS) dan akreditasi Energy Management Systems (EnMS) juga

belum ada MLA di tingkat IAF. Untuk tahun 2019, akan diajukan evaluasi

untuk akreditasi lembaga validasi dan verifikasi dalam rangka

penambahan MLA di PAC.


Detail MRA/MLA yang telah berhasil dicapai diuraikan pada

tabel berikut:

Table III.3.1 MLA PAC dan IAF

MLA MLA PAC MLA IAF

Quality Management Systems - QMS 24 Aug 2000 2 Sep 2002

Environmental Management Systems - EMS 08 Jul 2004 6 Oct 2007

Product 16 Jun 2009 19 Oct 2009

Food Safety Management Systems - FSMS 22 May 2013 21 Oct 2015

Persons 15 Jun 2016 26 Oct 2018

Information Security Management Systems

- ISMS

14 Dec 2017 -

Energy Management Systems - EnMS 14 Dec 2017 -

Table III.3.2 MLA APLAC dan ILAC

MRA MRA APLAC MRA ILAC

ISO/IEC 17025 Testing 22 May 2001 20 Jun 2001

ISO/IEC 17025 Calibration 13 Nov 2003 30 Dec 2003

ISO/IEC 17020 Inspection 09 Dec 2004 24 Oct 2012

ISO 15189 Medical 14 Mar 2013 14 Mar 2013

ISO/IEC 17043 PTP 21 Jun 2017 -

SASARAN

4

Meningkatkan Efektifitas sistem penerapan

SNI & penilaian kesesuaian

Tabel III.4



Target %


Persentase pemenuhan

produk bertanda SNI

terhadap persyaratan

SNI

% 5

Jenis

produk

5

Jenis

produk

10

Jenis

produk

70 66,2 94,6 70 100



Target %


Persentase

penyelesaian

penanganan

pengaduan penerapan

SNI dan penilaian

kesesuaian

% 100 100 100 100 100 100 100 100




Untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan efektifitas

sistem penerapan SNI & Penilaian Kesesuaian digunakan 2 (dua)

indikator kinerja yaitu terkait dengan persentase pemenuhan produk

bertanda SNI terhadap persyaratan SNI dan persentase penyelesaian

penanganan pengaduan penerapan SNI dan penilaian kesesuaian.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian

sebesar 97,35%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja

sasaran 4.

Indikator kinerja 5 : % Pemenuhan produk bertanda SNI terhadap

persyaratan SNI

Indikator ini dihitung dengan formula

Jumlah sampel produk bertanda SNI yang memenuhi

persyaratan SNI

-----------------------------------------------------------------------------------------X 100%

Jumlah sampel produk

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pembuktian penerapan SNI

dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian. Barang, jasa, proses,

sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis

SNI dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI. Sertifikasi

dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga

pelatihan atau laboratorium. Dalam hal ini, tanda SNI pada produk

dapat terjamin integritasnya apabila produk yang telah mendapatkan

sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI tersebut terbukti secara konsisten

memenuhi persyaratan SNI.


Untuk memastikan penggunaan tanda SNI pada barang yang

beredar di pasar telah dilaksanakan sesuai ketentuan akreditasi dan

sertifikasi yang berlaku, maka diperlukan monitoring efektivitas

penerapan SNI melalui kegiatan Uji Petik. Sehubungan dengan hal

tersebut, pada tahun 2018, BSN berkoordinasi dengan

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan stakeholder

terkait, melakukan kegiatan Uji Petik Efektivitas Penerapan SNI di

beberapa kota di Indonesia.

Kegiatan uji petik dilaksanakan di 20 kota di Indonesia, yaitu

Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Cirebon, Yogyakarta, Surabaya,

Banda Aceh, Palembang, Bengkulu, Jambi, Tarakan, Samarinda,

Pontianak, Manado, Mamuju, Makassar, Kendari, Mataram dan

Jayapura pada Bulan Maret 2018 sampai dengan Mei 2018, mencakup:

- Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: (1) Lampu

swa-balast; (2) Ban mobil penumpang; (3) Mainan anak; dan (4)

Pupuk amonium sulfat (ZA).

- Produk yang telah menerapkan SNI secara sukarela, yang

ditandai dengan mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu:

(1) Minyak goreng sawit; (2) Aki untuk kendaraan bermotor

kategori L; dan (3) Kain tenun untuk setelan.

Terdapat perbedaan indikator kinerja yang diukur tahun 2015-

2017 dan 2018. Indikator yang digunakan sebelumnya adalah jumlah

jenis produk yang dimonitor penerapannya. Tahun 2015 dan 2016, yang

dimonitor penerapannya sebesar 5 jenis produk, sedangkan 2017

sebanyak 10 jenis produk. Selama kurun waktu tersebut target jumlah

jenis produk tersebut dicapai sebesar 100%. Mulai tahun 2018, indikator

kinerja diubah menjadi persentase pemenuhan produk bertanda SNI

terhadap persyaratan SNI dengan target sebesar 70%. Capaian

pemenuhannya adalah 66,28% produk yang memenuhi persyaratan

mutu SNI atau 94,69% dari target yang ditetapkan. Tahun 2019 Rencana

70% pemenuhan produk bertanda SNI terhadap persyaratan SNI

dengan target capaian 100%.


Tabel III.4.1

Hasil Uji Petik Tanda SNI periode 2015 sd 2018

No Tahun Rencana

Capaian

(Produk yang

disampling)

Tingkat

Kesesuaian

terhadap SNI

1 2015 5 jenis produk

yang dimonitor

penerapannya

5 jenis produk (setrika

listrik, kabel listrik fleksibel,

pakaian bayi dan anak,

mi instan, dispenser)

63% Produk

memenuhi

persyaratan

mutu dalam SNI


yang dimonitor

penerapannya

5 jenis produk (kotak

kontak, ban dalam

sepeda motor, tepung

terigu, mikser, beras)

47% Produk

memenuhi

persyaratan

mutu dalam SNI


yang dimonitor

penerapannya

10 jenis produk (Gula

kristal putih, saklar, pelek

kendaraan bermotor

kategori L, selang

termoplastik elastomer

untuk kompor gas LPG,

ubin keramik, margarin,

biskuit, pemanggang

roti, cairan rem, kertas

cetak)

61% Produk

memenuhi

persyaratan

mutu dalam SNI


yang dimonitor

penerapannya

7 jenis produk (Minyak

goreng, ban mobil

penumpang, lampu

swabalast, mainan anak,

pupuk ZA, aki kendaraan

bermotor dan kain tenun

untuk setelan)

66,28% Produk

memenuhi

persyaratan

mutu dalam SNI


Gambar. III.1 Persentase Tingkat Kesesuaian terhadap SNI dari Hasil Uji Petik

Tanda SNI Tahun 2015-2018

Realisai pemenuhan produk bertanda SNI terhadap persyaratan

SNI memang tidak mencapai target, namun ada peningkatan

pemenuhannya sejak tiga tahun terakhir, sebagaimana tercantum

pada Tabel III.4.1. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum semua

produk bertanda SNI yang beredar di pasar mampu mempertahankan

mutunya sesuai persyaratan SNI, peningkatan hasil uji petik ini dapat

menjadi salah satu indikator adanya perbaikan sistem penerapan

standar dan pengawasan produk di pasar. Sesuai amanat peraturan

perundang-undangan, hasil uji petik ini juga menjadi acuan dalam

menyusun rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

seperti Komite Akreditasi Nasional, instansi pembina, dan

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang

bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan

untuk tindak lanjut yang diperlukan.

Indikator Kinerja 6: % Penyelesaian penanganan pengaduan

penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian


Jumlah sampel produk bertanda SNI yang memenuhi

persyaratan SNI

-------------------------------------------------------------------------------------------X 100%

Jumlah sampel produk

Penanganan pengaduan terkait penerapan standar dilakukan

terhadap keluhan dan pengaduan yang diadukan secara langsung

kepada BSN maupun melalui media lainnya. Dalam menangani suatu

permasalahan, dilakukan kajian terhadap keluhan atau pengaduan

tersebut, dan apabila diperlukan maka dilakukan koordinasi dengan

Unit Kerja atau pihak terkait untuk menyusun rekomendasi penanganan

pengaduan.

Selama tahun 2018, telah diterima 110 aduan yang diterima

melalui telepon, surat, faksimili, e-mail, memo, dan aduan yang

disampaikan langsung. Seluruh pengaduan tersebut (100%) telah


ditindaklanjuti dengan menyampaikan informasi atau klarifikasi melalui

surat atau komunikasi langsung dengan pihak yang menyampaikan

aduan tersebut.

Penanganan pengaduan terkait penerapan standar tersebut

dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. permintaan informasi mengenai ketersediaan standar;

2. permintaan keterangan status pemberlakuan standar;

3. permintaan informasi mengenai cara menerapkan SNI,

termasuk tata cara memperoleh sertifikat SNI, dan aturan impor;

4. permintaan penjelasan terkait isi/substansi standar;

5. masukan terkait isi standar;

6. pengaduan terkait penerapan SNI;

7. permintaan informasi lainnya.

Dengan terselesaikannya seluruh aduan yang diterima, maka

target persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam

penerapan standar pada tahun 2018 dapat dicapai 100%. Hasil

capaian ini juga sama dengan capaian kinerja tahun 2015-2017.

SASARAN

5

Meningkatkan kemampuan pemangku

kepentingan dalam memenuhi persyaratan

standar dan PK untuk tujuan ekspor

Tabel III.5



Target %


% pemenuhan

kebutuhan fasilitas

persyaratan standar

dan PK dalam rangka

ekspor

% - - - 100 100 100 100 100





meningkatnya kemampuan pemangku kepentingan dalam memenuhi


persyaratan standar dan penilaian kesesuaian untuk tujuan ekspor

terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator

kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan

rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.

Indikator Kinerja 7: % Pemenuhan kebutuhan fasilitasi persyaratan

standar dan PK dalam rangka ekspor


Jumlah kebutuhan fasilitasi yang ditangani

------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah kebutuhan dari pemangku kepentingan

Dalam rangka menghadapi globalisasi perdagangan, Indonesia

terus berupaya memanfaatkan berbagai instrument yang telah ada.

Pada tahun 2018 telah beberapa kali diadakan FGD serta sharing

knowledge dengan beberapa instansi terkait guna menjembatani

kegiatan fasilitasi pemenuhan standar dan penilaian kesesuaian dalam

rangka tujuan ekspor, diantaranya:

a. FGD dengan Kementerian Pertanian terkait kebijakan Sanitary dan

Phytosanitary (SPS) dan Unit lain di internal BSN terkait Technical

Barrier to Trade (TBT) dalam Perdagangan Internasional;

b. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Sertifikasi Produk Ekspor

yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan di Lampung,

Bandung dan Makassar.


SASARAN

6

Memastikan ketersediaan skema akreditasi

dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku

kepentingan

Tabel III.6



Target %


% ketersediaan skema

akreditasi untuk

memenuhi pemangku

kepentingan

% 100 100 100 100 97 97 100 100

Jumlah skema

sertifikasi untuk

memenuhi pemangku

kepentingan

Skema - - 100 75 75 100 75 100





Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai

kebutuhan pemangku kepentingan terdiri dari 2 indikator kinerja.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian

sebesar 98%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja

sasaran 6.

Indikator Kinerja 8: % ketersediaan skema akreditasi untuk memenuhi



Jumlah skema akreditasi dan sertifikasi yang

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku

kepentingan

--------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah skema akreditasi dan sertifikasi yang

dibutuhkanoleh pemangku kepentingan


Sesuai dengan perjanjian WTO tentang technical barrier to trade

dan sanitary phitosanitary yang menyatakan bahwa proses penilaian

kesesuaian dalam fungsinya sebagaimana di atas perlu saling diakui

untuk menghindari dan mencegah hambatan dalam perdagangan.

Oleh karena hal tersebut International Accreditation Forum (IAF) dan

Pacific Accreditation Cooperation (PAC) telah memfasilitasi untuk

pelaksanaan saling pengakuan proses penilaian kesesuaian melalui

penandatanganan MLA/MRA (multilateral agreement) badan

akreditasi yang mampu menerapkan proses akreditasi sesuai dengan

ketentuan internasional. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka

rantai kepercayaan terhadap hasil penilaian kesesuaian mampu

memfasilitasi perdagangan nasional, regional maupun internasional.

Saat ini, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

memiliki 27 skema akreditasi, dimana proses akreditasi tersebut

dilakukan oleh Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Sertifikasi

dan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi. Pembagian tugas dan

kewenangan didalam melakukan proses akreditasi dapat dilihat

sebagai berikut:

a. Lembaga Sertifikasi Produk

Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) adalah lembaga sertifikasi yang

diberikan kewenangan memberikan sertifikasi kepada industri

penerap SNI Produk. Operasional LS Pro dilakukan berdasarkan SNI

ISO/IEC 17065, DPLS 23 dan regulasi produk terkait .

- Lembaga Sertifikasi Produk berdasarkan GMP+

Selain mengembangkan Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro)

berdasarkan persyaratan SNI, KAN juga melayani akreditasi

untuk keberterimaan lembaga sertifikasi produk dengan

badan akreditasi luar negeri dengan menggunakan skema

GMP+. Operasional LS dilakukan berdasarkan ISO/IEC 17065.

b. Lembaga Sertifikasi Person

Lembaga Sertifikasi Person (LS Person) adalah lembaga sertifikasi

yang diberikan kewenangan memberikan sertifikasi kepada

person yang memenuhi persyaratan. Pengoperasian LS Person

didasarkan atas SNI ISO/IEC 17024 dan DLPS 23.

c. Lembaga Sertifikasi Organik

Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) adalah lembaga sertifikasi yang


penerap SNI Sistem Pertanian Organik. Pengoperasian LSO

didasarkan atas SNI ISO/IEC 17065, DPLS 20 dan regulasi terkait.

d. Lembaga Pemeriksa Halal


Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga sertifikasi yang


penerap SNI Sistem Manajemen Halal (SNI 99001). Pengoperasian

LPH didasarkan atas SNI ISO/IEC 17065 dan DPLS 21

e. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

KAN memberikan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Sistem

Manajemen Mutu (LS SMM) yang memberikan sertifikasi Sistem

Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001:2005 dan SNI ISO

9001:2015. Akreditasi terhadap LSSM menggunakan acuan

standar:

- SNI ISO/IEC 17021-1:2015 Penilaian kesesuaian – Persyaratan

lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem

manajemen – Bagian 1: Persyaratan

- SNI ISO/IEC ISO/IEC TS 17021-3:2012 Penilaian kesesuaian –

Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi

sistem manajemen Bagian 3 : Persyaratan kompetensi untuk

audit dan sertifikasi sistem manajemen mutu

f. Lembaga Sertifikasi Hazard Analitycal Critical Control Point

(HACCP)

KAN memberikan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi HACCP

yang memberikan sertifikasi SHACCP kepada industri penerap SNI

4852 Sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis

berdasarkan:




- DPLS 05 Persyaratan Tambahan untuk Akreditasi Lembaga

Sertifikasi HACCP/SMKP

g. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan

(SMKP)

KAN memberikan akreditasi terhadap LS SMKP yang memberikan

sertifikasi kepada industri penerap SNI 22000 sistem keamanan

pangan, berdasarkan :




- SNI ISO/IEC 22003:2013 Sistem Manajemen Keamanan

Pangan- Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan

Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan

http://www.kan.or.id/?page_id=41&lang=id



h. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi

(SMKI)

KAN memberikan akreditasi terhadap LS SMKI yang memberikan

sertifikasi kepada industri penerap SNI 27001 sistem keamanan

informasi, berdasarkan :




- SNI ISO/IEC 27006 Sistem Manajemen Keamanan Informasi-

Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi

Sistem Manajemen Keamanan Informasi

i. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok

(SMKRP)

KAN memberikan akreditasi terhadap LS SMKP yang memberikan

sertifikasi kepada industri penerap SNI 28000 Spesifikasi sistem

manajemen keamanan pada rantai pasokan berdasarkan :




- ISO 28003 Security management system for the supply chain –

Requirement for bodies providing audit and certification of

supply chain security management system


Sertifikasi SMKRP

j. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Alat Kesehatan (SMMAK)

KAN memberikan akreditasi terhadap LS SMAK yang memberikan

sertifikasi kepada industri penerap SNI ISO 13485:2003,Peralatan

kesehatan - Sistem manajemen mutu - Persyaratan untuk tujuan

regulasi, berdasarkan :





Sertifikasi SMMAK

k. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP)

KAN memberikan akreditasi terhadap LS UP yang memberikan

sertifikasi kepada usaha pariwisata. Akreditasi terhadap LSUP



menggunakan acuan :

- Peraturan Menteri Pariwisata No 1 tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

- SNI ISO/IEC 17021:2011 Penilaian kesesuaian – Persyaratan



l. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium

(SMBL)

KAN memberikan akreditasi terhadap LSSMBL yang memberikan

sertifikasi kepada usaha pariwisata. Akreditasi terhadap LSSMBL

menggunakan acuan :




- DPLS 25 Rev 1 – Persyaratan tambahan bagi lembaga

sertifikasi sistem manajemen biorisiko laboratorium

m. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (LSSMAP)

KAN memberikan akreditasi terhadap LSSMAP yang memberikan

sertifikasi kepada usaha pariwisata. Akreditasi terhadap LSSMAP

menggunakan acuan :




- SNI ISO/IEC TS 17021-9:2016 Penilaian kesesuaian – Persyaratan


manajemen – Bagian 9: Persyaratan kompetensi untuk audit

dan sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan

n. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan

KAN memberikan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Sistem

Manajemen Lingkungan (LSSML) yang memberikan sertifikasi

Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001:2005 dan SNI ISO

14001:2015.

Akreditasi terhadap LSSML menggunakan acuan standar :



manajemen – Bagian 1: Persyaratan,

- SNI ISO/IEC TS 17021-2:2012 Penilaian kesesuaian –

Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi



sistem manajemen Bagian 2 : Persyaratan kompetensi untuk

audit dan sertifikasi sistem manajemen lingkungan serta

o. Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE)

KAN memberikan akreditasi terhadap LSE yang memberikan

sertifikasi ekolabel kepada industri penerap SNI ekolabel, dengan

menggunakan acuan SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian

– Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa.

p. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi

KAN memberikan akreditasi terhadap LS SME yang memberikan

sertifikasi kepada industri penerap SNI ISO/IEC 50001 Sistem

Manajemen Energi – Persyaratan dengan pedoman penggunaan,

dengan menggunakan acuan :

- SNI ISO 17021-1:2015 Penilaian kesesuaian – Persyaratan


manajemen – Bagian 1: Persyaratan,

- ISO 50003 Energy management systems — Requirements for

bodies providing audit and certification of energy

management systems.

q. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP PHPL)

KAN memberikan akreditasi terhadap LP PHPL yang memberikan

sertifikasi kepada industri penerap PHPL, dengan menggunakan

acuan :

- Peraturan Menteri LHK no 30 tahun 2016 tentang penilaian

kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi

legalitas kayu pada pemegang izin, hak pengelolaan atau

pada hutan hak

- Perdirjen PHPL KLHK nomor 14 tahun 2016 tentang standar dan

pedoman pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari

dan verifikasi legalitas kayu

- SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan

untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa.

r. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

KAN memberikan akreditasi terhadap LVLK yang memberikan

sertifikasi kepada industri penerap legalitas kayu, dengan

menggunakan acuan :

- PerMen LHK no 30 tahun 2016 tentang penilaian kinerja

pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu

pada pemegang izin, hak pengelolaan atau pada hutan hak





- Perdirjen PHPL KLHK nomor 14 tahun 2016 tentang standar dan

pedoman pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari

dan verifikasi legalitas kayu



s. Lembaga Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca (LVV GHG)

KAN memberikan akreditasi terhadap LVV GHG yang memberikan

sertifikasi kepada industri penerap standar gas rumah kaca (SNI ISO

14064 series) dengan menggunakan acuan ISO 14065 Gas rumah

kaca Persyaratan bagi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah

kaca untuk digunakan dalam akreditasi atau bentuk pengakuan

lainnya

t. Lembaga Sertifikasi Pegelolaan Kelapa Sawit Indonesia (ISPO)

KAN memberikan akreditasi terhadap LS ISPO yang memberikan

sertifikasi kepada industri penerap ISPO, dengan menggunakan

acuan :

- PerMentan no 11 tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa

Sawit Berkelanjutan Indonesia



u. Laboratorium penguji

KAN memberikan akreditasi terhadap laboratorium penguji yang

melakukan kegiatan pengujian dengan acuan SNI ISO/IEC

17025:2017.

v. Laboratorium kalibrasi

KAN memberikan akreditasi terhadap laboratorium kalibrasi yang

melakukan kegiatan kalibrasi dengan acuan SNI ISO/IEC

17025:2017.

w. Laboratorium medik

KAN memberikan akreditasi terhadap laboratorium medik yang

melakukan kegiatan pengujian medik dengan acuan SNI ISO

15189:2012.

x. Lembaga inspeksi

KAN memberikan akreditasi terhadap lembaga inspeksi yang

melakukan kegiatan inspeksi dengan acuan SNI ISO/IEC

17020:2012.

y. Lembaga penyelenggara uji profisiensi


KAN memberikan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara uji

profisiensi yang melakukan kegiatan uji profisiensi dengan acuan

SNI ISO/IEC 17043:2012.

z. Produsen bahan acuan

KAN memberikan akreditasi terhadap produsen bahan acuan

yang melakukan kegiatan produksi bahan acuan dengan acuan

SNI ISO/IEC 17034:2016.

Pada tahun 2018, dipelihara dan dikembangkan beberapa

skema akreditasi baru diantaranya skema akreditasi sertifikasi ICAO

CORSIA, ISO 45001 (SMK3), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara

Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dan IndoGAP. Skema akreditasi

IndoGAP belum berhasil diselesaikan pada tahun 2018 karena masih

dalam tahap finalisasi oleh pemilik skema sertifikasi. Hal ini

mengakibatkan capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 98%.

Indikator Kinerja 9: Jumlah skema sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan



Jumlah jenis LPK yang difasilitasi

-------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah skema yang dikembangkan

Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan

SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses atau personel yang dibuktikan

melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan tanda SNI dan/atau

tanda kesesuaian. Sesuai dengan Peraturan Kepala BSN No. 2 tahun

2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian

Berbasis SNI, tata cara pembubuhan tanda SNI pada barang dan/atau

kemasan atau label serta tanda SNI untuk jasa, sistem dan/atau

personel diatur dalam skema penilaian kesesuaian yang ditetapkan

BSN. Skema penilaian kesesuaian merupakan aturan, prosedur, dan

manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian

terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal dengan

persyaratan acuan tertentu.


Saat ini skema penilaian kesesuaian untuk sertifikasi produk

bertanda SNI masih dikeluarkan oleh masing-masing lembaga sertifikasi

produk terakreditasi KAN sesuai ruang lingkupnya. Hal ini berpotensi

menimbulkan perbedaan antar lembaga sertifikasi produk yang akan

berakibat pada kualitas proses sertifikasi dan peredaran produk

bertanda SNI di pasaran. Penetapan skema sertifikasi oleh BSN sebagai

pemilik tanda SNI yang akan berlaku secara nasional diharapkan dapat

mengatasi permasalahan dalam penerapan standar tersebut.

Pada tahun 2015 mulai dilakukan inisiasi penyusunan Skema

Penilaian Kesesuaian (PK) yaitu Skema Sertifikasi Pasar Rakyat yang

mengacu kepada SNI 8152:2015, Pasar rakyat. Skema tersebut disusun

dengan melibatkan stakeholder terkait, dan telah ditetapkan melalui

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015

tanggal 25 September 2015. Kemudian di tahun 2016 telah ditetapkan

Skema Sertifikasi Produk melalui Peraturan Kepala BSN, yaitu sebagai

berikut:

1. Peraturan Kepala BSN nomor 7 Tahun 2016 tentang Skema

Sertifikasi Alat Konversi Bahan Bakar Gas yang mengacu kepada

SNI EN 12806:2015;

2. Peraturan Kepala BSN nomor 8 Tahun 2016 tentang Skema

Sertifikasi Ubin Keramik yang mengacu kepada SNI ISO 13006:2010.

Pada tahun 2017 telah disusun 100 skema penerapan standar, dan

pada tahun 2018 telah disusun 75 skema penerapan standar, yang

mengacu kepada SNI produk. Pemilihan produk setiap sektor tersebut

dilakukan dengan mempertimbangkan produk-produk unggulan

nasional, yang beredar di retail dalam negeri dan yang dterapkan oleh

industri/organisasi untuk memperoleh persetujuan penggunaan tanda

SNI.

Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan,

yaitu skema yang disusun untuk mendukung penerapan standar

sebesar 75 skema, dapat dicapai sebesar 75 skema atau 100%.

Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh konsumen,

khususnya bagi Lembaga Sertifikasi, pelaku usaha, maupun regulator,

dalam penyediaan sistem/acuan/pedoman yang sama untuk

melaksanakan sertifikasi produk, baik produk nasional maupun impor,

yang dapat menjamin integritas Tanda SNI pada produk dan dapat

meningkatkan daya saing produk.


SASARAN

7

Meningkatkan pengelolaan Standar Nasional

Satuan Ukuran (SNSU)

Tabel III.7


Indikator

Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018*

Rencana s.d 2019

Target %


Jumlah

kemampuan

pengukuran

dan kalibrasi

yang tertelusur

dan diakui

secara

Internasional

Kemampuan

pengukuran 94 94 94 96 118 100 132 89





meningkatnya pengelolaan SNSU terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja

yaitu Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan

diakui secara internasional. Capaian kinerja untuk indikator kinerja

tersebut sebesar 123.9 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator

kinerja sasaran 2.

Indikator Kinerja 10: Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi

yang tertelusur dan diakui secara internasional

Indikator ini dihitung dengan cara menghitung jumlah

kemampuan pengukuran yang telah diakui dan tercantum dalam

Comite lnternationale des Poids et Measures Mutual Recognition

Arrangement (CIPM MRA) dan dipublikasikan di website BIPM

(https://kcdb.bipm.org/AppendixC/default.asp).


Untuk dapat mendukung standardisasi dan penilaian kesesuaian

yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing nasional, SNSU di

sebuah negara harus memperoleh pengakuan ”tingkat kesetaraan”

(degree of equivalent) melalui skema internasional yang dikenal

dengan Comite lnternationale des Poids et Measures

Mutual Recognition Arrangement (CIPM

- MRA), dimana hasil dari CIPM MRA

adalah publikasi kemampuan

kalibrasi dan pengukuran dari

sebuah lembaga metrologi

nasional (LMN) dalam laman situs

Buerau Internationale des Poids et

Mesures (BlPM). Melalui

pengakuan ini maka rantai

ketertelusuran pengukuran nasional

ke International System of Units (SI)

dapat dijamin.

BSN melalui Pusat Akreditasi Laboratorium dan

Lembaga Inspeksi di bawah Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi

menjadi Sekretariat SNSU, sesuai dengan Keppres No 79 tahun 2001,

melakukan fasilitasi kepada Lembaga Metrologi Nasional (LMN) untuk

dapat diakui kemampuan kalibrasinya pada CIPM MRA.

Pengakuan atas kemampuan kalibrasi dan pengukuran

(calibration & measurement capability/CMC) Lembaga Metrologi

Nasional diperoleh melalui tahapan peer review kompetensi

(mencakup penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan hasil

uji banding) Puslit Metrologi LIPI selaku lembaga metrologi nasional oleh

reviewer yang disetujui oleh Technical Committee - Asia-Pacific

Metrology Programme (APMP).

Pada tahun 2018 kegiatan peer reviw lembaga metrologi

nasional dilaksanakan untuk menambah jumlah pengakuan atas

kemampuan pengukuran dan kalibrasi Lembaga Metrologi Nasional.

Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur

dan diakui secara nasional (untuk mendukung pengakuan

internasional) yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah 96 pengakuan

pengukuran, dan realisasinya adalah 118 pengakuan pengukuran. Jika

dilihat target pencapaiannya adalah 123.9 %.


SASARAN

8

Meningkatkan pengelolaan kegiatan

pembinaan SPK

Tabel III.8


Indikator

Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018*

Rencana s.d 2019

Target %


% LPK yang

dibina dan

mendapatkan

akreditasi

% 33 - 23 30 36 100 - -





Meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan SPK terdiri dari 1

(satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut



Indikator Kinerja : % LPK yang dibina dan mendapatkan akreditasi


Jumlah LPK yang dibina dan mendapat akreditasi

----------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah LPK yang dibina

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem atau

personal sesuai dengan persyaratan SNI, maka diperlukan kegiatan

penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh LPK

yang telah diakreditasi KAN, baik laboratorium penguji, laboratorium

kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi ataupun lembaga

sertifikasi. Oleh karena itu peranan LPK sangat diperlukan dalam

kegiatan penerapan SNI serta perlu untuk selalu ditingkatkan kapasitas

dan kualitasnya. Sasaran strategis ini merupakan sasaran dari internal

proscess perspective dari kegiatan penerapan standar dan penilaian

kesesuaian.


Ditinjau dari formula perhitungan capaian indikator menunjukkan

bahwa perhitungan indikator ini berbeda dengan perhitungan

capaian kinerja sasaran pada Tahun 2017, yang memperhitungkan

jumlah LPK dari tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar lebih riil dalam

perhitungan sehingga dapat melihat kemampuan LPK dan hambatan

teknis yang ada pada tahun berjalan. Tahun 2018, telah dilakukan

pembimbingan teknis penerapan standar kepada 36 LPK yang masuk

dalam prioritas bimbingan LPK. Dari jumlah tersebut:

36 LPK (100%) telah melakui tahapan gap analysis,

15 LPK (41,6%) telah melalui bimbingan teknis dan siap diakreditasi

13 LPK (36,1%) sedang melakukan persiapan pendaftaran

akreditasi atau telah mendaftarkan untuk diakreditasi oleh KAN

Hambatan teknis bagi LPK sehingga tidak dapat mengajukan

akreditasi dikarenakan beberapa hal, antara lain:

1. Terjadi reorganisasi, terutama bagi LPK sebagai bagian dari

organisasi induk, pergantian personil ini terkadang meruah prioritas

LPK

2. Infrastruktur atau peralatan yang dibutuhkan pada lingkup yang

akan diajukan untuk akreditasi belum memenuhi persyaratan

terutama untuk laboratorium, banyak terkendala diperalatan

yang cukup mahal.

3. Kompetensi personil yang belum cukup, sehingga memerlukan

waktu dan biaya pada tahun berikutnya

Berdasarkan capaian pada tahun 2018 tersebut, realisasi

capaian indikator melampaui target yang ditetapkan yaitu 36,1%.


SASARAN

9

Meningkatkan partisipasi penyusunan

regulasi lintas sektoral

Tabel III.9



Target %


% Pemenuhan

permintaan yang

difasilitasi

% 100 100 110

100 100 100 100

100


%


Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral terdiri dari

1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut



Indikator Kinerja 12: Persentase Pemenuhan permintaan yang difasilitasi

Infikator ini dihitung dengan formula:

Jumlah permintaan terpenuhi

----------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Total permintaan penyusunan regulasi lintas sektoral

Pada prinsipnya SNI yang ditetapkan BSN bersifat sukarela untuk

diterapkan oleh pemangku kepentingan. Dalam hal SNI berkaitan

dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat

atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan atau pertimbangan

(sosio-tekno-ekonomis, religi), instansi teknis dapat menerapkan

sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/atau parameter

dalam SNI menjadi regulasi teknis.

Penetapan regulasi teknis berbasis SNI oleh pemerintah akan

mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap perdagangan dalam


negeri, tetapi juga terhadap perdagangan luar negeri. Dalam hal ini

SNI yang diterapkan menjadi regulasi teknis akan diberlakukan

terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam negeri maupun impor

sehingga regulasi dapat menimbulkan dampak bagi perkembangan

iklim usaha, persaingan dalam dunia usaha dan menjadi hambatan

dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu regulasi harus

disusun dengan mempertimbangkan kaidah transparansi, efisiensi,

efektifitas, kejelasan dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan aspek

kesiapan dunia usaha dan infrastruktur penilaian kesesuaian.

Dalam penyusunan regulasi teknis berbasis SNI tersebut, BSN telah

melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis untuk memfasilitasi

penyusunan sistem untuk penerapan SNI secara wajib tersebut, yaitu

pada saat penyusunan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT),

penyusunan draft regulasi teknis, persiapan notifikasi ke TBT-WTO,

maupun menyusunan petunjuk teknis penerapan peraturan

pemberlakuan SNI secara wajib tersebut.

Capaian kinerja untuk kegiatan Pemenuhan permintaan yang

difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis pada tahun 2016 dan

2017 terdapat perbedaan indikator kinerja yang diukur dalam bentuk

jumlah SNI. Tahun 2016, Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi

teknis (kumulatif) sebesar 203 SNI, dapat dicapai sebesar 100% dan

Tahun 2017, Rencana 10 SNI yang menjadi dasar penyusunan regulasi

teknis, dapat dicapai sebesar 11 SNI atau 110%. Adapun untuk tahun

2015 dan 2018 sama mencapai 100% pemenuhan permintaan yang

difasilitasi menjadi regulasi teknis. Tahun 2019 Rencana 10 SNI yang

menjadi dasar penyusunan regulasi teknis dengan target capaian

100%.

Pada tahun 2018 telah ditetapkan PNRT 2018-2019 yang berisi

rencana pemberlakuan 57 SNI secara wajib, dengan rincian sesuai

tabel III.9.1.


Tabel III.9.1

Rekapitulasi Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Tahun 2018-2019

No Instansi Teknis PNRT

Progres Penyusunan Regulasi Teknis

Pembahasan

draft dan

persiapan

notifikasi

tahap

Notifikasi

Telah

ditetapkan

sebagai

Peraturan

Menteri

1 Kementerian Pertanian 4 0 0 0

2 Kementerian Perindustrian 53 24 12 3

Jumlah Total 57 24 12 3

Berdasarkan PNRT 2018-2019 tersebut, telah dilakukan

pembahasan draft regulasi teknis, pembahasan persiapan

pemberlakuan SNI wajib, review dan sosialisasi regulasi teknis

pemberlakuan SNI secara wajib. Daftar SNI yang dibahas, yaitu:

1. SNI tentang Pelumas;

2. SNI tentang Ampelas;

3. SNI tentang Benih Kelapa Sawit;

4. SNI tentang Labelisasi hemat energi dan SKEM untuk produk LED;

5. SNI tentang Air Minum dalam Kemasan;

6. SNI tentang Kertas dan karton untuk kemasan pangan;

7. SNI tentang Mainan Anak;

8. SNI tentang AC;

9. SNI tentang Kaca Isolasi;

10. SNI tentang Baja Batangan Untuk Keperluan Umum (BjKU);

11. SNI tentang Gula Kristal Rafinasi;

12. SNI tentang Keramik Tableware;

13. SNI tentang Baja Tulangan Beton (BTB);

14. SNI tentang Minyak Goreng Sawit;

15. SNI tentang Garam Konsumsi Beryodium;

16. SNI tentang Tepung Terigu;

17. SNI tentang Peralatan dapur, pemanas cairan dan pengisi baterai;

18. SNI tentang Pompa Air Sentrifugal untuk irigasi;

19. SNI tentang Asam Sulfat Pekat;

20. SNI tentang Kloset Duduk;

21. SNI tentang SIR;

22. SNI tentang Tuna dalam Kemasan Kaleng;


23. SNI tentang Sarden dan Makarel dalam kemasan kaleng;

24. SNI tentang Sepeda.

Dengan demikian, jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis

sampai akhir Desember 2018 adalah 205 SNI, dengan rincian

sebagaimana diuraikan dalam table berikut.

Tabel III.9.2 Rekap SNI yang telah diberlakukan secara wajib

berdasarkan Instansi Teknis yang menetapkan (per Desember 2018)

No Instansi Teknis

Jumlah SNI

yang telah

diregulasi

Jumlah SNI yang

telah diregulasi &

dinotifikasi ke WTO

1 Kementerian Perindustrian 114 106

2 Kementerian Kelautan dan

Perikanan

2 2

3 Kementerian Energi & Sumber

Daya Mineral

26 4

4 Kementerian Pertanian 3 3

5 BPOM 0 0

6 Kementerian Perhubungan 14 0

7 Kementerian Pekerjaan Umum 46 0

Jumlah Total 205 115

Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan

berupa persentase pemenuhan permintaan yang difasilitasi dapat

dicapai sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat

dirasakan oleh konsumen (Customer Perspectives) dalam penyediaan

sistem/acuan/pedoman yang harus dipenuhi dalam produksi

barang/jasa baik produk nasional maupun impor, untuk memberikan

perlindungan bagi kesehatan, keamanan, keselamatan dan

pelestarian lingkungan terhadap masyarakat.


SASARAN

10

Meningkatkan tata kelola dan

organisasi yang profesional

Tabel III.10



Target %


Tingkat pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Deputi PSA (Nilai

PMPRB)

% 83 83 83 83 87,22 100 83 100

Tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja

BSN (Nilai LKE AKIP)

Nilai 70 70 70 70 63,90 91,3 70 100

Nilai kepatuhan

layanan publik

Nilai 104 104 104 104 108 100 104 100





Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional terdiri dari 3

(tiga) indikator kinerja yaitu (1) Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi; (2) Tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja BSN (Nilai Lembar Kinerja Evaluasi AKIP) dan (3) Nilai

kepatuhan layanan publik. Capaian kinerja untuk indikator kinerja

tersebut rata-rata capaian sebesar 98,19 %. Berikut disampaikan rincian

capaian indikator kinerja sasaran 10.

Indikator Kinerja 13 : Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indikator ini dihitung dari Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) BSN yang dinilai oleh Tim Evaluator BSN

berdasarkan kriteria Kemen PANRB.

Sesuai dengan kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) BSN yang

berpedoman pada PERKA BSN NO 5 tahun 2016. Berbagai langkah


telah dilakukan untuk melakukan reformasi birokrasi pada area

perubahan manajemen perubahan, penataan dan penguatan

organisasi, penataan tatalasana, penguatan akuntabilitas,

peningkatan kualitas layanan public, penataan sistem SDM Aparatur

dan penguatan pengawasan. Deputi Bidang Penerapan Standar Dan

Akreditasi telah menetapkan target dan melaksanakan target kegiatan

sebagai berikut.

1. Menyusun dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) di lingkup Deputi Bidang Penerapan Standar

dan Akreditasi sebagai tindak lanjut pemberlakukan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

2. Menyusun dan mengembangkan sistem implementasi “Wilayah

Bebas Korupsi” di lingkungan Deputi Bidang Penerapan Standar

dan Akreditasi.

3. Mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem

manajemen mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang penerapan dan akreditasi.

4. Menindaklanjuti hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh

Inspektorat BSN terhadap pelaksanaan Sistem Pengawasan

Internal Pemerintahan di lingkup Deputi Bidang Penerapan

Standar dan Akreditasi.

5. Menindaklanjuti hasil audit internal sistem manajemen mutu yang

dilakukan oleh Tim Sistem Manajemen Mutu BSN terhadap

pelaksanaan sistem manajemen mutu di lingkup Deputi Bidang

Penerapan Standar dan Akreditasi.

6. Menindaklanjuti hasil audit (pengawasan) eksternal yang telah

dilaksanakan melalui Peer Evaluasi APLAC dan PAC dalam

rangka memelihara dan mengembangkan skema akreditasi KAN

yang diakui di tingkat regional dan internasional

7. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan e-governance

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

dalam tingkatan transaksional, yaitu:

a) KAN Management Information System (KAN-MIS) untuk

mendukung pendaftaran akreditasi secara online,

b) Penggunaan SIMPONI (Aplikasi Kemenkeu) terkait

pembayaranPNBP,

c) pengelolaan internal akreditasi bidang lembaga sertifikasi,


8. Melakukan review standar pelayanan publik, khususnya layanan

akreditasi LPK

Dengan demikian, implementasi RB BSN sesuai tugas dan fungsi

telah dapat dilaksanakan dengan realisasi capaian 87,22. Nilai

capaian tersebut berhasil melebihi target yang telah ditetapkan yaitu

83.

Indikator Kinerja 14: Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN

Indikator ini dihitung dari nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN yang

dinilai oleh Inspektorat berdasarkan kriteria Kemen PANRB.

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas,

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu

instansi pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh

jajaran dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan

acuan dalam menyusun rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan

demikian rencana kinerja di tahun mendatang dapat disusun lebih

fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh

aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi

pemerintah (Revrison - 1998). Tujuan utama dari pengawasan internal

untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target

yang menguntungkan dan mencegah kehilangan sumber daya.

Pengawasan internal dapat membantu menghasilkan laporan

keuangan yang dapat dipercaya dan juga dapat memastikan suatu

organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari

reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Pengawasan internal

dapat pula membantu mengarahkan suatu organisai untuk mencapai

tujuannya dan terhindar dari hal yang merugikan.

Untuk dapat mewujudkan tata kelola penyenggaraan

pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem

yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern


Pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP. Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Inspektorat melalui Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah BSN.

Komponen Pengawasan Internal sesuai dengan PP Nomor 60

Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment);

2) Penaksiran Resiko (Risk Assessment);

3) Aktivitas Pengawasan (Control Activities);

4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication);

5) Pemantauan pengendalian intern (Monitoring).

Indikator Keberhasilan Pengawasan yang dapat digunakan untuk

mengukur keberhasilan pelaksanaan pengawasan melekat

diantaranya adalah:

1) Meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran

pelaksanaan tugas;

2) Berkurangnya penyalahgunaan wewenang.

Indikator ini dapat dilihat dari berkembangnya hal-hal sebagai

berikut:

a. Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.

b. Terpenuhinya hak-hak pegawai negeri dan masyarakat sesuai

dengan apa yang menjadi haknya.

Sebagai hasil pengawasan internal telah disusun satu dokumen

SPIP. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP dilaporkan dan

dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus

guna perbaikan yang berkesinambungan. Kendala yang masih

dihadapi adalah Komponen perencanaan dan pelaporan kinerja

dianggap masih kurang. Terkait tingkat akuntabilitas kinerja, BSN

mendapat nilai 63,90 dari target 70, sehingga capaian kinerjanya

adalah 91,3%.

Sebagai upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja, pada

Tahun 2019 akan terus dilakukan evaluasi terhadap Sistem Informasi

Perencanaan dan Pelaporan (SIPP) sebagai salah satu pendukung

pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja 15: Nilai kepatuhan layanan publik


Indikator ini dihitung dari Nilai kepatuhan layanan publik (PNBP)

yang dinilai oleh Inspektorat berdasarkan kriteria Ombudsman.

Awal Desember 2018 Ombudsman Republik Indonesia baru saja

merilisis penilaian kepatuhan terhadap 14 Kementerian, 6 Lembaga, 22

Provinsi 107 Kabupaten dan 45 Kota di Indonesia. Penilaian Kepatuhan

yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia sendiri

dilaksanakan dalam rangka mencapai salah satu target Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang menuntut

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi UU No 25

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai bagian dari proses

penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional.

Penilaian sendiri menggunakan variabel dan indikator berbasis pada

kewajiban pejabat pelayanan publik dalam memenuhi komponen

standar pelayanan publik sesuai Pasal 15 dan Bab V UU Pelayanan

Publik. Per-variabel dilihat sisi ketampakan fisik pada penyelenggara

layanan administratif baik tingkat pusat maupun daerah. Standar

pelayanan yang harus nampak secara fisik sendiri sedikitnya meliputi

persyaratan layanan, biaya/tarif, mekanisme prosedur, jangka waktu

penyelesaian, produk pelayanan, maklumat pelayanan, sarana

pengukur kepuasan layanan, mekanisme pengaduan dan pelayanan,

sarana, prasarana, fasilitas khusus bagi anggota masyarakat tertentu.

Sebagaimana hasil penilaian nilai kepatuhan layanan publik

pada tahun 2017, BSN memperoleh nilai 108 pada tahun 2018. BSN

dinilai telah mematuhi ketentuan Ombudsman RI sebagaimana

dituangkan dalam Peraturan Kepala Ombudsman RI No 22 Tahun 2016

Tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik.

Dengan demikian realisasi capaian indikator ini telah melampaui target

tahun 2018 yaitu 104.


SASARAN

11

Meningkatkan kompetensi sumber daya

manusia di Deputi PSA

Tabel III.11



Target %


% ASN yang

mengikuti program

peningkatan

kompetensi

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah ASN yang

menempuh

pendidikan lanjutan

orang - - - 3 5 100 100 100

Rata-rata capaian Sasaran 100 *) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk kepentingan rata-rata capaian dihitung



Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Deputi Penerapan

Standar dan Akreditasi terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian

kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 11.

Indikator Kinerja 16: Nilai kepatuhan layanan publik


Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan

kompetensi > 20 jam/thn

--------------------------------------------------------------------------------------- X 100%

Jumlah ASN BSN

Pada tahun 2018 Deputi Bidang Penerapan Standar dan

Akreditasi menetapkan indikator kinerja persentase ASN yang

meningkat kompetensinya dengan target sebesar 100%. Seluruh

personel di Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi telah

mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi yang

menunjang tusinya. Kegiatan peningkatan kompetensi tersebut


berupa pelatihan, sosialisasi, workshop, seminar, dan sejenisnya yang

terkait dengan pelaksanaan tugas.

Tabel III.11.1

Personel Deputi PSA yang mengikuti pendidikan lanjutan

No Unit Kerja

Jumlah

ASN

(orang)

ASN yg mengikuti

program

peningkatan

kompetensi

Realisasi

(%)

1 PALLI

Bid. Laboratorium penguji 25 25 100%

Bid. Lembaga Inspeksi 8 8 100%

Bid. Kalibrasi 11 11 100%

2 PALS

Bid. Sistem Manajemen 10 10 100%

Bid. Lingkungan 9 9 100%

Bid. Produk, Pelatihan dan

Personel

10 10 100%

3 PSPS

Bid. Sistem 17 17 100%

Bid. Prasarana 14 14 100%

Jumlah 104 104 100%

Indikator Kinerja 17: Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan

Indikator ini diitung dari Jumlah pegawai BSN yang ditingkatkan

pendidikannya SI, S2, S3 (lulus pada tahun 2018).

Jumlah ASN Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

yang telah lulus menempuh pendidikan lanjutan pada tahun 2018

adalah 5 (lima) orang pada jenjang pendidikan lanjutan S2 yang

mendukung bagi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya di unit

kerja. Dengan demikian capaian target indikator kinerja ini melebihi

target yang berarti capaian indikator ini adaah 100%.


SASARAN

12

Meningkatkan pengelolaan sarana dan

prasarana penunjang kinerja di Deputi Bidang


Tabel III.12



Target %


% Ketersediaan sarana

dan prasarana

berdasarkan Rencana

Kebutuhan BMN

% 100 100 100 100 100 100 100 100

% pemanfaatan BMN % 100 100 100 100 100 100 100 100





Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja

di Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi terdiri dari 2 (dua) indikator

kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata

capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator

kinerja sasaran 12.

Indikator Kinerja 18: Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan

Rencana Kebutuhan BMN

Indikator ini diitung dengan formula

Jumlah sarana dan prasarana yang dapat tersedia

----------------------------------------------------------------------------------- X 100%

Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan

yang terdapat dalam RK (Rencana Kebutuhan) BMN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSN sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, sangat diperlukan

dukungan sarana dan prasarana dalam kualitas dan kuantitas yang

baik.


Pada tahun 2018, BSN telah mengalokasi sejumlah anggaran

dengan target layanan peralatan dan fasilitas kantor. Ketersediaan

sarana dan prasarana di Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi

mengacu pada rencna kebutuhan yang tertuang dalam Rencana

Anggaran Belanja (RAB) dan RKAKL masing-masing pusat Tahun 2018.

Seluruh realisasi anggran pengadaan sarana dan prasarana terlaksana

semua sesuai dengan rencana. Dengan demikian capaian kinerja

untuk indikator ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan

Rencana Kebutuhan BMN adalah sebesar 100%.

Indikator Kinerja 18: Pemanfaatan BMN

Indikator ini diitung dengan formula:

Barang Milik Negara (BMN) yang dimanfaatkan

------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh dari

hasil pemeriksaan inspektorat

Pengelolaan aset negara yang professional dan modern dengan

mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan

mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara

dari masyarakat/stake-holder. Perubahan paradigma baru

pengelolaan barang milik negara / aset negara yang ditandai dengan

keluarkannya PP No. 6 /2006 yang merupakan peraturan turunan UU No.

1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan

optimisme baru best practices dalam penataan dan pengelolaan aset

negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.

Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud PP

No.6/2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju

berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana

meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam

mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara

mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan;

penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan;

penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan;

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut

merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada


pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan

dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Salah satu peran vital dari kegiatan pengelolaan BMN adalah

mampu memberikan gambaran kondisi sekarang berapa besar nilai

seluruh aset negara, baik itu yang bersumber dari APBN maupun dari

sumber perolehan lainnya yang sah, serta disamping itu ketersediaan

adanya database BMN yang komprehensif dan akurat dapat segera

terwujud.

Dalam siklus logistik, tahap pertama dari proses manajemen aset

adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Penyusunan

rencana kebutuhan barang dilakukan dengan melihat ketersediaan

jumlah barang yang dimiliki dengan rencana kegiatan pelaksanaan

tupoksi dan sarana dan prasarana pendukungnya.

Penggunaan database BMN akan memainkan peran yang strategis

dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan kebutuhan

barang nasional oleh Pengelola Barang dan usulan alokasi

penganggarannya dalam APBN.

BSN merumuskan dan menentukan besaran rencana kebutuhan

barang milik negara dalam tahun anggaran, sehingga anggaran

belanja modal fisik dapat lebih dipertanggungjawabkan dan benar-

benar mencerminkan kebutuhan barang /aset yang nyata sesuai

kondisi di lapangan dan mampu menciptakan anggaran belanja

modal yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Pengelolaan aset negara tdak sekedar bersifat teknis

administratif semata, melainkan sudah bergeser ke arah bagaimana

berpikir layaknya seorang manajer aset yang harus mampu

merumuskan kebutuhan barang milik negara secara nasional dengan

akurat dan pasti, serta meningkatkan faedah dan nilai dari aset negara

tersebut.

Seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh dan telah

dipemeriksa oleh Inspektorat telah dimanfaatkan oleh seluruh Pusat di

lingkungan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi. Dengan

demikian capaian atas indicator Ketersediaan sarana dan prasarana

berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN dan indikator pemanfaatan

BMN presentasinya sebesar 100%.


SASARAN

13 Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran

Tabel III.13



Target %


realisasi anggaran % 95 95 95 95 99,62 100 95 100

Rata-rata capaian Sasaran 100 *) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk kepentingan rata-rata capaian dihitung



Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Deputi Bidang

Penerapan Standar dan Akreditasi terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 13.

Indikator Kinerja 20: realisasi anggaran

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa, pelaksanaan program

dan anggaran di Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

meliputi kegiatan:

1. Penyusunan Program Kerja.

2. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

3. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

4. Penyusunan Rencana Penarikan Dana (Rencana Aksi).

5. Penyusunan Laporan Capaian Output Triwulanan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada ketentuan dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di BSN.

Capaian atas Pelaksanaan peningkatan kinerja pengelolaan

anggaran presentasinya sebesar 100% dengan rincian realisasi

anggaran pada bagian III.14.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2018 tanggal 5

Desember 2017, pagu anggaran Deputi Bidang Penerapan Standar


dan Akreditasi adalah sebesar Rp. 74.172.798.000 dan realisasi

anggaran Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi TA 2018

adalah sebesar Rp 73.893.127.159 sebesar 99,62 %.

Pagu dan realisasi anggaran Deputi Bidang Penerapan Standar

dan Akreditasi TA 2018 per komponen dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel III.14

Pagu dan Realisasi Anggaran

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi TA. 2018

Dalam rupiah

Kode Output/Komponen

2018

%

Pagu Realisasi

3554 Pusat Akreditasi

Laboratorium dan

Lembaga Inspeksi

63.849.681.000 63.583.747.895 99.58

3555 Pusat Akreditasi

Lembaga Sertifikasi 4.756.581.000 4.754.925.334 99,97

3561 Skema Penerapan

Standar 5.566.536.000 5.554.453.930 99,78

Jumlah 74.172.798.000 73.893.127.159 99,62


BAB IV PENUTUP

aporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan

Akreditasi Tahun 2018 menyajikan pertanggungjawaban dan

pencapaian kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan

Akreditasi Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi, misi,

tujuan dan sasaran Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Deputi

Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Tahun 2018, seluruh kinerja

kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

Pencapaian terhadap indikator tersebut, menunjukkan bahwa

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi telah memberikan

kontribusi nyata dalam melaksanakan pengembangan dan

pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan,

khususnya di bidang akreditasi lembaga sertifikasi.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas

dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan

guna peningkatan kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan

Akreditasi, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan

kegiatan secara lebih optimal.

L


LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

Badan Standardisasi Nasional - Laporan Kinerja...

Documents

Transcript of Badan Standardisasi Nasional - Laporan Kinerja...