BADAN PENGHUBUNG DAERAH -...
Transcript of BADAN PENGHUBUNG DAERAH -...
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
RENCANA KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2018
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………………………………….. 1
1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………………………………………. 3
1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………… 4
1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………………………………… 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD…..…. 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ….……………………………………………………………….. 9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD ….…………………………… 10
2.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan PD…….............. 11
2.5. Penentuan Isu-isu Strategis …………………………………………………………………………. 13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional……………………………………………………….. 14
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD…..…………………………………………………… 14
3.3. Program dan Kegiatan ……………………………………………………………………………... 15
BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………………………….. 19
Renja Kantor Perwakilan Prov. Jatim 2018
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami dapat menyusun
Rencana Kinerja PD Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 yang merupakan
salah satu dari pelaporan rutin Badan Penghubung Daerah pada Setiap awal Tahun Anggaran
Baru.
Rencana Kinerja ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan tujuan,
sasaran, program kerja dan kegiatan tahun berikutnya.
Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan Rencana
Kerja Tahunan Badan Penghubung Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur ikut mengemban tugas menyukseskan visi
dan misi Gubernur.
Sejalan dengan tanggung jawab tersebut dengan telah disahkannya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Perubahan Tahun 2014-
2019, maka Badan Penghubung dengan tugas fungsi yang dimiliki dan berpedoman pada
RPJMD Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 tersebut, telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2018.
Dengan tugas dan fungsi utama adalah pelayanan dan perwakilan Jawa Timur di
Jakarta maka program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah menekankan pada peningkatan
koordinasi dari Pusat ke Daerah maupun dari Daerah ke Pusat dan fasilitasi dibidang promosi
daerah.
Akhirnya teriring harapan mudah-mudahan dengan tersusunnya Rencana Strategi
Badan Penghubung Daerah ini dapat menjadi landasan baik kedalam yaitu unsur staf pelaksana
yang ada di Badan Penghubung Daerah maupun keluar yakni kepada para stake holder.
Jakarta, Agustus 2017
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Drs. DWI SUYANTO, MM. Pembina Tk. I
NIP. 19620321 198502 1 002
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah berwenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah ditujukan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing
dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam system Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang
berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan
daerah meliputi :
a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (
RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran
dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang menyusunnya
berpedoman kepada RPJP Daerah yang memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum
dan program PD, lintas PD, program kewilayahan disertai dengan
rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu
1(satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaan.
c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk
jangka waktu 20 ( dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan
arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
Mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan
menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Perangkat Daerah (PD)
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 2
menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi tujuan, strategis,
kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi dengan berpedoman
pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana
Kerja PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP)
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 dan sebagai upaya untuk mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung
jawaban, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang
mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan
tahunan. Renja PD juga merupakan perencanaan pada unit organisasi
terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka
anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih
transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Renja PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika
permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam
menyusun Renja PD perlu ditetapkan tujuan,sasaran, indikator kinerja, pagu
indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai
skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan
target Renstra PD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja PD
mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Selain itu
Renja PD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD
dan Restra PD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 3
juga menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam
langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian
Rencana Kerja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) PD.
1.2. LANDASAN HUKUM KELEMBAGAAN
Landasan Hukum yang melandasi keberadaan Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jawa Timur adalah :
1. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 4
Tahapan, Tata cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 11 Tahun 2005 tentang
Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 5 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun
2009 Seri E);
13. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Penghubung Daerah.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Renja SKPD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
antara lain:
1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan
kebijakan dan perencanaan program;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 5
3. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra
SKPD;
4. Keselarasan program dengan penganggaran;
5. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
Tujuan Renja Badan Penghubung Daerah Jawa Timur antara lain:
1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam
1(satu) tahun anggaran;
2. Merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan anggaran dan
program kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV : Penutup.
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Tahun Anggaran 2017
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai PD pada Tahun
Anggaran 2017 mengajukan usulan kebutuhan anggaran yang diwujudkan
dalam 6 (enam) program dan dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan.
Program antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat
Daerah;
4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintah;
5. Program Dukungan Layanan Badan Penghubung Daerah;
6. Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah.
Kegiatan antara lain:
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana,
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana;
3. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah,
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Penyusunan Dokumen perencanaan, Penyusunan Laporan Hasil
Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran, Penyusunan,
Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi
Data;
5. Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah
eksekutif/legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Provinsi;
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 7
6. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pameran UKM Jawa Timur di
Jakarta, Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pentas Seni Budaya
Jawa Timur di Jakarta, Pelatihan keterampilan bagi anggota
Pawarta Jatim.
Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Promosi Daerah di Bidang UKM,
Pariwisata dan Seni Budaya di Jakarta:
1) Pergelaran Kesenian Daerah dari Kabupaten/Kota secara
bergiliran di Anjungan Jawa Timur;
2) Pelatihan Tari Warok dan Jatil di Anjungan Jawa Timur
TMII;
3) Paket Acara Khusus Pesona Budaya Jawa Timur Tahun
2017;
4) Mengikuti pameran di Jabodetabek;
5) Pekan Raya Jakarta;
6) Pergelaran Kesenian pada Pameran di Jabodetabek;
7) Pameran Kerjasama dengan Paguyuban;
8) Pelatihan Ketrampilan kepada PAWARTA JATIM;
9) Pergelayaran Wayang Kulit dalam rangka Pekan Suro;
10) Pergelaran Wayang Kulit dalam rangka HUT TMII Jakarta;
11) Peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur;
12) Gerak jalan sehat memperingati Hari Pahlawan.
Dapat dijabarkan pada table 2.1. dibawah ini secara
keseluruhan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi
Jawa Timur sebagai berikut :
Tabel 2.1.
Program dan Kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2017
No. NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN
1 2 3
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.778.191.000
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 4.778.191.000
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.819.204.000
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
4.637.075.500
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
1.182.128.500
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
2.177.010.000
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
1.411.200.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 765.810.000
4 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
395.310.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan 106.155.000
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
106.155.000
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
183.000.000
5 Program Dukungan Layanan Badan Penghubung
1.034.200.000
Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/ legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1.034.200.000
6 Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah 15.656.290.000
Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pameran UKM Jawa Timur di Jakarta
4.887.272.500
Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Jakarta
10.612.262.500
Pelatihan keterampilan bagi anggota pawarta Jatim 156.755.000
Jumlah Belanja Daerah 29.860.205.000
Pelaksanaan hasil evaluasi Rencana Kerja PD tahun lalu dan pencapaian
kinerja Renstra PD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang
bertujuan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan Resntra PD yang
didasarkan atas laporan hasil evalusi pelaksanaan Renstra PD.
Dalam rangka pengendalian tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran,
maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas
tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 9
Anggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis di dalam
penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan
menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat dijadikan dasar PD Badan
Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur.
Tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja program kegiatan Badan
Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 2.2. sebagai
berikut
Tabel 2.2.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENGHUBUNG DAERAH s/d TAHUN 2016
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Kode
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra)
SKPD Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2016)
Target
program dan
kegiatan (Renja SKPD tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d 16
Target Renja SKPD tahun 2016
Realisasi Renja SKPD tahun 2016
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi
1 01 Bidang Urusan
1.
20. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
019 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.
20. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 10
yang layak fungsi
021
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah penyediaan peralatan dan kelengkapan saraana
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah pemeliharan kendaraan roda 4 & 2= 30 unit
30 30 30 100% 30 30 100%
Jumlah pemeliharaan 11 bangunan
11 11 11 100% 11 11 100%
Jumlah pemeliharaan alat kesenian 3 set
3 3 3 100% 3 3 100%
1.
20. 07
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
001
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Jumlah prosentase koordinasi konsultasi kelembagaan pemerintah daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah diklat
10 10 10 100% 100% 10 100%
1.
20. 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan
Jumlah dokumen yang tersedia 12 12 12 100% 12 12 100%
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 11
Pemerintah
001
Penyusunan Dokumen perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan
6 6 6 100% 6 6 100%
002
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen laporan
5 5 5 100% 5 5 100%
003
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah pemeliharaan jaringan internet 1 1 1 100% 1 1 100%
1. 20. 88 Program Dukungan Layanan Badan Penghubung
Prosentase layanan lingkup layanan kantor perwakilan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
001 Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan keprotokolan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1. 20. 95 Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah
Prosentase pelaksanaan promosi potensi daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
001
Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pameran UKM Jawa Timur di Jakarta
Prosentase terpenuhinya kebutuhan kegiatan pameran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 12
Jatim di Jakarta
002
Prosentase terpenuhinya kebutuhan kegiatan pentas seni budaya Jatim di Ja karta
Prosentase terpenuhinya kebutuhan kegiatan pentas seni budaya Jatim di Jakarta
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
003 Pelatihan keterampilan bagi anggota Pawarta Jatim
Jumlah pelatihan keterampilan
1 1 1 100% 1 1 100%
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
Pencapaian Kinerja Pelayanan merupakan suatu tingkat keberhasilan yang
dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu. Dalam organisasi Pemerintah
Daerah, pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai PD dalam melakukan tugas
pokok dan fungsi yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
Hal penting dalam system pengukuran Pencapaian kinerja pelayanan yang
dapat mengindikasikan orientasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, dan
pelayanan kepada masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kinerja pemerintah.
Untuk analisis kinerja pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
akan diuraikan melalui penjelasan capaian tiap program kenerja yang ada dan pada
tahun 2016 kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan
hasil yang baik dalam melaksanakan program dan arah kebijakan organisasi Realisasi 6
program/kegiatan belanja langsung Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 36,245,478,000. dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 35,272,683,489. atau 97,32 % rata-rata telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 13
Tabel 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TIMUR
NO
Indikator SPM/standar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyek
si Catatan Analisis Tahun
2014 Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan Kantor Perwakilan,
100% 100% 100% 100% 91% 92% 95% 100%
2. Prosentase pengunjung yang puas atas promosi UKM,
100% 100% 100% 100% 96% 87% 89% 100%
3.
Prosentase pengunjung yang puas atas pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta,
100% 100% 100% 100% 95% 98% 99% 100%
4. Prosentse pengisi acara pentas seni yang Puas di fasilitsi di Jakarta,
100% 100% 100% 100% 98% 97% 100% 100%
5. Prosentase peningkatan pengunjung pentas seni di
Jakarta.
25% 25% 25% 25% 23% 44% 30% 25%
Berdasarkan Hasil Pencapaia Kinerja Pelayanan pada Tabel 2.3 dapat
disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Badan Penghubung Daerah di Provinsi
Jawa Timur pada tahun 2016 Sangat Berhasil (rata-rata 90%) sebanyak 2 (dua)
sasaran dan 5 (lima) Indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Hal ini
menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program kegiatan Badan Penghubung
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 14
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 terlaksana semua dan telah mencapai target
yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Renstra.
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di
Jakarta dan berlokasi dijantung kota, sangat strategis sebagai terminal penghubung
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kantor-kantor pusat pemerintahan dan
kantor-kantor perwakilan Negara asing serta pusat perdagangan yang ada di
Jakarta.
Disamping letaknya yang strategis dengan ditunjang sarana yang memadai
baik gedung, kendaraan operasional, mess, sumber daya manusia dan biaya sudah
sepatutnya Badan Penghubung Daerah dapat menjalankan roda organisasi
secara baik dalam arti cepat, akurat, akuntable dalam tugas-tugas pelayanan.
Selain itu Badan Penghubung Daerah juga mengelola anjungan daerah
yang ada di Taman Mini “Indonensia Indah”, dimana keberadaan Anjungan Daerah
di Taman Mini “Indonesia Indah” Jakarta, disamping secara wujud phisiknya
merupakan replika sebagian kekayaan budaya daerah, terutama dalam bentuk
arsitektur bangunan rumah-rumah adat beserta perabot-perabot khasnya, tetapi
secara aktivitas diharapkan menjadi salah satu garda depan dalam ikut
mengenalkan, menyebarluaskan dan mempromosikan potensi daerah, khususnya
kerajinan, industri kecil, obyek-obyek wisata dan seni budaya daerah.
Sebagai tempat rekreasi yang murah dan ramai pengunjung baik wisatawan
nusantara maupun wisatawan asing, terutama pada bulan-bulan tertentu didukung
dengan kegiatan-kegiatan besar lainnya, maka Taman Mini “Indonesia Indah”
termasuk didalamnya adalah Anjungan Daerah masih cukup evektif sebagai “ Show
Window “ berbagai potensi daerah melalui pameran, promosi dan pergelaran seni
budaya daerah.
Sejalan dengan tugas dan fungsinya serta tantangan yang dihadapi
Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitaor, regulator
dan eksekutor dalam berbagai urusan maka Badan Penghubung Daerah Provinsi
Jawa Timur sebagai satuan kerja perangkat daerah harus mampu berperan aktif
dalam memperkuat pencapaian visi, misi dan program Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 15
2.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan PD
Dalam menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang
dapat mempengaruhi target dan capaian kinerja Organisasi Dinas Badan
Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur dan Sebagai unsur pendukung
Gubernur, potret Badan Penghubung Daerah dapat diketahui dengan
melakukan analisis metode SWOT (Strength, Weaknes, Opportunity, Threath).
Berdasarkan analisa SWOT yakni Kekuatan (Strengths), Kelemahan
(Weaknesses), Peluang ( Opportonities ) dan Ancaman/Tantangan (Threats)
adalah sebagai berikut :
Kekuatan (Strengths)
a. Adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Penghubung Daerah.
b. Tersedianya sarana dan prasarana khususnya kantor, kendaraan dinas layanan,
mess tamu, panggung pergelaran dan ruangan promosi daerah serta etalase
display tetap;
c. Dukungan anggaran dari APBD yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan
sesuai rencana;
d. Tersedianya Sumber Daya Aparatur dan organisasi yang solid serta didukung
tingkat kesejahteraan yang relatif memadai;
e. Keberadaan kantor yang strategis/aksesibilitas mudah dijangkau.
Kelemahan ( Weaknesses )
a. Adanya kekurangan tenaga ahli untuk bidang-bidang pekerjaan tertentu;
b. Bidang urusan dan pekerjaan yang multi dimensional dan lebih bersifat
pelayanan/fasilitator;
c. Dibidang promosi belum terdukung dengan bahan-bahan promosi secara
memadai, baik yang diproduksi sendiri maupun kiriman dari Pemerintah
Kabupaten dan Kota;
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 16
Peluang ( Opportonities )
a. Semakin tingginya masyarakat Jawa Timur yang melakukan kunjungan
ke Jakarta untuk berbagai urusan dan kegiatan;
b. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk lebih mengenalkan dan
mempromosikan potensi daerah;
c. Meningkatnya daya beli masyarakat memungkinkan orang untuk berwisata dan
berbelanja;
d. Banyaknya kunjungan wisatawan ke Anjungan Jawa Timur Taman Mini
“Indonesia Indah”.
Tantangan / Ancaman (Threats)
‘1. Persaingan disegala bidang usaha dan promosi yang semakin ketat;
‘2. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Institusi Pemerintah yang semakin
tinggi;
‘3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi;
’4. Persaingan produk impor dan produk pabrikan yang melemahkan posisi produk
kerajinan / usaha kecil menenggah.
2.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur di Jakarta yang
didalamnya termasuk mengelola Anjungan Jawa Timur Taman Mini ” Indonesia Indah ”
dengan memperhatikan isu-isu strategis antara lain :
Isu Strategis : ” Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan
berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindutri, dan industrialisasi ” sebagaimana
salah satu misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur pada RPJMD 2014 -2019 Yakni ”
Meningkat-kan reformasi birokrasi dan Pelayanan publik , serta profesionalisme
pelayanan publik ”, hal tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung
Daerah :
a. Melaksanakan hubungan antar lembaga dan mewakilli Perangkat Daerah Provinsi
dalam melaksanakan tugas – tugas tertentu di Jakarta;
b. Memfasilitasi hubungan kerja dan tugas – tugas koordinasi antara Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan Pemerintah maupun lembaga non
Pemerintah di Jakarta;
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 17
c. Memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan paguyuban masyarakat Jawa Timur di
Jabodetabek;
d. Memberikan pelayanan kepada Pejabat, Pegawai Pemerintah Provinsi, Pimpinan
dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas dinas ke
Jakarta;
e. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pameran UMKN, promosi dan penyampaian
informasi potensi Jawa Timur;
f. Melaksanakan tugas pengelolaan Anjungan Jawa Timur sebagai “ Show Window “
Jawa Timur;
g. Memfasilitasi penyelenggaraan pementasan Seni Budaya Jawa Timur ;
Memfasilitas pembinaan sanggar seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek.
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 18
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat Visi,
Misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah
dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahunan yang
merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan
berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Badan
Penghubung Daerah berpedoman pada undang-undang Nomor 25 Tahun 2005.
Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan pada Tahun 2018 dilaksanakan
melalui program-program peningkatan yang telah di tentukan.
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur di Jakarta yang
didalamnya termasuk mengelola Anjungan Jawa Timur Taman Mini ” Indonesia
Indah ” dengan memperhatikan isu-isu strategis antara lain :
3.2. Tujuan, Sasaran, Tugas dan Fungsi Rencana Kerja PD
Tujuan
a. Meningkatkan promosi Jawa Timur di Jabodetabek ;
b. Menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan
baik dengan pemerintah pusat maupun daerah.
Sasaran
a. Meningkatnya promosi potensi daerah Jawa Timur di Jabodetabek ;
b. Meningkatnya layanan terhadap urusan pemerintah pusat dan daerah.
Tugas:
Melaksanakan kegiatan hubungan antar lembaga, mewakili tugas-tugas
tertentu perangkat daerah, memfasilitasi kegiatan masyarakat Jawa
Timur di Jakarta, menyampaikan informasi potensi Jawa Timur dan
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 19
mengelola Anjungan Jawa Timur di Taman Mini "Indonesia Indah" serta
melayani pejabat atau petugas Pemerintahan Provinsi yang bertugas di
Jakarta.
Fungsi :
1. Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga di Jakarta;
2. Perwakilan perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu di Jakarta;
3. Pelaksanaan pelayanan terhadap kegiatan pejabat atau petugas Pemerintah Provinsi yang melaksanakan tugas di jakarta;
4. Pelaksanaan fasilitasi dan penyampaian informasi tentang Jawa Timur kepada Masyarakat di Jabodetabek;
5. Pelaksanaan promosi potensi dan hasil pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jabodetabek;
6. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Anjungan Daerah Jawa Timur di TMII;
7. Pelaksanaan ketata usahaan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Matrik Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR
1.
Meningkatkan promosi Jawa Timur di Jabodetabek .
1. Meningkatnya promosi potensi daerah Jawa Timur di Jabodetabek.
1. Jumlah kegiatan promosi potensi daerah
2. Menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan baik dengan pemerintah pusat maupun daerah.
2. Meningkatnya layanan terhadap urusan pemerintah pusat dan daerah.
2. Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap layanan
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 20
Rencana Kinerja Tahun 2018 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET
1. Meningkatkan promosi Jawa Timur di Jabodetabek .
1. Meningkatnya promosi potensi daerah Jawa Timur di Jabodetabek.
1. Jumlah kegiatan promosi potensi daerah
141
2.
Menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan baik dengan pemerintah pusat maupun daerah.
2. Meningkatnya layanan terhadap urusan pemerintah pusat dan daerah.
2 Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap layanan
100%
3.3. Program dan kegiatan
Program adalah intrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinir dan
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.
Program yang ditetapkan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2018 sebanyak
6(enam) program, yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah;
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintah;
5. Program Dukungan Layanan Badan Penghubung Daerah;
6. Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah.
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 21
Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan
oleh PD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa
sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana atau kombinasi sebagai masukan untuk menghasilkan output dalam
bentuk barang dan jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk
program kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur pada
Tahun Anggaran 2018 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp.
46,860,205,000,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,
sebesar: Rp. 6,354,136,000.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan
Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anjungan Jawa
Timur TMII Jakarta, sebesar: Rp. 10,341,039,000.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
sebesar: Rp: 3,050,270,000.
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintah: Rp. 862,865,000.
5. Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah sebesar:
Rp.24,724,885,000.
6. Program Layanan Badan Penghubung Daerah sebesar: Rp.
1,527,010,000.
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 22
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
Jakarta 100% 6,354,136,000. APBD
100% 6,354,136,000.
3 11 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
Jakarta 100% 6,354,136,000. APBD 100% 6,354,136,000.
3 11 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
Jakarta 100% 10,341,039,000. APBD 100% 10,341,039,000.
3 11 02 021 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah Peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
Jakarta 78 paket/unit
8,564,864,000 APBD 78 paket/unit
8,564,864,000
3 11 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
Jakarta 89 paket/unit
1,776,175,000 APBD 89 paket/unit
1,776,175,000
3 11 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
Jakarta 100% 3,050,270,000. APBD 100% 3,050,270,000.
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 23
3 11 07 001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Jumlah konsultasi
Jakarta 15 2,535,480,000 APBD 15 15 2,535,480,000
3 11 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / Pelatihan
Jakarta 10 514,790,000 APBD 10 514,790,000
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
Jakarta 60 60
3 11 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
Jakarta 100% 862,865,000 APBD
100% 862,865,000
3 11 08 001 Penyusunan Dokumen perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun
Jakarta 4 178,455,000 APBD 4 178,455,000
3 11 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun
Jakarta 3 178,455,000 APBD 3 178,455,000
3 11 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah update database perangkat daerah
Jakarta 2 370,000,000 APBD 2 370,000,000
3 11 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun
APBD 3 135,955,000 APBD 3 135,955,000
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 24
3 11 95 Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah
Jumlah Promosi Potensi daerah di Jabodetabek
Jakarta 149 X 24,724,885,000 APBD 149 X 24,724,885,000
3 11 95 004 Pameran UKM Pawarta Jawa di Jabodetabek
Jumlah Kegiatan UKM Pawarta
Jakarta 15 X 4,000,505,000 APBD 15 X 4,000,505,000
3 11 95 005 Pameran Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur TMII Jakarta
Jumlah pameran Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur
Jakarta 30 x 760,650,000 APBD 30 x 760,650,000
3 11 95 006 Pentas Seni Budaya Jawa Timur di lingkungan TMII Jakarta
Jumlah Pentas Seni di TMII
Jakarta 85 x 15,884,855,000 APBD 85 x 15,884,855,000
3 11 95 007 Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Jabodetabek
Jumlah Pentas Seni di Jabodetabek
Jakarta 11 x 1,584,780,000 APBD 11 x 1,584,780,000
3 11 95 008 Pameran UKM Jawa Timur di Jabodetabek
Jumlah Kegiatan Pameran UKM Jawa Timur
Jakarta 4 x 1,548,015,000 APBD 4 x 1,548,015,000
3 11 95 009 Pelatihan Keterampilan yang diikuti Pawarta Jatim
Jumlah Kegiatan Keterampilan Pawarta
Jakarta 4x 946,080,000 APBD 4x 946,080,000
3 11 97 Program Pelayanan Badan Penghubung Daerah
Prosentase layanan lingkup Badan Penghubung yang terpenuhi
Jakarta 100% 1,527,010,000 APBD 100% 1,527,010,000
3 11 97 001 Pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/legislatif Provinsi Jawa Timur, koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi serta daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur
Jumlah layanan lingkup Badan Penghubung yang terpenuhi
Jakarta 800x 1,527,010,000 APBD 800x 1,527,010,000
Renja Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim 2018 25
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2018 ini sudah diselaraskan dengan restrukturisasi program dan kegiatan serta
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun
2014‐2019.
Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2018, merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dalam menunjang
tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah.
Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ini sangat memerlukan partisipasi,
semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Penghubung Daerah Provinsi
Jawa Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah
disusun. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) ini nantinya bukan hanya sebagai
dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan
tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi
dan misi daerah yang ingin dicapai.
Rencana Kerja PD juga merupakan rencana kerja tahunan sebagai salah satu
alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, anggaran
sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk antara lain :
Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan, merencanakan program kegiatan untuk
mencapai tujuan organisasi, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian
strategis.
Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 Badan Penghubung
Daerah Provinsi Jawa Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan
tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung
terwujudnya good governance melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja
(Renja) Badan Penghubung.
Jakarta, Agustus 2017 KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Drs. DWI SUYANTO, MM.
Pembina Tk. I NIP. 19620321 198502 1 002
KEPUTUSAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188.4/ 9976 /207/2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terarah dan
tata pemerintahan yang baik untuk pelaksanaan program kegiatan
tahun 2018, maka perlu disusun Tim Penyusun Rencana Kerja
(Renja) di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur;
b. Bahwa Rencana Kerja Tahun 2018 Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2014-2019
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b
dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2018 dengan Surat Keputusan Kepala Badan
Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG DAERAH Jl.Pasuruan No. 16 - 20 Telp.(021) 3100393,3151902, 3904754 Fax. (021)3100393 Email : [email protected] - Website :http//.www.perwakilan.jatimprov.go.id/
J A K A R T A 10310
Mengingat :
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2018 Badan Penghubung Daerah Jawa Timur dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
Kedua : Tim sebagaimana pada diktum pertama bertugas mempersiapkan,
merencanakan, mengkoordinir, menyusun, dan melaporkan dokumen
dimaksud;
Ketiga : Tim bertanggung jawab terhadap data yang diberikan dalam
penyusunan dokumen dimaksud;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
selesainya kegiatan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan
diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Ditetapkan : di Jakarta Tanggal : 20 Juli 2017
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Drs. DWISUYANTO, MM. Pembina Tk. I
NIP. 19620321 198502 1 002
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2018 PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NO JABATAN NAMA KET. JABATAN
INSTANSI
1 2 3 4
1 Ketua Drs. ASHARI ABUBAKAR, MM. KEPALA KANTOR
2 Sekretaris AWAN WIDODO SE, MM. KASUBAG TU
3 Anggota Drs. ANIS JAYA, M.Si. KASI HAL
4 SAMAD WIDODO S.S, MM. KASI PENGELOLA
ANJUNGAN
5 Dra. RAHMI AFWANI, M.Si. KASI PROMOSI DAN
INFORMASI
6 APRISAL, SE. Staf TU
7 AGUS SETIYONO Staf Hal
8 WARNI INDAH Staf PI
9 WAKHID SUTARTO Staf TU
10 LUKAS NAME RIWU Staf PA
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Drs. DWISUYANTO, MM. Pembina Tk. I
NIP. 19620321 198502 1 002
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188.4/ 9976 /207/2017 TANGGAL: 20 Juli 2017