Badan Penanggulangan Bencana
-
Upload
yustinus-ada -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of Badan Penanggulangan Bencana
-
8/19/2019 Badan Penanggulangan Bencana
1/11
BUPATI MINAHASA UTARAPERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHKABUPATEN MINAHASA UTARA
BUPATI MINAHASA UTARA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 25 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang enanggulangan !en"ana #un"to pasal 2
a$at %2& eraturan Menteri 'alam Negeri Nomor 4( Tahun 200)
tentang edoman *rganisasi dan Tata +er#a !adan enanggulangan
!en"ana 'aerah serta sebagai implementasi ketentuan pasal 45
eraturan emerintah Nomor 4, Tahun 2007 tentang *rganisasi
erangkat 'aerah perlu membentuk !adan enanggulangan!en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huru/ a perlu menetapkan eraturan !upati Minahasa Utara
tentang embentukan !adan enanggulangan !en"ana 'aerah
+abupaten Minahasa Utara.
Mengingat : ,. Undang-Undang Nomor ,, Tahun , (7 tentang +etentuan-
+etentuan okok ertambangan %1embaran Negara 3 Tahun , (7Nomor 22 Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor 2) ,&
2. Undang-Undang Nomor ( Tahun , 74 tentang +etentuan-+etentuan
okok +ese#ahteraan osial %1embaran Negara 3 Tahun , 74
Nomor 5 Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor 0 &
. Undang-Undang Nomor Tahun , tentang 6ak sasi Manusia
%1embaran Negara 3 Tahun , Nomor ,(5 Tambahan 1embaran
Negara 3 Nomor ))(&
-
8/19/2019 Badan Penanggulangan Bencana
2/11
4. Undang-Undang Nomor ,7 Tahun 200 tentang +euangan Negara
%1embaran Negara 3 Tahun 200 Nomor 47 Tambahan 1embaran
Negara 3 Nomor 42)(&
5. Undang-Undang Nomor Tahun 200 tentang embentukan
+abupaten Minahasa Utara di ro8insi ulawesi Utara %1embaran
Negara 3 Tahun 200 Nomor ,4) Tambahan 1embaran NegaraNomor 4 4 &
(. Undang-Undang Nomor ,0 Tahun 2004 tentang embentukan
eraturan erundang-undangan %1embaran Negara 3 Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor 4 ) &
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang emerintahan
'aerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
,2 Tahun 200) tentang erubahan +edua Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 tentang emerintahan 'aerah %1embaran Negara 3 Tahun 200) Nomor 5 Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor
4)44&
). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang enanggulangan
!en"ana %1embaran Negara 3 Tahun 2007 Nomor (( Tambahan
1embaran Negara 3 Nomor 472 &
. Undang-Undang Nomor 2( Tahun 2007 tentang enataan uang
%1embaran Negara 3 Tahun 2007 Nomor () Tambahan 1embaran
Negara 3 Nomor 4725&,0. eraturan emerintah Nomor 5) Tahun 2005 tentang engelolaan
+euangan 'aerah %1embaran Negara 3 Tahun 2005 Nomor ,40
Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor 457)&
,,. eraturan emerintah Nomor ) Tahun 2007 tentang embagian
Urusan emerintahan ntara emerintah emerintahan 'aerah
ro8insi dan emerintahan 'aerah +abupaten9+ota %1embaran
Negara 3 Tahun 2007 Nomor )2 Tambahan 1embaran Negara 3
Nomor 474 &,2. eraturan emerintah Nomor 2, Tahun 200) tentang
en$elenggaraan enanggulangan !en"ana %1embaran Negara 3
Tahun 200) Nomor 42 Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor
4)2)&
, . eraturan emerintah Nomor 22 Tahun 200) tentang endanaan
dan engelolaan !antuan !en"ana %1embaran Negara 3 Tahun
200) Nomor 4 Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor 4)2 &
,4. eraturan emerintah Nomor 2 Tahun 200) tentang eran erta1embaga 3nternasional dan 1embaga sing Non emerintah dalam
enanggulangan !en"ana %1embaran Negara 3 Tahun 200)
Nomor 44 Tambahan 1embaran Negara 3 Nomor 4) 0&
-
8/19/2019 Badan Penanggulangan Bencana
3/11
,5. eraturan residen Nomor ) Tahun 200) tentang !adan Nasional
enanganan !en"ana
,(. eraturan Menteri 'alam Negeri Nomor 4( Tahun 200) tentangedoman *rganisasi dan Tata +er#a !adan enanggulangan
!en"ana 'aerah.
M MUTU + N:
Menetapkan : TU N !U T3 M3N 6 UT T NT N; M! NTU+ N
! ' N N N;;U1 N; N ! N< N ' 6 + !U T N M3N 6
UT .
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
'alam eraturan !upati ini $ang dimaksud dengan:
,. 'aerah adalah +abupaten Minahasa Utara2. emerintah 'aerah adalah !upati dan erangkat 'aerah ebagai unsur
pen$elenggara pemerintah daerah. 'ewan erwakilan ak$at 'aerah selan#utn$a disebut ' ' adalah unsur
pen$elenggara pemerintahan daerah4. !adan enanggulangan !en"ana 'aerah $ang selan#utn$a disebut !adan
enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara adalah lembaga
$ang dibentuk oleh !upati sebagai badan $ang berwenang men$elenggarakan
penanggulangan ben"ana di daerah setelah melalui koordinasi dan konsultasi
dengan +epala !adan Nasional enanggulangan !en"ana sesuai dengan eraturanresiden tentang !adan Nasional enanggulangan !en"ana.
5. +epala !adan enanggulangan !en"ana 'aerah adalah +epala !adan
enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara(. !en"ana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa $ang mengan"am dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan mas$arakat $ang disebabkan baik oleh
/aktor alam dan9atau /aktor non-alam maupun /aktor manusia sehingga
mengakibatkan timbuln$a korban #iwa manusia kerusakan lingkungan kerugian
harta benda dan dampak psikologis.7. en$elenggaraan penanggulangan ben"ana adalah serangkaian upa$a $ang
meliputi penetapan kebi#akan $ang berisiko timbuln$a ben"ana kegiatan
pen"egahan ben"ana tanggap darurat pemulihan darurat rehabilitasi dan
rekonstruksi.
-
8/19/2019 Badan Penanggulangan Bencana
4/11
). en"egahan ben"ana adalah serangkaian kegiatan $ang dilakukan untuk
mengurangi atau menghilangkan risiko ben"ana baik melalui pengurangan
an"aman ben"ana maupun pengurangan kerentanan pihak $ang teran"am
ben"ana.. +esiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan $ang dilakukan untuk mengantisipasi
ben"ana melalui pengorganisasian serta melalui langkah $ang tepat guna dan
berda$a guna.,0.Tanggap darurat ben"ana adalah serangkaian kegiatan $ang dilakukan dengan
segera pada saat ke#adian ben"ana untuk menangani dampak buruk $ang
ditimbulkan $ang meliputi kegiatan e8akuasi korban pen$elamatan n$awa dan
harta benda pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan pengurusan pengungsi
serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.,,. ehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pela$anan publik atau
mas$arakat sampai pada tingkat $ang memadai dengan sasaran utama untuk
normalisasi atau ber#alann$a se"ara wa#ar semua aspek pemerintahan dan
kehidupan mas$arakat pada wila$ah pas"a ben"ana seperti pada kondisi sebelum
ter#adin$a ben"ana.,2. ekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana
kelembagaan pada wila$ah pas"a ben"ana baik pada tingkat pemerintahan
maupun mas$arakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangn$a kegiatan
perekonomian sosial dan buda$a tegakn$a hukum dan ketertiban dan
bangkitn$a peran serta mas$arakat dalam segala aspek kehidupan bermas$arakat
pada wila$ah pas"a ben"ana.
BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian K sa!"
P #$ n!"%an
Pasal 2
'engan eraturan !upati ini dibentuk !adan enanggulangan !en"ana 'aerah
+abupaten Minahasa Utara.
Bagian K &"a
K &"&"%an
Pasal '
-
8/19/2019 Badan Penanggulangan Bencana
5/11
!adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara berada di bawah
dan bertanggung #awab kepada !upati Minahasa Utara.
Bagian K !iga
T"gas
Pasal (
%,& !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara mempun$ai
tugas:a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
ben"ana $ang men"akup pen"egahan ben"ana penanganan darurat
rehabilitasi serta rekonstruksi se"ara adil dan setarab. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan pen$elenggaraan penanggulangan
ben"ana berdasarkan peraturan perundang-undangan". Men$usun menetapkan dan mengin/ormasikan peta rawan ben"anad. Men$usun dan menetapkan prosedur tetap penanganan ben"anae. Melaksanakan pen$elenggaraan penanggulangan ben"ana pada wila$ahn$a/. Melaporkan pen$elenggaraan penanggulangan ben"ana kepada !upati
setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi
darurat ben"ana
g. Mengendalikan pengumpulan dan pen$aluran uang dan barangh. Mempertanggung#awabkan penggunaan anggaran $ang diterima dari
nggaran $ang diterima dari nggaran endapatan dan !elan#a 'aerah
% !'& dan sumber pembia$aan lainn$a $ang sah dan tidak mengikat dani. Melaksanakan kewa#iban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
%2& enetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan ben"ana
sebagaimana dimaksud pada a$at %,& huru/ a dilakukan sesuai dengan kebi#akan
emerintah 'aerah dan !adan Nasional enanggulangan !en"ana +abupaten
Minahasa Utara.
Bagian K #)a!
F"ngsi
Pasal *
!adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara
men$elenggarakan /ungsi :
a. Merumuskan dan menetapkan kebi#akan penanggulangan ben"ana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak "epat tepat e/ekti/ dan e=sien
b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penanggulangan ben"ana se"ara teren"anaterpadu dan men$eluruh.
-
8/19/2019 Badan Penanggulangan Bencana
6/11
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal +
usunan *rganisasi !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa
Utara terdiri atas:
a. Unsur engarah enanggulangan !en"anab. Unsur elaksana enanggulangan !en"ana.
Pasal
Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada pasal ( huru/ a terdiri atas :
a. e#abat pemerintah daerah terkait
b. nggota mas$arakat pro/esional dan ahli.
Pasal -
%,& usunan *rganisasi Unsur elaksana !adan enanggulangan !en"ana 'aerah
+abupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud pada asal ( huru/ b terdiri
atas:
a. +epala elaksanab. ekretariat Unsur elaksana". eksi en"egahan dan +esiapsiagaand. eksi +edaruratan dan 1ogistike. eksi ehabilitasi dan ekonstruksi.
%2& truktur *rganisasi !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa
Utara sebagaimana terlampir merupakan bagian $ang tidak terpisahkan dari
eraturan !upati ini.
BAB I.
KEANGGOTAAN UNSUR PENGARAH
Pasal 9
%,& +eanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huru/ b
dipilih melalui u#i kepatutan $ang dilakukan oleh 'ewan erwakilan ak$at'aerah +abupaten Minahasa Utara.
-
8/19/2019 Badan Penanggulangan Bencana
7/11
%2& >umlah kriteria dan mekanisme pemilihan "alon anggota dan penggantian antar
waktu anggota unsur engarah sebagaimana dimaksud pada a$at %,& ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB .
URAIAN TUGAS
Bagian K sa!"
K )ala
Pasal 10
%,& !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara dipimpin
+epala !adan se"ara e?-o@"io di#abat oleh ekretaris 'aerah dengan eselon 33a%2& +epala !adan sebagaimana dimaksud pada a$at %,& memimpin pelaksanaan
tugas dan /ungsi !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa
Utara% & +epala !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara
membawahkan Unsur engarah dan Unsur elaksana.
Bagian K &"a
P nga/a P nangg"langan B n ana
Pasal 11
Unsur engarah enanggulangan !en"ana berada dibawah dan bertanggung #awab
langsung kepada +epala !adan enanggulangan !en"ana 'aerah.
Pasal 12
%,& Unsur engarah enanggulangan !en"ana 'aerah sebagaimana dimaksud dalam
asal ( huru/ a mempun$ai tugas memberikan masukan dan saran kepada
+epala !adan enanggulangan !en"ana 'aerah dalam penanggulangan
ben"ana%2& Unsur engarah enanggulangan !en"ana 'aerah sebagaimana dimaksud dalam
asal ( huru/ a mempun$ai /ungsi:a. Men$usun konsep pelaksanaan kebi#akan penanggulangan ben"ana daerahb. Memantau dan". Menge8aluasi dalam pen$elenggaraan penanggulangan ben"ana daerah.
Bagian K !iga
-
8/19/2019 Badan Penanggulangan Bencana
8/11
Uns"/ P la%sana
Pasal 1'
%,& Unsur elaksana enanggulangan !en"ana berada dibawah dan bertanggung
#awab langsung kepada +epala !adan%2& Unsur elaksana enanggulangan !en"ana dipimpin oleh +epala elaksana $ang
membantu +epala !adan dalam pen$elenggaraan tugas dan /ungsi Unsur
elaksanaan sehari-hari.
Pasal 1(
Unsur elaksana enanggulangan !en"ana sebagaimana dimaksud pada asal ,
mempun$ai tugas melaksanakan penanggulangan ben"ana se"ara terintegrasi
meliputi:
a. +oordinasib. +omando dan". elaksana dalam en$elenggaraan enanggulangan !en"ana.
Pasal 1*
Aungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam asal ,4 huru/ a merupakan /ungsi
koordinasi Unsur elaksana enanggulangan !en"ana $ang dilaksanakan melalui
koordinasi dengan satuan ker#a perangkat daerah lainn$a instansi 8ertikal lembaga
usaha dan atau pihak lain $ang diperlukan pada tahap pra ben"ana dan pas"aben"ana.
Pasal 1+
Aungsi komando sebagaimana dimaksud dalam asal ,4 huru/ b merupakan /ungsi
komando Unsur elaksana enanggulangan !en"ana $ang dilaksanakan melalui
pengerahan sumber da$a manusia peralatan logistik dari satuan perangkat daerah
lainn$a instansi 8ertikal serta langkah-langkah lain $ang diperlukan dalam rangka
penanganan darurat ben"ana.
Pasal 1
Aungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam asal ,4 huru/ " merupakan /ungsi
pelaksana Unsur elaksana enanggulangan !en"ana $ang dilaksanakan se"ara
terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan perangkat daerah lainn$a instansi
8ertikal dengan memperhatikan kebi#akan penanggulangan ben"ana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
-
8/19/2019 Badan Penanggulangan Bencana
9/11
Pasal 1-
%,& Unsur elaksana sebagaimana dimaksud pada asal ( huru/ b dapat membentuk
atuan Tugas $ang berada dibawah dan bertanggung #awab kepada +epalaelaksana
%2& !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara dalam
pen$elenggaraan tugas dan /ungsi dapat dibantu oleh +elompok >abatan
Aungsional.
BAB .I
ESELON DAN KEPEGA AIAN
Pasal 19
%,& +epala elaksana sebagaimana dimaksud dalam asal ) a$at %,& huru/ a
merupakan #abatan eselon 333a%2& +epala ekretariat Unsur elaksana dan +epala eksi sebagaimana dimaksud
dalam asal ) a$at %,& huru/ b huru/ " dan huru/ d merupakan #abatan eselon
3Ba
Pasal 20
engisian #abatan Unsur elaksana berasal dari egawai Negeri ipil $ang memenuhi
s$arat memiliki pengetahuan kemampuan keahlian pengalaman ketrampilan dan
integritas $ang dibutuhkan dalam penanganan ben"ana.
BAB .II
TATA KER3A
Pasal 21
'alam pelaksanaan tugasn$a !adan enanggulangan !en"ana 'aerah menerapkan
prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi.
Pasal 22
impinan Unsur elaksana !adan enanggulangan !en"ana 'aerah melaksanakan
sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
-
8/19/2019 Badan Penanggulangan Bencana
10/11
Pasal 2'
impinan Unsur elaksana !adan enanggulangan !en"ana 'aerah bertanggung #awab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan
serta petun#uk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 2(
6ubungan ker#a dengan !adan enanggulangan !en"ana 'aerah ro8insi bersi/at
/asilitasi9 koordinasi dan pada saat penanganan darurat ben"ana !adan
enanggulangan !en"ana 'aerah ro8insi dapat melaksanakan /ungsi komandokoordinasi dan pelaksana.
BAB .III
PEMBIA4AAN
Pasal 2*
embia$aan !adan enanggulangan !en"ana 'aerah dalam penanganan ben"ana
dibebankan pada nggaran endapatan dan !elan#a 'aerah +abupaten MinahasaUtara dan sumber anggaran lainn$a $ang sah dan tidak mengikat.
BAB I5
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 2+
6al-hal $ang belum diatur dan atau belum "ukup diatur dalam eraturan !upati ini
sepan#ang mengenai teknis pelaksanaann$a akan diatur lebih lan#ut oleh +epala
!adan enanggulangan !en"ana 'aerah.
Pasal 2
eresmian !adan enanggulangan !en"ana 'aerah +abupaten Minahasa Utara
dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan !adan Nasional enanggulangan!en"ana.
-
8/19/2019 Badan Penanggulangan Bencana
11/11
BAB 5
KETENTUAN PENUTUPPasal 2-
eraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
gar setiap orang mengetahuin$a memerintahkan pengundangan eraturan !upati
ini dengan penempatann$a dalam !erita 'aerah +abupaten Minahasa Utara.
'itetapkan di : irmadidiada tanggal : 200
Pl! BUPATI MINAHASA UTARA,
SOMPIE S6F6 SINGAL
'iundangkan di : irmadidiada tanggal : 200
Pl SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MINAHASA UTARA
D/s6 RUD4 R6 UMBOH PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 0-0 1(9
! 3T ' 6 + !U T N M3N 6 UT T 6UN 200 N*M*