BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA · PDF filekeputusan kepala badan narkotika...

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/244/VI/KA/KP.04/2017/BNN

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA

PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas dalam manajemen kepegawaian di lingkungan Badan

Narkotika Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan

Narkotika Nasional tentang Pendelegasian Wewenang Dan

Pemberian Kuasa Penandatanganan Naskah Bidang

Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan

Narkotika Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1990;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan

Narkotika Nasional;

6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika

Nasional;

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun

2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala

Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

/ Organisasi ....

2

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi

dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN

KUASA PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG

KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

PERTAMA : Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa

penandatanganan naskah bidang kepegawaian sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Kepala BNN ini.

KEDUA : Kewenangan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM PERTAMA mulai berlaku terhitung sejak pelantikan

yang bersangkutan guna menduduki jabatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Kepala BNN ini.

KETIGA : Naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud DIKTUM

PERTAMA, meliputi:

1. Naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan mutasi

kepegawaian; dan

2. Naskah bidang kepegawaian selain terkait dengan mutasi

kepegawaian.

KEEMPAT : Naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan mutasi

kepegawaian sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA angka 1,

meliputi:

a. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;

b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; c. Surat Keputusan Pengangkatan, Pembebasan Sementara

dan Pemberhentian dari dan Dalam Jabatan; d. Surat Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit

Kerja; e. Pelantikan Pejabat Struktural, Surat Pernyataan Menduduki

Jabatan Struktural (SPMJ), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Struktural (SMPT), Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) Pejabat Struktural;

f. Pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SMPT) Pegawai Negeri Sipil;

/g. Surat ...

3

g. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Struktural

(SPMMJ); h. Usul Mutasi Kenaikan Pangkat; i. Surat Permintaan Persetujuan Pindah Antar Instansi (lolos

butuh); j. Surat Persetujuan Pindah Antar Instansi; k. Surat Usul Pindah Antar Instansi ke Badan Kepegawaian

Negara (BKN); l. Berita Acara Hasil BAPERJAKAT Mutasi Pegawai Negeri

Sipil; m. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); n. Usulan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil BNN Ke

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

o. Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

KELIMA : Naskah bidang kepegawaian yang selain terkait dengan mutasi

kepegawaian sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA angka 2,

meliputi:

a. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Atau Berat Dalam 1 (Satu) Tahun Terakhir;

b. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Untuk Jenis Hukuman Ringan;

c. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Untuk Jenis Hukuman Sedang Selain Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah;

d. Surat Keterangan Yang Menerangkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BNN;

e. Pengesahan Atas Fotocopy Dokumen (Legalisir) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BNN;

f. Formulir Pengembalian Taperum-PNS Di Lingkungan BNN; g. Pemberian/Penolakan Permintaan Izin Perceraian dan

Penetapan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Serta Pemberian/Penolakan Permintaan Izin Untuk Beristeri Lebih Dari Seorang;

h. Usul Permintaan Kartu BPJS Bagi Pegawai Negeri Sipil; i. Usul Permintaan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan

Kartu Isteri/Suami (KARIS/KARSU) Bagi Pegawai Negeri Sipil;

j. Surat Pemberian Cuti di Dalam Negeri Kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara;

k. Usulan Naskah Akademik Jabatan Fungsional Tertentu yang diajukan kepada Menteri PAN dan RB;

l. Surat undangan penyusunan matriks butir- butir kegiatan kepada instansi terkait dan satuan kerja di lingkungan BNN;

/m. Surat ...

4

m. Surat pelaksanaan uji beban kerja butir-butir kegiatan kepada instansi terkait dan satuan kerja di lingkungan BNN;

n. Surat validasi dan penetapan angka kredit kepada instansi terkait dan satuan kerja di lingkungan BNN;

o. Pengiriman surat hasil validasi dan draft peraturan Menteri PAN dan RB;

p. Usulan naskah akademik dalam rangka vertikalisasi BNNK; q. Pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Tertentu (JFT); r. Penetapan Keputusan Tentang Calon Peserta Terpilih Untuk

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV Atau Setara;

s. Penerbitan Surat Ijin Belajar atau Tugas Belajar; t. Penandatanganan atas Pejabat Penilai Sistem Kinerja

Pegawai Pejabat Administrasi di Lingkungan BNNP dan BNNK/Kota;

u. Penetapan Keputusan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

v. Penetapan Keputusan Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Presentasi Peningkatan Pendidikan , Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I, Dan Tingkat II;

w. Surat usul persetujuan pemberian tunjangan cacat, uang duka tewas bagi Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala BKN;

x. Penetapan Keputusan pemberian tunjangan cacat, uang duka tewas bagi Pegawai Negeri Sipil;

y. Peninjauan Masa Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil.

KEENAM : Keputusan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan:

Salinan Keputusan BNN ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Para Deputi di lingkungan

BNN

3. Para Inspektur, Para Direktur, Para Kepala Biro, Kapuslitdatin,

Kepala BNN Provinsi, Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN;

4. Para Kepala Balai, Kepala BNN Kabupaten/ Kota, dan Kepala

Loka;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. BUDI WASESO

Paraf: 1. Kabag RenminPeg : ....... 2. Kabag BangJahPeg : ....... 3. Kabag Ortala Peg : ....... 4. Karo Kepeg dan Organisasi: ....... 5. Kabag TU : ....... 6. Karo Umum : ....... 7. Sestama : .......

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BNN

NOMOR : KEP/ 244 /VI/KA.KP.04/BNN/2017

TANGGAL: 14 JUNI 2017

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN YANG TERKAT DENGAN MUTASI KEPEGAWAIAN

1. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO JABATAN WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK

LINGKUNGAN KETERANGAN ASLI

SALINAN/ PETIKAN

JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL

RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

√ Pengangkatan Calon PNS dan Pengangkatan CPNS menjadi PNS kecuali yang tewas atau cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun

I/a-III/c BNN Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani Petikan/Salinan/ SK CPNS dan PNS

2. SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO JABATAN

WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK


SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Kenaikan Pangkat PNS kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian

IV/b ke bawah

BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani SK Kenaikan Pangkat


√ Kenaikan Pangkat PNS kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian

IV/b ke bawah

BNN Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani Petikan/Salinan/ SK Kenaikan Pangkat

3. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Pengangkatan, Pembebasan Sementara , Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian dari dan dalam jabatan

JPT Pratama, Kepala BNNK/Kota, JFT Madya

BNN Sekretaris Utama menandatangani Petikan/Salinan/ SK

2 Sekretaris Utama √ Pengangkatan, Pembebasan Sementara , Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian dari dan dalam jabatan

Administrator (kecuali Kepala BNNK/Kota), Pengawas, (kecuali

BNN a.n.Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani Kep

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA




BNNP/BNNK) Pelaksana (kecuali BNNP/BNNK) dan JFT ahli muda dan pratama dan terampil


√ Pengangkatan, Pembebasan Sementara , Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian dari dan dalam jabatan

Administrator (kecuali Kepala BNNK/Kota), Pengawas, (kecuali BNNP/BNNK) Pelaksana (kecuali BNNP/BNNK) dan JFT ahli muda dan pratama dan terampil

BNN Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani Petikan/Salinan/ SK

4 Kepala BNNP √ Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian dari dan dalam jabatan

Pengawas dan Pelaksana

BNNP/BNNK Kepala BNNP menandatangani Kep

5 Kabag Umum BNNP √ Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian dari dan dalam jabatan

Pengawas dan Pelaksana

BNNP/BNNK Kabag Umum BNNP menandatangani Petikan/Salinan/ SK

4. SURAT KEPUTUSAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR UNIT KERJA

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Pemindahan antar unit kerja Administrator (kecuali Kepala BNNK/Kota), Pengawas, (kecuali BNNP/BNNK) Pelaksana (kecuali BNNP/BNNK) dan JFT ahli

BNN a.n.Kepala, Sekretaris Utama menandatangani Kep




muda dan pratama dan terampil


√ Pemindahan antar unit kerja Administrator (kecuali Kepala BNNK/Kota), Pengawas, (kecuali BNNP/BNNK) Pelaksana (kecuali BNNP/BNNK) dan JFT ahli muda dan pratama dan terampil

BNN Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani Petikan/Salinan/ SK Pindah

3 Kepala BNNP √ Pemindahan antar unit kerja Pengawas dan Pelaksana

BNNP/BNNK Kepala BNNP menandatangni Kep

4 Kabag UmBNNP √ Pemindahan antar unit kerja Pengawas dan Pelaksana

BNNP/BNNK Kabag Umum BNNP menandatangani Petikan/Salinan/ SK Pindah

5. PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL, SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL (SPMJ), SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

(SMPT), SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN (SPP) PEJABAT STRUKTURAL



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ a. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) c. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)

JPT Pratama BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani SPMJ, SPMT, SPP


√ a. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) c. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)

Administrator Pengawas

BNN a.n. Kepala BNN, Kepala Biro SPMJ, SPMT, SPP

3 Kepala BNNProvinsi √ a. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) c. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)

Administrator dan Pengawas

BNN Provinsi/ BNNK/Kota

Kepala BNN Provinsi menandatangani SPMJ, SPMT, SPP




6. PENGAMBILAN SUMPAH CPNS MENJADI PNS, SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SMPT) PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Berita Acara Pengambilan Sumpah I/a-III/c BNN Pusat Sekretaris Utama menandatangani BA

2 Kasatker √ Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)

I/a-III/c BNN Pusat Kasatker menandatangani SPMT

3 Kepala BNNProvinsi √ Berita Acara Pengambilan Sumpah

I/a-III/c BNN Provinsi, BNNK/Kota,

Kepala BNN Provinsi menandatangani BA

4 Kasatker √ Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)

I/a-III/c BNN Provinsi, BNNK/Kota,

Kasatker menandatangani SPMT

7. SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL (SPMMJ)

8. SURAT USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Surat Usul Mutasi Kenaikan Pangkat: a. Pilihan b. Reguler c. Anumerta d. Pengabdian

IV/c ke atas

BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani Usulan kenaikan pangkat


√ Surat Usul Mutasi Kenaikan Pangkat: a. Pilihan b. Reguler

IV/b ke bawah

BNN a.n. Kepala BNN, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani Usulan

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)

JPT Pratama BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani SPMMJ


√ Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)

Administrator BNN a.n. Kepala BNN, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani SPMMJ

3 Kepala Bagian Perencanaan Pengadaan dan Administrasi

√ Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ)

Pengawas BNN a.n. Kepala BNN, Kabag Renmin Peg menandatangani SPMMJ




c. Anumerta d. Pengabdian

kenaikan pangkat

9. SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PINDAH ANTAR INSTANSI (LOLOS BUTUH)

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama BNN √ Pindah Instansi dari pegawai Dipekerjakan (DPK) menjadi organik BNN, maupun pindah instansi pegawai yang belum dipekerjakan (DPK)

JPT Pratama BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama BNN menandatangani surat permintaan persetujuan pindah (lolos butuh).


√ Pindah Instansi dari pegawai Dipekerjakan (DPK) menjadi organik BNN, maupun pindah instansi pegawai yang belum dipekerjakan (DPK)

Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional,

BNN a.n.Kepala, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani Surat Permintaan Persetujuan Pindah (lolos Butuh).

10. SURAT PERSETUJUAN PINDAH ANTAR INSTANSI

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama BNN √ Pindah Instansi dari pegawai Dipekerjakan (DPK) menjadi organik BNN, maupun pindah instansi pegawai yang belum dipekerjakan (DPK)

JPT Pratama BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama BNN menandatangani surat persetujuan pindah antar instansi



Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional.

BNN a.n.Kepala, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani Surat Persetujuan Pindah antar instansi

11. SURAT USUL PINDAH ANTAR INSTANSI KE BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama BNN


JPT Pratama BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama BNN menandatangani surat Usul Pindah Antar Instansi






Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional.

BNN a.n.Kepala, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani Surat Usul Pindah antar instansi

12. BERITA ACARA HASIL RAPAT BAPERJAKAT MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Anggota BAPERJAKAT √ BA Hasil Rapat Mutasi (BAPERJAKAT) JPT Pratama, Administrator

BNN Anggota menandatangani BA

2 Anggota BAPERJAKAT √ BA Hasil Rapat Mutasi (BAPERJAKAT) Pengawas, Fungsional dan Pelaksana

BNN kecuali BNNP/BNNK/ Kota

Anggota menandatangani BA

3 Anggota BAPERJAKAT BNNP

√ BA Hasil Rapat Mutasi (BAPERJAKAT) Pengawas, Fungsional dan Pelaksana

BNNP/BNNK Anggota menandatangani BA

13. DAFTAR PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP)

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9


√ Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun IV/c ke atas

BNN a.n. Kepala BNN, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani DPCP

2 Kepala Bagian Ren dan Min Kepegawaian

√ Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun IV/b ke bawah

BNN a.n. Kepala BNN, Kabag Ren dan Min Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani DPCP

14. SURAT USULAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BNN KE KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Surat Usul Calon PNS BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menendatangani usul CPNS




15. KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9


√ Kenaikan Gaji Berkala IV/a ke atas

BNN Pusat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani KGB

2 Kepala Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi

√ Kenaikan Gaji Berkala III/d ke bawah

BNN Pusat Kabag BangjahPeg Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani KGB

3 Kepala BNNP √ Kenaikan Gaji Berkala PNS di lingkungannya

BNNP, BNNK/ Kota

Kepala BNNP menandatangani KGB

B. NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN SELAIN TERKAIT DENGAN MUTASI KEPEGAWAIAN

16. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9


√ Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir

IV/a ke atas

BNN a.n. Kepala BNN, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani surat pernyataan

2 Kepala Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

√ Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir

III/d ke bawah

BNN a.n. Kepala BNN, Kabag BangJahPeg Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani surat pernyataan

17. SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN UNTUK JENIS HUKUMAN RINGAN

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan

Fungsional umum IV/a-IV/c

JPT pratama, JFT ahli madya

Sekretariat Utama,

Sekretaris Utama menandatangani Kep Hukdis




2 Inspektur Utama √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan


JPT pratama, JFT ahli madya,

Inspektorat Utama

Inspektorat Utama menandatangani Kep Hukdis

3 Deputi √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan


JPT pratama, JFT ahli madya,

Deputi Deputi menandatangani Kep Hukdis

4 Inspektur I,II,III √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan

Fungsional umum gol III-d kebawah

Administrator, JFT ahli Muda kebawah

Inspektorat Masing-masing

Inspektur menandatangani Kep Hukdis

5 Direktur √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan


Administrator, JFT ahli Muda kebawah

Direktorat Masing-masing

Direktur menandatangani Kep Hukdis

6 Kepala Biro √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan


Administrator, Pengawas, JFT ahli Muda kebawah

Biro Masing-masing

Kepala Biro menandatangani Kep Hukdis

7 Kepala Pusat (Puslitdatin) √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Fungsional umum gol III/d ke bawah

Administrator, JFT Muda ke bawah

Puslitdatin Kapuslitdatin menandatangani Kep Hukdis

8 Kepala BNN Provinsi √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan

Fungsional umum gol III/d ke bawah

Administrator, Pengawas JFT muda ke bawah

BNN Propinsi Kepala BNNP menandatangani Kep Hukdis

9 Balai Besar Rehabilitasi √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan

Fungsional umum gol III/d ke bawah


Balai Besar Rehabilitasi

Kepala Balai Bebas Rehabilitasi menandatangani Kep Hukdis

10 Balai Rehabilitasi √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan

Fungsional umum gol III/b ke bawah


Balai Rehabilitasi Kepala Balai Rehabilitasi menandatangani Kep Hukdis

11 Balai Diklat √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan


Pengawas JFT pertama dan pelaksana lanjutan

Balai Diklat Kepala Balai Diklat menandatangani Kep Hukdis

12 Balai Laboratorium √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan

Fungsional umum gol

Pengawas JFT pertama

Balai Laboratorium

Kepala Balai Lab menandatangani Kep Hukdis




III/b ke bawah

ke bawah

13 Kepala BNN Kab/Kota √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan


Pengawas, JFT Pertama dan Pelaksana lanjutan

BNNK/kota Kepala BNNK/kota menandatangani Kep Hukdis

14 Kepala Loka Rehabilitasi √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan

Fungsional umum gol II/b ke bawah

JFT Pelaksana dan Pelaksana Pemula


18. SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN UNTUK JENIS HUKUMAN SEDANG SELAIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang : - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1

(satu) tahun; - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)

tahun

Fungsional umum gol III/c- III/d

Administrator, JFT Muda dan Penyelia,

Sekretariat Utama

Sekretaris Utama menandatanganiKep Hukdis

2 Inspektur Utama √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang : - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1


tahun



Inspektorat Utama

Inspektorat Utama menandatangani Kep Hukdis

3 Deputi √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang : - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1


tahun



Deputi Deputi menandatangani Kep Hukdis

4 Inspektur I,II,III √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang : - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1


tahun


Pengawas, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan ke bawah

Inspektur Masing-masing

Inspektur menandatangani Kep Hukdis

5 Direktur √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang : - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1

(satu) tahun;

Fungsional umum gol III/b

Pengawas, JFT jenjang Pertama dan

Direktorat Masing-masing

Direktur menandatangani Kep Hukdis




- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

ke bawah

Pelaksana Lanjutan ke bawah

6 Kepala Biro √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang : - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1


tahun



Biro Masing-masing

Kepala Biro menandatangani Kep Hukdis

7 Kepala Pusat (Puslitdatin) √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang : - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1


tahun

Fungsional umum gol III/b kebawah


Puslitdatin Kapuslitdatin menandatangani Kep Hukdis

8 Kepala BNN Provinsi √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang : - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1


tahun



BNN Propinsi Kepala BNNP menandatangani Kep Hukdis

9 Kepala Balai Besar Rehabilitasi

√ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang : - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1


tahun



Kepala Balai Besar Rehabilitasi

Kepala Balai Besar Rehabilitasi menandatangani Kep Hukdis

10 Kepala Balai Rehabilitasi √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang : - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1


tahun


JFT jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula

Kepala Balai Rehabilitasi

Kepala Balai Rehabilitasi menandatangani Kep Hukdis

11 Balai Diklat √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang : - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1


tahun



Balai Diklat Kepala Balai Diklat menandatangani Kep Hukdis

12 Balai Laboratorium √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang : - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1

(satu) tahun;

Fungsional umum gol II/b

JFT jenjang Pelaksana dan Pelaksana

Balai Laboratorium

Kepala Balai Laboratorium menandatangani Kep Hukdis




- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

ke bawah

Pemula

9 Kepala BNN Kab/Kota √ Kep Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang : - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1


tahun




19. SURAT KETERANGAN YANG MENERANGKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BNN

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9


√ Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan BNN

IV/a ke atas

BNN, BNNP, BNNK/ Kota, Balai Rehabilitasi, Loka

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani surat keterangan

2 Kepala Bagian Ren dan Min Pegawai

√ Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan BNN

III/d ke bawah

BNN, BNNP, BNNK/ Kota, Balai Rehabilitasi, Loka

Kabag Ren dan Min Pegawai menandatangani surat keterangan

20. PENGESAHAN ATAS FOTOCOPY DOKUMEN (LEGALISIR) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BNN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9


√ Pengesahan atas Fotocopy dokumen (legalisir) PNS IV ke bawah

BNN Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani

2 Kabag Ren dan Min Kepegawaian

√ Pengesahan atas Fotocopy dokumen (legalisir) PNS IV ke bawah

BNN Kabag Ren dan Min Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani

21. FORMULIR PENGEMBALIAN TAPERUM-PNS DI LINGKUNGAN BNN

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG PEJABAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9


√ Form Pengembalian TAPERUM IV/a-ke bawah

BNN Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani




form

2 Kepala Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

√ Form Pengembalian TAPERUM III/d ke bawah

BNN Kabag Bang Jah Peg Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani form

22. PEMBERIAN/PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN DAN PENETAPAN SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN SERTA PEMBERIAN/PENOLAKAN PERMINTAAN

IZIN UNTUK BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Pemberian/penolakan permintaan izin perceraian dan penetapan surat keterangan untuk melakukan perceraian serta pemberian/penolakan permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang

JPT pratama BNN Pusat, Kepala BNNP, Kepala BNNK/Kota

a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani Surat Keputusan dan SKET


√ Pemberian/penolakan permintaan izin perceraian dan penetapan surat keterangan untuk melakukan perceraian serta pemberian/penolakan permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang

Administrator, pengawas, fungsional dan pelaksana

BNN Pusat a.n. Kepala BNN, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani Surat Keputusan dan SKET

3 Kepala BNNP √ Pemberian/penolakan permintaan izin perceraian dan penetapan surat keterangan untuk melakukan perceraian serta pemberian/penolakan permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang

PNS di lingkungannya

BNN Provinsi, BNNK/ Kota,

a.n. Kepala BNN, Kepala BNNP menandatanganiSurat Keputusan dan SKET

23. SURAT USUL PERMINTAAN KARTU BPJS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9


√ Surat Usul permintaan Kartu BPJS bagi Pegawai Negeri Sipil

BNN Pusat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani Surat Usul

2 Kepala BNNP √ Surat Usul permintaan Kartu BPJS bagi Pegawai Negeri Sipil

BNN Provinsi Kepala BNNPmenandatangani Surat Usul

3 Balai Besar Rehabilitasi √ Surat Usul permintaan Kartu BPJS bagi Pegawai Negeri Sipil

Balai Besar Rehabilitasi

Kepala Balai Besar Rehabilitasi menandatangani Surat Usul

4 Balai Rehabilitasi √ Surat Usul permintaan Kartu BPJS bagi Pegawai Negeri Sipil

Balai Rehabilitasi

Kepala Balai Rehabilitasi menandatangani Surat Usul

5 Balai Diklat √ Surat Usul permintaan Kartu BPJS bagi Pegawai Negeri Sipil

Balai Diklat Kepala Balai Diklat menandatangani Surat Usul

6 Balai Laboratorium √ Surat Usul permintaan Kartu BPJS bagi Pegawai Negeri Sipil

Balai Laboratorium

Kepala Balai Laboratorium menandatangani Surat Usul

7 BNNK/ Kota √ Surat Usul permintaan Kartu BPJS bagi Pegawai BNNK/Kota Kepala BNNK/ Kota




Negeri Sipil menandatangani Surat Usul

8 Loka Rehabilitasi √ Surat Usul permintaan Kartu BPJS bagi Pegawai Negeri Sipil

Loka Kepala Loka menandatangani Surat Usul

24. SURAT USUL PERMINTAAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL (KARPEG) DAN KARTU ISTERI/SUAMI (KARIS/KARSU) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9


√ Surat Usul permintaan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Isteri/Suami (KARIS/KARSU) bagi Pegawai Negeri Sipil

I/a-IV/e BNN Pusat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani Surat Usul

2 Kepala BNNP √ Surat Usul permintaan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Isteri/Suami (KARIS/KARSU) bagi Pegawai Negeri Sipil

PNS di lingkungannya

BNNP, BNNK/ Kota,

Kepala BNNP

25. SURAT PEMBERIAN CUTI DI DALAM NEGERI KECUALI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Surat Cuti Pegawai yang dijalankan di dalam Negeri kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara

Administrator BNN Pusat a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani Surat Cuti


√ Surat Cuti Pegawai yang dijalankan di dalam Negeri kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara

Pengawas

BNN Pusat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani Surat Cuti

3 Kabag Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai


Fungsional dan Pelaksana

BNN Pusat Kabag BangJahPeg menandatangani Surat Cuti

4 Kepala BNNP


Administrator, Pengawas, Pelaksana

BNN Provinsi Kepala BNN Provinsi menandatangani Surat Cuti

5 Balai Rehabilitasi √ Surat Cuti Pegawai yang dijalankan di dalam Negeri kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara

Pengawas, Fungsional dan Pelaksana

Balai Rehabilitasi

Kepala Balai Rehabilitasi menandatangani Surat Cuti

6 Kepala BNNK/Kota √ Surat Cuti Pegawai yang dijalankan di dalam Negeri kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara

Pengawas, Fungsional dan Pelaksana

BNNK/Kota Kepala BNNK/Kota menandatangani Surat Cuti

7 Loka Rehabilitasi √ Surat Cuti Pegawai yang dijalankan di dalam Negeri kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara

Fungsional dan Pelaksana

Loka Rehabilitasi

Kepala Loka menandatangani Surat Cuti




26. USULAN NASKAH AKADEMIK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG DIAJUKAN KEPADA MENTERI PAN DAN RB

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Usulan Naskah Akademik Jabatan Fungsional

Tertentu yang diajukan kepada Menteri PAN dan RB

BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani Usul Naskah

27. SURAT UNDANGAN PENYUSUNAN MATRIKS BUTIR- BUTIR KEGIATAN KEPADA INSTANSI TERKAIT DAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BNN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Surat Undangan Penyusunan Matriks Butir- butir Kegiatan kepada Instansi terkait dan Satuan Kerja di Lingkungan BNN

BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani Surat Undangan

28. SURAT PELAKSANAAN UJI BEBAN KERJA BUTIR-BUTIR KEGIATAN KEPADA INSTANSI TERKAIT DAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BNN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Surat Pelaksanaan Uji Beban Kerja Butir-Butir Kegiatan Kepada Instansi terkait dan Satuan Kerja di Lingkungan BNN

BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani Surat

29. SURAT VALIDASI DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT KEPADA INSTANSI TERKAIT DAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BNN

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Surat Validasi dan Penetapan Angka Kredit kepada Instansi terkait dan Satuan Kerja di Lingkungan BNN


30. PENGIRIMAN SURAT HASIL VALIDASI DAN DRAFT PERATURAN MENTERI PAN DAN RB

NO JABATAN



SALINAN/ PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Pengiriman Surat Hasil Validasi dan Draft Peraturan Menteri PAN dan RB





31. USULAN NASKAH AKADEMIK DALAM RANGKA VERTIKALISASI BNNK

NO JABATAN



SALINAN PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ usulan naskah akademik dalam rangka vertikalisasi BNNK

BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani Usul Naskah

32. PELAKSANAAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)

NO JABATAN



SALINAN PETIKAN


RUANG JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama √ Pengumuman Inpassing

BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani Surat Undangan

2 Sekretaris Utama √ Pengumuman hasil seleksi administrasi BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani pengumuman

3 Sekretaris Utama dan Satker Terkait

√ Penandatangan Berita Acara Hasil Seleksi

Administrasi

BNN Sekretaris Utama dan Satker terkait

4 Sekretaris Utama √ Pengumuman hasil Inpassing BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani pengumuman

5 Sekretaris Utama √ Penandatangan Berita Acara Hasil Inpassing BNN Sekretaris Utama dan Satker terkait

6 Sekretaris Utama √ Penandatanganan sertifikat Inpassing BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama menandatangani Serrtifikat

33. PENETAPAN KEPUTUSAN TENTANG CALON PESERTA TERPILIH UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II, III, DAN IV ATAU SETARA

NO JABATAN

WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN BERLAKU UNTUK LINGKUNGA

N KET

ASLI SALINAN/ PETIKAN

JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN GOL JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sekretaris Utama BNN - Penetapan Keputusan tentang calon peserta terpilih untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV atau setara

JPT Pratama, Administrator dan Pengawass

BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama BNN menandatangani keputusan

2 Sekretaris Utama BNN - Surat Perintah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau setara

JPT Pratama BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama BNN menandatangani Surat Perintah




3 Kepala Biro Kepeg dan Org Settama BNN

- Surat Perintah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV atau setara

Administrator dan Pengawass

BNN a.n. Sekretaris Utama BNN, Karo Kepeg dan Org Settama BNN menandatangani Surat Perintah

34. PENERBITAN SURAT IJIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR

NO JABATAN


LINGKUNGAN KET ASLI

SALINAN/ PETIKAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Karo Kepeg dan Org Settama BNN

- Penerbitan Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar II a – IV c - BNN, BNNP, BNNK/ Kota, Balai Rehabilitasi, Loka

a.n. Sekretaris Utama, Karo Kepeg dan Org Settama BNN menandatangani Penerbitan Surat Ijin Belajar

35. PENANDATANGANAN ATASAN PEJABAT PENILAI SISTEM KINERJA PEGAWAI PEJABAT ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN BNNP DAN BNNK/KOTA

NO JABATAN


LINGKUNGAN KET ASLI

SALINAN/ PETIKAN


1 Karo Kepeg dan Org Settama BNN

- Penetapan sistem kinerja pegawai pejabat Administrasi di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota

III/d – IV/ c Administrator BNNP dan BNNK/Kota

Atasan pejabat penilai

36. PENETAPAN KEPUTUSAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL


LINGKUNGAN KET ASLI

SALINAN/ PETIKAN


1 Sekretaris Utama BNN - Penetapan Keputusan tentang Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional

III/d – IV/c BNN, BNNP dan BNNK/Kota

a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama BNN menandatangani keputusan

37. PENETAPAN KEPUTUSAN PESERTA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT, PRESENTASI PENINGKATAN PENDIDIKAN , UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT TINGKAT I, DAN

TINGKAT II

NO JABATAN


LINGKUNGAN KET ASLI

SALINAN/ PETIKAN


1 Sekretaris Utama BNN - Penetapan Keputusan Peserta UPKP, PPP, UDKP TK.I dan UDKP TK.II

III/b – IV/c BNN, BNNP dan BNNK/Kota

a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama BNN menandatangani keputusan




38. SURAT USUL PERSETUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN CACAT, UANG DUKA TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA KEPALA BKN

NO JABATAN


LINGKUNGAN KET ASLI

SALINAN/ PETIKAN



- Surat Usul Persetujuan Pemberian Tunjangan Cacat, Uang Duka Tewas Bagi Pegawai Negeri Sipil

IV/b ke bawah

BNN a.n. Kepala BNN, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani Surat

39. PENETAPAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUNJANGAN CACAT, UANG DUKA TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL


LINGKUNGAN KET ASLI

SALINAN/ PETIKAN


1 Sekretaris Utama BNN - Penetapan Keputusan Pemberian Tunjangan Cacat, Uang Duka Tewas Bagi Pegawai Negeri Sipil

IV/b ke bawah

BNN a.n. Kepala BNN, Sekretaris Utama BNN menandatangani keputusan

40. PENINJAUAN MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO JABATAN


LINGKUNGAN KET ASLI

SALINAN/ PETIKAN



- Peninjauan Masa Kerja IV/b ke bawah

BNN a.n. Kepala BNN, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menandatangani Peninjauan Masa Kerja

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. BUDI WASESO

Paraf: 1. Kabag RenminPeg : ....... 2. Kabag BangJahPeg : ....... 3. Kabag Ortala Peg : ....... 4. Karo Kepeg dan Organisasi : ....... 5. Kabag TU : ....... 6. Karo Umum : .......

7. Sestama : .......

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA · PDF filekeputusan kepala badan narkotika...

Documents

Transcript of BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA · PDF filekeputusan kepala badan narkotika...