Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan...

PERUBAHAN RENSTRA BKDPP 2014-2018

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang | 1


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas curahan rahmat dan karunia

kepada kita semua sehingga kita masih bisa terus berkarya untuk kemajuan

Kabupaten Jombang. Rencana Strategis (Renstra) BKDPPKabupaten Jombang

periode 2014-2018 adalah panduan pelaksanaantugas pokok dan fungsi BKDPP

untuk 5 (lima) tahun ke depan sehinggapencapaiannya bisa terukur. Dalam rangka

meningkatkan konsistensi dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan, khususnya perencanaan tingkat OPD, maka disusun dokumen

Perubahan Renstra BKDPP Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

Dokumen Perubahan Renstra merupakan hasil penelaahan atas

pelaksanaan kinerja BKDPP tahun sebelumnya serta menindaklanjuti perubahan

RPJMD Kabupaten Jombang atas perubahan SOTK, yang selanjutnya sebagai

pemutakhiran rencana program, kegiatan dan indikatif anggaran guna memberikan

acuan perencanaan program dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja dan

kerangka pengeluaran jangka menengah, serta sesuai dengan tata cara dan kaidah-

kaidah perencanaan dan penganggaran.

Perubahan Renstra ini memberikan pedoman bagi semua komponen unit

kerja, untukmelaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi

padapeningkatan kinerjauntuk menjamin pencapaian visi Renstra BKDPP 2014-

2018 yaitu Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional dan Bersih Tahun 2018.

Akhirnya, keberhasilanpencapaian visi dan misi BKDPP tergantung

padakomitmen segenap pegawai BKDPP untuk melaksanakan tugasnya

secaraoptimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan PelatihanKabupaten Jombang.

Jombang, Januari2017

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Jombang

Drs. MUNTHOLIP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19651024 199403 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................. 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... 4

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... 5

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 6

1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................................................ 6 1.2. LANDASAN HUKUM........................................................................................................... 8 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................................... 11 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ............................................................................................. 12

BAB II GAMBARAN PELAYANANBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ................... 16

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BKDPP ....................................... 16 2.2. SUMBER DAYA BKDPP ................................................................................................ 35 2.3. KINERJA PELAYANAN BKDPP .................................................................................... 39 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BKDPP ................. 45

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .................. 47

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BKDPP ..................................................................................................... 47

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH ........................................................................................... 48

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA .................................................................. 49 3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BKDPP ................................................................ 55

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....... 56

4.1. VISI DAN MISI BKDPP .................................................................................................. 56 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BKDPP ........................................... 57 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BKDPP ........................................................................... 59

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ................ 62

BAB VI INDIKATOR KINERJA BKDPP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD .......................................................................... 69

BAB VII PENUTUP ................................................................................................. 71



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 PEGAWAI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN III .............. 20

TABEL 2.2 PEGAWAI JABATAN STRUKTURAL ESELON IV ......................... 20

TABEL 2.3 PEGAWAI JABATAN PELAKSANAN ............................................ 21

TABEL 2.4 PEGAWAI MENURUT GOLONGAN/KEPANGKATAN ................... 35

TABEL 2.5 PEGAWAI MENURUT JABATAN ................................................... 36

TABEL 2.6 PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN .............................................. 36

TABEL 2.7 INVENTARIS BARANG................................................................... 37

TABEL 2.8 EVALUASI CAPAIAN KINERJA ..................................................... 40

TABEL 2.9 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN ......... 44

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BKDPP ............ 58

TABEL 4.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BKDPP ................................ 61

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............... 63

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA BKDPP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................................. 69



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1KETERKAITAN DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

........................................................................................................ 8

GAMBAR 2.1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN

JOMBANG...................................................................................... 19



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas. Dimulai dari

peningkatan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efektif dan efisien

dengan tata laksana yang jelas dan transparan dilaksanakan oleh sumber daya

manusia aparatur yang profesional serta memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja

(stake holders). Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya

pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara

terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk

meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka menuju tata

pemerintahan yang baik (good governance). Upaya reformasi aparatur salah

satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam

kurun waktu lima tahun sebagai jangka menengah daerah dalam upaya

pengembangan kepegawaian dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen

kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian,

pengawasan dan pengendalian kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta

pembangunan sistem informasi manejemen kepegawaian.

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas

kinerja pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya

untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, maka diperlukan upaya yang

mengarah pada penciptaan kondisi Sistem Manajemen Kepegawaian yang mampu

mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Upaya tersebut dapat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan

visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana

Strategis Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan. Agar sumber

daya aparatur tersebut dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan

baik, diperlukan perencanaan yang matang dalam pengelolaan menajemen

kepegawaian.



Perencanaan harus memperhatikan tingkat capaian, indikator kegiatan,

perubahan kebijakan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya2016 serta dengan telah

ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun

2014-2018, maka Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP)

Kabupaten Jombang, sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok

dalam melaksanakan fungsipenunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan, harus menyusun Perubahan Rencana Strategis

(Perubahan Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati

dan Wakil Bupati Jombang terpilih.

Penyusunan Renstra BKDPP disamping berpedoman pada RPJMD juga harus

memperhatikan Renstra Kementerian serta Provinsi. Hal ini sesuai dengan amanat

pelaksanaan dari ketentuan dimaksud yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008.

Renstra BKDPP merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di

dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BKDPP sebagai

penyusun dan pelaksana kebijakan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan serta bersifat indikatif. Selain itu, juga memberikan gambaran perwujudan

pelayanan BKDPP selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak

kerja Kepala BKDPP dengan Kepala Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renstra BKDPP Kabupaten Jombang Tahun

2014-2018 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan renstra,

rancangan akhir renstra, hingga penetapan renstra, dan telah dimulai sejak

dimulainya penyusunan rancangan awal perubahan RPJMD. Keterkaitan serta



tahapan penyusunan Renstra BKDPP Tahun 2014-2018 mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Jombang Tahun2014-

2018 mengacu pada yaitu: 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional

UUD 1945, serta 3) landasan operasional, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,


12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,


13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan

Sistem Inovasi Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Jombang;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah

Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 272-7/2016);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2010



Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;

22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan KabupatenJombang.

23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Ukuran

Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Renstra BKDPP Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

disusun dengan maksud :

a) sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil

Bupati Jombang periode tahun 2014-2018 terutama pada tahun anggaran

2017 dan 2018. Perubahan Renstra didasarkan pada perubahan kebijakan,

indikator dan pencapaian selama kurun waktu 2014-2016 yang

digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta penataan

ruang yang harus dilaksanakan oleh BKDPP Kabupaten Jombang selama

kurun waktu 2014-2018.

b) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan

BKDPP Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan

pelayanannya kepada masyarakat.

c) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target

kinerja dalam RPJMD dengan Renstra SKPD.

d) Mewujudkan keadaan yang diinginkan pada tahun mendatang dalam

urusan Kepegawaian, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka

panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat

Kabupaten Jombang.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra BKDPPKabupaten

JombangTahun 2014-2018 adalah:



a) Menyediakan satu acuan resmi bagi BKDPP Kabupaten Jombang dalam

menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang bersumber dari

APBD;

b) Menyediakan satu tolok ukur untuk pengendalian dan evaluasi kinerja

tahunan BKDPP Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi terkait kedudukannya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah;

c) Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam

pencapaian sasaran dan target kinerja BKDPP;

d) Mendukung seluruh jajaran BKDPP Kabupaten Jombang dalam memahami

arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan untuk kurun

waktu 5 tahun;

e) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pada masing–

masing Bagian/Bidang/Sub Bidang/Sub Bagian BKDPP Kabupaten

Jombang.

f) Memberikan arahan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan

daerah dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra BKDPP Kabupaten Jombang Tahun

2014-2018 tetap mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010, terdiri atas:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang kepegawaian daerah,

pendidikan dan pelatihan, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah,

keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra

Kementerian/Lembaga, dan Renstra Provinsi, serta dengan Renja Perangkat

Daerah;

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur



organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah,

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN

DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa

saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaran

tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode

sebelumnya dan capaian tahun-tahun sebelumnya, mengemukanan capaian

program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui

pelaksananaan RPJMD periode sebelumnya dan periode yang telah terlewati,

serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai

perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukkan Perangkat

Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi

sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup

sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,

menurut Standar pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau

indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya

seperti Sustainable Development Goals (SDGs) atau indikator yang telah

diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra

Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian



Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan beserta faktor yang

mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan

perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-

faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka

menengah Renstra Kementrian /Lembaga(K/L) ataupun Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan

KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah



Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil

penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini

diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui

Renstra Perangkat Daerah pada tahun rencana.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Perangkat

Daerah;

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Perangkat Daerah yang disajikan dalam tabel.

4.3. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INIDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel.

BAB VII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, BKDPP

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas dan

fungsi organisasi mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 48 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Jombang. Lembaga Teknis Daerah ini dipimpin oleh

seorangKepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan fungsi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang

kepegawaian, pendidikan dann pelatihan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan



5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 48 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombangterdiri dari:

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.

c. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi:

1. Sub Bidang Mutasi dan Promosi;

2. Sub Bidang Kepangkatan.

d. Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi, membawahi:

1. Sub Bidang Pengadaan dan Profesi;

2. Sub Bidang Data dan Informasi.

e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi:

1. Sub Bidang Penjenjangan dan Kompentensi;

2. Sub Bidang Teknis Fungsional dan Sertifikasi.

f. Bidang Kinerja Aparatur, membawahi:

1. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi;

2. Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan susunan organisasi mengacu pada Peraturan Bupati Jombang

Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan

Fungsi serta Tata Kerja BadanKepegawaian Daerah, Pendidikan dan



PelatihanKabupaten Jombangsebagaimana tersaji dalam Gambar 2.1. Sedangkan

rincian personil pegawai, mulai dari jabatan eselon II dan III, jabatan eselon IV serta

staf pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Jombang per bulan Januari 2017 adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel

berikut:



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Jombang

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Penyusunan Program

dan Evaluasi

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI

BIDANG PENGADAAN, PROFESI DAN INFORMASI

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BIDANG KINERJA APARATUR

Sub Bidang Mutasi dan Promosi

Sub Bidang Kepangkatan

Sub Bidang Pengadaan dan Profesi

Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Penjenjangan dan

Kompetensi

Sub Bidang Teknis Fungsional dan

Sertifikasi

Unit Pelaksana Teknis Badan

Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi

Sub Bidang Kesejahteraan dan

Aparatur



Tabel 2.1. Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III

No. Nama NIP Jabatan

1 Drs. MUNTHOLIP, M.Si. 19651024 199403 1 008 Kepala

2 Ir. MURTI CAHYANI, M.M. 19630516 199703 2 001 Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

3 Drs. WIGNYO HANDOKO, M.Si.

19641211 199412 1 002 Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

4 RAHMAD JUNAIDI, S.Sos.MKP.

19660629 199302 1 001 Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

5 SUPADI, S.H.M.Si 19690605 199003 1 008 Kepala Bidang Kinerja Aparatur

6 SUPAR, S.Sos. 19690504 199003 1 007 Kepala Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi

Tabel 2.2. Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV


1 MOHAMAD ROFIK, S.Sos.MKP.

196603231990031012 Kepala Sub Bidang Penjenjangan dan Kompetensi

2 ABDUL ROZAK, S.Sos.M.Si 197107041993031005 Kepala Sub Bidang Data dan Informasi

3 DJAJANTO, S.Sos. 196805211990031005 Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi

4 ACHMAD BASORI, S.Sos 196906241993021001 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

5 SRI HARNANIK, S.Sos. 196811091994022002 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

6 YANUAR PRISTYAWAN WIJAYA, S.Kom.MKP.

197901022006041007 Kepala Sub Bidang Kepangkatan

7 NURUL RORAYANTI, S.H. 197711121997032003 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

8 MOKH. IKHWAN, S.IP 197112181997031004 Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional dan Sertifikasi

9 ANDY KUSUMA, S.H 197401202009011001 Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi

10 KANIRAN, S.H 196906051993021006 Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Profesi



Tabel 2.3. Pegawai Jabatan Pelaksana


1. NORMA RAHMI, S.Sos 19761016 200112 2 002 Pengadministrasi Pelatihan

2. SURATIK 19601025 198203 2 011 Pengadministrasi Kesejahteraan Pegawai

3. MURDJIANTO 19610708 198509 1 001 Pengadministrasi Keuangan

4. YEGTI WULANDARI, S.E 19810805 200903 2 004 Staf Kasubbid Teknis fungional dan sertifikasi

5. RINA INDRYANI, S.Sos 19831117 201101 2 009 Pengadministrasi Kenaikan Gaji Berkala

6. RISSA ELERINA MEYTASARI, S.E.M.Si.

19870504 201101 2 009 Penata Laporan Keuangan

7. RENDYANTOKO RINALDI, S.Kom

19830502 201101 1 001 Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

8. RISMA HERLINA SINTAULI SILAEN, A.Md.

19830118 200502 2 001 Pengadministrasi Persuratan

9. RATIH AYU PUSPITASARI, S.A.P

19841214 200604 2 011 Pengelola Pemberhentian Pegawai

10. TONI HANAFI, S.IP 19730530 201001 1 001 Pengelola Kenaikan Pangkat Pegawai

11. YAN FIRSTIANA ENDARPRAMITA, SE

19840129 200501 2 001 Pelaksana

12. VICKY RUSANDI APRILIAWAN, S.H

19850428 201505 1 001 Analis Kepegawaian

13. ARISTA WIDYA NUGRAHA, S.Kom

19871019 201505 1 001 Pranata Komputer Pertama

14. ARYS WAHYU SUSANTO, S.H

19830307 201505 1 001 Anallis Kepegawaian

15. SHODIQ 19610711 198710 1 001 Pengadministrasi Umum

16. ADIB FIRDAUS, A.Md 19820101 201001 1 034 Pengadministrasi Tugas Belajar/Izin Belajar

17. SIS DWIRAHARJO, A.Md. 19750625 201001 1 012 Pengelola Penyusunan Program dan Evaluasi

18. TANTI WIDAYANTI 19761221 200801 2 007 Pengadministrasi Kesejahteraan Pegawai

19. YOYOK AGUS SULISTYONO

19780818 200901 1 008 Bendahara

20. ARIK RETNOWATI 19800412 200901 2 004 Pelaksana

21. ROJIKIN 19710502 200701 1 017 Pengadministrasi Kenaikan Gaji Berkala

22. RUDY SETIAWAN 19800623 201001 1 002 Pengelola Kinerja Pegawai




23. NINA HARDIYANTI SUSILO 19830304 201212 2 001 Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai

24. ERFANDI 19830622 200901 1 004 Pengadministrasi Umum

25. MOH. TAUFIQ HIDAYAT 19860812 201405 1 002 Pengelola Disiplin Pegawai

26. SUTRISNO 19680522 200701 1 010 Pramu Kebersihan

27. ABDUL WAKHID 19700817 200701 1 044 Pengadministrasi Pelatihan

Selanjutnya rincian deskripsi tugas pokok tersebut tertuang dalam Peraturan

Bupati Jombang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Jombang dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin,

merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset,

penyusunan program dan evaluasi; Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;



e. Pengelolaan administrasi aset Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan

dan Pelatihan;

f. Pengelolaan urusan rumah tangga;

g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan;

h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

i. Pengelolaan kearsipan;

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan

pembangunan daerah;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

Adapun Sekretariat membawahi:

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan koordinasi, Pengumpuan data dan informasi dalam

rangka penyusunan kebijakan teknis dan operasional Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;

b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, pembinaan, peningkatan

disiplin dan pengembangan karier pegawai;

c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga kantor,

keprotokolan, perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan

kearsipan;

d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan

keamanan kantor;

e. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan




f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Badan


g. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaaan

tugas;

h. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan

pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;

i. Menyusun standart Pelayanan Minimal Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan

anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan,

pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan

anggaran;

b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan

pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak

keuangan lainnya;

c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran;

d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola

barang-barang inventaris kantor;

e. Melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan Aset

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;

f. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka

penyusunan rencana program dan anggaran;



b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen

pembangunan bidang kepegawaian daerah;

c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan

anggaran Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;

d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan

penilaian pelaksanaan program dan anggaran;

e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian

monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

f. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan

penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk

tahun berikutnya;

g. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring

pelaksanaan tugas; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

3. Bidang Mutasi dan Promosi

Bidang Mutasi Dan Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan di bidang Mutasi dan

Promosi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Mutasi Dan

Promosi mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi manjemen kepegawaian bidang mutasi,promosi

dan kepangkatan;

b. Penyusunan kebijakan mutasi dan promosi;

c. Penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;

d. Pelasanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi;

e. Penyusunan standart kompetensi jabatan;



f. Pemrosesan kenaikan pangkat ,Surat Kenaikan Pangkat ,Surat Kenaikan

Gaji Berkala ,Impassing gaji dann peninjauan masa kerja;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan mutasi promosi dan kepangkatan,

dan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

Bidang Mutasi dan Promosi membawahi:

3.1. Sub. Bidang Mutasi dan Promosi,mempunyai tugas:

a. Memproses mutasi antar instansi/daerah;

b. Memproses,Merencanakan dan melaksanakan mutasi PNS;

c. Membuat daftar penjagaan pensiun;

d. Memproses dan mengkoordinasikan berkas usulan pensiun;

e. Memproses usulan Masa Persiapan Pensiun;

f. Memproses pemberian izin bagi PNS yang bekerja di luar organisasi

induk;

g. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi;

h. Melaksanakan koordinasi pengembangan karier dan promosi;

i. Menyusun pedoman pola pengembangan karier;

j. Menyusun standart kompetensi jabatan;

k. Memproses promosi jabatan dan kepangkatan;

l. Melaksanakan pelantikan jabatan ;

m. Mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karier dan promosi,

dan;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi

dan Promosi.

3.2. Sub. Bidang Kepangkatan,mempunyai tugas:

a. Melaksanakan koordinasi kenaikan pangkat dengan instansi terkait;

c. Membuat daftar penjagaan kenikan pangkat;

d. Memproses berkas kenaikan pangkat;



e. Memproses Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS;

f. Memproses impassing gaji PNS;

g. Memproses peninjauan masa kerja PNS;

h. Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan, dan;

i. Melasanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang mutasi

dan promosi .

4. Bidang Pengadaan,Profesi dan Informasi.

Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

di bidang pengadan,profesi dsn informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut, Bidang Pengadaan, profesi dan Informasi mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan pengadaan pegawai,profesi ASN dan data informasi;

b. Penyusunan formasi pegawai dan formasi jabatan berdasarkan hasil analisa

kebutuhan pegawai dan analisa jabatan (anjab);

c. Penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK;

d. Penyelenggaraan pembekalan dan wawasan calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS);

e. Penyelenggaraan pengambilan sumpah dan janji PNS;

f. Pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian;

g. Pengkoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;

h. Fasilitas lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara;

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan,profesi dan

pengolah informasi;

j. Pelaksanaan koordinsi penyelenggaraan administrasi kepegawaian bidang

pengadaan,profesi dan data informasi Aparatur Sipil Negara;

k. Pengkoordinasian pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional

umum dan fungsional tertentu, dan;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian




Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi membawahi :

4.1. Sub Bidang Pengadaan dan Profesi, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

b. Merencanakan dan menyusun formasi Aparatur Sipil Negara;

c. Menyusun persyaratan, norma, prosedur dalam pengadaan Aparatur

Sipil Negara;

d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian bidang pengadaan

Aparatur Sipil Negara;

e. Menyelenggarakan pembekalan dan wawasan calon Aparatur Sipil

Negara;

f. Memproses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi

Pegawai Negeri Sipil;

g. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian bidang pengambilan

sumpah dan janji PNS;

h. Memproses pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan

Pemutusan PPPK;

i. Melakukan evaluasi kegiatan pengadaan CPNS dan PPPK;

j. Merencanakan dan melaksanakan administrasi umum, kepegawaian

dan keorganisasian kelembagaan profesi;

k. Melakukan koordinasi dan evaluasi tata hubungan kerja kelembagaan

profesi;

l. Memproses pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional

umum dan fungsional tertentu, dan;

m. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengadaan, Profesi dan Informasi

4.2. Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas;

a. Melaksanakan kegiatan updating/pemutakhiran data Aparatur Sipil

Negara;



b. Melaksanakan pengolaan arsip manual dan elektronik Aparatur Sipil

Negara;

c. Melaksanakan sinkronisasi database SIMPEG dan SAPK dengan

instansi terkait;

d. merancang pengembangan SIMPEG untuk kebutuhan organisasi;

e. Melaksanakan administrasi perubahan NIP, Perubahan nama, tanggal

lahir (identitas Aparatur Sipil Negara);

f. Melaksanakan administrasi/usul terkait dengan status kepegawaian;

g. Menyusun dan mengelolah data Aparatur Sipil Negara, DUK, struktur

organisasi, dan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang

Pengadaan, Profesi dan Informasi.

5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dibidang

pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang Pendidikan

dan Pelatihan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;

b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan

pelatihan Aparatur Sipil Negara ;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian program pengembangan

kompetensi Aparatur Sipil Negara ;

d. Pelaksanaan uji kompetensi aparatur dalam rangka proses seleksi

jabatan,proses penjenjangan kepangkatan dan ujian dinas;

e. Penyelenggaraan fasilitas proses pengembangan kompetensi aparatur

melalui izin dan tugas belajar;

f. Pelaksanaan koordinasi terkait program pengembangan kompetensi

Aparatur, dan;



g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian

Daerah,Pendidikan dan Pelatihan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi :

5.1. Sub Bidang Penjenjangan dan Kompetensi, mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kebutuhan diklat struktural/manajemen dan sosio-

kultural;

b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan diklat struktural/manajemen dan

sosio-kultural;

c. Menyelenggarakan kegiatan diklat sruktural/manajemen sosio-kultural;

d. Menyelenggarakan administrasi pengiriman peserta diklat

struktural/manajemen sosio-kultural;

e. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian kegiatan diklat

sruktural/manajemen;

f. Menyelenggarakan kegiatan dan fasilitas pengembangan kompetensi

non diklat;

g. Menyelenggarakan fasilitas diklat CPNS;

h. Menyelenggarakan administrasi usulan izin belajar dan tugas belajar;

i. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penilaian kompetensi

aparatur

j. Melaksanakan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi;

k. Melaksanakan ujian dinas dan penyesuaian ijazah, dan;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendidikan dan Pelatihan;

5.2. Sub Bidang Teknis Fungsional dan Sertifikasi mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis

/fungsional dan sertifikasi;

b. Menginventarisir data calon peserta diklat teknis/fungsional dan

sertifikasi;



c. Melaksankan koordinasi penyelenggaraan diklat teknis/fungsional dan

sertifikasi;

d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional dan

sertifikasi;

e. Melaksanakan pengiriman peserta diklat teknis/fungsional;

f. Mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;

g. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian pemberian rekomendasi

mengikuti diklat teknis/fungsional dan sertifikasi;

h. Melaksanakan monitoring pengiriman diklat teknis/fungsional;

i. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pendidikan dan pelatihan

teknis/fungsional, dan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendidikan dan Pelatihan.

6. Bidang Kinerja Aparatur

Bidang Kinerja Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang Kinerja Aparaturyang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dibidang kinerja aparatur. Untuk

melaksanakan tugas pokok, bidang Kinerja Aparatur Masyarakat mempunyaii

fungsi:

a. Perumusan kebijakan penilaian kinerja, disiplin, pemberhentian dan

penghargaan pegawai;

b. Perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja, disiplin,

pemberhentian dan penghargaan pegawai;

c. Pengkoordinasian kegiatan penilaian kinerja;

d. Pelaksanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;

e. Pelaksanaan verifikasiusulan pemberian penghargaan;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan;

g. Pelaksanaan evaluasi proses administrasi penjatuhan hukuman disiplin

PNS;



h. Pelaksanaan evaluasi proses administrasi izin perkawinan dan perceraian;

i. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan LHKPN an LP2P;

j. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terhadap pemberhentian sementara

dari jabatan negeri;

k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian

bidangpenilaian kinerja, pembinaan, disiplin, pemberhentian, kesejahteraan

dan penghargaan PNS;

l. Penyelenggaraan fasilitasi administrasi Asuransi Kesehatan (BPJS

Kesehatan), BPJS Ketenagakerjaan (JKK/JKM), Bapertarum dan klaim

Taspen purna tugas pegawai;

m. Pemrosesan administrasi Kartu Pegawai, KPE, Kartu Istri/Suamidan Kartu

Taspen; dan

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian


Bidang Kinerja Aparatur, membawahi:

6.1. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi, yang mempunyai tugas:

a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan penilaian dan evaluasi

kinerja aparatur;

b. Menganalisa hasil penilaian kinerja aparatur;

c. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kinerja aparatur;

d. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi rekapitulasi

daftar hadir dan finger print dari Perangkat Daerah;

e. Melaksanakan proses administrasi kepegawaian dalam bidang

penjatuhan hukuman disiplin PNS;

f. Melaksanakan pembinaan kepegawaian dalam pelanggaran tindak

pidana;

g. Memproses adminisrasi izin perkawinan dan perceraian;

h. Memproses pemberhentian sementara dari jabatan negeri;

i. Mengelola LP2P dan LHKPN;



j. Memprosespemberhentian PNSyang menjadi anggota/pengurus partai

politik;

k. Melaksanakan administrasi pemeriksaan kesehatan PNS;

l. Melakukan evaluasi kegiatan disiplin; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kinerja

Aparatur.

6.2. Sub. Bidang Kesejahteraan Aparatur, mempunyai tugas:

a. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian Pemberian Ijin Cuti

pegawai ASN dan Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);

b. Menyelenggarakan fasilitasi adminstrasi Asuransi Kesehatan (BPJS

Kesehatan), BPJS Ketenagakerjaan (JKK/JKM), Bapertarum dan

kalim Taspen purna tugas pegawai;

c. Nenorises administrasi Kartu Pegawai, KPE, Kartu Istri/Suami dan

Kartu Taspen;

d. Memproses pemberian penghargaan;

e. Melaksanakan sosialisasi tentang kesejahteraan kepegawaian; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kinerja

Aparatur.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Terkait pengaturan tugas pokok dan fungsi kelompok jabatan fungsional diatur

lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah dirubah

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 Tentang Perubahan.

Kelompok Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 48

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

PelatihanKabupaten Jombang, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud



dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya dan

jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Akan tetapi sampai saat ini Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Jombang belum mempunyai/memiliki tenaga sebagai

Pejabat Fungsional.

2.1.3 Tata Kerja

Mengacu Peraturan Bupati Jombang Nomor 48 Tahun 2016tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Jombang dalam Bab VI

Tata Kerja pada Pasal 22 disebutkan bahwa tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan PelatihanKabupaten Jombang memiliki tata kerja, yaitu:

1. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi, simplifikasi

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah serta

dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan rentang

koordinasi Asisten Sekretaris Daerah masing-masing;

2. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing

dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

4. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan

laporan berkala tepat pada waktunya;



5. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

6. Dalam meyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung,

tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang

secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

7. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka

pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan

rapat berkala.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Kepegawaian / Aparatur Badan

Sumberdaya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam

suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,

antara lain tingkat pendidikan. Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai

padaBadan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Jombang

saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Jabatan dan Pendidikan adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.4. Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

No. Golongan Jumlah Pegawai

1 Golongan IV 4 orang

2 Golongan III 27 orang

3 Golongan II 10 orang

4 Golongan I 2 orang

Jumlah 43 orang

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan

dari personil BKDPP yang terbanyak golongan III, sebanyak 27 orang (62,79% dari



seluruh PNS). Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk

menangani kegiatan kepegawaian di Kabupaten Jombang masih diperlukan adanya

tambahan tenaga staf.

Tabel 2.5. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No. Jabatan Jumlah Pegawai

1 Eselon II 1 orang

2 Eselon III 5 orang

3 Eselon IV 10 orang

4 Fungsional Khusus - orang

5 Fungsional Umum 27 orang

Jumlah 43 orang

Tabel 2.6. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan

Golongan Jumlah Pegawai

SLTP 3 orang

SLTA 10 orang

Diploma (D3) 4 orang

Sarjana (S1) 16orang

Magister (S2) 10orang

Jumlah 43 orang

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan diatas, dapat terbaca bahwa tingkat

pendidikan dari pegawai Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Jombang yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata



memegang jabatan struktural eselon IV. Jabatan struktural eselon IV pada suatu

instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan.Oleh

sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau

bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep

maupun aplikasi di lapangan.

2.2.2 Aset / Modal

Saat ini Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Jombang menempati gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Jombang. Adapun peralatan dan perlengkapan kantor yang

dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang saat ini dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.7. Inventaris Barang

No. Nama/ Jenis Barang Jumlah Kondisi Barang

Baik Kurang Baik

Rusak Berat

1 2 3 4 5 6

I Kendaraan Dinas Jabatan

1 Kendaraan Dinas R4 3 2 1 -

2 Kendaraan Dinas R2 24 20 4 -

II Perlengkapan Gedung Kantor

1 Pompa air 1 1

2 AC 24 19 5

3 Mesin tik man long 5 2 3

4 Almari besi 3 3

5 Rak besi 7 7

6 Rak kayu 11 6 4

7 Filing besi/metal 19 18 1

8 brankas 1 1

9 Rotari filing1 1

10 Papan visual 3 3

11 Alat penghancur kertas 1 1

12 Papan nama instanasi 2 2




Baik Kurang Baik

Rusak Berat

13 Papan pengumuman 3

14 Overhead projector 1 1

15 Lemari kayu 37 36 1

16 kursi kayu/rotan 10 10

17 Meja rapat 3 3

18 Meja tulis 36 36 2

19 Meja makan 4 4

20 Meja resepsionis 1 1

21 Meja panjang 1 1

22 Meja bundar 8 8

23 Kursi rapat 65 65

24 Kursi tamu 4 4

25 Kursi putar 10 8 2

26 Kursi biasa 5 5

27 Kursi lipat 54 44 10

28 Meja komputer 17 17

29 Korden 1 1

30 Karpet 1 1

31 Mesin penghisap debu 2 1 1

32 Mesin pemotong rumput 2 1 1

33 Kipas angin 1 1

34 Televisi 5 4 1

35 Cassete recorder 2 2

36 Sound sytem 1 1

37 Ware less 1 1

38 Unit power suply 2

39 stabilizer 2 1 1

40 dispenser 6 5 1

41 Alat pemadam portable 4 4

42 PC unit 21 11 10

43 Lap top 4 4

44 notebook 13 11 2

45 Cpu 5 3 2

46 Monitor 3 3

47 Printer 22 18 2 2




Baik Kurang Baik

Rusak Berat

48 scanner 1 1

49 Server 2 2

50 Router 2 2

51 Hub 1 1

52 Peralatan jaringan lainnya 1 1

53 Peralatan sidik jari 62 62

54 Meja kerja pejabat eselon 17 4

55 Kursi kerja pejabat eselon 14 13 1

56 Camera 3 2 1

57 proyektor 5 4 1

58 telephone 7 6 1

59 Facimile 2 1 1

60 Exhause fan 2 2

Selain sarana dan prasarana tersebut,terdapat sarana yang sangat

mendukung proses pengelolaan manajemen kepegawaian yaitu Sistem Manajemen

Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang memberi kemudahan dalam proses

administrasi kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Jombang. Sedangkan sarana

untuk pendidikan dan pelatihan PNS saat ini Badan Kepegawaian Daerah masih

meminjam aset milik Dinas Pendidikan yang terletak dalam kompleks SMA Negeri 3

Jombang.

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dapat dilihat melalui tabel 6.

Evaluasi Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah pada periode tahun 2014-

2016 dengan menggunakan indikator sebagai tolak ukur standart capaian yaitu

indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan

Indikator kinerja lainnya. Tabel 2.8Evaluasi Capaian kinerja Badan Kepegawaian

Daerah menampilkan target dan realisasi berdasarkan indikator-indikator tersebut

sehingga dapat dilihat tingkat perolehan capaian kinerja Badan Kepegawaian

Daerah melalui selisih antara target dan realisasi yang diperoleh, sebagai berikut :



Tabel 2.8. Evaluasi Capaian Kinerja

No Program Kegiatan Target SPM

Target IKK

Target Indikator lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian tahun Ket 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 100% 100% 100%

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


12 bulan 12 bulan 100% 100% 100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor


12 bulan 12 bulan 100% 100% 100%

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya


12 bulan 12 bulan 100% 100% 100%

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor


12 bulan 12 bulan 100% 100% 100%

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional


12 bulan 12 bulan 100% 100% 100%

3 Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 100% 100%




Target IKK



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Penyusunan rencana strategis SKPD


Penyusunan rencana Kerja SKPD Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD


Penyusunan laporan keuangan SKPD


5 Program pembinaan aparatur

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

175 orang 170 orang

165 orang

205 orang

160 orang 165 orang 117% 94% 100%

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pagkat PNS

2 periode KP dan 12 bln KGB






100% 100% 100%

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

450 orang 300 orang

300 orang

331 orang

350 orang 450 orang 74% 117% 150%

Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian

2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan

2 laporan 2 laporan 100% 100% 100%

Pelayanan Administrasi Kesejahteraan kepegawaian

1550 orang

1550 orang

1700 orang

1.855 orang

1898 orang

3.091 orang

120% 122% 181%

Pembinaan Disiplin Pegawai 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bula 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100%




Target IKK



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan PAK

1000 orang

1000 orang

1000 orang

559 orang

809 orang 1.120 orang

56% 81% 112%

Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai

446 orang 446 orang

431 orang

239 orang

318 orang 402 orang 54% 71% 93%

6 Program Pengembangan Aparatur

Pengadaan CPNS Daerah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 100% - -

Pemprosesan CPNS Daerah 554 orang 350 orang

350 orang

512 orang

736 orang 396 orang 92% 210% 113%

Fasilitasii Tugas Belajar 12 orang 15 orang 15 orang 1 orang 6 orang 5 orang 8% 40% 33% Fasilitasi seleksi CPNS Praja

IPDN 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 100% - -

Fasilitasi Diklat Prajabatan 548 orang 100 orang

160 orang

527 orang

219 orang 280 orang 96% 219% 175%

Fasilitasi Diklat Kepemimpinan 82 orang 102 orang

137 orang

40 orang

67 orang 40 orang 49% 66% 29%

Fasilitasi Diklat Tekis/Fungsional

441 orang 345 orang

345 orang

374 orang

217 orang 203 orang 85% 63% 59%

Fasilitasi Pengembangan Diklat


Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah


12 bulan 12 bulan 100% 100% 100%



Selain dapat dilihat dari evaluai kinerja melalui indikator penilaian yang telah

dipaparkan dalam tabel 2.8, kinerja Badan Kepegawaian Daerah dapat dilihat pula

dari segi penganggaran yaitu sejauh mana penyerapan anggaran yang telah

diterima Badan Kepegawaian Daerah oleh program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan pada periode sebelumnya, yaitu 3 (tiga) tahun sebelumnya. Kinerja

Badan Kepegawaian Daerah dalam konteks anggaran dan realisasi pada tahun

2014-2016, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikann dan Pelatihan Kabupaten Jombang| 43


Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

No Uraian Anggaran Tahun Realisasi Anggaran Tahun Rasio Realisasi Tahun Rata2 Pertumbuhan

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi 1 Program

pelayanan administrasi perkantoran

610.214.900 689.031.000 729.233.950 473.425.186 607.633.644 671.830.015 77,58 88,19 92,13 9,4% 9,1%

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

425.571.000 412.500.250 214.277.600 380.310.000 387.973.199 204.822.700 89,36 94,05 95,59 -25,6% 3,4%

3 Program peningkatan disiplin aparatur

20.000.000 25.700.000 24.500.000 17.115.000 24.300.000 22.839.000 85,58 94,55 93,22 11,9% 4,5%

4 Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

44.232.000 40.657.500 26.990.000 32.817.935 34.290.690 21.348.180 74,20 84,34 79,10 -20,8% 3,7%

5 Program pembinaan aparatu

612.511.900 973.415.200 669.056.150 367.733.705 834.790.758 494.811.143 60,04 85,76 73,96 13,8% 14,5%

6 Program pengembangan aparatur

6.493.323.000 3.888.080.275 2.836.242.300 4.473.758.727 3.032.444.339 2.682.253.673 68,90 77,99 87,22 -33,6% 12,5%

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang| 44


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan

kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan MDG’s yang Pro Poor,

Pro Job, Pro Growth, serta Pro Environtment, sertamenghadapi pasar bebas Asean

maupun globalisasi, maka BKDPP kedepan menjadi ujung tombak dalam melakukan

koordinasi pengembangan kepegawaian yang dapat mempercepat tercapainya

tujuan tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKDPP memiliki

faktor-faktor yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan.Namun

demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif

yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.4.1 Tantangan

a. Tuntutan peningkatan kinerja aparatur yang cepat, tepat dan akurat.

b. Adanya perubahan regulasi bidang kepegawaian yakni perubahan UU

Kepegawaian.

c. Kurangnya pemahaman yang total dari pengelola dan pegawai sendiri

tentang pelaksanaan regulasi bidang kepegawaian yang telah ada,

khususnya regulasi/peraturan yang baru.

d. Perubahan data pegawai dan keluarganya yang tidak segera dilaporkan/

diupdate oleh pengelola SKPD.

e. Beragamnya latar belakang PNS merupakan tantangan dalam pembinaan

dan peningkatan kompetensinya.

2.4.2 Peluang Badan Kepegawaian Daerah

a. Adanya kerjasama ( MoU ) dengan instansi terkait

b. Adanya sinergitas yang baik dengan SKPD yang lain.

c. Berlakunya penilaian kerja pegawai sistem baru pada 2014 (SKP)

memungkinkan PNS bekerja sesuai standar yang ditetapkan.

d. Tersedianya pengelolaan data elektronik pegawai yang akurat akan sangat

membantu manajemen perencanaan dalam jangka pendek dan panjang.

e. Pengadaan pegawai akan mewujudkan/meminimalisasi kekurangan jumlah

kwantitas pegawai.



f. Analisa kebutuhan diklat memberikan peluang untuk memprogramkan jenis

diklat yang sesuai kebutuhan.

g. Sinergitas program BKD dengan Visi-Misi Kabupaten Jombang periode

2014-2018

Berdasarkan uraian tantangan dan peluang diatas, maka dapat dilihat

perbandingan antara peluang dan tantangan adalah 5:7. Dengan perbandingan

tersebut, diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsi yang sesuai dengan pencapaian visi dan misi agar tantangan yang

lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan PelatihanKabupaten Jombang dapat menghasilkan kinerja yang

lebih baik dari periode sebelumnya.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Seiring dengan perkembangan kebijakan yang terjadi pada tahun 2016 yang

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan berkedudukan

sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan BKDPP selama kurun waktu tiga tahun ke

belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa

permasalahan yang dihadapi BKDPP yaitu:

1. Terdapat keterlambatan penerbitan SK pensiun dan kenaikan pangkat bagi Goll

IV/c ke atas;

2. Masih banyak pengajuan administrasi kepegawaian yang terlambat untuk usulan

berkas kenaikan pangkat maupun pensiun;

3. Kurang maksimalnya pengelola kepegawaian di SKPD didalam update data

PNS.

4. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan belum memadai;

5. Masih rendahnya minat PNS untuk mengikuti diklat;

6. Adanya diklat pola baru dimana pelaksanaan diklat kepemimpinan dan diklat

prajabatan waktunya lebih lama.

7. Adanya kekurangan pegawai yang sangat besar akibat kebijakan moratorium

PNS;

8. Masih subyektifnya Penilaian Angka Kredit SKPD yang memiliki tenaga

fungsional;

9. Kurangnya koordinasi stakeholder terkait dengan kesejahteraan pegawai

(Bappertarum, ASKES/BPJS Kesehatan).



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima

tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati

Jombang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat

dan pendorong pelayanan BKDPP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan

misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-

2018, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018,

adalah: “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Makna dari visi tersebut:

“JOMBANG” adalah mewakili seluruh masyarakat/kelompok orang yang hidup

bersama di Kabupaten Jombang dalam satu komunitas yang teratur.

“SEJAHTERA UNTUK SEMUA” adalah tatanan kehidupan masyarakat

Jombang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi antara lain pemenuhan

kecukupan energi dan protein, terpenuhinya rumah yang layak huni, tersedianya

jaminan pemerliharaan kesehatan masyarakat, terwujudnya keamanan dan

ketertiban masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pendidikan, meningkatnya

kemampuan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Sesuai dengan visi “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”, maka

ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 sebagai

upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, yaitu:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama;

Misi 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau;

Misi 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata;

Misi 4. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan

Lingkungan;

Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih.



Berdasarkanvisi dan misi yang telah dipaparkan tersebut maka Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan termasuk sebagai OPD yang

memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut. Oleh karena itu,

diperlukan analisis yang tepat untuk mengetahui dan mengidentifikasi kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman dari lingkungan internal maupun eksternal SKPD

sehingga dapatditemukanpenerapan strategi yang tepat.Berkaitan dengan misi

Kepala Daerah terpilih, maka Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan akan berperan serta dalam menjalankan misi ke-5 (lima) yaitu:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih.

Dalam konteks visi ke-lima ini, beberapa hal yang menjadi langkah-langkah

utama yang perlu dilakukan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

antara lain :

1. Pembinaan aparatur

2. Pengembangan Aparatur

3. Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur

4. Peningkatan Karir Aparatur.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Renstra Badan Kepegawaian Negara

Sasaran strategis BKN disusun berdasarkan hasil identifikasipotensi dan

permasalahan internal, dalam rangka mencapai tujuan, di mana perlunya sinergitas

dengan Badan yang berurusan di bidang yang sama untuk pencapaian tujuan

tersebut yaitu termasuk Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

sebagai Badan Pemeritah Daerah di bidang Kepegawaian.Sasaran strategis BKN

dapat dijadikan tolak ukur turunan tujuan bagi Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan.Sasaran strategis BKN sebagai berikut:

a. Meningkatkan Efektifitas Sistem Perencanaan dan

PengembanganKepegawaian

Dengan mempertimbangkan unsur kepentingannya, makaditetapkan

indikator-indikator keberhasilan sasaran strategis inimencakup, pertama yakni



Persentase Instansi Pemerintah yangmenerapkan Kebijakan Penataan

Kepegawaian (Rightsizing) dilingkungannya. Indikator ini ditetapkan untuk

mengetahui seberapabanyak instansi pemerintah yang telah menerapkan

kebijakanpenataan kepegawaian (rightsizing). Kedua adalah Persentase

InstansiPemerintah yang menerapkan Standar Kompetensi Jabatan

dilingkungannya, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa banyakstandar

kompetensi jabatan PNS sudah diterapkan pada InstansiPemerintah, baik Pusat

maupun Daerah.Indikator keberhasilan dari sasaran strategis ini yangberikutnya

adalah Persentase Instansi Pemerintah yang menerapkanPenilaian Kompetensi

PNS dalam Pengembangan KarierKepegawaian dilingkungannya. Indikator ini

ditetapkan dengantujuan untuk mengukur seberapa banyak instansi pemerintah

yangtelah menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam mengembangkankarir

kepegawaian. Kemudian, indikator berikutnya adalahPersentase Instansi

Pemerintah yang menghitung kebutuhan formasiPNS dengan tepat sesuai

Norma, Standar, dan Prosedur (NSP), yakniuntuk mengetahui seberapa banyak

instansi pemerintah yang telahmenghitung kebutuhan formasi PNS dengan

tepat sesuai NSP.

b. Meningkatkan Sistem Pembinaan Kinerja yang Optimal

Melalui sasaran strategis ini BKN mengharapkan adanyakemauan dari

instansi pusat maupun daerah dalam berkontribusimeningkatkan sistem

pembinaan kinerja. Sistem pembinaan kinerjadimaksudkan antara lain sebagai

upaya pengembangan kualitassumber daya Pegawai Negeri Sipil. Sasaran

strategis ini merupakanpenjabaran atau implementasi dari tujuan yang akan

dicapai dalamjangka waktu 1(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dengandiformulasikannya sasaran strategis ini, maka BKN dapat

mengetahuisecara tepat apa yang harus dilakukan oleh organisasi

untukmencapai visi dan misinya berdasarkan pertimbangan sumber dayadan

kemampuan yang dimiliki. Namun harus disadari masih banyakhal yang perlu

dilakukan BKN dalam melaksanakan tugas danfungsinya, khususnya dalam

meningkatkan efektivitas pengelolaankepegawaian dilingkungan instansi pusat



maupun daerah. Olehkarena itu, dalam kurun waktu 2010-2014 BKN akan

secara cermatmenyusun program kerja yang berbasis kepada kondisi aktual

danberdampak terhadap peningkatan pembinaan kinerja PNS.Melalui sasaran

strategis ini juga memungkinkan BKN untukmengukur sejauh mana capaian

keberhasilan dibidang sistempembinaan kinerja yang optimal, agar visi dan misi

organisasi dapattercapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan

visi danmisi organisasi. Untuk dapat mengukur keberhasilan organisasidalam

mencapai sasaran strategis dimaksud, maka perlu ditetapkanindikator kinerja

sasaran (outcome) yang meliputi :

1) Jumlah instansi pemerintah yang telah memanfaatkan sistemrekrutmen

danpromosi dengan menggunakan alat bantukomputer (CAT); dan

2) Jumlah pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsionalanalis

kepegawaian.

c. Meningkatkan Kualitas Rumusan Perundang-undanganKepegawaian

Dengan adanya keseragaman dalam penyelenggaraanmanajemen

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalampenjelasan umum Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana Manajemen

Pegawai Negeri Sipil perludiatur secara menyeluruh dengan menerapkan

Norma, Standar, danProsedur (NSP) yang seragam. Dengan adanya NSP

tersebutdiharapkan akan dapat diciptakan Pegawai Negeri Sipil yangberkualitas

diseluruh Indonesia. Hal tersebut selain untukmemudahkan dalam

penyelenggaraan manajemen kepegawaian, jugauntuk mewujudkan perlakuan

yang sama dan jaminan kepastianhukum bagi seluruh Pegawai Negeri

Sipil.Peraturan perundang-undangan bidang kepegawaianmerupakan kebijakan

pemerintah yang disusun dalam bentukPeraturan Pemerintah (PP), Peraturan

Presiden (PerPres), PeraturanKepala (PerKa) BKN, dan termasuk juga

Keputusan Kepala (KepKa)BKN. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan

peraturanpelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Kepegawaian sebagaimana



disebutkan diatas yang merupakan instrumen dalam penyelenggaraan

manajemen kepegawaian. Penyusunan peraturan perundang-undangan

kepegawaian seyogyanya disusun dengan mempertimbangkan

perkembanganlingkungan strategis. Terlebih lagi Pemerintah dalam beberapa

tahunterakhir ini sedang melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi.

Olehkarena itu, dalam penyusunannya harus memperhatikan faktor-faktoryang

mempengaruhi dalam penyelenggaraan manajemenkepegawaian. Disamping

itu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan kepegawaian harus

dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, terutama dalam pembahasan dan

harmonisasimengenai substansi maupun konstruksi peraturan perundang-

undangan,agar dapat dihasilkan suatu peraturan perundangan yang

berkualitas.Sejalan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur capaian

keberhasilan sasaran strategis yaitu meningkatkankualitas rumusanperaturan

perundang-undangan kepegawaian ditetapkan indikatorkinerja sasaran

(outcome), yaitu jumlah rumusan peraturanperundang-undangan yang

diselesaikan.

d. Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian Berbasis TeknologiInformasi

Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian berbasis teknologiinformasi

mencakup kegiatan Pelayanan Penetapan NIP, Karpeg,Karis/Karsu, Pelayanan

Penetapan Kenaikan pangkat dan Mutasilainnya, Pelayanan penetapan

Pensiun PNS, janda/duda/anak/orangtua PNS dan janda/duda pejabat Negara,

Pelayanan penetapan statusdan kedudukan kepegawaian pegawai negeri sipil.

Melalui sasaranstrategis ini, Badan Kepegawaian Negara mengharapkan

dapatmemberikan pelayanan kepegawaian sesuai dengan harapanpelanggan

dengan Menerapkan SMM ISO 9001:2008 dan MenerapanSistem Aplikasi

Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On-Line yang diukurdengan Indeks kepuasan

masyarakat terhadap pelayanankepegawaian berpedoman pada Peraturan

Menpan No 25 tahun 2004tentang Indeks Kepuasan Pelayanan.Target yang

akan dicapai merupakan upaya berkesinambunganyang dilakukan Badan



Kepegawaian Negara untuk memenuhi targetkepuasan pelanggan terhadap

pelayanan kepegawaian. Pada akhirnyaakan tercapai titik ideal sesuai dengan

harapan masyarakat yangdilayani yang memenuhi unsur-unsur terstandar,

mudah, cepat, tepat,terbuka dan adil.

e. Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi

Pembangunan dan pengembangan sistem informasikepegawaian dan

pengolahan database kepegawaian merupakansasaran strategis dalam upaya

untuk memberikan dukunganpelaksanaan kebijakan pengembangan sistem

informasi kepegawaianberbasis teknologi informasi serta kegiatan akurasi

databasekepegawaian dalam upaya peningkatan pelayanan

kepegawaiansesuai dengan kebutuhan stakeholders.Melalui sasaran strategis

ini, BKN menyadari pentingnyaSistem Informasi Manajemen Kepegawaian

secara Unified System atausistem informasi yang terintegrasi untuk mengurangi

simpul birokrasidalam pelayanan bidang kepegawaian serta sekaligus

menghilangkanduplikasi sistem dan data kepegawaian, sehingga

pelayanankepegawaian akan lebih efektif dan efisien. Untuk itu,

penerapansistem aplikasi kepegawaian secara terintegrasi ditujukan

untukmendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem

informasikepegawaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi data

sertapeningkatan pelayanan administrasi kepegawaian. Integrasi sistemdan

data kepegawaian juga melibatkan stakeholders lain yang terkaitdengan

peningkatan pelayanan kepada PNS, diantaranya adalahTaspen, Askes dan

Bappertarum.

f. Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengawasan dan

PengendalianKepegawaian

Peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sebagaiNorma,

Standar dan Prosedur dalam pembinaan karier PNS wajibdilaksanakan oleh

setiap Pejabat Pembina kepegawaian, baik padaPemerintah Pusat maupun



Pemerintah Daerah. Tegaknya norma,standar, prosedur merupakan upaya

mewujudkan PNS yangprofesional, netral dan sejahtera guna mendukung serta

mendorongterciptanya birokrasi yang efesien dan efektif.Peran dan fungsi

pengawasan dan pengendalian pelaksanaanperaturan perundangan bidang

kepegawaian ini merupakan salahsatu bagian yang sangat menentukan untuk

tegaknya norma, standardan prosedur. Oleh karena itu, pengawasan dan

pengendalianpelaksanaan peraturan perundangan-undangan bidang

kepegawaianperlu dilakukan secara berkesinambungan dengan cara yang

efektif .

g. Meningkatkan Efektifitas Koordinasi Perencanaan Program,Sumber Daya,

serta Pengelolaan Administrasi

Dalam upaya mencapai keberhasilan BKN dalam mengembantugas dan

fungsinya, BKN berupaya untuk berkoordinasi denganstakeholders, baik

internal maupun eksternal dalam penyusunanprogram maupun kegiatan

dengan tujuan agar kinerja BKN dapatdirasakan oleh masyarakat. Untuk

mendukung pelaksanaan tugasdan fungsinya, BKN memanfaatkan sumberdaya

organisasi secaraefektif dan efisien. Disamping itu, pengelolaan

administrasimerupakan hal yang sangat penting sehingga BKN perlu

melakukanupaya secara terus menerus untuk membenahi dan

memperbaharuikondisi yang ada dengan menggunakan teknologi informasi.

h. Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana PrasaranaKantor

Dalam rangka peningkatan kinerja BKN, perlu didukungdengan adanya

ketersediaan fasilitas kerja yang memadai sesuaidengan standar sarana dan

prasarana kerja. Atas dasar itu, makaditetapkan sasaran strategis ini sebagai

upaya BKN untukmeningkatkan standar mutu sarana dan prasarana kantor

yangdibutuhkan. Untuk mencapai sasaran strategis ini, BKN telahmenetapkan

indikator hasil yaitu: (1) Indeks kepuasan pegawaiterhadap sarana dan

prasarana kantor yang tersedia serta(2) Persentase pemenuhan standar sarana

dan prasarana.



3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi dan telaah dokumen terkait, terdapat isu-isu strategis

pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihanyaitu :

“Kurang optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah

daerah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, antara lain

disebabkan terbatasnya prasarana dan sarana, kemampuan aparat dan

anggaran yang terbatas.”

Berdasarkan penentuan isu strategis tersebut, maka terdapat beberapa

gambaran dalam penanganan atau menghadapi isu tersebut pada tahun

mendatang, antara lain dengan melakukan program, sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan

SKPD;

e. Program Pembinaan Aparatur;

f. Program Pengembangan Aparatur;

g. Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur;

h. Program Peningkatan Karir Aparatur.

Program yang disebutkan diatas tentunya juga diikuti dengan kegiatan dan

indikator, baik indikator program itu sendiri maupun kegiatannya. Turunan program

tersebut yaitu indikator program, kegiatan, indikator kegiatan dapat di lihat pada bab

selanjutnya.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu

organisasiharus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, aspiratif,

inovatif danproduktif. Visi tersebut menentukan arah dan tujuan perencanaan

Kabupaten Jombang sekaligusmenggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan

menjadi komitmen seluruh pihak yangberkepentingan (stakeholders) dengan

perencanaan tersebut.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahanuntuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

cita-cita bangsa dalambernegara. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan

pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab

serta bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme.

Visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Jombang dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten

Jombang. Sejalan dengan Visi Kabupaten Jombang yaitu “Jombang Sejahtera

Untuk Semua”, dimana upaya untuk mewujudkan keberhasilan Visi tersebut

tentunya juga ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur Pemerintah Kabupaten

Jombang.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang

menginginkan bahwa setiap aparatur Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki

kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik, berdaya dan berhasilguna.

Hal tersebut memerlukan dukungan dari kelembagaan perangkat daerah agar efektif

dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan prima oleh pemerintah Kabupaten

Jombang. Oleh karena itu, selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Jombang, maka

Visi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

“Aparatur Pemerintah Daerah Yang Professional dan Bersih Tahun 2018”



Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

“ Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara untuk Mendukung

Terciptanya Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional ”

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan

untuk dapat memecahkan masalah dan menangani isu strategis sehingga sekaligus

dapat melaksanakan dan mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Tujuan jangka

menengah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Jombang adalah sebagai berikut :

Mewujudkan Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator

kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima

tahun mendatang, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan karir aparatur.

2. Meningkatnya kompetensi dan kwalitas SDM aparatur.

3. Terpenuhinya kebutuhan aparatur

4. Meningkatkan kinerja aparatur

Pemaparanmengenai tujuan dan sasaran di atas, dapat dilihat dalam bentuk

tabel di bawah ini :



Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

MISI Rumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada tahun ke 1 2 3 4 5

Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara untuk Mendukung Terciptanya Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional

Mewujudkan Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Meningkatnya pelayanan Karir Aparatur

Prosentase Pelayanan Karir Aparatur.

95% 96% 98% 100% 100%

Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur

Prosentase jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03%

Terpenuhinya kebutuhan aparatur

Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sesuai formasi.

80% 80% 80% 80% 80%

Meningkatnya kinerja aparatur

Prosentase PNS yang mempunyai nilai SKP berkategori baik

90% 93% 94% 95% 96%



4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam

serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat

bagaimana BKDPP menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder

layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. Untuk merumuskan

strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan

analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis

SWOT (Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan

Threats/tantangan).

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk

merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat

memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan

1. Memiliki pegawai yang berpengalaman, memiliki kompetensi dan dedikasi

yang cukup..

2. Adanya struktur organisasi beserta uraian tugas untuk semua jabatan.

3. Tersedianya sistem data elektronik dalam aplikasi SIMPEG dan file pegawai.

4. Tersedianya layanan dan data kepegawaian dari secara on line dari BKN

5. Telah terkoordinasinya layanan kepegawaian dengan seluruh SKPD

6. Tersedianya norma yang telah memadai dalam bentuk dalam Peraturan

Bupati sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan peraturan kepegawaian di

atasnya.

7. Kondisi tempat dan suasana kerja yang kondusif

b. Kelemahan

1. Sarana dan prasarana kurang memadai terutama dalam upaya peningkatan

kualitas kualitas sumber daya aparatur.



2. Belum optimalnya pengelolaan aplikasi SIMPEG.

3. Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian.

c. Peluang

1. Terwujudnya kerjasama ( MoU) dengan instansi terkait.

2. Adanya program peningkatan kompetensi PNS dari lembaga lain.

d. Tantangan

1. Tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kinerja aparatur guna

mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat.

2. Adanya perubahan regulasi bidang kepegawaian yakni perubahan undang-

undang Kepegawaian ( UU Aparatur Sipil Negara ).

3. Kurang optimalnya minat aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

guna meningkatkan kompetensinya.

Berdasarkan identifikasi ke-4 (empat) indikator SWOT di atas, maka rumusan

strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut :



Tabel 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

RUMUSAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat


Prosentase Pelayanan Karir Aparatur

Melaksanakan manajemen ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penempatan dan pengangkatan ASN sesuai dengan kompetensinya. Peningkatan pelayanan yang sederhana dan mudah dengan minimalisasi berkas-berkas kertas.


Prosentase jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Peningkatan kwantitas dan kwalitas pelaksanaan diklat-diklat pegawai


Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sesuai formasi.

Mewujudkan ketersediaan aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang memadai

Pelaksanaan rekrutmen pegawai dengan system yang akuntable dan transparan/CAT. Peningkatan ketersediaan data ASN yang valid.

Meningkatnya kinerja aparatur Prosentase PNS yang mempunyai nilai SKP berkategori baik

Mewujudkan aparatur yang mempunyai kinerja tinggi dan dedikasi yang kuat.

Peningkatan pengawasan dan pembinaan kinerja dan disiplin secara hirerarki yang proporsional. Peningkatan pelayanan adminsitrasi kesejahteraan ASN



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan uraian sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan PelatihanKabupaten Jombang sebelumnya, yang kemudian di break

down ke dalam rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan PelatihanKabupaten Jombang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan, maka disusun program dan kegiatan yang dapat mendukung dalam

mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

PelatihanKabupaten Jombang. Pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Jombang dapat dikatakan berhasil

apabila pelaksanaan program dan kegiatan telah memenuhi target dan indikator

kinerja yang telah ditentukan.

Selain penyusunan target capaian program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan PelatihanKabupaten

Jombang selama 2 (dua) tahun ke depan, juga telah disusun pendanaan indikatif

untuk masing-masing program maupun kegiatan,yang dapat dilihat pada tabel 10 di

bawah ini :



TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF



MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. JOMBANG TAHUN 2014-2018

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Sasaran Kinerja

Sat 2014 2015 2016 2017 2018 SKPD

Penanggung Jawab Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4.05.4.05.6.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Prosentase realisasi belanja layanan administrasi OPD

90% 79.314.000 90% 595.253.000 90% 652.799.200 90% 876.330.000 90% 876.330.000 BKDPP

4.05.4.05.6.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Prosentase terbayarnya honorarium tenaga non PNS

bln 12 20.400.000 12 19.800.000 12 19.800.000 12 26.400.000 12 26.400.000 BKDPP

4.05.4.05.6.01.23 Penyusunan dan Update Akreditasi kualitas Pelayanan

Jumlah dokumen sertifikasi ISO 9001:2015

paket - - - - - - 1 72.460.000 1 72.460.000 BKDPP

4.05.4.05.6.01.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah serapan belanja kebutuhan administrasi perkantoran pada tahun berkenaan

bulan 12 589.14.900 12 575.453.000 12 632.999.200 12 777.470.000 12 777.470.000 BKDPP

4.05.4.05.6.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosente aset dalam kondisi baik balam kurun waktu berjalan

90% 425.571.000 90% 201.598.100 90% 221.758.750 95% 261.303.250 95% 276.903.250 BKDPP

4.05.4.05.6.02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Jumlah jenis barang peralatan kantor yang diadakan

bulan 12 200.150.000 12 100.265.000 12 110.291.500 12 121.320.650 12 121.320.650 BKDPP

4.05.4.05.6.02.47 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

Terlaksananya pemeliharaan gedung

bulan 12 152.246.000 12 14.570.600 12 16.027.600 12 25.000.000 12 50.600.000 BKDPP

4.05.4.05.6.02.48 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Jumlah jenis barang sarana dan prasarana yg dipelihara/ dirawat pada

bulan 12 38.975.000 12 42.872.500 12 47.159.750 12 51.875.700 12 51.875.700 BKDPP




Program / Kegiatan


Sat 2014 2015 2016 2017 2018 SKPD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tahun berkenaan

4.05.4.05.6.02.49 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

Prosentase kendaraan dinas yang dilakukan perawatan

persen 90 34.200.000 90 43.890.000 90 48.279.900 90 53.106.900 90 53.106.900 BKDPP

4.05.4.05.6.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase realisasi belanja pakaian dinas dan pakaian khusus

90% 20.000.000 90% 22.000.000 90% 24.200.000 90% 41.620.000 90% 41.620.000 BKDPP

4.05.4.05.6.03.06 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya

Jumlah pakaian olahraga dan paduan suara yang diadakan

stel 80 20.000.000 80 22.000.000 80 24.200.000 80 41.620.000 80 41.620.000 BKDPP

4.05.4.05.6.07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu

95% 44.232.000 95% 37.537.500 95% 41.291.250 95% 63.920.300 95% 73.320.300 BKDPP

4.05.4.05.6.07.01 Penyusunan rencana strategis SKPD

Jumlah dokumen perubahan renstra 2014-2018 yang tersusun tepat waktu

paket 1 8.997.000 - - - - 1 25.600.000 1 35.000.000 BKDPP

4.05.4.05.6.07.02 Penyusunan rencana Kerja SKPD

Jumlah dokumen renja dan RKA beserta perubahannya

dokumen 4 14.125.000 4 15.537.500 4 17.091.250 4 11.700.300 4 11.700.300 BKDPP

4.05.4.05.6.07.03 Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD

Jumlah jenis laporan kinerja yang disusun

laporan 2 11.110.000 2 11.000.000 2 12.100.000 2 13.310.000 2 13.310.000 BKDPP

4.05.4.05.6.07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD

Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun

dokumen 5 10.000.000 5 11.000.000 5 12.100.000 5 13.310.000 5 13.310.000 BKDPP

4.05.4.05.6.57 Program Pembinaan Aparatur Prosentase pegawai yang terkena sanksi hukuman

2% 198.523.900 2% 145.925.775 2% 154.509.750 1% 315.123.650 1% 504.500.000 BKDPP




Program / Kegiatan


Sat 2014 2015 2016 2017 2018 SKPD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 disiplin

4.05.4.05.6.57.03 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

Jumlah sosialisasi peraturan kepegawaian yang dilaksanakan

orang 450 107.377.400 300 71.369.825 300 75.568.050 2 kali 85.568.050 2 kali 148.500.000 BKDPP

4.05.4.05.6.57.04 Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian

Jumlah dokumen laporan kegiatan workshop, SKP dan LP2P

12 20.929.000 12 17.789.550 12 18.836.100 3 laporan 130.850.000 3 laporan 154.000.000 BKDPP

4.05.4.05.6.57.05 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan kepegawaian

Jumlah dokumen laporan pelayanan kesejahteraan pegawai

1550 org

41.784.000 1550 org

35.516.400 1700 org

37.605.600 5 dokumen laporan

56.205.600 5 laporan dokumen

132.500.000 BKDPP

4.05.4.05.6.57.06 Pembinaan Disiplin Pegawai Jumlah instansi yang termonitoring masalah disiplin

25 instansi

28.433.500 25 instansi

21.250.000 25 instansi

22.500.000 25 instansi

42.500.000 25 instansi

69.500.000 BKDPP

4.05.4.05.6.58 Program Pengembangan Aparatur

Prosentase CPNS yang diangkat menjadi PNS

100% 1.821.622.000 100% 1.039.760.925 100% 1.268.216.950 100% 989.018.750 100% 1.713.000.000 BKDPP

4.05.4.05.6.58.02 Pemprosesan CPNS Prosentase CPNS yang diangkat menjadi PNS

554 org 178.214.000 350 org 73.357.975 350 org 77.673.150 100% 87.673.150 100% 165.000.000 BKDPP

4.05.4.05.6.58.09 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Prosentase data PNS yang telah diupdate dan diverifikasi

% 65 194.309.000 70 174.065.150 75 185.363.100 95 210.363.100 95 533.000.000 BKDPP

4.05.4.05.6.58.10 Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara

Jumlahh dokumen penyusunan formasi dan pengadaan calon ASN

1 1.384.897.000 1 908.518.250 1 961.960.500 2 dokumen

649.903.900 2 dokumen

900.000.000 BKDPP

4.05.4.05.6.58.11 Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional

Prosentase SK jabatan fungsional yang

1000 org

24.398.000 1000 org

20.738.300 1000 org

21.958.200 95% 41.078.600 95% 115.000.000 BKDPP




Program / Kegiatan


Sat 2014 2015 2016 2017 2018 SKPD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 diterbitkan

1.20.06.01.58.04 Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN

Pemrosesan seleksi CPNS tugas belajar

paket 1 39.804.000 1 20.081.250 1 21.262.00 - - - - BKDPP

4.05.4.05.6.71 Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur

Prosentase aparatur yang lulus diklat

% 85% 4.696.099.000 85% 2.486.751.075 85% 1.985.030.550 85% 2.433.575.550 85% 3.971.480.550 BKDPP

4.05.4.05.6.71.01 Fasilitasii Tugas Belajar Jumlah aparatur yang diberikan bantuan tugas belajar dan izin belajar

orang 12 25.000.000 15 115.421.500 15 122.211.000 2 58.561.000 2 58.561.000 BKDPP

4.05.4.05.6.71.02 Fasilitasi Diklat Prajabatan Jumlah peserta diklat prajabatan yang dikirimkan

Orang 548 2.504.400.000 100 680.000.000 160 720.000.000 31 142.950.000 198 797.500.000 BKDPP

4.05.4.05.6.71.03 Fasilitasi Diklat Penjenjangan Jumlah peserta yang lulus diklatpim IV

orang 82 1.302.958.000 102 1.147.160.000 137 1.214.640.000 40 617.320.000 40 1.477.540.000 BKDPP

4.05.4.05.6.71.04 Fasilitasi Diklat Tekis/Fungsional

Prosentase aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional lulus dengan predikat baik

441 org 844.880.000 345 org 518.447.725 345 org 548.944.650 90% 1.201.379.550 90% 1.201.379.550 BKDPP

4.05.4.05.6.71.05 Fasilitasi Pengembangan Diklat

Jumlah diklat yang sesuai kebutuhan OPD

1 18.861.000 1 25.721.850 1 27.234.900 4 21.000.000 4 21.000.000 BKDPP

4.05.4.05.6.71.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi

Jumlah peserta yang lulus ujian dinas PI dan seleksi jabatan pimpinan tinggi

kegiatan - - - - - - 100 UD/Pidan

30 org seleksi

PT

392.365.000 100 UD/Pidan 30 org seleksi PT

415.500.000 BKDPP

4.05.4.05.6.72 Program Peningkatan Karir Aparatur

Prosentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan

389.590.000 320.386.000 330.943.500 95% 392.478.500 95% 216.043.500 BKDPP

4.05.4.05.6.72.01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur

Prosentase pejabat struktural yg

175 org 137.265.000 165 org 140.908.500 170 org 140.908.500 90% 166.043.500 95% 216.043.500 BKDPP




Program / Kegiatan


Sat 2014 2015 2016 2017 2018 SKPD


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 telah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

4.05.4.05.6.72..02 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pangkat PNS

Prosentase yang menerima SK kenaikan pangkat pada tahun bersangkutan

2 periode KP & 12

bln KGB

137.150.000 2 periode KP & 12

bln KGB

95.897.000 2 periode KP & 12

bln KGB

101.538.000 90% 126.538.000 90% 159.365.250 BKDPP

4.05.4.05.6.72.03 Fasilitasi Pemberian Pensiun PNS

Prosentase penerbitan SK pensiun yang tepat waktu pada tahun berkenaan

446 org 115.175.000 446 org 83.580.500 431 org 88.497.000 95% 99.897.000 95% 99.897.000 BKDPP

Jombang, Januari 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN JOMBANG

Drs. MUNTHOLIP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19651024 199403 1 008



BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah,

Pendidikan dan Pelatihan merupakan penjabaran perencanaan pembangunan

dalam upaya mewujudkan tujuan, baik skala nasional maupun daerah. Oleh karena

itu, Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

memiliki kesinambungan dengan dokumen daerah terkait, salah satunya yaitu

RPJMD. Dapat dikatakan bahwa dengan pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mampu membantu pencapaian tujuan RPJMD

Kabupaten Jombang. Sehingga Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan menentukan target kinerja dalam konteks pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Jombang, sebagai berikut :



Tabel 6.1. INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI AKHIR (2018) 2014 2015 2016 2017 2018

1 Mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat


Prosentase Pelayanan Karir Aparatur. 95% 96% 98% 100% 100% 100%


Prosentase jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 3,03 % 3,03 % 3,03 % 3,03 % 3,03 % 3,03 %


Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sesuai formasi. 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Meningkatnya kinerja aparatur

Prosentase PNS yang mempunyai nilai SKP berkategori baik 90% 93% 94% 95% 96% 96%



BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 akan

menjadi pedoman dalam pelaksanaan program maupun kegiatan Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang selama kurun

waktu dua tahun yang akan datang. Program dan kegiatan Badan Kepegawaian

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang disusun berdasarkan

orientasi penyediaan pelayanan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

Kabupaten Jombang.

Oleh karena itu, dengan tersusunnya dokumen Perubahan Renstra Badan

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang ini,

diharapkan adanya keteraturan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat

mewujudkan sinergitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Jombang dengan pihak atau instansi terkait kepegawaian

lainnya, baik ditingkat daerah maupun pusat.


Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan...

Documents

Transcript of Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan...