BABIV HASILDANPEMBAHASAN
Transcript of BABIV HASILDANPEMBAHASAN
22
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
1. Kondisi Georafis
a. Ketinggian daratan di atas permukaan laut: 154 m
b. Jumlah curah hujan: 1711 mm / tahun
c. Tofografi: Rawa
d. Suhu udara normal 29. c
2. Jarak antara desa dan Kota
a. Jarak ke Pusat Pemerintah Lokal: 4 hari 4 malam
b. Jarak dari ibu kota dan rezim: 7 jam
c. Jarak dari ibu kota pemerintahan terdekat:
3. Wilayah Desa Wacuala adalah 0,64 km2 (8,91%)
a. Sebuah. Sebelah Timur: Desa Tolando dan Desa Wambongi, Lokal Batuatas.
b. Sebelah Utara: Desa Timur dan Desa Wacuala, Lokal Batuata
c. Sebelah selatan: Desa Taduasa dan Asaa, lokal Batuatas
d. Sebelah Barat: Desa Babala dan Desa Guu Liwu, Kecamatan Batuatas
4. Wilayah Administrasi Desa Wacuala terdiri dari:
a. Desa: Wacuala
b. Dusun: 4 Vila, khusus Dusun Wabide, Dusun Wabide Jaya
c. Dusun Lamee, Desa Wacuala
d. Afiliasi Lingkungan: 8 RT
e. Rukun Warga: 6 RW
Jumlah penduduk yang bergantung pada orientasi seksual Kota Wacuala,
tepatnya: sekitar 570 laki-laki, 684 jiwa, 684 perempuan, dan penduduk all out
Kota Wacuala 1280 jiwa, jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1 orang, 2804
KK, dan ketebalan populasinya 2.1984 individu.
5. Kondisi Ekonomi
Kemudian, ekonomi dan aset jaringan kota Wacuala sangat hidrogen, namun
berfungsi sebagai pemancing dan spesialis keuangan, salah satunya meliputi:
pemancing peternakan, dan penjualan, dll.
6. Jenis pendapatan untuk Individu Desa Wacuala
23
Tabel 4.1 Pendapatan Masyarakat Desa Wacuala
Pendapatan Jumlah
Nelayan 7 orang
Buruh Tani 44 orang
Buruh Migran 63 0rang
PNS 12 orang
Hoenor 120
Perdagangan barang kolontong 49
Pendapatan Jumlah
Montir 6 orang
Perawat Swasta 82 orang
Bidang Sawasta 30 orang
TNI 7 orang
POLRI 12 orang
Pengusahan kecil 8 orang
Guru Sawasta 3 orang
Dosen Swasta 1 orang
Tukan Las 1 orang
Anggota legislative 3 orang
Pelaut 15 orang
Apoteker 1 orang
Karyawan honerer 51 orang
Dukun/paranormal/supranatural 7 orang
Kepala Urusan Kesejahteraan
Masyarakat
SLTA
Kepala Urusan Keuangan S1
Kepala Urusan Umum S1
Sumber: Pemerintahan Desa wacuala 2017.
24
7. Struktur Pemerintahan Desa Wacuala
Struktur Desa Wacuala
1. Kepala Desa: La Jaogamu
2. Sekretaris: Lapanja
3. Petugas Keuangan Kota: Nurdiati Sp.d
4. Kepala Pemerintahan: La Aligusmin Sp.d
5. Kaur Kemajuan: La amuasale
6. Kaur Umum: La Sitamin
Sumber: Organisasi Kota Wacuala 2015/2020
8. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Wacuala
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Perangkat Desa WacualaJabatan Tingkat Pendidikan
Kepala Desa SLTA
Sekretaris Desa SLTA
Kepala Urusan Pemerintahan S1
Kepala Urusan Pembangunan S1
Kepala Urusan Kesejahteraan
Masyarakat
SLTA
Kepala Urusan Keuangan S1
Kepala Urusan Umum S1
Sumber: Pemerintahan Desa wacuala 2017.
4.2 Aturan Pengelolaan Dana Desa Wacuala
1. Perencanaan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pengaturan bisa menjadi fase awal dalam mengawasi ADD. Sebagai
permulaan, setiap vila akan mengadakan pertemuan vila (Musdus) untuk
mewajibkan proposal jaringan sehubungan dengan proyek pekerjaan pemerintah
kota apa yang akan dilakukan setiap tahun yang akan dipenuhi (Pramendagri
NO.113 / 2014). Kemudian lagi, Pemprov dapat membicarakan tentang penataan
perbaikan Desa yang melampaui RPJM Kota dan RKP Kota yang mulai
diakumulasikan pada bulan Juli tahun berjalan dan dibantu melalui
Musrenbangdes. Rancangan RKP Kota digabungkan dengan rencana pergerakan
dan rencana pengeluaran (RAB) yang diperiksa (BPKP, 2015).
25
Kemudian BPD melakukan musrembangdes yang diadakan untuk
menelaah dan menyepakati bersama rancangan RKP Kota dan selanjutnya
membicarakan kebutuhan dan besarnya kebutuhan program kerja yang akan
diselesaikan pada tahun tersebut sesuai usulan jaringan pada jam Musdus
(Permendagri 113 Tahun 2014) RKP Kota dibicarakan dan diselesaikan oleh
Bupati dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota tentang RKP
Kota (BPKP, 2015). Itulah tahapan penyusunan sesuai peramendagri NO. 113
Tahun 2014.
Kemudian, pada tahap pengaturan di desa wacuala ada kelompok luar
biasa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan Pemerkosaan. Hal ini sesuai
dengan hasil pertemuan dengan Sekretaris Kota Wacuala La panja pada hari
Selasa, 18 Februari 2020 di Kantor Kota Wacuala, yang menjelaskan bahwa.
Ada kelompok pengatur yang terdiri dari seorang eksekutif atau biasa
disebut sebagai fasilitator, sekretaris, pejabat keuangan dan individu. Kelompok
tersebut nantinya akan menumpuk pemerkosaan di APB Des, sebenarnya pada
saat itu diperiksa dan setuju dengan BPD untuk ditetapkan sebagai pedoman
sekretaris kota untuk kota Wacuala, 18 Februari 2020.
Sekretaris desa juga menegaskan bahwa pemerintah kota Wacuala telah
melakukan metodologi dalam menangani Distribusi Aset Kota sesuai pedoman
yang sesuai.
Bagaimanapun, sejujurnya, teknik yang sedang diselesaikan belum
sepenuhnya mewujudkan program kota karena ada tahapan dan sesuai pedoman
yang tepat. Yang berbeda adalah DPRD Kota Wacuala tidak bisa memulai tahap
penyusunan Musyawarah Dusun (Musdus) namun dengan pemikiran masing-
masing RW. Kemudian diidentifikasikan dengan organisasi.
Kesiapan RPJM Kota dan RKP Kota di desa Wacuala, Organisasi desa
Wacuala telah mengumpulkan RPJM Desa untuk perencanaan RKP desa dapat
diketahui di tahun sebelumnya karena adanya hardidsk yang digunakan untuk
menyimpan informasi di Desa Wacuala yang telah dirugikan. Ini sesuai dengan
pernyataan dari Administrasi Perbaikan Kota Wacuala.
Musrembangdes adalah ajang diskusi tentang usulan rencana aksi
perbaikan di tingkat kota yang berpedoman pada standar penataan ini, yang
membutuhkan inklusi jaringan secara dinamis dan memutuskan kemajuan yang
akan diselesaikan, terutama yang terletak di kota yang bersangkutan, sehingga
26
dapat bereaksi secara tulus terhadap persyaratan atau keinginan yang tercipta di
jaringan. 2020.
Setelah Musrembangdesa selesai, Pemkot Wacuala akan membantu BPD
untuk mengakumulasi organisasi jaringan lainnya, misalnya para pionir RT.RW
kelompok masyarakat dan selanjutnya ntarunan untuk meminta sentimen tentang
apa yang mereka butuhkan. Hal ini sesuai klarifikasi dari Kepala Kota Wacuala
yaitu sebagai berikut:
Pemdes dapat merencanakan untuk merakit yayasan kota lain, misalnya
RT, RW, rombongan warga, PKK dan Karang Tarunan untuk memberikan
kontribusi pada giliran acara dan berbagai bidang, yang didorong dengan
kehadiran Musrembangdes (Kepala Kota Wacuala, 18). Juli 2017).
Pemerintah Kota Wacuala juga mengatakan bahwa 2016 harus memiliki
opsi untuk membidik pengembangan yayasan. Namun demikian, hal ini dapat
dilihat dari efek samping Kota Wacuala Musrembang, lebih spesifiknya:
1. Dusun Beton Wacuala RT 1/8
2. Jalan beton tidak nyaman di desa Wacuala, RT 2/5
3. Pembangunan Gedung PAUD Wacauala
4. Perbaikan Pasar Kota Wacuala
5. Desain ulang jalan vila Wabide Jaya dan Lamee, RW 6/2
6. Pemulihan jalan gelap di vila RT 01/05
7. Lapangan Jalan Talud
Desa Wacuala juga mendapat penghargaan dari pemerintahan umum
sebesar 35 juta rupiah tahun ini. Cadangan bantuan ini kemudian dialokasikan
oleh pemerintah kota Wacuala untuk memulihkan rumah-rumah yang mengerikan
dengan empat penerima atau empat penerima.
Standar investasi Musrembangdes juga telah merangkum standar
dukungan dan ketangguhan yang harus difokuskan pada pemerintah kota Wacuala
yang secara konsisten menyambut beberapa asosiasi jaringan untuk ikut serta
dalam Musrembangdes. Kemudian pedoman transiprasi dapat dilihat dari adanya
pedoman kota dengan tujuan yang dibuat pada saat penataan perbaikan kota telah
diselesaikan.
Hal tersebut dapat diperkuat dengan keterangan saksi sebagai berikut
Untuk memahami standar minat, kami fokus untuk terus menangani jaringan
mengingat fakta bahwa setiap gerakan diidentifikasi dengan ADD. Berkenaan
27
dengan investasi publik di sini, masyarakat umum sangat antusias dengan
penerimaan otoritas publik. Sejujurnya, mereka umumnya menyatakan kapan
pelaksanaan proyek yang telah diatur '' (Kepala Kota Wacuala 18 Juli 2020).
Dari data di atas, terlihat bahwa dalam tingkat kepentingan jaringan kota
Wacuala, adalah mungkin untuk mengambil kesempatan pada keterusterangan
seperti yang bisa diharapkan. Sesuai dengan artikulasi rapat bahwa DPRD Kota
Wacuala secara konsisten menjelaskan hasil-hasil terkait perbaikan kota yang
diatur melalui spesifikasi Pedoman Kota (Perdes) Kota Wacuala, sebagaimana
ditunjukkan oleh narasumber yang dalam eksplorasi atau pertemuan setiap
pedoman kota Sudah diatur, itu akan diposting di papan deklarasi kota Wacualan,
namun yang mengejutkan para ilmuwan tidak dapat memberikan bukti efek
sampingnya mengingat fakta bahwa diidentifikasi dengan papan data atau
deklarasi kota Wacuala, tidak ada perdes yang diposting. Hanya ada pernyataan
dari kepala kota sehubungan dengan data jaringan ini.
Pernyataan kepala desa jaogamu bahwadan sekretarsi desa diatasas telah
konsisten dengan hasil wawancara dari beberapa elmen masyarakat desa wacala
keli8ma informasi yangt di wawancarai menyatahkan bahwa meraka ikut di
undang dan bertisipasi daloam muswarah dusun( Musdus) dan musrebangdes.
2. Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah di
mulai dari prencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
Namun tahap pelaksanaan lebih sering di identikan dengan proses realisasi
angggran.Dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayai bersumber dari ADD
sepenuhnya dan di laksanakan oleh tim pelaksana desa ( Pemerintah
Desa).Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk tim pengelola kegiatan
(TPK). Untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan.
Namun Pada desa wacuala, tim pelaksana kegiatan terdiri dari lima sampai
delapan anggota yang di biyayai langsung oleh PTPKD atau tim pelaksana desa
yang di kordinatori oleh sekretaris desa, yang bertugas untuk menjalankan,
mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari segala kegiatan dari program
kerja yang ada lapangan. Hal ini sesuai dengan pernytaan dari sekretaris desa
wacuala sebagai berikut:
“untuk kegitan dilapangan bahwa kami membentuk tim pengelola kegiatan
(TPK). TPK ini dibawahai langsung oleh PTPKD yang di kordinatori oleh
28
sekretaris desa tim ini dari lima sampai delapan anggota yang bertugas untuk
menjalangkan mengawasi, dan melaporkan segalah kegitan dari program kerja
yang ada dilapangan(Sekretaris DesaWacuala, 30 mei 2020.
Kemudian, untuk pelaksanan pembangunan yang di danai oleh ADD harus
melibatkan seluruh lembaga kemasyrakatan dan di laksanakan secara swakelola
dengan sumber daya atau bahan baku loka, dan di upayakan untuk dapat
menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (Undang-undang N0. 6
tahun 2014).
Tidak berbeda pada desa wacuala, pemerintah desa wacuala juga melibatkan
masyarkat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD.
Mereka akian memilih beberapa warga kurang mampu untuk di tawari sebagai
tukan daom pembangunan fisik program kerja pemerintah desa wacuala hal ini
sesuai dengan pernyataan kaur keungan perintah desa wacuala dan teloah
konsisten dengan pernyataan dari warga yang ikut berrtisipasi dalam
pembanguanan fisik program kerja desa wacuala pernytaanya adalah sebagia
bgerikut:
’’Tenaga kerja itu kita sarangkan di utamakan itu masyrakat lokal dulu jadi
tujuanya juga pemberdayaan kalau memang masyarkat nanti itu ada yang perlu di
bayar kita sarangkan itu masyarakat mungkin tidak mampuh….”’( Kaur keungan
18 juli 2020).
Dalam pelaksananya, bendahara desa dapat menyimpan uang kas desa pada
jumlah tertentuh kebutuhan oprasional pemerintah.
Desa batasan jumlah uang tunai yang di simpang dalam kas desa di tetapkan
dengan peraturan bupati / walikota ( BPKP, 2016). Menurut penjelasan dari
bendahara desa, batasan jumlh uang yng disimpang dalam kas desa adalah sebesar
satu juta ( bendahara desa 18 agustus 2017.
Sedangkan dalam penatausahannya, harus menggunakan sistem yang telah
menmannfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan menggunakn aplikasi
yang telah di kembangkan oleh PKP. Aplikasi ini di beri nama aplikasi sisitem
tata kelola keungan desa atau SIMDA desa yang telah di tetapkan pada 13 juli
2015 lalu (okta resa, 2015: 17).
Pada desa wacuala juga telah menggunakan aplikasi SIMDA desa namunya
sayangya pemerintah desa wacuala masi menggunakan fersi lama yaitu tahun
29
2015 Hal ini lah kaur keungan desa wacuala telah menjadi kendalah dalam
penatusahan pengelola ADD wacuala, seperti dalam pernytaan sebagia berikut:
Yang kita sulitkan saat ini adalahbahwa proses penatausahnya itu masi
memakau dalam sistem 2015 namun kesulitan saat ini karna belum ada binteks
secara detail dari pusat sehingga kaur keuangan tidak mentapkan dalam keuangan
2015.
Gambar 2.3 Pengeluaran Dana Dari Kepala Urusan
Keuangan Desa Wacuala
TPK SEKDE
SKADES Kaur Keuangan Desa
Mengajukan SPP
SPP
SPP
MemverifikasiSPP
SPP
SPP
MenyetujuiSPP
SPP
SPP
Mencairkan UangADD sejumlahyang tertera padaSPP dan diberikankepada TPK
Sumber: Dikembangkan oleh penulis dari hasil wawancara.
Dalam melesanakan kegitan TPK, memelanjankan barang dan jasa yang
dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja pemerinah desa. Setelah
menerimah barang dan kuitansi atau nota, maka TPK wajib mengajubkan surat
permintaan pembayaran(SPP) kepada Kepala Desa dan di ferfikasi oleh skertaris
Desa (BPKP, 2016).
SPP Desa merupakan dokumen yang bersi permintaan pembayaran atau
pengesahan belanja yang telah di lakukan pelaksana kegiatan, dokumen verfikasi
oleh skretaris desa sekali juga perintah bagi bendahara desa secara terbuka atau
akuntabel. SPP juga dalam merupakan penting dalam penyusunan laporan
Realisasi APB Desa. Seluruh SPP kegiatan yang ada pada akhir priode dan akan
30
di komplekasikan buntuk mengetahui akumulasi belanja untuk setiap kegitan
(Permendagri NO 113 Tahun 2014).
Pengajuan SPP ini di lampiri dengan surat pernyataan Tanggun Jawab
belanja (SPTB) dan Bukti Tranksi. SPTB merupakan rekapitulasi SPJ yang btelah
di lakukan oleh pelaksana kegiatan( TPK) Untuk kebutuhan penyusunan realisasi
APB Desa serta pengendalian, maka lembaran SPP di buta sebanyak tiga rangkap,
dengan rincian sebagai berikut(BPKP, 2016).
1. Rangkap 1 (asli) untuk Bendahara Desa.
2. Rangkap 2 untuk Sekretaris Desa.
3. Rangkap 3 untuk Pelaksana Kegiatan (TPK).
Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari kepala desa atau kepala urusan
keungan desa wacuala pada tanggal 18 Juli 2017:
Jadi setiap Bendahara Desa akan mencairkan dana dari ADD, harus ada
perintah dari desa untuk melakukan setiap kegiatan desa wacuala dalam rangka
melakukan setiap prgarm desa yang disetujui kepala desa wacuala setempat.
Namun langkah desa melihat pendapatan belanja desa harus di dukun oleh bukti
yang lengkap sah dan serta di tandatangani oleh Kepala Desa dan Bendehara Desa
(Pemandagri No. 113 Tahun 2014).
Sesuai pasal 35 Permandagri 113 Tahun 2014,Bendahara Desa wajib
mempertanggtujabkan uang melalui laporan pertanggujawban.Laporan
Pertanggujawaban ini di sampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelunya Bendahara Desa Melakukan tutup
buku setiap akhir dan bulan secara tertib, meleputi kas Umum, Bank, Buku Pajak
dan buku rincian pendapatan. Penutupan buku ini melakukan bersama
(Permandagri 113 Tanun 2014.
Namun tidak berda dengan proses penatausahan di desa wacuala
Pemrintahan desa wacuala juga melakukan proses penatausaha sesuai dengan
peraturan yang telah berlaku yaitu Permendagri No.113 Tahun 2014 dan dimana
tugas dari bendahara desa adalah mencatat setiap trangsaksi karena bukti
melakuikan tutup buku pada bulan akhir, melaporkan kepada kepala desa terkait
pertanggunjawabann uang keluar dan masuk. Hal ini telah sesuai dengan
pernytaan Kaur Keuangan desa wacuala yaitu:
Tugas kaur sebagia kaur keungan yaitu mencatatat setiap transaksi,
melakukan tutup buku kalau sudah akhir bulan dan melaporkan kepada pak kades
31
teantang pertanggujawaban uang keluar ataupun uang masuk(Kaur Keaungan 18
Juli 2017).
Dalam melaksanakan prinsip kemajuan desa wacuala harus melalui proses
prosdur pemerintah desa wacuala memiliki cara sendiri yaitu melakukan
sosialisasi kepada masyrakat kemudian menyarakan masyarakat untuk
membentuk lokal dan tim penerimaan barang untuk kepentingan desa wacuala dan
barang yang dikirim kepada panitia lokal. Hal ini demi mewujudkan prinsip
transparansi namun hal ini sesuai dengan pernytaan dengan Kepala Desa Wacuala
sebagai berikut:
Pernyataan dari Kepala Desa Wacuala diatas juga sesuai dan konsisten
dengan pernyataan dari sala satu warga wacuala yaitu Bapak La Samudia warga
dusun 1 wacuala, yaitu menyatrahkan bahwa memang benar4 ketika ada program
kerja pembangunan fisik, masayarakat aka di libatkan dengan membentuk lokal
untuk terkait barang yang di terima panitia lapangan.
3. Pertanggunjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam menyelesaikan kewajiban, kekuatan, hak dan komitmen dalam
menangani penugasan cagar kota atau Kepala Kota mempunyai komitmen untuk
menyampaikan laporan premis tahunan tidak tetap, yang disampaikan oleh Pejabat
/ Pimpinan Balai Kota dan ada pula yang disahkan. oleh BPD.
Laporan tidak tetap terdiri dari Laporan Interval Utama yang disajikan
selambat-lambatnya pada akhir Juli untuk tahun berjalan; dan Laporan singkat
terakhir disampaikan paling lambat pada akhirnya yang disampaikan paling
lambat bulan Januari (DJBPD 2016).
Dari hasil rapat tersebut diketahui bahwa Pemkot Wacuala telah
melaksanakan pertanggungjawaban sesuai Permandagri No.113 Tahun 2014, jenis
laporan yang dibuat oleh Pemkot Wacuala memasukkan laporan selang waktu,
tepatnya semester dasar dan semester terakhir. , selanjutnya pertanggung jawaban
atas pengakuan agen APBD Des. Ini sesuai dengan konsekuensi pertemuan
ilmuwan dengan Kepala Desa Wacuala.
Kepala Desa juga telah memperhatikan hambatan yang dia lihat selama
berurusan dengan Distribusi Aset Kota. Pencegahan yang dihadapi adalah
penundaan dari Peraturan sehubungan dengan Perpu yang relevan di Dewan ADD,
ADD mengeluarkan pedoman yang diidentifikasi dengan penilaian. Selanjutnya
hal ini berdampak pada penumpukan laporan yang harus terlambat, pengakuan
32
program kerja akan melewati point of no return. Sebenarnya DPRD Wacuala
menyadari bahwa ini tidak benar tetapi mereka tidak melakukan apa-apa karena
kota tidak bergantung pada daerah tersebut. Ini sesuai pernyataan dari Kepala
Kota sebagai berikut.
Menurut kepala Desa Wacuala, sejauh ini ada masalah dalam mengatur
tanggung jawab, jika ada halangan. Hambatannya adalah dari tengah dalam
pembukuan setiap ADD komponen eksekutif sudah melewati point of no return,
dan administrasi pendistribusian kota, terutama dalam mengumumkan, meski
telah merinci pembayaran aset tahun depan juga sudah terlambat. (Kepala Desa
Wacuala, 18 Juli 2017).
Semua latihan yang didukung oleh Bagian Aset Kota disusun, diselesaikan
dan dinilai secara transparan dengan memasukkan jaringan Kota Wacuala, dengan
cara ini Pemerintah Kota Wacula berkewajiban untuk melakukan seperti dalam
siklus tanggung jawab, khususnya standar keterusterangan dan tanggung jawab.
Kota Wacuala telah melaksanakan standar administrasi yang baik sejauh
tanggung jawab. Ini dapat didistribusikan menggunakan ADD melalui panji-panji
yang diperkenalkan saat acara-acara besar diadakan di kantor kota Wacuala. Ini
sesuai dengan pernyataan dari kepala Kota Wacuala sebagai berikut.
''Untuk melaksanakan pedoman tanggung jawab dan keterusterangan
terhadap lokal kami, kami sebagai legislatif kota Wacuala akan mencetak panji-
panji yang mendidik tentang Distribusi Aset Kota dan penggunaannya, biasanya
kami mengeluarkan standar tersebut ketika kami mengadakan acara besar di Desa
Wacuala Lobi agar penduduk dapat mengetahui jumlah ADD yang diperoleh kota
dan penggunaannya '' '(Kepala Desa Wacuala, 18 Juli 202).
Pertanyaan dari Kepala Kota Wacuala di atas adalah sepaham dan dapat
dipercaya dengan pertanyaan dari kelompok masyarakat Kota Wacuala kepada La
Panja yang menyatakan bahwa fakta menunjukkan adanya bendera dalam hal
pemanfaatan subsidi ADD yang terus menerus diberlakukan ketika ada adalah
acara yang diadakan di kantor Kota Wacuala.
4.3 Pembahasan
1. Perencanaan
Perencanan Alokasi Dana Desa merupakan kegiatan yang merumuskan
pembangunan di desa. Perencanan ADD di desa perlu untuk dilakukan agar
penggunaan dana lebih efktif,dan efesien, serta ekonomis serta tepat sasaran.
33
Berdasarkan pertanyaan dari Sekretaris Desa Wacuala bahwa Pemerintah
Desa Wacuala telah melakukan prosedur Penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai
dengan peraturan yang berlaku yaitu Parmendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Alokasi Desa. Tetapi segi dari waktu dalam proses perencanaan ini
sedikit terlambat di karenakan dari pusat.
2. Pelaksanaan
Dalam proses pelaksnaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan
Perandagri 113 Tahun 2014, yang pertama kali harus di lakukan adalah untuk
membuat RAB seketika akan melaksankan suatu program kerja. Setelah itu
membuat SPP untuk mencairkan dana agar guna membiyayi program kerja yang di
laksanakan oleh TPK. Dari hasil wawancara yang sudah di lakukan oleh,
mekanisme pelaksana namun pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wacuala
telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
Sedangkan dalam penatausahanya harus menggunakan sistem yang telah
memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan menggunakan aplikasi yang
telah di kembangkan oleh BPKP. Di desa wacuala. Namun sekiranya bahwa desa
masi menggunakan versi lama karena belum ada perkembang sistem teknologi
moderen sehingga desa masi tertinggal dalam pengelolaan alokasi dana desa maka
dari itu perimerintah desa harus mengambil langkah dalam rangka mengelola
alokasi dana desa tersebut.
3. Tanggung jawab
Dalam Responsibility for Town Asset Assignment, Wacuala Town Head
harus memiliki pekerjaan sebagai tempat duduk dalam kelompok aktualisasi,
dipercaya bertanggung jawab atas administrasi bagian town store, mulai dari
mengatur, hingga menjadi agen dan kepala.
Dalam Perendagri UU No.113 Tahun 2014 termasuk jenis laporan
pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemerintah kota. Laporan selang
waktu bulan Juli dan akhir Januari selanjutnya merupakan laporan
pertanggungjawaban atas pengakuan pelaksanaan APBN kota yang disampaikan
paling lambat satu bulan menjelang akhir tahun anggaran dengan menanggapi
pengakuan APB Desa. pelaksana yang tidak puas, dan proyek, pemerintah kota dan
pemerintah terdekat yang memasuki kota sehingga Melihat udara atau keadaan
jaringan, ini terjadi dalam kerangka tidak sesuai dengan kebutuhan jaringan.
34
Pemerintah Desa Wacuala telah menyatakan bahwa Kepala Kota Wacuala
telah membuat semua jenis tanggung jawab sesuai pedoman material, mulai dari
jawaban interval, hingga tanggung jawab memberikan rincian mengenai
penyelidikan pengakuan pelaksana APB Kota beserta koneksi yang harus diikuti
dengan pedoman yang sesuai. Namun demikian, ada kontrol dari pemerintah pusat
terkait penundaan penjadwalan dari Buton Selatan Lokal. Akhirnya, laporan
pertanggungjawaban kota Wacuala juga tidak sesuai dengan Permandagri No.113
Tahun 2014.
4. Akuntabilitas
Tanggung jawab Mengingat konsekuensi dari pertemuan yang dipimpin,
tanggung jawab Distribusi Aset Desaa di Desa Wacuala, Batuatas Locale telah
mengakui empat tahap pengaturan, aktualisasi pengawasan dan tanggung jawab.
Tanggung jawab ini bertanggung jawab atas instansi pemerintah dan otoritas
pemerintah yang bekerja di dalamnya untuk membuat pengaturan dengan sukses.
Namun, bergerak sesuai kualitas keseluruhan, untuk memahami persyaratan
jaringan. Tanggung jawab ini merupakan siklus penataan dalam suatu kantor yang
mengatur cara penanganan suatu tatanan dalam kerangka otoritas publik. Sehingga
cenderung ditempatkan sebagai metode dan sarana jaringan, sehingga harus sesuai
dengan Pedoman No. Permendagri. 113 Tahun 2014, khususnya dengan memesan
Berita Acara Musrembangdes, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, dan selanjutnya
ditetapkan melalui perdes. Bagaimanapun juga, pada saat itu sudah menjadi
tanggung jawab, dalam siklus pemakaiannya dengan sangat baik dapat dilihat dari
siklus manajerial yang mencakup pembuatan buku RAB, SPP dan pendamping
gerakan, namun untuk badan publik yang dapat memberikan tanggung jawab
kepada Pemerintah kota, melaporkan laporan pemanfaatan setiap semester menjadi
pertanggungjawaban atas pengakuan pelaksanaan APB. Hal ini sesuai dengan
konsekuensi dari pertemuan tersebut bahwa di kota Wacuala telah dilaksanakan
instrumen pembanding. Baik dari tahap penyusunan, penggunaan, dan
pengorganisasian, hingga tahap tanggung jawab. Meskipun pada tahap penataan
masih terdapat kekurangan terkait penataan Musrembangdes dan berita acara RKP
kota yang belum terpikirkan. Bagaimanapun, di tahap lain itu tidak sesuai dengan
pedoman, jadi sangat baik dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Wacuala telah
merangkum aturan tanggung jawab dalam mengawasi penjatahan toko kota.
35
5. Prinsip Transparasi
Keterusterangan adalah sikap penerimaan yang memungkinkan masyarakat
umum untuk mengetahui dan mendapatkan pengakuan sebesar-besarnya atas data
dana daerah (Permendagri No.13 / 2006). Sementara itu, menurut Krina (2003),
keterusterangan adalah aturan yang menjamin akses atau peluang bagi setiap orang
untuk mendapatkan data tentang organisasi pemerintah, khususnya data tentang
strategi, cara membuat dan mengaktualisasikannya, dan hasil yang dicapai oleh
kota. program utama.
Pedoman keterusterangan di Desa Wacuala dapat dilihat dari adanya
pedoman kota, namun pedoman ini dibuat setelah adanya dampak musibah
kemudian setelah itu disepakati antara jaringan dan badan publik. Begitu juga bisa
ditemukan di blog Pemerintah Kota Wacuala, meski belum selesai, bagaimanapun
juga harus ada upaya dari pemerintah kota wacuala untuk memahami pedoman
keterusterangan pada tahap penyusunan dalam pemerintahan Desa. Sertakan Desa
Wacuala.
Dari konsekuensi pertemuan tersebut, cenderung disimpulkan bahwa
pemerintah Desa Wacuala telah melaksanakan standar dengan baik. Hal ini terlihat
pada tahap pelaksanaannya, di mana pemerintah Desa Wacuala menetapkan
penduduk untuk membingkai papan rukun tetangga, dan desa-desa yang ada di
tahun tersebut, serta mendapatkan program kerja yang bertujuan memenuhi standar
keterusterangan dalam pemerintahan.
Kemudian dalam siklus pertanggungjawaban, jenis transportasi dapat dilihat
dari standar tentang pemanfaatan Penugasan Aset Kota dan terus-menerus
ditampilkan pada acara-acara besar di Kecamatan Kota Wacuala, sehingga
penghuni dapat mengetahui wawasan tentang pemerintahan. dan pemanfaatan Desa
Wacuala.
6. Standar Demokratisasi
Pada tahap penyusunan, harus berpedoman pada standar Rencana
Peningkatan Pemerintah Kota (P3MD) kelompok Rakyat Kota, maka pedoman ini
ideal selama waktu yang dihabiskan untuk mengawasi penunjukan toko kota.
Sehingga dapat mencakup semua jaringan Kota Wacuala dalam menentukan
pilihan sehingga kemajuan kota akan selesai, terutama yang terletak di Desa
Wacauala, sehingga dapat benar-benar bereaksi terhadap kebutuhan atau kerinduan
yang tercipta di Desa Wacuala.
36
Standar demokratisasi pada tahap penataan dapat dilihat dari tanggung jawab
pemerintah kota yang secara konsisten menyambut beberapa asosiasi jaringan yang
berminat pada musrembangdes. Setiap kali Musrembangdes diadakan, Pemkot
w2acuala akan bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan yayasan jaringan
yang tersisa, misalnya RT, RW, PKK dan juga paguyuban pemuda untuk meminta
pendapat tentang apa yang mereka butuhkan untuk bantuan pemerintah. jaringan
kota.
Pada saat itu untuk tahap pelaksanaan perbaikan yang dibiayai oleh ADD, itu
harus mencakup seluruh jaringan atau organisasi jaringan kota dan bertindak secara
alami mengawasi penggunaan aset atau bahan mentah terdekat, dan berusaha untuk
menerapkan lebih banyak pekerjaan dari jaringan kota tetangga (UUD No. 2014 ).
Dari lima saksi yang akan ditemui dalam penyelidikan, mereka semua memastikan
bahwa mereka masih terlibat secara efektif dengan siklus papan Bagian Aset Desa.
Masalah desa ini sangat mengimplikasikan bahwa standar kerjasama. Ini telah
ditunjukkan secara tulus oleh pemerintah desa wacuala.