Bab_I
-
Upload
samun-ismaya -
Category
Documents
-
view
18 -
download
0
description
Transcript of Bab_I
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
1
BAB I
PENDAHULUAN
SEJARAH SINGKAT HUKUM PERBURUHAN
Sejarah Perburuhan di Indonesia secara garis besar dibedakan
menjadi dua periode yaitu:
1. Periode sebelum Proklamasih Kemerdekaan
Periode sebelum kemerdekaan diwarnai dengan masa-masa
yang suram bagi riwayat Hukum Perburuhan yakni zaman perbudakan,
rodi dan poenale sanksi.
Perbudakan ialah suatu peristiwa dimana seseorang yang
disebut budak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain.
Para budak tidak mempunyai hak apapun termasuk hak atas
kehidupannya, ia hanya memiliki kewajiban untuk melakukan
pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya.
Terjadinya perbudakan pada waktu itu disebabkan karena para
raja, pengusaha yang mempunyai ekonomi kuat membutuhkan orang
yang dapat mengabdi kepadanya, sementara penduduk miskin yang
tidak berkemampuan secara ekonomis saat itu cukup banyak yang
disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan inilah yang
mendorong perbudakan tumbuh subur.
Selain perbudakan dikenal juga istilah perhambaan dan
peruluran. Perhambaan terjadi bila seseorang penerima gadai
menyerahkan dirinya sendiri atau orang lain yang ia kuasai, atas
pemberian pinjaman sejumlah uang kepada seseorang pemberi gadai.
Pemberi gadai mendapatkan hak untuk meminta dari orang yang
digadaikan agar melakukan pekerjaan untuk dirinya sampai uang
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
2
pinjamannya lunas. Pekerjaan yang dilakukan bukan untuk mencicil
utang pokok tapi untuk kepentingan pembayaran bunga.
Pelururan adalah keterikatan seseorang untuk menanam
tanaman tertentu pada kebun/ladang dan harus dijual hasilnya kepada
Kompeni. Selama mengerjakan kebun/ladang tersebut ia dianggap
sebagai pemiliknya, sedangkan bila meninggalkannya maka ia
kehilangan hak atas kebun tersebut.
Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat untuk
kepentingan pihak penguasa atau pihak lain dengan tanpa pemberian
upah, dilakukan diluar batas perikemanusiaan. Pada kerajaan-kerajaan
di Jawa rodi dilakukan untuk kepentingan raja dan anggota
keluarganya, para pembesar, serta kepentingan umum seperti
pembuatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan sebagainya.
Gambaran di atas menunjukkan bahwa riwayat timbulnya
hubungan perburuhan itu dimulai dari peristiwa pahit yakni
penindasan dan perlakuan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan
oleh orang maupun penguasa pada saat itu. Para buak/pekerja tidak
diberikan hak apapun yang ia miliki hanyalah kewajiban untuk
mentaati perintah dari majikan atau tuannya. Nasib para
budak/pekerja hanya dijadikan barang atau obyek yang kehilangan
hak kodratinya sebagai manusia.
Dalam hukum perburuhan dikenal adanya pancakrida Hukum
Perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai yakni:
a. Membebaskan manusia indonesia dari perbudakan, perhambaan.
b. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa.
c. Pembebasan buruh/pekerja Indonesia dari poenale sanksi.
d. Pembebasan buruh/pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan
pekerjaan.
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
3
e. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh/pekerja dan
pengusaha.
Krida kesatu sampai dengan krida ketiga secara yuridis sudah lenyap
bersamaan dengan dicetuskannya proklamasih kemerdekaan pada
tanggal 17 Agustus 1945.
2. Periode sesudah Proklamasih Kemerdekaan
Untuk mencapai krida keempat yaitu membebaskan
buruh/pekerja dari takut kehilangan pekerjaan, maupun krida kelima
memberi posisi yang seimbang antara buruh/pekerja dan pengusaha
ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:
a. Pemberdayaan serikat buruh/pekerja khusunya ditingkat
unit/perusahaan khususnya dengan memberikan pemahaman
terhadap aturan perburuhan/ketenagakerjaan yang ada karena
organisasi pekerja ini terletak digaris depan yang membuat
Kesepakatan Kerja Bersama dengan pihak perusahaan.
b. Pemberdayaan pekerja dan pengusaha
Pekerja perlu diberdayakan sehingga mengetahui hak dan
kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum termasuk
penyadaran pekerja sebagai sarana memperjuangkan hak dan
kepentingannya, karena itu tidak ada pilihan lain untuk
meningkatkan bergaining positionnya kecuali dengan
memperkuat organisasi burh/pekerja.
c. Penegakan hukum (law enforcement)
Penegakan hukum sangat penting dalam rangka menjamin
tercapainya kemanfaatan (doelmatigheid) dari aturan itu, tanpa
penegakan hukum yang tegas maka aturan normatif tersebut tidak
akan berarti, lebih-lebih dalam bidang
perburuhan/ketenagakerjaan yang didalamnya terdiri dari dua
subyek hukum yang berbeda secara sosial ekonomi, karena itu
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
4
pihak majikan/pengusaha cenderung tidak konsekuen
melaksanakan ketentuan perburuhan karena dirinya berada pada
pihak yang memberi pekerjaan/bermodal.(Lalu Husni, S.H.,
M.Hum, 2000:6)
A. OBYEK DAN SIFAT HUKUM KETENAGAKERJAAN
Obyek Hukum Ketenagakerjaan dibedakan menjadi dua yaitu obyek
materiil dan obyek formil. Obyek Materiil Hukum Ketenagakerjaan ialah
kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis. Titik tumpunya obyek ini
terletak pada kerja manusia. Yang dimaksud dengan kerja manusia ialah
merupakan bagian dari kerja manusia secara umum (aktualisasi unsur
kejasmaniaan manusia dengan diberi bentuk dan terpimpin oleh unsur
kejiwaannya dotolekaryakan (diaplikasikan/diterapkan) terhadap benda
luar untuk tujuan tertentu.
Secara obyektif tujuannya ialah hasil kerja sedang secara ekonomis
tujuannya ialah tambahan nilai. Tambahan nilai bagi buruh berupa upah
sedang bagi majikan berupa keuntungan. Upah dan keuntungan bukan
merupakan tujuan akhir kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis,
tujuan akhirnya ialah kelangsungan /kesempurnaan hidup manusia.
Obyek formil hukum ketenagakerjaan ialah komplek hubungan
hukum yang berhubungan erat dengan kerja manusia yang bersifat sosial
ekonomis. Hubungan hukum adalah hubungan yang dilindungi oleh UU.
Hubungan hukum dalam hukum perburuhan terjadi sejak adanya
perjanjian kerja. Dengan terjadinya perjanjian kerja berarti telah terjadi
pula hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Hubungan
hukum bisa terjadi karena perjanjian dan UU.
Intervensi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan melalui
peraturan perundang-undangan telah membawa perubahan yang
mendasar yakni menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda.
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
5
Intervensi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan dimaksudkan untuk
tercapainya keadilan di bidang ketenagakerjaan karena jika hubungan
antara pekerja dengan pengusaha diserahkan salah satu pihak saja maka
pengusaha sebagai pihak yang lebih kuat akan menekan pekerja sebagai
pihak yang lemah secara sosial ekonomi.
Campur tangan pemerintah ini tidak hanya terbatas pada aspek
hukum dalam hubungan kerja saja tetapi meliputi aspek hukum sebelum
hubungan kerja (pra employment) dan sesudah hubungan kerja (post
employment).
Hukum ketenagakerjaan dapat bersifat:
a. Privat/perdata
Oleh karena Hukum Ketenagakerjaan mengatur hubungan antara
orang perseorangan dalam hal ini antara pengusaha dengan pekerja
dimana hubungan kerja yang dilakukan dengan membuat suatu
perjanjian yaitu perjanjian kerja.
b. Publik
1) Keharusan mendapat ijin pemerintah dalam masalah PHK
2) Adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya
standar upah (upah minimum)
3) Adanya sanksi pidana, denda dan sanksi administratif bagi
pelanggara ketentuan peraturan perburuhan/ketenagakerjaan.
Dengan dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan telah memberikan perubahan dalam khasanah Hukum
Ketenagakerjaan di Indonesia yakni:
1) Menggantikan istilah buruh menjadi pekerja, majikan menjadi
pengusaha dengan alasan istilah yang lama tersebut tidak
mencerminkan kepribadian bangsa.
2) Mengantikan istilah perjanjian perburuhan menjadi kesepakatan kerja
bersama (KKB).
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
6
3) Memberikan ruang telaah untuk menggantikan istilah Hukum
Perburuhan menjadi Hukum Ketenagakerjaan.
Tetapi dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai
pengganti UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan justru istilah
buruh kembali dimunculkan kembali yaitu dengan menyebutkan pekerja
atau buruh.
B. TENAGA KERJA, ANGKATAN KERJA DAN PEKERJA
1. Tenaga Kerja (Manpower)
Tenaga kerja menurut Pasal 1 point 2 UU No. 25 Tahun 1997
tentang Ketenagakerjaan ialah Setiap orang laki-laki maupun wanita
yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di luar
maupun di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau
jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pengertian ini
jelaslah bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja tidak hanya orang
yang sedang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja atau
di luar hubungan kerja, tetapi juga orang yang akan melakukan
pekerjaan(pencari kerja). Pengertian hubungan kerja disini ialah
hubungan antara pekerja dengan pengusaha, dimana pekerja bekerja
untuk pengusaha dengan mendapatkan upah.
Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjan bahwa ketenagakerjaan ialah segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan
sesudah masa kerja (Pasal 1 angka 1).
Disamping pengertian tersebut di atas menurut Payaman J.
Simanjutak (1982:2) bahwa tenaga kerja ialah mencakup penduduk
yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang
melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
7
tangga. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa tenaga kerja terdiri
dari:
a. Angkatan kerja (labour force)
Terdiri dari yang bekerja dan yang masih mencari pekerjaan. Yang
bekerja terdiri dari bekerja penuh dan setengah menganggur.
Setengah menganggur memiliki ciri yang didasarkan pada:
1) Berdasarkan pendapatan
Pendapatan yang diterima di bawah UMR
2) Produktivitas
Kemampuan produktifitasnya di bawah standar yang telah
ditetapkan
3) Pendidikan dan pekerjaan
Jenis pendidikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditekuni.
4) Lain-lain
Misalnya yang berkaitan dengan belum diperhatikannya aspek
kesehatan kerja.
b. Bukan angkatan kerja (not in the labour force)
1) Mereka yang dalam study
2) Golongan yang mengurus rumah tangga
3) Golongan penerima pendapatan tetapi tidak melakukan aktivitas
ekonomi tetapi memperoleh pendapatan misalnya pensiunan,
penerima bunga deposito dan sejenisnya.
2. Pekerja
Pekerja ialah tenaga kerja yang bekerja di luar maupun di
dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah (
Pasal 3 point 1 UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan).
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek pengertian
pekerja diperluas:
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
8
1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang
menerima upah maupun tidak
2. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong
ialah perusahaan
3. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.
Ada beberapa istilah lain yang terkait dengan keadaan dimana
orang melakukan suatu aktifitas yang disebut dengan bekerja, yaitu:
1. Karyawan ialah orang yang berkarya atau bekerja.
2. Pegawai merupakan istilah khusus bagi setiap orang yang bekerja
pada pemerintah yakni PNS.
3. Buruh adalah setiap orang yang bekerja pada majikan di
perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan dengan
mendapatkan upah. (UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan). Di dunia barat dikenal istilah blue collar
dan white collar. Sekarang diganti dengan istilah yang lebih halus
pemaknaannya yaitu Pekerja.
Beberapa pengertian dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan :
Tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Pekerja/buruh adalah setiap oraang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pemberi kerja ialah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pengusaha ialah:
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
9
a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang
menjalankan perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara
benrdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada
di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Perusahaan ialah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik
milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan
pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar uppah
atau imbalan dalam bentuk lain.
Upah ialah hak pekerja /buruh yang diterimakan dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Perjanjian kerja ialah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak,
dan kewajiban para pihak.
Hubungan kerja ialah hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah dan perintah.
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
10
C. SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN
Pengertian sumber hukum:
a. Sebagai asas hukum
b. Menunjukkan hukum terdahulu yang menjadi dasar hukum sekarang
c. Sebagai sumber berlakunya peraturan hukum
d. Sumber kita dapat mengenal hukum
e. Sumber terjadinya hukum
Sumber hukum Ketenagakerjaan ialah:
1. Sumber Hukum ketenagakerjaan dalam artian materiil (tempat dari
mana materi hukum itu diambil)
Yang dimaksud dengan sumber hukum materiil atai lazim disebut
sumber isi hukum (karena sumber yang menentukan isi hukum)
ialah kesadaran hukum masyarakat yakni kesadaran hukum yang
ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang seyogyanya atau
seharusnya. Profesor Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa
sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu
pembentukan hukum.(Sudikno Mertokusumo, 1988 :63)
Ialah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
2. Sumber Hukum Perburuhan dalam artian formil (tempat atau
sumber dari mana suatu peraturan itu memperoleh kekuatan
hukum). Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber
dimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. (Sudikno
Mertokusumo, 1988 :63)
Meliputi:
a. Perundang-undangan
Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh
Pemerintah dengan persetujuan DPR.
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
11
Berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 45 maka
beberapa peraturan yang lama yang masih berlaku karena
dalam kenyataannya belum banyak peraturan yang dibuat
setelah kemerdekaan, yaitu:
1) Wet
2) Algemeen Maatregal van Bestuur
3) Ordonantie-ordonantie
4) Regeeringsverordening
5) Regeeringsbesluit
6) Hoofd van afdeling van arbeid.(Imam Soepomo, 1972:21-
22)
Setelah Indonesia merdeka ada hal yang perlu dicatat bahwa
politik hukum kodifikasi sudah ditinggalkan diganti dengan
politik hukum yang mengacu pada unifikasi hukum.(Abdul
Rahman Budiyono, 1995:14)
b. Peraturan lainnya
1) Peraturan Pemerintah
Aturan yang dibuat untuk melaksanakan UU
2) Keputusan Presiden
Keputusan yang bersifat khusus (einmalig) untuk
melaksanakan peraturan yang ada di atasnya.
3) Peraturan atau keputusan instansi lainnya
c. Kebiasaan
Paham yang mengatakan bahwa satu-satunya sumber
hukum hanyalah undang-undang sudah banyak ditinggalkan
sebab dalam kenyataannya tidak mungkin mengatur kehidupan
bermasyarakat yang begitu komplek dalam suatu undang-
undang. Disamping itu undang-undang yang bersifat statis itu
mengikuti perubahan kehidupan masyarakat yang begitu cepat.
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
12
Kebiasaan merupakan kebiasaan manusia yang dilakukan
berulang-ulang dalam hal yang sama dan diterima oleh
masyarakat, sehingga bilamana ada tindakan yang dirasakan
berlawanan dengan kebiasaan tersebut dianggap sebagai
pelanggaran perasaan hukum.
Masih banyak dan berkembangnya hukum kebiasaan
dalam bidang ketenagakerjaan disebabkan antara lain:
1) Perkembangan masalah-masalah perburuhan jauh lebih
cepat dari perindang-undangan yang ada
2) Banyak peraturan yang dibuat jaman HB yang sudah tidak
sesuai lagi dengan keadaan ketenagakerjaan sedudah
Indonesia merdeka. (Abdul Rahman Budiyono, 1995:15)
d. Putusan
Putusan disini ialah putusan yang dikeluarkan oleh sebuah
panitia yang menangani sengketa-sengketa perburuhan, yaitu:
1) Putusan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat), tidak berlaku.
2) Putusan P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah), tidak berlaku.
3) Putusan Pengadilan PHI
Panitia penyelesaian perburuhan sebagai suatu compulsory
arbitration (arbitrase wajib) mempunyai peranan yang penting
dalam pembentukan hukum ketenagakerjaan karena peraturan
yang ada kurang lengkap atau tidak sesuai lagi dengan keadaan
sekarang.
Panitia ini tidak jarang melakukan interpretation (penafsiran)
hukum, atau bahkan melakukan rechtvinding (menemukan)
hukum.
e. Perjanjian
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
13
Perjanjian merupakan peristiwa di mana pihak yang satu
berjanji kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan
sesuatu hal, akibatnya pihak-pihak yang bersangkutan terikat
oleh isi perjanjian yang mereka adakan.
Kaitannya dengan masalah perburuhan, perjanjian yang
merupakan sumber hukum perburuhan ialah perjanjian
perburuhan dan perjanjian kerja. Prof. Imam Soepomo
menegaskan, karena kadang-kadang perjanjian perburuhan
mempunyai kekuatan hukum seperti undang-undang.(Imam
Soepomo, 1972:24)
f. Traktat
Ialah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih.
Lazimnya perjanjian internasional memuat peraturan-peraturan
hukum yang mengikat secara umum. Sesuai dengan asas
pacta sunt servanda maka masing-masing negara sebagai
rechtpersoon (publik) terikat oleh perjanjian yang dibuatnya.
Hingga saat ini Indonesia belum pernah mengadakan perjanjian
dengan negara lain yang berkaitan dengan
perburuhan.(Soetikno, 1977: 24) Meskipun demikian dalam
hukum internasional ada suatu pranata seperti traktat yaitu
convention. Pada hakikatnya convention ini merupakan
rencana perjanjian internasional di bidang perburuhan yang
ditetapkan oleh Konperensi Internasional ILO (International
Labour Organisation).( Soetikno, 1977: 10)
Meskipun Indonesia sebagai anggota ILO tetapi tidak secara
otomatis convention tersebut mengikat. Supaya convention
mengikat maka harus diratifikasi terlebih dahulu. Beberapa
convention yang telah diratifikasi oleh Indonesia:
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
14
a. Convention No. 98 tentang berlakunya dasar-dasar hak
untuk berorganisasi dan untuk berunding yakni dalam UU
No. 18 Tahun 1956
b. Convention No. 100 tentang pengupahan yang sama bagi
buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama
nilainya, yakni dalam UU No. 80 Tahun 1957
c. Convention No. 120 tentang higyene dalam perniagaan dan
kantor-kantor yakni dalam UU No. 3 Tahun 1969
Dengan berlakunya UU No. 25 Tahun 1997 maka ada beberapa
peraturan yang dinyatakan tidak berlaku:
1. Ordonansi Tentang Pengesahan Orang Indonesia Untuk Melakukan
Pekerjaan Di Luar Negeri
2. Ordonansi Tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Hari
Bagi Wanita
3. Ordonansi Tentang Kerja Anak Dan Orang Muda Di Atas Kapal
4. Ordonansi Untuk Mengatur Kegiatan-Kegiatan Mencari Calon
Pekerja
5. Ordonansi Tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau
Diarahkan Ke Luar Negeri
6. Ordonansi Tentang Pembatasan Kerja Anak-Anak
7. UU No. 1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja
No. 12 Tahun 1948
8. UU No. 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan Antara
Serikat Buruh Dan Majikan
9. UU No. 3 Tahun 1985 Tentang Penempatan Tenaga Asing
10. UU No. 7 Tahun 1963 Tentang Pencegahan Pemogokan Dan Atau
Penutupan Di Perusahaan, Jawatan Dan Badan Yang Vital
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
15
UU No. 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Mengenai
Tenaga Kerja.
Dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
maka UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
D. KONSEP HUKUM KETENAGAKERJAAN
Dalam kepustakaan internasional kajian Hukum Perburuhan terbagi
ke dalam tiga bagian:1
a. Hukum Hubungan Kerja Induvidual (Induvidual Employment
Law)
b. Hukum Perburuhan Kolektif (Collective Labour Law)
c. Hukum Jaminan Sosial (Social Security Law)
Dalam kepustakaan hukum yang ada selama ini selalu
menyebutkan dengan istilah Hukum Perburuhan.
1. Dalam bukunya, Mollenar (1983: 2) disebutkan mengenai definisi
hukum perburuhan (Arbeidrecht) adalah bagian dari hukum yang
berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh
dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh
dengan penguasa.
2. Mr. M. G. Levenbach menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah
hukum yang berkenaan dengan kehidupan yang langsung bersangkut
paut dengan hubungan kerja.
3. Imam Soepomo memberikan pengertian hukum perburuhan sebagai
himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang
berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain
dengan menerima upah.
1 Bbrl-labour-law-final.pdf, halaman 2
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
16
Dari pengertian di atas maka tampak jelas bahwa hukum perburuhan
setidak-tidaknya mengandung unsur:
1. Himpunan peraturan (baik tertulis dan tidak tertulis)
2. Berkenaan dengan suatu kejadian atau peristiwa
3. Seseorang bekerja pada orang lain
4. Upah
Dari unsur-unsur di atas, jelaslah bahwa substansi hukum
perburuhan hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan
hukum seseorang yang disebut buruh bekerja pada orang lain yang
disebut majikan (bersifat keperdataan), jadi tidak mengatur hubungan
hukum di luar hubungan kerja.
Batasan pengertian buruh tersebut telah mengilhami para penulis
saat itu dalam memberikan batasan hukum perburuhan. Saat ini
kondisinya telah berubah dengan intervensi pemerintah yang sangat
besar dalam bidang perburuhan, sehingga kebijaksanaan yang
dikeluarkan oleh pemerintah sudah demikian luas tidak hanya aspek
hukum yang berhubungan dengan hubungan kerja saja, tetapi sebelum
dan sesudah hubungan kerja. Konsep ini secara jelas diakomodasikan
dalam UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam UU Ketenagakerjaan ini tidak lagi menggunakan istilah
buruh dan majikan, tetapi telah diganti dengan istilah pekerja dan
pengusaha. Dalam pasal 1 UU No. 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal
ikhwal hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,
selama dan sesudah melakukan pekerjaan. Berdasarkan pengertian
ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian Hukum
Ketenagakerjaan adalah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan
tenaga kerja baik sebelum, selama dan sesudah hubungan kerja. Jadi
pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan
-
Modul Perkuliahan
HUKUM PERBURUHAN
Samun Ismaya, SH., MHum
17
yang selama ini kita kenal yang ruang lingkupnya hanya berkenaan
dengan hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan
kerja saja. (Lalu Husni, S.H., M.Hum, 2000:16)
Di dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakejaan juga
mempergunakan istilah ketenagakerjaan dimana ketenagakerjaan ialah
segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,
selama dan sesudah masa kerja dimana pengertian ini juga lebih luas dari
hukum perburuhan.