BABI - sikkakab.go.id

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 1

BAB IPENDAHULUAN

Inspektorat Kabupaten Sikka di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor

21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Inspektorat Kabupaten. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain menjalankan tugas dan fungsinya,

Inspektorat juga melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan peraturan

perundang-undangan dalam pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan

pemerintahan di daerah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) saat ini

merupakan penjamin mutu atau quality assurance dan consulting partner atau

sebagai konsultan maupun early warning system atau sebagai peringatan dini

dengan maksud untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

di lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.

Uraian tugas dan fungsi, wewenang Inspektorat Kabupaten Sikka, aspek strategis

organisasi, struktur organisasi, kegiatan dan layanan serta sistematika penyajian

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten,

Inspektorat Kabupaten Sikka berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati

dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu

Wilayah (Irbanwil), Kepala Sub Bagian, Auditor dan Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik


dalam lingkungan masing-masing atau dengan Inspektorat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur maupun Instansi Pemerintahan Lainnya seperti Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan dan

Kepolisian serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan

kegiatan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah sesuai

dengan tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Kabupaten Sikka

menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Bupati;

4. penyusunan laporan hasil pengawasan;

5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

7. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain berpedoman pada tugas dan fungsi dimaksud, secara khusus melaluiPeraturan Bupati Sikka Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2015 tentang Piagam PengawasanInternal Pemerintah Kabupaten Sikka, Inspektorat memiliki Kewenangansebagai berikut:

a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

b. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi,

pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT

maupun non PKPT;

c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok

dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka


pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh SKPD, Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan

Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lingkungan

Pemerintah Daerah;

d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang

dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD dan unit kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu

pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai

tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;

f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan

berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai

proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak

tumpang tindih;

h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka

pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. menerima atau menolak permintaan pelaksanaan pemeriksaan dari pihak

lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat

dipertanggungjawabkan.

2. Aspek Strategis Organisasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sikka dalam rangka

mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sikka sesuai

Perubahn RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, Inspektorat Kabupaten

Sikka telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-

2023. Perubahan Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis,

program, dan kegiatan yang dilakukan dalam Tahun 2018-2023 dengan target

output dan outcome yang akan dicapai.


Dalam rangka mencapai visi dan misi, Inspektorat Kabupaten Sikka menyusun

strategi yang menggambarkan domain Inspektorat Kabupaten Sikka dalam

akuntabilitas keuangan daerah meliputi :

1. Reformasi birokrasi bidang pengawasan dengan melakukan pembangunan

Zona Integritas, penanganan gratifikasi, penilaian mandiri Maturitas SPIP,

peningkatan kapasitas tenaga pemeriksa dan aparatur;

2. Monitoring dan evaluasi dengan melakukan peningkatan penyampaian

LHKPN, pendampingan penutupan buku & fasilitasi penyusunan Laporan

Keuangan Perangkat Daerah, percepatan TLHP BPK dan APIP;

3. Kegiatan reviu dengan melakukan reviu dokumen perencanaan dan

pelaksanan anggaran;

4. Kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat pengawas dengan

melakukan bimbingan teknis fungsional bagi pejabat P2UPD dan Auditor,

diklat pembentukan P2UPD dan Auditor.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

Sikka, Inspektorat Kabupaten Sikka memiliki struktur organisasi yang terdiri

dari :

a. Inspektur;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur

Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, dan Inspektur

Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi.

d. Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari Auditor dan Pengawas

Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).


Bagan 1.1

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sikka

Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar lini

dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Sikka keadaan per 31 Desember 2020

sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, yang diklasifikasikan menurut pangkat dan

golongan, tingkat pendidikan, jabatan struktural dan fungsional dengan uraian

sebagai berikut :


1) Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

2) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikana) Pendidikan Formal :

b) Pendidikan dan Pelatihan Struktural :

3) Berdasarkan Jenis Jabatan :

a) Jabatan Struktural :

b) Jabatan Fungsional Tertentu :


c) Jabatan Fungsional Umum (JFU) :

4. Kegiatan dan Layanan Produk OrganisasiInspektorat Kabupaten Sikka melaksanakan jenis kegiatan pengawasan dan

layanan produk organisasi sebagai berikut:

1. Audit Kinerja;

2. Audit Operasional/ Reguler :

a. Audit Kinerja Tingkat Kabupaten;

b. Audit Kinerja Tingkat Kecamatan;

c. Audit Kinerja Tingkat Kelurahan;

d. Audit Kinerja Tingkat Sekolah;

e. Audit Kinerja Tingkat Puskesmas;

f. Audit Kinerja Tingkat Desa.


3. Audit Dengan Tujuan Tertentu :

a. Audit terhadap Pengaduan Masyarakat;

b. Audit atas Perintah Lisan/Tertulis dari Bupati Sikka;

c. Audit atas Rekomendasi BPK RI;

d. Audit atas Rekomendasi DPRD Kabupaten Sikka.

e. Audit Investigasi;

f. Audit Kepatuhan.

4. Audit Pengadaan Barang/Jasa

5. Reviu :

a. Reviu LKPD Kabupaten Sikka;

b. Reviu LPPD Kabupaten Sikka;

c. Revius RKPD;

d. Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sikka;

e. Reviu RKA SKPD;

f. Reviu DAK Fisik.

6. Pemantauan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APF

7. Kegiatan Pengawasan Lainnya :

a. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa;

b. Pendampingan Penutupan Buku Kas SKPD

Untuk mendukung kegiatan pengawasan tersebut, Inspektorat Kabupaten Sikka

menerapkan strategi pengawasan sebagai berikut :

a. Pre-emptif

Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur

yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik,

dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya

penyakit birokrasi yang bersifat laten.

b. Preventif

Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk

memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan

peringatan dini (early warning system) atas proses governance,

manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan

dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah

meminimalisasi peluang berlangsungnya moral hazard di birokrasi.


c. Represif

Jenis kegiatan represif berupa Audit Investigatif untuk menjustifikasi

perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah atas kasus-kasus dengan

atau tidak diketemukannya indikasi melawan hukum/ tindak pidana korupsi.

Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus

penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.

5. Sistematika Penyajian :

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja, adalah sebagai berikut ;

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi antara lain :

1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi;

2. Aspek Strategi Organisasi;

3. Struktur Organisasi;

4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi;

5. Sistematika Penyajian.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat Rencana Strategis dan

ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini;

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja than ini dengan target tahunlalu dan beberapa


tahun terakhir;

c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi;

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional;

e) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan;

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

g) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu :

A. KesimpulanB. Saran


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolak ukur

dan alat bantú bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan,

khususnya dalam kebijakan pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sikka merupakan

penjabaran visi dan misi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2023.

a) Visi dan Misi

1) VisiVisi Kabupaten Sikka yaitu :

Formulasi visi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Dasar

Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokokyang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekatpada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yangmerupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hakatas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak,Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan,Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

2. Bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram darimasyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan,pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisankeluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisirumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.


2) MisiMisi merupakan sesuatu yang harus diemban dalam upaya

mewujudkan visi. Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan

fungsi urusan pemerintahan di bidang pengawasan, maka tugas dan

fungsi Inspektorat Kabupaten Sikka terkait erat dengan pencapaian

Misi Kedua Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Derah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yaitu :

Dalam mewujudkan Misi Kedua tersebut, terdapat 1 (satu) tujuan

pembangunan yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan

akuntabel dengan indikator tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi.Dalam mendukung pencapaian tujuan terdapat tiga sasaran

pembangunan yaitu :

selanjutnya dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat 3 strategi

yaitu:

Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat 3 arah kebijakan, yaitu


b) Tujuan dan SasaranPerumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Sikka mengacu

pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunanan

sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun

2018-2023. Dari hasil telaah terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka

Tahun 2018-2023 serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan

isu-isu strategis Inspektorat Kabupaten Sikka, Maka tujuan Inspektorat

Kabupaten Sikka yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja

birokrasi.

Tujuan Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja

birokrasi dengan Indikator Opini BPK.2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik bidang

Pengawasan.

Tujuan Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik bidang

pengawasan dengan Indikator Indeks Kualitas Pelayanan PublikInspektorat Kabupaten Sikka.

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Kabupaten Sikka tersebut diatas,

dirumuskan sasaran Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengawasan internal.

Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan internal dengan

Indikator Tingkat Maturitas SPIP, Tingkat Kapabilitas APIP danPersentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan

Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B.3. Meningkatnya Profesionalitas ASN.

Sasaran meningkatnya Profesionalitas ASN dengan Indikator IndeksProfesionalitas ASN Inspektorat Kabupaten Sikka.

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan

publik.


Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

pelayanan publik dengan Indikator Indeks Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik Inspektorat Kabupaten Sikka.

c) Strategi dan Arah KebijakanStrategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif

dan efisien. Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra

Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah

kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah

Inspektorat Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan

daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten SikkaTahun 2018-2023.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Perubahan Renstra Inspektorat

Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, maka dirumuskan strategi dan arah

kebijakan sebagai berikut:

1. Penerapan SPIP dan Peningkatan Kesadaran Pelaku Kerugian

Negara/Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasadalah dengan merumuskan arah kebijakan dengan PeningkatanPemahaman Pimpinan Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP danPemberian Sanksi terhadap Pelaku Kerugian Negara/Daerah melaluiProgram Program Penyelenggaraan Pengawasan dan ProgramPerumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

2. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, evaluasi dan pelaporanKinerja.Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasdengan merumuskan arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Administrasiumum perkantoran melalui Program Program ProgramPenyelenggaraan Pengawasan.

3. Peningkatan Kompetensi Aparatur Inspektorat.Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasadalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan keterampilan


Dasar, sosial dan Mental ASN Inspektorat dengan Program PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

4. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana kerja PemerintahDaerah.

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasdengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan

peralatan/perlengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor denganProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

5. Penerapan SPIP dan Peningkatan Kesadaran Pelaku KerugianNegara/Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasadalah dengan merumuskan arah kebijakan dengan PeningkatanPemahaman Pimpinan Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP danPemberian Sanksi terhadap Pelaku Kerugian Negara/Daerah melaluiProgram Program Penyelenggaraan Pengawasan dan ProgramPerumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

6. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, evaluasi dan pelaporanKinerja.Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasdengan merumuskan arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Administrasiumum perkantoran melalui Program Program ProgramPenyelenggaraan Pengawasan.

7. Peningkatan Kompetensi Aparatur Inspektorat.

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasadalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan keterampilan

Dasar, sosial dan Mental ASN Inspektorat dengan Program PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

8. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana kerja PemerintahDaerah.Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasdengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan


peralatan/perlengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor denganProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Untuk menerangkan kausalitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah

Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:Visi :

“TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”

Misi II : Mewujudkan Reformasi BirokrasiNo Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan1. Meningkatnya

akuntabilitaskeuangandanakuntabilitaskinerjabirokrasi

Meningkatnyakualitaspengawasaninternal

Penerapan SPIP danPeningkatan KesadaranPelaku KerugianNegara/Daerah padamasing-masingPerangkat Daerah

Peningkatan PemahamanPimpinan Perangkat Daerahdalam menerapkan SPIPdan Pemberian Sanksiterhadap Pelaku KerugianNegara/Daerah

Meningkatnyaakuntabilitaskinerjaperangkatdaerah

Peningkatan KualitasPerencanaa,pengukuran, evaluasidan pelaporan kinerja

Peningkatan AdministrasiPenunjang urusanPemerintahan Daerah

2. Meningkatnyakinerjaaparaturdalampelayananpublik bidangPengawasan

MeningkatnyaprofesionalitasASN

Peningkatan KompetensiAparatur Inspektorat

Peningaktan ketrampilanDasar, Sosial dan MentalASN

Meningkatnyakualitas dankuantitassarana danprasaranapelayananpublik

Peningkatan standarisasisarana dan prasaranakerja pemerintah daerah

Peningkatanperalatan/perlengkapanperabot, interior dan tataruang kantor

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sikka adalah indikator

yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukan

peran utama Inspektorat Kabupaten Sikka dalam pengawasan pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan

desa. IKU Inspektorat Kabupaten Sikka merupakan ukuran keberhasilan dari

tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Sikka. IKU tersebut terbagi

dalam dua perspektif. Yang pertama bersifat outward looking, yaitu perspektif

manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama


Inspektorat Kabupaten Sikka dalam pengawasan pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah kabupaten Sikka, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan

desa di Kabupaten Sikka.

Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi

stakeholder internal Inspektorat Kabupaten Sikka. Penetapan indikator tersebut

dengan mempertimbangkan tujuan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan

yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur

keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur

dengan menggunakan indikator keluaran.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sikka :

C. RENCANA KERJA TAHUNANPerencanaan kinerja tahun 2020 diperlukan untuk memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap

sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam

sejumlah program. Setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan

tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada.

Dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Sikka yang merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sikka, perencanaan

kinerja diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020

yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai. RKT


tersebut adalah salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) dokumen

penetapan kinerja dan Perubahan Renstra dalam perencanaan kinerja tahunan.

Tabel 2.1.Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat

Kabupaten Sikka Tahun2020

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan

Renstra Inspektorat Kabupaten Sikka dilakukan melalui pengukuran pencapaian

sasaran startegis, dalam hal ini pengukuran IKU, maka untuk menguatkan

pencapaian sasaran strategis tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja.

Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupa perjanjian kinerja antara atasan

dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian

kinerja memuat pernyataan dalam format/ formulir yang mencantumkan sasaran

strategis, IKU organisasi, dan target kinerja. Target kinerja menunjukkan

komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil

yang diinginkan dari setiap sasaran.

Upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel dan berorientasi kepada hasil kerja dengan berpedoman pada

rencana kerja tahun 2020, maka Perjanjian Kinerja antara Bupati Sikka dengan

Inspektur Kabupaten Sikka sejalan dengan dokumen Perubahan RPJMD

Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Inspektorat

Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, dengan rincian sasaran strategis, IKU dan

target kinerja tahun anggaran 2020 yang wajib dipenuhi dan sebagai dasar


penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka

pada akhir tahun anggaran 2020, sesuai tabel berikut ini :

Tabel 2.2Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka

Tahun 2020


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan

capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020 dan

disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran sesuai DPA

Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator

Sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja

Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya

dapat di uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap enam indikator sasaran, secara

umum dapat dikatakan sangat baik. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan

memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaa dan manfaat serta efisiensi

dan efektivitas. Analisis capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :


Sasaran I

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal

2. Indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)

Sasaran Meningkatnya Kalitas Pengawasan Internal diukur dari

kemampuan OPD dalam menerapkan SPIP untuk mendukung tujuan

organisasi. Maturitas SPIP menggambarkan tingkatan/struktur

kematangan penyelenggaraan SPIP. Tingkat kematangan Implementasi

SPIP diukur dalam skala 0 hingga 5 yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tingkat kematangan implementasi SPIP Inspektorat Kabupaten Sikka

Tahun 2020 berada pada Level 3 atau “Terdefinisi” sesuai target yang

ditentukan di dalam Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Tahun

2018-2023 dengan capaian 100%.

3. Indikator Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP)

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas

pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu

kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara

efektif. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP

Provinsi NTT Tahun 2020, tingkat kapabilitas APIP Inspektorat

Kabupaten berada pada Level 2 (infrastructure) yang artinya APIP

mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan

mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Tingkat Kapabilitas APIP Level 2

sesuai dengan target di Tahun 2020 dengan capaian kinerja mencapai

100%.


4. Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti

Persentase tindaklanjut hasil temuan didukung oleh besarnya realisasi

tindaklanjut pelaku kerugian dan kewajiban setor keuangan atas

temuan yang bersumber dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawas

Fungsional (APF). Tahun 2020 realisasi tindaklanjut APF sebesar

Rp1.060.486.796,51 yang dapat dirincikan sebagai berikut :Tabel 3.2.

Tindaklanjut APF Tahun 2020(Termasuk Tindaklanjut

Seketika)maka realisasi tindak lanjut kerugian dan kewajiban Setor

Negara/Daerah/Desa hasil pemeriksaan APF dari Tahun 1990/1991

sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak Rp44.580.511.926,52,

yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.Rincian Total Tindak Lanjut Hasil Temuan APF

Tahun 1990/1991 s/d 31 Desember 2020(Termasuk Tindaklanjut Seketika)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sisa temuan APF yang

harus ditindaklanjuti adalah sebesar Rp69.085.192.880,53 dengan

rincian sebagai berikut :


Tabel 3.4.Sisa Temuan s/d 31 Desember 2020

Berdasarkan data temuan dan tindaklanjut diatas, realisasi temuan

yang ditindaklanjut Tahun 2020 adalah sebesar 63,55% dari target

60,25% yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Realisasi = Total Tindaklanjut sampai dengan 31 Desember 2020

=

X 100%

63,55%

Total Temuan sampai dengan 31 Desember 2020

70.145.679.677,04Rp44.580.511.926,52Rp

x 100% =

Capaian kinerja tahun 2020 dapat diukur dengan membandingkan

persentase realisasi temuan tahun 2020 dengan persentase target

tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai perubahan Renstra

Inspektorat Tahun 2018-2023 sehingga capaian kinerja persentase

hasil temuan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 105,48% dengan

perhitungan sebagai berikut :

% Capaian = 63,55%60,25%Target

Nilai Realisasix 100% = x 100% = 105,48%

Sasaran II

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi aspek

perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja serta aspek pelaporan

kinerja. Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Sikka melakukan Evaluasi AKIP

pada 23 perangkat daerah dari target evaluasi sebanyak 45 perangkat

daerah. Dari hasil evaluasi, jumlah perangkat daerah yang mendapat nilai B


sebanyak 22 perangkat daerah. Target Nilai SAKIP Tahun 2020 adalah

sebesar 48,89%, target ini sesuai dengan realisasi kinerja tahun 2020

sebesar 48,89% dengan capaian kinerja 100%. Realisasi sasaran ini dapat

diuraikan sebagai berikut :

Sasaran III

Menigkatnya Profesionalisme ASN

Target sasaran ketiga diukur berdasarkan indeks profesionalitas ASN (IPP).

Realisasi Indeks Profesionalisme Pegawai Inspektorat Kabupaten Sikka

Tahun 2020 adalah sebesar 90,74% dari target 65,23% dengan capaian

kinerja sebesar 139,40%.

Sasaran IVMeningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana PelayananPublikTarget sasaran Keempat diukur berdasarkan indeks sarana dan prasarana

pelayanan publik. Realisasi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

pelayanan Tahun 2020 sebesar 0,29% dengan capaian kinerja 100%.


2. Realisasi Anggaran

Total Anggaran Belanja TA 2020 Inspektorat Kabupaten Sikka sebesar

Rp3.473.077.087,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp2.728.486.129,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp744.590.958,00

Target dan realisasi anggaran Belanja Langsung Inspektorat Kabupaten Sikka

TA. 2020 yang menunjang kegiatan pengawasan untuk mencapai Indikator

Kinerja Utama sebagaimana tersebut diatas dapat digolongkan berdasarkan

program dan jenis belanja sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program :


2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja :

Berdasarkan tabel tersebut diatas realisasi belanja langsung Inspektorat

Kabupaten Sikka sebesar 96,69% dengan rincian dapat dilihat pada tabel

berikut ini :Tabel 3.5.

Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020


BAB IVP E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :

1. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 ini

merupakan jawaban secara tertulis atas penyelenggaraan Good

Governace oleh Inspektorat Kabupaten Sikka.

2. Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Sikka pada berada pada

Level 3 ”Terdefinisi”.3. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sikka berada pada

Level 2.

4. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti sebesar 63,55%.

5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah mendapat nilai 48,89.

6. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Kabupaten Sikka sebesar

90,93%.

7. Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Inspektorat Kabupaten

Sikka sebesar 0,29%.

B. SARAN

Upaya mewujudkan Pemerintah Kabupaten Sikka yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka disarankan agar :

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Organisasi

Perangkat Daerah;

2. Setiap perangkat daerah wajib membentuk TPKD (Tim Penyelesaian

Kerugian Daerah) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupat

Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan dan

Barang Milik Daerah..

3. Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan APF perlu

ditingkatkan dengan pimpinan perangkat daerah, desa dan instansi

terkait lainnya dalam rangka penyelesaian kerugian negara/ daerah dan

kewajiban setor negara/daerah.


4. Perlu peningkatan budaya kerja anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

5. Perlu ditingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola uang dan

barang pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

6. Perlu peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Fungsional untuk

terwujudnya pengawasan yang profesional dan upaya peningkatan

kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sikka dari level 2 ke level 3.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 ini, disusun dengan

harapan dapat memacu, membangun dan mewujudkan kepemerintahan yang baik

dan bersih dengan melibatkan semua stakeholder untuk mewujudkan tata kelola

birokrasi yang baik dan bersih pada masing-masing perangkat daerah lingkup

Pemerintah Kabupaten Sikka dan Pemerintahan Desa, sehingga dapat

mengeliminir kelemahan-kelemahan dan/atau hambatan yang ada dan kedepan

akan tercapainya sasaran-sasaran program/kegiatan dan hasil kerja yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk sebagai

upaya terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat menuju Sikka Bahagia 2023

Maumere, 01 Februari 2021

BABI - sikkakab.go.id

Documents

Transcript of BABI - sikkakab.go.id