thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab4Doc/2011-2-00407-AK Bab4001.doc · Web viewHal lain...
Transcript of thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab4Doc/2011-2-00407-AK Bab4001.doc · Web viewHal lain...
BAB IV
PEMBAHASAN
IV.1. Hasil Penelitian
a. Penjabaran Insentif pajak di Indonesia
Penantian dunia usaha berupa “pemanis” bagi mereka akhirnya terjawab.
Fasilitas pajak untuk penanaman modal di Indonesia telah diberlakukan dan
diperbaharui. Pemanis itu bernama paket regulasi tentang fasilitas
pembebasan pembayaran Pajak Penghasilan untuk jangka waktu tertentu
(Tax Holiday). Alasan kebijakan ini adalah azas manfaat bagi usaha
penerimanya terhadap daya saing ekonomi dan industri di Tanah Air.
Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal (diatur dalam UU
No.25 Tahun 2007 Pasal 18) yang melakukan penanaman modal sekurang-
kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
1. Menyerap banyak tenaga kerja;
2. Termasuk pembangunan infrastruktur;
3. Melakukan alih teknologi;
4. Melakukan industri pionir;
5. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau
daerah lain yang dianggap perlu;
6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
7. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
8. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
66
9. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang
diproduksi di dalam negeri.
Secara ringkas insentif pajak yang diberikan untuk penanaman modal di
Indonesia penulis jabarkan sebagai berikut:
b. Tax Allowance ( Pengurangan Pajak)
1. Dasar Hukum:
Pasal 31A UU PPh, PP No. 1/2007 yang kemudian disempurnakan
Peraturan Pemerintah No. 62/2008, PP No.52/2011, dan Peraturan
Kepala BKPM No.14/2009 Pasal 53.
2. Syarat:
Bidang Usaha tertentu dan daerah - daerah tertentu sesuai lampiran I
& II PP No. 62/2008.
a. Mengajukan surat permohonan ke kepala BKPM ( Badan
Koordinasi Pasar Modal).
b. Harus memiliki Izin Prinsip penanaman modal.
3. Tatacara:
Wajib Pajak mengajukan permohonan ke kepala BKPM kemudian
Kepala BKPM mengusulkan pada Menteri Keuangan, yang
kemudian disusul dengan terbitnya keputusan Menteri Keuangan.
4. Fasilitas yang didapat:
a. Pengurangan Penghasilan Netto untuk perhitungan PPh Badan
30% dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun
masing-masing 5% pertahun dihitung sejak tahun penetapan saat
67
dimulainya produksi komersial.
b. Penyusutan dan amortisasi dipercepat 2x lebih cepat dan dapat
mengurangi laba kena pajak dan PPh badan.
c. Pajak atas deviden SPLN (Subjek Pajak Luar Negeri) 10% atau
5% tarif Tax Treaty.
d. Kompensasi kerugian lebih dari 5 tahun dan tambahan 1 tahun
dilakukan di kawasan industri/berikat; tetapi tidak lebih dari 10
tahun.
5. Kewajiban Pelaporan:
Laporan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP): 10 hari setelahnya per
semester, yaitu:
a. Realisasi penanaman modal sampai dengan selesainya seluruh
investasi;
b. Realisasi produksi sejak saat dimulainya produksi komersial;
Penggunaan aktiva tetap yang digunakan untuk tujuan selain
yang diberikan fasilitas;
c. Pengalihan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan
fasilitas; dan
d. Penggantian aktiva tetap yang dialihkan yang diganti dengan
aktiva tetap yang baru.
e. Melampirkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan.
68
c. Tax Holiday ( Pembebasan Pajak)
1. Dasar Hukum:
Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Pasal 18 ayat (5),
Peraturan Pemerintah No. 94/2010 yang disempurnakan melalui
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.130/PMK.011/2011.
2. Syarat:
a. Merupakan industri pionir ( industri yang memiliki keterkaitan
yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi,
memperkenalkan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi
perekonomian nasional): Industri logam dasar; Industri
pengilangan minyak bumi dan/ atau kimia dasar organik yang
bersumber dari minyak bumi dan gas alam; Industri permesinan;
Industri di bidang sumberdaya terbarukan; dan/atau Industri
peralatan komunikasi.
b. Modal paling sedikit Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun
rupiah).
c. Menempatkan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10 %
dari total rencana penanaman modal. Hal ini bertujuan dalam
menjaga konsistensi dan sebagai jaminan investor dalam
berinvestasi di Indonesia.
d. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang
pengesahannya ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan
69
sebelum PMK No.130/PMK.011/2011 berlaku (15 Agustus 2011)
atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya.
e. Telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya dan telah
berproduksi secara komersial, termuat dalam Peraturan Dirjen
Pajak Nomor : PER-45/PJ/2011.
3. Tatacara:
Pengajuan permohonan seperti yang tertera pada PMK Tax Holiday,
yaitu PMK No.130/PMK.011/2011 Pasal 10 bahwa pengajuan
permohonan atau usulan untuk memberikan fasilitas hanya bisa
dilakukan sampai tiga tahun setelah Peraturan Menteri Keuangan
diterbitkan, yaitu hanya sampai tahun 2014. Wajib Pajak
mengajukan permohonan ke kepala BKPM (Badan Koordinasi Pasar
Modal). Setelah melalui beberapa penilaian awal yang dilakukan
dalam waktu 14 hari kerja, usulan dimaksud akan dikirimkan kepada
Komite Verifikasi untuk diperiksa lebih lanjut. Komite Verifikasi
terdiri dari perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Menteri Keuangan, Departemen Perindustrian, dan
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Proses persetujuan
Tax Holiday dilakukan dalam 30 hari kerja. Jika disetujui oleh
Komite, Menteri Keuangan akan mengeluarkan Surat Keputusan
untuk memberikan Tax Holiday kepada investor. Keputusan yang
dihasilkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan dan
70
rekomendasi dari komite verifikasi dan setelah berkonsultasi dengan
Presiden Republik Indonesia.
Kepala BKPM menyampaikan permohonan fasilitas oleh industri
pionir kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan fotokopi:
a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
b. Surat persetujuan penanaman modal baru yang diterbitkan
c. Bukti penempatan dana di perbankan di Indonesia
d. Ketersediaan infrastruktur di lokasi investasi
e. Penyerapan tenaga kerja domestik
f. Kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai industri pionir
g. Rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret
h. Adanya ketentuan mengenai tax sparing di negara domisili
Gambar IV.1
Skema pengajuan fasilitas Tax Holiday
71
Investor BKPM
Komite Verifikasi
si
Menteri Keuangan
mengajukan permohonan
memberikan persetujuan
4. Fasilitas yang didapat:
a. Pembebasan PPh badan jangka waktu 5 - 10 tahun terhitung sejak
Tahun Pajak dimulainya produksi komersial.
b. Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan PPh badan,
Wajib Pajak diberikan pengurangan PPh badan sebesar 50% dari
Pajak Penghasilan terutang selama 2 Tahun Pajak.
c. Wajib Pajak yang telah telah memperoleh fasilitas Pajak
Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak
Penghasilan, tidak dapat memperoleh fasilitas pembebasan atau
pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan ini.
5. Kewajiban Pelaporan:
Laporan ke Direktorat Jenderal Pajak ( diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-44/PJ/2011), yaitu :
a. Laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di
Indonesia harus disampaikan secara triwulan.
b. Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit harus
disampaikan secara tahunan.
c. Perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas tersebut secara
berkala (setiap enam bulan) harus menyampaikan laporan
realisasi investasi yang meliputi realisasi produksi komersial
tahunan, pemanfaatan fasilitas, penyerapan tenaga kerja serta
penggunaan alih teknologi.
72
Dalam siaran pers Direktur Jenderal Pajak dan Kementerian
Keuangan, Jakarta, per tanggal 28 Desember 2011, kedua laporan
tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Komite
Verivikasi Pemberian Tax Holiday. Apabila wajib pajak badan penerima
Tax Holiday tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan, maka Direktur Jenderal Pajak dapat mengusulkan kepada
komite verivikasi pemberian Tax Holiday guna menyampaikan
rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk mencabut fasilitas Tax
Holiday yang telah diberikan.
IV.2. Pembahasan Hasil Penelitian
IV.2.1. Justifikasi Fasilitas Tax Holiday di Indonesia
Berdasarkan studi dokumenter dan kegiatan wawancara pada objek penelitian
yang dilakukan penulis, keberadaan PMK Tax Holiday yang kembali muncul ini dilalui
dengan proses perumusan yang tidak secara instan. Perumusan PMK Tax Holiday
dilandasi oleh “payung” hukum yang kuat dalam artian merupakan bentuk pembenaran
atau justifikasi dari peraturan yang telah ada sebelumnya dan berdasarkan penyesuaian
kebutuhan untuk keberlangsungan ekonomi Indonesia.
a. Justifikasi Hukum
Bahwasannya Tax Holiday tidak dikenal di sistem perpajakan Indonesia,
hingga sekarang ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu dilakukannya
amandemen perundang-undangan perpajakan jika ingin diberlakukannya Tax
Holiday dan perlu dikritisi beberapa hal dalam mengeluarkan kebijakan tersebut.
73
Selain harus tepat sasaran, dasar hukum Tax Holiday haruslah jelas.
Pajak dipungut harus berdasarkan UU, demikian juga insentif Tax Holiday
haruslah diatur oleh setara UU. Minimal terdapat regelling dari UU kepada
pemerintah (berbentuk PP atau PMK) untuk mengatur Tax Holiday ini.
Setelah sempat vakum diberlakukannya Tax Holiday sejak tahun 1984,
dalam perjalanannya pemerintah tetap memberikan fasilitas pajak untuk
penanaman modal di Indonesia berupa keringanan atau pengurangan pajak atau
lebih dikenal dalam istilah Tax Allowance (Pengurangan Pajak). Dasar hukum
dari Tax Allowance ini sudah jelas tertuang pada Pasal 31A Undang – Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan
keempat atas UU No.7 Tahun 1983. Namun yang sempat menjadi permasalahan
adalah dasar hukum pembebasan pajak atau yang lebih dikenal sebagai Tax
Holiday. Dikarenakan sesuai keterangan yang terlampir diatas bahwa Tax
Holiday regime telah berakhir dengan diterbitkannya tax reform Undang –
Undang Nomor 7 Tahun 1983.
Dengan mengakomodasi dari fasilitas keringanan pajak sebelumnya
maka terbitlah dasar hukum untuk Tax Holiday di Indonesia, yaitu PP (Peraturan
Pemerintah) No.94/2010 yang disempurnakan dengan PMK (Peraturan Menteri
Keuangan) No.130/PMK.011/2011 yang pengesahannya dilakukan Pada 15
Agustus 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan atau lebih umum dikenal dengan PMK Tax Holiday.
Kebijakan PMK Tax Holiday yang telah dikeluarkan harus memiliki
dasar hukum yang jelas serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat
74
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ini merupakan turunan, hierarchy
dan bentuk justifikasi dari Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal Pasal 18 (5) dan PP (Peraturan Pemerintah) No.94 Tahun
2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak
Penghasilan dalam Tahun Berjalan Pasal 29 dan Pasal 30.
Adapun kutipan dari UU No.25 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (5) adalah
sebagai berikut:
Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Dan kutipan dari PP No.94 Tahun 2010 Pasal 29 adalah sebagai berikut:
Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Kutipan dari PP No.94 Tahun 2010 Pasal 30 adalah sebagai berikut:
“Ketentuan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak
Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.”
Dari kutipan-kutipan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk yang
lebih rinci, yaitu PMK Tax Holiday. Penyesuaian yang lebih rinci tersebut
terungkap dalam Pasal 3 ayat (2) berkenaan dengan industri pionir yang
dimaksud, yaitu :
75
1. Industri logam dasar;
2. Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang
bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
3. Industri permesinan;
4. Industri di bidang sumberdaya terbarukan; dan/atau
5. Industri peralatan komunikasi
Pemberian insentif fiskal, yaitu PMK Tax Holiday dilakukan secara
selektif. Pemerintah tidak boleh mengobral insentif perpajakan yang justru
menjadi bumerang karena berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Pemerintah juga tidak boleh diskriminatif sehingga menimbulkan iri hati sektor
lain yang tidak mendapat fasilitas. Harus dicegah dampak trade off, misalnya
insentif kepada sektor tertentu ternyata justru dapat mengancam sektor lain yang
tidak kalah strategis. Penentuan perusahaan yang berhak mendapat PMK Tax
Holiday pun harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Aspek lain yang
tidak kalah krusial dalam pemberian insentif ini adalah kontrol dan evaluasi
terhadap perusahaan yang mendapat fasilitas istimewa ini. Perlu audit reguler
untuk melihat apakah perusahaan tersebut menjalankan usaha sesuai rencana
bisnis ketika mengajukan proposal untuk memperoleh Tax Holiday. Kontrol ini
penting guna mencegah penyalahgunaan.
Bila menilik ke belakang, pelaksanaan Tax Holiday kali ini bukan yang
pertama di Indonesia, namun sudah ada di periode sebelumnya, yaitu UU No.
1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pada pasal 15 dan 16 UU No.1/1967
mengatur tentang pembebasan pajak perseroan dan keringanan pajak perseroan
76
yang diberikan kepada penananam modal asing. Fasilitas tersebut memberikan
pembebasan dari:
1. Pajak perseroan atas keuntungan jangka waktu tertentu yang tidak melebihi
jangka waktu lima tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulai
berproduksi;
2. Pajak devisa atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham,
selama laba tersebut diperoleh tidak melebihi jangka waktu lima tahun;
3. Bea masuk pada waktu perusahaan barang-barang perlengkapan tetap
kedalam wilayah Indonesia;
4. Bea materai modal atau penempatan modal yang berasal dari penanaman
modal asing.
Namun kebijakan ini sempat vakum karena alasan hasilnya tidak
memenuhi target pemerintah serta diperlukannya efektifitas yang lebih baik.
Peran insentif tersebut kemudain diganti dengan Tax Allowance (pengurangan
pajak) yang tujuannya tidak jauh berbeda dengan fasilitas Tax Holiday.
UU No.1/ 1967 tidak diberlakukan lagi karena dua keadaan. Pertama,
memang pada periode tersebut sebenarnya Tax Holiday belum terlalu diperlukan
dikarenakan kondisi perekomian Negara yang belum “menuntut” untuk
menggunakannya dan karena pangsa pasar negara yang belum terlalu potensial
dengan penduduk yang belum banyak. Kedua, pelaksanaan Tax Holiday itu
sendiri pelaksanaannya kenyataannya tidak efektif. Hal ini diduga karena
perkembangan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik, yang tidak
mendukung keberhasilan pelaksanaaan kebijakan ini. Kondisi keamanan dan
77
kestabilan politik dalam negeri Indonesia merupakan faktor utama yang
dipertimbangkan oleh investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.
Gambar IV.2
Skema perumusan PMK Tax Holiday
78
UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal Pasal 18
UU PPh No.36 Tahun 2008
PP No.94 Tahun 2010 Pasal 29 dan
Pasal 30
PMK No.130/PMK.011/2011
b. Justifikasi Ekonomi
Krisis ekonomi dunia yang terjadi beberapa tahun terakhir ini telah
memasuki fase ketidakpastian dan kerentanan yang mendorong pemerintah
untuk mengatasinya dalam bentuk koordinasi skala internasional dengan tujuan
dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak krisis ekonomi dunia
terhadap Indonesia. Namun, berdasarkan krisis yang pernah Indonesia alami
pada krisis ekonomi dunia di tahun 2008-2009 lalu, pemerintah Indonesia
merasa optimis bahwa perekonomian Indonesia akan mampu bertahan terhadap
berbagai guncangan yang timbul dari krisis ekonomi dunia saat ini. Selain itu
krisis ini dianggap sebagai momentum yang membawa kesempatan besar bagi
peningkatan kinerja perekonomian Indonesia dengan secara konsisten akan
melanjutkan transformasi ekonominya dari yang semula menitikberatkan pada
industri pertanian menuju komposisi ekonomi yang lebih berimbang antara
sektor pertanian, manufaktur dan jasa. Diversivikasi ekonomi ini diperkirakan
mampu meningkatkan kekuatan dan kapasitas ekonomi Indonesia, baik untuk
memenuhi kebutuhan dan meningkatkan standard hidup masyarakat Indonesia
sendiri maupun dalam menghadapi guncangan perekonomian dunia.
Dalam teori, literatur, dan fakta yang dapat dipahami bahwa salah satu
pilar utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan
berkesinambungan adalah kegiatan investasi (penanaman modal). Investasi yang
79
dimaksud dapat dalam bentuk fisik seperti infrastruktur maupun instrumen
keuangan seperti modal dan pinjaman.
Grafik IV.1
Realisasi Penanaman Modal Asing tahun 2009-2011
Grafik IV.2
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 2009-2011
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tidak dipungkiri bahwa peran dan porsi investor luar negeri atau
80
penanaman modal asing di Indonesia lebih menjanjikan dibandingkan investor
dalam negeri. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari perkembangan produk
domestik bruto Indonesia yang meningkat secara signifikan dari tahun 2009
sampai dengan tahun 2011. Peningkatan tersebut menghasilkan pertumbuhan
ekonomi sebesar 6.2% di 2010 dan 6.5% di 2011. Peningkatan tersebut tidak
terlepas dari peran swasta yaiu porsi investor asing cukup besar dalam
peningkatan ekonomi Indonesia. Peran swasta mencapai 70% dari total
pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi di Indonesia dibandingkan
dengan peran investor dalam negeri yaitu secara kumulatif mencapai 30%.
Konsep Produk Domestik Bruto (PDB) adalah perhitungan akan pendapatan
nasional yang paling penting dikarenakan menggambarkan pendapatan nasional
dalam negara. Tingginya pendapatan nasional akan mempengaruhi pendapatan
masyarakat sehingga menimbulkan peningkatan permintaan terhadap barang dan
jasa, hal tersebut akan mendorong keuntungan perusahaan dan mendorong
mereka untuk dilakukannya lebih banyak investasi. Artinya PDB berpengaruh
positif terhadap Penanaman Modal Asing (PMA), dimana meningkatnya PDB
dikarenakan meningkatnya PMA, dan sebaliknya apabila PDB turun juga akan
menurunkan nilai PMA. Diduga peran Tax Holiday dapat memberikan dampak
berupa pencapaian pertumbuhan ekonomi hingga 7.7% di 2014 melalui
peningkatan PDB.
Peran investor asing dinilai lebih signifikan dibandingkan peran investor
dalam negeri, dikarenakan investor asing memiliki “nilai jual lebih” seperti
kemampuan secara modal, kematangan berinvestasi, dan inovasi dalam
81
diferensiasi perusahaan. Dalam mendapatkan dana asing tersebut, Indonesia juga
harus bersaing dengan negara-negara sekitar yang memiliki kepentingan sama.
Bahkan saat ini, banyak diantara negara-negara tetangga tersebut telah siap
secara infrastruktur, kemudahan perijinan, kesederhanaan regulasi, sampai
dengan penyediaan fasilitas-fasilitas fiskal untuk menarik investor dalam
menanamkan investasinya di negara tersebut. Keberadaan fenomena preferensi
investor asing dan ketatnya kompetisi dengan negara sekitar tersebut tentunya
merupakan kondisi yang mempersulit Indonesia dalam menarik investasi jangka
panjang berupa PMA ke Indonesia, sehingga untuk mencapai pertumbuhan
perekonomian negara yang diharapkan, kedua hal tersebut merupakan tantangan
yang harus dapat disikapi dengan baik oleh Indonesia. Oleh karena itu, dengan
mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan setelah melalui proses perumusan
yang panjang maka diterbitkanlah PMK Tax Holiday.
Memang kenyataan nya fasilitas “pemanis” invstasi tersebut tidak
diberikan kepada semua sektor industri di Indonesia. Hal itu ditujukan agar tidak
terjadi penyalahgunaan atas penerapan fasilitas tersebut dan telah disesuaikan
dengan kebutuhan dalam meningkatkan keberlangsungan stabilitas
perekonomian Indonesia. Diperuntukkan kepada bidang usaha tertentu dimana
sektor kegiatan ekonomi nya mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dan
untuk lokasi investasi diprioritaskan pada daerah luar pulau jawa yang secara
ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan. Tujuan pemilihan
lokasi adalah untuk meratakan pembangunan bidang usaha dan industri di
Indonesia, agar pada daerah-daerah terpencil mengalami kemajuan dalam segi
82
infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, dan menciptakan lapangan
pekerjaan yang luas sehingga bisa meningkatkan pendapatan penduduk pada
daerah tersebut. Industri pionir memang berorientasi untuk mendorong
pertumbuhan perekonomian dengan menyerap tenaga kerja yang banyak,
kawasan sekitar daerah industri akan cepat tumbuh dan berkembang karena efek
beruntun mengeliatkan ekonomi di kawasan tersebut.
Tabel IV.1
Penyerapan tenaga kerja di Indonesia
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tujuan diberlakukannya Tax Holiday secara tidak langsung
menggambarkan dampak yang berarti kemungkinan yang akan terjadi pada
Indonesia di masa depan. Dengan melihat tabel diatas, penyerapan tenaga kerja
di Indonesia pada periode triwulan 1 2012 sebanyak 358.385 orang, meningkat
82% dari triwulan 1 2011. Penyerapan tertinggi diraih penanaman modal asing
(PMA) sebanyak 102.4%. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa peran
Tax Holiday dapat memberikan dampak yang signifikan dengan memberikan
efek ganda (multiplier effect) terhadap penyerapan tenaga kerja secara tidak
83
langsung, yaitu sebesar empat kali dari triwulan I 2012. Jumlah tersebut
merupakan target penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada 2012.
c. Rasionalisasi Justifikasi
Pemberian Tax Holiday tentunya memberikan penilaian dan reaksi yang
berbeda dari sudut pandang banyak pihak, khususnya pemerintah dan investor
yang terlibat dalam fasilitas ini. Terdapat pihak yang mendukung dan tidak
mendukung atas penerapan dan pelaksanaan Tax Holiday. Perbedaan tersebut
muncul dikarenakan timbulnya harapan dan tujuan masing-masing pihak dari
dua arah. Perbedaan dua arah tersebut merupakan latar belakang terdapatnya
justifikasi dalam pendekatan hukum dan ekonomi pada pembahasan diatas.
Berikut penulis jabarkan bentuk dukungan dan kontra atas penerapan
kebijakan Tax Holiday :
1. Penjelasan-penjelasan yang mendukung Tax Holiday
a. Pada aspek keekonomian, keberlangsungan perekonomian suatu negara
tidak lepas dari peran negara asing. Dikarenakan tidak semua kebutuhan
masyarakatnya dapat dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan dalam
negeri, diperlukannya proses alih teknologi, dan perlunya pembinaan
persahabatan dan kepentingan-kepentingan politik lainnya terhadap
negara asing.
b. Ketika dikaji lebih lanjut ternyata kebijakan Tax holiday merupakan
bentuk pertahanan terhadap tahap penurunan kinerja ekspor dan mampu
memberi dampak bagi keadaan makro ekonomi Indonesia. Dengan makin
84
bertambahnya investasi luar negeri yang masuk ke Indonesia akan
menggairahkan sektor industri nasional yang notabene merupakan sektor
industri pionir. Implikasi dari keringanan pajak mengakibatkan
penurunan beban produksi sehingga harga barang di pasar cenderung
akan menurun dan otomatis harga yang tercipta lebih kompetitif. Jika
sektor industri pionir tersebut sukses menggenjot Gross Domestic Bruto
(GDP) Indonesia maka kegiatan ekspor Indonesia akan menjadi lebih
baik dan meningkat, dengan begitu niscaya sektor-sektor lain akan
menjadi sasaran selanjutnya dalam kebijakan Tax Holiday.
c. Iklim ekonomi Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan. Indonesia
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya 6,5% tahun 2011 menjadi
6,7% di tahun 2012 yang sebagian besar ditopang dari peningkatan
kegiatan investasi dan peningkatan ekspor. Keadaan tersebut memastikan
akan berdampak meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan
karena potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Atas dasar
estimasi tersebut, Tax Holiday memang perlu diberlakukan di Indonesia
dalam menarik minat investor luar negeri.
d. Di lain sisi, fasilitas perpajakan atau insentif fiskal merupakan sebuah
keniscayaan sebagai upaya untuk menggenjot sektor-sektor tertentu dan
menciptakan iklim usaha yang kondusif. Insentif fiskal bisa dijadikan
sebagai instrumen penentu daya saing perekonomian sebuah negara.
Terlebih lagi dalam kompetisi yang kiat ketat dalam perebutan arus
investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) di tingkat
85
global, insentif fiskal akan menjadikan daya tarik khusus. Demikian pula
ketika krisis ekonomi melanda dunia, khususnya negara-negara maju
yang selama ini menjadi sumber utama FDI. Negara-negara lain pun
berlomba menawarkan iming-iming insentif guna merayu investasi
masuk.
e. Terdapat dua faktor mengapa Tax Holiday diberlakukan di Indonesia.
Pertama, Indonesia membutuhkan dukungan kebijakan fiskal untuk
menarik investasi asing langsung dan yang kedua adalah faktor
persaingan tingkat regional dalam menarik investasi. Dan di masa
sekarang, Indonsia memiliki empat faktor yang mendukung
keberlangsungan investasi asing untuk menanamkan modalnya di
Indonesia. Keempat faktor tersebut adalah jumlah penduduk yang sangat
besar, biaya tenaga kerja yang relatif murah, ketersediaan lahan yang
lebih luas, dan masih memiliki sumber daya alam yang banyak. Maka
kebijakan Tax Holiday dapat menjadi harapan dalam rangka menarik
investasi asing langsung.
f. Kebijakan ini disambut positif oleh pelaku industri, karena diyakini
merupakan salah satu pintu masuk untuk mengajak investor melirik
sektor-sektor yang prospektif di Indonesia dan bisa ditujukan pada
investor yang bergerak di bidang industri yang memberikan nilai tambah,
salah satunya industri di bidang terbarukan, seperti industri berbasis agro.
Sektor lain pun terbilang potensial untuk dikembangkan. Diantaranya,
industri padat karya dan industri yang memberikan dampak lapangan
86
kerja yang luas. Kebijakan ini sangat baik bagi dunia usaha karena
selama ini pajak juga menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi
pebisnis pemula atau investor yang ingin membuka usaha baru.
g. Hal lain yang merupakan keuntungan atas penerapan kebijakan ini, yaitu
ketersediannya lapangan pekerjaan karena bertambahnya perusahaan
manufaktur yang mendapatkan fasilitas Tax Holiday, yaitu industri
pionir, meningkatnya perekonomian masyarakat, orientasi ekspor, dan
multiplier effect atau efek domino (efek beruntun), pertumbuhan di sektor
manufaktur besar dan menengah akan menimbulkan efek domino pada
sektor industri kecil dan mikro, penambahan pembayaran pajak
pendapatan, dan memberikan pekerjaan kepada para kontraktor yang
pada gilirannya menopang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan
kawasan sekitar daerah industri akan cepat tumbuh dan berkembang
karena ikut terkena efek bola salju yang mengeliatkan ekonomi di
kawasan tersebut. Pertumbuhan sektor manufaktur inilah yang menjadi
salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini
pula yang telah memberikan dampak positif bagi angka pengangguran.
h. Hasil positif kinerja sektor industri pengolahan non migas mencapai
6,98% pada tahun 2011 jauh lebih tinggi dari tahun 2010 yang hanya
5.09%. Peningkatan cukup signifikan dapat dicapai karena adanya sinergi
nasional yang positif, yaitu melalui kebijakan-kebijakan yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah dan didukung oleh para pelaku usaha dan
masyarakat dalam rangka pengembangan dan peningkatan daya saing
87
industri nasional. Setelah pertumbuhan sektor manufaktur yang melaju
kencang, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
makin berkualitas tak menipis di tengah krisis yang mendera Amerika
Serikat dan Eropa. Usaha Indonesia dalam keberlangsungan peningkatan
ekonomi ditunjukkan dalam bentuk peran pemerintah menyiapkan menu
insentif untuk menarik lebih bayak investasi. Menu insentif yang diyakini
akan memperkokoh industry led growth, yang salah satunya berharap
pada Tax Holiday. Usaha tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi Indonesia sudah tidak lagi hanya didukung sumber daya alam,
tetapi juga didorong oleh sektor manufaktur.
i. Justifikasi pembenaran atas kebijakan Tax Holiday untuk diterapkan
karena Indonesia memiliki kemampuan dalam meningkatkan kualitas
kompetensi yang terdapat di dalamnya terhadap negara tetangga lainnya.
Sebagai negara ASEAN, terutama yang memiliki kondisi geografis mirip
Indonesia, juga telah menerapkan pemberian fasilitas Tax Holiday
dengan bentuk dan jenis yang hampir sama. Seperti Malaysia
memberikan dalam bentuk insentif pajak penghasilan, Vietnam sebagai
negara tujuan investasi paling diminati sekarang juga memberikan Tax
Holiday dalam bentuk pembebasan atau pengurangan tariff PPh untuk
daerah tertentu, begitu juga dengan Thailand yang menerapkan kebijakan
dengan fasilitas yang sama. Mereka telah mulai lebih dulu menerapkan
kebijakan Tax Holiday dan berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi
mereka melalui peran investor asing untuk berinvestasi di negaranya.
88
Keadaan ini merupakan motivator bagi Indonesia agar bisa ikut bersaing
dan tidak mau kalah dalam menarik investasi asing langsung. Dengan
demikian, sudah sangat wajar Indonesia juga memberikan fasilitas Tax
Holiday agar mampu bersaing dengan negara tetangga lainnya.
2. Pihak-pihak yang kontra terhadap Tax Holiday
a. Dinilai secara jangka pendek Tax Holiday sebenarnya akan berdampak
menurunkan pendapatan pajak. Sebab, investasi yang baru masuk dan
industri baru yang baru dibangun dan ditanamkan di Indonesia akan
dibebaskan dari pajak penghasilannya. Pernyataan tersebut dinilai
sebagai bentuk kontra, dikarenakan bersanding terbalik dengan kegiatan
sensus pajak nasional yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) yang memiliki harapan untuk meningkatkan penerimaan pajak
yang selama ini tidak sepadan dengan potensi pajak yang dimiliki
Indonesia. Harapan tersebut mematok angka penerimaan pajak tahun
2012 sebesar Rp 951,5 triliun. Sehingga bagi sebagian pihak tujuan Tax
Holiday bertolak belakang dengan tujuan sensus pajak nasional.
b. Dari sudut pandang investasi, Tax Holiday yang diberlakukan pemerintah
tidak terlalu menstimulus investor akibat pembebasan pembayaran pajak,
dikarenakan investor memiliki pemahaman yang ruang lingkupnya luas
pada bisnis di bidang usaha tertentu, yaitu pada umumnya meliputi masa
pengembalian investasi yang cukup panjang, dengan estimasi waktu 5-10
tahun. Dalam kurun waktu tersebut, perusahaan akan menderita kerugian
yang tentunya membuat investor tidak akan membayar pajak sehingga
89
fasilitas Tax Holiday tidak terlalu dibutuhkan.
c. Dikarenakan fasilitas pajak bukan faktor utama, namun sebagai salah satu
dari bagian faktor-faktor yang menentukan pilihan berinvestasi, Tax
Holiday bukan magnet yang kuat sekali untuk menarik investor
menanamkan uangnya di Indonesia atau bila diibaratkan fasilitas pajak
hanya sebagai tambahan dan pemanis untuk menarik investasi. Dalam
memilih tempat berinvestasi, investor memiliki banyak pertimbangan.
Pertimbangan tersebut terdiri dari faktor yang lebih dominan dalam
menentukan investasi, yaitu daya beli pasar lokal, kepastian berusaha,
kepastian hukum, stabilitas politik, keamanan, kemudahan perizinan,
mentalitas birokrat, persoalan perburuhan. Faktor-faktor tersebut menjadi
kalkulasi penting untuk para investor sebelum menanamkan uangnya di
Tanah Air.
d. Tidak hanya dari sisi pemberi fasilitas saja yang menimbulkan pendapat
kontra. Namun terdapat lima kekhawatiran yang dilontarkan oleh
investor asing berkenaan dengan isu kebijakan ini. Pertama kebijakan
yang berubah-ubah karena tidak adanya kepastian dan kejelasan
kebijakan serta peraturan pemerintah. Kedua, tidak adanya jaminan
keamanan. Ketiga, menyangkut supremasi dan penegakkan hukum.
Keempat, kondisi perburuhan di Indonesia yang selalu bergejolak dan
kelima, menyangkut implementasi undang-undang otonomi daerah.
Kelima hal tersebut dianggap sebagai tantangan yang perlu ditanggapi
dan ditangani secara nyata dan langsung oleh semua pihak di Indonesia
90
baik pemerintah, swasta, dan masyarakat umum.
e. Catatan kritis Tax Holiday tak banyak berpengaruh terhadap investasi
jangka panjang. Tax Holiday malah lebih banyak mendorong industri
begitu mudah pindah setelah periode Tax Holiday berakhir (footloose
industries) sehingga urgensi Tax Holiday menjadi pertanyaan paling
penting. Tekanan internasional diduga menjadi faktor urgensi tersebut.
Dikarenakan negara tetangga yang telah melaksanakan kebijakan Tax
Holiday terlebih dahulu membuat Indonesia begitu termotivasi dari
manfaat yang telah mereka dapatkan. Kebijakan Tax Holiday dapat saja
dipermasalahkan oleh negara lain, terutama oleh negara pesaing yang
tidak memberikan fasilitas tersebut karena menganggap tidak sejalan
dengan ketentuan World Trade Organizations (WTO). Mereka
berpendapat pemberian Tax Holiday kepada industri berorientasi ekspor
adalah salah satu bentuk praktek dumping.
f. Tax Holiday ternyata dapat menimbulkan kecemburuan bagi investor
yang telah lama menanamkan modalnya tetapi tidak menerima insentif
jika dibandingkan investor baru. Fakta tersebut akan menciptakan moral
hazard.
g. Dari sisi dunia usaha, dinilai fasilitas ini tak lagi menarik investor untuk
menanamkan modalnya di Tanah Air karena persyaratan yang harus
dipenuhi untuk mendapatkannya terlalu rumit dan tidak sesuai harapan.
Persyaratan yang dimaksud adalah investor diharuskan untuk
merealisasikan seluruh rencana penanaman modal dan telah berproduksi
91
secara komersial dulu agar bisa memperoleh fasilitas tersebut. Kedua
persyaratan tersebut dinilai terlalu berlebihan dan bertolak belakang
dengan tujuan awal Tax Holiday untuk merangsang investasi. Kedua
persyaratan tersebut justru akan memberatkan pemodal masuk karena
kewajiban pajak yang harus dibayar sejak awal pengembangan usaha,
yang baru direstitusi kemudian. Apabila menggunakan mekanisme
restitusi, maka Tax Holiday tak lagi menarik karena justru mempersulit
investor. Peraturannya dinilai menjadi terlalu rigid karena banyak
restriksi. Dengan demikian pemahaman calon investor adalah fasilitas
pajak diberikan sejak awal selama jangka waktu tertentu sesuai dengan
persetujuan Menteri Keuangan yang jika pada pelaksanaannya keluar
bisa ditagihkan pajak ke belakang.
h. Tax Holiday dinilai tidak akan mampu menjadi satu-satunya motor
penggerak transformasi ekonomi yang dicita-citakan Indonesia.
Keberadaannya pada prinsipnya merupakan pelengkap bagi kebijakan
menarik investasi permanen lainnya yang secara bersama-sama ditujukan
untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Dikarenakan seharusnya
Indonesia terlebih dahulu memperbaiki reformasi kebijakan di bidang
infrastruktur agar keefektifan penggunaan Tax Holiday lebih terlihat
dalam jangka waktu yang pendek dan tidak hanya sebagai “pemanis”
investasi saja.
IV.2.2. Keterkaitan Fasilitas Tax Holiday Dengan Penanaman Modal Asing
IV.2.2.1. Faktor-Faktor Yang Menentukan Arus Masuk Penanaman Modal Asing
92
Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan penulis, terdapat beberapa elemen
penting yang menetukan arus masuk PMA di Indonesia. Faktanya adalah pilihan untuk
menanamkan modal di suatu negara bagi investor asing sangat dipengaruhi oleh
pertimbangan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan (profit), yaitu agar
mendapatkan sumber bahan baku dan faktor produksi lain termasuk tenaga kerja yang
lebih baik atau lebih murah, penetrasi pasar dan mengurangi resiko hambatan tarif
perdagangan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Namun
faktor pertimbangan ekonomi bukanlah satu-satunya yang menentukan.
Keputusan berinvestasi oleh investor asing di Indonesia memang terdiri dari
banyak faktor-faktor dominan. Namun peringkat pertama dari faktor itu sendiri adalah
persepsi investor terhadap iklim investasi yang kondusif suatu negara yang didalamnya
terdapat faktor-faktor dominan dalam menentukan tingginya arus masuk Penanaman
Modal Asing di Indonesia. Selain iklim investasi yang kondusif, investor asing juga
mempertimbangkan investasi dalam hal prospek pengembangan di negara pemodal.
Faktor-faktor dominan tersebut dikelompokkan kedalam 3 faktor utama yang
mempengaruhi arus masuk Penanaman Modal Asing di Indonesia, penjabarannya
sebagai berikut:
a. Economic Determinant, yaitu faktor-faktor berdasarkan tingkat perkembangan
ekonomi di negara penerima modal, yang terdiri atas:
1. Ukuran (pangsa) pasar yang berpotensi menguntungkan dan memiliki
efisiensi yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang
direfleksikan produk domestik brutonya
2. Kualitas sumber daya, dalam hal ini cakupannya adalah jumlah dan daya beli
93
penduduk sebagai calon konsumennya, dan adanya tenaga buruh yang
terjangkau untuk produksi
3. Ketersediaan aset, yaitu tanah dan tempat usaha (lokasi yang memadai),
adanya bahan mentah atau penunjang untuk digunakan dalam pembuatan
hasil produksi.
b. Policy Framework, faktor-faktor dominan tersebut meliputi:
1. Stabilitas ekonomi, politik, dan sosial yang memadai
2. Aturan yang mendukung masuk dan beroperasinya suatu usaha
3. Standar kesepakatan nasional, sebagai contoh seperti Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
4. Kebijakan dalam memfungsikan dan struktur pasar
5. Persetujuan internasional mengenai Penanaman Modal Asing (PMA)
6. Kebijakan privatisasi
7. Kebijakan perdagangan dan perpajakan dan kebijakan industri yang didasari
oleh “payung” dan kepastian hukum yang kuat serta implementasi otonomi
daerah yang harus sudah jelas.
c. Business Facilitation, yaitu faktor-faktor berdasarkan tersedianya sarana dan
prasarana yang diperlukan investor, meliputi:
1. Insentif atau fasilitas kemudahan seperti yang diberikan pada sisi perpajakan
dimana tidak terjadi beban pajak yang berlebihan. Contoh: Tax Holiday dan
Tax Allowance
2. Kapital sosial
3. Perlindungan kepemilikan seperti pemberian jaminan berupa perlindungan
94
investasi kepada investor
4. Kualitas infrastruktur yang diharapkan telah layak dan memadai dan
kecepatan pembangunan infrastruktur.
IV.2.2.2. Faktor-Faktor Implementasi Tax Holiday Kembali Diberlakukan
IV.2.2.2.1. Iklim Ekonomi
Dari penjabaran faktor-faktor arus masuk PMA, dapat diketahui bahwa Tax
Holiday yang sedang diberlakukan di Indonesia bukan sebagai alasan utama bagi
investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun merupakan elemen
pelengkap demi memaksimalkan arus masuk investasi seperti yang diharapkan.
Pemberian Tax Holiday yang dibuat pemerintah sebenarnya adalah pemanis untuk
investor asing meningkatkan investasinya di Indonesia. Dapat dijelaskan bahwa saat ini
Indonesia masih membutuhkan investasi yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Pemerintah menilai, laju pertumbuhan ekonomi perlu dijaga di tengah keadaan
ekonomi dunia yang kurang baik saat ini. Besarnya jumlah penduduk dan terus
meningkatnya pendapatan per kapita, dapat menjadi daya tarik bagi investor.
Tax Holiday sendiri telah telah resmi diberlakukan sejak Agustus 2011,
namun dinilai belum memberikan dampak besar pada masuknya investasi ke Indonesia.
Mengingat kebijakan tersebut baru satu tahun yang lalu diberlakukan, sehingga dampak
signifikannya belum bisa dianalisis secara komprehensif dalam bentuk angka. Tax
Holiday dirancang untuk strategi ekonomi dan investasi jangka panjang, bukan untuk
jangka pendek. Sehingga untuk melihat perjalanan signifikansi manfaat dari kebijakan
tersebut membutuhkan waktu dan proses yang tidak instan. Rasa optimistis dengan
diterbitkannya aturan pelaksanaan Tax Holiday dapat membuat prospek penanaman
95
modal dan pembangunan industri semakin baik. Hal tersebut dapat berjalan sesuai
dengan ekspektasi apabila dibarengi dengan pembenahan infrastruktur Indonesia menuju
yang lebih baik juga. Apabila kedua hal tersebut saling tumpang tindih dan tidak
seimbang, maka tujuan utama dari fasilitas ini tidak akan membuahkan hasil, meski
telah melewati jangka waktu yang cukup lama.
Selain itu, target Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya
6,5 % tahun 2011 menjadi 6,7 % tahun 2012 diyakini sebagian besar ditopang dari
peningkatan kegiatan investasi dan peningkatan ekspor. Target realisasi investasi
penanaman modal juga melatar belakangi pelaksanaan Tax Holiday. Pada tahun lalu
yaitu 2011, angka realisasi investasi sekitar Rp 250 triliun target ditahun 2012 ini adalah
meningkat sebesar 18%, yaitu Rp 283.5 triliun, kemudian di 2013 Rp 390.3 triliun dan
pada 2014 target dibuat ambisius, yaitu mencapai angka Rp 500 triliun. Pembuktian
kecil dapat dilihat pada realisasi penanaman modal di kuartal 1 2011 dan 2012. Dimana
pada 2012 realisasi yang terjadi mengalami peningkatan sebesar 32.8% dibanding tahun
2011. Meskipun terkesan ambisius namun yakin bisa diwujudkan karena langkah-
langkah kecil yang telah Indonesia jalani.
Grafik IV.3
Realisasi dan target investasi tahun 2010-2014
96
Sumber: Rencana Umum Penanaman Modal BKPMGrafik IV.4
Perbandingan realisasi investasi K1 2011-2012
Sumber: Rencana Umum Penanaman Modal BKPM
IV.2.2.2.2. Persaingan Ekonomi
Tax Holiday merupakan wujud dari langkah kecil demi mewujudkan
penanaman modal yang berkelanjutan dan diyakini merupakan salah satu variabel yang
97
sifatnya memberi kemudahan dalam mencapai target tersebut. Apabila menilik kedalam
peringkat negara berstatus tujuan utama investasi asing, dalam survei di tahun 2010-
2012, Indonesia menduduki peringkat ke-9 dari 193 negara, mengalahkan Jerman,
Thailand, Jepang, dan Malaysia. Dari segi persaingan ekonomi, status Indonesia
memiliki nilai yang semakin positif, oleh karenanya pemberian Tax Holiday seharusnya
bisa menambah semangat dan potensi investor terhadap Indonesia. Meski Tax Holiday
berpotensi memangkas penerimaan negara dalam jangka pendek, dalam jangka panjang
instrumen ini diyakini tetap menguntungkan perkonomian dan memberikan dampak
berantai yang luas. Selain dari sisi ekonomi, pemberian insentif fiskal, yaitu Tax
Holiday dianggap sebagai daya tarik khusus dalam kompetisi yang kian ketat dalam
perebutan arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di tingkat
global. Sebagai contoh negara tetangga seperti negara berkembang, yaitu Thailand dan
Malaysia telah menerapkan kebijakan ini lebih dahulu, dan mereka telah berhasil
menjadi motivator bagi Indonesia karena mereka berpendapat pemberian kebijakan
tersebut merupakan upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.
Tabel IV.2
Perbandingan fasilitas Tax Holiday di beberapa negara
Negara Tax Holiday Tarif Pajak Objek Pajak Jangka Waktu
Tahun Penetapan
Insentif
Malaysia
Pembebasan Pajak Penghasilan Badan
25%
Industri Pionir (Industri manufaktur, Industri Pengolahan Makanan, Industri Pertanian,Industri Sumber Daya Terbarukan, dan Industri Pariwisata)
5-10 Tahun 2007
Thailand Pembebasan 30% Industri Pionir (Industri 8 tahun 2010
98
Pajak Penghasilan Badan
Teknologi Tinggi dan Industri di kegiatan Konversi Energi dan Energi Alternatif)
Indonesia
Pembebasan Pajak Penghasilan Badan
25%
Industri Pionir (Industri Logam Dasar, Industri Pengilangan Minyak Bumi/Kimia Dasar Organik, Industri Permesinan, Industri Sumber Daya Terbarukan)
5-10 tahun 2011
Sumber: PWC Tax Booklet, PMK Tax Holiday
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa konsep kebijakan yang diberikan oleh
Malaysia dan Thailand hampir serupa dengan kebijakan yang diberlakukan di Indonesia.
Malaysia yang lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut dapat membuktikan dengan
pertumbuhan ekonomi yang mereka capai dapat melebihi target, yaitu 7.2 % dari 6.0%.
Malaysia mampu membuktikan tingginya tingkat pemasukan investasi luar negeri (FDI)
sebesar 18.4% dari sektor industri pariwisata. Meskipun pertumbuhan tersebut tidak
sepenuhnya dari peran Tax Holiday yang memberikan implikasi berupa keberhasilan
dalam memberi keyakinan kepada para investor bahwa Malaysia merupakan tujuan
investasi yang tepat, namun fasilitas tersebut merupakan salah satu variabel dalam
pencapaian pemulihan ekonomi yang semakin mapan di tengah kemelut ekonomi yang
melanda mereka pada saat itu. Dari hal tersebut Indonesia dapat meningkatkan rasa
optimisnya terhadap peran Tax Holiday yang dapat memberikan dampak positif
terhadap ekonomi melalui peran peningkatan investasi di Indonesia.
IV.2.2.2.3. Ekspansi Industri
Bentuk dukungan investasi luar negeri yang masuk ke Indonesia akan
menggairahkan sektor industri nasional. Kenyataannya hal tersebut tidak sekedar
keinginan saja melainkan merupakan kebutuhan primer Tanah Air.
99
Badan Koordinasi Penanaman Modal kini tengah mencoba mengembangkan
pada fase ketiga yang disebut klasifikasi industrialisasi dengan skala yang besar.
Dimana banyak sekali orang berbicara tentang industrialisasi, tapi terkadang mereka
lupa dari jawaban pada what is the mother of all industries? Ibunya seluruh industri itu
adalah baja. Negara tidak bisa membangun kapal, mobil, pesawat atau apapun kalau
tidak ada kecukupan baja. Ketika dikupas lebih dalam lagi, dari sisi konsumsi baja per
kapita Indonesia per tahun hanya 30 kg. Hitungannya sederhana sekali, konsumsi
Indonesia setiap tahun 7,2 ton dibagi 240 juta penduduk maka hasilnya kurang lebih 30
kg per kapita per tahun. Tapi kalau dilihat, index modernisasi untuk satu negara dan
bangsa menjadi modern, konsumsi baja harus sekitar 500 kg per kapita per tahun.
Pertanyaan tentunya terlontar tentang bagaimana Indonesia bisa meningkatkan dari 30
kg ke 500 kg per kapita per tahun konsumsi baja? Karena faktanya Indonesia
memerlukan kapasitas tambahan 120 juta ton. Untuk membangun 1 juta ton kapasitas
baja saja membutuhkan 1 sampai 1,5 miliar dollar. Jadi Indonesia perlu dana 120 miliar
dollar untuk membangun kapasitas produksi baja agar Indonesia bisa beraspirasi
menjadi negara yang modern. Indonesia diestimasikan memerlukan waktu 20 tahun
untuk mencapai hal tersebut. Namun untuk mendapatkan 120 miliar itu tidak gampang.
Kalau Indonesia tidak memikirkan bagaimana negara ini bisa mengindustrialisasi
dirinya sendiri, target akan sulit untuk dicapai. Atas dasar hal tersebut, Tax Holiday lagi-
lagi dianggap sebagai salah satu cara mewujudkan fase tersebut, oleh karenanya
kebijakan tersebut diberlakukan kepada sektor indutri pionir yang salah satunya adalah
industri logam dasar. Ketika Indonesia tengah melakukan fase tersebut, Indonesia baru
bisa maju ke fase keempat, yaitu Indonesia sedang memposisikan diri menjadi negara
100
berpengatahuan. Meski langkah ini merupakan langkah kecil yang sedang dijalani,
namun dengan tidak menunda untuk melakukannya Indonesia diyakini bisa mencapai
fase maksimal dalam mewujudkan industrialisasi dengan skala yang besar.
Penjelasan lebih lanjut mengenai fase dalam implemantasi penananaman
modal yang tertuang dalam Rencana Umum Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal Indonesia (BKPM) adalah sebagai berikut:
1. Roadmap Implementasi Penanaman Modal terbagi dalam empat fase:
Fase yang berlangsung pada 2010:
a. PDB ~ USD 700 billion
b. PDB perkapita US $ 3.000
c. Terbesar ke-17 di dunia
Mendorong kelompok industri yang cepat menghasilkan bahan baku/setengah jadi bagi
industri lainnya, penunjang infrastruktur.
Fokus pada percepatan dan pembangunan infrastruktur
fisik, diversifikasi dan konversi energi serta
peningkatan kualitas SDM yang dibutuhkan.
101
FASE I
Quick Wins and Low Hanging
Fruits
FASE II
Infrastruktur dan Energi
Pengembangan industri skala besar yang terintegrasi
( upstream >>downstream)
*PMK Tax Holiday diterapkan dalam fase ini
Target pada 2025:
a. PDB~USD 4.0-4.5 Trilion
b. Proyeksi PDB perkapita (high income country)
Pengembangan investasi berteknologi maupun inovasi teknologi tinggi. Fase ini baru
bisa dicapai apabila Indonesia telah melakukan fase ketiga, yaitu industrialisasi dalam
skala besar, apabila telah melewatinya, Indonesia baru bisa maju ke fase keempat yaitu
bagaimana memposisikan negara kita menjadi negara berpengetahuan.
Faktor lain yang melatarbelakangi diberlakukannya Tax Holiday adalah karena
ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). RUPM tersebut di publish
oleh Deputi Bidang Perencanaan Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Tax Holiday merupakan contoh dari pemberian fasilitas/insentif, dimana pemberian
fasilitas tersebut merupakan bagian dari tujuh elemen utama arah kebijakan penanaman
102
FASE III
Industrialisasi Skala Besar
FASE IV
Knowledge Based
Economy
modal.
Berikut penulis jabarkan secara garis besar mengenai Rencana Umun
Penanaman Modal (RUPM):
a. Dasar dan kedudukan RUPM dan pokok-pokok penting RUPM
1. Pemerintah menetapkan RUPM untuk mendorong terciptanya iklim usaha
nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing
perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.
2. RUPM adalah dokumen perencanaan jangka panjang (sampai dengan 2025)
yang bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral.
3. Pemerintah menetapkan RUPM melalui Peraturan Presiden No.16 Tahun
2012.
b. Tujuh elemen utama kebijakan penanaman modal
1. Perbaikan iklim penanaman modal
2. Mendorong persebaran penanaman modal
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi
a. Ketiga bidang tersebut merupakan isu strategis dalam pengembangan
kualitas dan kuantitas penanaman modal.
b. Ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan
Indonesia dalam pelaksanaannya.
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment)
a. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi ramah lingkungan,
serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
103
b. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah
lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
5. Pemberdayaan UMKMK
Kebijakan dasar penanaman modal diarahkan pada pemberdayaan dan
perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif
a. Pemberian insentif diberikan untuk mendorong daya saing dan
mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan
berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah,
peningkatan penanaman modal di sektor prioritas dan pengembangan
wilayah.
b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal
diberikan pada industri pionir dan prioritas tinggi.
c. Fasilitas dari pusat diberikan berupa:
1. Fasilitas fiskal berupa Tax Allowance;
2. Tax Holiday;
3. Pembebasan bea masuk atas impor;
4. Pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
5. Sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik.
7. Promosi penanaman modal
a. Promosi penanaman modal melalui penyebarluasan informasi potensi dan
peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan
berkelanjutan
104
b. Penguatan image building sebagai negara tujuan penanaman modal
c. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah, dan inovatif
IV.2.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Tax Holiday Terhadap PMA di Indonesia
IV.2.2.3.1. Pengajuan Fasilitas Oleh Perusahaan
a. Tujuh proposal atas pengajuan fasilitas Tax Holiday
Setelah hampir setahun Tax Holiday diberlakukan sejak Agustus
2011 lalu, kenyataannya memang belum ada perusahaan yang secara
resmi mendapatkan fasilitas kebijakan tersebut. Meski belum ada, namun
kenyataannya Tax Holiday mampu menarik antusias investor dimana
hingga saat ini sebanyak 85 perusahaan telah mengajukan fasilitas
pembebasan pajak atau Tax Holiday melalui Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM). Angka tersebut bisa bertambah, mengingat
ada perusahaan yang mengajukan Tax Holiday melalui Kementerian
Perindustrian. Meski angka tersebut telah menunjukkan angka yang
cukup besar, namun hingga saat ini hasilnya belum ada yang diputuskan,
apakah mereka layak menerima fasilitas tersebut.
Pengajuan Tax Holiday dapat melalui dua pintu, yaitu
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM). Di kemenperin sendiri, ada tiga direktorat
jenderal yang menangani pengajuan Tax Holiday, yakni Ditjen Industri
Unggulan Berbasis Teknologi tinggi (IUBTT), Ditjen Industri Agro, dan
Ditjen Basis Industri Manufaktur (BIM).
Setidaknya wajib pajak badan harus memenuhi dua syarat untuk
105
dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan untuk
jangka waktu tertentu. Bagi investor baru, yakni telah merealisasikan
seluruh rencana penanaman modal dan telah melakukan penjualan hasil
produksinya ke pasaran. Ha ini sesuai peraturan Dirjen pajak Nomor
PER-45/PJ/2011. Tidak hanya itu, wajib pajak juga harus menyampaikan
laporan penggunaan dana secara triwulan dan laporan realisasi
penanaman modal yang telah diaudit secara tahunan. Keduanya harus
disampaikan kepada Ditjen Pajak dan Komite Verifikasi Pemberian Tax
Holiday. Setiap penanam modal yang berniat mendapatkan fasilitas Tax
Holiday harus memastikan lolos dari seleksi yang dilakukan Komite
Verifikasi yang telah dibentuk oleh Menteri Keuangan.
Sejak pendaftaran dibuka awal Desember ini, dari 85 perusahaan
yang telah mengajukan untuk mendapatkan fasilitas Tax Holiday,
dilaporkan sudah ada 7 perusahaan per Desemberr 2011 yang
mengajukan proposal untuk memperoleh Tax Holiday. Mereka
merupakan perusahaan yang sejak lama direkomendasikan untuk
mendapat Tax Holiday. Menteri Perindustrian, MS Hidayat,
mengungkapkan bahwa salah satu perusahaan yang telah meminta
perolehan fasilitas itu adalah PT Krakatau Posco. Perusahaan yang
merupakan patungan antara PT Krakatau Steel Tbk dan Pohang Iron and
Steel Co (Posco) itu mengajukan Tax Holiday lantaran menyerap banyak
tenaga kerja, yaitu kurang lebih minimal 100.000 tenaga kerja. Proyek
investasi yang ditanamkan kurang lebih senilai US$ 6 miliar, hal tersebut
106
dianggap akan memberikan dampak positif bagi industri lainnya.
Setidaknya akan ada 40 jenis industri yang akan ikut berkembang dengan
kehadiran Krakatau Posco.
Sedangkan 6 perusahaan lainnya yang mengajukan Tax Holiday
adalah PT Indorama Synthetics Tbk dengan nilai investasi US$ 265 juta,
perusahaan Amerika Serikat (AS) Caterpillar Inc senilai US$ 500 juta,
dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk senilai US$ 150 juta. Di
samping itu, ada pula investasi pabrik serat ban asal Jerman senilai US$
350 juta, Kuwait Petroleum Corp dengan investasi US$ 8 miliar, dan
pabrik petrokimia Honam Petrochemical senilai US$ 5 miliar.
Tabel IV.3
Pengajuan proposal Tax Holiday per Desember 2011
Nama Perusahaan Nilai Investasi (US$)
PT Krakatau Posco 6 miliar
PT Indorama Synthetics Tbk 265 juta
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 150 juta
Kuwait Petroleum Corp 8 miliar
Caterpillar Inc 500 juta
Honam Petrochemical 5 miliar
Sumber: Kontan, 15 Desember 2011
Selain tujuh perusahaan tersebut, terdapat perusahaan lain yang
tengah mempersiapkan pendaftaran Tax Holiday. Beberapa perusahaan
tersebut sudah berkonsultasi dengan Kemenperin, di antaranya
107
perusahaan di bidang permesinan alat berat dan perusahaan hilir Crude
Palm Oil (CPO). Diperkirakan perusahaan tersebut akan mengajukan
aplikasinya tahun depan.
Dari ketujuh perusahaan yang telah mengajukan proposal,
ternyata yang dikaji lebih lanjut hanyalah proyek pabrik butadiene milik
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Kementerian Perindustrian masih
mengkaji tentang pemberian fasilitas Tax Holiday (pembebasan pajak)
untuk perusahaan tersebut. Proposal Tax Holiday yang diajukan
perusahaan petrokimia itu terkait dengan penyamaan persepsi terhadap
beberapa aspek. Berkas proposal yang diserahkan emiten petrokomia
berkode PTIA tersebut perlu dipelajari dan didiskusikan antara kedua
belah pihak. Dikarenakan Kemenperin tidak mau mengajukan
permohonan yang masih mentah, lalu ditolak pada saat diajukan oleh
Menteri Perindustrian kepada Kementerian Keuangan.
Sejumlah syarat untuk mendapatkan Tax Holiday bisa
menimbulkan multiinterpretasi dari sejumlah pihak, baik pemerintah
maupun industri. Oleh karena itu dari pihak pemerintah perlu duduk
bersama lagi dan membicarakan sejumlah pengajuan dari PT Chandra
Asri. Perusahaan telah memenuhi syarat sebagai industri pionir di dalam
negeri, dari sisi kebaruan teknologi, pembangunan pabrik butadiene
merupakan industri yang pertama di Indonesia. Pembahasan mengenai
dampak kepada sektor lain dari investasi tersebut masih dalam
pembahasan. Sebelum diajukan oleh perusahaan melalui Kementerian
108
teknis Pembina, proposal pengajuan tersebut harus melalui klarifikasi
terlebih dahulu. Jika memenuhi syarat, Menperin mengajukan usulan
insentif kepada Kemenkeu untuk dikaji. Setelah itu, proposal dibahas
oleh Komite Verifikasi mengenai kelayakan proyek untuk mendapatkan
insentif tersebut.
Akan tetapi dokumen proposal yang diajukan oleh PT Chandra
Asri Petrochemical Tbk ternyata belum lengkap, mulai dari angka
investasi, forward dan backward linkage nya, hingga data teknis.
Sehingga belum bisa melakukan pengajuan lebih lanjut sampai dengan
tembus pada Kementerian Keuangan. Mereka memang sudah cantumkan,
tetapi secara fisik dan dokumen harus dikonfirmasi lebih lanjut untuk di
elaborasi dari berbagai aspek oleh pihak pemerintahan.
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk menyepakati sejumlah revisi
dokumen investasi dokumen terkait pengajuan Tax Holiday yang
diserahkan kepada Kemenperin. Salah satu komponen yang harus direvisi
adalah mengenai besaran nilai investasi pabrik butadiena. Yaitu, besaran
investasinya diyakinkan nanti setelah selesai proyeknya yang harus lebih
dari Rp 1 triliun, mereka akan revisi sedikit dan batas ketentuan
investasinya bisa dipenuhi.
Oleh karena revisi yang masih harus dilakukan, pihak
Kemenperin mengembalikan proposal yang diajukan oleh PT Chandra
Asri Petrochemical untuk membangun pabril butadiene. Hal tersebut
menunjukkan bahwa proses pemberian Tax Holiday tidak mudah.
109
Pemberian insentif tidak bisa asal diberikan kepada wajib pajak badan,
meski wajib pajak (perusahaan) tersebut telah memenuhi syarat awal.
Persyaratan yang diharus dipenuhi cukup banyak dan cukup ketat serta
pertimbangan yang dilakukan sangat teliti.
b. Potensi Unilever terhadap perolehan fasilitas
PT Unilever Oleochemical Indonesia Tbk berpeluang menjadi
perusahaan pertama yang akan menerima fasilitas Tax Holiday. Saat ini
Tim Teknis Kementerian Perindustrian sudah memfasilitasi pembahasan
dengan mengajukan rekomendasi pemberian Tax Holiday bagi produsen
peralatan konsumsi tersebut. Apabila Menteri Perindustrian setuju
dengan rekomendasi tim teknis, selanjutnya mereka akan menyurati
menteri keuangan. Proposal permintaan pemberlakuan Tax Holiday atas
Unilever yang diajukan sekitar Maret 2012 telah mengalami perubahan
dari kondisi awal. Hal tersebut terkait kondisi infrastruktur di lokasi
investasi Unilever di Sei Mangke, Simalungun, Sumatera Utara. Rencana
investasi oleh perseroan akan menghadapi tantangan yang berat karena
belum tersedianya infrastruktur yang memadai seperti jalan dan
pelabuhan. Kondisi yang belum memadai tersebut diperkirakan
menimbulkan biaya tambahan bagi Unilever, serta memengaruhi Return
of Investment (ROI) yang dijadwalkan. Unilever akan membangun pabrik
pengolahan fatty alcohol dan surfaktan berkapasitas total 165 ribu ton per
tahun di Sei Mangkei. Pembangunan pabrik tersebut diperkirakan
menelan dana Rp 1,2 triliun.
110
Rekomendasi rencana investasi senilai Rp 1,2 triliun tersebut
akan menjadi usulan pemberian insentif Tax Holiday pertama yang resmi
diajukan ke tim verifikasi di Kementerian Keuangan. Tim teknis
Kementerian Perindustrian sepakat investasi unilever tersebut pantas
mendapatkan Tax Holiday. Pertimbangan fasilitasi pengajuan
rekomendasi Tax Holiday bagi perseroan didasari oleh dampak ekonomi
dan pemenuhan syarat sebagai investasi industri pionir. Pertimbangan
apakah fasilitas Tax Holiday diberikan untuk enam atau 10 tahun, tentu
berdasarkan pertimbangan dari Return of Investment (ROI) juga.
Tabel 1V.4
Rencana investasi PT Unilever
Sumber: Harian umum Bandung Ekspres, 3 Juli 2012
Apabila proses pengajuan fasilitas lancar , pembangunan pabrik
akan rampung dan mulai produksi kuartal III-2012. Diharapkan
pemberian fasilitas pajak pada proyek oleokimia Unilever akan membuat
investasi dalam industri hilir produk pertanian di Sei Mangkei semakin
menarik bagi perusahaan-perusahaan lain serta semakin banyak investor
yang akan melirik dan masuk ke Sei Mangkei. Dengan adanya proyek
Unilever yang menambah investasinya di kawasan tersebut. Rencana ini
pun menjadi indikasi positif karena sampai saat ini belum ada investor
Nama Perusahaan Nilai Investasi (Rp) Nama Proyek
PT Unilever
Oleochemical Tbk
1.2 triliun Pabrik Oleokimia
111
dari luar negeri yang merealisasikan investasinya di Sei Mangkei.
c. Permohonan perolehan fasilitas terhambat
Namun meski sudah lebih dari setengah jalan, nyatanya sampai
saat ini keputusan oleh Menteri Keuangan untuk pemberian secara resmi
kepada PT Unilever Oleochemical Tbk belum juga keluar sehingga status
perusahaan tersebut masih belum jeleas mengenai perolehan fasilitas Tax
Holiday. Unilever mengajukan proposal melalui Menteri Perindustrian
sekitar Maret 2012 lalu. Namun belum ada perkembangan, karena kalau
sudah dipastikan akan dibahas lanjut oleh Komite Verifikasi.
Setelah disampaikan ke Menkeu, pengajuan proposal akan
dibahas Tim Teknis Kemenkeu dan Komite Verifikasi untuk dievaluasi.
Setelah itu Menkeu akan menyampaikan ke Menko Perekonomian,
dibahas, dan akan diajukan ke Presiden. Saat ini proposal unilever belum
mendapatkan proses lebih lanjut dari Tim Teknis Kemenkeu, sementara
berdasarkan aturannya, Tim Teknis dijadwalkan hanya sekitar 30 hari.
Tim Teknis Kementerian Perindustrian merasa malu karena telah
mendorong perusahaan mengajukan perrmohonan pemberian fasilitas
tersebut. Namun prosedur yang diimplemantasikan justru tidak sesuai
peraturan. Prosedur selanjutnya dalam menanggapi proses yang
terhambat, Tim Teknis Kemenperin akan menyurati Kemenkeu untuk
menanyakan penyebab proses pengajuan yang terhambat.
Melihat kondisi tersebut terdapat perbaikan dan pembenahan yang
harus diterapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemberian fasilitas
112
Tax Holiday. Yaitu, mulai dari penerapan, jangka waktu pembahasan
yang sesuai dengan peraturan, dan pemberian keputusan yang reliable
sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi. Karena berhasilnya
pemberian fasilitas yang tergolong baru ini tidak hanya dibantu lewat
pembenahan infrastruktur negara dan usaha penciptaan lingkungan
ekonomi yang kondusif saja namun juga pembenahan dari segi regulasi
yang penerapan dan implementasinya diharuskan sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila hal tersebut tidak ditindak
lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan usaha pemerintah lewat
pemberian fasilitas ini tidak akan berhasil dikarenakan minat investor
yang justru malah memudar untuk berinvestasi di Indonesia.
IV.2.2.3.2 Realisasi PMA Sektor Industri Pionir
Penanaman modal atau investasi terutama dibutuhkan untuk membangun
dan memperbaiki infrastruktur negara. Pemerintah tak mampu menyediakan seluruh
dana pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya pemerintah memerlukan peran pihak
luar, yaitu orang asing dalam menyediakan modal tambahan. Peran sektor industri pionir
terhadap pembangunan ekonomi negara memiliki porsi yang cukup besar. Menilik
kepada definisi industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas,
memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru,
serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Sektor industri ini juga
memiliki dampak kepada perkembangan sumber daya manusia melalui alih teknologi
yang disalurkan lewat ekspansi sektor industri ini. Pengaruh signifikan lainnya adalah
dapat meningkatkan kegiatan ekspor sebagai akibat meningkatnya kegiatan produksi
113
dalam negeri. Pengaruh tersebut membantu pemerintah untuk dapat menekan kegiatan
menghutang kepada luar negeri sehingga dapat meringankan beban bunga atas pinjaman
dana yang diberikan.
Berikut penulis jabarkan perkembangan realisasi nilai investasi
penananaman modal asing sektor industri pionir dari tahun 2009 sampai dengan kuartal
1 2012.
a. Tabel realisasi penanaman modal asing di Indonesia menurut sektor tahun 2009-
kuarta l 2012
1. Realisasi penanaman modal asing bedasarkan sektor industri yang termasuk
dalam kategori industri pionir, yaitu:
a. Industri pengilangan minyak bumi/kimia dasar organik yang bersumber
dari minyak bumi dan gas alam
b. Industri logam dasar
c. Industri permesinan
d. Industri peralatan komunikasi
b. Nilai realisasi diperoleh BKPM berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM) yang dilaporkan setiap per 3-6 bulan. LKPM berisikan progress
atas nilai investasi, kegiatan produksi, dan nilai realisasi modal.
1. Tabel IV.5 Realisasi PMATahun 2009
114
22. Tabel IV.6 Realisasi PMA Tahun 2010
Industri Pionir Kode Sektor
Nilai Investasi
(US$ ribu)
Total Investasi
(US$ ribu)Persentase
Industri Pengilangan Minyak Bumi/Kimia Dasar Organik
1921 164,869.2 421,527.7 39%
1929 - 421,527.7 0%
Industri Logam Dasar2431 - 421,527.7 0%2432 5,971.2 421,527.7 1%2410 91,832.1 421,527.7 22%
Industri Pionir Kode Sektor
Nilai Investasi
(US$ ribu)
Total Investasi
(US$ ribu)Persentase
Industri Pengilangan Minyak Bumi/Kimia Dasar Organik
1921 - 239,885.9 0%
1929 - 239,885.9 0%
Industri Logam Dasar
2431 17,289.9 239,885.9 7%2432 - 239,885.9 0%2410 77,328.6 239,885.9 32%2420 55,745.1 239,885.9 23%
Industri Permesinan
2513 - 239,885.9 0%2612 - 239,885.9 0%2611 73,881.9 239,885.9 31%2813 3,210.0 239,885.9 1%2811 10,270.4 239,885.9 4%2812 - 239,885.9 0%
Industri Peralatan Komunikasi 2639 2,160.0 239,885.9 1%
115
2420 19,237.3 421,527.7 5%
Industri Permesinan
2513 43,507.3 421,527.7 10%2612 1,285.0 421,527.7 0.03%2611 69,288.9 421,527.7 16%2813 1,344.2 421,527.7 0.03%2811 17,972.1 421,527.7 4%2812 - 421,527.7 0%
Industri Peralatan Komunikasi 2639 6,220.4 421,527.7 1%
3. Tabel IV.7 Realisasi PMA Tahun 2011
Industri Pionir Kode Sektor
Nilai Investasi
(US$ ribu)
Total Investasi
(US$ ribu)Persentase
Industri Pengilangan Minyak Bumi/Kimia Dasar Organik
1921 432,388.1 1,474,046.2 29%
1929 - 1,474,046.2 0%
Industri Logam Dasar
2431 4,767.2 1,474,046.2 0.32%2432 4,261.3 1,474,046.2 0.29%2410 792,049.2 1,474,046.2 54%2420 28,566.4 1,474,046.2 2%
Industri Permesinan
2513 - 1,474,046.2 0%2612 23,975.5 1,474,046.2 2%2611 131,858.1 1,474,046.2 9%2813 227.3 1,474,046.2 0.02%2811 39,144.7 1,474,046.2 3%2812 - 1,474,046.2 0%
Industri Peralatan Komunikasi 2639 16,808.4 1,474,046.2 1%
Catatan :
b. Sumber: Data realisasi investasi dari BKPM yang telah diolah
c. Penulis tidak dapat mendapatkan data sektor industri sumber daya terbarukan
dikarenakan kriteria data yang dimaksud kurang spesifik
Tabel IV.8
Keterangan Tabel PMA
116
Kode Sektor Industri Pionir Nama Industri Keterangan
1921Industri Pengilangan Minyak Bumi/Kimia Dasar Organik
BBHPMBIndustri Bahan Bakar Hasil Pengilangan Minyak Bumi Termasuk Lpg
1929 PMB lainnyaIndustri Produk Pengilangan Minyak Bumi Lainnya
2431
Industri Logam Dasar
PBB Industri Pengecoran Besi Dan Baja
2432 PLIndustri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja
2410 LDBB Industri Logam Dasar Besi Dan Baja
2420 LDMIndustri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya
2513
Industri Permesinan
GU Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas
2611 TEKE Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik
2612 SKLIndustri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya
2813 PKKIndustri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup
2811 MTIndustri Mesin Dan Turbin, Bukan Mesin Pesawat Terbang Dan Kendaraan Bermotor
2812 PTZCG Industri Peralatan Tenaga Zat Cair Dan Gas
2639 Industri Peralatan Komunikasi PKL Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
Grafik IV.5
Grafik realisasi industri pionir periode tahun 2009-2011
117
Sumber: BKPM (Data telah diolah)
Keterangan grafik:
a. IPMB: Industri pengilangan minyak bumi/kimia dasar organik
b. ILD : Industri logam dasar
c. IP : Industri permesinan
d. IPK : Industri Peralatan Komunikasi
c. Analisis data realisasi investasi PMA 2009-2011
1. Industri Logam Dasar
Berdasarkan tabel dan grafik realisasi penanaman modal asing pada
sektor industri pionir yang ditampilkan, selanjutnya penulis mencoba
menjelaskan kondisi yang terjadi pada periode tersebut. Hal ini dimaksudkan
untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan
dan penurunan PMA di Indonesia.
Naiknya impor baja dalam beberapa tahun terakhir menumbuhkan
industri baja dalam negeri. Penurunan realisasi investasi logam dasar
118
khususnya pada industri logam dasar besi dan baja pada tahun 2010 adalah
sebesar 10%, hal ini dikarenakan ketergantungan pada pasokan impor bahan
baku industri besi dan baja berupa besi tua (scrap). Sedangkan, pertumbuhan
yang signifikan pada industri logam dan baja di 2011 dikarenakan
meningkatnya permintaan baja secara nasional dan pembangunan sektor
infrastruktur dan properti yang menjadi penyokong terbesar penyerap
industri baja. Peningkatan tersebut didasari oleh meningkatnya konsumsi
baja selama tahun 2011, yaitu mencapai 8.3 juta ton. Pada 2012 pemerintah
mematok pertumbuhan investasi sebesar 15% dikarenakan pertumbuhan
industri logam dasar akan menjadi penopang pertumbuhan industri
manufaktur. Meski konsumsi produk logam, besi, dan baja cenderung
meningkat namun masih terdapat celah yang besar antara konsumsi dan
produksi. Seharusnya celah kedua hal itu mendorong industri untuk
meningkatkan kapasitas produksinya melalui ekspansi atau investasi pabrik
baru. Kegiatan impor masih kerap terjadi lantaran produksi dalam negeri
belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan domestik. Celah tersebut
merupakan tempat yang “hangat” bagi fasilitas Tax Holiday sebagai faktor
penunjang peningkatan di sektor industri ini melalui peran investor asing
dalam kegiatan ekspansi industri sehingga dapat menekan nilai impor dan
target realisasi di 2012 dapat terwujud.
2. Industri Permesinan
Porsi persentase industri permesinan terhadap nilai investasi setiap
119
tahunnya meningkat. Pemerintah terus mengharapkan industri tersebut
meningkatkan produktivitas serta penurunan biaya produksi melalui
pemanfaatan teknologi yang efisien. Pertumbuhan sektori industri
permesinan ditergetkan bisa meningkat di atas 10% pada tiga tahun kedepan.
Porsi impor dikuasai barang modal dan bahan baku penolong. Sebenarnya
nilai ekspor industri juga meningkat, mengindikasi semakin banyak produk
dalam negeri yang mampu memenuhi mutu standar internasional dengan
harga bersaing.
Mesin-mesin dibutuhkan terutama pada saat musim ekspansi usaha.
Harga mesin spesifikasi khusus saat ekspansi bisa mencapai tiga kali lipat
dari harga standar. Nilai produksi mesin domestik hanya sekitar 600-700
miliar pertahun, sedangkan kebutuhan mesin mencapai 6 triliun rupiah
pertahun sehingga sisanya harus ekspor. Oleh karena itu pembenahan lebih
lanjut untuk memacu investasi di sektor barang modal terutama permesinan
sangat diperlukan. Diperkirakan insentif investasi melalui kebijakan Tax
Holiday dapat menggenjot pertumbuhan industri permesinan nasional
melalui nilai peningkatan investasi pada industri ini sehingga terjadi
peningkatan produk domestik yang dapat menekan nilai impor mesin.
3. Industri Pengilangan Minyak Bumi/Kimia Dasar Organik yang bersumber
dari Miyak Bumi dan Gas Alam
Terjadi pertumbuhan yang signifikan pada penanaman modal asing di
sektor ini. Keadaan tersebut diduga karena meningkatnya kebutuhan gas,
yang merupakan bagian dari produk bahan bakar hasil pengilangan minyak
120
bumi berikut turunannya, bagi industri manufakur dalam negeri. Kebutuhan
meningkat karena defisit pasokan gas untuk sektor industri seiring adanya
alokasi tambahan. Keadaan tersebut merupakan peluang bagi pemodal asing
untuk melakukan ekspansi industri di Indonesia. Peluang tersebut juga
dilandasi oleh kebutuhan akan bahan bakar minyak (BBM) dipastikan
meningkat di beberapa tahun mendatang dan target pencapaian pertumbuhan
realisasi investasi mencapai 7% di 2012 .
Selain karena meningkatnya kebutuhan pasokan, pertumbuhan nilai
investasi yang terjadi di 2011 dikarenakan sejumlah faktor, seperti pemberian
fasilitas penurunan bea masuk impor bahan baku dari 15% menjadi 10%
yang berhasil menarik minat investor dan peningkatan produksi bahan baku
di dalam negeri. Keadaan ini memberikan peluang pada fasilitas Tax Holiday
berhasil untuk memberikan dampak yang positif pada restrukturisasi industri
di Indonesia sesuai dengan tujuan pemerintah.
4. Industri Peralatan Komunikasi
Pertumbuhan industri peralatan komunikasi yang cenderung stabil
yaitu sekitar 1% sebagai akibat berkembangnya industri komunikasi dengan
kolaborasi enterprise di seluruh asia pasifik dan diprediksi akan berkembang
sangat positif pada tahun 2012, yaitu mencapai 8%. Berdasarkan penelitian
lebih lanjut perusahaan di bidang jasa keuangan dan asuransi sebagai salah
satu dari dua sektor vertikal utama yang mendorong pertumbuhan tertinggi.
Pertumbuhan pada industri ini dilandasi oleh Rencana Strategis Kementerian
Komunikasi dan Informatika, yaitu untuk mencapai ketersediaan
121
infrastruktur informasi yang memadai, baik jumlah akses, kualitas, maupun
jangkauan, merupakan persyaratan utama dan harus dimanfaatkan secara
optimal sebagai alat yang menghasilkan peluang ekonomi dan kesejahteraan.
d. Perbandingan realisasi investasi PMA industri pionir kuartal 1 2009-2012
Dikarenakan tahun 2012 masih dalam periode tahun berjalan, maka data
realisasi investasi PMA yang penulis dapatkan sampai dengan kuartal 1 2012,
yaitu periode tiga bulan pertama di tahun 2012. Berikut secara kamulatif penulis
jabarkan perbandingan persentase realisasi penanaman modal asing industri
pionir kuartal 1 periode tahun 2009-2012.
Tabel IV.9
Realisasi PMA kuaratal 1 2009-2012 (US$ Ribu)
Industri
Pionir
Tahun Nilai Investasi
Total Investasi Persentase
2009 59,971.48 986,261.36 6.08%
2010 105,381.93 986,261.36 10.68%
2011 368,511.55 986,261.36 37.36%
2012 452,396.40 986,261.36 45.87% Sumber : BKPM (Data telah diolah)
Pada periode awal 2012 pertumbuhan sektor industri pionir di Indonesia
memberikan angka yang cukup memuaskan karena peningkatan yang terjadi dari
periode sebelumnya. Keadaan tersebut tidak hanya dipicu oleh konsentrasi
terhadap peningkatan industri hulu (bahan mentah) namun juga dipicu oleh tahun
penghiliran yang merupakan fokus Kemenperin saat ini. Terdapat urgensi, yaitu
untuk menciptakan produk jadi yang memiliki nilai tambah melalui sektor
tersebut dan mencegah terjadinya penyususutan industri (deindustrialisasi).
Urgensi tersebut mendorong agar kegiatan ekspor Indonesia mendapat nilai
122
tambah di dalam negeri sebelum diekspor. Penghiliran dilakukan dengan konsep
kegiatan peningkatan ekspor dalam bentuk barang jadi bukan bahan mentah saja.
Namun kebijakan industri yang bernilai tambah ini butuh insentif untuk memikat
investor, khususnya investor asing dalam untuk mengembangkan industri
pengolahan di dalam negeri. Peluang tersebut dapat tercapai melalui pemberian
Tax Holiday yang baru ditetapkan. Sehingga secara agregat industrialisasi skala
besar yang sedang dilakukan Indonesia dapat tercapai sesuai terget, salah
satunya lewat peran sektor industri pionir yang ditargetkan mencapai
pertumbuhan sebesar 22,76% dibanding tahun 2011. Dengan ekspansi industri
yang mungkin tercapai, dampak positif yang dapat dirasakan Indonesia adalah
berhasil menjadikan investasi sebagai pilar pokok pertumbuhan ekonomi.
e. Nilai realisasi penanaman modal asing dan kaitannya dengan penerapan Tax
Holiday
Dari penjabaran nilai realisasi penanaman modal asing sektor industri
pionir diatas dapat ditarik kesimpulan secara kumulatif dan keseluruhan, bahwa
rata-rata terjadi peningkatan realisasi nilai investasi pada industri tersebut. Hal
tersebut dapat dilihat pada peningkatan atas total nilai investasi seluruh sektor
industri dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menandakan bahwa tingkat
kebutuhan masyarakat Indonesia semakin berkembang. Perkembangan
dikarenakan bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun, sehingga tingkat
konsumsi atau daya kemampuan pembeli di Indonesia memiliki penambahan
volume. Dengan kata lain Indonesia memiliki pangsa pasar yang memiliki
peluang semakin bagus dan besar, hal tersebut merupakan salah satu faktor yang
123
menarik investor asing mau berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu pemberian
Tax Holiday yang diberlakukan sejak Agusus 2011 diharapkan mampu sebagai
“senjata” dalam meningkatkan pertumbuhan investasi dan pengembangan
industri nasional sebagai tujuan awal.
Berikut penulis jabarkan penjelasan diikuti kesimpulan :
1. Kekuatan ekonomi nasional Indonesia yang sedang bangkit dapat dillihat
dari peningkatan nilai investasi sektor industri pionir yang mewakili dari
kumpulan sektor-sektor industri lainnya. Saaat ini Indonesia merupakan
salah satu emerging market dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup
baik. Perekonomian Indonesia tahun lalu yaitu 2011 tumbuh sebesar
6.5%, inflasi 3.79% dan rasio hutang terhadap PDB (Product Domestic
Bruto) tercatat 24,5% dibandingkan dengan rasio utang negara lain, yaitu
Yunani di 165%, Jepang 200%, serta Amerika Serikat 100%. Tidak
menutup kemungkinan pada 2012 dan di tahun-tahun berikutnya rasio
utang terhadap PDB Indonesia kemungkinan besar akan dibawah 20%
sebagai akibat dari penerapan Tax Holiday. Karena semakin sedikit
hutang yang dimiliki akan semakin leluasa Indonesia bergerak untuk
tumbuh dan berkembang.
2. Peningkatan investasi yang terjadi di tiga tahun belakangan ini juga
didukung oleh faktor demografi Indonesia yang sangat muda yang
dianggap sebagai salah satu kekuatan pasar Indonesia dan merupakan
salah satu potensi pasar yang besar. Dengan potensi yang besar ini,
Indonesia harus dapat mewarnai percaturan global dengan hasil produksi
124
yang mengandung nilai tambah. Atas dasar tersebut pemberian fasilitas
pajak berupa Tax Holiday terhadap industri pionir diyakini akan
meningkatkan nilai investasi dan pendapatan nasional. Pemberian
fasilitas terhadap industri pionir dianggap perlu dikarenakan pada industri
tersebut memiliki kriteria yang salah satunya adalah “memiliki
keterkaitan yang luas” dalam definisi industri pionir tersebut, dapat
diartikan bahwa kebijakan industri nasional telah mempertimbangkan
faktor-faktor keterkaitan antar sektor, walaupun bukan satu-satunya
faktor yang menentukan untuk dapat memperoleh fasilitas. Keterkaitan
tersebut akan memberikan efek berantai terhadap industri lainnya yaitu
berupa pembangunan dan ekspansi industri yang saling berkaitan dan
membutuhkan. Dari pertumbuhan industri secara berkaitan maka secara
otomatis terjadi peningkatan produksi dan pendapatan nasional yang
kaitannya terhadap nilai investasi dan ekonomi di Indonesia adalah
positif.
3. Melihat pada peningkatan nilai investasi, moneter, dan demografik
Indonesia memiliki prospek yang luar biasa. Namun terdapat tantangan di
masa depan yang menguji kesiapan Indonesia untuk menghadapi
perubahan dinamika kerja sama internasional karena kompleksitas dari
global value chain yang kedepannya akan lebih menggarisbawahi
kualitas di bidang jasa. Tentunya harus diupayakan agar kedepannya
Indonesia bisa berhasil melakukan industrialisasi agar bisa lebih piawai.
Indutrialisasi dan hilirisasi juga merupakan kunci penting bagi Indonesia
125
di masa yang akan datang. Pengelolaan sumber daya alam Indonesia
harus dapat merangkak naik di rantai nilai. Artinya, Indonesia sudah
harus siap mengekspor produk-produk yang bernilai tambah. Hilirisasi
ini akan berdampak positif terhadap peningkatan angka tenaga kerja,
peningkatan nilai ekspor, dan pada akhirnya kesejahteraan rakyat dan
negara.
4. Keadaan berupa peningkatan nilai investasi, pangsa pasar yang besar, dan
prospek ekonomi Indonesia yang lebih baik memberi keyakinan bahwa
fasilitas Tax Holiday yang barus saja diberikan Agustus 2011 lalu dapat
memberikan hasil sesuai tujuan yaitu meningkatkan nilai investasi dan
ekspansi industri dan pengaruh berantai lainnya menuju keberlangsungan
ekonomi Indonesia yang lebih baik. Pemberian fasilitas tersebut dapat
menjadi pemanis bagi investor karena pembebasan pembayaran pajak
penghasilan badan dalam jangka waktu minimal yang diberikan selama 5
tahun dan paling lama 10 tahun. Dalam jangka waktu tersebut diyakini
pertumbuhan investasi akan terus meningkat sesuai dengan target rencana
umum penanaman modal. Tidak hanya karena dari segi pemberian
fasilitas berupa pembebasan pajak saja yang menjadi dasar keyakinan
namun karena lingkungan ekonomi Indonesia yang sedikit demi sedikit
menuju kondusif.
5. Penjabaran nilai realisasi investasi oleh penulis adalah dari periode 2009-
kuartal1 2012. Periode sampai dengan tahun 2011 merupakan keadaan
126
pemberlakuan Tax Holiday belum dijalankan. Dalam keadaan belum
diberlakukan, kondisi yang terjadi adalah peningkatan nilai investasi
yang cukup signifikan. Oleh karena itu meski angka realisasi investasi
tahun berjalan setelah penerapan insentif pajak tersebut belum ada namun
dapat diyakini bahwa peningkatan nilai investasi di masa mendatang
akan lebih baik melihat dari perbandingan persentase kuartal 1 yang
meningkat secara signifikan dari 2009 sampai dengan 2012. Peningkatan
pada kuartal 1 2012 menunjukkan bahwa antusiasme investor asing
terhadap Indonesia sangat besar. Keadaan tersebut tentunya memberi
dukungan kepada Tax Holiday bahwa perannya dalam pertumbuhan
ekonomi di Indonesia di 2014 dapat mencapai target, yaitu meningkat
sampai dengan 7.7% dan dalam menigkatkan investasi Indonesia
memiliki potensi tinggi, yaitu mencapai Rp 506.9 triliun. Diharapkan
dengan pemberian kebijakan tersebut dalam beberapa tahun kedepan
target realisasi investasi pemerintah dapat tercapai melalui peran insentif
pajak ini.
IV.2.3. Keterkaitan Tax Holiday Dengan Pajak di Indonesia
Kenyataannya sampai saat ini pemberian fasilitas Tax Holiday kepada wajib
pajak badan baru sampai proses pemberian keputusan dan belum ada wajib pajak badan
(perusahaan) yang secara resmi mendapatkan fasilitas tersebut sehingga belum ada nilai
real realisasi penanaman modal asing dan angka penerimaan pajak di Indoenesia yang
menunjukkan implikasi dari penerapan kebijakan tersebut. Oleh karenanya penulis
mencoba menjelaskan secara deskriptif berdasarkan literatur terkait mengenai dampak
127
penerapan Tax Holiday terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
Berdasarkan studi dokumenter yang dilakukan penulis dan yang dikemukakan
dalam pembahasan literatur terkait, keberadaan Tax Holiday memang selalu melibatkan
trade-off antara potensi penerimaan negara yang dapat dihasilkan dengan biaya yang
harus dikeluarkan oleh negara. Meskipun dalam jangka pendek biaya merupakan satu
hal yang sudah pasti bagi negara, namun seiring dengan meningkatnya volume investasi
asing di Indonesia yang dapat dijaring, disertai lapangan kerja yang mampu
diciptakannya, maka pemberian fasilitas Tax Holiday ini diyakini dapat menunjang
pertumbuhan perekonomian jangka panjang di Indonesia.
IV.2.3.1 Menimbang Urgensi Tax Holiday Dari Sisi Pajak
Ketika menganalisis peran Tax Holiday dari sisi investasi khususnya pada
penanaman modal asing, menurut penulis, langkah pemerintah dalam memberikan Tax
Holiday kepada Indonesia merupakan langkah yang tepat dan mutlak meskipun Tax
Holiday bukan sebagai faktor utama penyebab yang meningkatkan nilai investasi.
Dari sisi pajak penyediaan insentif pajak berupa Tax Holiday diyakini tidak
akan menurunkan target pajak karena Tax Holiday berpotensi memberikan dampak
berganda bagi dunia usaha. Dengan demikian, penerimaan pajak justru akan melonjak
dalam jangka panjang. Para ekonom percaya bahwa ada hubungan antara tarif pajak
dengan produktivitas masyarakat. Namun harus diakui sektor perpajakan memang
menjadi salah satu faktor yang masih menghambat masuknya investasi ke Indonesia.
Pengakuan tersebut didukung oleh fakta jumlah wajib pajak hanya sekitar 13 juta orang
dari total penduduk sebesar 230 juta. Hal tersebut merupakan bukti betapa pemerintah
mengalami keterbatasan untuk bisa bergerak fleksibel. Namun hal tersebut bukan
128
merupakan suatu halangan bagi pemerintah untuk tetap bersikap optimis mengenai
pemberian Tax Holiday dalam rangka menaikkan nilai investasi di Indonesia.
Sebenarnya masih ada waktu bagi pemerintah untuk menghitung ulang dampak positif
penerapan Tax Holiday.
Dikarenakan kebijakan tersebut masih baru dan belum ada implikasi yang dapat
ditunjukkan melalui angka real. Secara hitungan sederhana, dalam jangka pendek
pemerintah memang akan kehilangan penerimaan pajak. Namun dalam jangka panjang
penerimaan negara justru akan melonjak secara berkesinambungan karena dunia usaha
bergairah mengembangka usahanya. Dunia usaha yang bergairah akan menghasilkan
kinerja yang lebih baik sehingga setoran pajak pun akan meningkat signifikan. Sejatinya
pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dunia usaha swasta yang
tengah merindukan hadirnya kemudahan dari sisi pajak untuk mendukung
pengembangan usaha mereka.
Penulis mencoba menjabarkan potensi kehilangan dan sisi positif yang didapat
dari sisi penerimaan pajak secara deskriptif atas penerapan Tax Holiday di Indonesia.
Penjelasannya sebagai berikut:
a. Potensi kehilangan pajak
Bila dihitung secara sederhana dan secara mikro ekonomi potensi
kehilangan atas penerimaan pajak hanya pada ruang lingkup yang kecil yaitu
pembebasan pembayaran Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) atas
penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak badan sesuai dengan pernyataan
pada PMK No.130/PMK0.11/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan
atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Pasal 2 ayat (1). Tarif Pajak
129
Tarif PPh Badan
25%
Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
dalam Pasal 17 ayat (2) adalah 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan
kena pajak yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Selain itu penulis
berpendapat potensi kehilangan pajak penghasilan ini tidak menimbulkan efek
domino kepada penerimaan negara. Dikarenakan pemberian fasilitas pajak ini
tidaklah permanen, melainkan temporary dimana pengajuan pemberian fasilitas
hanya sampai tahun 2014 dan waktu maksimal yang diberikan kepada wajib
pajak badan terhadap fasilitas ini adalah 10 tahun. Oleh karena itu, melihat porsi
dari jangka waktu seharusnya potensi kehilangan pajak dapat tertutupi oleh
potensi penerimaan pajak dalam jangka panjang.
Gambar IV.3
Skema perhitungan pajak Penghasilan badan
X =
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak
Namun apabila mengukur potensi kehilangan pajak akibat
diberlakukannya Tax Holiday kepada sejumlah industri sulit diestimasi
mengingat kebijakan ini bersifat makro. Dikarenakan pertimbangan pemberian
Tax Holiday ini lebih ke makro ekonomi, penilaian pemberlakuan kebijakan ini
tidak bisa dilihat sepotong-potong, bahwa negara kehilangan penerimaan pajak.
b. Sisi positif penerimaan pajak
Ketika menganalisis dari sisi makro ekonomi, kebijakan ini berdampak
130
Penghasilan Kena Pajak
Pajak Penghasilan Badan
(potensi kehilangan penerimaan)
positif bagi penerimaan pajak. Penulis berpendapat pernyataan tersebut dapat
diterima meskipun baru secara teoritis, yaitu berdasarkan analisis Points of Tax
Impact ini Circular Flow (dikemukakan oleh Musgrave’s), yang menjelaskan
bahwa kebijakan pembebasan atau penurunan tarif pajak dalam jangka panjang
tidak akan menurunkan penerimaan negara secara aggregate, bahkan sebaliknya
akan meningkatkan penerimaan negara dari jenis-jenis pajak lainnya. Karena
dengan banyaknya investasi, penerimaan pegawai atau tenaga kerja juga besar
sehingga penerimaan pajak bertambah seiring dengan jumlah tenaga kerja yang
di rekrut. Selain itu pembebasan pajak penghasilan yang diterapkan kepada
perusahaan dapat menjadi saving bagi mereka, maka penerimaan negara dari
pajak atas capital market akan meningkat. Selain sebagai saving, dana tersebut
dapat mereka manfaatkan untuk ekspansi perusahaan mereka sehingga secara
tidak langsung pertumbuhan produksi Indonesia juga akan meningkat. Ini berarti
peluang akan adanya kesempatan kerja yang baru. Dengan meningkatnya
kesempatan kerja maka jumlah atau tingkat pengangguran akan menurun. Oleh
karena itu, jumlah masyarakat yang mempunyai penghasilan di atas batas
penghasilan kena pajak kemungkinan juga akan naik. Secara teoritis, jumlah
wajib pajak juga akan meningkat. Oleh karenanya penerimaan negara dari tax on
employment income yang pada semula turun, perlahan-lahan akan kembali
meningkat.
Secara jangka pendek negara kehilangan penerimaan pajak, namun di
sisi lain pertumbuhan ekonomi akan mendorong multiplier effect dalam jangka
waktu menengah diikuti dengan pertumbuhan penerimaan pajak dalam jangka
131
panjang. Penjelasannya sebagai berikut:
1. Dikaji dari sudut pandang tenaga yang menimbulkan peningkatan,
tentunya menimbulkan peluang peningkatan pendapatan masyarakat
khususnya para buruh maupun tenaga terampil di bidang terkait dengan
pembangunan itu, jika demikian tentunya disisi lain pajak penghasilan
orang pribadi akan meningkat pula, yaitu pengenaan pajak penghasilan
pasal 21 terhadap wajib pajak orang oribadi.
2. Pada bidang perbankan, dengan masuknya investor asing tentunya
sangat besar pengaruhnya karena rata-rata mereka membawa dana atau
modal usaha yang besar dan disimpan di bank. Dengan demikian
tentunya sisi pasiva bank akan semakin meningkat karena tabungan atau
deposito bertambah. Dengan meningkatnya sisi pasiva suatu bank maka
tentunya kinerja bank dalam lalu-lintas pembayaran semakin lancar.
Dari sisi pasiva dana tersebut akan dialirkan melalui sisi aktiva berupa
kredit maupun pembiayaan lainnya kepada masyarakat maupun negara.
Dampak dari hal tersebut bagi masyarakat yakni bahwa penyaluran
kredit usaha kepada masyarakat akan semakin meningkat, masyarakat
akan semakin terpacu untuk berwirausaha. Pada penempatan dana di
bank berupa deposito atau tabungan lainnya dikenakan Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau sebutan lainnya PPh Final sebesar
20% dari jumlah bruto, begitu juga dengan kegiatan wirausaha dan
ekspansi perusahaan yang meningkatkan produksi nasional sehingga
meningkatkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif
132
10% dari dasar pengenaan pajak (DPP). Dampak lainnya adalah
menimbulkan kegiatan pembelian saham dalam menjalin kerjasama
terhadap perusahaan lain, sebagai akibat dari kegiatan tersebut maka
akan timbul pendapatan berupa penerimaan dividen, yang merupakan
objek penghasilan dari Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan
sebesar 15% dari jumlah bruto. Dengan peluang wirausaha tersebut
tentunya pendapatan masyarakat akan semakin meningkat dan dengan
demikian pemasukan bagi negara lewat sektor pajak semakin meningkat
juga. Bagi pemerintah tentunya bahwa dengan meningkatnya struktur
permodalan perbankan maka aktivitas pemerintah maupun program-
program pemerintah yang dananya diperoleh dari bank akan semakin
lancar baik program kredit usaha rakyat maupun program-program
pembangunan yang dibiayai oleh perbankan.
3. Dalam membangun usaha tentunya diperlukan aset tetap seperti lahan
(tanah) sebagai tempat berlangsungnya kegiatan perusahaan, seperti
pembangunan pabrik, gedung, dan tempat penyimpanan produksi
seperti gudang. Dari aset tetap tersebut dapat dikenakan berupa Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak yang dipungut atas tanah dan
bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi.
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya
PBB terutang diperoleh dari perkalian tarif sebesar 0.5% dari NJKP.
4. Sesuai dengan peraturan Tax Holiday PMK No.130/PMK.011/2011
Pasal 3 Ayat (1) C disebutkan bahwa wajib pajak yang mendapat
133
fasilitas tersebut apabila telah menempatkan dana di perbankan di
Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal. Dari
penempatan dana pada bank tersebut maka timbul pemungutan Pajak
Penghasilan Final atas bunga deposito yang diterima dari penempatan
modal berupa dana terhadap wajib pajak. Tarif sebesar 20% dari jumlah
bruto bunga.
5. Telah disebutkan bahwa pemberian fasilitas pembebasan atau
pengurangan pajak penghasilan diberikan kepada investor apabila telah
merealisasikan seluruh penanaman modal dan telah berproduksi secara
komersial. Hal tersebut tertuang pada PMK No.130/PMK.011/2011
Pasal 3 Ayat (4) dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-45/PJ/2011.
Jadi apabila wajib pajak badan tersebut masih dalam rangka
pembangunan pabrik usaha dan belum melakukan kegiatan penjualan
produksi mereka ke pasaran, mereka belum diluluskan oleh Menkeu
dan belum memenuhi peraturan yang ditetapkan. Sehingga fasilitas Tax
Holiday belum dapat mereka peroleh dan pembayaran pajak
penghasilan badan dan pajak penghasilan dalam bentuk lainnya tetap
harus mereka penuhi pembayarannya.
Gambar IV.4
Bagan potensi kehilangan dan penerimaan Pajak
134
Pajak Penghasilan Badan
n
Potensi kehilangan pajak
Potensi penerimaan pajak
Dari hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan Tax Holiday di
Indonesia dapat disimpulkan bahwa dampak yang terjadi atas pelaksanaan Tax Holiday
terhadap penerimaan pajak dari segi makro ekonomi tidak akan merugikan pendapatan
pajak negara. Melihat dari penjabaran sisi positif penerimaan yang lebih banyak
daripada potensi kehilangan pajak, hal tersebut memberikan gambaran mengenai
manfaat yang akan diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat dari sisi perpajakan dalam
jangka waktu yang panjang. Meskipun dalam jangka pendek yaitu, paling sedikit dalam
lima tahun negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak penghasilan, namun hal
tersebut dapat ditutupi dan terbantu oleh penerimaan pajak penghasilan dalam bentuk
lain.
Dari segi penanaman modal atau investasi dapat dijelaskan bahwa kegiatan
tersebut merupakan faktor yang tergolong primer dalam latar belakang diberlakukannya
kembali Tax Holiday di Indonesia. Dampak yang mungkin terjadi dari penerapan
kebijakan tersebut adalah meningkatnya nilai investasi, khususnya investor asing di
Indonesia yang berguna untuk perbaikan infrastruktur dan keberlangsungan ekonomi di
135
PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2), PPN, PBB dan PPh Badan.
Indonesia serta menciptakan industrialisasi yang tangguh untuk menghadapi ketatnya
persaingan global. Peran investor asing dalam penanaman modal asing di Indonesia
begitu penting dikarenakan ketidaksanggupan pemenuhan dana dari dalam negeri untuk
meningkatkan produksi nasional. Daya pikat untuk investor asing tersebut diberikan
lewat pemberlakuan Tax Holiday di Indonesia yang diberlakukan sejak Agustus 2011
lalu. Faktor-faktor lain yang menyebabkan implementasi Tax Holiday kembali
diberlakukan di Indonesia adalah karena Indonesia memiliki potensi peningkatan
ekonomi yang tinggi terhadap negara-negara berkembang lainnya dan sedang dalam
tahap industrialisasi skala besar yang pada hal ini dikhususkan pada pengembangan
infrastruktur dan energi. Meskipun kenyataannya implikasi dari pelaksanaan Tax
Holiday belum terlihat, penulis berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan
kebijakan yang diberikan pemerintah ini akan berhasil sesuai rencana pengembangan
penanaman modal dan keberlangsungan ekonomi yang lebih baik di Indonesia di masa
mendatang, hal tersebut diperkuat dengan penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi Tax Holiday dan kondisi perkembangan penanaman modal asing pada
periode lalu yang memberikan peluang besar bagi fasilitas ini dalam mencapai target
pemerintah terhadap perekonomian Indonesia.
136