Bab v Hukum Bisnis (Muchtar)

5/25/2018 Bab v Hukum Bisnis (Muchtar)

1/96

BAB V

HUKUM PASAR MODAL DALAM KEGIATAN BISNIS.

A. Tujuan Instruksional Umum ( TIU )

Memberikan penjelasan tentang : pengertian pasar modal menurut undang-undang

dan para ahli pasar modal, fungsi pasar modal, asas-asas hukum kegiatan pasar modal,para pelaku pasar modal berikut penjelasan peranannya masing-masing , proses GoPublik dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia serta mekanisme perdagangan efek /surat

berharga di pasar modal, macam-macam efek / surat berharga dan derivatifnya yangdiperdagangkan di bursa efek beserta karekteristiknya masing-masing, Kejahatan dalam

pasar modal yang dilarang oleh undang-undang beserta ilustrasi kasus / modusoperandinya dan pasar modal syariah.

B. Tujuan Instruksional Khusus ( TIK )

1. Mahasiswa/ i mampu menjelaskan pengertian pasar modal menurut undang-

undang No.8/1995 tentang Pasar modal dan para ahli pasar modal ;2. Mahasiswa / i mampu menjelaskan fungsi pasar modal bagi suatu negara;3. Mahasiswa / i mampu menjelaskan asas-asas hukum kegiatan pasar modal ;4. Mahasiswa / i mampu menjelaskan para pelaku pasar modal dan peranannya

masing-masing dalam kegiatan pasar modal;5. Mahasiswa / i mampu menjelaskan proses go publik dan pencatatan efek serta

mekanisme perdagangan efek / surat berharga di pasar modal;6. Mahasiswa / i mampu menjelaskan macam-macam efek dan derivatifnya serta

karekteristik masing-masing efek yang diperdagangkan di bursa efek;7. Mahasiswa / i mampu menjelaskan kejahatan pasar modal yang dilarang oleh

undang-undang beserta ilustrasi kasusnya.

8. Mahasiswa / i mampu menjelaskan efek/ surat berharga yang berdasarkan prinsipsyariah dalam kegiatan pasar modal.

C. Target Pembelajaran / sasaran belajar.

Mahasiswa / i mampu memahami dan menjelaskan aturan-aturan hukum pasar modalyang menyangkut pengertian pasar modal, asas-asas hukum pasar modal, proses go

publik suatu perusahaan di bursa serta mensimulasikan kegiatan pasar modal denganmengacu kepada peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan lainnya denganmelakukan kunjungan ke Bursa Efek Indonesia ( BEI ).

Kemudian untuk menambah wawasan kepada mahasiswa/ i beberapa artikel yangmenyangkut kewenangan Bapepam menghentikan perdagangan di bursa sebagaimanaterdapat dalam lampiran I, Akar krisis keuangan Global dalam lampiran II, PenelitianPenegakan hukum di Bidang Pasar Modal dalam lampiran III dan Sanksi yang diberikanoleh Bapepam tidak menimbulkan efek jera, maka kejahatan Pasar Modal kian marakdalam lampiran IV.


2/96

124

BAB V

HUKUM PASAR MODAL DALAM KEGIATAN BISNIS.

1.Pengertian Pasar Modal.

Undang-undang Nomor 8/1995 tentang Pasar modal, didalam Bab I tentang

ketentuan umum pasal 1 angka 13 menyebutkan pasar modal adalah :

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan

profesi yang berkaitan dengan efek .

Munir Fuady mengartikan pasar modal adalah : suatu tempat atau sistem

bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan akan dana untuk modal suatu

perusahaan, yang merupakan pasar tempat orang-orang membeli dan menjual surat efek

yang baru dikeluarkan. Dengan demikian pasar modal berarti suatu pasar, dimana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana jangka

panjang yang bersifat utang biasanya disebut obligasi; sedangkan dana jangka panjang

berbentuk modal sendiri disebut saham .(1)

1)Munir Fuady, Hukum Pasar Modal Modern buku I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 4)

Marzuki Usman Dkk, secara lebih lengkap memberikan pengertian dasar Pasar

modal adalah perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam

bentuk modal sendiri (stocks) maupun hubaik yang diterbitkan oleh pemerintah (public

authorities) maupun oleh perusahaan swasta (Private sector) .

Lebih lanjut Marzuki Usman Dkk menambahkan dalam pengertian yang lebih

operasional seperti tertuang dalam Keppres No.60/1988, pasar modal dipahami sebagai

bursa yang merupakan sarana mempertemukan penawar dan peminta dana jangka

panjang (lebih dari satu tahun) dalam bentuk efek. Sesungguhnya terdapat perbedaan

antara pasar modal (stock market) dan bursa efek (stock exchange); karena Pasar modal

adalah tempat bertemunya antara investor yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak

perusahaan yang membutuhkan dana; sedangkan Bursa efek adalah organisasi (lembaga)atau pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan / atau sarana untuk

mempertemukan penawaran jual dan beli efek kepada pihak-pihak lain dengan tujuan

memperdagangkan efek diantara mereka ( pasal 1 angka 4 UU Pasar Modal ).


3/96

125

Efek adalah : surat berharga yang berupa pengakuan utang, surat berharga komersial,

saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kolektif, kontrak berjangka atas efek,

dan setiap derivatif dari efek ( pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal ).(2)

(2) Marzuki Usman, Singgih Riphat, syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Peenerbit, Institut

Bankir Indonesia bekerjasama dengan Jurnal Keuangan Moneter Departemen Keuangan RI, 1997, hal 11).

2. Fungsi Pasar Modal.

Pasar modal memiliki fungsi strategis yang membuat lembaga ini mempunyai

daya tarik, tidak saja bagi yang memerlukan dana, dan pihak yang meminjamkan dana

(lenders). Tetapi juga bagi pemerintah. Di era globalisasi, hampir semua negara menaruh

perhatian yang besar terhadap pasar modal karena memiliki peranan strategis bagi

penguatan ketahanan ekonomi suatu negara. Terjadinya pelarian modal ke luar negeri

bukan hanya akibat dari merosotnya nilai tukar rupiah, atau tingginya inflasi dan suku

bungan di suatu negara, akan tetapi juga diakibatkan karena tidak tersedianya alternatif

investasi yang menguntungkan di negara tersebut, dan / atau pada saat yang sama,

investasi portofolio di negara lain menjanjikan keuntungan yang jauh lebih tinggi

dibanding dengan bursa di negara asalnya. Oleh karena itu sangat beralasan kalau

pemerintah Indonesia begitu gigih dalam menghidupkan, membina, mengawasi untuk

terciptanya kegairahan pasar modal yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan

informasi, keteraturan bursa, kewajaran dan efisien.

Pada dasarnya terdapat empat peranan (fungsi) strategis dari pasar modal bagi

perekonomian suatu negara, yakni sebagai berikut :

(a) sebagai sumber penghimpun dana, pasar modal dapat berfungsi sebagai alternatif

sumber penghimpunan dana selain sistem perbankan yang selama ini dikenal. Karena

dalam batas-batas tertentu untuk menggunakan dana pinjaman dari kredit perbankan,

terutama kalau perbandingan antara utang dan modal sendiri (debt to equity ratio) telah

mencapai tingkat diatas batas toleransi kesehatan finansial perusahaan. Dalam keadaan

seperti ini perusahaan terpaksa menahan diri untuk melakukan perluasan usaha, kecuali

bila perusahaan tersebut bisa memperoleh dana alternatif dalam bentuk modal sendiri

(equity), maka dana yang diperoleh perusahaan dalam pasal modal dengan menerbitkan

surat berharga, maka perusahaan akan terhindar dari debt to equty ratio yang terlalu

tinggi.


4/96

126

(b) sebagai alternatif investasi para pemodal, dengan adanya pasar modal memberikan

kesempatan kepada para pemodal untuk membentuk portofolio investasi dengan cara

mengkombinasikannya dengan mengharapkan keuntungan yang lebih besar dan sanggup

menanggung sejumlah resiko tertentu yang mungkin terjadi. Investasi di pasar modal

lebih fleksibel karena setiap pemodal dapat melakukan pemindahan dananya dari satu

perusahaan ke perusahaan lain, atau dari satu industri ke industri lain sesuai dengan

perkiraan akan keuntungan yang diharapkan seperti deviden dan atau capital gain dan

prefensi mereka atas resiko dari saham-saham tersebut; sehingga dengan demikian pasar

modal memungkinkan terjadinya alokasi dana yang efisien.

(c) Biaya penghimpunan dana melalui pasar modal relatif rendah dengan perusahaan

menerbitkan saham dibandingkan jika meminjam dana melalui perbankan. Sebagai

ilustrasi misalnya bank menawarkan deposito dengan tingkat bunga 15%, artinya biaya

penghimpunan dana bagi 15 % per tahun, kemudian memberikan pinjaman dalam bentuk

kredit dengan tingkat bunga 21 % per tahun, maka spread suku bunga sebesar 6%.

Sedangkan biaya-biaya yang ditanggung perusahaan dalam rangka proses emisi (meliputi

biaya konsultan keuangan, penjamin, wali amanat jika untuk obligasi, biaya administrasi

di Bapepam, akuntan publik, notaris, konsultan hukum dan jasa penilai lain) hanya

sekitar 3,5 % yang ditanggung untuk waktu selama usia sekuritas.

(d) Bagi negara, pasar modal akan mendorong perkembangan investasi. Suatu negarasemaju apapun selalu membutuhkan investasi yang ditanamkan dalam negara tersebut.

Pasar modal sebagai tempat bertemunya antara pemilik yang mempunyai kelebihan dana

dengan pihak perusahaan yang membutuhkan dana dapat memobilisasi dana investasi

tersebut yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam memobilisasi dana

masyarakat. Bahkan bukan hanya itu bagi perusahaan; baik perusahaan negara maupun

swasta yang melakukan go public dengan dana yang diperolehnya dari pasar modal akan

dapat melakukan ekspansi usaha yang berarti ada penambahan penyerapan tenaga kerja,

kenaikan jumlah produksi, kenaikan omzet penjualan, kenaikan pendapatan dan tentunya

akan menambah pemasukan pajak bagi negara.

(3) ibid, Marzuki Usman Dkk, hal 14-18).


5/96

127

Jadi dengan kata lain pasar modal memainkan peranan penting dalam

perkembangan ekonomi suatu negara karena pasar modal dapat berfungsi sebagai berikut:

a. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam

kegiatan-kegitan yang produktif;

b. sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan

pembangunan nasional;

c. mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus kesempatan kerja;

d. mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;

e. sebagai alternatif investasi bagi investor / pemodal;

f. menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu rate yang reasonable

g. memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem

moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana Open Market operation

pada waktu dibutuhkan oleh bank sentral.(4)

(4) Op.Cit, Munir Fuady, hal 11

3. Asas-asas hukum kegiatan Pasar Modal.

Sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan wadah investasi bagi

pemodal, keberadaan dan aktivitas pasar modal yang melibatkan banyak pihak. Agar

tercipta iklim investasi yang baik. Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan : Pembinaan,

pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan

Pembina dan pengawas pasar Modal yang selanjutnya disebut Bappepam yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan RI . Yang selanjutnya dalam

penjelasan pasal 3 menegaskan bahwa : Mengingat pasar modal merupakan sumber

pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi pemodal yang memiliki

peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasiona, kegitan pasar

modal perlu mendapat pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar dan

efisien. Untuk itu, secara operasional Bappepam diberi kewenangan untuk membina,

mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar modal.

Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat

preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan, dan pengarahan maupun secara

represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi.


6/96

128

Pasal 4 UU Pasar modal menjelaskan maksud pasal 3 ayat 1 yang merupakan

kewenangan Bappepam itu bahwa tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan oleh

Bappepam-Lk dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur,

wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dibawah ini

akan dibahas secara garis besar mengenai definisi diatas yang merupakan asas-asas

hukum dalam kegiatan pasar modal :

a.) Pasar yang teratur adalah suatu keadaan pasar dimana didalamnya terdapat

pengelola pasar dan adanya aturan main yang baku. Para pelaku atau pemain

dalam pasar tersebut harus mengetahui dan mematuhi aturan main tersebut.

b.) Pasar yang wajar, adalah suatu keadaan pasar dimana hubungan dalam penentuan

harga dipengaruhi oleh Supply and demand (permintaan dan penawaran) dan

bukan merupakan hasil rekayasa (manipulasi pasar). Untuk dapat dikatakan pasar

yang wajar, maka harus dipenuhi syarat bahwa harga tidak didominasi oleh salah

satu pihak, berapa pun harga yang terjadi tidak ada intervensi baik oleh

pemerintah, pihak-pihak Penyelenggara dan perusahaan yang menciptakan harga

yang semu untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan

investor;

c.) Pasar yang efisien didasarkan kepada teori market efisien yang menyatakan

bahwa pergerakan harga saham akan selalu bergerak kearah harga yang benarbiladistribusi informasi yang menyebar ke pasar merata, sehingga harga yang tercipta

merupakan refleksi dari harga pasar yang benar. Berarti faktor distribusi informasi

yang menyebar dan diterima oleh masyarakat investor/pasar secara merata akan

menghasilkan pembentukan harga yang wajar. Sehingga penggunaan parameter

kenaikan atau penurunan harga saham, hanya dapat diformulasi dengan tepat

berdasarkan pemantauan dan pengamatan secara terus menerus atas efektivitas

penyebaran informasi.

Dari keterangan diatas Pasar efisien adalah suatu keadaan dimana para partisipan

dalam hal ini para pelaku pasar (baik pembeli maupun penjual efek) jumlahnya harus

cukup besar sehingga tidak satu pun dari pihak partisipan akan dapat mempengaruhi

mekanisme pasar. Untuk dapat dikatakan suatu pasar efisien harus terpenuhinya

syarat bahwa semua pihak merupakan pembentuk harga/ price taker, setiap partisipan


7/96

129

memiliki akses langsung terhadap informasi secara simultan untuk meperoleh

profit/gain, harga pasar yang terjadi mencerminkan informasi pasar dan tidak ada

yang mendominasi.

Melakukan transaksi dengan teratur dengan memenuhi semua prosedur yang telah

ditetapkan, pergerakan harga saham akan selalu bergerak kearah harga yang benar karena

distribusi informasi enyebar secara merata, sehingga harga yang tercipta merupakan

refleksi dari harga pasar yang benar. Selain itu bursa efek diwajibkan untuk menerapkan

praktik perdagangan yang wajar dengan mempertimbangkan aturan tentang prioritas

harga dan waktu dalam pelaksanaan perdagangan.(5)

(5)Yully Rachmawati, Independensi Bappepam sebagai titik tolak pengawasan di Pasar Modal, dalamWarta STIE Ahmad Dahlan No.42 Tahun XIII, Edisi Oktober-Desember 2004,hal 19-21).

d) Transparansi informasi untuk kepentingan perlindungan bagi pemegang saham publikI Putu Gege Ary Suta dalam bukunya Menuju Pasar Modal Modern

menjelaskan secara lebih rinci mengenai transparansi atau keterbukaan Informasi,

kewajaran dan pelaporan yang harus dilakukan oleh setiap pihak yang melakukan

penawaran tender untuk membeli efek emiten atau perusahaan yang sudah go publik

dalam kegiatan pasar modal ( pasal 83 sampai dengan pasal 87 UUPM) sebagai berikut :

Perlindungan investor merupakan salah satu kunci di pasar modal. Perlindungan

merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya. Ini penting dan

mutlak. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin investor bersedia menanamkan dananya

jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap investasinya. Dalam khasanah pasar modal,

bentuk perlindungan itu selain adanya kepastian hukum melalui peraturan perundang-

undangan yan ada, juga penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh investor. Dalam

kaitan inilah, maka sikap transparan emiten merupakan satu hal yang yang tidak bisa

ditawar lagi, maka perlindungan investor harus lebih ditingkatkan untuk menciptakan

kepercayaan masyarakat. Selanjutnya bagi perusahaan pada saat hendak Go Publik harus

melakukan perubahan mendasar yang harus dilakukan oleh emiten, mulai dari legal

review (penelaahan dari segi hukum), Financial review sampai aspek bisnis lainnya.

Perubahan-perubahan tersebut membawa konsekwensi perusahaan harus membuka diri/

transparan terhadap informasi dan laporan-laporan yang menyangkut perusahan.


8/96

130

Ada beberapa alasan yang mengharuskan adanya perlindungan kepada pemegang

saham publik yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan, yakni sebagai berikut:

a.) Kesenjangan kepemilikan saham (equity Gap) yang disebabkan perbedaan

komposisi kepemilikan saham, dimana pemegang saham publik memiliki

bargaining position yang lemah, oleh karena itu Bappepam harus memiliki aturan

main yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik;

b.) Akses terhadap informasi dan financial resources oleh pendiri (founder) yang

masih didominasi oleh para pendiri perusahaan yang duduk sebagai direksi dan

komisaris pada perusahaan yang sudah go publik dengan memperoleh informasi

yang lebih cepat dan lancar dibandingkan dengan pemegang saham publik. Selain

itu terdapat perbedaan kesenjangan ekspektasi : investor menginginkan

keterbukaan penuh/full disclosure sedangkan emiten cenderung menerapkan

keterbukaan yang terbatas, investor menginginkan data atau informasi yang rinci

dan akurat sedangkan emiten mengharapkan dapat memberikan informasi secara

garis besar saja.

Ruang lingkup perlindungan bagi pemegang saham publik/ investor, yakni :

(a) Bukan jaminan untuk memperoleh keuntungan/ gain. Satu hal yang perlu disadari

investor sebelum menginvestasikan dananya di pasar modal, harus mampu melakukan

evaluasi terhadap jenis saham yang dibeli, apabila tidak mampu melakukan evaluasi ,investor dapat meminta pertimbangan dari broker/pialang tempat saham itu dibeli;

(b) Pengungkapan resiko investasi. Untuk melindungi kepentingan investor terhadap

resiko perusahaan, Bapepam mewajibkan setiap calon perusahaan publik untuk

mengungkapkan resiko usahanya dalam propektus dan mempublikasikannya kepada

investor;

(c) Jaminan untuk memperoleh equal treatment dalam akses informasi. Untuk terciptanya

pasar modal yang fair dan efisien apabila investor bisa mendapatkan informasi dalam

waktu dan kualitas yang sama.

(6) I Putu Gede Ary Suta, Editor Adi Hidayat Dkk, Menuju Pasar Modal Modern, Penerbit Yayasan SadSatria Bakti, 2000, hal 91-98).

Munir Fuady menambahkan bahwa tujuan hukum yang merupakan target yuridis

dari pengaturan pasar modal agar tercapai unsur-unsur sebagai berikut :


9/96

131

1. Keterbukaan informasi2. Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal;3. Pasar yang tertib dan modern4. Efisiensi;5. Kewajaran;

6. Perlindungan investor;7. Kepastian hukum dan8. Keadilan (7)

(7) Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis modern di era Global, Citra Aditya Bhakti,Bandung, 2002, hal 53 )

Indra Safitri dalam bukunya Tranparansi, independensi dan pengawasan

Kejahatan Pasar Modal menyatakan : Keberadaan perangkat hukum industri pasar

modal Indonesia dinyatakan secara tegas dalam UU No.8/1995 tentang Pasar modal

merupakan momentum tegaknya pilar-pilar hukum pasar modal yang memberikanlandasan yang sangat kokoh kepada industri pasar modal. Agar sasaran yang telah

ditetapkan tercapai, UU Pasar Modal dilengkapi dengan dua peraturan pemerintah, yaitu

No.45/1995 tentang Penyelenggaraan kegiatan di Pasar modal dan PP No.46/ 1995

tentang Tata cara pemeriksaan di Pasar Modal. Untuk mendorong pasar modal ke arah

pasar yang transparan, wajar dan efisien, Bapepam pun telah membuat peraturan sampai

akhir tahun 1997, kurang lebih 130 peraturan, sehingga akan dapat lebih mengoptimalkan

apa yang diamanatkan oleh UU Pasar Modal.

Dalam industri pasar modal, kepastian hukum merupakan oksigen kehidupan bagi

pelaku pasar untuk merefleksikan dirinya dalam berperan sebagai fasilitator seperti Bursa

Efek, emiten, perusahaa efek atau investor. Kepastian hukum akan mewujudkan suatu

pasar yang teratur, wajar an kompetitif, dengan tetap memberikan perlindungan yang

maksimal kepada investor yang menempatkan dananya di pasar modal. Semua pihak

hendaknya menjalankan penegakan prinsip-prinsip keterbukaan dan kewajaran suatu

transaksi. Pelaku-pelaku pasar hendaknya juga menjunjung tinggi etika, moral dan sikap

profesionalisme dan menjaga kewibawaan lembaga-lembaga atau institusi yang diakui

dan dipatuhi oleh pelaku pasar, dimana kebijaksanaan yang dikeluarkan dapat

mengembangkan dan mendorong industri secara konsisten.

Kepercayaan dan kredibilitas pasar harus tercermin dari bagaimana sistem hukum

pasar modal berpihak untuk kepentingan investor agar aman dari skandal-skandal yang


10/96

132

dapat menggoncangkan kepercayaan mereka, dan melindungi untuk kepentingan yang

lemah dari yang kuat, serta menjaga kepentingan minoritas dari pelaku mayoritas.(8)

( 8) Indra safitri, Transparansi, independensi dan pengawasan kejahatan pasar modal, Go Global, Safitri &Co Publication Book ivision, 1998, hal 15-17)

4. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal /Para pelaku pasar Modal.

Diantara semua pasar di dunia ini, maka pasar yang paling tertib dan paling

banyak pengaturannya oleh hukum adalah pasar modal, yakni pasar tempat

diperjualbelikan efek/sekuritas, termasuk saham perusahaan terbuka. Karena emisi saham

atau jual beli saham terbilang sangat rumit dan riskan penipuan, maka banyak pihak yang

terlibat dalam pasar modal. Para pelaku pasar modal banyak macam jenis dan

kategorinya berdasarkan atau sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini dapat

dipahami berhubung mobilitas perputaran uang di pasar modal besar jumlahnya. Dalamwaktu beberapa detik saja, miliaran dolar dapat ditarik dari suatu negara lewat transaksi

di pasar modal dengan peran yang dilakukannya atau hanya datang untuk melakukan

spekulasi saja. Demikianlah pasar modal menjadi wadah investasi yang dapat menyaingi

sektor perbankan bahkan wadah investasi konvensional lainnya.

Menurut undang-undang No.8/1995 para pelaku pasar modal dapat dikategorikan

sebagai berikut :

1.) Pihak yang berfungsi sebagai pelaku investasi :

a. Investor perorangan;

b. investor lembaga/ badan hukum

2.) Pihak yang berfungsi sebagai penarik modal :

a. Emiten yang dapat berupa BUMN/perusahaan negara dan perusahaan swasta

b. Pemerintah yang menerbitkan surat utang negara ( UU No.24/2004 )

3.) Pihak yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas dalam penyelenggaraan Bursa :

a. Bursa Efek Indonesia atau bursa efek lainnya yang ada di dunia

b. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

c. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP)

4.) Pihak yang berfungsi sebagai pengawas :

Departemen Keuangan cq Badan Pembina dan Pengawas Pasar Modal atau Bappepam

5.) Pihak yang merupakan penunjang pasar modal :


11/96

133

a. Kustodian / penitipan, umumnya dilakukan oleh perbankan;

b. Biro Administrasi Efek ( BAE )

c. Wali amanat

6.) Pihak yang merupakan profesi penunjang pasar modal

a. Akuntan Publik;

b. Konsultan Hukum

c. Perusahaan penilai

d. Notaris

7.) Pihak yang berfungsi sebagai pengatur emisi dan transaksi :

a. Penjamin emisi

b. Wakil penjamin emisi

c. Perantara pedagang efek

d. Wakil perantara pedagang efek.

8.) Pihak yang berfungsi sebagai pengelolaan modal dan konsultan

a. Manajer investasi

b. wakil manajer investasi

c. Penasehat investasi

d. Reksadana(9)

(9)Op.Cit, Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, hal 61-63)

4.Penjelasan tentang para pelaku pasar modal.

(1.) Emiten, adalah perusahaan yang dapat memperoleh dana jangka panjang, baik berupa

modal sendiri(equity) dengan menerbitkan saham maupun modal pinjaman (bonds)

dengan menerbitkan obligasi. Adapun tujuan suatu perusahaan untuk melakukan go

publik adalah :

a. perluasan usaha

b. perbaikan struktur modal

c. melaksanakan divesment atau pengalihan pemegang saham

d. bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan


12/96

134

(2.)Investor, adalah orang perorangan atau lembaga yang bermaksud menanamkan

dananya yang menganggur untuk memperoleh keuntungan/ profit. Bagi investor ada

dua kesempatan untuk menanamkan dananya, yakni :

a. kesempatan pada pasar perdana (primary Market), pada saat perusahaan untk izin go

publik yang sampai diberikan pada waktu tertentusesuai perjanjian emiten dengan

penjamin emisinya.

b.kesempatan pada pasar sekunder, yakni ketika saham perusahaan sudah terdaftar /listed

di bursa, setelah masa penawaran di pasar perdana ditutup.

Berdasarkan tujuan investasi, maka para investor dapat dikelompokkan yaitu :

a. pemodal/investor yang bertujuan memperoleh deviden

b. investor yang bertujuan berdagang dengan mengharap kenaikan efek dengan

memperoleh capital gain. Kelompok pemodal seperti inilah yang aktif di bursa

c. investor yang bertujuan dalam kepemilikan perusahaan, Investor pada kelompok

ini adalah orang kemampuan ekonominya mapan dan biasanya memilih efek

perusahaan-perusahaan yang mempunyai prospek baik atau mencari saham-saham

unggulan/bluechip

d. spekulator, adalah investor yang sering melakukan aksi beli atau aksi jual dengan

informasi dan analisis yang mereka miliki, kelompok inilah yang mendinamisasi

pasar modal.(10)(10)Loc.Cit, Marzuki Usman Dkk, pengetahuan dasar pasar modal hal 41 dan 45)

(3.)Bursa Efek Indonesia.

Bursa efek pada dasarnya dipandang sebagai club organization yang menyediakan

sarana bagi bertemunya permintaan dan penawaran efek. Pada umumnya bursa efek

diselenggarakan oleh pihak swasta. Peranan pemerintah hanya menyarankan dan

membina agar bursa efek melakukan fungsinya dengan baik dan dapat memberikan

pelayanan kepada masyarakat luas. Untuk maksud tersebut pemerintah sebagai otoritas

pasar modal harus menciptakan rules & regulation yang memadai untuk menjamin

terlaksananya fungsi tersebut. Dilihat dari segi sejarahnya Bursa efek Indonesia

merupakan penggabungan antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada akhir

Desember tahun 2007 yang lalu.


13/96

135

Bursa Efek sering disebut sebagai self regulatory body, karena ia berhak

mengorganisir dirinya sendiri, menetapkan aturan main sepanjang tidak bertentangan

dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah (Undang-undang, peraturan

pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan

oleh Bappepam. Karakteristik perdagangan efek mengharuskan bursa memiliki aturan

yang lengkap, terinci, jelas dan adil. Karena itu, bursa efek merupakan suatu pasar yang

memiliki aturan yang paling banyak, dapat dirubah dan diperbaharui sesuai kebutuhan

dan kepentingan agar pasar modal Indonesia dapat dipercaya, teratur, wajar dan efisien

serta melindungi masyarakat. Bahkan ada penilaian bahwa bursa efek di Indonesia

merupakan bursa yang paling banyak memiliki aturan. Aturan main dimaksud, termasuk

standarisasi besaran perdagangan seperti satuan perdagangan, variasi harga, cara tawar

menawar, waktu pembayaran, sistem perdagangan, bentuk dan isi dokumen yang

digunakan, sistem penyampaian laporan dan lain-lain sebagainya.

Dalam hal izin keanggotaan bursa efek, peraturan yang dianut Indonesia berbeda

dengan banyak bursa lain di luar negeri yang memberikan prioritas kepada perorangan

untuk menjadi member/ anggota. Dalam mekanisme bursa efek di Indonesia, izin

keanggotaan hanya kepada Badan Hukum yang harus memenuhi dua persyaratan utama,

yang menyangkut segi keuangan/ permodalan dan segi kualitas dan integritas tenaga ahli/

personil sebagaimana disebutkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 45/1995.(11)

(11)Loc.Cit, Marzuki Usman, hal-178-183) .

Indra Safitri menyatakan secara institusional, format yuridis dan perangkat

organisasi lembaga bursa efek di negara manapun tidak jauh berbeda satu sama lain.

Dengan kata lain, ada aspek-aspek universalitas di bursa efek, sehingga aspek

universalitas tersebut memberikan nilai tambah dari bersa efek yang satu dengan yang

lain. Universilatas sebuah bursa efek merupakan bagian sangat penting sebagai indikator

kemajuan pasar modal di negara tersebut. Universalitas bursa efek merupakan suatu

korelasi yang timbul dari industri pasar modal yang strukturnya terkait satu sama lain,

karena sebagai pemilik pasar, bursa efek harus memiliki daya saing atas biaya transaksi


14/96

136

atau pencatatan, sistem technologi perdagangan dan pengawasan, kecepatan dan

ketepatan akses informasi, serta kuantitas dan kualitas likuiditas efek-efek yang tercatat.

Sistem pengawasan pasar merupakan sistem yang dibuat oleh bursa efek dengan

tujuan agar sistem tersebut dapat memberikan optimalisasi keamanan transaksi dari

praktek penipuan, manipulasi pasar, informasi yang menyesatkan, perdagangan semu dan

perdagangan orang dalam (insider trading). Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 UU No.8/1995

merupakan landasan yuridis bagi kewenangan dan tanggung jawab bursa efek dalam

pengawasan pasar dalam rangka (i) mengupayakan terciptanya perdagangan efek yang

teratur, wajar dan efisien,(ii) mendeteksi aktivitas pasar yang tidak biasa (unusual) yang

dilakukan oleh anggota bursa terhadap saham emiten, sehingga dapat memiliki akses

langsung kepada emiten;(iii) memberikan laporan kepada Bapepam mengenai terjadinyaperbuatan yang diindikasikan dalam kejahatan pasar modal.

Sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat

dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek, dimana kewenangan tersebut

merupakan cerminan menjalankan fungsinya sebagai self regulatory organizatian (SRO),

maka dapat ditempuh dengan menggunakan dua cara yaitu ; Pertama pengawasan sebagai

internal kontrol bagi sistem pembukuan atau keuangan anggota bursa; kedua,

pengawasan sebagai pendeteksi dini (early warning) dalam memonitor transaksi setiap

saat yang terjadi di lantai bursa.

Pengawasan internal kontrol dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Keuangan yang

diatur dalam pasal 12 UU pasar modal, kewenangan internal kontrol itu dijamin oleh UU.

Mereka berhak untuk melakukan inspeksi perusahaan efek yang diduga atau dicurigai

tidak memenuhi ketentuan atau kriteria-kriteria permodalan sesuai dengan yang

diwajibkan di pasar modal, misalnya mengenai Modal Bersih Kerja Disesuaikan

(MKBD) yang menjadi urat nadi aliran dana atau modal perusahaan efek. Aadapun bunyi

pasal 12 UU Pasar modal adalah sebagai berikut :

(1) Bursa wajib mempunyai satuan pemeriksa keuangan yang bertugas menjalankanpemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggota serta terhadap

kegiatan bursa efek;


15/96

137

(2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi,

dewan komisaris bursa efek dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang

ditemuinya dan dapat mempengaruhi perusahaan efek, anggota bursa efek atau bursaefek yang bersangkutan

(3) Bursa efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabiladiperlukan oleh Bapepam.

Bila dilihat dari ketentuan pasal 12 ayat 1 diatas, dijelaskan bahwa kehadiran

satuan pemeriksa merupakan perpanjangan suatu sistem pengawasan di pasar modal.

Pengawasan tersebut dilakukan secara terus menerus, agar dapat menjadi alat pengawas

yang efektif dan secara dini memantau bila terjadi pelanggaran oleh anggota bursa

tersebut. Namun pemeriksaan hanya terfokus pada aspek akuntasi keuangan, sistem

pengendalian operasi dan kecukupan dana. Kepentingan tersebut diatas dimaksudkan

untuk :

(i) kesehatan sebuah perusahaan efek, terutama yang yang menyangkut manajemen back

office/settlement yang mereka miliki. Sebab bagian inilah yan menjadi indikator

bagaimana perusahaan efek menjalankan pembukuan nasabahnya secara benar yang

menyangkut pemisahan harta kekayaan nasabah dengan kekayaan perusahaan efek yang

tercermin dari cara mereka menyelenggarakan pembukuan di bagian back

office/settlement karena jika tidak akan beresiko menghadapi banyak masalah.

(ii) Aspek permodalam harus terus dipantau setiap saat, agar jangan sampai perusahaan

efek tersebut melakukan transaksi di luar kemampuan modal yang mereka miliki. Bila

tidak, dapat saja terjadi malapetaka seperti yang dialami oleh Baring ketika seorang

pialangnya yang bernama Nick Lesson melakukan transaksi sebesar $ 1 Billion atas

futures dan option atas saham-saham Jepang, akibatnya Baring hanya dijual senilai 1

Poundsterling bila dibandingkan dengan nilai kewajiban yang harus dipikul oleh ING

Bank ketika mengambil institusi tersebut.

Pengawasan pasar yang berfungsi sebagai alat pemantau di lantai bursa,

difokuskan pada aktivitasperdagangan yang tidak biasa dilakukan, baik dalam perintah

jual atau beli yang pola/patterm transaksi yang mencurigakan yang tidak biasa terjadi,

perilaku perusahaan efek yang tidak konsisten atau melakukan transaksi yang tidak biasa


16/96

138

sebelumnya, atau pergerakan harga saham yang parameter atau sinyal-sinyalnya yang

berkembang menunjukkan ketidak wajaran, maka bursa dapat melakukan penegakan

hukum langsung atas perusahaan efek atau pada saham tersebut, misalnya pada kasus

saham Bank Pikko yang mengalami kenaikan sebesar 207,6% dalam waktu satu hari,

suatu kenaikan harga saham yang tidak wajar, dan Bappepam memberikan peringan pada

BEJ menyangkut tidak berjalannya sistem pengawasan pasar (Market Surveilance)

sebagai lembaga yang kapasitasnya sebagai SRO tersebut.

Pengawasan pasar yang dilakukan oleh Bursa Efek diharapkan dapat berperan

secara maksimal dalam kerangka menciptakan terjadinya transaksi yang transparan dan

fair. Dengan liberalisasi kepemilikan saham oleh investor asing mencapai 100%, maka

bursa efek menjadi indikator pertama bagi fund manager manca negar, apakah kebijakantersebut telah didukung oleh fasilitas perdagangan yang dapat menjamin bahwa harga

saham dan transaksi yang langsung dibentuk terjadi secara wajar bukan berdasarkan

transaksi pembentukan harga atau mekanisme transaksinya semu. Sehingga titik berat

pengawasan pasar dengan adanya kebijakan liberalisasi itu adalah mempertajam dan

memperketat pengawasan pasar dalam menjaga berlangsungnya transaksi yang bebas dari

kejahatan transaksi di lantai bursa. Sebab kredibilitas dari mekanisme pasar yang efisien,

wajar dan transparan, menjadi faktor penentu mekanisme terjadinya harga berdasarkan

supply and demand.(12)

(12) Op.Cit Indra Safitri, , hal 176-186)

Selaras dengan hal diatas, I Putu Gede Ary Suta menyatakan : Oleh karena itu

Bursa efek diwajibkan untuk mengembangkan sistem pengendalian intern, terutama

dalam pengawasan perdagangan yang efektif, dengan tujuan menghindari timbulnya

manipulasi pasar dan mendeteksi informasi orang dalam. Disamping itu bursa efek

diwajibkan mengikuti praktik perdagangan yang wajar, khususnya dengan

mempertimbangkan aturan tentang prioritas harga dan waktu (Price and time priority)

dalam pelaksanaan perdagangan. Praktik perdagangan silang (Crossing) perlu ditelaah

dengan maksud untuk mebuka pasar kepada pemodal domestik perorangan. Direksi dan

manajer bursa efek wajib mengkoordinasikan usaha-usaha yang dilakukan oleh LKP dan


17/96

139

LPP. Manajemen bursa harus membentuk komite untuk bekerjasama dengan anggota

yang aktif, bank kustodian dan pelaku pasar modal untuk mengembangkan pasar modal

dengan memperhatikan keahlian perusahaan efek dan bank kustodian.(13)

(13)Op. Cit, I Putu Gede Ary Suta, hal 194).

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia hingga terbentuknya

Bursa Efek Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

14 Desember 1912 : Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh

Pemerintah Hindia Belanda.

1914 1918 : Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I

1925 1942 : Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek

di Semarang dan Surabaya

Awal tahun 1939 : Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang

dan Surabaya ditutup.

1942 1952 : Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II

1952 : Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar Modal

1952, yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman (Lukman Wiradinata) dan

Menteri keuangan (Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yangdiperdagangkan: Obligasi Pemerintah RI (1950)

1956 : Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak

aktif.

1956 1977 : Perdagangan di Bursa Efek vakum.

10 Agustus 1977 : Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ

dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10

Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal

ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.

1977 1987 : Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga

1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan

dibandingkan instrumen Pasar Modal.


18/96

140

1987 : Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang

memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum

dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.

1988 1990 : Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal

diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat.

2 Juni 1988 : Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh

Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri

dari broker dan dealer.

Desember 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88)

yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa

kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.

16 Juni 1989 : Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh

Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.

13 Juli 1992 : Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas

Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.

22 Mei 1995 : Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem

computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems).

10 November 1995 : Pemerintah mengeluarkan Undang Undang No. 8 Tahun

1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari1996.

1995 : Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.

2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan

di pasar modal Indonesia.

2002 : BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote

trading).

2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ)

dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).(14)

(14) sumberwww.BEI.go.id)

Selanjutnya ketentuan mengenai modal, syarat penndirian, mekanisme

operasional/rambu untuk mencegah unfair trading dan kemampuan profesional yang
http://www.bei.go.id/http://www.bei.go.id/


19/96

141

harus dimiliki oleh perusahaan efek yang menjadi anggota bursa efek diatur dalam pasal

33 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No.45/1995 dan peraturan lainnya yang

dikeluarkan oleh Bapepam dan Bursa Efek Indonesia.

(4.) Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Peranan LKP adalah untuk melaksanakan kliring dan menjamin penyelesaian

transaksi yang dilaksanakan oleh P.T.Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Transaksi yang terjadi di bursa dikliringkan oleh LKP secara terus menerus sehingga

dapat ditemukan hak dan kewajiban anggota bursa yang melaksanakan transaksi.

Disamping melaksanakan fungsi kliring, LKP juga menjamin penyelesaian transaksi di

bursa yang pelaksanaannya sebagai counterpart dari anggota bursa yang melaksanakan

transaksi. Jaminan tersebut dapat berupa dana, efek, dan jaminan bank kustodian untuk

menyelesaikan transaksi tertentu. Dengan sistem penjaminan tersebut pemesanan hanya

dapat dilakukan, jika LKP menyetujui bahwa terdapat cukup jaminan untuk

menyelesaikan transaksi. LKP harus terus menerus menyesuaikan nilai jaminan menurut

nilai pasar, dan meminta jaminan tambahan apanila diperlukan. Anggota bursa wajib

menyelesaikan transaksi dengan menyerahkan dana dan efek pada rekening efek di LPP,

tapi dalam hal anggota bursa gagal menyelesaikan transaksi, LKP akan membeli atau

menjual efek di pasar tunai. Sebagaimana halnya dengan LPP, maka sistem komputer

LKP dihubungan dan dikoordinasikan dengan sistem komputer yang ada di LPP. LKPsebagai kepanjangan tangan bursa efek dimasa mendatang akan semakin penting, karena

LKP perlu mengelola dana yang diperlukan bagi proteksi investor dalam rangka

menjamin kerugian nasabah dan anggota bursa dalam batas tertentu yang tentunya

dengan persetujuan dari Bapepam.

(5.)Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Saat ini fungsi LPP dilaksanakan oleh P.T.Kustodian Sentral Efek Indonesia

(KSEI). LPP pada dasarnya adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian

sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Jasa tersebut harus

memenuhi standar pelayanan secara menyeluruh termasuk pembagian hak, seperti

deviden dan saham bonus, pemrosesan administrasi atas segala kegiatan yang dilakukan

oleh emiten yang terkait kepentingan pemegang rekening seperti RUPS, penyerahan dana

dan efek atas instruksi pengguna jasa, administasi pinjam meminjam efek, dan


20/96

142

pemindahan efek dari dan ke penitipan kolektif. LPP perlu memadukan keahlian technis

dan kemampuan keuangan dalam membangun sistem perdagangan tanpa warkat

(Scripless trading), penyelesaian transaksi melalui pemindahbukuan dan peminjaman atas

penyelesaian transaksi. Disamping hal tersebut diatas LPP perlu juga menyusun suatu

sistem yang merupakan satu kesatuan yang terpadu dan saling mendukung dengan tetap

memperhatikan aspek keamananatas efek. Sistem yang diimplementasikan oleh LPP

harus ditelaah secara cermat dan hati-hati mengingat LPP merupakan kustodian sentral

yang mencatat seluruh aset pemegang rekening yang terdapat pada LPP. Atas dasar itu

LPP harus dikelola secara profesional yang memiliki pengalaman dan keahlian yang

cukup memadai serta memiliki reputasi yang diakui secara Internasional. Mengingat LPP

merupakan kustodian sentral, maka jasa kustodian LPP harus lengkap, antara lain dalam

bidang penatausahaan rekening efek untuk menyimpan dana dan efek, penerimaan dan

distribusi deviden, bunga, pokok pinjaman, saham bonus dan hak-hak lainnya,

pemindahan efek keluar dan masuk, pemindahan efek dari satu rekening ke rekening

lainnya, penjualan hak, serta pembayaran maupun penerimaan restitusi pajak. Dalam

transaski bursa, peranan LPP pasif, artinya bahwa LPP hanya mentransfer dana dari efek

satu rekening ke rekening lainnya berdasarkan instruksi LKP. Oleh karena itu komputer

LPP harus mempunyai jaringan langsung dengan sistem perdagangan bursa dan LKP,

sehingga komputer-komputer tersebut dapat memverifikasi jaminan sebelum suatupesanan memasuki sistem perdagangan. Kegagalan LPP atas perannya tersebut akan

memberikan dampak yang serius kepada pasar modal, yaitu lumpuhnya kegiatan pasar

modal bahkan dapat memberikan dampak kepada perekonomian nasional. Untuk

menghindari terjadinya hal demikian diperlukan pengamanan secara maksimal. Rencana

tahunan dan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional perlu mendapat

persetujuan dari para anggota bursa atau pemakai jasa yang menjadi pemegang saham

dari LPP yang kemudian memperoleh persetujuan dari Bappepam.(15)

(15)Loc.Cit, I Putu Gede Ary Suta, hal 194-197).

(6.)Bapepam-LK

Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal

Lembaga Keuangan (DJLK)


21/96

143

Sektor jasa keuangan yang mencakup antara lain pasar modal, perbankan, dana

pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, adalah industri yang sangat dinamis,

kompleks, selalu berubah serta mempunyai interdependensi yang sedemikian tinggi

antara satu sektor dengan lainnya baik di tingkat domestik, regional maupun global.

Karakteristik tersebut membawa setidaknya dua konsekuensi utama, yaitu para pelaku

di sektor jasa keuangan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan

regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan

tersebut.

Selain itu, kecenderungan diterapkannya sistem pengawasan industri jasa

keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juga perusahaan

asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan oleh beberapanegara selama satu dekade terakhir, menjadi pemicu bagi regulator untuk menyesuaikan

diri dengan perubahan tersebut. Sebagai gambaran atas kondisi yang berlaku di beberapa

negara, jika sebelumnya institusi pengawas pasar modal dilakukan oleh institusi khusus

pengawas pasar modal, maka saat ini pengawasan dilakukan oleh suatu institusi

pengawas terpadu yang mengawasi seluruh kegiatan sektor keuangan.

Institusi pengawasan terpadu ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan lembaga

pengawas yang terintegrasi bagi pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi serta

lembaga keuangan lainnya. Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko di

sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnya universal product, meningkatkan

kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik bisnis

keuangan, dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan.

GBHN 1999 2004 telah merespon dinamika perubahan industri jasa keuangan tersebut,

dimana dinyatakan bahwa dalam rangka menciptakan industri pasar modal yang efektif

dan efisien, perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di

bidang pasar modal dan lembaga keuangan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank


22/96

144

Indonesia, disebutkan bahwa pengawasan industri jasa keuangan dilakukan oleh lembaga

pengawas sektor jasa keuangan yang independen

Dalam Road Map Departemen Keuangan dan Kebijakan Sektor Keuangan, telah

dicanangkan adanya integrasi pengawasan sektor jasa keuangan non bank yang

merupakan langkah awal untuk membentuk suatu pengawas jasa keuangan yang

terintegrasi. Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat

Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) merupakan persiapan dalam rangka pembentukan

institusi dimaksud.

Struktur Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal

30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi

satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan).

Bapepam dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas membina, mengatur, dan

mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bapepam dan Lembaga Keuangan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal;

2. Penegakan peraturan di bidang pasar modal;

3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha,

persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar

modal;


23/96

145

4. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan

Perusahaan Publik;

5. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh

Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian;

6. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;

7. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;

8. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

9. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga

keuangan;7. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan;

8. Pelaksanaan tata usaha Badan.

Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan terdiri dari 1 Ketua Badan sebagai eselon I

dan membawahi 12 unit eselon II (1 Sekretariat dan 11 Biro Teknis), dimana lingkup

pembinaan dan pengawasan meliputi aspek pasar modal, dana pensiun, perasuransian,

perbankan dan usaha jasa pembiayaan serta modal ventura. Penggabungan ini

mencerminkan respon dan langkah awal Departemen Keuangan atas semakin

terintegrasinya industri jasa keuangan.

Rencana Organisasi ke Depan

Dalam perkembangannya, kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang pasar modal

dan lembaga keuangan menuntut perhatian yang tinggi terutama terkait dengan peran

strategis pasar modal dan lembaga keuangan dalam perekonomian nasional serta kerja

sama internasional. Tuntutan perkembangan tersebut memerlukan peningkatan efektifitas

sistem pembinaan dan pengawasan yang telah berjalan selama ini. Untuk lebih

meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan kepatuhan (compliance) terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari unit-unit di lingkungan Bapepam dan Lembaga


24/96

146

Keuangan serta memenuhi prinsip-prinsip Good Governance, struktur organisasi

Bapepam dan Lembaga Keuangan masih memerlukan adanya beberapa penyempurnaan.

Usulan penyempurnaan adalah dengan membentuk Biro Kepatuhan Internal (Internal

Compliance Bureau). Biro ini diharapkan dapat mengawasi secara internal pelaksanaan

tugas pegawai Bapepam dan Lembaga Keuangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

masing-masing, membantu Ketua Badan mengawasi pelaksanaan pendelegasian

wewenang dan proses pengambilan keputusan pimpinan Bapepam dan Lembaga

Keuangan di bawahnya, serta untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip ood

overnance.

Biro Kepatuhan Internal akan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Badan dan

dipimpin oleh pejabat eselon II, dan diharapkan menjadi compliance unit dan

quality/performance assurance control terhadap output dari pelaksanaan tugas sehari-

hari Bapepam dan Lembaga Keuangan. Dengan terbentuknya biro ini, diharapkan bahwa

terjadi pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan eksekusi tugas sehari-hari dan

pihak yang melakukan pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dimaksud.

Pertimbangan yang mendasari penyempurnaan tersebut antara lain adalah besarnya

tanggung jawab Bapepam dan Lembaga Keuangan terhadap kepentingan nasional danpublik, luasnya rentang kendali (span of control) dari Ketua Bapepam dan Lembaga

Keuangan, hampir semua Biro di lingkungan Bapepam dan Lembaga Keuangan

berhubungan/berhadapan langsung dengan pasar/industri (expose to market), tingginya

potensi moral hazard di industri pasar modal dan lembaga keuangan, serta sifat

pembinaan dan pengawasan (nature) yang berbeda antara industri pasar modal dan

lembaga keuangan.

Sebagai gambaran, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, hampir seluruh biro dalam

Bapepam dan Lembaga Keuangan berhubungan dan berinteraksi langsung dengan para

pihak dan industri terkait, seperti dalam proses pendaftaran, persetujuan, pengesahan,

perijinan, monitoring serta pengenaan sanksi. Hal ini membawa konsekuensi kepada para

pegawai Bapepam dan Lembaga Keuangan untuk memiliki integritas yang tinggi. Namun


25/96

147

demikian, potensi terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme serta bahaya

moral hazardtetap tinggi dan memerlukan perhatian serius.

Selain itu, pelaksanaan fungsi pengembangan, pembinaan dan pengawasan dalam aspek

pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan serta modal ventura

mempunyai sifat (nature) yang berbeda. Pasar modal lebih diarahkan untuk memastikan

bahwa aspek pengungkapan (aspek disclosure) telah memadai dan wajar, sedangkan

industri perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan modal ventura lebih

banyak menekankan kepada aspek kehati-hatian (prudential).

Dengan demikian diharapkan bahwa rencana penyempurnaan struktur organisasi

Bapepam dan Lembaga Keuangan dapat mendukung perkembangan industri pasar modal

dan sektor jasa keuangan, serta dapat menjadi institusi pemerintah yang menerapkan

quality/performance assurance control unit.

Dengan berlakunya peleburan antara Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga

Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK

606/KMK.01/2005 diatas, maka tugas, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut

semakin luas yang sebelumnya hanya membina, mengatur dan mengawasi penegakan

hukum pasar modal saja, kini juga meliputi kegiatan lembaga pembiayaan danpenjaminan, lembaga asuransi dan lembaga dana pensiun.

Di bidang Pasar modal, Bapepam( sebelum ditambah dengan-Lk ) berdasarkan

UU No.8/1995 tentang pasar modal yang diperkuat dengan Peraturan

PemerintahNo.45/1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal serta

Peraturan Pemerintah No.46/1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal,

Bapepam memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sudah sangat luas, maka

penambahan tugas, fungsi dan kewenangan Bapepam Lk menjadi tambah teramat sangat

luas. Dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 UU No.8/1995 tentang pasar modal, yakni :


26/96

148

BAB II

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Pasal 3

(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasansehari-hari kegiatan Pasar Modaldilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.

(2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan PasarModal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal danmasyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4,Bapepam berwenang untuk:

a. Memberi:

1) Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, PenasihatInvestasi, dan Biro Administrasi Efek;

2) Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil PerantaraPedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan

3) persetujuan bagi Bank Kustodian;

b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;

c. menetapkanpersyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikanuntuksementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemensementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan ataudirektur yang baru;

d. menetapkan persyaratan dan tata caraPernyataan Pendaftaranserta menyatakan,menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadiperistiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini danatau peraturan pelaksanaannya;

f. mewajibkan setiap Pihak untuk:

1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosiyang berhubungandengan kegiatan di Pasar Modal; atau
http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_03.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05c.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05d.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05f1.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05f1.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05d.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05c.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_03.htm','newWindow',false,350,200/)


27/96

149

2) mengambil langkah-langkahyang diperlukan untuk mengatasi akibat yangtimbul dari iklan atau promosi dimaksud;

g. melakukan pemeriksaanterhadap:

1) Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan

menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau

2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan,persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;

h. menunjuk Pihak lainuntuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangkapelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;

i. mengumumkan hasil pemeriksaan;

j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efekpada Bursa Efek ataumenghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu gunamelindungi kepentingan pemodal;

k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentudalam halkeadaan darurat;

l. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yangdikenakan sanksi oleh BursaEfek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan

pengenaan sanksi dimaksud;

m. menetapkanbiaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitianserta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;

n. Melakukantindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat

sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini

atau peraturan pelaksanaannya;

p. menetapkan instrumen lain sebagai Efekselain yang telah ditentukan dalam Pasal1 angka 5; dan

q. melakukan hal-hal lainyang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

(16) Sumber www.Bapepam-Lk.go.id

Indra safitri menyatakan : Bagitu luas ruang lingkup kewenangan Bapepam

membuat kelembagaan Bapepam memiliki peranan amat penting dan menentukan

kebijaksanaan pasar modal yang berintegrasi dengan kepentingan global. Dengan ruang

lingkup tugas dan kewenangan yang begitu luas, maka Bapepam tidak dapat bekerja

sendiri. Institusi ini harus dan akan selalu bekerja sama internasional yang saling

membantu, untuk melakukan pengawasan segala perilaku dan tindak tanduk pelaku pasar

modal yang melanggar prinsip-prinsip universal pasar modal, karena untuk menjalankan
http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05f2.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05g.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05h.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05i.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05j.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05k.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05l.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05m.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05n.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05p.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05q.htm','newWindow',false,350,200/)http://www.bapepam-lk.go.id/http://www.bapepam-lk.go.id/http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05q.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05p.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05n.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05m.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05l.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05k.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05j.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05i.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05h.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05g.htm','newWindow',false,350,200/)http://d/KONTEN%20WEB%20STIEAD/BAHAN%20KULIAH/BAHAN%20ACAR%20UTAI/Buku%20muchtar%20perbaikan/javascript:openWindow/('uupm/psl_05f2.htm','newWindow',false,350,200/)


28/96

150

fungsi-sungsi tersebut Bapepam harus didukung oleh struktur organisasi yang mampu

menjalankan setiap fungsinya secara efektif.

Begitu banyak pihak-pihak yang terlibat dalam industri pasar modal baik

perorangan dan kelembagaan yang terdaftar di Bapepam yang berhubungan dengan

tanggung jawab profesi mereka masing-masing, maka jika terjadi atau ditemukan

pelanggaran terhadap mereka, Bapepam dapat mencabut atau membekukan sementara

kegiatan mereka di pasar modal.

Adapun bagian-bagian yang memiliki tingkat kerumitan dan memerlukan ekstra

waktu dan perhatian dari Bapepam adalah yang berkaitan dengan proses IPO, proses right

issue, transaksi-transaksi yang berkaitan dengan akuisisi, divestasi atau penawaran tender

atau proses pengeluaran Reksadana. Mengapa bagian itu teramat penting bagi Bapepam?

Karena bagian-bagian itu menyangkut proses penilaian atau kajian dari scheme yang

dibuat oleh para pelaku pasar modal. Dalam fase inilah, kontrol yang dilakukan oleh

Bapepam harus berjalan secara efektif agar scheme yang dapat merugikan investor dapat

segera tercium sehingga Bapepam dapat menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar aturan

ketentuan hukum yang berlaku.(17)

17)Loc.Cit, Indra Safitri, hal 129-132).

Selanjutnya Beliau menambahkan, Bapepam dalam menjalankan fungsinya harus

independen dan terhindar dari campur tangan pihak ketiga baik dalam dimensi politis dan

ekonomis, walaupun secara organisasi Bapepam berada di bawah naungan Departemen

Keuangan RI. Namun UU memberikan otoritas bahwa Bapepam merupakan badan

khusus yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan

pengawasan sehari-hari. Pembahasan Indepedensi Bapepam terkait erat dengan

peranannya sebagai regulator yang mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan tehnis

yang melandasi dan memagari segala aktivitas industri pasar modal, sehingga peraturan

yang dikeluarkannya itu dapat secara efektif mendorong pertumbuhan dan perkembangan

pasar modal, bukan sebaliknya memasung kreativitas para pelaku pasar modal.

Oleh karenanya Bapepam dalam mengeluarkan suatu aturan, akan tetap

memperhatikan dua sisi kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan regulator untuk

guna memberikan perlindungan bagi investor dan kepentingan pelaku pasar modal

khususnya perusahaan emiten untuk kepentingan transaksi bisnis dan jasa yang bertujuan


29/96

151

memperoleh laba yakni dengan cara melakukan dengar pendapat (hearing) agar antara

regulator dan player dapat berdialog guna membahas efektivitas dan kepentingan atas

ketentuan yang diputuskan. Hal yang penting yang perlu digarisbawahi dalam kerangka

independensi Bapepam, yakni selalu berpedoman kepada pilar-pilar kepentingan atas

perkembangan pasar secara menyeluruh, tanpa harus memprioritaskan kepentingan salah

satu pelaku pasar. Dengan mengacu kepada kerangka batang tubuh UU No.8/1995 dan

kewenangan yang diberikan kepada Bapepam sesuai pasal 5 diatas, maka Bapepam akan

senantiasa menentukan keseimbangan kepentingan pasar sehubungan dengan :

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan fungsi pembinaan yang

menyangkut perkembangan eksistensi dan keberadaan pelaku pasar seperti

perusahaan efek, dianggap menjadi barometer tingkat kesehatan industri pasar

modal, sehingga ketentuan tersebut mendorong uapaya dan strategi tercapainya

peningkatan kelangsungan hidup ekonomi industri efek;

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan fungsi Bapepam dalam

pengaturan atas mekanisme dan transaksi yang mengandung sistem perdagangan

yang dapat berlangsung secara adil, wajar dan efisien, sehingga peraturan-

peraturan yang dikeluarkan oleh bapepam tersebutakan menciptakan struktur

industri pasar modal yang berlaku bagi institusi yang berada didalamnya, demi

terciptanya standar yang tinggi di perusahaan efek dan biaya transaksi yangefisien dan rendah di bursa efek;

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan kegiatan pasar

yang tergolong suatu pelanggaran atas prinsip keterbukaan, atau pelanggaran yang

tergolong suatu kejahatan pasar, sehingga peraturan-peraturan yang dikeluarkan

oleh Bapepam akan berupaya meningkatkan kemampuan pengawasan pasar

terutama kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bursa efek.(18)

18)Loc.Cit Indra Safitri, hal 138-140.)

Salah satu barometer dari derajat indepedensi Bapepam yang menyangkut

pengawasan dilakukan dengan preventif yang dilakukan dengan cara menciptakan

aturan, pedoman, pembimbingan atau pengarahan berdasarkan asas keseimbangan

sebagimana telah dijelaskan diatas; sedangkan pengawasan yang bersifat refresif


30/96

152

dilakukan dengan cara penuh tanggung jawab dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan

pengenaan sanksi (penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No.8/1995).

Pasal 100 UU No.8/1995 tentang Pasar modal menentukan bahwa : Bapepam

dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau

terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau aturan

pelaksanaannya. Maka untuk menjalankan peranannya tersebut secara independen,

Bapepam harus terhindar dari campur tangan dari pihak manapun, mengingat pihak-pihak

yang berpotensi melanggar ketentuan pasar modal, apakah itu pelanggaran atas

keterbukaan informasi dengan cara memberikan informasi yang menyesatkan (Miss

leading information), manipulasi pasar, penipuan (fraud), atau perdagangan orang dalam

(insider trading), adalah mereka yang merupakan kelompok masyarakat yang

kepentingan politis dan ekonomisnya sangat tinggi.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada kepentingan perkembangan

pasar modal dalam menjalankan fungsi pengawasannya diperlukan lembaga pengawasan

untuk mendukung ruang gerak penyidik Bapepam untuk mendapat informasi yang

diperlukan sebagai langkah pengembangan pemeriksaan lebih lanjut tertuang dalam

pasal 101 ayat 1 yang berbunyi : Langkah penyidikan yang dilakukan oleh Bapepam

akan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi penyidik

tindak pidana di Pasar Modal . Ini berarti keberadaan orang yang ditunjuk darilingkungan pejabat dalam Bapepam menjadi perpanjangan tangan dari sistem

pengawasan yang profesional, sekaligus mampu mendesain sistem penyidikan yang

mampu menembus kepentingan global, sehingga kejahatan pasar modal yang terjadi di

berbagai wilayah hukum berbeda dengan pelaku dari berbagai bangsa merupakan

tantangan dari Biro pengawasan; oleh karenanya perlunya ada kerjasama secara

Internasional untuk mengantisipasi dan menanggulangi untuk menangkal pelaku

kejahatan yang berkeliaran di Pasar Modal.

Adapun timbulnya hak untuk melakukan penyidikan yang diberikan kepada

Bapepam, disebabkan kekhususan yang dimiliki oleh industri pasar modal dan

terdapatnya kepentingan yang sangat strategis bagi perkembangan perekonomian negara.

Mengingat besarnya dana yang dipertaruhkan di pasar, tingginya tingkat kerumitan

jaringan informasi yang berlangsung di pasar, kepintaran pelaku pasar dalam memainkan


31/96

153

dan menyembunyikan bukti-bukti kejahatan, pelaku kejahatan yang dapat dilakukan lebih

dari satu orang, mekanisme dan sistem berlangsung dalam hitungan detik, serta tingginya

tingkat sensitivitas pasar, membuat proses penyidikan yang berlangsung di pasar modal

memerlukan metode dan technik yang berbeda. Penjabaran kepentingan proses

penyidikan mengharuskan bapepam memiliki dan berkemampuan untuk mendapatkan

suatu pembuktian yang jelas, karena kesalahan akibat ketidakakuratan dalam pelaksanaan

penyidikan, dapat menimbulkan dampak yang negatif serta memicu krisis kepercayaan

dan kredibilitas dari pelaku pasar modal.

Oleh sebab itu, bila kita memperhatikan langkah-langkah penyelesaian suatu

perkara di pasar modal memerlukan waktu yang lama serta tingkat kerahasiaan yang

sangat tinggi. Sehingga adalah hal yang wajar bila Bapepam akan mengutamakan dan

mempertimbangkan kepentingan pasar secara keseluruhan sebelum memutuskan suatu

sanksi kepada pelaku pasar modal. Kemandirian Bapepam dalam meutuskan suatu

perkara harus senantiasa dijaga dan dipatuhi oleh semua pihak, sebab kepentingan

penegakan hukum di pasar modal tidak dapat berjalan sendiri dengan perkembangan

industri yang ada, maka syarat mutlak untuk mencapai suatu idealisme penegakan hukum

yang dapat berjalan dengan benar adalah bila pelaku pasar modal beserta seluruh

perangkat yang ada memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi.

Praktik curang yang dapat merugikan kepentingan investor yang dilakukan olehpara pialang, lebih banyak dipengaruhi oleh sikap tamak dan keserakahan yang

menggoda pialang untuk melakukannya. Etika dan moralitas dari pialang-pialang yang

bekerja di pasar modal merupakan bagian yang penting untuk diperhatikan. Seperti yang

telah dipaparkan sebelumnya, beban yang harus dipikul oleh Bapepam untuk mengawasi

profesi-profesi yang ada di pasar modal, kuantitasnya dari hari ke hari semakin banyak.

Untuk mencapai efektivitas yang maksimal dalam upaya Bapepam melakukan

pengawasan atas perilaku para profesi yang terdaftar di pasar modal, perlu didukung oleh

kelembagaan profesi yang bertanggung jawab dalam mengawasi etika dan moralitas para

anggotanya.

Untuk itu ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan dan penyidikan di pasar

modal dituangkan di dalam peraturan pemerintah No.46/1995 merupakan pedoman serta

menentukan tata cara mengenai proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh


32/96

154

Bapepam dengan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak

menyimpang dari ketentuan yang ada. Dengan tetap memegang teguh norma-norma

pemeriksaan yang ada dalam peraturan tersebut, maka kepentingan hukum pihak yang

diperiksa tetap terjaga, begitu pula dengan aparat Bapepam yang mendapatkan

kewenangan dari ketua Bapepam untuk menjalankan pemeriksaan, harus berpegang teguh

dengan segala tanggung jawab yang diberikan kepadanya, agar dapat menjaga citra dan

kewibawaan Bapepam sebagai otoritas yang paling berwenang di pasar modal.

Perlu diketahui, dunia pasar modal adalah sebuah dunia yang mengutamakan

kepercayaan, kejujuran dan keterbukaan. Aspek-aspek itulah yang menjadi landasan

semua pihak untuk menjalankan kepentingan ekonomis sesamanya. Ruang lingkup pasar

modal tidak hanya menembus dimensi negara, tetapi juga aktivitas dari kepentingan dan

transaksi atas instrumen pasar modal, seperti saham, obligasi dan setiap derivatifnya,

dipergunakan dan dijadikan sebagai mekanisme dalam investasi oleh berbagai kalangan

dan berbagai sektor, sehingga sebuah kasus yang menimpa salah satu pihak yang ada di

pasar memiliki keberkaiatan dan multiplier effectnya dapat berakibat pada kepentingan

hukum pihak lain, oleh sebab itu format pengawasan secara refresif untuk mencegah

terjadinya pelanggaran di pasar modal, maka dimungkinkan Bapepam bekerja sama

dengan aparat penegak hukum lainnya yakni kepolisian RI dan jaringan kepolisian

mancanegara dan pihak kejaksaan RI untuk mencegah praktik kejahatan pasar modalyang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan pelaku pasar modal dari negara lain.(19)

(19)Loc.Cit, Indra safitri, hal 143-148).

(7.) Kustodian

Kustodian/penitipan efek hanya dapat diselenggarakan oleh LPP, perusahaan

efek, atau bank umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam-Lk. Kustodian

yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan efek

milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai kontrak antara kustodian

dan pemegang rekening tersebut. Undang-undang mensyaratkan melalui pasal 56 sampai

dengan 58 UU Pasar Modal mengenai penitipan kolektif bahwa agar efek yang ditipkan

di kustodian wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri dan bukan merupakan bagian

dari harta kustodian. Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat


33/96

155

pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi

wewenang untuk bertindak atas namanya.

Apabila pemegang rekening mengalami kerugian atas kesalahan pihak kustodian,

maka pihak kustodian wajib memberi ganti rugi kepada pemegang rekening tersebut.

Sebagai lembaga penunjang pasar modal, kustodian memberikan jasa berupa :

menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi efek.

Mencatat/membukukan semua titipan pihak lain secara cermat;

Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan

pihak yang diwakilinya;

Mengamankan pemindahtanganan efek;

Menagih deviden saham, bunga obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan

dengan surat berharga yang dititipkan.

Atas Jasa-jasa yang diberikannya itu, maka kustodian berkewajiban untuk :

membuat kontrak dengan nasabahnya atau pihak lain termasuk reksadana

dengan merinci semua jasa yang diberikan

menyimpan semua surat berharga yang dipercayakan kepadanya di tempan

yang aman dari kebakaran, pencurian dan perusakan;

menyerahkan surat berharga atau uang yang dititipkan kepadanya atas

permintaan tertulis dari pihak penitip atau pihak yang secara sah mewakili

pihak penitip;

mencatat dan membukukan semua surat berharga yang dipercayakan

kepadanya dan membuat salinan dari catatan pembukuannya untuk

disimpan di tempat yang terpisah dan aman;

membuka diri terhadap pemeriksaan oleh akuntan yang terdaftar di

Bapepam atas kegiatan operasionalnya dan disampaikan hasil pemeriksaan

tersebut kepada Bapepam dan semua kepada para nasabahnya.(20)(20)Loc.Cit, Marzuki Usman,Dkk, hal 54-55)

Lembaga kustodian wajib merahasiakan menyangkut informasi pemegang

rekening pada kustodian, dengan beberapa pengecualian yakni kepada pihak-pihak :

Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris

pemegang rekening;


34/96

156

Polisi, jaksa atau hakim untuk perkara pidana

Pengadilan atas permintaan pihak-pihak yang berperkara perdata

Pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;

Bapepam, bursa efek, LKP, emiten, biro administrasi efek, atau kustodian

lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing;

Pihak-pihak yang memberikan jasa kepada kustodian seperti konsultan

hukum dan konsultan keuangan (21)

21.Op.Cit, I Putu Gede Ary Suta, Editor Adi Hidayat Dkk, Menuju Pasar Modal Modern, PenerbitYayasan Sad Satria Bakti, 2000, hal 198-199.

(8.) Biro Administrasi Efek ( BAE).

BAE merupakan salah satu lembaga penunjang pasar modal yang memegang

peranan penting di dalam menyelenggarakan administrasi perdagangan efek, baik pada

saat pasar perdana maupun pada pasar sekunder. Sebagai lembaga penunjang BAE

menyediakan jasa kepada emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan

efek-efek. Penyerahan efek kepada yang berhak menerimanya efek untuk disimpan oleh

BAE adalah merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh BAE, disamping

penyampaian laporan tahunan kepada emiten tentang posisi efek-efek yang ditangani.

Khusus pada persiapan penawaran umum pada pasar perdana, BAE juga

membantu emiten dalam pencatatan efek. Pada intinya BAE membantu emiten untuk

mengadministrasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan efek-efek yang dikeluarkan

oleh emiten kepada masyarakat dengan biaya yang lebih rendah dan ekonomis dari pada

administrasi tersebut dilakukan sendiri oleh emiten. Dalam rangka memberikan jasa yang

sebaik-baiknya kepada emiten dan masyarakat pemodal, maka BAE wajib menjaga

sebaik-baiknya setiap efek maupun catatan pembukuan yang ditanganinya, serta

membuat salinan dari catatan pembukuan atas efek-efek yang ditanganinya dan

menyimpannya di tempat tersendiri yang terjamin keamanannya.

Demi terselenggaranya pengadministrasian efek dengan baik, karena mencakup

kecermatan, kecekatan dan kecepatan karena menyangkut nilai uang yang cukup relativ

besar, maka kontrak antara emiten dengan BAE harus dilakukan secara notarial sehingga

memiliki kekuatan hukum yang baik. Dengan demikian, semua hal yang berkaitan

dengan tugas dan kewajiban BAE dalam kaitannya dengan jasa menyelenggarakan


35/96

157

administrasi efek, pemindahan kepemilikan, penyerahan atau penerimaan efek serta biaya

yang dipungut untuk jasa-jasa tersebut wajib diuraikan dalam kontrak.

BAE dan emiten sama-sama bertanggung jawab kepada pemilik efek atas

kerugian yang dapat terjadi akibat kelalaian dalam melakukan kewajibannya

sebagaimana ditetapkan dalam kontrak antara emiten dengan BAE, sehingga melampaui

batas waktu penyelesaian administrasi efek yang telah ditetapkan dalam keputusan ketua

Bapepam. Secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun BAE kegiatan operasional

BAE wajib diperiksa oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam yang

selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh BAE kepada bapepam dan emiten yang

menjadi nasabah BAE.

Didalam perkembangan berikutnya BAE dapat memberikan jasa yang berkaitan

dengan kepemilikan efek yang disimpan dalam penitipan kolektif di LPP, sehingga dapat

memberikan informasi secara terintegrasi kepada emiten dalam perubahan kepemilikan

efek. Jasa tersebut sangat diperlukan agar emiten tidak melakukan pelanggaran

sehubungan dengan perdagangan orang dalam, benturan kepentingan dan manipulasi

pasar. Hal yang perlu dikembangkan oleh BAE adalah administrasi pemberian kuasa dan

jasa lainnya sehubungan dengan RUPS yang kaitannya dengan pembayaran deviden dan

hak-hak lainnya yang perlu dikembangkan cara pemotongan dan pelaporan pajak bagi

efek yang terdapat dalam penitipan kolektif di LPP.(9.) Lembaga pemeringkat efek.

Didalam hal emiten melakukan penawaran umum obligasi atau surat utang

lainnya, maka ketentuan pasar modal menetapkan bahwa obligasi yang dikeluarkan

tersebut harus terlebih dahulu diperingkat oleh suatu lembaga yang independen yang

bergerak sebagai pemeringkat efek. Di Indonesia salah satu lembaga yang melakukan

fungsi ini adalah P.T. Pemeringkat efek Indonesia (Pefindo).

Hasil peringkat (rating) efek tersebut akan membawa pengaruh yang cukup kuat

terhadap kewajaran, resiko serta jaminan bahwa efek tersebut akan terserap oleh

masyarakat. Di dalam perkembangannya, peran pemeringkat efek tidak hanya terbatas

pada efek-efek yang berada di pasar modal tetapi juga efek-efek yang berada di pasar

uang. Selain itu pengembangan reksadana terbuka, termasuk didalamnya Money Market

fund, diharapkan akan mendorong melausnya pemeringkatan instrumen di pasar uang.


36/96

158

Lembaga pemeringkat efek dapat membantu perkembangan pasar modal dengan

menerbitkan data statistik yang akurat dan independen mengenai efek yang tercatat di

bursa efek dalam bentuk data elektronik yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku dan

analis pasar modal.

(10.) Wali Amanat (Trust Agen)

Dalam hal emiten menawarkan obligasi, maka emiten yang bersangkutan wajib

menunjuk wali amanat. Wali amanat merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili

kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas kredit. Peranan wali amanat

diperlukan dalam setiap emisi obligasi karena pemegang obligasi yang begitu banyak

jumlahnya tidak mungkin membuat kontrak dengan emiten secara terpisah. Wali amanat

juga berperan sebagai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

Kewajiban wali amanat adalah mewakili pemegang obligasi atau sekuritas kredit

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan syarat-syarat emisi, kontrak

perwaliamanatan, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali amanat wajib melaksanakan amanat yang diterimanya dengan penuh

tanggung jawab dan bertindak secara bijaksana, semata-mata demi kepentingan para

pemegang obligasi atau sekuritas kredit. Wali amanat bertanggung jawab kepada

pemegang obligasi atas sekuritas kredit atas kerugian yang diderita akibat kelalaian,

kecerobohan atau tindakan lain yang disebabkan oleh adanya pertentangan kepentingandalam hubungannya dengan tugas-tugas wali amanat sebagaimana tercantum didalam

kontrak yang dibuat.

Dalam UU No.8/1995 tentang asar Modal disebutkan bahwa kegiatan usaha

sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum yang juga disebutkan dalam UU

Perbankan, oleh karena itu kegiatan wali amanat yang dilakukan oleh bank umum tidak

lagi memerlukan izin, namun tetap memerlukan pendaftaran di Bapepam.

Dalam melaksanakan perannya, wali amanat melakukan kegiatan antara lain :

a. Menganalisa kemampuan dan kredebelitas emiten;

b. melakukan penilaian terhadap kekayaan emiten yang dijadikan jaminan;

c. memberikan nasihat kepada emiten;

d. melakukan pengawasan terhadap pembayaran bunga dan pokok pinjaman tepat waktu;

e. melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran;


37/96

159

f. mengikuti secara terus menerus perkembangan dan pengelolaan perusahaan emiten;

g. mempersiapkan dokumen yang dipe

Bab v Hukum Bisnis (Muchtar)

Documents

Transcript of Bab v Hukum Bisnis (Muchtar)