BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN - repository.ipb.ac.id · Seperti yang dijelaskan di atas penentuan...

75

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Faktor

5.1.1. Identifikasi Kecukupan Data dan Korelasi Antar Variabel

Kecukupan data atau sample dapat diidentifikasi melalui nilai Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) dan Bartlett’s Test of Sphericity. Nilai kedua ukuran tersebut

bisa didapatkan dengan bantuan software SPSS. Mengacu pada landasan teori

bahwa sekelompok data dikatakan memenuhi asumsi kecukupan data adalah jika

nilai MSA dan KMO lebih besar daripada 0,5. Tabel 25 menunjukkan output nilai

MSA dan KMO faktor-faktor internal dan eksternal.

Tabel 25. Output KMO dan Bartlett’s Test of Sphericity Faktor Internal dan

Eksternal

Faktaor-faktor KMO Bartlett’s Test of Sphericity

Internal 0.822 Approx. Chi-square

df

sig

614.291

45

.000

Eksternal 0,827 Approx. Chi-square

df

sig

681.673

36

.000

Berdasarkan data Tabel 25, dapat diketahui bahwa asumsi kecukupan data

telah terpenuhi yaitu dengan melihat nilai KMO dan Bartlett’s Test of Sphericity.

Uji kecukupan data atau sampel telah terpenuhi, berarti salah satu asumsi untuk

melanjutkan ke analisis faktor telah terpenuhi.

Untuk membantu mengidentifikasi korelasi antar variabel digunakan bantuan

software SPSS. Berdasarkan landasan teori bahwa hipotesis untuk uji korelasi ini

adalah sebagai berikut:

H0 : Matriks korelasi adalah matriks identitas

H1 : Matriks korelasi bukan matriks identitas

76

Dari Tabel 25 diketahui bahwa antar variabel dari faktor internal dan

eksternal telah memenuhi asumsi saling berkorelasi yaitu dengan melihat nilai Sig.

0,000 kurang dari α 0,05 yang berarti tolak H0. Dengan demikian kedua asumsi

untuk analisis faktor telah terpenuhi.

5.1.2. Penentuan Banyak Faktor dan Pengelompokan Variabel Berdasarkan

Loading Faktor

Dengan menggunakan software statistika SPSS akan diperoleh komponen

jumlah faktor. Keputusan pengambilan jumlah faktor sebanyak didasarkan pada

nilai eigenvalue dari matriks korelasi antar variabel dan pengelompokan variabel

dilakukan dengan membandingkan nilai loading faktor secara mutlak diantara

faktor-faktor yang terbentuk.

5.1.3.1. Penentuan Banyak Faktor Dengan Eigenvalue dan persentase

keragaman

Seperti yang dijelaskan di atas penentuan banyak faktor di dasarkan pada

nilai eigenvalue dari matriks korelasi antar variabel.

Tabel 26 . Eigenvalue matriks korelasi keragaman Faktor-faktor Internal

Component Initial Eigenvalues

Total % of Variance Cumulative%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6.589

1.536

1.287

1.074

.769

.610

.501

.283

.240

.111

1.017E-12

7.117E-13

3.739E-13

50.684

11.813

9.897

8.260

5.916

4.696

3.855

2.175

1.847

.857

7.819E-12

5.475E-12

2.877E-12

50.684

62.498

72.394

80.654

86.570

91.266

95.121

97.296

99.143

100.000

100.000

100.000

100.000

Extraction method: Principa Componen Analisys

77

Tabel 27 . Eigenvalue matriks korelasi keragaman Faktor-faktor External

Component Initial Eigenvalues

Total % of Variance Cumulative%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.213

1.097

.895

.533

.372

.308

.231

.205

.122

.025

62.126

10.968

8.951

5.327

3.721

3.078

2.309

2.050

1.217

.254

62.126

73.094

82.045

87.372

91.093

94.170

96.480

98.530

99.746

100.000

Extraction method: Principa Componen Analisys

Nilai eigenvalue yang diambil untuk menentukan berapa banyaknya faktor

yang terbentuk adalah nilai eigenvalue yang lebih besar dari satu (>1). Jika

mengacu pada Tabel 26 dan Tabel 27, maka jumlah faktor yang terbentuk untuk

faktor internal adalah 4 faktor dan untuk faktor eksternal adalah sebanyak 2

faktor. Faktor internal terbentuk 4 faktor, akan tetapi sebenarnya 4 faktor ini masih

merupakan faktor internal sehingga tujuan penggunaan 4 faktor ini digunakan

untuk menyeleksi faktor-faktor yang seharusnya masuk dan tidak masuk sebagai

faktor Internal. Begitu pula faktor eksternal. Berdasarkan persentase keragaman

dari masing-masing faktor dari Tabel 26 total keragaman yang dapat di jelaskan

oleh tiga faktor internal adalah sebanyak 80.654% sedangkan dari Tabel 27 untuk

dua faktor eksternal adalah sebesar 73.094%. Maka sudah memenuhi kriteria

bahwa harus lebih besar dari 70%.

5.1.3.2. Penentuan banyak faktor dengan Scree Plot

Scree plot adalah grafik yang menggambarkan plot nilai eigenvalue dari

masing-masing variabel. Dibawah ini adalah output scree plot dari SPSS.

78

Gambar 20. Scree Plot dari Faktor Internal

Gambar 21. Scree Plot dari Faktor Eksternal

Seperti pada pembahasan sebelumnya, untuk menentukan banyak faktor

yang terbentuk dapat dilihat pada nilai eigenvalue yang > 1. Dari Gambar 20 dan

Gambar 21 dapat dilihat bahwa pada faktor internal ada empat faktor yang

mempunyai nilai eigenvalue > 1, dan pada faktor eksternal ada dua faktor yang

terbentuk.

5.1.4. Pengelompokan Faktor-faktor Ketidakberdayaan ke dalam Faktor

Internal dan Faktor Eksternal

Pada software SPSS metode ekstraksi yang digunakan untuk pembagian

variabel adalah principal component factoring analysis. Pembagian variabel-

variabel ke dalam kelompok faktor tertentu didasarkan pada perbandingan nilai

loading factor secara mutlak mana yang lebih besar antar loading factor dari

faktor 1 dan faktor 2. Tabel 28 dan Tabel 29 merupakan output SPSS yang telah

79

melalui proses rotasi varimax dan faktor yang memiliki nilai loading factor lebih

besar 0.5 dimasukan sebagai faktor internal maupun eksternal.

Tabel 28. Output SPSS Nilai loading Factor dari Faktor Internal

Hasil Rotasi Componen

Faktor Component

1 2 3 4

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

I11

I12

I13

.742

.714

.606

.603

.626

.749

.856

-.017

.959

.410

-.127

-.035

.916

-.020

.357

-.206

.457

.539

.294

.098

-.105

.101

.558

.199

.845

.091

.571

.421

.601

.344

.115

.082

.000

-.005

-.017

.002

.799

.099

-.028

.175

.265

.234

.348

.081

.249

-.114

.896

.-022

.413

-.111

-.289

.057

Tabel 29. Output SPSS Nilai loading Factor dari Faktor Eksternal

Hasil Rotasi Componen

Faktor Component

1 2

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

.566

.252

.844

.643

.673

.291

.662

.854

.848

.409

.487

.930

.226

.420

.385

.919

.423

.181

.328

.751

Berdasarkan Tabel 28 dan Tabel 29, dapat disimpulkan bahwa untuk faktor

internal terbagi menjadi 4 komponen utama, masing-masing faktor terdiri dari

beberapa variabel yang berbeda-beda. Komponen satu terdiri dari variabel I1,

I2,I3, I4, I6,I7,I9 dan I13. Komponen kedua terdiri dari variabel I5, I10 dan I12,

sedangkan Komponen ketiga terdiri dari variabel I11. Komponen ke empat terdiri

80

dari I8. Keempat faktor ini mencirikan faktor internal, tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui variabel mana saja yang menjadi faktor internal, maka dari itu

jika di gabungkan maka tetap ada 13 variabel yang menjadi faktor internal. Begitu

pula dengan variabel-variabel dari faktor eksternal, berdasarkan tabel di atas maka

semua variabel menjadi faktor eksternal. Berdasarkan hasil analisis faktor di atas,

maka dapat diulas lebih lanjut mengenai nilai mean score dari masing-masing

variabel / faktor internal dan eksternal.

5.2. Faktor-Faktor Ketidakberdayaan

5.2.1. Faktor-faktor Internal

Hasil analisis faktor yang menjadi faktor internal penyebab

ketidakberdayaan masyarakat TNKS. Nilai mean score masing-masing faktor

internal dapat dilihat pada Gambar 22.

Gambar 22. Histogram Mean Score Masing-masing Faktor Internal

Terlihat dari histogram pada gambar 22, faktor dengan mean score

tertinggi adalah faktor Potensi SDA, sedangkan yang memiliki nilai mean score

terendah adalah konflik sosial dan lingkungan.

5.2.1.1. Potensi SDA TNKS

Mean score untuk potensi SDA di kawasan TNKS mempunyai nilai

tertinggi dibanding mean score faktor-faktor lainnya. Faktor ini dibangun dari sub

faktor-sub faktor yang dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 30.

81

Tabel. 30 Skor Indikator dari Faktor Potensi Sumber Daya Alam

Kode Indikator Score

F9 Potensi Hidrologis TNKS 4.741

F10 Potensi Kayu dan Non Kayu 4.273

F8 Tingginya Potensi Sumberdaya Hayati 4.303

F1 Potensi Bahan Tambang 4.385

F6 Potensi Kesuburan lahan 4.538

F7 Potensi Objek Wisata Alam 4.802

F2 Potensi Flora dan Fauna exotic dan langka 4.697

F3 Potensi Budaya Masyarakat 3.667

F4 Potensi Tumbuhan/flora bahan obat-obatan 4.636

F5 Potensi Pemanfaatan jasa lingkungan 4.039

Skor rata-rata (mean score) 4.408

Dari Tabel 30 dapat dijelaskan potensi-potensi yang terkandung di TNKS,

bahwa Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan penyatuan dari berbagai

kawasan-kawasan cagar alam, hutan lindung dan hutan produksi terbatas di

sekitarnya yang berfungsi sebagai hidro-orologis yang sangat vital bagi wilayah

sekitarnya. Kelompok hutan tersebut merupakan daerah aliran sungai (DAS)

utama, yaitu DAS Batanghari, DAS Musi dan DAS wilayah pesisir bagian barat.

DAS tersebut sangat vital peranannya terutama untuk memenuhi kebutuhan

air bagi kehidupan jutaan orang. Khusus wilayah pedesaan sebagai lokasi

penelitian bahwa di kawasan ini merupakan Potensi sumber daya alam termasuk di

dalamnya keragaman hayati atau biodiversity yang sangat besar di kawasan TNKS

dapat menjadi sumber penghasilan yang tidak akan pernah habis dan dapat

diandalkan sebagai tulang punggung pengembangan berbagai kebutuhan hidup.

Keragaman hayati yang lengkap juga diperlukan guna menciptakan lingkungan

hidup yang mampu memenuhi kebutuhan manusia, baik dari segi fisik (udara dan

air bersih), keperluan estetika dan juga kebutuhan spiritual.

5.2.1.2. Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Berdasarkan mean score pada Tabel 31 mengenai nilai-nilai budaya dan

kearifan lokal masyarakat di 4 desa kawasan TNKS mempunyai skor tertinggi

kedua, yaitu sebesar 3.317, pada skala likert nilai ini cukup besar di antara score

yang lain, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai-nilai budaya dan kearifan

yang dijunjung oleh masyarakat masih cukup kuat dan ini merupakan modal sosial

dalam proses pemberdayaan masyarakat TNKS selanjutnya.

82

Tabel 31. Skor Indikator Nilai-nilai Budaya / kearifan lokal

Kode Indikator Mean

Score

D5 Kepatuhan terhadap Pimpinan di daerah (bupati/camat/kades) 4.201

D2 Kepercayaan dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan,

norma-norma dan nilai-nilai yang dianut secara turun temurun 3.578

D8 Percaya kalau keputusan/kebijakan pemerintah selalu bertujuan

baik dan untuk mensejahterakan rakyat 3.482

D15 Kepercayaan terhadap kekuatan gaib/ roh-roh yang memelihara

alam 3.341

D10 Kebiasaan tolong menolong sesama warga 3.711

D1 Keyakinan terhadap adat dan kepercayaan tradisional 3.877

D4 Keterlibatan Kegiatan gotong royong di lingkungan desa 3.087

D3 Mengikuti perayaan ritual adat dan budaya 3.026

D6 Menitipkan rumah pada tetangga jika harus bepergian atau

menginap 3.096

D9 Menitipkan anak balita pada tetangga jika harus keluar rumah 3.096

D11 Hambatan adat istiadat/ kepercayaan terhadap tuntutan

kemajuan disegala bidang 3.017

D7 Pertentangan antara adat dan kepercayaan dengan kemajuan dan

tuntutan kebutuhan hidup 2.894

D12 Kebiasaan mengantar makanan dengan tetangga 2.552

D14 Kebiasaan bersilaturrahmi dengan anggota komunitas

(pengajian, arisan, olah raga,dll) 3.377

D13 Kepercayaan bahwa manusia dan alam perlu hidup dalam satu

kesatuan ekosistem 3.421

Skor rata-rata 3.317

Kebudayaan masyarakat TNKS cukup beragam yakni dengan berbagai

etnik. Etnik yang ada mempunyai keunikan masing-masing seperti dalam hal

bahasa, kesenian, pola hubungan, orientasi nilai budaya, etika tata krama dan

sebagainya. Etnik yang ada di TNKS wilayah Musi Rawas adalah etnik Rejang

Rawas, Rawas, Lakitan Ulu Terawas, dan etnik Kubu Rawas. Keberagaman etnik

juga mempengaruhi terhadap keyakinan mereka akan Tuhan (agama). Etnik

Rejang Rawas, Rawas dan Lakitan Ulu Terawas umumnya beragama Islam.

Sementara etnik Kubu (Suku Anak Dalam) merupakan salah satu contoh etnik

penduduk asli yang cenderung menutup diri dari pengaruh dunia luar. Mereka

memiliki budaya yang khas dan unik yang tinggal di hutan-hutan pedalaman

kawasan TNKS dengan kepercayaan Hindu dan aliran kepercayaan (Frankistoro,

2006).

Kearifan lokal termasuk didalamnya kepercayaan masyarakat setempat

terhadap Tuhan ternyata juga mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan

kawasan perlindungan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang beragama memiliki

83

pedoman untuk memanfaatkan alam sebagaimana mestinya. Semakin patuh

masyarakat di sekitar kawasan tersebut terhadap nilai dan norma dari kepercayaan

yang mereka anut, semakin mudah mereka untuk memahami betapa pentingnya

memelihara alam. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib seperti roh-roh yang ada

dalam sumberdaya alam juga mempengaruhi kelestarian sumberdaya alam dan

pengelolaan kawasan perlindungan.

Selanjutnya banyak kawasan yang terjaga kelestarian sumber daya alamnya

adalah kawasan keramat alami (sacred natural site) karena tidak dapat

sembarangan diakses. Kawasan alami ini dapat bertahan dari degradasi lingkungan

karena menyatu dengan sistem budaya dan kepercayaan masyarakat setempat.

Pengeramatan ini berlaku di kawasan TNKS yang melarang masyarakat untuk

mengakses suatu kawasan yang dianggap keramat. Dapat dipahami, di kawasan

tersebut terdapat keanekaragaman hayati yang langka dan harus dilindungi.

Masyarakat tradisional telah mampu dan mengakumulasikan pengetahuan

empirik yang berharga dari ratusan tahun pengalaman mereka berinteraksi dengan

lingkungan dan sumber daya alam. Kearifan tradisional ini berdasarkan

pemahaman bahwa manusia dan alam membentuk kesatuan yang tak terpisahkan

sehingga harus kompak dan berdampingan. Pandangan ekologi-sentris masyarakat

ini secara umum direfleksikan dalam sikap mereka terhadap tumbuhan, binatang,

dan lingkungan alam (Soedjito dan Sukara, 2006).

5.2.1.3. Potensi SDM (Masyarakat TNKS)

Suatu wilayah yang kaya akan sumberdaya alam, tidaklah dengan

sendirinya memberikan kemakmuran bagi warga masyarakatnya, jika sumberdaya

manusia yang ada didalamnya tidak mampu memanfaatkan dan mengembangkan

teknologi guna memanfaatkan sumber alamnya. Sebaliknya, wilayah yang terbatas

akan sumberdaya alam, namun terdapat SDM yang cakap dalam mengembangkan

teknologi, ternyata lebih cepat berkembang dibandingkan wilayah lainnya yang

tidak cukup mempunyai sumberdaya alam dan manusia yang unggul. Hal ini

berarti bahwa sumberdaya manusia memiliki peran penting dalam proses

pemakmuran suatu wilayah. Sumberdaya manusia berperan ganda, baik sebagai

obyek namun sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek

pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan

84

sebagai subyek, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat

menentukan kemajuan.

Tabel 32. Skor Indikator dari Faktor Potensi SDM

Kode Indikator

Mean

Score

M1 Jumlah Penduduk di kawasan yang relatif tinggi 3.929 M4 Semangat meningkatkan pendidikan dan mengikuti Diklat 3.815 M2 Jumlah Penduduk usia produktif yang tinggi 3.771 M7 Keinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 3.763 M5 Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup 3.377 M3 Keingingan untuk maju dan berubah kearah yang lebih baik 3.245 M8 Keinginan untuk menjaga kelestarian TNKS 2.824 M9 Memanfaatkan kawasan secara bijaksana 2.711 M10 Keinginan untuk meningkatkan derajat kesehatan 2.596 M6 Keiniginan berpartisipasi dalam pengelolaan/menjaga

kelestarian TNKS 2.017

M11 Kemauan untuk mematuhi peraturan/larangan 1.807 M12 Pemahaman terhadap batas - batas kawasan TNKS 1.964


Skore pada Tabel 32 mengenai potensi masyarakat kawasan TNKS.

menggambarkan nilai rata-rata dari faktor potensi SDM sebesar 2.985 menunjukan

masyarakat di wilayah TNKS memiliki potensi SDM yang cukup besar dan dapat

diharapkan mampu mendukung proses pemberdayaan masyarakat di kawasan

TNKS.

Sumberdaya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM merupakan

potensi yang dimiliki kawasan TNKS dan merupakan makhluk sosial yang adaptif

dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi

yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam

tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian masyarakat TNKS

sehari-hari, SDM lebih diartikan sebagai bagian integral dari sistem yang

membentuk suatu sistem kawasan hutan. Oleh karena itu, masyarakat TNKS

sebagai kekuatan SDM harus mengambil peranan dalam pembangunan mereka

sendiri dan kawasan yang menaunginya.

Masyarakat TNKS sebagai potensi SDM bukan sebagai sumberdaya

belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi kawasan dan pemerintah,

yang dianggap tidak hanya sebagai Human Resources (HR), tetapi sudah menjadi

Human Capital yang dapat dijadikan sebagai asset investasi yang bernilai, yang

dapat dilipatgandakan atau dikembangkan potensinya.

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Potensi&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Makhluk_sosial&action=edit&redlink=1

85

Berdasarkan data pada tahun 2009, jumlah penduduk di desa Pasenan

sebanyak 1.282 jiwa, di Desa Napal Melintang sebanyak 731 jiwa, di desa Napal

Licin sebanyak 1344 jiwa dan Desa Batu Gane sebanyak 1240 jiwa sehingga total

jumlah penduduk di ke empat desa adalah 9615 jiwa. Banyaknya jumlah

penduduk yang ada pada kawasan ini akan sangat membantu dalam proses

pengelolaan kawasan TNKS dan proses pembangunan berkelanjutan demi

terwujudnya kondisi ekonomi dan sosial yang stabil.

5.2.1.4. Persepsi Masyarakat terhadap TNKS

Hasil analisis pada Tabel 33 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat

terhadap kawasan Taman Nasional sangat bervariasi. Berdasarkan batas kriteria

yang ditetapkan, persepsi masyarakat positif, karena masyarakat memiliki sikap

positif terhadap keberadaan kawasan taman nasional yang harus dilestarikan (nilai

skor >3), positifnya persepsi masyarakat terhadap kawasan taman nasional maka

akan berlanjut dalam menentukan perilaku individu tersebut. Hal yang menarik

dari penelitian ini adalah masyarakat bersedia berpartisipasi ikut menjaga

kelestarian kawasan taman nasional, jika kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.

Tabel 33. Skor indikator dari faktor persepsi terhadap kawasan TNKS


J7 Persepsi masyarakat terhadap batas desa yang termasuk dalam

kawasan TNKS

3.523

J2 Persepsi jika diberi kesempatan mengolah lahan di hutan TNKS 3.061

J3 Persepsi terhadap manfaat TNKS untuk ekosistem dan lingkungan 2.912

J6 TNKS merupakan kawasan konservasi dan tidak untuk dirambah 2.811

J8 Manfaat TNKS bagi kehidupan 2.523

J9 Pemberantasan illegal logging di kawasan TNKS 2.381

J1 Persepsi terhadap nilai-nilai yang dimiliki TNKS 2.194

J4 Pengetahuan batas-batas kawasan TNKS 1.696

J10 Persepesi tentang kesepakatan konservasi desa yang dicanangkan

dalam ICDP

1.731

J5 Pengaruh keterlibatan dalam KKD terhadap pemahaman dan

kehidupan masyarakat

1.164


Namun jika dilihat secara keseluruhan masih rendah, hal ini dapat dilihat

dari Mean score sebesar 2,399 menunjukan bahwa persepsi masyarakat TNKS

terhadap kawasan konservasi masih rendah. Persepsi masyarakat TNKS terhadap

kawasan konservasi tersebut meliputi indikator pandangan terhadap nilai-nilai

86

yang dimiliki TNKS, persepsi terhadap perlunya menjaga hutan, persepsi terhadap

pemanfaatan TNKS, pengetahuan tentang batas-batas kawasan TNKS,

pengetahuan tentang fungsi penetapan hutan dan ekosistem TNKS, frekuensi

penyuluhan tentang kehutanan dan agroforestry, tingkat kepedulian terhadap

pemberantasan illegal loging, serta manfaat TNKS.

Rendahnya persepsi terhadap fungsi TNKS, karena sebagian masyarakat

tidak memahami pentingnya fungsi TNKS, hal ini disebabkan kurangnya

informasi tentang fungsi kawasan TNKS. Dengan demikian perlu adanya perhatian

khusus dari pemerintah setempat, untuk meningkatkan persepsi masyarakat.

Indikator lain yang menunjukkan masih rendahnya persepsi masyarakat terhadap

kawasan konservasi antara lain masih sedikitnya peran masyarakat dalam

Kesepakatan Konservasi Desa (KKD), hal ini dibuktikan dengan nilai skor sebesar

0,51 yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak terlibat dalam

KKD. Selain itu keterlibatan dalam KKD ICDP juga masih tidak ada. Selain itu

frekuensi penyuluhan tentang kehutanan dan agroforestry masih rendah.

Rendahnya persepsi masyarakat terhadap kawasan konservasi juga tidak

terlepas dari tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Rendahnya tingkat

pendidikan menyebabkan masyarakat sulit untuk menerima informasi dengan

cepat. Akses terhadap informasi yang kurang berpengaruh terhadap persepsi

masyarakat terhadap kawasan konservasi. Selain itu, peran serta dalam

kelembagaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kawasan

konservasi yang masih kurang maksimal.

5.2.1.5. Interaksi Masyarakat TNKS dengan Masyarakat Luar Kawasan

Nilai Mean Score sebesar 2,064 dari Tabel 34 menunjukan masih

kurangnya interaksi sosial masyarakat dengan lingkungan luar, sehingga

mempunyai pengaruh sedang terhadap ketidakberdayaan masyarakat TNKS.

Masyarakat desa di TNKS sebenarnya masih memiliki semangat dan

keinginan untuk memperbaiki kondisi kehidupan. Baik itu melalui pelatihan

ataupun kegiatan lain yang sifatnya membangun. Fasilitas pelatihan yang kurang

dan sebagian besar waktu masyarakat yang dihabiskan untuk bertani dan berkebun

membuat interaksi masyarakat sangat terbatas. Kesulitan berinteraksi dengan dunia

luar juga ada kaitannya dengan posisi geografis desa-desa TNKS dan kondisi

infrastruktur khususnya transportasi yang masih sangat terbatas.

87

Tabel 34. Indikator Faktor interaksi dengan masyarakat luar kawasan


E13 Keinginan belajar jika ada penyuluhan dan teknik baru dalam

menjalankan usaha

3.872

E16 Keinginan untuk sama dengan kehidupan orang yang lebih baik 3.831

E15 Ketergantungan terhadap lembaga sosial ekonomi di luar desa 3.322

E12 Perilaku jika berada ditengah-tengah orang lain yang lebih maju 2.991

E4 Fasilitas angkutan dalam desa maupun antar desa 2.414

E3 Kemudahan menghubungi sanak famili di luar desa 2.273

E6 Jumlah saudara yang tinggal di luar desa 1.921

E1 Kemudahan melakukan perjalanan ke luar desa 1.861

E14 Semangat untuk mencari kebutuhan hidup diluar desa sendiri 1.821

E2 Kemudahan memperoleh informasi dari luar daerah 1.802

E11 Kemudahan memperoleh kebutuhan hidup yang berasal dari

luar desa

1.796

E7 Kunjungan sanak famili dari luar desa 1.625

E8 Pengetahuan terhadap kejadian-kejadian di luar desa 1.623

E9 Pengaruh kondisi dan informasi di luar wilayah desa terhadap

kehidupan

1.585

E5 Frekuensi melakukan perjalanan satu tahun terkahir 1.182

E10 Frekuensi melakukan interaksi dengan orang di luar desa 1.115

E17 Ketergantungan terhadap orang lain 1.062

E18 Fasilitas angkutan dalam desa maupun antar desa 1.051


Rendahnya jejaring informasi adalah permasalahan sosial ekonomi yang

dapat menghambat pencapaian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Akibat

rendahnya jejaring informasi masyarakat tidak mengetahui potensi sumberdaya

sekitarnya sehingga masyarakat cenderung menjadi objek pihak lain dan

kurangnya dorongan untuk maju. Implikasinya, pemanfaatan kesempatan usaha

tidak optimal, kemampuan mendapat nilai tambah menjadi sulit, harga jual hasil

produksi masyarakat tertekan, dan masyarakat sulit melepaskan diri dari

kungkungan sistem yang membelenggu masuknya arus informasi.

Ada kalanya masyarakat yang mempunyai cukup informasi memiliki

keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan. Keinginan

masyarakat untuk meningkatkan pendapatan seringkali terhambat karena

keterbatasan modal ekonomi. Terbatasnya modal ekonomi masyarakat ini

berdampak pada terhambatnya pemanfaatan lebih lanjut sumber daya hutan,

rendahnya peluang berusaha, dan sulitnya mengembangkan potensi dan mendapat

nilai tambah sehingga pada akhirnya cenderung berorientasi pada eksploitasi

illegal sumber daya hutan.

88

Interaksi dapat diartikan sebagai bentuk hubungan sosial yang dinamis

menyangkut hubungan perorangan, antar orang dengan kelompok, maupun antar

kelompok manusia. Bentuk interaksi tidak hanya terjadi antar manusia saja, tetapi

juga terjadi antara manusia dengan alam di sekitarnya. Interaksi antara masyarakat

dengan kawasan perlindungan ternyata dapat mempengaruhi pengelolaan kawasan

perlindungan tersebut, serta erat kaitannya dengan keberdayaan masyarakat di

dalam kawasan.

5.2.1.6. Akses Terhadap Kelembagaan Sosial dan Ekonomi

Nilai mean score sebesar 1,793 pada Tabel 35 menunjukan lemahnya

struktur-struktur penghubung (mediating structures) yang memungkinkan

kelompok-kelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan

kemampuannya terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, seperti organisasi-

organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga keluarga yang secara

tradisional merupakan lembaga alamiah yang dapat memberi dukungan dan

bantuan informal, pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan para anggotanya

mengakibatkan ketidakberdayaan bagi masyarakat TNKS.

Tabel 35. Faktor Akses terhadap kelembagaan Sosial Ekonomi


D1 Kemudahan memperoleh pekerjaan formal 2.298

D6 Kemudahan terhadap akses kelembagaan desa 2.877

D14 Percaya pada pengurus dan pengelolaan keuangan desa 2.719

C12 Keutuhan lembaga-lembaga marga dan keluarga 2.184 C13 Lembaga yang dapat memberi modal dengan persyaratan rendah 2.193 D4 Manfaat dari kegiatan sosial yang diikuti 2.088

C1 Hubungan sosial kekerabatan 1.930 C2 Pelaksanaan adat istiadat, pola dan sistem produksi 1.877 C9 Keaktifan dalam kepengurusan sosial desa 1.816 C11 Akses terhadap modal dengan suku bunga rendah, 1.614 D5 Keaktifan dalam kepengurusan sosial desa 1.675

C8 Kemudahan terhadap akses kelembagaan desa 1.509 D17 Kemudahan akses terhadap organisasi sosial-ekonomi 1.491

C10 Akses terhadap koperasi, UKM dan lembaga keuangan 1.412 C4 Keikutsertaan dalam organisasi sosial 1.377 C14 Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha 1.289 C6 Keterlibatan dalam sistem politik desa 1.175 C8 Kemudahan untuk memperoleh izin usaha 0.754 Skor rata-rata 1.793

89

Rendahnya hubungan sosial yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari

aktifitas masyarakat desa yang sebagian besar adalah bertani atau berkebun, yang

dilakukan masyarakat mulai dari pagi sampai sore, sehingga tidak memungkinkan

masyarakat berhubungan ataupun berpartisipasi dalam kelembagaan sosial yang

ada.

Aspek kelembagaan merupakan salah satu hal terpenting dalam rencana

pemberdayaan masyarakat TNKS. Beberapa isu pokok dalam aspek kelembagaan

pemberdayaan masyarakat TNKS antara lain adalah: kurangnya peran dan

sinergitas diantara para pihak (stakeholder), baik sinergitas antar sektor maupun

antar tingkat pemerintahan; lemahnya akses masyarakat terhadap modal (finansial,

lahan, saprodi), pasar, iptek, informasi, dan dalam proses pengambilan kebijakan;

melemahnya social capital (kepercayaan, kebersamaan, partisipasi, jejaring)

masyarakat yang diberdayakan; kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan;

lemahnya posisi tawar masyarakat dalam kemitraan pengelolaan sumber daya

hutan; dan lemahnya data dan informasi tentang masyarakat di dalam dan sekitar

hutan serta kurangnya kepedulian terhadap data.

Kurangnya lapangan pekerjaan serta banyaknya masyakarakat yang bekerja

pada lapangan kerja yang kurang produktif berakibat pada rendahnya pendapatan

sehingga mereka tergolong miskin. Masyarakat juga mempunyai akses yang

terbatas untuk memulai dan mengembangkan koperasi dan usaha, mikro, dan kecil

(KUMK). Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah sulitnya mengakses

modal dan rendahnya kapasitas kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap

informasi, pasar, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi.

Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya lembaga resmi yang dapat

memberi modal dengan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh kapasitas

masyarakat TNKS.

Di sisi lain, masalah yang dihadapi masyarakat adalah terbatasnya dukungan

produksi, tata niaga yang tidak efisien dan rendahnya penerimaan usaha tani.

Kurangnya lapangan kerja yang tersedia menyebabkan masyarakat semakin

tergantung pada sumber daya hutan dan masyarakat cenderung melegalkan segala

cara dalam mengeksploitasi sumber daya hutan. Kurangnya lapangan kerja

mengakibatkan banyak pengangguran maupun setengah penganggur, sehingga

produktivitas masyarakat rendah dan mudah dihasut untuk melakukan kegiatan

90

yang cenderung merusak lingkungan. Akibatnya, kelestarian sumber daya hutan

semakin terancam.

5.2.1.7. Posisi geografis dan kondisi infrastruktur

Wilayah TNKS sangat luas dan bervariasi. Umumnya secara geografis

daerah TNKS relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman,

perbukitan/pegunungan, kawasan terpencil atau karena faktor geomorfologis

lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media

komunikasi. Secara fisik kondisi kawasan TNKS bergunung dan berbukit yang

sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa atau kendaraan roda empat.

Sarana perhubungan yang memungkinkan untuk mencapai kawasan angkutan

sungai, itupun sangat tergantung dengaan kondisi air sungai serta sepeda motor.

Mean skore sebesar 1.785 pada Tabel 36 menunjukan terbatasnya kondisi

infrastruktur dan kurang strategisnya posisi geografis desa, hal ini juga dapat

menjadi faktor penghalang proses pemberdayaan masyarakat.

Tabel 36. Faktor Kondisi Infrastruktur dan Posisi Geografis


K2 Kondisi Jalan dan jembatan menuju desa 2.682

K6 Kondisi fisik wilayah berbukit, pegunungan, 2.323

K8 Kondisi angkutan desa 2.241

K5 Transportasi sungai 2.321

K4 Akses terhadap informasi, pasar, dan saprodi 2.201

K11 Sarana sanitasi permukiman 2.131

K9 Media komunikasi dan informasi 2.004

K7 Fasilitas pasar desa 1.982

K14 Akses terhadap bantuan teknis dan teknologi 1.845

K1 Posisi geografis di kawasan TNKS, terpecil dan sulit dijangkau 1.765

K15 Kondisi jaringan listrik 1.282

K13 Fasilitas persampahan 1.254

K3 Kondisi keanekaragaman hayati yang tinggi 1.246

K12 Sarana irigasi 1.032

K10 Sarana air bersih 0.831


Walaupun menyimpan sumberdaya alam yang melimpah, pembangunan

ekonominya menghadapi tantangan-tantangan luar biasa. Rintangan yang harus

dihadapi bersifat fisik – yaitu jarak yang sangat jauh, pegunungan yang curam,

dataran rendah berawa-rawa, tanah yang rapuh, curah hujan musiman yang tinggi

91

dan kepadatan penduduk yang rendah. Keterbatasan prasarana dan sarana

komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan

lainnya yang menyebabkan masyarakat di kawasan TNKS masih mengalami

kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Masih lemahnya kondisi infrastruktur dikawasan TNKS, sangat dirasakan

oleh masyarakat umum. Salah satu kelemahan yang menonjol adalah akses

transportasi yang sangat terbatas, sehingga masyarakat kesulitan untuk

memobilisasi produk-produk pertanian yang dihasilkan di desa. Kelemahan ini

tergambar dari masih rendahnya aktifitas bepergian bagi masyarakat, karena tidak

tersedianya sarana dan prasarana transportasi.

Infrastruktur lain yang juga belum dapat dinikmati oleh sebagian besar

masyarakat desa TNKS seperti pasokan listrik, prasarana lingkungan

permukiman, fasilitas pasar, dan lain-lain. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur

dihadapkan pada tantangan mengingat kawasan ini adalah kawasan konservasi.

Secara umum walaupun kawasan TNKS luas akan tetapi perubahan sosial sulit

terjadi di kawasan ini. Hal ini di karenakan lokasi masyarakat TNKS jauh dari

pusat perkembangan kota sebagai akses utama perdagangan.

5.2.1.8. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan

Partisipasi masyarakat TNKS dalam pengelolaan TNKS masih sangat

rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai mean score sebesar 1,551 pada Tabel 37.

Rendahnya partisipasi masyarakat TNKS baik dalam keterlibatan pengambilan

keputusan, pelaksanaan program pengelolaan kawasan, keikutsertaan dalam

organisasi, dan keikutsertaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan

berpengaruh terhadap masa depan kawasan TNKS dan tingkat

kesejahteraan/ketidakberdayaan masyarakat.

Ketergantungan masyarakat yang masih cukup tinggi terhadap

keberadaan kawasan TNKS seharusnya menjadikan masyarakat sadar bahwa

mereka juga ikut bertanggungjawab terhadap kelestarian kawasan TNKS. Tidak

hanya itu, pihak pengelolah TNKS seharusnya juga terus memberikan pengarahan

kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan konservasi. Melibatkan

masyarakat dalam hal pengambilan keputusan serta menempatkan mereka dalam

struktur kelembagaan merupakan cara untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab

masyarakat terhadap kelestarian kawasan TNKS.

92

Tabel 37. Skor Faktor Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan TNKS


I5 Keikutsertaan dalam Penerapan UU tentang konservasi 2.253

I6 Ketergantungan Kehidupan masyarakat dengan wilayah TNKS 1.962

I2 Keikutsertaan dalam menjaga dan mengamankan hutan 1.885

I10 Manfaat yang dirasakan jika diajak terlibat dalam kegiatan

konservasi

1.844

I8 Pemahaman manfaat penggunaan teknologi pertanian 1.756

I9 Pengetahuan batas-batas kawasan TNKS 1.721

I4 Keterlibatan dalam pengelolaan TNKS 1.684

I7 Kegiatan pertanian dan kehutanan masyarakat TNKS 1.682

I3 Keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan 0.943

I11 Keikutsertaan dalam organisasi yang menangangi konservasi 0.755

I1 Kepatuhan melaksanakan kegiatan pertanian sesuai aturan

konservasi

0.581


Salah satu penyebab kurang sesuainya rumusan kebijakan publik dengan

kebutuhan masyarakat adalah lemahnya partisipasi mereka dalam perumusan dan

pelaksanaan kebijakan. Rendahnya tingkat kesadaran untuk berpartisipasi dan

tidak adanya akses untuk melakukan partisipasi penyebab lemahnya partisipasi

masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat TNKS dalam perumusan kebijakan

juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan

dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan

mereka.

5.2.1.9. Alternatif mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan

Sumberdaya alam yang ada dikawasan TNKS kurang termanfaatkan secara

baik dan optimal. Kawasan TNKS yang dikaruniai sumber daya alam melimpah

seperti tanah yang relatif subur, kawasan hutan yang luas dan kaya berbagai bahan

mineral, namun kenyataan yang dihadapi seolah-olah kawasan ini sangat minim

sumber daya alam. Memang suatu kenyataan yang sangat ironis, bahwa di

kawasan yang dikenal kaya dengan sumber daya alam dan didukung jumlah

penduduk yang relatif besar, tetapi masih terbelenggu masalah kemiskinan dan

kemelaratan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daerah ini menghadapi persoalan

yang serius dalam pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan

berkelanjutan.

93

Tabel 38. Skor Indikator dari Faktor Alternatif Mata Pencaharian dan

Tingkat Kesejahteraan


F12 Pengaruh kehilangan pendapatan akibat dilarang masuk TNKS 1.992

F13 Peran pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan pendapatan 1.763

F11 Informasi dalam mencari pekerjaan dan pendapatan lain 1.371

F15 Tingkat pemenuhan kebutuhan hidup dan gizi dalam keluarga 1.369

F10 Kemudahan mendapatkan pekerjaan 1.367

F8 Luas kepemilikan lahan yang dikuasai untuk usaha pertanian 1.279

F1 Sumber pendapatan dari sektor pertanian 1.287

F6 Penggunaan lahan rumah tangga untuk tambahan usaha

pertanian

1.119

F4 Pendapatan dari subsidi pemerintah atau lembaga keuangan lain 1.109

F16 Pemenuhan biaya kesehatan 1.091

F17 Tingkat pemenuhan kebutuhan sekunder 1.032

F14 Akses terhadap lembaga Koperasi, UKM, dan lembaga

keuangan

0.954

F18 Pemenuhan untuk biaya sosial 0.952 F19 Pemenuhan biaya pendidikan 0.935

F7 Tambahan pendapatan dari hasil hutan 0.859

F9 Sumber pendapatan dari lapangan kerja lain yang ditekuni 0.758

F7 Sumber pendapatan dari hasil hutan selain kayu /jasa lingkungan 0.581

F2 Pendapatan dari usaha dagang dalam mencukupi kebutuhan

keluarga

0.486

F3 Kontribusi sumber pendapatan dari usaha diluar desa 0.462

Rata-rata 1.093

Sumber daya alam yang melimpah belum menjamin suatu komunitas atau bangsa

akan makmur dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggi. Jika sumber daya alam

tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan

rakyat. Bahkan ada gejala pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam tidak bijaksana dan

tidak optimal. Akibatnya kerusakan lingkungan dan ekosistem yang terjadi seperti di

daerah TNKS pada dekade terakhir terasa begitu dahsyat. Oleh karena itu, dalam upaya

meningkatkan pengelolaan/ pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan

berkelanjutan diperlukan kesadaran, keterampilan, keahlian dan kepedulian dari manusia

pengelolanya.

Nilai mean score sebesar 1,093 menunjukkan rendahnya alternatif mata

pencaharian, sumber pendapatan, lapangan kerja, penguasaan lahan dan akses terhadap

SDA lainnya, hal ini mengingat masyarakat berada pada kawasan konservasi TNKS

dengan lokasi yang cukup jauh dari pusat perkembangan. Berdasarkan Tabel dibawah ini,

dapat kita ketahui bahwa semua indikator yang menyusun faktor ini mempunyai pengaruh

yang tinggi terhadap ketidak berdayaan masyarakat TNKS, karena memiliki skor yang

94

sangat rendah. Hal ini didukung oleh data pengeluaran rata-rata masyarakat TNKS yang

sangat kecil yaitu sebesar Rp. 286.938,98 per bulan.

Rendahnya sumber pendapatan masyarakat desa lebih disebabkan oleh mata

pencarian masyarakat yang hanya sebagai petani dan berkebun. Masyarakat kurang

mampu untuk mencari sumber pendapatan lain dikarenakan kurangnya kemampuan atau

keterampilan. Penguasaan terhadap teknologi juga memiliki peranan penting dalam

pemberdayaan masyarakat, karena teknologi dapat memanfaatkan SDA yang berada di

desa. Selain itu akses terhadap pasar dapat memberikan pertumbuhan perekonomian.

Adanya pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat TNKS menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan

pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian.

Kehidupan petani sangat dipengaruhi oleh aspek penguasaan tanah dan kemampuan

memobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian. Masalah utama

yang dihadapi masyarakat adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya

alam TNKS, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penunjang kehidupan

sehari-hari. Peningkatan jumlah penduduk miskin juga terjadi dengan menyempitnya

kepemilikan lahan dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat sebagai akibat

pembatasan akses terhadap SDA TNKS terutama kayu hutan.

5.2.1.10. Kondisi Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor bagi keberhasilan

pembangunan bangsa, karena aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas

sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kondisi dan pelayanan kesehatan

penduduk disekitar Taman Nasional Kerinci Seblat masih sangat rendah. Berdasarkan

nilai mean score kondisi kesehatan masyarakat di kawasan TNKS sebesar 1,092 dan nilai

ini terendah bersama-sama dengan faktor pendapatan dari seluruh faktor, nilai ini

mengindikasikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat merupakan faktor yang

berpengaruh terhadap ketidakberdayaan masyarakat.

Masyarakat di kawasan TNKS juga menghadapi masalah keterbatasan akses layanan

kesehatan dan rendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan

mereka untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dari keluarga

untuk tumbuh dan berkembang, dan rendahnya derajat kesehatan ibu. Penyebab utama

dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat TNKS selain ketidak cukupan pangan adalah

keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan

dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan

kesehatan reproduksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses masyarkat TNKS terhadap

95

layanan kesehatan yang memadai, memang masih sangat terbatas dan masih terjadi

keterlambatan pemberian layanan kesehatan.

Tabel 41. Skor Indikator dari Faktor Kesehatan


B14 Tingkat keikutsertaan imunisasi bagi Balita 2.371

B10 Gangguan terhadap pekerjaan atau kegiatan sehari-hari akibat

sakit

1.471

B7 Pemahaman terhadap pentingnya kecukupan gizi anak 1.381

B1 Pemahaman terhadap perilaku hidup sehat 1.339

B5 Kematian Ibu dan anak dalam persalinan 1.291

B11 Pemahaman terhadap sanitasi lingkungan 1.135

B3 Kemudahan mengakses pelayanan kesehatan 1.075

B9 Frekwensi rawat inap dalam 3 bulan terakhir 1.062

B6 Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada 0.943

B2 Tingkat pemahaman terhadap pentingnya kesehatan reproduksi 0.931

B4 Sistem perawatan kesehatan 0.902

B8 Frekuensi berobat jalan dlm 3 bulan terakhir 0.831

B13 Biaya pengobatan 0.433


Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih

menjadi masalah bagi masyarakat. Terbatasnya kecukupan dan kelayakan mutu pangan

berkaitan dengan rendahnya daya beli, ketersediaan pangan yang tidak merata,

ketergantungan tinggi terhadap beras dan terbatasnya diversifikasi pangan. Kurang

terpenuhinya gizi dari masyarakat tercermin dari kasus-kasus gizi buruk yang terjadi

diperdesaan yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai

kecukupan gizi.

Selain itu, di daerah ini juga masih terdapat kasus berbagai penyakit seperti ISPA,

Diare, dan lain-lain. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap berbagai jenis penyakit

serta kurangnya informasi terhadap adanya layanan kesehatan yang tersedia menyebabkan

berjangkitnya berbagai jenis penyakit. Selain itu, keluhan utama masyarakat adalah

mahalnya biaya pengobatan dan perawatan serta jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan.

Hal ini disebabkan oleh jauhnya tempat pelayanan kesehatan dan rendahnya pemanfaatan

jaminan kesehatan. Masyarakat sekitar TNKS yang mempunyai Kartu Sehat hanya sekitar

15 persen, itu pun digunakan hanya bila penduduk memerlukan rawat inap di Rumah

Sakit. Penyebab utama rendahnya pemanfaatan tersebut adalah ketidaktahuan tentang

proses pembuatan KS dan kurang jelasnya pelayanan terhadap pemegang KS.

Berdasarkan kondisi di atas, hampir semua fasilitas pelayanan kesehatan di daerah

ini harus ditingkatkan, mulai dari jumlah tenaga medis dan paramedis, selain obat-obatan

dan alat kesehatan. Sedangkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal

96

perbaikan kesehatan perlu dilakukan penyuluhan kesehatan dan pendidikan kader

kesehatan pada desa-desa dikawasan TNKS. Rendahnya tingkat kesehatan juga

merupakan tantangan yang harus diatasi dalam pemberdayaan masyarakat, sebab tingkat

kesehatan yang rendah mengakibatkan rendahnya potensi sumberdaya manusia yang

ditandai dengan rendahnya kinerja, produktivitas, dan mobilitas sehingga masyarakat

menjadi kurang mampu berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan.

5.2.1.11. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil pengolahan data pada analisis faktor didapatkan bahwa nilai

mean score untuk faktor tingkat pendidikan adalah sangat rendah, yaitu sebesar 1,23.

Berdasarkan skala likert, skore ini tergolong sangat rendah. Dari hasil amatan didapatkan

bahwa kondisi pendidikan masyarakat khususnya responden memang belum memadai,

mayoritas KK rumah tangga miskin mempunyai pendidikan tidak tamat SD atau tidak

pernah mendapatkan pendidikan. Memperhatikan jumlah penduduk usia dibawah 15 tahun

yang seharusnya wajib mengikuti pendidikan dasar (TK, SD dan SLTP) kenyataannya

hampir separuh penduduk usia sekolah wajib belajar 9 tahun tidak mengikuti pendidikan

dasar tersebut, dilain pihak rasio antara guru dengan murid untuk proses belajar mengajar

memang masih sangat terbatas.

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah tidak hanya dimiliki oleh Kepala

Keluarga masyarakat TNKS, namun juga secara keseluruhan masih sangat rendah. Hal ini

disebabkan keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan formal dan nonformal,

fasilitas pendidikan yang kurang mendukung, jarak antara tempat tinggal dengan fasilitas

pendidikan yang relatif jauh, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan

pentingnya pendidikan, tingginya biaya pendidikan, terbatasnya jumlah dan mutu

prasarana dan sarana pendidikan, terbatasnya jumlah dan guru bermutu, terbatasnya

jumlah sekolah yang layak untuk proses belajar-mengajar, serta terbatasnya jumlah,

sebaran dan mutu kegiatan kesetaraan pendidikan dasar melalui pendidikan nonformal.

Gambar 23. Tingkat Pendidikan Masyarakat

97

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat TNKS berkaitan dengan kondisi

perekonomian masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dengan pendapatan

yang sangat rendah, sehingga masyarakat desa cenderung lebih fokus dalam hal cara

memenuhi kebutuhan hidup dibandingkan melanjutkan tingkat pendidikan. Tingkat

pendidikan masyarakat ini selanjutnya dapat dijadikan indikator kualitas sumberdaya

manusia di desa sekitar TNKS atau lebih spesifik lagi bahwa tingkat keberdayaan

masyarakat di kawasan ini. Kondisi pendidikan masyarakat sekitar TNKS menunjukkan

indikator yang masih terlalu jauh dari yang diharapkan, terutama dalam rangka partisipasi

masyarakat bagi kepentingan pembangunan daerah. Kualitas pendidikan penduduk yang

demikian berimplikasi kepada beratnya tantangan yang akan dihadapi sehubungan dengan

rencana pemberdayaan masyarakat TNKS.

5.2.1.12. Kerawanan terhadap bencana

Dengan karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis yang

dimiliki kawasan TNKS, maka dapat dikategorikan sebagai daerah yang rawan terhadap

bencana alam.

Tabel 40. Skor Indikator dari Faktor Kerawanan Bencana


J15 klimatologis dan geografis yang dimiliki kawasan TNKS 1.472

J2 Perbedaan Debit air sungai dimusim hujan dan musim kemarau 1.314

J5 Pengetahuan masyarakat tentang Fungsi penetapan hutan dan

ekosistem TNKS 1.284

J12 Potensi Illegal mining 1.214

J1 Pelaksanaan sistem pertanian ramah lingkungan 1.213

J14 Karakteristik hidrologis, mempunyai curah hujan tinggi 1.213

J16 Pemahaman Fungsi hutan dan ekosistemnya 1.212

J3 Potensi kekeringan dimusim kemarau 1.113

J18 Kerusakan Ekosistem Sungai 1.006

J6 Potesi kerusakan ekosistem hutan 1.063

J9 Alih fungsi lahan dari hutan ke non hutan 1.051

J10 Terjadinya Banjir bandang 1.012

J17 Keterlibatan masyarakat dalam illegal logging 1.003

J4 Penebangan hutan dan pembangunan yang tak terencana di

TNKS 1.002

J8 Keterlibatan masyarakat dalam KKD ICDP 1.002

J7 Karakteristik geologis yang rapuh 0.979

J13 Tingginya sedimentasi di sungai 0.987

J11 Terjadi Perambahan Hutan, peladang berpindah 0.941


98

Kerusakan lingkungan biotis seperti penurunan sumberdaya hayati (flora/fauna)

illegal logging, kerusakan ekosistem hutan, ekosistem sungai, kerusakan sumberdaya alam

oleh exploitasi berlebihan, illegal mining dan perambahan hutan, maka dapat

diprediksikan daerah ini menjadi potensi bencana alam, longsor, erosi, kekeringan dan

banjir. Banjir bandang sudah sering terjadi selama ini disebabkan oleh adanya kerusakan

hutan yang parah yaitu dipicu oleh adanya perubahan alih fungsi lahan secara cepat, dari

hutan menjadi non hutan dan pengambilan kayu. Skor indicator kerawanan terhadp

bencana dapat dilihat pada Tabel 40.

5.2.1.13. Konflik Sosial dan Lingkungan

Nilai mean score sebesar 1,017 pada Tabel 41 menunjukan bahwa kondisi

konflik yang terjadi di masyarakat TNKS sangat tinggi, khususnya konflik lahan,

dimana sebagian besar perkebunan yang diusahakan masyarakat merupakan lahan

TNKS. Secara tidak langsung, konflik yang terjadi di masyarakat juga dipengaruhi

oleh tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi masyarakat yang belum

sejahtera.

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pola pikir masyarakat yang

belum terbuka, belum bisa menerima masukan yang bersifat pembaharuan dari

luar serta masih mementingkan yang juga sering terjadi kepentingan pribadi untuk

memenuhi kebutuhan.

Pada umumnya masyarakat setempat telah hidup sejak sebelum daerah

tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Mereka telah turun temurun

menjalankan kehidupan tradisional mereka yang dicirikan dengan eratnya

hubungan mereka dengan alam sekitar. Namun tidak jarang terjadi bahwa

masyarakat yang sebenarnya pendatang di daerah tersebut sengaja menerobos ke

dalam kawasan untuk mengambil hasil hutan atau membuka kebun karena alasan-

alasan ekonomis yang mendesak. Selain itu, diketahui cukup banyak kasus di

mana para perambah adalah orang-orang yang dibayar oleh pemilik-pemilik modal

di kota untuk membuka kebun-kebun baru dalam kawasan. Masyarakat di sekitar

hutan atau kawasan konservasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

berpendidikan rendah, tidak banyak berhubungan dengan dunia luar, sistem

pertanian yang sederhana dan belum mengembangkan perilaku petani produsen

yang berorientasi ke pasar.

99

Tabel 41. Skor Indikator dari Konflik Sosial dan Lingkungan


H2 Konflik antar warga masalah lahan pertanian 2.163

H26 Keamanan lingkungan 2.161

H5 Kekuatan ikatan Kekerabatan antar warga 2.084

H1 Kondisi keamanan dan kenyaman di desa 2.049

H6 Perubahan sistem kekerabatan 2.018

H7 Perebutan lahan usaha tani sesama warga 1.075

H3 Konflik dapat menghambat kemajuan desa 1.013

H23 Kesadaran dan pemahaman tentang flora dan fauna 0.991

H11 Pemahaman terhadap aturan konservasi 0.928

H9 Kesadaran terhadap pentingnya lingkungan 0.891

H4 Konflik warga dengan taman nasional 0.841

H16 Potensi kerugian akibat rusaknya ekosistem hutan 0.805

H25 Aktifitas pembakaran lahan dan penebangan liar 0.803

H14 Kepedulian Tata Batas Wilayah TNKS 0.801

H21 Perusakan habitat dan perburuan hewan mangsa 0.799

H22 Latar belakang merambah hutan karena ekonomi 0.763

H10 Konflik kepentingan antara masyarakat dan kawasan

TNKS

0.753

H24 Pemahaman maksud dan tujuan Penetapan Taman

Nasional

0.709

H18 Konflik manusia dengan fauna langka 0.703

H12 Frekwensi masuk ke dalam kawasan 0.692

H8 Konflik horisontal akan merugikan sesama/mengganggu

aktifitas

0.681

H17 Potensi bencana alam dan bencana sosial, 0.662

H19 Kegiatan pertanian yang mengalihfungsikan lahan hutan

TNKS

0.602

H15 Melakukan illegal logging dan perburuan liar demi

ekonomi

0.507

H13 Alasan merambah kawasan adalah ekonomi 0.492

H20 Hilangnya habitat hutan akibat pembabatan liar 0.465


Konflik di masyarakat adalah konflik sesama warga desa. Walaupun

demikian kekuatan kekerabatan antar warga masih cukup tinggi hal ini

dikarenakan masyarakat desa masih memiliki nilai-nilai dan hubungan sosial yang

cukup baik. Kondisi ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan

konflik agar tidak menjadi lebih besar.

Dengan tingkat pengetahuan yang rendah, pendidikan yang rendah,

penguasaan ketrampilan dan teknologi yang rendah serta akses pasar yang minim

pada umumnya mereka adalah masyarakat yang miskin. Konflik kepentingan

100

antara masyarakat dan kawasan TNKS menjadi tak terhindarkan di banyak tempat.

Kedua belah pihak merasa memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan

kepentingannya di kawasan tersebut. Pendekatan penegakan hukum untuk

melindungi kawasan konservasi dari masyarakat yang hidup di sekitarnya sulit

mencapai keberhasilan. Sebaliknya, membiarkan masyarakat untuk terus memanen

hasil alam secara tidak terkendali dari kawasan TNKS akan secara langsung

berkibat buruk bagi kelestarian kawasan dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Beberapa ancaman dan gangguan dapat merusak hutan dan ekosistem dalam

kawasan TNKS. Gangguan tersebut adalah perambahan, illegal logging,

perburuan liar, rencana pembangunan jalan melintasi kawasan dan pertambangan

illegal (Fandelli, 2002). Menyusutnya populasi ekosistem hutan dapat

menimbulkan kerugian besar bagi manusia, bahkan dapat menimbulkan bencana

alam dan bencana sosial, seperti banjir, tanah longsor, kelaparan dan konflik

manusia dengan fauna.

Sebagai akibat menyusutnya populasi harimau Sumatera berdampak pada

tidak terkendalinya populasi babi hutan sehingga berdampak mewabahnya hama

babi yang merusak perkebunan masyarakat. Pada hakekat rantai makanan, harimau

Sumatera berfungsi sebagai satwa pengendali pupulasi babi hutan. Harimau

merupakan satwa pemangsa atau pemakan daging (carnivora). Demikian juga

sebaliknya, kalau populasi babi hutan punah maka satwa pemangsa seperti

harimau Sumatera akan kekurangan mangsa. Seperti yang terjadi di beberapa

daerah di wilayah Sumatra, harimau Sumatera memangsa hewan ternak milik

masyarakat sehingga terjadilah konflik antar fauna dan manusia.

Kegiatan pertanian yang mengalihfungsikan lahan hutan dapat juga menjadi

penyebab kerusakan habitat dan kepunahan jenis flora dan fauna yang telah

disebutkan di atas. Hal ini sejalan dengan Nyhus dan Tilson (2004) dalam Dinata

dan Sugardjito (2008) yang menyatakan bahwa alih fungsi kawasan hutan secara

besar-besaran menyebabkan hilangnya habitat hutan atau terpotongnya blok

kawasan hutan yang luas menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah-pisah.

Kompetisi ruang dan sumber pakan antara manusia dan harimau telah mendorong

masyarakat untuk memusuhi dan membunuh satwa ini. Perusakan habitat dan

perburuan hewan telah diketahui sebagai faktor utama yang menyebabkan

turunnya jumlah harimau secara dramatis di TNKS. Sementara itu, dijabarkan pula

bahwa pada pertemuan population and habitat viability assessment (PHVA) tahun

101

1992 di kota Padang, dinyatakan bahwa hanya tersisa 400 ekor harimau sumatra

yang bertahan hidup di lima kawasan konservasi besar di Sumatera. Seratus

individu lainnya diperkirakan hidup di hutan-hutan di luar kawasan konservasi

(Dinata dan Sugardjito, 2008; Seal et al., 1994).

Hubungan antar faktor

Masing-masing faktor internal saling mempengaruhi satu sama lain dan

memiliki hubungan karakteristik yang berbeda-beda. Hubungan kedekatan

masing-masing faktor internal dapat dilihat dari analisis biplot yang ditunjukkan

oleh Gambar 24 berikut:

Gambar 24. Plot Nilai Loading Masing-Masing Faktor

Berdasarkan Gambar 24 dapat dilihat bahwa keragaman yang diterangkan

oleh sumbu utama 1 sebesar 49.33% dan sumbu utama 2 sebesar 10.36%, sehingga

secara keseluruhan keragaman yang dapat diterangkan oleh kedua sumbu tersebut

sebesar 59.69%. Plot loading faktor di atas menunjukan hubungan kedekatan antar

faktor. Faktor I1, I3, I6, I7, I8, I9 dan I13 memiliki hubungan yang cukup dekat,

karena masih terletak dalam satu kuadran dan sudut yang di bentuk antar faktor

sempit. Kemudian semakin panjang garis menunjukan bahwa semakin beragam

kondisi dari faktor tersebut. Sedangkan faktor I2, I4, I5, I10, I11 dan I12 terletak di

kuadran lainnya dan memiliki hubungan yang cukup dekat.

102

5.2.2. Faktor-faktor Eksternal

Dalam penelitian ini hipotesis awal ada 10 variabel yang menjadi faktor

eksternal yang berpengaruh terhadap ketidakberdayaan masyarakat TNKS. Nilai

mean score masing-masing faktor eksternal dapat dilihat pada Gambar 30

dibawah ini:

Gambar 25. Histogram Mean Score Masing-masing Faktor Eksternal

Terlihat dari histogram di atas, bahwa seluruh faktor-faktor eksternal

mempunyai mean score sangat rendah, bahkan beberapa faktor mempunyai mean

score sangat-sangat rendah, yakni dibawah angka 1. Hal ini dapat dikatakan bahwa

faktor-faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap ketidakberdayaan masyarakat,

artinya berbagai fungsi-fungsi pemerintahan belum berjalan sebagaimana

mestinya.

5.2.2.1. Rendahnya Dukungan Peraturan Perundangan

Untuk melindungi suatu kawasan perlindungan, pemerintah Republik

Indonesia telah mengeluarkan beberapa payung hukum diantaranya melalui

Undang-Undang nomor 5 tahun 1990, Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990

serta Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 1998. Pada payung hukum tersebut

dijelaskan bahwa pembentukan suatu kawasan perlindungan di Indonesia dapat

berupa sebuah taman nasional. Taman nasional merupakan kawasan pelestarian

alam yang memiliki ciri khas dan berfungsi sebagai pelindung ekosistem yang

akan dapat menyangga sistem kehidupan. Taman nasional dikelola dengan sistem

zonasi yang ditujukan untuk rekreasi, pendidikan dan penelitian. Namun tujuan

103

pembentukan kawasan belum dapat sepenuhnya diterapkan diberbagai kawasan

Taman Nasional. Demikian juga berbagai perangkat peraturan perundang-

undangan yang sudah dibuat dan diundangkan, namun implementasi dilapangan

belum dilaksanakan.

Tabel 42. Skor Indikator Faktor Dukungan Peraturan Perundangan

Kode Indikator Nilai

S13 Penerapan amanat Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 0.915

S11

Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan 1.032

S5

Penerapan Undang-Undang No 5 /1990 tentang Konservasi SDA

Hayati dan Ekosistemnya 1.061

S14

Penerapan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.116

S3 Penerapan terhadap larangan membakar hutan dan sanksinya 1.106

S1

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah 1.134

S12 Pemahaman terhadap peruntukan kawasan TNKS 1.023

S4 Penerapan terhadap larangan penebangan hutan secara liar 1.089

S7

Pemahaman terhadap UU / Peraturan tentang Kawasan

konservasi 0.817

S2

Pelaksanaan Peraturan tentang Pemberdayaan Masyarakat

dikawasan hutan 1.051

S10

Pemahaman terhadap sanksi jika menduduki hutan

lindung/kawasan konservasi 1.106

S8

Sosialisasi tentang Batas Desa dan Batas TNKS kepada

masyarakat 1.012

S9

Penetapan dan Penegasan serta pematokan fisik batas Desa dan

TNKS 1.079

S6

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 1.045


Nilai mean score pada Tabel 42 sebesar 1,042 menunjukan rendahnya

dukungan peraturan perundang-undangan terhadap pengembangan kawasan

konservasi termasuk masyarakat yang ada di dalamnya. Selain itu juga,

pemahaman terhadap berbagai aturan perundang-undangan masih sangat rendah,

hal ini dapat di lihat dari rendahnya pengetahuan masyarakat tentang adanya

undang-undang konservasi, adanya larangan membakar hutan, adanya UU

kehutanan, larangan eksploitasi hutan dan adanya sanksi jika melanggar. Sehingga

menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat TNKS.

Rendahnya pemahaman masyarakat yang menempati wilayah Taman

Nasional terhadap birokrasi dan peraturan yang ada merupakan salah satu faktor

yang menyebabkan sering terjadinya masalah di dalam Taman Nasional. Masalah

yang sering timbul antara lain perusakan hutan yang digunakan untuk lahan

104

pertanian dan peternakan, penebangan hutaan secara liar bahkan sampai

melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian baru. Hal ini dapat

dilihat dari masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang adanya undang-

undang konservasi, adanya larangan membakar hutan, dan adanya UU kehutanan.

5.2.1.2. Rendahnya Keberpihakan Pemerintah

Pemerintah merupakan wakil dari masyarakat yang bertugas untuk

mengayomi serta mendukung masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.

Dalam penelitian ini keberpihakan dari suatu pemerintah adalah salah satu hal

terpenting bagi masyarakat dalam menyusun pembangunan di dalam masyarakat

TNKS. Nilai mean score sebesar 1,294 pada Tabel 43 menunjukkan bahwa

keberpihakan dari pemerintahan masih sangat rendah. Dengan demikian akan

berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan.

Tabel 43. Skor Indikator Faktor Keberpihakan Pemerintah


P21 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pelestarian

Lingkungan

1.213

P9 Porsi kegiatan pembangunan di kawasan 1.214

P6 Dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat 1.193

P13 Fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada kawasan SDA

strategis

1.162

P17 Perbaikan lingkungan pemukiman keluarga miskin. 1.121

P16 Pengembangan prasarana perdesaan berbasis

masyarakat.

1.471

P1 Bantuan pemerintah terhadap adanya bencana 1.504

P12 Fasilitasi pemberdayaan sosial ekonomi 1.463

P18 Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana dasar

pemukiman

0.845

P3 Kemudahan mendapatkan pelayanan birokrasi 1.106

P19 Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 1.174

P8 Bantuan sosial kesejahteraan yang didapatkan 1.701

P20 Memperkuat jaringan pelayanan kesehatan dasar 1.653

P2 Kondisi sarana perhubungan tiga tahun terakhir 1.144

P10 Pemberian jaminan sosial (Askeskin, Pendidikan, KTP,

Sertifikat,dll)

2.103

P4 Penyediaan sarana prasarana pelayanan sosial 1.153

P14 Perlindungan hak-hak adat atau ulayat dalam

pengelolaan SDA

1.016

P11 Fasilitasi masyarakat dalam pendayagunaan SDA 1.342

P15 Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam mendorong peran

masyarakat

1.015


Rendahnya Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin dapat

dilihat dari rendahnya tingkat penyediaan sarana prasarana pelayanan sosial,

105

bantuan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, pemberian jaminan ekonomi dan

sosial dan peningkatan kualitas manajemen kelembagaan sosial masyarakat.

5.2.1.3. Rendahnya Dukungan Politik dan pengalaman dalam politik

Nilai mean score sebesar 1,059 pada Tabel 44 menunjukkan dukungan dan

pengalaman politik masyarakat TNKS masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat

dari sangat terbatasnya masyarakat yang ikut serta dalam organisasi politik serta

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi politik seperti kampanye.

Dukungan politik ini sangat diperlukan dalam proses pemberdayaan dan

pengalaman politik yang dimiliki masyarakat akan sangat berpengaruh baik dalam

proses pemberdayaan masyarakat.

Tabel 44. Skor Indikator Dukungan Politik dan Pengalaman Politik Masyarakat


M5 Keikutsertaan dalam pemilu, pilkada, pemilihan kades 2.709

M6 Intervensi pihak-pihak tertentu terhadap pilihan dalam pemilu 1.025

M19 Penguatan dan peningkatan kinerja DPD 1.205 M18 Peran politik dalam penataan Keuangan dan Asset Desa 1.017 M14 Kontribusi politik dalam pemberdayaan masyarakat 1.052 M13 Fasilitasi Politik dalam menunjang Kemandirian masyarakat 1.108 M3 Keikutsertaan dalam kampaye-kampaye 0.758

M16 Fasilitasi parpol dalam Pemberdayaan Pemerintahan Desa 1.019 M11 Kesempatan menjadi pengurus dalam organisasi politik 0.596

M9 Minat terhadap organisasi politik 0.681

M12 Frekwensi legislatif datang ke kawasan/desa 1.086

M15 Peran Parpol dalam mendorong pengelolaan SDA secara

bijaksana 0.541 M10 Pengaruh keikutsertaan dalam rapat-rapat organisasi 1.095

M7 Keikutsertaan dalam negosiasi untuk memutuskan sesuatu 1.185

M17 Fasilitasi pengembangan sumber-sumber keuangan desa 1.245 M4 Pendapat sering di dengar 0.836

M2 Akses terhadap Organisasi politik 1.024

M1 Peluang untuk terlibat dalam organisasi politik di desa dan di

luar desa

1.081

M8 Keikutsertaan dalam rapat-rapat desa 0.853


Rendahnya keterlibatan Politik anggota masyarakat dapat dilihat dari

berbagai aktifitas politik dan daya tawar masyarakat yang masih sangat rendah,.

Rendahnya posisi tawar masyarakat karena mereka tidak terlibat dalam berbagai

kegiatan seperti dalam kampaye, organisasi politik di desa dan di luar desa serta

ketidakikutsertaan masyarakat dalam negosiasi untuk memutuskan sesuatu

kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan masyarakat di kawasan TNKS

yang berkaitan dengan keikutsertaan mereka dalam kegiatan kampanye dan

106

peluang mereka terlibat dalam organisasi politik di dalam dan di luar desa masih

sangat rendah, serta keikutsertaan mereka dalam negosiasi untuk memutuskan

sesuatu tergolong masih kurang. Demikian juga dukungan secara politik yang

dilakukan oleh perwakilan masyarakat, belum dapat dimanfaatkan untuk

mendukung kegiatan atau proses pemberdayaan masyarakat, karena masih sangat

rendah.

5.2.1.4. Rendahnya Dukungan Lembaga Keuangan

Tabel 45 menggambarkan hampir semua indikator mempunyai score yang

sangat rendah, yaitu sebesar 0,669 pada. Hal ini menunjukan hampir tidak adanya

bantuan keuangan dari lembaga keuangan baik swasta maupun Pemerintah, seperti

akses perbankan yang tidak ada, kepercayaan terhadap lembaga keuangan yang

sangat rendah, kurangnya bantuan dana dari pemerintah, kurangnya sarana

prasarana produksi, kurangnya akses terhadap bantuan pemerintah dan jarang

sekali masyarakat TNKS terpilih sebagai sasaran dalam program-program

pemerintah. Oleh karena itu kurangnya bantuan keuangan dari lembaga keuangan

atau pemerintah yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat TNKS.

Masyarakat juga mempunyai akses yang terbatas untuk memulai dan

mengembangkan koperasi dan usaha, mikro, dan kecil (KUMK). Permasalahan

yang dihadapi antara lain adalah sulitnya mengakses modal dengan suku bunga

rendah, hambatan untuk memperoleh izin usaha, kurangnya perlindungan dari

kegiatan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap

informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan

teknologi.

Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga pasar masih sulit diakses

oleh pengusaha kecil dan mikro, apalagi oleh masyarakat miskin. Permasalahan

lainnya adalah tidak adanya lembaga resmi yang dapat memberi modal dengan

persyaratan yang dapat dipenuhi oleh kapasitas masyarakat. Masyarakat juga

menghadapi masalah lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan hasil

produksi. Usaha koperasi juga sering menghadapi kesulitan untuk menjadi badan

hukum karena persyaratan yang sangat rumit, seperti batas modal, anggota, dan

kegiatan usaha.

107

Tabel 45 Skor Indikator dari Faktor Dukungan Lembaga Keuangan


N10 Fasilitasi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan 0.701

N9

Penguatan jaringan kemitraan antara lembaga keuangan mikro

dengan perbankan. 0.592

N11

Fasilitasi pengembangan kemandirian masyarakat dalam

pengelolaan keuangan 0.821

N7 Ketersediaan lembaga keuangan di desa 1.026

N8 Bimbingan Administrasi di lembaga keuangan desa 0.361

N12

Peningkatan dan pengembangan kemampuan pengelola

keuangan desa 0.552

N4 Kredit-kredit yang disalurkan ke masyarakat 1.106

N14 Kecocokan Jenis kredit atau pinjaman yang diberikan dengan

usaha

0.779

N2 Manfaat adanya lembaga keuangan di desa bagi kehidupan 0.811

N6 Bunga pinjaman yang diberikan 0.345

N13

Akses modal usaha pengembangan kegiatan ekonomi mikro dan

usaha kecil 0.672

N1 Akses terhadap lembaga keuangan 0.839

N5 Kepercayaan perbankan/lembaga keuangan lainnya kepada

masyarakat

0.478

N3 Akses masyarakat terhadap perbankan/lembaga keuangan lain 0.285


Lembaga keuangan merupakan salah satu kunci perekonomian suatu

masyarakat. Suatu lembaga keuangan/perbankan dapat berkembang juga karena

masyarakat. Jika antara masyarakat dan perbankan saling mendukung maka akan

sangat membantu tumbuhnya perekonomian di Masyarakat TNKS. Beberapa

bentuk dukungan kelembagaan perbankan yang di terapakan pada masyarakat

antara lain investasi pada lembaga perbankan yang mampu mengembangkan

modal masyarakat menjadi lebih bermanfaat, kemudahan akses administrasi

terhadap perbankan, adanya kepercayaan dari pihak perbankan untuk

meminjamkan sejumlah modal kepada masyarakat TNKS.

Kurangnya lembaga perekonomian yang dapat mendukung usaha

masyarakat berpengaruh terhadap sulitnya masyarakat dalam mendapatkan

bantuan modal usaha. Peran lembaga perekonomian sangat diperlukan untuk

membantu masyarakat menciptakan peluang usaha yang dapat memajukan taraf

kesejahteraan.

5.2.1.5. Rendahnya Ketersediaan Pelatihan – pelatihan

Nilai mean score sebesar 1,047 pada Tabel 46 menunjukan bahwa hampir

tidak adanya pelatihan-pelatihan dari luar untuk masyarakat TNKS. Hal ini

108

ditunjukan dengan hampir tidak ada masyarakat yang ikut serta dalam penyuluhan,

rendahnya penguasaan terhadap ilmu dan teknologi pertanian, serta masyarakat

jarang terpilih sebagai sasaran dalam program-program pelatihan. Sedikitnya

pelatihan-pelatihan dari luar untuk masyarakat TNKS menyebabkan

ketidakberdayaan masyarakat TNKS. Skor Indikator dari Faktor Pelatihan-

pelatihan dari Luar dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46. Skor Indikator dari Faktor Ketersediaan Pelatihan


O5 Penyuluhan tentang larangan perambahan hutan TNKS 1.268

O2 Frekuensi diikutsertakan dalam penyuluhan-penyuluhan 1.013

O8 Terpilih sebagai sasaran dalam program pelatihan-pelatihan 1.134

O9 Pemahaman terhadap materi pelatihan 1.209

O15 Identifikasi terhadap bentuk, jenis dan jenjang pelatihan

pemberdayaan

1.142

O4 Penyuluhan tentang agroforestry 1.062

O17 Pengembangan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa 1.182 O11 Peningkatan keterampilan dalam pendayagunaan teknologi tepat

guna.

1.023

O1 Jenis pelatihan yang ditawarkan 1.319

O10 Akses terhadap lokasi pelatihan 1.321

O3 Penguasaan terhadap ilmu dan teknologi pertanian 1.207

O16 Identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat Desa 1.132 O14 Bimbingan Teknis pengembangan desa 1.213

O12 Fasilitasi kerjasama pendayagunaan TTG bersama instansi terkait

dan kalangan LSM

1.162

O13 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat 1.046

O19 Koordinasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa. 0.834 O18 Fasilitasi Pendataan, Pengolahan dan Pendayagunaan Profil Desa 1.203 O7 Manfaat dari pertemuan dengan PPL dan mengikuti pelatihan-

pelatihan/penyuluhan

1.386

O20 Pengembangan Pelatihan Tingkat Daerah 1.062 O6 Frekwensi pertemuan dengan Petugas Penyuluh Pertanian

Lapangan (PPL)

1.014


Masyarakat masih sangat terbatas dalam mengikuti berbagai kegiatan

penyuluhan-penyuluhan, sehingga penguasaan terhadap ilmu dan teknologi

pertanian, serta masyarakat jarang terpilih sebagai sasaran dalam program-program

pelatihan masih sangat rendah. Sedikitnya pelatihan-pelatihan dari luar untuk

masyarakat TNKS mampu mengurangi ketidakberdayaan masyarakat TNKS.

Disamping pendidikan formal, bagi masyarakat diperlukan juga peningkatan

keterampilan bagi masyarakat disekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

melalui kursus-kursus keterampilan baik dibidang pertanian kaitannya dengan

109

meningkatkan ekonomi pertanian secara luas ataupun keterampilan berbagai

keahliannya untuk dapat mendukung dan berpartisipasi didalam berbagai program

pembangunan daerah. Dengan meningkatnya keterampilan masyarakat berarti

meningkat pula produktifitas sumberdaya manusia yang pada akhirnya akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

5.2.1.6. Rendahnya Jaminan Ekonomi

Jaminan ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung

lancarnya pembangunan pada masyarakat. Nilai Mean Score sebesar 0,592 pada

Tabel 47 menunjukkan hampir tidak adanya jaminan ekonomi yang di berikan

kepada masyarakat TNKS. Hal ini perlu ada perhatian khusus dari pemerintah,

pemerintah daerah dan juga pihak swasta maupun masyarakat TNKS sendiri.

Kurangnya lembaga perekonomian yang dapat mendukung usaha

masyarakat berpengaruh terhadap sulitnya masyarakat dalam mendapatkan

bantuan modal usaha. Peran lembaga perekonomian sangat diperlukan untuk

membantu masyarakat menciptakan peluang usaha yang dapat memajukan taraf

kesejahteraan. Kondisi ini sejalan dengan beberapa kajian bahwa salah satu

masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk

memperoleh modal. Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan

pengusaha kecil, perlakukan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas

perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar

dengan pihak lembaga kuangan.

Tabel 47. Skor Indikator dari Faktor Jaminan Ekonomi


T11 Bantuan pendampingan kepada keluarga / kelompok

masyarakat

0.521

T7 Bantuan pemerintah dalam hal pelatihan keterampilan usaha 0.501

T10 Bantuan prasarana dan sarana pengembangan usaha keluarga

miskin.

0.621

T12 Peningkatan keterampilan usaha ekonomi produktif

masyarakat miskin

0.562

T1 Bantuan keuangan dari Pemerintah dan manfaatnya 0.686

T6 Jaminan pembelian dari hasil pertanian 0.792

T16 Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pasar Desa 1.108

T9 Bantuan modal usaha bagi keluarga miskin 0.362

T13 Identifikasi potensi dan sumber daya keluarga masyarakat

miskin

0.525

T20 Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan

Lumbung Desa

0.585

110

T17 Peningkatan keterampilan pengelola kelompok Usaha

Ekonomi Produktif 0.531 T19 Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Masyarakat.

0.625

T2 Jaminan kesalahan dari kebijakan yang diambil 0.247

T18 Pemberdayaan masyarakat dalam memperkuat cadangan

pangan

0.832

T15 Fasilitasi peluang pemasaran bagi hasil usaha 0.521

T14 Pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat

miskin

0.584

T5 Peningkatan ketersediaan pangan wilayah berbasis pangan

lokal

0.592

T8 Peran swasta dalam hal peningkatan keterampilan SDM 0.563

T3 Manfaat kredit bagi usaha 0.684

T4 Kredit-kredit yang disalurkan kepada keluarga dan warga desa 0.389


Penanganan kendala modal, kendala distribusi, dan kendala tanah tidak

seluruhnya dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi semata. Karena banyak

dimensi-dimensi politik yang harus ditangani. Oleh sebab itu, pemberdayaan

ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa pemberdayaan politik dan

kebijakan politik.

Selain itu akses terhadap pasar dapat memberikan pertumbuhan

perekonomian. Adanya pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat TNKS menghadapi

masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta

ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan petani

sangat dipengaruhi oleh aspek penguasaan tanah dan kemampuan memobilisasi

anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian. Masalah utama yang

dihadapi masyarakat adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya

alam TNKS, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penunjang

kehidupan sehari-hari. Peningkatan jumlah penduduk miskin juga terjadi dengan

menyempitnya kepemilikan lahan dan hilangnya sumber mata pencaharian

masyarakat sebagai akibat pembatasan akses terhadap SDA TNKS terutama kayu

hutan.

Kurangnya lapangan pekerjaan serta banyaknya masyarakat yang bekerja

pada lapangan kerja yang kurang produktif berakibat pada rendahnya pendapatan

sehingga mereka tergolong miskin. Masyarakat juga mempunyai akses yang

terbatas untuk memulai dan mengembangkan koperasi dan usaha, mikro, dan kecil

(KUMK). Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah sulitnya mengakses

111

modal dengan tingkat suku bunga pasar oleh pengusaha kecil dan mikro, hambatan

untuk memperoleh izin usaha, kurangnya perlindungan dari kegiatan usaha,

rendahnya kapasitas kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap informasi,

pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi..

Permasalahan lainnya adalah tidak adanya lembaga resmi yang dapat memberi

modal dengan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh kapasitas masyarakat.

Masyarakat juga menghadapi masalah lemahnya perlindungan terhadap aset usaha

dan hilangnya aset usaha akibat peraturan.

5.2.1.7. Implementasi Kebijakan dan kesesuaian dengan Kebutuhan

Masyarakat (Distorsi kebijakan)

Nilai mean score sebesar 1,104 pada Tabel 48 menunjukan bahwa kurang

sesuainya program-program atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah

dengan kondisi kebutuhan masyarakat TNKS. Sehingga menyebabkan

ketidakberdayaan masyarakat TNKS. Ada beberapa bentuk implementasi

kebijakan dan keterkaitannya dengan kebetuhan lokal bantuan sarana prasarana

produksi, kesesuaian antara kebutuhan dengan yang diprogramkan dari atas,

tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat desa, dll. Jika beberapa bentuk

implementasi itu bisa di terapkan dengan baik maka masyarakat TNKS masih

memiliki peluang untuk menjadi masyarakat yang sejahtera.

Tabel 48. Skor Indikator dari Faktor Implementasi Kebijakan dan

Kesesuaiannya dengan Kebutuhan Masyarakat


P1 Kesesuaian program yang diberikan oleh Pemerintah & Pemda 1.243

P2 Manfaat kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat 1.123

P9 Kesesuaian bentuk bentang alam kawasan TNKS dengan

keinginan warga

1.091

P3 Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan 1.091

P5 Kesesuaian antara kebutuhan dengan yang diprogramkan 1.052

P8 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa. 1.125

P12 Kesesuaian teknologi tepat guna dengan kebutuhan

masyarakat

1.224

P4 kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan; 0.623

P10 Peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan 1.107

P6 Benturan kebijaksanaan antara Pemerintah, Pemda dan

Masyarakat

1.402

P7 Bantuan sarana prasarana produksi 1.072

P11 Kesesuaian pola Keswadayaan dan Kemandirian masyarakat 1.155

P13 Ketidak adilan yang didapatkan dalam menuntut hak-hak 1.033

P14 Hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan lahan masyarakat

lokal

1.119


112

5.2.1.8. Rendahnya Akses terhadap Informasi

Informasi merupakan suatu sarana penting untuk membuka wawasan dan

pengetahuan tentang berbagai hal. Informasi merupakan kebutuhan wajib untuk

jaman sekarang, berkat informasi kita bisa tahu dan mengerti apa yang sebaiknya

di lakukan jika suatu masalah terjadi. Nilai mean score sebesar 1,314 pada Tabel

49 menunjukan masih rendahnya akses masyarakat TNKS dalam menjangkau

berbagai informasi dari luar wilayah TNKS, sehingga berpengaruh terhadap

ketidakberdayaan bagi masyarakat TNKS.

Salah satu bentuk manfaat dengan adanya kemudahan akses informasi

untuk masyarakat TNKS adalah adanya ajakan dari wilayah untuk bekerja dan

berkembang, fasilitas bagi masyarakat setempat untuk berkembang lebih baik dari

luar, akses masyarakat setempat terhadap sistem sosial di luar desa, kesempatan

masyarakat setempat untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, dan kemudahan

masyarakat setempat dalam menjangkau fasilitas-fasilitas sosial diluar wilayah.

Tabel 49. Skor Indikator Faktor Akses Informasi


Q8 Informasi Kesempatan masyarakat setempat untuk mengikuti

diklat

1.692

Q1 Hambatan dari lingkungan di luar wilayah desa 1.201

Q14 Data dan informasi tentang masyarakat di dalam dan sekitar

hutan

1.192

Q12 Pengembangan system informasi Pemberdayaan Masyarakat 0.953

Q4 Hambatan masyarakat luar desa terhadap keinginan

masyarakat

0.737

Q7 Akses terhadap sistem sosial di luar desa 1.628

Q9 Akses terhadap bantuan pemerintah 1.651

Q3 Sarana dan prasarana perhubungan untuk menuju wilayah

lain

1.458

Q13 Kesulitan dalam menjangkau fasilitas-fasilitas sosial diluar

wilayah

1.443

Q11 Fasilitasi pelayanan informasi dan penyediaan perangkat

TTG

1.414

Q10 Pengembangan informasi pasar bagi pemasaran produk 1.396

Q5 Fasilitas untuk berkembang lebih baik dari luar 1.289

Q6 Peluang atau ajakan dari wilayah lain untuk bekerja 1.245

Q2 Keadilan yang didapatkan dalam menuntu hak-haknya 1.092


113

5.2.1.9. Pola Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan faktor kunci menjadi masyarakat yang maju.

Pembangunan perlu di lakukan dalam berbagai bidang. Setiap pembangunan

memiliki skala prioritas untuk bidangnya.

Tabel 50. Skor Indikator Faktor Pola Perencanaan Pembangunan


R12 Peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan kawasan TNKS 1.511

R1 Proses perencanaan pembangunan desa melalui prosedur

Musrenbang

1.404

R2 Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kegiatan

pembangunan

1.228

R14 Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 1.212

R15 Kompetensi dalam Proses Perencanaan dan Pembangunan

Partisipatif.

1.011

R3 Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan

0.975

R4 Pendapat masyarakat dalam perencanaan pembangunan 1.047

R13 Partisipasi Wanita dalam perencanaan dan pembangunan 0.801

R5 Budaya menghambat pembangunan 2.689

R11 Fasilitasi Pendayagunaan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar

Desa.

1.025

R6 Pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan pentingnya

pembangunan

1.772

R10 Penetapan Tipologi Desa sesuai karakteristik dan potensi SDA

desa

1.033

R16 Perencanaan pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat 0.875

R7 Jika ada proyek pembangunan, apakah anda pernah dimintai

pendapat

0.862

R8 Penyusunan Rencana Pembangunan berbasis kebutuhan

Masyarakat.

0.912

R9 Peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan perdesaan. 1.098


5.2.1.10. Implikasi Program pelestarian TNKS & Pembangunan

Masyarakat TNKS

Nilai mean score sebesar 0,871 pada Tabel 51 menunjukan sangat

rendahnya implikasi program pembangunan yang selama ini dijalankan terhadap

kesejahetraan masyarakat. Masyarakat belum dapat menikmati manfaat

pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, mengingat tingkat pemenuhan

kebutuhan masyarakat belum terlaksana, termasuk didalamnya masyarakat belum

mendapat manfaat dari program kesehatan dan pendidikan gratis yang

dicanangkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

114

Tabel 51. Skor Indikator dari Faktor Implikasi Program Pembangunan

Sebelumnya


S9 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan masyarakat desa 1.105

S17 Manfaat program kesehatan bagi masyarakat 1.102

S7 Koordinasi dengan pihak dan instansi terkait 1.090

S1 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis

Masyarakat

1.028

S4 Peningkatan Koordinasi Pembangunan desa tertinggal 1.032

S16 Pelaksanaan Sanksi penebangan pohon pelindung 1.021

S15 Sanksi aktivitas pertambangan di dalam kawasan TNKS 0.987

S15 Sanksi jika salah dalam penggunaan kawasan hutan 0.932

S6 Pengembalaan ternak di hutan dan perburuan liar 0.929

S5

Lahan yang dikelola masyarakat ditetapkan sebagai

kawasan TNKS 0.923

S18 Gangguan Taman Nasional akibat kelalaian 0.881

S16 Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya 0.838

S8 ekspansi lahan untuk pertanian lainnya 0.826

S14 Gangguan terhadap satwa liar dan ekosistemmnya 0.804

S13 Sanksi penggunaan alat-alat yang dapat merusak hutan 0.770

S11 Melakukan perusakan Taman Nasional dengan sengaja 0.675

S10

Melakukan gangguan keutuhan Suaka Alam yang dengan

sengaja 0.635

S3 Sanksi jika merusak/memindahkan tanda batas 0.631

S12 Sanksi terjadinya kebakaran hutan karena kelalaian 0.620

S2

Terjadi gangguan dan tekanan dari masyarakat sekitar

kawasan 0.587


Pada sisi pengelolaan kawasan, koordinasi yang dilakukan juga belum

berjalan dengan baik, mulai dari Pemerintah Pusat dalam hal ini dilakukan oleh

Balai TNKS, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat

luas, hal ini dapat dilihat dari rendahnya koordinasi.

Demikian juga berbagai pelanggaran dan konflik dengan TNKS masih

terus terjadi. Masyarakat masih belum memahami sepenuhnya akibat dari berbagai

aktifitas yang mereka lakukan termasuk sanksi-sanksi yang harus mereka emban

jika melakukan pelanggaran seperti sanksi jika merusak/memindahkan tanda

batas, Sanksi penebangan pohon pelindung, Sanksi jika salah dalam penggunaan

kawasan hutan, gangguan taman nasional akibat kelalaian, sanksi penggunaan alat-

alat yang dapat merusak hutan, melakukan perusakan taman nasional dengan

sengaja, melakukan gangguan keutuhan suaka alam yang dilakukan dengan

sengaja, sanksi terjadinya kebakaran hutan karena kelalaian, aturan pengembalaan

ternak di hutan, dll.

115

Keterkaitan Antar Faktor Eksternal:

Berdasarkan Gambar 26, dapat dilihat bahwa keragaman yang diterangkan

oleh oleh sumbu utama 1 sebesar 59.10% dan sumbu utama 2 sebesar 9.33%,

sehingga secara keseluruhan keragaman yang dapat diterangkan oleh kedua sumbu

tersebut sebesar 68.43%. Plot loading faktor di atas menunjukan hubungan

kedekatan antar faktor.

Faktor E1, E4, E5,E7 ,E3, E8 dan E9 memiliki hubungan yang cukup

dekat, karena masih terletak dalam satu kuadran dan sudut yang di bentuk antar

faktor sempit. Kemudian semakin panjang garis menunjukan bahwa semakin

beragam kondisi dari faktor tersebut. Kemudian faktor E2, E6 dan E10 terletak di

kuadran lainnya dan memiliki hubungan yang cukup dekat.

Gambar 26. Plot Nilai loading masing-masing faktor eksternal

Kelompok vektor peubah yang membentuk sudut yang cenderung lancip

adalah antara vektor E4 (dukungan politik), E5 (ketersediaan pelatihan), dan E7

(pola perencanaan pembangunan), antara vektor E3 (dukungan kelembagaan

perbankan), E8 (akses informasi), dan E9 (Jaminan Ekonomi), dan antara vektor

E2 (keberpihakan pemerintah) dan E6 (Implementasi kebijakan dan keterkaitanya

dengan kebutuhan lokal). Masing-masing kelompok vector indikator faktor

eksternal tersebut memiliki hubungan yang positif dan korelasi yang tinggi.

Vektor indikator E4, E5, dan E7 menunjukkan hubungan yang sangat

tinggi. ketiga indikator tersebut memiliki karakteristik yang hampir sama.

116

Rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan

politik ternyata juga diikuti dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam

mengikuti program pelatihanan dalam peningkatan kapasitas keterampilan

masyarakat. Sehingga menyebabkan rendahnya penguasaan terhadap ilmu dan

teknologi, khususnya bidang pertanian, rendahnya keterampilan masyarakat

terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak terhadap rendahnya

tingkat partisipasi masyarakat dalam program perencanaan pembangunan daerah.

Vektor indikator E3, E8, dan E9 menunjukkan bahwa semakin pemerintah

memberikan kemudahan dalam memberikan akses bantuan keuangan, baik dalam

hal administrasi dan bantuan bunga kredit, maka jaminan kesejahteraan

masyarakat dalam perbaikan ekonomi akan dapat ditingkatkan. Peran serta

kelembagaan keuangan swasta sangat diharapkan untuk mempercepat

pertumbuhan perkeonomian. Selain itu, akses sumberdaya informasi juga dapat

membantu masyarakat dalam kejelasan mendapatkan bantuan keuangan dari

lembaga keuangan baik pemerintah maupun swasta. Vektor indikator E2 dan E6

menunjukkan hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, ketika

pemerintah membuat suatu program dan kebijakan yang kurang sesuai dengan

kutuhan lokal masyarakat, terutama kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan

sarana dan prasarana, masyarakat merasakan bahwa pemerintah kurang

memperhatikan kebutuhan mereka hingga muncul asumsi bahwa pemerintah tidak

berpihak kepada masyarakat.

Vektor peubah yang membentuk sudut yang cenderung tumpul adalah

vektor E2 (keberpihakan pemerintah) atau E6 (Implementasi kebijakan dan

keterkaitannya dengan kebutuhan lokal) dan E8 (akses informasi). Indikator-

indikator tersebut masih memiliki hubungan yang positif, tetapi memiliki korelasi

yang kecil.

Panjang vektor dalam grafik Biplot menunjukkan besar atau kecilnya

keragaman nilai yang dimiliki oleh masing-masing peubah. Peubah yang memiliki

tingkat keragaman yang kecil digambarkan dengan vektor yang pendek, sedangkan

peubah yang memiliki tingkat keragaman yang besar digambarkan dengan vektor

yang panjang. Dari gambar, semua indikator memiliki tingkat keragaman yang

tinggi. Pada umumnya, posisi objek indikator faktor eksternal berdekatan satu

sama lain, hal ini menunjukkan bahwa secara umum faktor ektsernal yang

mempengaruhi ketidakberdayaan masyarakat memiliki karakteristik yang sama.

117

Nilai indikator faktor-faktor eksternal yang rendah secara keseluruhan juga

menunjukkan bahwa masyarakat di daerah penelitian masih kecilnya faktor-faktor

dari luar lingkunngan yang dapat mempengaruhi atau mengubah pola pikir dan

kebiasaan masyarakat sehingga membuat tingkat kesejahteraan masyarakat

meningkat.

5.3. Perumusan Konsep Pemberdayaan Masyarakat

5.3.1. Analisis SWOT

5.3.1.1. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Identifikasi lingkungan internal dan eksternal diperlukan untuk mengetahui

seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang bisa dimanfaatkan

untuk mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang di luar serta

meminimalisir ancaman yang ada di luar lingkungan masyarakat TNKS.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal, terdapat

faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor

kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas masyarakat

untuk mengubah atau mempengaruhinya. Identifikasi faktor internal telah

dilakukan melalui teknik analisis faktor dan brainstorming untuk mengidentifikasi

sejumlah kemampuan dan sumber daya internal yang dapat diandalkan dalam

mencapai tujuan dan sasarannya, Identifikasi dapat juga dilakukan dengan

observasi atau telaahan dokumen. Identifikasi yang dilakukan hasilnya

dikelompokkan dalam kategori strengths dan weaknesses. Potensi dan

kemampuan, yang dimiliki masyarakat TNKS dikategorikan sebagai strengths

(kekuatan), sebaliknya keterbatasan dan kekurangan yang ada di masyarakat,

dikategorikan sebagai weaknesses.

Dari identifikasi faktor eksternal dapat diketahui potensi-potensi apa yang

ada di luar masyarakat TNKS untuk dimanfaatkan dan dikembangkan yang

selanjutnya akan dikategorikan sebagai peluang bagi masyarakat untuk dapat

memanfaatkannya. Selain itu, faktor eksternal dapat berupa ancaman yang akan

dapat menghambat kemajuan pengelolaan TNKS. Hasil identifikasi faktor-faktor

internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel 52.

118

5.3.1.2. Formulasi Strategi

Formulasi strategi yang dapat dilakukan sebagai hasil interaksi masing-

masing faktor internal dan eksternal disajikan pada Tabel 53, Tabel 54, Tabel 55,

Tabel 56. Serta Evaluasi faktor internal dan eksternal faktor dapat dilihat pada

Tabel 57 dan 58.

Tabel 53. Formulasi strategi SO

Interaksi Strategi

S1-O1,3 Optimalisasi pemanfaatan potensi SDA

S1-O1-5 Pemberdayaan masyarakat dlm memanfaatkan SDA melalui

kegiatan pelatihan intensif dan berkelanjutan

S1-O4 Peningkatan kapasitas usaha dan kelembagaan ekonomi

masyarakat

S2,3,4-O1-5 Pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai budaya dan

keagamaan masyarakat setempat

Tabel 54. Formulasi strategi ST

Interaksi Strategi

S1-T1 Pengelolaan SDA berbasis kebutuhan dan kearifan

masyarakat lokal

S1,2-T1,2

Sosialisasi pemanfaatan SDA berbasis kebutuhan masyarakat,

nilai-nilai budaya dan keagamaan setempat

S1-T2

Meningkatkan akses informasi untuk meningkatkan kualitas

SDM dalam memanfaatkan SDA

S1-4 -T1,3,4 Pengelolaan SDA yg memperhatikan aspirasi dan budaya

setempat serta melibatkan partisipasi masyarakat

S1,4 – T5 Memberikan jaminan ekonomi bagi masyarakat di kawasan

TNKS

Tabel 55. Formulasi strategi WO

Interaksi Strategi

W1,2,3,7,10-

O1,2,3

Pembangunan infrastruktur dibutuhkan masyarakat di

kawasan TNKS

W5,9-O1,2,3,4 Meningkatkan akses terhadap kelembagaan sosial dan

ekonomi

W4-O1,2,3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

TNKS

W6,8,9-O5 Meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan penyuluhan dan

pelatihan secara intensif dan berkelanjutan

119

Tabel 56 . Formulasi strategi WT

Interaksi Strategi

W1,2,3,7,10-

T1,3,4

Meningkatkan sarana prasarana wilayah untuk membuka

keterisolasian wilayah dan aksesibilitas masyarakat berbasis

kebutuhan masyarakat lokal

W4,5,6,8,9-

T3

Melibatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam melakukan

mitigasi bencana, alternatif matapencaharian, meningkatkan

pendidikan dan kesejahteraan masyarakat setempat

W5,9-T5 Meningkatkan alternatif mata pencaharian dan kesejahteraan

masyarakat untuk mengatasi ketiadaan jaminan ekonomi

W4,6-T1,3,4 Membuat kebijakan atau peraturan birokrasi tentang mitigasi bencana

berbasis kondisi lokasi, aspirasi, partisipasi dan nilai-nilai budaya

lokal

5.3.1.3. Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal

Tabel 57. Evaluasi faktor internal (IFE)

NO IFE

KEKUATAN BOBOT RATING SKOR

1 Potensi SDA 0.15 4 0.600

2 Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 0.029 4 0.116

3 Potensi SDM 0.125 3 0.375

4 Subtotal (I) 0.304 1.091

KELEMAHAN BOBOT RATING SKOR

1 Posisi geografis di lokasi terpencil dan

infrastrukur terbatas

0.012 4 0.048

2 Akses terhadap kelembagaan sosial dan

ekonomi yang terbatas

0.304 4 1.216

3 Kerawanan Terhadap Bencana 0.013 2 0.026

4 Alternatif mata pencaharian terbatas dan

tingkat kesejahteraan rendah

0.162 4 0.648

5 Partisipasi yang masih rendah 0.136 3 0.408

6 Interaksi sosial dengan masyarakat luar

rendah

0.013 2 0.026

7 Tingkat pendidikan yang rendah 0.013 2 0.026

8 Kondisi kesehatan yang rendah 0.016 2 0.032

9 Rendahnya persepsi masyarakat terhadap

kawasan konservasi

0.002 2 0.004

10 Masih Tingginya konflik sosial dan kon-

flik pemanfaatan kawasan

0.025 2 0.05

Subtotal (II) 0.696 2.46

TOTAL (I + II) 1.000 3.551

120

Tabel 58. Evaluasi faktor eksternal (EFE)

NO EFE

PELUANG BOBOT RATING SKOR

1 Adanya dukungan peraturan

perundangan

0.203 4 0.812

2 Adanya keberpihakan pemerintah 0.167 4 0.668

3 Adanya dukungan politik dan

pengalaman politik

0.125 4 0.500

4 Adanya dukungan Lembaga Keuangan 0.059 3 0.177

5 Ketersediaan pelatihan-pelatihan 0.054 3 0.162

Subtotal (III) 0.608 2.319

ANCAMAN BOBOT RATING SKOR

1 Implementasi kebijakan yang g keliru

dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat

0.12 3 0.360

2 Akses informasi yg rendah 0.032 2 0.064

3 Pola perencanaan pembangunan yang

tidak aspiratif

0.046 3 0.138

4 Implikasi Pembangunan sebelumnya 0.025 3 0.075

5 Ketiadaan jaminan ekonomi 0.16 3 0.480

Subtotal (IV) 0.383 1.117

TOTAL (III+IV) 1.000 3.436

Hasil evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal pada Tabel 59 dan Tabel

60 di atas menggambarkan kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

dalam proses pemberdayaan masyarakat kawasan TNKS. Dimana Kekuatan

mendapat skor sebesar 1,091, Kelemahan mendapat skor 2,460, Peluang mendapat

skor 2,319 dan Ancaman mendapat skor 1,117. Selanjutnya digambarkan dalam

bentuk matrik SWOT pada Gambar 27.

5.3.1.4. Penentuan Posisi Strategis

Gambar 27. Kuadran Hasil Analisis SWOT (Strategi WO)

( -1,369 ) 1 0,5

1

0,5

( 1,202 )

O

W

T

S 1 1,5

0,5

0,5

1,5

2

Strategi Turn

Around

121

Hasil pembobotan di atas mengarahkan pada pemilihan alternatif strategi

prioritas Pemberdayaan Masyarakat. Dari diagram SWOT pada Gambar 32

didapatkan bahwa posisi strategis berada pada kwadran III, dengan demikian

strategi pemberdayaan yang harus dilaksanakan adalah Strategi WO (Strategi Turn

Around), yaitu strategi pemberdayaan masyarakat kawasan TNKS dengan bertumpu

pada meminimalisasi faktor-faktor yang melemahkannya untuk menangkap peluang-

peluang yang ada di lingkungannya dan diluar lingkungannya.

5.3.1.5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat TNKS Wilayah Musi Rawas

Dari hasil formulasi strategi dengan strategi meminimalkan fakor-faktor

yang melemahkan dan menangkap peluang-peluang yang ada, maka alternative

strategi yang terpilih seperti diuraikan pada Tabel 55.

Tabel 59. Strategi WO terpilih untuk Pemberdayaan Masyarakat

Interaksi Strategi

W1,2,4,6,7,8-O1,2,3 Pemberdayaan Masyarakat melalui pembangunan infra-

struktur yang dibutuhkan masyarakat TNKS

W2,4,6,1-O1,2,3,4 Pemberdayaan Masyarakat dengan meningkatkan akses

terhadap kelembagaan ekonomi dan sosial

W7,8,9,2,10-O5 Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan partisipasi

masyarakat

W3,5,7,9,10-O1,2,3 Pemberdayaan Masyarakat dengan meningkatkan kualitas

SDM melalui pendidikan formal dan non formal seperti

kegiatan penyuluhan dan pelatihan secara intensif dan

berkelanjutan

5.3.2. Analisis Proses Hirarki Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kawasan

TNKS Wilayah Musi Rawas

Setelah analisis SWOT dilakukan, selanjutnya adalah analisis dengan

menggunakan AHP dengan maksud untuk mengorganisasikan informasi dan

judgement dalam memilih alternatif, sub alternatif dan stakeholders Pemberdayaan

Masyarakat. Dengan menggunakan AHP, persoalan strategi pemberdayaan dapat

dipecahakan dalam suatu kerangka berpikir yang terorganisisr, sehingga

memungkinkan dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif atas

persoalan strategi pemberdayaan Masyarakat Kawasan TNKS secara lebih

sederhana dan akurat serta dapat dipercepat proses pengambilan keputusannya.

Faktor-faktor proses pemberdayaan masyarakat yang telah diidentifikasi

dan akan diselesaikan diuraikan menjadi unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan

122

alternatif kemudian disusun menjadi struktur hierarki. Dengan maksud untuk

mempersepsikan gagasan, mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan secara

realistis yang kompleks ke dalam bagian yang menjadi elemen pokonya.

Kemudian bagian ini diuraikan ke dalam bagian-bagian yang lebih spesifik dan

seterusnya secara terstruktur (Saaty 1991). Pembagian struktur melputi: Tujuan,

Kriteria, Alternatif, Sub Alternatif dan Stakeholders, dapat dilihat pada Gambar

35.

5.3.2.1. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama dalam analisis ini adalah untuk menentukan prioritas strategi

Pemberdayaan Masyarakat kawasan TNKS wilayah Kabupaten Musi Rawas,

dengan kriteria keseimbangan antara kelestarian TNKS secara ekologi, dan

meningkatnya kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.

5.3.2.2. Kriteria Strategi Pemberdayaan

Pembobotan berdasarkan tujuan menunjukkan bahwa kriteria Kelestarian

Kawasan TNKS memiliki bobot terpenting, yaitu dengan skor sebesar 0,3812.

Selanjutnya kriteria meningkatnya keberdayaan masyarakat secara ekonomi

dengan skor sebesar 0,3682 serta meningkatnya keberdayaan masyarakat secara

sosial dengan skor sebesar 0,2506. Hal ini menunjukkan keseimbangan yang

sangat baik, dimana faktor terpenting untuk melakukan proses Pemberdayaan

Masyarakat kawasan TNKS adalah tetap kelestarian TNKS itu sendiri dengan

melihat peluang-peluang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Rincian keseimbangan

kriteria dapat dilihat pada Gambar 28.

Gambar 28. Kriteria Strategi Pemberdayaan Masyarakat TNKS di Kawasan

Kabupaten Musi Rawas

128

Gambar 29. Hasil Strukturisasi Strategi pemberdayaan Masyarakat TNKS

Tujuan

Kriteria

Alternatif

Sub Alternatif

PERUMUSAN PRIORITAS STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TNKS

DI KABUPATEN MUSI RAWAS

EKONOMI SOSIAL KELESTARIAN TNKS

(EKOLOGI)

PERGURUAN TINGGI

(Peneliti) LSM

MASYARAKAT

PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PUSAT

(Balai TNKS)

Partisipasi Pengelolaan

Kawasan TNKS

Peningkatan Kualitas

SDM

Akses Terhadap Lembaga

Sosial dan Ekonomi

Pembangunan Infrastruktur

- Peningkatan akses

transportasi ramah

lingkungan

- Peningkatan akses

Komunikasi

- Pembangunan Irigasi

- Pembangunan sarana dan

prasarana pemukiman (air

bersih/sanitasi

/persampahan)

- Pembangunan kelistrikan

ramah lingkungan ( Solar

cell, Microhydro)

- Akses kepada bantuan

modal pengembangan

kegiatan jasa lingkungan

- Akses terhadap

kelembagaan sosial

ekonomi (UMKM)

- Akses terhadap bantuan

saprodi ramah lingkungan

- Jaminan pasar produk

kawasankonservasi

- Insentif khusus sebagai

kawasan konservasi

- Pelatihan keterampilan

masyarakat

- Penyuluhan

- Pengenalan Teknologi

Ramah Lingkungan

- Pendidikan formal

- Terlibat dalam

penjagaan kawasan

TNKS

- Melakukan kegiatan

pertanian sesuai

aturan konservasi

- Ikut serta dalam

proses perencanaan

dan pengambilan

keputusan

SWASTA

124

5.3.2.3. Alternatif Strategi Pemberdayaan

Gambar 30. Nilai Eigen Prioritas Alternatif Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil analisis prioritas alternatif Pemberdayaan Masyarakat kawasan TNKS

Wilayah Kabupaten Musi Rawas yang memiliki bobot terpenting adalah

Pembangunan Infrastrukur yang ramah lingkungan dengan skore sebesar 0,3592,

diikuti oleh Peningkatan Akses terhadap Kelembagaan Ekonomi dan Sosial dengan

skor sebesar 0,3044, selanjutnya Pemberdayaan Masyarakat dengan Meningkatkan

kualitas SDM melalui pendidikan formal dan non formal seperti kegiatan penyuluhan dan

pelatihan secara intensif dan berkelanjutan dengan skor 0,2211; serta peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kawasan TNKS dengan skor sebesar

0,1153. seperti tetuang pada Gambar 34. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan

Pemberdayaan Masyarakat TNKS Wilayah Kabupaten Musi Rawas secara

berimbang dipengaruhi oleh alternatif kebijakan pembangunan infrastruktur yang

ramah lingkungan, Peningkatan Akses terhadap Kelembagaan Sosial dan Ekonomi,

Peningkatan Kualaitas SDM melalui penyuluhan dan pendidikan, serta Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan TNKS.

125

5.3.2.4. Pemberdayaan masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur yang

ramah lingkungan

Program aksi dari kebijakan Pembangunan Infrastruktur yang dapat

dilakukan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat TNKS diantaranya adalah:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan

2. Pembangunan Irigasi dan Pengolahan Air Minum (Air dalam kemasan)

3. Pembangunan Jaringan komunikasi

4. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang ramah lingkungan

(penyediaan air bersih, sanitasi, dan persampahan) agar lingkungn

perumahan menjadi baik)

5. Penyediaan energi dan listrik ramah lingkungan ( PLTMH/microhydro,

wind power dan solar cell)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sub kriteria yang

mempunyai bobot paling penting dari program pembangunan infrastruktur adalah

Pembangunan infrastruktur taransportasi yang ramah lingkungan dengan skore

sebesar 0,32 berada pada posisi pertama dari semua program yang ada, selanjutnya

diikuti oleh program penyediaan sumber energi dan listrik yang ramah ligkungan

dengan skore sebesar 0,20, yang meliputi pengembangan Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pengembangan Listrik Tenaga Surya dan Tenaga

Angin, Pembangunan Bendungan untuk Irigasi dan Penyediaan Air Bersih

termasuk pengembangan industri air dalam kemasan mempunyai skore sebesar

0,18, penyediaan sarana dan prasarana pemukiman mempunyai skor sebesar 0,15,

peningkatan akses komunikasi mempunyai skor sebesar 0,15.

Dari Gambar 31 dapat dijelaskan bahwa keberadaan infrastruktur fisik baik

prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi, air bersih,

drainase dan sanitasi maupun pengelolaan sampah, sebagai modal sosial

masyarakat merupakan prasyarat aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga mutlak

untuk dibangun dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tingkatan yang lebih

luas, untuk mencapai tujuan yang diinginkan memerlukan investasi infrastruktur

untuk membuat laju pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan

wilayah secara keseluruhan.

126

Jalan dan jembatan yang baik akan membuat aliran barang dari sentra

produksi ke lokasi konsumen berjalan lancar. Ketersediaan telekomunikasi

membuat arus informasi berlangsung baik pula. Listrik dan energi serta sarana

transportasi adalah penggerak roda perekonomian yang akan tidak terbantahkan

lagi.

Gambar 31. Nilai Eigen Prioritas Program dari Kebijakan Pembangunan

Infrastruktur Transportasi yang ramah Lingkungan.

Infrastruktur memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi

dengan jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dan jangka

menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas

sektor-sektor terkait. Infrastruktur dapat menjadi jawaban dari kebutuhan wilayah

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan membantu penanggulangan

kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi

dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta merendahkan biaya aktifitas

masyarakat;

Diantara berbagai fasilitas infrastruktur, infrastruktur transportasi adalah

yang paling berperan. Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, tidak

hanya ditujukan untuk menghubungkan pabrik dengan pasar, tetapi juga untuk

membawa dokter dan guru ke seluruh pelosok wilayah, keberadaan dokter dan

guru-guru yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan di

seluruh pelosok tanah air itu membuktikan bahwa infrastruktur berkaitan erat

dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

127

Kondisi infrastruktur jalan di wilayah Musi Rawas khususnya masih jauh

dari memadai untuk menunjang perkembangan ekonomi daerah, padahal kemajuan

dan perkembangan suatu masyarakat sangat tergantung pada fasilitas infrastruktur

sebagai sarana untuk distribusi berbagai sumberdaya dan pelayanan masyarakat. Di

daerah-daerah seperti di Musi Rawas dan sekitarnya, sarana transportasi ini lebih

signifikan lagi artinya bagi aktivitas ekonomi. Infrastruktur jalan sangat dibutuhkan

untuk menghubungkan perekonomian di daerah pedesaan sehingga terjadi

distribusi hasil-hasil pertanian ke perkotaan serta sebaliknya pula memberikan

akses kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya bagi masyarakat pedesaan.

Sistem infrastruktur jalan yang baik menyediakan system distribusi barang dan jasa

yang lebih ekonomis dan efisien, yang pada akhirnya menyumbangkan bagi

peningkatan daya saing wilayah. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut

dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem

pelayanan masyarakat.

Dalam pembangunan infrastruktur ini, tantangan yang dihadapi di satu sisi

terletak pada bagaimana infrastruktur membantu pengurangan kemiskinan ditengah

tingginya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pelayanan umum, sementara di

sisi lain kemampuan dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan terjang-

kau terkendala oleh keterbatasan anggaran serta disatu sisi adalah perlunya kehati-

hatian dalam pembangunan infrastruktur, mengingat TNKS adalah kawasan kon-

servasi.

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan infra-

struktur di Musi Rawas khususnya kawasan perdesaan TNKS diselenggarakan un-

tuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan umum, baik secara kuantitas maupun

kualitas, sehingga ketersediaannya yang memadai dapat meningkatkan kesejahte-

raan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah sebagai

penyelenggara utama pembangunan di daerah, memiliki kewenangan yang dapat

memaksimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia dalam pembangunan infra-

struktur. Pemerintah Daerah perlu meletakkan masyarakat sebagai subyek pemban-

gunan di setiap lini pembangunan infrastruktur, terutama berkenaan dengan pem-

berdayaan masyarakat TNKS.

128

Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas

akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih produktif lagi dalam

melakukan kegiatannya. Pembangunan infrastruktur perlu diorientasikan kepada

penanggulangan kemiskinan, yang dapat dilaksanakan dengan mengedepankan

prinsip-prinsip kerjasama melalui kemitraan secara adil, terbuka, transparan, kom-

petitif, dan saling menguntungkan. Untuk itu, kapasitas masyarakat, pemerintah

dan dunia usaha harus disejajarkan sehingga dalam memroses pembangunan infra-

struktur fungsi dan peran masing-masing dapat saling melengkapi. Pemerintah, pa-

da khususnya, akan terus berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan in-

frastruktur, dengan program dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat

miskin.

Agar tujuan pembangunan infrastruktur tercapai, maka tantangan dan

kendala anggaran harus diatasi. Sebagai penyelenggara utama pembangunan di

daerah, pemerintah daerah telah dilengkapi dengan berbagai kewenangan yang

dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia

bagi kepentingan pembangunan infrastruktur. Dalam hubungan ini, pemerintah

daerah perlu memaksimalkan perannya dalam menghasilkan infrastruktur sehingga

sesuai dengan tujuan pembangunannya, yakni: untuk meningkatkan perekonomian

dan kesejahteraan, membantu mengurangi kemiskinan, dan untuk mengangkat

harkat dan daya saing kawasan. Dengan demikian langkah-langkah yang dapat

dilakukan Pemerintah daerah yang dianjurkan Pemerintah dalam rangka

pembangunan infrastruktur, dengan orientasi penyediaan lapangan kerja untuk

pengurangan kemiskinan. Adapun manfaat desentralisasi pembangunan

infrastruktur adalah adanya kesempatan interaksi langsung antara masyarakat

dengan pemerintah daerah yang lebih dekat dengan permasalahan yang dihadapi.

Masyarakat tidak mungkin bangkit dari kemiskinan jika mereka masih

hidup di lingkungan yang kurang tersedia bahan makanan, kurang gizi, tidak ada

akses untuk memperoleh air bersih, tidak tersedia energi, serta tinggal dilingkungan

kumuh dan tidak sehat. Pemberdayaan masyarkat lewat pendidikan formal maupun

pembekalan keterampilan praktis akan menjadi sia-sia manakala mereka masih

129

hidup dalam kondisi di mana seluruh kekurangan tersebut masih mengelilingi

mereka.

5.3.2.5. Pemberdayaan Masyarakat dengan meningkatkan akses terhadap

kelembagaan ekonomi dan sosial

Program aksi dari kebijakan Akses terhadap lembaga sosial dan ekonomi

yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat TNKS di kawasan

Kabupaten Musi Rawas diantaranya adalah:

1. Akses terhadap bantuan modal usaha pengembangan kegiatan jasa lingkungan

2. Akses terhadap kelembagaan sosial ekonomi (UMKM)

3. Akses terhadap bantuan saprodi ramah lingkungan

4. Jaminan pasar produk kawasan konservasi

5. Intensif khusus sebagai kawasan konservasi

Berdasarkan hasil pembobotan menunjukkan bahwa bobot yang paling

penting dari strategi Pemberdayaan Masyarakat dengan meningkatkan akses

terhadap kelembagaan ekonomi dan sosial adalah program Peningkatan Akses

terhadap bantuan modal usaha pengembangan kegiatan jasa lingkungan sebesar

dengan skor sebesar 0,306. Selanjutnya diikuti oleh program Akses terhadap

kelembagaan sosial ekonomi seperti UMKM dengan skor sebesar 0,2504, Akses

terhadap bantuan Saprodi ramah lingkungan dengan skor sebesar 0,1898, Jaminan

Pasar bagi produk Kawasan Konservasi sebesar 0,1534, Insentif khusus sebagai

Kawasan Konservasi sebesar 0,1004. Seperti dapat dilihat pada Gambar 32.

Gambar 32. Nilai Eigen Prioritas Program dari Kebijakan Akses Terhadap

Lembaga Sosial dan Ekonomi

130

Taman Nasional merupakan bagian dari kawasan lindung yaitu kawasan yang

harus terjaga kelestariannya baik flora maupun fauna yang ada sehingga

biodiversitasnya dapat terus dipertahankan. Kawasan lindung merupakan kawasan

konservasi yang terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya,

kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam,

kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainnya.

Potensi Sumber Daya Alam termasuk didalamnya keragaman hayati atau

biodiversity yang sangat besar di Kawasan TNKS dapat menjadi sumber penghasilan

yang tidak akan pernah habis dan dapat diandalkan sebagai tulang punggung

pengembangan berbagai kebutuhan hidup. Keragaman hayati yang lengkap juga

diperlukan guna menciptakan lingkungan hidup yang mampu memenuhi kebutuhan

manusia, baik dari segi fisik (udara dan air bersih), keperluan estetika dan juga

kebutuhan spiritual

Ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah sebagai

pengelola dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pihak pemerintah berhak dan

berkewajiban agar fungsi taman nasional dapat berjalan dengan baik, tetapi dilain sisi

juga harus memperhatikan masyarakat yang tinggal di dalamnya dimana mereka

memiliki hak untuk dapat hidup dengan sejahtera.

Secara ekonomi di dalam kawasan ini juga terdapat beraneka ragam

tumbuhan, baik kayu ataupun non kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat

setempat sebagai tumbuhan obat, tanaman hias, tumbuhan aromatik dan tumbuhan

penghasil pangan (Frankistoro, 2006). Selain itu, manfaat ekonomi yang diperoleh

dari kawasan ini juga berasal dari kegiatan pertanian, yang dilakukan masyarakat

sekitar kawasan. Terdapat beberapa cara agar masyarakat memperoleh manfaat dari

kawasan perlindungan, termasuk pemanfaatan sumberdaya tertentu dari kawasan

dan zona penyangga, melestarikan hak tradisional dan kebiasaan budaya serta

preferensi khusus bagi penduduk setempat untuk memperoleh pekerjaan dan

pelayanan sosial (Untoro, 2006).

Bentuk interaksi masyarakat di TNKS umumnya dalam bentuk

pemanfaatan sumberdaya lahan untuk pertanian dan perkebunan. Secara

keseluruhan diperkirakan ada 15.000 kepala keluarga yang menggarap lahan di

kawasan TNKS. Selain itu, terdapat pengambilan sumberdaya alam untuk

131

pemenuhan kebutuhan seperti berbagai jenis tumbuhan obat yang biasa digunakan

masyarakat sekitar taman nasional antara lain paku gajah, akar tik ulat, akar kepuh,

pinang, kunyit, akar sepakis, ubi hitam dan lain-lain (Frankistoro, 2006). Sementara

itu, jenis-jenis anggrek juga ditemukan di TNKS diantaranya Spathoglotis plicata,

Pholodita articulata, Calants sp dan Renanthera sp.

Secara konkrit upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat kawasan TNKS adalah dengan cara meningkatkan

kapasitas usaha mereka melalui upaya perbaikan teknologi dan manajemen usaha

sehingga produktivitas usaha mereka semakin meningkat dan secara manajerial

usaha yang dilakukan semakin efisien sehingga pada akhirnya mampu

meningkatkan pendapatan dan dengan sendirinya kesejahteraan mereka juga

semakin meningkat.

Shang (1969) menyatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka

meningkatkan profitabilitas usaha adalah melalui tiga cara pokok, yaitu

meningkatkan produksi (increasing in production), meningkatkan harga jual

produk (increasing in price) dan menurunkan biaya operasional usaha (decreasing

in cost).

Peningkatan produksi dapat dilakukan dengan cara melakukan manajemen

produksi input secara efisien dan efektif atau optimal dimana input yang digunakan

kombinasinya tepat tidak kurang dan tidak berlebih sehingga akan terjadi efisiensi

dan padda akhrnya akan meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas juga dapat

tercapai apabila dilakukan terjadi peningkatan harga jual produk. Upaya yang dapat

dilakukan untuk itu diantaranya dengan cara melakukan diversifikasi produk,

diversifikasi pasar, kerjasama produksi dan pemasaran, meningkatkan kualitas

hasil, memperhatikan musim dan sebagainya. Penurunan biaya operasional

dilakukan dengan cara mengefisienkan biaya untuk penggunaan faktor-faktor

produksi seperti pupuk, benih, bibit, pakan, tenaga kerja dan sebagainya.

Masyarakat setempat juga perlu diajak untuk menyadari bahwa dukungan

pembangunan di daerahnya merupakan bagian dari pembangunan Taman Nasional,

yaitu manfaat langsung yang diterima daerah di dekat kawasan alami, yang oleh

pemerintah pusat dibuat sebagai zona untuk mengakomodasi kepentingan

nonkonsumsi oleh masyarakat. Dilihat dari kedua definisi di atas, maka beberapa

132

kegiatan pengelolaan dimungkinkan untuk dilakukan pada Taman Nasional. Oleh

karenanya diperlukan kehati-hatian karena beberapa kegiatan mempunyai peluang

eksploitatif seperti kegiatan pariwisata dan kegiatan budidaya (Wiratno, et al.

2004).

Pada prinsipnya, pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa

depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi,

dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor

produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat

untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk

memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara

multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya.

Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian

peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2)

memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku

ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; (3) pelayanan pendidikan dan

kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru;

dan (6) pemerataan spasial.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses

bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3)

peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial

ekonomi masyarakat.

1. Akses terhadap bantuan modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat TNKS adalah

permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil,

dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan

usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang

ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, bahwa lemahnya ekonomi

masyarakat TNKS ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha

133

mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor

produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak

mungkin semua anggota masyarakat TNKS dapat dan memiliki talenta untuk

dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab

permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktik pemberdayaan

ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu

dipikirkan bersama.

Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di

bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian

bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana

pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif

baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di

lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan

pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi

kere. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah

kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang

mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan

dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam

memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan

usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga kuangan yang

ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan.

Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian

kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan

lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa

tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana perekonomian

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan

memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan,

atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu

komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah

pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran

dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran

134

dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro,

pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi,

maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama

pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator

untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha

menengah dengan usaha besar.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan

melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang

memuaskan, oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok.

Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh

sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok

atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil

dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual.

Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan

distribusi. Dalam beberapa hal logika ini benar, tetapi tidak benar untuk hal yang lain.

5.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM melalui

pendidikan formal dan non formal seperti kegiatan penyuluhan dan

pelatihan secara intensif dan berkelanjutan

Program aksi dari kebijakan peningkatan kualitas SDM yang dapat

dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat TNKS di kawasan Kabupaten

Musi Rawas diantaranya adalah:

1. Pemberian pelatihan keterampilan pemanfaatan jasa lingkungan kepada

masyarakat

2. Penyuluhan tentang kawasan konservasi kepada masyarakat

3. Pengenalan Teknologi Ramah Lingkungan

4. Peningkatan pendidikan formal

Berdasarkan pembobotan hasil menunjukkan bahwa bobot yang terpenting

adalah program Peningkatan Pendidikan Formal dengan skor sebesar 0,3265,

135

selanjutnya diikuti oleh program pelatihan peningkatan keterampilan pemanfaatan

jasa lingkungan dengan skor sebesar 0,2576, diikuti oleh Pemberian Penyuluhan

tentang Kawasan Konservasi 0,2217, Pengenalan Teknologi Ramah Lingkungan

untuk mengolah produk-produk yang dihasilkan dengan skor sebesar 0,1942.

Seperti dapat dilihat pada Gambar 33.

Gambar 33. Nilai Eigen Prioritas Program dari Kebijakan Peningkatan Kualitas

SDM

Mengingat kondisi masyarakat yang ada di kawasan TNKS secara umum

berada dalam kondisi tidak berdaya dimana tingkat kesejahteraan mereka masih sangat

rendah maka pemerintah dengan stakeholder terkait memiliki kewajiban untuk

memberdayakan mereka. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan,

yaitu; 1). Pendekatan mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui

bimbingan, konseling, stress managemet, intervensi krisis. Tujuan utamanya adalah

membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

Model ini sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered

approach).; 2). Pendekatan mezzo. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan

kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok,

biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan,

keterampilan, dan sikap individu agar memiliki kemampuan memecahkan

permasalahan yang dihadapinya.; 3). Pendekatan makro. Pendekatan ini disebut

strategi sistem besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada

sistem lingkungan yang lebih luas seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial,

136

kampanye, aksi sosial, lobi, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat,

merupakan beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi

masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik,

mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang

kosmopolitan (Tampubolon, 2004). Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas.

Memberdayakan masyarakat bertujuan "mendidik masyarakat agar mampu

mendidik diri mereka sendiri" atau "membantu masyarakat agar mampu membantu

diri merekka sendiri". Berikut kerangka pemberdayaan menuju peran serta

masyarakat yang pernah dikonsepkan oleh Linda Darmayanti Ibrahim (1998):

Gambar 34. Proses pemberdayaan menuju peran serta masyarakat

(Sumber : Dimodifikasi dari Ibrahim 1998)

Peran serta masyarakat

Perilaku baru

Sikap menerima

Bekerja sama

Kemampuan/Keb

erdayaan

Kemandirian Bertindak

Peduli

Sadar

Jaringan kerja Saluran

komunikasi

Kemiskinan

Keterbelakangan

Ketergatungan

137

Dalam konsep pemberdayaan pada Gambar 34 masyarakat yang memiliki

kondisi miskin, terbelakang dan bergantung terhadap yang lain perlu diberdayakan

agar mampu membantu dirinya sendiri. Proses pemberdayaan ini tidak lepas dari

peran serta pemerintah atau fasilitator dan masyarakat sendiri. Adanya beberapa

jaringan kerja dan saluran komunikasi yang mampu masyarakat dapatkan, bisa

menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjadi masyarakat yang lebih baik dan

maju yang tidak bergantung hanya pada lingkungannya. Kesadaran masyarakat ini

berguna untuk menimbulkan sikap peduli masyarakat terhadap lingkungannya dan

kondisinya sendiri yang pada akhirnya dapat membuat masyarakat menjadi

masyarakat yang mandiri dan mampu bertindak dalam menghadapi segala

hambatan yang ada sehingga jadilah masyarakat sebagai masyarakat yang berdaya

dan memiliki kemampuan. Masyarakat yang sudah berdaya dan memiliki

kemampuan ini akan mampu bekerjasama dan memiliki sikap menerima yang

secara perlahan akan membentuk perilaku baru dari masyarakat yaitu perilaku yang

mau berperan serta menuju perkembangan yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat kawasan TNKS mempunyai makna

meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Atau

dengan kata lain pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi adalah

upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mampu

mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kebutuhan obyektif masyarakat, baik

sosial, budaya maupun ekonomi dalam suatu ekosistem hutan yang lestari.

Pengelolaan kawasan TNKS tidak akan terlepas dari masyarakat di

sekitarnya. Oleh karena itu masyarakat sangat penting untuk dilibatkan di dalam

suatu sistem pengelolaan kawasan konservasi. Pembangunan kawasan TNKS

diarahkan kepada pemanfaatan multifungsi, dengan memperhatikan aspek

lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya, serta dengan melibatkan dan

mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Pemberdayaan

masyarakat kawasan TNKS merupakan keharusan yang menjadi tanggung jawab

semua pihak, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan, untuk mencapai

kondisi yang diharapkan yaitu peningkatan status sosial ekonomi masyarakat dan

kelestarian kawasan TNKS itu sendiri. Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat

138

kawasan TNKS adalah terciptanya masyarakat yang mau dan mampu

mengembangkan kreativitas yang bertumpu pada potensi sosial, budaya dan

lingkungan yang mereka miliki guna mendukung kelangsungan pembangunan

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam rangka peningkatan

kesejahteraannya (Departemen Kehutanan, 2004).

Pemberdayaan dalam perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat

kawasan TNKS merupakan hal yang perlu diantisipasi dengan peningkatan SDM

pengelola dan masyarakat desa melalui pendampingan-pendampingan program,

sehingga perspektif terwujudnya pengelolaan kawasan hutan secara lestari tetap

terakomodir. Pendampingan ini bertujuan agar program pemberdayaan tetap

berjalan sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

masyarakat mengetahui dengan jelas kegiatan pemanfaatan apa yang diperbolehkan

didalam kawasan TNKS yang statusnya hutan lindung dan apa kewajiban

pengelola dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tenaga pendamping program pemberdayaan masyarakat dapat berperan

sebagai fasilitator yang akan merancang kegiatan peningkatan SDM pengelola dan

masyarakat desa. Kegiatan pendampingan ini dapat dilakukan melalui kegiatan

fasilitasi perancangan beberapa Peraturan Desa dan pelaksanaan kegiatan training

seperti training penguatan hak-hak masyarakat dalam mengelola hutan,

pengelolaan usaha kehutanan masyarakat dan lain-lain yang terkait dengan

pengembangan masyarakat konservasi.

5.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan partisipasi

pengelolaan TNKS

Program aksi dari kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap

pengelolaan kawasan konservasi TNKS yang dapat dilakukan dalam rangka

pemberdayaan masyarakat TNKS di kawasan Kabupaten Musi Rawas diantaranya

adalah:

1. Peningkatan Keterlibatan masyarakat dalam penjagaan kawasan

Konservasi TNKS

2. Melakukan kegiatan pertanian yang sesuai dengan aturan konservasi

139

3. Ikut serta dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan

Berdasarkan hasil pembobotan menunjukkan bahwa bobot yang paling

penting adalah Program Peningkatan Keterlibatan dalam penjagaan kawasan TNKS

dengan skor sebesar 0,4221, diikuti oleh Program Melakukan Kegiatan Pertanian

yang sesuai dengan kaidah-kaidah Konservasi memperoleh skor sebesar 0,3511,

Program keikutsertaan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan

memperoleh skor sebesar 0,2268, yang dapat dilihat pada Gambar 35.

Gambar 35. Nilai Eigen Prioritas Program dari Kebijakan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi

Tujuan pengelolaan TNKS sendiri relatif luas dan mencakup kegiatan

beraneka ragam seringkali merepotkan institusi pengelola taman nasional.

Akibatnya seringkali pengelola tidak mungkin untuk melaksanakan sendiri seluruh

kegiatan yang menjadi tujuan pengelolaan tersebut karena berbagai macam

keterbatasan. Untuk menunjang keberhasilannya, maka partisipasi masyarat sangat

dibutuhkan.

Pentingnya partisipasi masyarakat tersebut sejalan dengan pendapat

McNelly (1988) dalam Abbas (2005) yang menyatakan bahwa partisipasi

masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional perlu dikembangkan dan memperoleh

prioritas di dalam kawasan tersebut, karena masyarakat sekitar memberikan

sumbangan yang besar bagi kesinambungan sumberdaya alam yang terdapat dalam

kawasan. Meskipun hal ini sering menimbulkan konflik penggunaan ruang dalam

taman nasional, namun untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan inovasi dalam

140

proses perencanaan dan sistem pengelolaan yang dapat meningkatkan sistem

perlindungan sumberdaya alam dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

kawasan.

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat kawasan TNKS harus sesuai

dengan yang telah digariskan oleh Departemen Kehutanan (2004) adalah: (1)

pelestarian lingkungan dan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya; (2) pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam rangka mendukung

dan mempromosikan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan

dengan konservasi keanekaragaman sumberdaya alam hayati serta pembangunan

berkelanjutan; (3) pemanfaatan yang proporsional guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Mengacu kepada Kartasasmita (1996), Sumodiningrat (1996), Departemen

Kehutanan RI menguraikan proses pemberdayaan masyarakat di kawasan

konservasi melalui tiga strategi, sebagai berikut: (1) proses enabling, yaitu

menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat

berkembang. Pada tahap ini dilakukan pengembangan aspirasi dan partisipasi

masyarakat, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat. Dengan

maksud memahami permasalahan dan potensi ekologis, sosial, ekonomi dan

budaya masyarakat yang perlu dikembangkan sesuai aspirasi dan partisipasi

masyarakat; (2) proses empowering yaitu memperkuat potensi atau daya yang

dimiliki oleh masyarakat. Upaya pokok pada tahap ini antara lain meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia yang ada pada masyarakat serta membuka

kesempatan untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada, mengembangkan

kelembagaan masyarakat. Dengan maksud untuk mendorong peranserta masyarakat

untuk memahami, merencanakan dan melaksanakan serta pemecahan

permasalahannya dengan membangun kelembagaan yang mampu mendorong

terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi. Selain itu

dilakukan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pendekatan lintas sektoral

dan menerapkan teknologi ramah lingkungan; (3) proses protecting (perlindungan),

yaitu memberdayakan yang mengandung arti melindungi. Proses ini adalah untuk

mencegah terjadinya kecenderungan persaingan yang tidak seimbang serta

terjadinya eksploitasi bagi yang lemah oleh yang kuat.

141

Untuk menghindari semakin meluasnya kerusakan hutan TNKS perlu

segera dilakukan upaya pelestarian hutan, diantaranya dengan meningkatkan

partisipasi seluruh lapisan masyarakat terkait terutama masyarakat sekitar hutan.

Hal ini dimaksudkan agar di satu pihak mereka dapat membangun kehidupan yang

lebih baik, tetapi di pihak lain dapat melestarikan dan menggunakan sumberdaya

alam berupa hutan secara berkelanjutan. Hasil konggres kehutanan Dunia VIII

1978 dengan tema Forest for people menghasilkan sebuah bingkai paradigma

Social Forestry, yaitu konsep hutan untuk rakyat sehingga orientasi pembangunan

kehutanan tidak lagi dititik beratkan pada penerimaan yang sebesar-besarnya bagi

negara, melainkan juga sebagai sumber pendapatan masyarakat melalui perannya

baik secara individu maupun dalam bentuk koperasi.

Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan

sehat, memelihara lingkungan hidup, mencegah kerusakan dan pencemarannya,

dan berpartisipasi dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi akan

terlaksana jika orang diikutsertakan dalam perencanaan serta pelaksanaan dari

segala sesuatu yang berpusat kepada kepentingannya dan juga ikut memikul

tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangannya atau tingkat kewajibannya.

Menurut John W. Newstrom dan Keith Davis, partisipasi adalah keterlibatan

mental dan emosional seseorang dalam suatu kelompok yang mendorong mereka

untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung

jawab dalam pencapaian tujuan itu. Dengan demikian, partisipasi memiliki tiga

unsur penting, yakni: 1). Keterlibatan, yaitu keterlibatan mental, perasaan, dan

fisik, 2). Kontribusi, yaitu kesediaan untuk memberi sumbangan kepada usaha yang

akan dilakukan guna mencapai tujuan kelompok, 3). Tanggung jawab.

Setidaknya ada tiga alasan penting melibatkan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kelestarian Taman Nasional/hutan; pertama, partisipasi masyarakat

merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan,

dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan

serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai

proyek atau program jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan

perencanaan. Dan ketiga, mendorong partisipasi umum, karena anggapan bahwa

142

merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan

masyarakat mereka sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam memelihara dan mengelola kelestarian hutan

dapat dilakukan dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta pengembangan kelestarian

hutan.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan

kelestarian hutan diantaranya: memberikan masukan, mengidentifikasi masalah,

perumusan rencana-rencana, memberikan informasi, pengajuan keberatan terhadap

rancangan, kerjasama dalam penelitian dan pengembangan juga bantuan tenaga ahli

sehingga partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dapat membantu pemikiran

dan memberikan pertimbangan dalam bentuk teknis dan pengelolaan. Hal ini

dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam

menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian hutan. Dengan diterbitkannya

PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan serta Pemanfaatan Hutan diharapkan mampu menjadi landasan dasar dan

tolok ukur partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan hutan di

Indonesia. Dinamika persoalan kehutanan di lapangan yang semakin kompleks dan

saling berkaitan maka studi tentang Perencanaan Pengelolaan hutan harus semakin

digiatkan, tenaga perencanaan di pusat dan daerah harus dibekali IPTEK di bidang

perencanaan, sehingga perencanaan tidak hanya bersifat top down (instruktif)

melainkan juga bottom up (artikulatif). Kepentingan ekosistem dan sistem

produktif seringkali berada pada kondisi trade off sehingga diperlukan kriteria

sistem perencanaan yang benar dan tidak sekadar mekanistik. Mashab perencanaan

historis by control dan by extrapolation yang bersifat stable untuk kondisi yang

normal dan reaktif sudah harus mulai ditingkatkan dan dilengkapi by anticipation

and by contingency dan bahkan by strategic.

Sedangkan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan hutan dilakukan

dengan melibatkan mereka dalam kegiatan perlindungan dan konservasi. Konsep

perlindungan hutan bersifat menjaga hutan dari gangguan, sementara konsep

konservasi lebih bersifat pelestarian dan pengawetan alam. Perbedaan tekanan

kegiatan meletakkan kegiatan perlindungan terpisah dengan konservasi. Tetapi

143

karena objeknya hampir sama yaitu kawasan hutan, tegakan dan hasil hutan maka

dalam setiap pembahasan selalu terkait perlindugan dan konservasi.

5.3.2.8. Stakeholder

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat TNKS Wilayah Kabupaten Musi

Rawas melibatkan banyak pihak seperti Pemerintah Pusat yang dalam hal ini

adalah Balai TNKS, Pemerintah Daerah (Pemkab Musi Rawas), LSM, Perguruan

Tinggi (peneliti), dan Masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pembobotan bahwa

stakeholder yang paling penting berperan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat

TNKS wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah Pemerintah Pusat, dengan skor

sebesar 0,3256.

Gambar 36. Prioritas Peran Stakeholder Dalam Rangka Pemberdayaan

Masyarakat TNKS di Kawasan Kabupaten Musi Rawas

Hal ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat khususnya Balai TNKS,

Kementrian Lingkungan Hidup, dan Kementrian Pertanian dan Kementrian Dalam

Negeri, sangat menentukan dalam pencapaian proses Pemberdayaan Masyarakat

TNKS, diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, sehubungan dengan

pelaksanaan otonomi daerah, maka peran daerah dalam pmberdayaan masyarakat

harus dikuatkan serta masyarakat itu sendiri, mereka harus berperan aktif dalam

memberdayakan diri mereka sendiri. Prioritas peran stakeholder dalam rangka

pemberdayaan masyarakat TNKS wilayah Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat

pada Gambar 36. Seiring dengan berkembangnya paradigma baru pengelolaan

144

kawasan Taman Nasional yang mengarah ke kolaborasi pengelolaan (Collaborative

management), maka pemberdayaan masyarakat kawasan Taman Nasional juga

dapat dilaksanakan dengan mekanisme Collaborative Community Empowerment

seperti pada Gambar 37.

Gambar 37. Konsep Collaborative Community Empowerment

Aspek konservasi hutan menjadi unsur penting dari pelestarian hutan

berkaitan dengan peranannya untuk mengarahkan pengelolaan hutan pada

penanggulangan erosi, pengaturan air, pemeliharaan keragaman hayati,

kesinambungan siklus karbon dan estetika wisata alam. Secara operasional kegiatan

konservasi meliputi upaya melindungi, mengawetkan dan memanfaatkan secara

lestari. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah akan sangat kesulitan

melaksanakan kegiatan konservasi hutan tanpa adanya partisipasi langsung dari

masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan. Pengurangan luas dan kualitas

hutan, tekanan defisit pemenuhan produksi kayu, pertumbuhan populasi, kebakaran

hutan dan belum memadainya peraturan dan implementasinya.

1. Segmentasi pengelolaan sumberdaya hutan alam yang berakibat pada

eksploitasi berlebihan, sementara konservasi dianggap sebagai beban.

2. Persepsi konservasi belum dimiliki oleh sebagian besar penentu kebijakan

pengelolaan sumberdaya hutan.

145

Saat ini banyak terjadi permasalahan di taman nasional yang disebabkan

oleh ketidakcocokan antara pelaksanaan kegiatan dengan kondisi lingkungan.

Ketidakcocokan antara lain disebabkan oleh perubahan fungsi hutan akibat

mengabaikan prinsip keseimbangan lingkungan, perubahan lingkungan setelah

terjadi kegiatan, perubahan sosial dan teknologi akibat kegiatan pengelolaan.

Dengan demikian perlu dilakukan inovasi baru dalam perencanaan taman nasional

dengan melakukannya secara partisipasif yang berlandaskan optimalisasi

partisipasi stakeholder.

Tidak dilibatkannya stakeholder dalam pengelolaan taman nasional

merupakan penyebab kurang optimalnya pengelolaan taman nasional. Partisipasi

masyarakat dan daerah diatur dalam UU no5/1990 dan UU no 23/1997. Pemerintah

pusat tetap menjadi aktor utama penggerak dalam mengendalikan keputusan

pengolahan SDA. Pada klausul partisipasi atau peran serta masyarakat selalu ditulis

diikutsertakan, dibina, dan dikelola. Partisipasi masyarakat dilihat sebagai suatu

kewajiban bukan sebagai suatu hak asasi manusia. Disini seringkali tamapk

kekeliruan pemahaman terhadap peran serta masyarakat. Dalam UU no. 22/1999

menyatakan bahwa kewenangan konservasi pada tangan pusat.

Munculnya konsep pembangunan partisipasif terjadi seiring dengan

munculnya isu desentralisasi (bottom up) dengan penekanan kontekstual yang

dikonsentrasikan pada strategi pembangunan yang dapat memberikan manfaat

ekonomi, ekologi dan sosial secara bersama sehingga dapat menunjang pencapaian

pembangunan berkelanjutan.

Beberapa alasan pentingnya dilakukan perencanaan partisipasif adalah:

1. Seringnya terjadi konflik kepentingan antar instansi, sehingga pengelolaan ti-

dak bersifat saling sinergi. Masalah yang sering terjadi adalah konflik penggu-

naan lahan dan SDA, perencanaan partisipasif penting untuk mengurangi kon-

flik ini

2. Mencari dukungan lebih luas bagi peranan Taman Nasional dalam konteks

pembangunan wilayah

3. Mendapatkan persetujuan bagi pengembangan pengelolaan Taman Nasional

dalam paket tata ruang daerah dalam konteks regional. Pembangunan wilayah

146

yang melibatkan banyak departemen memerlukan pembangunan rencana lintas

sektor yang lebih luas dan komprehensif.

4. Membantu pendanaan bagi fungsi perlindungan yang vital bagi program yang

menarik manfaat terbesar. Maksud pengembangan Taman Nasional ke dalam

proyek yang lebih besar akan memungkinkan pembiayaan juga dibantu oleh

instansi lain.

5.4. Implikasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kelestarian

TNKS

Setelah diterapkan strategi pemberdayaan, maka diharapkan adanya

implikasi yang positif terhadap terhadap perkembangan masyarakat TNKS. Dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat TNKS, memiliki kemampuan dalam

mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan TNKS. Hal ini

didukung oleh tingginya etos kerja masyarakat serta tertanamnya nilai-nilai budaya

dan agama dengan baik. Selain itu adanya hubungan sosial yang baik antar desa

mampu mendukung peningkatan finansial warga.

Setiap masyarakat memiliki kelemahan, begitu pula dengan masyarakat

TNKS memiliki beberapa kelemahan antara lain sedikitnya sumber pendapatan,

rendahnya tingkat pendidikan, sulitnya akses akses terhadap kelembagaan sosial

dan ekonomi serta sulitnya akses terhadap fasilitas kesehatan. Dalam penelitian

ini, diharapkan setelah dilaksanakan strategi defensif, dengan memanfaatkan

mendorong peranserta pemerintah dan masyarakat yang ada maka diharapkan

masyarakat sudah mampu meningkatkan taraf ekonominya melalui subsidi

keuangan dari pemerintah, dan masyarakat juga sudah mampu meningkatkan

tingkat pendidikannya baik formal maupun informal.

Dalam kehidupan, pasti selalu ada ancaman, begitu pula dengan kehidupan

masyarakat TNKS yang tidak lepas dari ancaman. Banyaknya ancaman yang

dihadapai masyarakat antara lain banyaknya blokade dan hambatan dari

masyarakat lingkungan eksternal. (S), Struktur sosial dari eksternal yang tidak adil

(S), Sangat sedikitnya Pengalaman politik (S), Sangat kurangnya Dukungan

finansial dari lembaga keuangan atau pemerintah (S), Jarangnya Pelatihan-

147

pelatihan dari luar, Hampir tidak adanya keberpihakan dari tingkat pemerintahan

lebih tinggi (S), Buruknya kebijakan yang top-down, Sulitnya perkembangan

kelembagaan ekonomi (S), Kurangnya pemahaman terhadap birokrasi dan

peraturan perundang–undangan. Dengan melakukan strategi diversifikasi

diharapkan masyarakat TNKS sudah memiliki tingkat interaksi sosial yang erat

serta sudah memiliki paguyuban baru untuk menampung aspirasi masyarakat.

Kelemahan yang dimiliki masyarakat TNKS jangan sampai membuat

masyarakat tidak dapat menghadapi segala ancaman yang ada. Maka untuk

mengatasi hal ini perlu benar-benar diterapkan strategi defensif, sehingga

diharapkan masyarakat TNKS sudah memiliki fasilitas pendidikan baik segi

formal maupun informal (seperti penyuluhan dari pemerintah), optimalnya

dukungan finansial yang ada untuk meningkatkan dan mempercepat

perkembangan ekonomi, tersedianya fasilitas kesehatan seperti poliklinik dan

rumah sakit, pembuatan kebijakan yang mampu mendukung kemudahan

masyarakat dalam megakses kelembagaan social dan ekonomi, adanya penyuluhan

serta penanaman mindset dari LSM ataupun pemerintah bahwa “kawasan

konservasi adalah kawasan penting untuk menjaga berlangsungnya kehidupan

masyarakat sekitarnya” serta adanya peraturan yang mewajibkan masyarakat

terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan kondisi

masyarakat sekitar.

Kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat juga mampu dimanfaatkan untuk

menghadapi hambatan yang ada, strategi yang dilakukan adalah strategi

diversifikasi yang meliputi meningkatkan hubungan interaksi sosial dan penerapan

serta pengajaran nilai-nilai budaya, agama untuk menghadapi blokade dari luar,

membentuk suatu paguyuban baru yang mampu menampung aspirasi masyarakat

agar menambah wawasan masyarakat terhadap dunia politik serta memaksa

pemerintah untuk lebih berpihak kepada masyarakat, memanfaatkan cepatnya laju

perubahan system social untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik,

meningkatkan interaksi dengan lingkungan eksternal untuk mendukung

perekonomian masyarakat serta membuka wawasan masyarakat terhadap

kelembagaan ekonomi yang berada di lingkungam eksternal dan mengurangi

148

struktur social dari eksternal yang tidak adil.serta membuat peluang akan adanya

pelatihan-pelatihan dari luar yang mampu membimbing masyarakat sekitar

kawasan.

Setelah dilakukannya perbaikan dengan menjalankan beberapa strategi baik

dari segi peningkatan taraf ekonomi maupun peningkatan hubungan sosial antar

warga baik inter-desa maupun antar desa, maka tanpa kita sadari lambat laun,

masyarakat TNKS akan memiliki suatu “budaya atau gaya baru” dimana dapat

dipastikan akan lebih baik dari keadaan semula. Budaya yang dimaksud adalah

sudah tidak tergantungnya masyarakat TNKS terhadap hutan di TNKS, karena

sudah terciptanya perilaku non-pembalakan liar yang berasal dari kesadaran

masyarakat sendiri. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi lingkungan di TNKS,

sehingga kelestarian lingkungan hidup TNKS dapat tercapai.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN - repository.ipb.ac.id · Seperti yang dijelaskan di atas penentuan...

Documents

Transcript of BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN - repository.ipb.ac.id · Seperti yang dijelaskan di atas penentuan...