Bab IV Pola Ruang
-
Upload
pradhanawn -
Category
Documents
-
view
252 -
download
0
Transcript of Bab IV Pola Ruang
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
1/42
IV - 1
BAB IV
4.1 Dinamika Penggunaan Lahan
Dinamika penggunaan lahan suatu daerah dapat dilihat dari potensi yang dimiliki
serta kecenderungan perubahan fungsi lahan mungkin terjadi. Kecenderungan perubahan
fungsi dan pola penggunaan lahan sangat berkaitan dengan kondisi eksisting serta
kestabilan pemanfaatannya. Berkenaan dengan dinamika penggunaan lahan, terdapat
beberapa skenario perubahan masing-masing jenis penggunaan lahan sekarang yang akan
terjadi di masa mendatang, sehingga perlu adanya konsep pengendalian pengembangan
kawasan yang dapat dilihat pada Gambar 4.1serta beberapa skenario yang dapat dilihat
pada Gambar 4.2.
Gambar 4.1
Peta Konsep Pengembangan Kawasan
RENCANA POLA RUANG
WILAYAH PROVINSI BANTEN
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
2/42
IV - 2
Gambar 4.2
Alternatif Skenario Pengembangan Kawasan
(Arahan AntisipasiRencana) Lanjutan
(20 Tahun) (>20 Thn)
1. Mantap/Stabil
Non-Built Up
1. Transisi ke Non-Built Up
Jenis Lain
2. Transisi ke Terbangun
dan Mantap
3. Transisi ke Terbangun
dan Dinamis
4. Mantap/Stabil
Kawasan/Fungsi
5. Dinamis
Kawasan/Fungsi
6. Transisi ke Mantap
Kawasan/FungsiX X*Z X*Z
A X X*y
X X X
X X*y X*Y*
(Built Up Area/Kawasan Terbangun)
A1 A2 A2
A X X
(Non-Built Up Area/Kawasan Tidak Terbangun)
A A A
(Existing)Keterangan
Skenario
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
3/42
IV - 3
Jika skenario tersebut diterapkan dalam pengarahan peruntukkan pola ruang, maka
diperkirakan akan terdapat beberapa bentuk pola ruang dan peluang perubahan pola ruang
sebagaimaan dapat dilihat pada Gambar 4.3.
Gambar 4.3
Beberapa Model Arahan Pola Ruang
dan Peluang Perubahan Peruntukkan Pola Ruang
Permukiman Perkotaan Permukiman PerkotaanDensifikasi ruang
horizontal dan vertikal
Permukim an PerdesaanAksesibilitas semakin tinggi
Permukiman Perkotaan
(fungsi terus
berkembang)
(densifikasi ruang
/ konsentrasi
semakin tinggi))
Permukiman:
Permukiman Perdesaan Permukiman PerdesaanAksesibilitas rendah
Konsentrasi rendah
- fas.sosial/komersial
Tetap dan semakin
produktif
Pertumbuhan penduduk
dan keg. Sosial ekonomi - rumah/perumahan
Kebun Campuran:
Kebun Campuran Kebun Campuran
Menjadi terbangan:
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
4/42
IV - 4
dan beralih menjadi terbangun
Kebun, Kebun Campuran
Pertanian lainnya
Tidak potensial beririgasi,
Tetap potensial dikembangkan
dengantadah hujan/teknologi lainnya
Tidak potensial beririgasi, tapi
tetap menjadi lahan pertanian
Sawah
Menjadi terbangan:
- rumah/perumahan
- fas.sosial/komersial
Sawah,
hamparan kecil
Potensial dikembangkanSawah b eririgasi
irigasi
Sawah b eririgasi
Sawah, hamparan kecil
dan beririgasi
Mantap danSawah b eririgasi
semakin produktif
Sawah:
Sawah, hamparan luas dan
beririgasi
Mantap dan
semakin produktif
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
5/42
IV - 5
- fasilitas/objek wisata
Kondisi khusus, dijadikan
konservasi di pesisir
Alih fungsi
menjadi terbangun
Tambak:
Hutan Bakau atau fungsikonservasi lainnya
Menjadi terbangan:
- rumah/perumahan
TambakHamparan relatif luas,
Tambak (mantap)potensial dukungan sistem saluran
menjadi terbangun - rumah/perumahan
- fasilitas/objek wisata
menjadi pertanian lainnya
Tetap dipertahankanPertanian Lahan Kering
dan semakin produktif
Alih fungsi Menjadi terbangan:
Pertanian Lahan Kering:
Pertanian Lahan Kering Sawah beririgasiPotensial pengembangan
sistem irigasi
Perkebunan (rakyat,besar)
Kebun campuran
Alih fungsi
- rumah/perumahan
- fasilitas/objek wisata
Pertanian Lahan Kering
Perkebunan (rakyat,besar)
Hutan Tanaman/Rakyat
Sawah berir igasi
Menjadi terbangan:
Di bagian hulu wilayah
dan dijadikan produktif
Potensial pengembangan
menjadi terbangun
sistem irigasi
Alih fungsi
Kebun Campuran
Semak Belukar:
Semak Belukar Berdekatan dengan permukiman
perdesaan
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
6/42
IV - 6
Hutan:
atau Produksi
Hutan Produksi, dg
peningkatan kualitas
HutanBerfungsi Lindung Hutan Lindung
HL, HSA, dll Hutan Suaka Alam
Berfungsi Budidaya
Rawa:
Di pesisir dan potensial Tambak
Kolam: Retensi,Perikanan, Rekreasi
Potensial berfungsi sebagai
tampungan air di bagian hulu
Ramsar, Rawa
Potensial penataan sistem Sawah / Sawah Lebak
saluran/irigasi Sawah Pasang-Surut
pengembangan sistem saluran Kolam Retensi, Rekreasi
Rawa
dg fungsi lindungRawa
Berfungsi Lidung:
Bagian Sempadan pantai
Bagian Sempadan sungai
Galian C dg AMDAL
Gosong Sungai
Pasir Pantai Rekreasi Pantai
Lahan Terbuka:
Lahan TerbukaDi daratan Rumah,Fasilitas,Lain2
dekat permukiman Kebun Campuran
4.2 Rencana Pola Ruang
4.2.1 Rencana Kawasan Lindung
Pengertian kawasan berfungsi lindung dalam suatu rencana tata ruang wilayah
provinsi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas:
1) Kawasan hutan lindung;
2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
3) Kawasan perlindungan setempat;
4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
5) Kawasan rawan bencana alam;
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
7/42
IV - 7
6) Kawasan lindung geologi;
7) Kawasan lindung lainnya.
Adapun kawasan lindung yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten meliputi kawasan
hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya,
kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya,
dan kawasan rawan bencana alam. Rencana kawasan lindung di Wilayah Provinsi Banten
tahun 2030 seluas kurang lebih 260.843 Ha atau 30,15 % dari luas wilayah Provinsi
Banten, meliputi :
A. Kawasan Hutan Lindung
a)Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah
terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanahuntuk menjamin tersedianya unsur hara tanah dan air permukaan.
b)Kriteria Penetapan
Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan
yang melebihi nilai skor 175 dan atau;
Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan di atas 40% dan/atau;
Kawasan hutan yang mempunyai tingkat keaneka-ragaman hayati yang tinggi.
Kawasan Hutan Lindung di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan seluas kurang lebih
20.646 Ha (2,39%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten
Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota
Cilegon.
B. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi
kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan
air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan
penanggulangan banjir, untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang
bersangkutan.
b) Kriteria Penetapan
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
8/42
IV - 8
Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang
mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air
hujan secara besar-besaran.
Kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, Kecamatan
Anyer Kabupaten Serang, Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, Kecamatan
Cigeulis Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang,
Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cibaliung Kabupaten
Pandeglang, Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Kaduhejo
Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibeber
Kabupaten Lebak, Rawa Danau di Kabupaten Serang, Pegunungan Aseupan-Karang-
Pulosari (Akarsari) di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.
C. Kawasan Perlindungan Setempat
1. Sempadan Pantai
a) Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah
pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
b) Kriteria Penetapan
Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari
titik pasang tertinggi ke arah darat.
Kawasan sempadan pantai ditetapkan seluas kurang lebih 5.174 Ha (0,60%) dari
luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kota Serang,
Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten lebak dan Kota Cilegon.
2. Sempadan Sungai
a) Perlindungan terhadap sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari
kegiatan manusia yang dapat menganggu dan merusak kualitas air sungai,
kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
b) Kriteria Penetapan
Sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dan 50 meter kiri
kanan anak sungai di luar kawasan pemukiman.
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
9/42
IV - 9
Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang
diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter.
Kawasan sempadan sungai di Provinsi Banten terdiri dari DAS Ciujung, DAS
Cidurian, DAS Cilemer, DAS Ciliman, DAS Cibanten, DAS Cidanao, DAS
Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Cibinuangeun, DAS Cihara, DAS Cimadur, dan
DAS Cibareno dengan total panjang sungai 787,68 Km dengan luas sempadan
sungai kurang lebih 7.877 Ha (0,91%) dari luas Provinsi Banten sedangkan
kawasan hutan untuk DAS paling sedikit ditetapkan 30 (tiga puluh) persen.
3. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk
a) Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk/situ untuk melindungi
danau/waduk/situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian
fungsi danau/waduk/situ.
b) Kriteria Penetapan
Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian
danau/waduk yang.lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi
danau/waduk antara 50 - 100 meter ke arah darat.
Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan seluas kurang lebih 83.155,09 Ha
(9,61%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang,
Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten lebak, dan Kota Cilegon.
4. Kawasan Sekitar Mata Air
a) Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi
mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kondisi fisik
kawasan di sekitarnya.
b)
Kriteria Penetapan
Kawasan mata air adalah daratan sekurang-kurangnya dengan radius (jari-jari)
200 meter di sekitar mata air.
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
10/42
IV - 10
Kawasan sekitar mata air ditetapkan seluas kurang lebih 787 Ha (0,09%) dari luas
Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan
Kabupaten Serang.
D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
1) Perlindungan terhadap kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, gejala dan
keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan
pembangunan pada umumnya.
2) Kriteria Penetapan Kawasan Suaka, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya adalah
sebagai berikut.
a.
Kriteria Cagar Alam, adalah :
- kawasan yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta
tipe ekosistemnya;
- mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
- mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak
atau belum diganggu manusia;
- mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang
efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;
- mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu satunya contoh di suatu
daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
Cagar alam di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut :
1. CA Rawa Danau seluas kurang lebih 2.500 Ha (0,29%) dari luas Provinsi
Banten yang terdapat di Kabupaten Serang.
2.CA G. Tukung Gede seluas kurang lebih 1.700 Ha (0,20%) dari luas
Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Serang.
3. CA Pulau Dua seluas kurang lebih 30 Ha (0,003%) dari luas Provinsi
Banten yang terdapat di Kota Serang.
b. Kriteria Taman Nasional, adalah :
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
11/42
IV - 11
- Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin
kelangsungan proses ekologis secara alami;
- Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis
tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih
utuh dan alami;
- Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai
pariwisata alam;
- Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam Zona Inti, Zona
Pemanfaatan, Zona Rimba dan Zona lain yang karena pertimbangan
kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar
kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.
Taman Nasional yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan sebagai
berikut :
1. TN Ujung Kulon seluas kurang lebih 78.619 Ha (9,09%) dari luas Provinsi
Banten yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Pandeglang.
2. TN Gunung Halimun-Salak seluas kurang lebih 42.925 Ha (4,96%) dari
luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak.
c. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan
utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
Adapun kriteria penunjukan dan penetapan taman wisata alam adalah sebagai
berikut :
- mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala
alam serta formasi geologi yang menarik;
-mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan
daya atarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan
pariwisata alam.
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
12/42
IV - 12
Kawasan taman wisata alam yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten,
meliputi :
1. TWA Pulau Sangiang seluas kurang lebih 528 Ha (0,06%) dari luas
Provinsi Banten yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Serang.
2. TWA Carita seluas kurang lebih 95 Ha (0,01%) dari luas Provinsi Banten
yang terdapat di Kabupaten Pandeglang
d. Kriteria Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah kawasan berhutan
atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam,
memiliki arsitektur bentang alam (landscape) yang baik, memiliki akses yang
baik untuk keperluan pariwisata, perlindungan sistem penyangga kehidupan,
pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara
lestari. Rekomendasi yang memungkinkan dijadikan kawasan TAHURA di
Provinsi Banten adalah Komplek Gunung Aseupan seluas kurang lebih 7.000
Ha. Adapun alokasi pemanfaatan TAHURA pada tahun 2030 diarahkan seluas
kurang lebih 3.026 Ha (0,35%) dari luas Provinsi Banten. Adapun di dalam
komplek Gunung Aseupan tersebut terdiri dari kawasan hutan lindung dan
kawasan hutan produksi yang saat ini dikelola oleh Perum Perhutani, kawasan
Taman Wisata Alam dan Kawasan Suaka Alam yang dikelola oleh Balai
Konservasi Sumber Daya Alam serta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
(KHDTK) yang saat ini dikelola oleh Badan Litbang Kehutanan Departemen
Kehutanan RI.
e. Kriteria Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta
ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala, dan kawasan
dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk ilmu
pengetahuan. Kawasan konservasi cagar budaya perlindungan atas hak ulayat
masyarakat Baduy seluas kurang lebih 5.137 Ha (0,59%) dari luas Provinsi
Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak.
E. Kawasan Rawan Bencana Alam
1)Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi
manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara
tidak langsung oleh perbuatan manusia.
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
13/42
IV - 13
2)Kriteria Penetapan Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang
diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan
gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka arahan pengelolaan kawasan lindung
antara lain :
a. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan
lindung.
b.Penambahan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil perubahan fungsi
kawasan hutan produksi menjadi hutan lindung/konservasi.
c. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
d.
Pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung.e. Percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria
kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat di
gunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil
hutan non-kayu.
f. Membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa
memiliki/mencintai alam.
g.Peruntukan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan
pengembangan kecintaan terhadap alam.
h.Percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai
dengan fungsi lindung.
Kawasan rawan bencana alam di luar kawasan hutan konservasi dan lindung
ditetapkan seluas kurang lebih 8.643,00 Ha (1,00%) dari luas Provinsi Banten yang
terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Adapun kawasan rawan
bencana alam tersebut, meliputi :
a. Kawasan rawan letusan gunung api terdapat di Gunung Krakatau.
b.Kawasan rawan banjir terdapat di Kabupaten Tangerang (berada pada DAS
Cisadane, Pasanggrahan, Cirarab, Cimanceuri, Cidurian), Kota Tangerang (berada
pada DAS Cisadane), Kabupaten Pandeglang (berada pada DAS Ciliman,
Cilemer), Kabupaten Lebak (berada pada DAS Ciujung dan Cibinuangeun),
Kabupaten Serang (berada pada DAS Ciujung).
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
14/42
IV - 14
c. Kawasan rawan tsunami terdapat di Pantai Utara (Kabupaten Serang, Kota Serang,
dan Kabupaten Tangerang), Pantai Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten
Lebak), Pantai Barat (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota
Cilegon).
d.Kawasan rawan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Pandeglang (Kecamatan,
Kecamatan Pandeglang, Kecamatan Cadasari, Kecamatan Mandalawangi,
Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cigeulis), Kabupaten
Lebak (Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan Sobang,
Kecamatan Cibeber, Kecamatan Panggarangan).
Arahan kawasan lindung Provinsi Banten dapat dilihat pada Gambar 4.4 danTabel
4.1 Arahan Kegiatan, Lokasi dan Pengendalian Peruntukan Ruang Pada Kawasan
Lindung dan Budidaya Provinsi Banten.
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
15/42
IV - 15
GAMBAR 4.4
ARAHAN KAWASAN LINDUNG
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
16/42
IV - 16
Tabel 4.1
Arahan Kegiatan, Lokasi, dan Pengendalian Peruntukan Ruang
Pada Kawasan Lindung Provinsi Banten
KawasanLindung
Sub Kawasan
Arahan Pengelolaan
LokasiDiperbolehkan
Dilarang, Diperbolehkan
dengan syarat
1. Kawasan Hutan
Lindung
Kegiatan budidaya
yang diperkenankanadalah minimal
kegiatan hutanproduksi terbatas.
Dengan kata lain,
apabila terdapat hutan
produksi yang masukkriteria kawasan hutan
lindung, agar
ditingkatkan upaya
konservasinya menjadihutan produksi terbatas
Pada kawasan hutanlindung yang berada di
luar kawasan hutan,
kegiatan budidaya yang
diperkenankan adalah
kegiatan yang tidakmengolah permukaan
tanah secara intensif
seperti hutan atautanaman keras yang
panennya atas dasar
penebangan pohon
secara terbatas/terpilihsehingga tidak terjadi
erosi tanah.
Kegiatan yang ada di
kawasan hutan lindung yangtidak menjamin fungsi
lindung, secara bertahapdikembalikan pada fungsi
utama kawasan. Proses
peralihan fungsi ini
dilaksanakan sesuai dengankondisi fisik, sosial ekonomi
setempat, dan kemampuan
pemerintah dengan
pengembalian yang layakKawasan budidaya yang
diperkenankan adalahkegiatan yang tidak
mengolah permukaan tanah
seperti hutan atau tanamankeras yang panennya tidak
atas dasar penebanganpohon atau merubah
bentang alam seperti
penambangan bahan galianatau perindustrian, kecuali
kegiatan tersebut
mempunyai nilai ekonomi
yang tinggi bagikepentingan nasional atau
regional.
Kab. Serang, Kota
Serang, Kab.Tangerang dan
Kota Cilegon
Reklamasi Fungsi
Hutan, dari Hutan
Produksi menjadi
Hutan Lindung di:
1. Gunung
Aseupan2. Gunung
Karang.
3. GunungPulosari
Seluas 12.500Ha dan 4.00 Ha diTN Ujung Kulon
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
17/42
IV - 17
Kawasan
Lindung
Sub KawasanArahan Pengelolaan
LokasiDiperbolehkan
Dilarang, Diperbolehkan
dengan syarat
2. Kawasan yang
MemberikanPerlindunganTerhadap Kawasan
Bawahannya
Kawasan Resapan
Air
Wilayah yang
diperkirakanmengandung potensi
resapan air, dapat
dialokasikan sebagai
kebun campuranberbagai tanaman
tahunan, hutan
produksi terbatas,ataupun hutan lindung.
Kegiatan budidayayang diperbolehkan
adalah kegiatan yang
tidak mengurangi
fungsi lindung
kawasan.
Kegiatan yang masih
boleh dilaksanakan dikawasan ini adalah
pertanian tanaman
semusim atau tahunanyang disertai tindakan
konservasi dan
agrowisata.
Kegiatan yang bersifat
menutup kemungkinanadanya infiltrasi air kedalam tanah dilarang.
Kab. Serang :
1.Cinangka.2.Anyer.3.Waringin
Kurung.
Kab.
Pandeglang :
1. Sumur.2. Cimanggu.
3. Cibaliung.
4. Cigeulis.
Kab. Lebak :
1.Cipanas.
2.Cibeber.
Kota Cilegon
3. Kawasanperlindungan
setempat
a. SempadanSungai
Pada kawasansempadan sungai yang
belum terbangun,
masih diperbolehkankegiatan pertanian
dengan jenis tanaman
yang diijinkan.
Kegiatan lain yang
tidak memanfaatkan
lahan secara luas masihbisa diperbolehkan.
Pada kawasan sempadansungai yang belum
dibangun, pendirian
bangunan tidak diijinkan(IMB tidak diberikan).
Kegiatan atau bentuk
bangunan yang secarasengaja dan jelas
menghambat arah dan
intensitas aliran air samasekali tidak diperbolehkan.
Kegiatan lain yang justru
memperkuat fungsiperlindungan kawasan
sempadan sungai tetap boleh
dilaksanakan tapi dengan
pengendalian agar tidak
mengubah fungsikegiatannya di masamendatang.
Kawasan-kawasan
yang terletak disepanjang sisi
Sungai :1. Cisadane
2. Cidurian
3. Ciujung.
4. Cibanten.
5. Cibareno.
6. Cimandur.7. Cihara.
8. Cisiih.
9. Cisimeut.10.Ciberang.
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
18/42
IV - 18
Kawasan
Lindung
Sub KawasanArahan Pengelolaan
LokasiDiperbolehkan
Dilarang, Diperbolehkan
dengan syarat
b.Sempadan
Pantai
Kegiatan yang
diperbolehkandilakukan di sepanjanggaris pantai sepanjang
517,42 Km adalah
kegiatan yang mampumelindungi atau
memperkuat
perlindungan kawasansempadan pantai dari
abrasi dan infiltrasi air
laut ke dalam tanah.
Kegiatan-kegiatan yang
dikhawatirkan dapatmengganggu atau
mengurangi fungsi lindung
kawasan tidak
diperbolehkan.
Kab. Serang, Kota
Serang, Kab.Tangerang, Kab.
Pandeglang, Kab.
Lebak dan
Kota Cilegon
c.Kawasan sekitardanau, waduk.
atau situ.
Kegiatan yang masihboleh diusahakan
adalah perikanan,pariwisata yang hanyauntuk menikmati
pemandangan saja,
pertanian dengan jenis
tanaman yangdiijinkan, pemasangan
papan pengumuman,
pemasangan pondasidan rentang kabel,
pondasi jembatan/jalan
umum maupun kereta
api, bangunan lalu
lintas air, serta
pengambilan danpembuangan air.
Kegiatan yang mengganggukelestarian daya tampung
seperti pendirian bangunan,permukiman danpenanaman tanaman
semusin yang mempercepat
proses pendangkalan tidak
diperkenankan dan dilarang.
Selain bangunan
pengendali/pengukur
volume air, yangdiperkenankan adalah
kegiatan yang berkaitan
dengan pariwisata sepertihotel, rumah makan, tempat
rekreasi, dengan tetap
mengupayakanpembangunan fisik yang
mampu mencegahterjadinya sedimentasi ke
dalam danau.
Kawasan yangmemiliki danau/
situ/ dam, terutamadi Kab. Serang,Kab. Tangerang,
Kota Tangerang,
Kab. Lebak dan
kota Cilegon
d.Kawasan sekitar
mata air
Kegiatan yang
diutamakan adalahkegiatan penghutanan
atau tanaman tahunan
yang produksinya tidakdengan penebangan
pohon.
Penggalian atau perubahan
bentuk medan ataupembangunan bangunan
fisik yang mengakibatkan
penutupan jalannya mata airserta mengganggu
keberadaan dan kelestarian
mata air dilarang.
Kab. Serang,
Pandeglang,Lebak, dan
Tangerang
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
19/42
IV - 19
Kawasan
Lindung
Sub KawasanArahan Pengelolaan
LokasiDiperbolehkan
Dilarang, Diperbolehkan
dengan syarat
4. Kawasan suaka
alam, pelestarianalam, dan cagar
budaya
a.Cagar Alam Kegiatan lain, selain
perlindungan plasmanutfah, yangdiperkenankan tetap
berlangsung di dalam
kawasan ini adalahkegiatan pariwisata
atau pos pengawas
yang pengelolaannyadiupayakan sedemikian
rupa sehingga
ekosistem binatang,ikan, atau tumbuhan
langka yang dilindungi
tidak terganggu.
Kegiatan yang sudah ada,
yang berada di dalamkawasan Cagar Alam, yang
mengganggu fungsi
kawasan secara bertahap
akan dipindahkan dengandiberi penggantian yang
layak oleh Pemerintah.
Kegiatan pembangunanyang mengakibatkan
penurunan kualitaslingkungan dan
perlindungan plasma nutfah
dilarang.
Kawasan CA.
Rawa Danau, CA.G. Tukung Gededan CA. Pulau
Dua
b.Kawasan suakaalam laut dan
perairan lainnya
Kegiatan pariwisataterbatas dan penelitian
Kegiatan yang tidakdiperbolehkan di kawasanini adalah pengambilan
karang dan kerang,
penangkapan ikan untuk
keperluan ekonomis,pengerukan pasir,
penimbunan pantai yang
mengganggu keaslian obyekwisata, dan sebagainya.
Kawasan yangmemilikilaut/pantai
c.Suaka marga
satwa
Kegiatan pariwisata
terbatas dan penelitian
Kegiatan yang
mengakibatkan terganggunya
fungsi lindung tersebut
dilarang.
Taman Nasional
Ujung Kulon danTaman Nasional
Gn. Halimun salak
d.Kawasan pantai
berhutan bakau
Kegiatan tambak dan
kegiatan lain yang
berhubungan denganaktivitas kelautan
diperkenankan.
Kegiatan yang tidak
menunjang perlindungan
terhadap flora dan fauna dikawasan ini dilarang.
Kab. Tangerang:
1.Kosambi.
2.Paku Haji.3.Mauk.
4.Kronjo.
Kab. Serang:
1.Tirtayasa.2.Pontang.
3.Kasemen.
4.Kramat Watu.
5.Bojonegara.
Kota Cilegon :
Pulo Merak
e.Taman wisata
alam dan taman
wisata alam laut
Kegiatan pariwisata
yang dilindungi,
terbatas danpenelitian.
Kegiatan yang tidak
menunjang perlindungan
terhadap flora dan fauna dikawasan ini dilarang.
TWA Carita dan
TWA Pulau
Sangiang
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
20/42
IV - 20
Kawasan
Lindung
Sub KawasanArahan Pengelolaan
LokasiDiperbolehkan
Dilarang, Diperbolehkan
dengan syarat
5.Kawasan rawan
bencana alam
a.Kawasan rawan
banjir
Pembangunan fisik
berupa pengembangansaluran drainase
Kegiatan untuk permukiman
dilarang.Kegiatan lain yang
berdampak dapatmempengaruhi kelancaran
tata drainase di kawasan ini
dilarang,
Daerah pesisir
barat Banten,Kabupaten Lebak;
Malimping. serta
kawasan-kawasan
yang terletak disepanjang DAS.
b. Kawasan rawan
tanah longsor
Tertutup bagi kegiatan
permukiman, persawahan,tanaman semusim, kolam
ikan, atau kegiatan budidaya
lainnya yang berbahaya bagikeselamatan manusia dan
lingkungan.
Di daerah pesisir
barat Banten; Kab.Pandeglang dan
daerah selatan
Kab. Lebak sertakawasan-kawasan
yang terletak di
sepanjang DAS
c.Rawan Bencanagunung berapi
Pada zona waspada danzona siaga di kawasan
rawan bencana alam,masih diperkenankan
adanya budidaya yang
bersifat sementara,pertanian tanaman
semusim dan tahunan.
Pada zona siaga masihdiperkenankan adanya
permukiman, namun
perlu diwaspadai danselalu siap untuk
mengadakanpengungsian apabila
sewaktu-waktu gunungberapi menunjukkan
aktivitas yangmembahayakan.
Pada kawasan rawan
bencana yang disebabkan
oleh aktivitas gunung berapidan rawan gas beracun,
khususnya pada zona bahaya
dan zona waspada,ditetapkan sebagai daerah
yang tertutup bagi
permukiman penduduk. Bila
pada daerah ini terdapatpermukiman, maka
penduduk yang bermukim di
dalam kawasan inimendapatkan prioritas
pertama untuk dipindahkan.
Kawasan sekitargunung berapi
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
21/42
IV - 21
4.2.2 Rencana Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya yang dimaksud merupakan arahan peruntukan yang terdiri
dari :
a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.
b) Kawasan Peruntukan Pertanian.
c) Kawasan Peruntukan Perkebunan.
d) Kawasan Peruntukan Perikanan
e) Kawasan Peruntukan Pertambangan
f) Kawasan Peruntukan Industri
g) Kawasan Peruntukan Pariwisata
h)
Kawasan Peruntukan Permukiman.Selain kawasan peruntukan tersebut di atas, di Wilayah Provinsi Banten juga terdapat
Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional yaitu Kawasan Bojonegara
Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan
pertambangan. Selain itu diarahkan pula pengembangan Laut Krakatau dan sekitarnya
dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata.
Adapun rencana pengembangan kawasan budidaya di wilayah Provinsi Banten tahun 2030
seluas kurang lebih 604.277 Ha atau 69,85% dari luas Wilayah Provinsi Banten, meliputi :
A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
a) Pengelolaan terhadap kawasan hutan produksi dilakukan untuk memanfaatkan ruang
beserta sumber daya hutan, baik dengan cara tebang pilih maupun tebang habis dan
tanaman untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat,
industri, dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan
keanekaragaman hayati.
b) Kriteria Penetapan
kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan
setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai
(score) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
kawasan secara ruang apabila digunakan untuk budidaya, hutan alam dan hutan
tanaman dapat memberikan manfaat:
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
22/42
IV - 22
- mendorong perkembangan sektor atau kegiatan ekonomi di sekitarnya;
- meningkatkan fungsi lindung;
- meningkatkan upaya pelestarian sumber daya hutan;
- meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
- meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
- meningkatkan ekspor;
- mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah
setempat.
c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi :
Kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah harus
dilakukan percepatan reboisasi, serta percepatan pembangunan hutan rakyat.
Mengarahkan pada kawasan perkotaan untuk mewujudkan hutan kota di dalam
atau di tepi kota.
Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten
Lebak, dan Kabupaten Pandeglang
Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan pengembangannya seluas kurang lebih
58.091 Ha (6,71%) dari luas Provinsi Banten.
B. Kawasan Peruntukan Pertanian
a) Pengelolaan lahan baku sawah dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang
sesuai untuk lahan basah dalam menghasilkan produksi pangan, dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan
b) Kriteria Penetapan
kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk sawah
kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan sawah secara ruang dapat
memberikan manfaat:
- peningkatan produksi pangan dan mendayagunakan investasi yang telah ada;
- meningkatkan perkembangan sektor dan kegiatan ekonomi sekitarnya;
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
23/42
IV - 23
- meningkatkan fungsi lindung;
- upaya pelestarian sumber daya alam untuk pertanian pangan;
- meningkatkan pendapatan masyarakat;
- meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- meningkatkan kesempatan kerja;
- meningkatkan ekspor;
- mendorong perkembangan masyarakat.
c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian :
pengembangan sawah irigasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan perubahan
dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan
irigasi dan pengembangan waduk/embung.
perubahan kawasan pertanian harus tetap memperhatikan luas kawasan yang
dipertahankan sehingga perlu adanya ketentuan tentang pengganti lahan pertanian.
peruntukan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan
produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan pertanian terpadu
dan holtikultura dengan mengembangkan kawasan pertanian berteknologi tinggi.
apabila di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat
ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.
kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan diarahkan di Kabupaten Serang,
Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan
Kabupaten Lebak.
kawasan peruntukan hortikultura diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten
Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.
kawasan peruntukan peternakan diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten
Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.
kawasan pertanian pangan berkelanjutan berada pada kawasan perdesaan yang
diarahkan di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten
Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.
Kawasan peruntukan budi daya tanaman pangan diarahkan pengembangannya seluas
kurang lebih 216.577 Ha (25,03%) dari luas Provinsi Banten.
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
24/42
IV - 24
C. Kawasan Peruntukan Perkebunan
a) Pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan dilakukan untuk memanfaatkan
potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan lahan kering dalam meningkatkan
produksi tanaman lahan kering dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
b) Kriteria Penetapan
kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan tanaman lahan
kering.
kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan tanaman lahan kering secara
ruang dapat memberikan manfaat:
- meningkatkan produksi tanaman lahan kering dan pendayagunaan investasi
yang adil;
- meningkatkan perkembangan sektor dan kegiatan ekonomi sekitarnya;
- meningkatkan fungsi lindung;
- upaya pelestarian sumber daya alam untuk pertanian pangan;
- meningkatkan pendapatan masyarakat;
- meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- meningkatkan kesempatan kerja;
- meningkatkan ekspor;
- meningkatkan perkembangan masyarakat.
c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan :
pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan
memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor.
dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan
kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek
sosial ekonomi dan keindahan/estetika.
peningkatan Peruntukan kawasan perkebunan dilakukan memalui peningkatan
peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan Kimbun masing-masing.
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
25/42
IV - 25
perubahan fungsi lahan kawasan perkebunan dapat dilakukan melalui
mekanisme penilaian biaya dan manfaat ditinjau dari aspek fisik, sosial,
ekonomi, dan kemasyarakatan.
kawasan peruntukan perkebunan diarahkan di Kabupaten Lebak, Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota
Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
Kawasan peruntukan perkebunan meliputi kawasan budidaya lahan kering diarahkan
pengembangannya seluas kurang lebih 176.957 Ha (20,45%) dari luas Provinsi Banten.
D. Kawasan Peruntukan Perikanan
Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan antara lain : mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove.
pengembangan minapolitan berupa budidaya perikanan tangkap dan budidaya
perikanan laut.
menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun
limbah lainnya.
pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan.
peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.
kawasan peruntukan perikanan diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten
Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang.
E. Kawasan Peruntukan Pertambangan
a) Kawasan peruntukan pertambangan memiliki fungsi antara lain menghasilkan
barang hasil tambang yang meliputi minyak dan gas bumi; bahan galian
pertambangan secara umum, dan bahan galian C;
b) Kriteria Penetapan
Pemanfaatan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan
peruntukan pertambangan harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai
cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-
kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
26/42
IV - 26
Setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan
yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
Kegiatan pertambangan ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri
dalam negeri dan berbagai keperluan masyarakat, serta meningkatkan ekspor,
meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah serta memperluas
lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha;
Kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang
dilengkapi dengan RPL dan RKL;
Kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap ekplorasi hingga
eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan
perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
Rencana kegiatan eksploitasi harus disetujui oleh dinas pertambangan setempat
dan atau oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan
pelaksanaannya dilaporkan secara berkala;
Pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi
jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan
saluran air kotor.
c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan :
Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan
potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan
kelestarian lingkungan.
Pengelolaan kawasan bekas penambangan yang telah digunakan harus
direhabilitasi dengan melakukan penimbunan tanah subur sehingga menjadi
lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan
budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
hidup.
Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankanlapisan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas
penambangan.
Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi bahan galian logam (emas)
diarahkan di Kabupaten Lebak (Desa Cikotok, Desa Warung Banten, Desa
Lebak Situ, Desa Sinargalih, Desa Cimancak, Desa Sukamulya, Desa Cidikit,
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
27/42
IV - 27
Desa Citorek, Desa Cikate, Desa Kanekes, Desa Guradog, Desa Bojongmanik,
Desa Caringin, Desa Gunung Kendang, dan Desa Bulakan), Kabupaten
Pandeglang (Desa Padasuka, Desa Mangkualam, dan Desa Kramatjaya).
Kawasan peruntukan pertambangan batubara diarahkan di Kabupaten Lebak
(Desa Cihara/Cimandiri, Desa Darmasar, dan Desa Bojongmanik).
Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi diarahkan di Kabupaten
Pandeglang dan Kabupaten Serang (WKP Kaldera Danau Banten Possible 115
MW, Gunung Karang Possible 170 MW), Kabupaten Pandeglang (Gunung
Pulosari Hipotetik 100 MW), Kabupaten Lebak (Pamancalan Speculative 225
MW, Gunung Endut Speculative 100 MW Possible 40 MW, dan Ciseeng
Hipotetik 100 MW).
Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi diarahkan di Blok
Banten (3.999,00 Km2), Blok Rangkas (3.977,13 Km
2), Blok Ujung Kulon
(3.706,47 Km2), Selat Sunda I (8.159,40 Km
2), Selat Sunda II (7.769,85 Km
2),
Selat Sunda III (6.035,64 Km2).
Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah kerja pertambangan mineral dan wilayah kerja
pertambangan minyak dan gas dapat dilihat pada Gambar 4.5.
F. Kawasan Peruntukan Industri
a) Pengelolaan kawasan budidaya peruntukan industri dilakukan untuk meningkatkan
nilai tambah ruang guna memenuhi kebutuhan ruang untuk pengembangan
kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dalam
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
b) Kriteria Penetapan
kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri, serta tidak
mengganggu kelestarian lingkungan
kawasan yang dalam Pola Dasar Pembangunan Provinsi Banten diarahkan bagi
pengembangan kegiatan industri
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
28/42
IV - 28
Gambar 4.5
Peta Wilayah Kerja Pertambangan di Provinsi Banten
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
29/42
IV - 29
kawasan yang memiliki kelayakan fisik lokasi sebagai berikut:
- lahan relatif datar (lereng
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
30/42
IV - 30
setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap
kemungkinan adanya bencana industri.
segala bentuk kegiatan industri yang berpotensi memberikan dampak besar dan
penting harus memiliki rencana aksi tanggap darurat terhadap berbagai potensi
bencana dan atau kecelakaan industri.
kawasan peruntukan industri meliputi :
- Industri besar, diarahkan pada : Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang,
dan Kota Cilegon.
- Industri menengah, diarahkan pada : Kota Tangerang, Kota Tangerang
Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan
Kabupaten Serang.
-Industri kecil, diarahkan pada : Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang,
Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang
Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon.
G. Kawasan Peruntukan Pariwisata
a) Pengelolaan kawasan pariwisata dilakukan untuk memanfaatkan potensi keindahan
alam dan budaya guna mendorong perkembangan pariwisata dengan
memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan
lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
b) Kriteria Penetapan
kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta
tidak mengganggu kelestarian lingkungan
kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata secara ruang dapat
memberikan manfaat:
- meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di
daerah;
- mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;
- tidak mengganggu fungsi lindung;
- tidak mengganggu upaya kelestarian sumber daya alam;
- meningkatkan pendapatan masyarakat;
- meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
31/42
IV - 31
- meningkatkan kesempatan kerja;
- melestarikan budaya lokal;
- meningkatkan perkembangan masyarakat.
c)
Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata :
tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata.
tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang
pohon.
melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk
mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut
yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut.
tetap melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata.
menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah.
meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk
menambah koleksi budaya.
pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan
pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi
ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus.
merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk
keserasian lingkungan.
meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata,
informasi dan promosi wisata.
menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual
kawasan wisata tidak terganggu.
meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata,
dan daya jual/saing.
kawasan peruntukan pariwisata diarahkan di Kawasan wisata Pantai Barat
(Anyer, Labuan/ Carita, Tanjung Lesung dan Sumur), Kawasan Banten Lama,
Pelabuhan Karangantu, Kawasan Wisata Pantai Selatan (sepanjang pantai
selatan dari pantai Muara Binuangeun-Panggarangan-Bayah), Permukiman
Baduy (Leuwidamar, Cimarga), T.N. Ujung Kulon (Cigeulis, Cimanggu,
Sumur, P. Panaitan, P. Handeuleum, P. Peucang, Taman Jaya, Pantai Ciputih
dan Gunung Honje).
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
32/42
IV - 32
H. Kawasan Peruntukan Permukiman
a)Pengeloaan kawasan permukiman dilakukan untuk menyediakan tempat
bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan
lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap
memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan
lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
b)Kriteria Penetapan
kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan permukiman yang
aman dari bahaya bencana alam, sehat dan mempunvai akses untuk kesempatan
berusaha.
kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pemukiman secara ruang dapat
memberikan manfaat:
- ketersediaan areal pemukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana
investasi yang ada di daerah sekitarnya;
- mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;
- tidak mengganggu fungsi lindung;
- tidak mengganggu upaya kelestarian sumber daya alam;
- meningkatkan pendapatan masyarakat;
- meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
- meningkatkan kesempatan kerja;
- mendorong perkembangan masyarakat.
c) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman :
pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk
permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses
untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan
ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya
serta meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor
ekonomi yang ada.
pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas
dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai: pusat
pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada
setiap dusun atau kelompok permukiman
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
33/42
IV - 33
menjaga kelestarian permukiman perdesan khususnya kawasan pertanian.
pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi
dan hirarki kawasan perkotaan serta tetap memperhatikan proporsi kawasan
terbangun terhadap ruang terbuka baik berupa ruang terbuka hijau dan ruang
terbuka non hijau.
membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan
penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman
disediakan ruang terbuka hijau
pembentukan perkotaan metropolitan, dihubungkan dengan sistem transportasi
yang memadai diantaranya mass rapid transit.
pengembangan KEK untuk kegiatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
perkembangan perkotaan menengah dilakukan dengan membentuk pelayanan
wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya.
permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan
skala kabupaten dan perkotaan kecamatan yang ada di kabupaten.
permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada
kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan
infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan
dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan
RTRW masing-masing kabupaten/kota.
kawasan peruntukan permukiman diarahkan tersebar di setiap kabupaten/kota
di Provinsi Banten
Kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan
peruntukan permukiman yang dikategorikan sebagai kawasan perkotaan dikembangkan
seluas kurang lebih 152.651 Ha (17,65%) dari luas Provinsi Banten.
Untuk lebih jelasnya mengenai Arahan Kawasan Budidaya dan Kawasan
Pariwisata dapat dilihat pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.7, serta arahan pengembangan
kawasan budidaya lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
34/42
IV - 34
Gambar 4.6
Peta Arahan Kawasan Budidaya
SITUS
BANTEN LAMA
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
35/42
IV - 35
Gambar 4.7
Peta Arahan Kawasan Pariwisata
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
36/42
IV - 36
Tabel 4.2
Arahan Kegiatan, Lokasi, dan Pengendalian Ruang
Pada Kawasan Budidaya Provinsi Banten
Kawasan
Budidaya
Sub kawasan
Arahan Kegiatan
LokasiDiperbolehkan
Dilarang,
Diperbolehkan
dengan syarat
1. Kawasan
Peruntukan
Hutan Produksi
Pemanfaatan hasil hutan
dengan memperhatikan
prinsip-prinsip kelestarian
lingkungan
Pembangunan
infrastruktur yangdibutuhkan untuk
menunjang kegiatan
pemanfaatan hasil hutan
Pemanfaatan lahan
untuk fungsi-fungsi
yang berdampak
negatif terhadapkeseimbangan
ekologis
Kab. Lebak, Kab.
Pandeglang, dan
Kab. Serang.
2. Kawasan
Peruntukan
Pertanian
Penanaman tanaman padi
secara terus menerus
sesuai dengan pola tanamtertentu
Penanaman tanamanselain padi, dengan
mempertimbangkan
tingkat ketersediaan air
dan optimalitaskemampuan produksi
Pemanfaatan untuk
pembangunan
infrastruktur penunjangkegiatan pertanian(irigasi)
Pembangunan
bangunan fisik
dengan fungsi yangtidak mendukung
kegiatan pertanian
Pemanfaatan lahan
untuk kegiatan
pertanian bukan
lahan basah
Kab. Tangerang,
Kab. Pandeglang,
Kab. Serang, Kab.Lebak, Kota
TangerangSelatan, Kota
Serang, Kota
Tangerang dan
Kota Cilegon
3. Kawasan Peruntukan Industri, Pariwisata, dan Permukiman
3.1KawasanPermukiman
- Kegiatan yang diizinkanadalah tempat tinggal,
pertemuan dan
penunjangnya seperti
pelayanan pemerintah,perdagangan, perbankan
dan lain-lain yang sejenis.
Jenis bangunan yangdiizinkan yaitu rumah
tinggal, rumah toko,
gedung pertemuan,
sekolahan, poliklinik,puskesmas, pasar,
pertokoan, bank asuransi,dan lain-lain yang sejenis.
Pemanfaatan lahanuntuk kegiatan yang
berdampak negatif
terhadap
keseimbanganekologis
Membangun/
mengembangkankegiatan yang tidak
sesuai dengan
kegiatan permukiman
Tersebar diwilayah Propinsi
Banten
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
37/42
IV - 37
Kawasan
Budidaya
Sub kawasan
Arahan Kegiatan
LokasiDiperbolehkan
Dilarang,
Diperbolehkan
dengan syarat
3.2KawasanIndustri
- Pemanfaatan lahan untukpembangunan bangunan
dan infrastruktur yang
menunjang kegiatan
industri
Penguasaaan/pemilikan
tanah yang telah ada dan
tidak sejalan sengankegiatan industri, dengan
syarat tidak diintensifkan
ataupun diekstensifkan(pada kawasan industri)
Penguasaan, pemilikanpenggunaan dan
pemanfaatan tanah yang
telah ada, sepanjangmendukung kegiatan
utama diizinkan (pada
wilayah industri)
Pemanfaatan lahanuntuk fungsi-fungsi
yang berdampak
negatif terhadap
keseimbanganekologis
Membangun/
mengembangkankegiatan yang tidak
sesuai dengan
kegiatan industri
Kab. Serang:1.Kragilan.
2.Cikande.3.Pamarayan.
4.Kopo.
5.Tirtayasa.
6.Pontang.
7.Kasemen.8.Kramat Watu
9.Bojonegara.
Kab. Pandeglang:
1.Menes.
2.Labuan.Kab. Lebak:
1.Pangarangan
2.Bayah.
3.Maja.
4.Sajira.
Kab. Tangerang:
1.Pasar Kemis,
2.Balaraja,3.Cikupa,
4.Kosambi,5.Legok,
6.Jayanti,7.Tigaraksa,
8.Sepatan
9.Pagedangan.Kota Tangerang:
1.Jatiuwung,
2.Batuceper,
3.Cipondoh,4.Pinang
5.Karang Tengah,6.Larangan.
Kota Cilegon:
1.Ciwandan,2.Citangkil,
3.Grogol,
4.Pulomerak.
Kota TangerangSelatan:
1.Serpong
2.Setu
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
38/42
IV - 38
Kawasan
Budidaya
Sub kawasan
Arahan Kegiatan
LokasiDiperbolehkan
Dilarang,
Diperbolehkan
dengan syarat
3.3KawasanPertambangan
- Kegiatan yang diijinkanadalah industri
penambangan, pengolahan
awal dan pengemasan,
pengangkutan,pengelolaan dan
pemantauan kawasan,
penelitian.
Jenis bangunan yang
diijinkan adalah bangunan
pengolahan danpenunjang, fasilitas
pengangkutan dan
penunjangnya, pospengawasan dan kantor
pengelola, balai penelitian.
Pemanfaatan lahanuntuk kegiatan yang
berpotensi untuk
mengganggu
produktivitas kegiatanpertanian
Kegiatan
pertambangan denganmengabaikan
kelestarian
lingkungan
Tersebar di :Kab. Lebak dan
Kab. Pandeglang.
3.4KawasanPariwisata
Kegiatan yang diijinkan
adalah kunjungan ataupelancongan, olahraga
dan rekreasi, pertunjukan
dan hiburan, komersial,
menginap/bermalampengamatan, pemantauan,
penjagaan danpengawasan, pengelolaan
kawasan.Jenis bangunan yang
diijinkan adalah gardupemandangan, restoran
dan fasilitas penunjanglainnya, fasilitas rekreasi
dan olahraga, tempat
pertunjukan, pasar dan
pertokoan serta fasilitasparkir, fasilitas
pertemuan, hotel, cottage,kantor pengelola dan
pusat informasi serta
bangunan lainnya yangdapat mendukung upaya
pengembangan aktivitaskepariwisataan.
Vandalisme dan
tindakan-tindakanlainnya yang dapat
mengurangi nilai
obyek wisata serta
dapat mencemarilingkungan
Kawasan wisata
Pantai Barat(Anyer, Labuan/
Carita, Tanjung
Lesung dan
Sumur), KompBanten Lama, Pel.
Karangantu,Kawasan wisata
Pantai Selatan(sepanjang pantai
selatan dari pantaiMuara
Binuangeun-
Panggarangan-Bayah),
Permukiman
Baduy(Leuwidamar,
Cimarga), T.N.
Ujung Kulon
(Cigeulis,
Cimanggu, Sumur,P. Panaitan, P.
Handeuleum, P.Peucang, Taman
Jaya, Pantai
Ciputih dan
Gunung Honje)
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
39/42
IV - 39
Kawasan
Budidaya
Sub kawasan
Arahan Kegiatan
LokasiDiperbolehkan
Dilarang,
Diperbolehkan
dengan syarat
4. KawasanPeruntukan
Perkebunan
Pemanfaatan lahan untukkegiatan agroindustri dan
agrowisata
Pemanfaatan lahan untuk
usaha pertambangan,
dengan syarat memiliki
nilai tinggi serta tidak
menggangu keseimbanganlingkungan
Pemanfaatan lahan untukkegiatan penyediaan
sarana dan prasarana jalan,
listrik, air minum, jaringanirigasi serta pipa minyak
dan gas; dengan syarat
tidak menurunkan dayadukung kawasan
Konservasi fungsi sebagaikawasan pertanian sawah
dengan
mempertimbangkan daya
dukung lingkungan
Pemanfaatan lahanuntuk fungsi-fungsi
yang berdampak
negatif terhadap
keseimbanganekologis
Kab. Lebak, Kab.Pandeglang, Kab.
Serang, Kab.
Tangerang, Kota
Serang, KotaCilegon dan Kota
Tangerang
Untuk lebih lebih jelasnya mengenai luas dan presentasi arahan pola ruang kabupaten/kota
di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 4.3dan rencana pola ruang pada Gambar 4.8
berikut.
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
40/42
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
41/42
Gambar 4.8
Peta Arahan Pola Ruang ganti dengan yang baru diperbaiki yeyet...............
-
7/23/2019 Bab IV Pola Ruang
42/42