89

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB III dapat disimpulkan mengenai prosedur

pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

adalah sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan dan KAK,

menetapkan Rencana Umum Pengadaan, dan menyerahkan Rencana

Umum Pengadaan kepada PPKom dan ULP/Pejabat Pengadaan yang

terdiri dari:

a. Kebijakan umum pengadaan

b. Rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya pendukungnya

c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)

2. PPK/PPKom mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA

dan mengusulkan perubahan Rencana Umum Pengadaanm membahas

Rencana Umum Pengadaan, menyusun rancangan surat perjanjian,

menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, meliputi Spesifikasi

Teknis dan Gambar dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menyerahkan

Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai

bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan, menerbitkan Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK) setelah mendapat persetujuan dari PA kepada

Penyedia, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan

yang dilaksanakan oleh Penyedia.

3. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan membahas Rencana

Umum Pengadaan, mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh

PA/KPA, menetapkan metode Penunjukan Langsung, menyederhanakan

proses kualifikasi dengan meminta Penyedia mengisi formulir isian,

mengevaluasi penawaran, menyusun jadwal pelaksanaan Penunjukan

90

Langsung, menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan Kualifikasi,

Merancang Surat Perjanjian, menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja

(SPMK).

4. Penyedia menyanggupi surat undangan pengadaan barang/ jasa dari

Pejabat Pengadaan, Membuat dan mengajukan dokumen penawaran,

mengikuti kualifikasi dan evaluasi, melaksanakan dan menyelesaikan

pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah

ditetapkan dalam surat perjanjian, melaporkan pelaksanaan pekerjaan

secara periodik kepada PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan

jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak,

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga

yang telah ditentukan dalam surat perjanjian

5. Bendahara Pengeluaran mengeluarkan SP2D, Surat Perintah Membayar

(SPM) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa.

6. Pejabat Penatausahaan Keuangan mengeluarkan Surat Penanggungjawab

Belanja dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM LS.

7. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima pekerjaan dan memeriksa

hasil pekerjaan dengan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

untuk selanjutnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah

Terima Hasil Pekerjaan.

91

DAFTAR PUSTAKA

Afrian, Rony Lesmana. 2016. Mekanisme Pelayanan Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

(BPPTSP) Kota Samarinda. Samarinda: Universitas Mulawarman

Alfida, Pipit. 2016. Analisis Kelayakan Finansial Investasi Tugboat Baru pada

PT. Muara kembang di Samarinda. Samarinda: Universitas Mulawarman

Anira, Andi. 2016. Mekanisme Layanan Bimbingan Akademik dalam

Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri

Palu. Palu: Ilmu Keguruan IAIN

Armelia, dkk. 2016. Evaluasi Sistem Akuntansi Pembelian dan Pengeluaran Kas

dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern Perusahaan (Studi Pada PT.

Merck Sharp Dohme Pharma Pandaan). Malang: Universitas Brawijaya

Daroyani,Badzlina Novitaningrum. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement

(Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). Surabaya: Universitas

Airlangga

Deviyanti, Pipit. 2015. Mekanisme Pengawasan Komisi Pengawasan Haji

Indonesia (KPHI) pada Penyelenggaraan Haji di Indonesia. Jakarta:

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Is, Fitriyati. 2013. Sistem Akuntansi Pembelian BBM pada SPBU 14.2856118 HJ.

Rosniati Kecamatan Rambah Samo. Rokan Hulu: Universitas Pasir

Pangaraian

Johanes, Agustinus Djohan. 2016. Manajemen & Strategi Pembelian. Malang:

Media Nusa Creative

Mamang, Etta Sangadji, Sopiah. 2010. Metode Penelitian: Pendekatan Praktis

dalam Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mulyadi. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

92

Nugroho, Tomi. 2012. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Proyek Peningkatan

Jalan dan Jembatan Kota Administrasi Jakarta Utara. Jakarta: Universitas

Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Renshy. Frisyelia Tiwa, dkk. 2016. Pengaruh Investasi, Suku Bunga Sertifikat

Bank Indonesia (SBI) dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014. Manado: Universitas Sam Ratulangi

Manado

Wayan, Ni Esteria, dkk. 2016. Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan dan

Pengeluaran Kas pada PT. Hasjrat Abadi Manado. Manado: Universitas

Sam Ratulangi

http://dpmptsp.jatengprov.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 Konsultasi Penulisan Tugas Akhir

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3 Surat Selesai Magang

Lampiran 4 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Lampiran 5 Surat Perintah Membayar (SPM)

Lampiran 6 Surat Perintah Membayar Langsung (Ls)

Lampiran 7 Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM – LS

Lampiran 8 Surat Pernyataan Verifikasi

Lampiran 9 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang & Jasa

Lampiran 10 Surat Pengantar

Lampiran 11 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Lampiran 12 Surat Pernyataan Pemilihan Metode Pengadaan Barang/ Jasa

Lampiran 13 Surat Pernyataan

Lampiran 14 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Lampiran 15 Berita Acara Pembayaran

Lampiran 16 Permohonan Pencairan