BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

(P2TP2A)

1. Sejarah Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Berawal dari tragedi Mei 1998 sebagai kerusuhan terburuk dalam

sejarah bangsa Indonesia, terjadi diberbagai daerah, mengorbankan

berbagai kelas sosial, lintas etnik, tak kenal usia dan jenis kelamin. Pada

situasi inilah Komnas Perempuan lahir sebagai respon khususnya atas

peristiwa kasus perkosaan yang menimpa perempuan etnis Tionghoa.

Atas desakan dari masyarakat yang mengorganisir diri dengan nama

Masyarakat Anti Kekerasan berhasil menghimpun empat ribu tanda

52

53

tangan menuntut pertanggungjawaban Negara atas peristiwa tersebut, atas

desakan tersebut, Presiden Habibie, pada tanggal 15 Oktober 1998,

menandatangani berdirinya Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan,

yang sering disebut Komnas Perempuan.1

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan konsep pembangunan

pemberdayaan perempuan sendiri, di Indonesia secara resmi

Pengarusutamaan Gender (PUG) diadopsi menjadi strategi pembangunan

bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres)

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional. Dalam Inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG

adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan

nasional yang berperspektif gender. Dan strategi dalam kehidupan

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup

PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:

1. Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang

responsive gender/ gender budgeting

2. Pelaksanaan

3. Pemantauan dan Evaluasi2

1 Press Release Komnas Perempuan, 15 Tahun Reformasi: Hentikan Rantai Kekerasan Terhadap Perempuan dan Penuhi Keadilan, Kebenaran serta Pemulihan Korban, http://www.komnasperempuan.or.id/2013/05/siaran-pers-komnas-perempuan-15-tahun-reformasi-2/ Diakses Tanggal 4 Mei 2014 2 Tumbuh Saraswati, Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Pembangunan, http://www.komnasperempuan.or.id/2013/11/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-pembangunan/ Diakses Tanggal 4 Mei 2014

54

Pembentukan P2TP2A sendiri diilhami oleh keberadaan “Women

Centre” di beberapa Negara (Jepang, Malaysia, Philipina) melalui study

banding. Dari Negara-negara tersebut diperoleh masukan bahwa

keberadaan “Women Centre” dianggap sangat membantu untuk

mempercepat proses terlaksananya pemberdayaan perempuan untuk

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kementrian Negara

Pemberdayaan Perempuan kemudian menindaklanjuti hasil study banding

ini dengan menetapkan 3 Propinsi sebagai pilot project pembentukan

P2TP2A yaitu Provinsi Jawa Barat, Lampung dan Kabupaten Sidoarjo

Jawa Timur. Adapun penetapan 3 Provinsi tersebut didasarkan atas :

(1) Adanya kebutuhan yang mendesak di wilayah tersebut untuk

membentuk P2TP2A karena adanya ketimpangan dalam

menangani masalah perempuan dan anak, sementara jumlah

pelayanan yang tersedia di masyarakat kurang memadai.

(2) Wilayah yang telah ditetapkan memiliki Biro/Bagian PP

sebagai kepanjangan tangan Kementrian Pemberdayaan

Perempuan yang dapat diandalkan untuk program

pemberdayaan perempuan.

(3) Tingginya perhatian dari Pemerintah Daerah setempat terhadap

pemberdayaan perempuan dan anak.

(4) Wilayah tersebut telah memiliki embrio atau cikal bakal yang

berbentuk pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat.

55

Dalam perkembangannya Kementrian Negara Pemberdayaan

Perempuan sejak tahun 2002 sampai 2007 telah memfasilitasi

pembentukan P2TP2A di 14 Provinsi dan 41 Kabupaten/kota. Selama

kurun waktu, P2TP2A telah memiliki Buku Panduan P2TP2A yang

digunakan sebagai pedoman bagi daerah-daerah yang akan membentuk

atau mendirikan P2TP2A. disamping itu, telah tersusun 10 (sepuluh)

modul yang dapat digunakan untuk pelatihan pengelola sesuai dengan

kondisi P2TP2A yang sudah ada.

Dalam proses pembentukan pusat pelayanan terpadu selama

periode tahun 2002 sampai dengan 2007, Pemerintah hanya memfasilitasi

pembentukan P2TP2A saja, sedangkan proses selanjutnya diserahkan

sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat

untuk pengelolaan dan pemberian layanan kepada masyarakat. Dengan

demikian kedudukan dan peran P2TP2A adalah dari, untuk dan oleh

masyarakat. Setiap daerah yang akan membentuk wadah ini dapat

menentukan bentuk dan nama sesuai dengan keinginan, tujuan , visi, dan

misi masing-masing daerah. Pada prinsipnya, pembentukan P2TP2A ini

berbasis masyarakat, namun demikian dalam proses pembentukannya

diperlukan adanya kekuatan hukum yaitu berupa Surat Keputusan

Gubernur Provinsi atau Surat Keputusan Bupati setempat. Hal ini sebagai

salah satu bentuk koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat. Sehingga

56

terjadi pembagian peran antara pemerintah sebagai fasilitator dan

masyarakat sebagai pelaksana dilapangan.3

2. P2TP2A Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang merespon akan

pentingnya pembahasan dalam menangani dan menanggulangi isu-isu adanya

kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Regulasi-regulasi yang

dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan juga

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Juklak

merupakan laandasan atas dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Malang. P2TP2A

Kabupaten Malang adalah lembaga berbasis masyarakat yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011. P2TP2A

beranggotakan multistakeholder pemerhati perempuan dan anak, pemerintah

dan nonpemerintah. Lembaga ini melakukan layanan advokasi bagi

perempuan dan anak dari kelompok rentan, utamanya perempuan dan anak

korban kekerasan.

3. Visi, Misi dan Tujuan

Sebagaimana lembaga sosial yang dikelola secara professional,

P2TP2A mempunyai visi misi dan tujuan sebagai landasan gerakan dalam

perjalanan lembaga. Adapun visi, misi dan tujuannya adalah sebagai berikut:

3 Nining Suningsih Rochadiat, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

Newsletter Komnas Perempuan Tatap, Edisi 8 Juli 2008

57

2.1) Visi

Memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai

dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

Sedangkan visi besar dari P2TP2A yakni:

a. Menjadikan perempuan dan anak Kabupaten Malang berdaya saing,

cerdas, sehat, berakhlakul karimah dan terhindar dari tindak kekerasan.

b. Mendorong ketahanan keluarga dan komunitas sekitar yang sehat bagi

tumbuh kembang anak.

2.2) Misi

a. Menjadikan kelembagaan P2TP2A sebagai pusat informasi gender

dan anak

b. Memberikan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi

(tempat pelayanan antara) pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

c. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan serta

perlindungan anak

d. Menjalin kerjasama kemitraan antara pemerintah,

lembaga/organisasi kemasyarakatan dalam pemenuhan kebutuhan

perempuan dan anak

e. Membangun mekanisme dialog, komunikasi, dan kemitraan antara

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

2.3) Tujuan

58

Tujuan Lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap

terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintergrasikan

strategi PUG dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi

peningkatan kondisi peran dan perlindungan perempuan serta

memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak di kabupaten

Malang.

4. Tugas Pokok

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan merupakan wadah

pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat,

dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A memiliki bagian-bagian sesuai

dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk

ditangani yaitu perempuan dan anak di wilayah kabupaten Malang.

5. Fungsi

a. Memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik

fisik maupun non fisik (informasi, rujukan. konsultasi/konseling,

pelatihan ketrampilan)

b. Mengadakan pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan

kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di

berbagai bidang

c. Bekerjasama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat

dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan

perempuan dan anak

59

6. Program Kerja

Program kerja P2TP2A dilaksanakan oleh 4 divisi yang terbagi dalam:

a. Divisi pelayanan hukum dan medis

Melaksanakan tindakan dan rujukan medis, bantuan perlindungan

hukum terhadap korban kekerasan.

a) penanganan, penjangkauan, pendampingan oleh tenaga sosial

(konselor) terlatih

b) pemberian konsultasi dan konseling bagi korban oleh tenaga

Psikolog

c) advokasi dan bantuan hukum bagi korban oleh tenaga advokat

d) pemberian layanan kesehatan (terutama tindakan VER) secara

gratis yang ditangani oleh tenaga medis

e) pemberian bantuan kepada korban yang tidak mampu sesuai

dengan kebutuhannya

b. Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan

a) Membangun jejaring dengan dunia usaha dan industri dalam

mengembangkan program CSR (Coorporate Social

Responsibility) bagi pengembang ekonomi produktif berbasis

perempuan dan keluarga.

b) menyediakan shelter (rumah aman) bagi korban

c) penanganan pasca korban kekerasan melalui rehabilitasi dan

reintegrasi

c. Divisi kajian pendidikan dan pelatihan

60

a) Merancang berbagai model pelatihan dengan berbagai

pendekatan komunitas

b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan berbagai isu

strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

c) Melakukan berbagai pelatihan bagi pengembangan usaha

produktif perempuan

d. Divisi penguatan jaringan dan advokasi

a. mengoptimalkan kelembagaan P2TP2A

b. Merumuskan tata kerja dan pembagian peran dengan lembaga

sejenis di lingkungan pemerintah daerah

c. meningkatkan peran jejaring pemerhati perempuan dan anak

d. merancang model layanan berbasis komunitas dan pelayanan

e. kampanye ketahanan keluarga/keluarga yang sakinah

f. kampanye parenting sehat (pengasuhan anak)

g. mengintensifkan berbagai forum (forum anak, forum tetangga

peduli keluarga TKI, forum perempuan menulis, forum perempuan

peduli perempuan, forum perempuan peduli lingkungan)

6. Susunan Kepengurusan P2TP2A Kabupaten Malang

Pengarah: H. Rendra Kresna

Koordinator: Dr. Abdul Malik, SE, Msi

Wakil Koordinator: Hikmah Bafaqih SPd

Sekretaris: Dra. Pantjaningsih SR

6.1). Divisi Pelayanan Hukum dan Medis

61

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

Sekretaris : Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Malang

Anggota :

a) Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen

b) Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

c) Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen

d) Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Ank (UPPA)

Kepolisian Resort Kepanjen Kabupaten Malang

e) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

”Kanjuruhan” Kabupaten Malang

f) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Malang

g) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang

h) Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Malang

i) Direktur Women Crisis Center (WCC) Malang

j) Ketua Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Malang

6.2). Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan

Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang

Sekretaris : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Malang

Anggota :

a) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) Kabupaten Malang

62

b) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar

Kabupaten Malang

c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Malang

d) Ketua Ruang Untuk Perempuan (RUMPUN) Malang

e) Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (GAPENSI)

Malang

f) Ketua Real Estate Indonesia (REI) Malang

g) Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Malang

h) Ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) ”Bima Sakti”

Malang

i) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ”Paramitra”

Malang

6.3). Divisi Kajian, Pendidikan dan Pelatihan

Ketua : Ketua Lembaga Pengkajian Kependudukan dan

Pembangunan (LPKP) Kabupaten Malang

Sekretaris : Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas

Brawijaya Malang

Anggota :

a) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

b) Ketua Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Brawijaya

Malang

63

c) Ketua Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan

(PPGK) Universitas Brawijaya Malang

d) Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Merdeka

Malang

e) Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam

Malang

f) Ketua Lembaga Pengkajian Masyarakat (LPM)

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

g) Ketua Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim

6.4). Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi

Ketua : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Malang

Sekretaris : Ketua Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak

(JARAK) Malang

Anggota :

1) Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (LP3A) Universitas Muhamadiyah

Malang

2) Ketua Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perlindungan

Perempuan dan Anak (LKP3A) Fatayat Nahdatul Ulama

Kabupaten Malang

64

3) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Malang

4) Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

5) Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Malang

6) Kepala Seksi Perindungan Hak-Hak Perempuan dan

Anak pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Malang

7) Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Malang

8) Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia

(HIMPAUDI) Malang

9) Ketua Gabungan Organisasi Pengurus Taman Kanak-

kanak Indonesia

10) Ketua Komite Pendidikan Masyarakat Desa

(KPMD)

11) Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul

Ulama (NU) Kabupaten Malang

12) Ketua Al-Hidayah Kabupaten Malang

13) Ketua Pengurus Cabang (PC) Aisyiyah Kabupaten

Malang

14) Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)

Kabupaten Malang

15) Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

Kabupaten Malang

65

16) Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI)

Kabupaten Malang

17) Kepala Radio ” Kanjuruhan” Kabupaten Malang

18) Direktur Harian Surya di Malang

19) Direktur Radar di Malang

20) Direktur Malang Post di Malang

21) Direktur Harian NAGI di Malang

22) Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang

23) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten

Malang

24) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

”Sadar Hati” Malang

25) Ketua Komite Malang Demokrasi (Komdek)

Malang

26) Ketua Averroes Community Malang

27) Kepala Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BK2S)

Malang

28) Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang

29) Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

”Sapoe Jagat” Malang

30) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang

66

31) Dekan Fakultas Psikologi Universitas

Muhamadiyah Malang

32) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri

Malang

7. Layanan P2TP2A meliputi:

a. Layanan Cegah Kekerasan

Melaksanakan berbagai kegiatan baik berupa penguatan kelembagaan

dan forum, maupun kegiatan ilmiah lainnya yang mengarah pada

pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mitra

kerja yakni, Pemerintah Kabupaten Malang, Lembaga Swadaya

Masyarakat, Media, dll.

b. Layanan Advokasi Korban

b.1) Litigasi: Apabila korban menempuh jalur hukum: medico legal

(visum dll), rawat inap, dampingan psikologis dan spiritual

selama proses hukum dan rumah aman atau shelter bagi yang

membutuhkan.

b.2) Nonlitigasi: Apabila korban menempuh jalur non hukum:

dampingan psikologis dan spiritual dan rumah aman/shelter.

Mitra kerja yakni: UPPA (unit pelayanan perempuan dan

anak)Polres Kepanjen, RSUD Kanjuruhan, Puskesmas, Psikolog

dan Psikiater, WCC-WCC, PERADI dll.

c. Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi

67

Setelah proses hukum atau pascatrauma, P2TP2A memberikan

layanan rehabilitasi dengan membantu anak-anak tetap mendapatkan

hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak, membantu

perempuan korban dari kalangan tak mampu memiliki keberadaan

ekonomi. Reintegrasi dimaksudakan membantu korban tetap hidup

dengan layak secara sosial dan diterima dengan baik di lingkungan

tinggalnya. Mitra kerja: Pemkab, Baziz, dll.

8. Program Khusus P2TP2A

a. Kampanye Ketahanan Keluarga/ Keluarga Sakinah

b. Kampanye Parenting Sehat (pengasuhan anak)

c. Dialog interaktif layanan P2TP2A di RRI Malang (Selasa minggu

pertama dan ketiga, pukul 08.00-09.00)

d. TESA (Telepon Sahabat) di call center 0341-7777300

e. Facebook: Pptppa Kabupaten Malang

f. Email dan Web:

P2tp2a_kab.malang@yahoo.com

g. Layanan konsultasi keliling di sekolah, desa dan kelompok marginal.

Semangat utama yang dibangun oleh P2TP2A adalah merangkul

dan mencari potensi masyarakat pemerhati perempuan dan anak sebanyak-

banyaknya dan membangun jaringan seluas-luasnya, untuk berperan aktif

dalam mencapai tujuan yang sama. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan

seluruh komponen pemerhati: Kampus, media, LSM, Ormas dll. Sangat

68

berarti untuk dijadikan lembaga ini memiliki kontribusi yang jelas dalam

membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Alur Layanan Pendampingan P2TP2A

Layanan Pendampingan Layanan Cegah Kekerasan

Pendataan Korban (tatap muka)

Layanan telepon sahabat

Layanan Curhat

Layanan Rehabilitasi & Reintegrasi

PROGRAM

Dampingan

Psikologis-

Spiritual

Pemulihan

Layanan Khusus

ABH (Anak

Berhadapan

dengan Hukum)

Pemberdayaan

Ekonomi

Korban

Bantuan Sosial

Rehabilitasi

Sosial

PROGRAM

Sosialisasi UU

Kampanye Anti

Kekerasan

Kajian &

Pelatihan

Pemberdayaan

Ekonomi

Berbasis

Perempuan

KIE lewat Media

Massa

Kampanye lewat

Website

Dialog Interaktif

melalui siaran

RRI Malang

PENDAMPINGAN

Konselor P2TP2A

WCC-WCC

PSW/PSG

Fakultas Psikologi PT

Lembaga Pendamping

berbasis Ormas & LSM

Psikologi/Psikiater

LITIGASI NON LITIGASI

Dampingan

Psikologis

Spiritual

Konseling

Mediasi

UPPA POLRES PPT RSUD PERADI LBH

Kejaksaan Negeri

Pengadilan Negeri

Pengadilan Agama

69

B. Bentuk Penyelenggaraan Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam

Rumah Tangga P2TP2A Kabupaten Malang

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2014, informan dalam

penelitian ini yaitu wakil koordinator dan Konselor Pusat Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang, juga

korban yang sedang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dan

juga masyarakat umum di Kabupaten Malang.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dalam

pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006

tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Pasal 5 ayat (5) yang berbunyi

”Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan

lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi

sosialnya dalam masyarakat”4

Penjelasan dari PP No. 4 Tahun 2006 tersebut yakni instansi sosial

adalah instansi pemerintah yang ruang lingkup tugasnya menangani

urusan sosial, dan instansi pemerintah daerah yang menanggulangi

masalah sosial. Maka, upaya penyelenggaraan penanggulangan

kekerasan dalam rumah tangga seyogyanya terbentuk pada setiap

Pemerintahan daerah, baik Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan

4 Lihat Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan

Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

70

Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Namun, dalam hal ini tidak semua daerah memiliki kepekaan

terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga, untuk mewujudkan amanat

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, Pemerintah daerah harus memiliki Perangkat

Hukum yang berbentuk Peraturan Daerah sesuai dengan hirarki Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam menanggapi hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan

Zuhro Rosyidah, sebagai Konselor P2TP2A Kabupaten Malang, beliau

berpendapat bahwa, dengan adanya Peraturan Daerah terkait upaya

pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah

tangga adalah sebagai implementasi dari otonomi daerah, dengan adanya

Perda, maka pemerintah dalam hal ini stake holder, memiliki pedoman

dalam melakukan sesuatu untuk penanggulangan maupun penanganan

kasus kekerasan dalam rumah tangga.5 Selain Zuhroh Rosyidah, wakil

Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan

Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Hikmah Bafagih juga

mengemukakan Pendapatnya, bahwa sebenarnya Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 itu sudah

cukup kuat untuk penyelenggaraan penanggulangan kekerasan dalam

5 Rosyidah, Zuhro Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 3 Maret 2014)

71

rumah tangga di daerah-daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan diterbitkan untuk lebih menguatkan pada sisi penganggaran di

daerah.6

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, maka pelaksanaan atau penegakkan hukum terkait isu

kekerasan dalam rumah tangga harus memberikan manfaat atau

kegunaan bagi masyarakat. Kualitas pembangunan dan penegakkan

hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal,

melainkan adalah kualitas material/subtansial.

Dalam menanggapi hal ini Zuhroh Rosyidah berpendapat bahwa,

dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga, Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga, secara umum P2TP2A berperan untuk

mendorong terimplementasikannya hak-hak anak dan perempuan korban

kekerasan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, dan meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap hak-hak

anak dan perempuan dalam pelaksanaannya.7

6 Bafagih, Hikmah Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 18 Maret 2014)

7 Rosyidah, Zuhro Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang, 3 Maret 2014)

72

Tanggapan dari informan tentang pelaksanaan penanggulangan

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang

sebagai lembaga yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

terkait isu kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Malang. Dapat

diketahui bahwasannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten

Malang. Selain bertindak sebagai fasilitator dalam penanggulangan

kekerasan dalam rumah tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang juga aktif

mengadvokasi sebagai langkah upaya penanganan terhadap kasus-kasus

Kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Malang.

Dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kabupaten Malang juga melibatkan Masyarakat untuk berperan aktif

terhadap pencegahan KDRT di lingkungan Kabupaten malang, dari

pengamatan peneliti, kebanyakan masyarakat Kabupaten Malang

berinteraksi secara interaktif dengan para konselor P2TP2A Kabupaten

73

Malang melalui siaran radio yang dilakukan secara rutin setiap satu bulan

dua kali pada hari senin.8

Pada prosesnya Zuhroh Rosyidah mengungkapkan, P2TP2A dalam

menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga melakukan

pekerjaan di tiga lini yaitu:

a. Lini pencegahan

Pada lini ini P2TP2A melakukan dialog interaktif diradio

sebulan 2 kali (untuk masyarakat umum). Dengan guru BP

SMP SMA/Sederajat, mengadakan workshop yang terkait

dengan permasalahan yang dialami oleh anak baik

dilingkungan sekolah maupun dalam keluarga. Pada siswa

SMP disekolah mengadakan konseling remaja berbasis

sekolah, dimana program ini bertujuan menemukenali masalah-

maslah yang biasa dihadapi oleh mereka baik disekolah

maupun dirumah.

b. Lini pendampingan

P2TP2A Kabupaten Malang melakukan konseling dan

pendampingan kepada korban mulai dari pendampingan litigasi

dan non litigasi, tetapi sesungguhnya konseling adalah pintu

masuk awal untuk menetukan jenis pendampingan yang bisa

dilakukan oleh klien, hal tersebut ditentukan oleh beberapa

8 Wawancara Klien P2TP2A Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kantor Pengadilan

Agama, 14 Maret 2014 )

Sayekti, Wawancara Masyarakat Umum Kabupaten Malang (Wisma Kali Metro, 7 Maret 2014)

74

faktor, misal: usia, tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi,

dukungan lingkungan, dll.

c. Lini rehabilitasi dan reintegrasi

pada lini ini P2TP2A mengembalikan penyintas9 kepada

keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya, jika klien

sangat tidak berdaya sacara ekonomi, maka P2TP2A

mengupayakan adanya bantuan keterampilan life skill dan

bantuan modal usaha.10

Keterlibatan secara langsung yang dilakukan masyarakat Kabupaten

Malang merupakan bentuk dari penanggulangan kekerasan dalam rumah

tangga yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang pada lini

pencegahan, masyarakat kerap meminta P2TP2A Kabupaten Malang

untuk menjadi pemateri pada pertemuan-pertemuan warga, sehingga ilmu

yang di dapat masyarakat bisa ditularkan kepada warga yang lainnya, dan

jika ada kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya warga juga rajin

untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sedangkan peran

P2TP2A Kabupaten Malang yang paling besar terhadap penanggulangan

kekerasan dalam rumah tangga yakni pada lini rehabilitasi dan

reintegrasi, dimana dukungan masyarakat terhadap penerimaan kembali

9 Penyintas Adalah Korban, Penggunaan Kata Penyintas Untuk Menunjukkan Bahwa Sebenarnya

Korban Sama Sekali Tidak Berdaya, Tetapi Karena Beberapa Hal Maka Menyebabkan Dia

Menjadi Korban. Ini Berbeda Dengan Korban Yang Murni Menjadi Korban Karena

Ketidakberdayaan, Contoh Anak Kecil Yang Mendapat Kekerasan Baik Secara Fisik Maupun

Psikis, Misal: Dicubit, Ditampar, Dll. Diperkosa, Dll. 10

Rosyidah, Zuhroh, Wawancara (Kantor P2TP2A Kabupaten Malang, 3 Maret 2014)

75

penyintas diantara korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kunci

dari proses pendampingan kasus.

Dari pemaparan narasumber diatas dapat peneliti simpulkan

bahwa, proses-proses yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang

tersebut sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pasal 9 yakni:

Bentuk-bentuk pelayanan korban yang diselenggarakan KPPA

meliputi:

a. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka

fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang

dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis

b. Pelayanan medicolegal merupakan satu bentuk layanan medis

untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum

c. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan

oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traimatis

korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi

korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan

memberikan dukungan secara sosial sehingga korban

mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam

menyelesaikan masalahnya

d. Pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban

dalam menjalani proses peradilan

76

e. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk

pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar

korban dapat mandiri

f. Pelayanan rohani meliputi pemberian penjelasan tentang hak,

kewajiban dan penguatan iman dan taqwa

g. Pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi

Hal ini juga menjadi harapan dari lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yakni,

masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam

lingkup rumah tangganya, penegak hukum dan aparat terkait dalam

penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif

dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah

tangga untuk pencegahan, perlindungan dan penegakkan keadilan.11

Hal senada terkait respon positif juga disampaikan oleh klien kasus

kekerasan dalam rumah tangga P2TP2A Kabupaten malang yang juga

menjadi informan bagi peneliti, beliau mengemukakan bahwa, manfaat

dari pelayanan P2TP2A Kabupaten Malang dapat dirasakan secara

langsung oleh klien atau korban kekerasan dalam rumah tangga,

meskipun ujung perkaranya sampai pada sidang perceraian di Pengadilan

Agama. Namun, P2TP2A Kabupaten Malang telah memberikan

pelayanan terhadap korban kekerasan baik berupa pengarahan,

pencerahan, pendampingan hingga perlindungan dengan menempatkan

11

Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (Refika Aditama:

Bandung, 2012) Hal. 16

77

korban di shelter atau rumah aman dapat dilakukan secara maksimal oleh

P2TP2A kabupaten Malang.12

Disamping itu Sayekti salah satu

responden dari pada penelitian ini mengungkapkan terkait hal positif

yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang yakni, program Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kabupaten Malang itu merupakan wujud dari komitmen Pemerintah

dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga di

Kabupaten Malang, dan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Malang

dalam memperbaiki kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Malang.13

C. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi P2TP2A Kabupaten Malang

Terlepas hal-hal positif dengan apa yang telah dilakukan oleh

P2TP2A Kabupaten Malang terhadap penanggulangan kekerasan dalam

rumah tangga, Pada sisi lain peneliti menilai bahwa dari setiap tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Malang terhadap

bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3

tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, tidak memungkiri adanya kendala-kendala yang dapat

menghambat laju program yang telah dicanangkan ataupun yang telah

dianggarkan oleh P2TP2A Kabupaten Malang, berdasarkan keterangan

yang telah didapat oleh peneliti yang bersumber dari konselor P2TP2A

Kabupaten Malang Zuhroh Rosyidah mengungkapkan kendala yang

dialami P2TP2A Kabupaten Malang yakni keterbatasan sumberdaya dan

12

Wawancara Klien P2TP2A Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kantor Pengadilan

Agama, 14 Maret 2014 ) 13

Sayekti, Wawancara Masyarakat Umum Kabupaten Malang (Wisma Kalimetro, 7 Maret 2014)

78

sumber dana, perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Malang memiliki 33

Kecamatan dari ujung barat berbatasan dengan dengan Kabupaten kediri

dan ke ujung timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, yang

jumlah luas wilayah mencapai 3.534,86 m2 dengan kondisi geografis dan

topografis yang berbeda, sungguh merupakan tantangan tersendiri bagi

konselor P2TP2A Kabupaten Malang yang hanya memiliki 5 orang

konselor.14

Hal serupa juga diutarakan oleh wakil koordinator Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kabupaten Malang Hikmah Bafagih, yang menjadi kendala bagi kami

adalah cakupan wilayah Kabupaten Malang yang cukup luas dan kami

hanya memiliki sedikit konselor, ini menguras banyak tenaga.15

Di sisi lain Masyarakat juga merasakan kendala-kendala atas akses

informasi yang disampaikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang, seperti hasil

wawancara dengan informan yang menjadi klien P2TP2A Kab. Malang

Kasus KDRT dan Sayekti yang juga masyarakat yang berdomisili di Kab.

Malang yang telah didapat oleh peneliti, bahwa seharusnya Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kabupaten Malang disosialisasikan ke desa-desa.16

Lebih lanjut wakil

Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan

Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang, menanggapai bahwa, untuk jejaring

14

Rosyidah, Zuhroh, Wawancara (Kantor P2TP2A Kabupaten Malang, 3 Maret 2014) 15

Bafagih, Hikmah, Wawancara (Kantor P2TP2A Kabupaten Malang, 18 Maret 2014) 16

Klien P2TP2A Kasus KDRT Wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 14

Maret 2014)

79

sudah disosialisasikan, namun belum merata, banyak juga klien dari

P2TP2A Kabupaten Malang menghubungi dan melakukan konsultasi

terkait berbagai macam kasus mereka adukan melalui email, karena klien

dari P2TP2A Kabupaten Malang tidak hanya yang berada di Malang,

akan tetapi banyak juga warga Malang yang berdomisili di luar Negeri

menjadi tenaga kerja dan sejenisnya.17

Secara toristis seperti yang dikemukakan oleh Prof. DR. Sunyoto

Usman, Guru Besar Sosiologi Lingkungan di Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, pola hubungan antara masyarakat

dengan instansi yang dibuat Pemerintah terhadap kebijakan atas program

yang akan dijalankan itu perlu adanya sosialisasi, konsultasi publik, dan

partisipasi.18

Oleh karena Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten

Malang berdasarkan Peraturan Bupati (PerBup) Kabupaten Malang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten

17

Bafagih, Hikmah, Wawancara (Kantor P2TP2A Kab. Malang. 18 Maret 2014 18

Prof. DR. Sunyoto Usman Dalam Forum Diskusi Dengan Tim Penasehat Hukum FMPMA

(Wisma Kali Metro: 16 Maret 2014)

PARTISIPASI

KONSULTASI PUBLIK

SOSIALISASI

Tabel 4

80

Malang, sejatinya telah menerapkan pola tersebut, mengingat P2TP2A

Kabupaten malang merupakan organisasi fungsional yang dikelola oleh

masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam semangat kemitraan.19

Sehingga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A) dalam pelaksanaanya harus mengacu pada Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mengingat Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kabupaten Malang termasuk organisasi penyelenggara pelayanan publik.

Dalam hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa, Pusat pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten

Malang telah menerapkan pola hubungan antara masyarakat dengan

P2TP2A Kabupaten Malang. Namun, oleh karena kendala dari

kurangnya sumber daya Manusia atau tenaga konselor dan juga sumber

dana yang sangat minim anggarannya, maka pola hubungan yang

meliputi sosialisasi, konsultasi publik dan partisipasi dirasa kurang

maksimal, mengingat keterbatasan dan cakupan wilayah Kabupaten

Malang yang amat luas.

19

Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang

81