BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 1.1 Profil...
-
Upload
nguyendien -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 1.1 Profil...
63
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
1.1 Profil Sekolah
Sekolah Dasar Negeri Samban 02 didirikan
pada tahun 1981. Dibangun dengan menggunakan
dana Inpres. Gedung sekolah didirikan di atas
tanah milik desa.
SD Negeri Samban 02 berdiri pada keadaan
lingkungan dan sosial masyarakat sangat terbatas,
terutama pada sektor pertanian. Sekarang sudah
ada peningkatan. Sebagian besar siswa berasal dari
dusun Karangjoho sehingga jumlah siswa sangat
terbatas.
SDN Samban 02 yang berada di Desa Samban
Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, tepatnya
di sebelah selatan krajan Samban berbatasan
didusun Kerban Kelurahan Harjosari.
Sekolah ini memiliki 6 Ruang Kelas, 1 ruang
guru, 1 Ruang Kepala Sekolah, 1 Ruang
Perpustakaan, 1 Dapur, 1 Ruang Dapur , dan 7
WC.
Keberadaan SD Negeri Samban 02 merupakan
SD Imbas menerapkan pembelajaran PAKEM
dengan memanfatkan media pembelajaran yang ada
64
serta lingkungan sebagai sumber belajar. Dengan
sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada
meskipun belum sepenuhnya sempurna SDN
Samban 02 berusaha untuk meningkatkan kinerja
guna meningkatkan prestasi dan mutu untuk
mewujudkan visi dan misi sekolah agar tercapai
secara optimal. Berikut visi dan misi SD Negeri
Samban 02:
a) Visi
Menjadi warga negara berbudi pekerti luhur,
cerdas dalam bertindak, terampil dan kreatif.
b) Misi
1) Meningkatkan pendidikan keimanan dan
pendidikan karakter.
2) Meningkatkan kualitas pembelajaran yang
aktif, inovatif, kreatif, efektif dan
menyenangkan.
3) Meningkatkan kompetensi pendidik dan
peserta didik.
4) Meningkatkan kerjasama antara sekolah dan
masyarakat.
5) Peningkatan kepedulian terhadap
lingkungan.
65
1.2 Hasil Penelitian
Berdasarkan data dan informasi yang telah
dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan
studi dokumen, langkah selanjutnya peneliti
melakukan analisis dokumen yaitu berupa Juknis
BOS tahun 2017 guna mengetahui apakah ada
kesenjangan antara standar dengan
pelaksanaannya serta melakukan pembahasan
terkait dengan desain, instalasi, proses, produk
serta analisis manfaat biaya dari program BOS di
SD Negeri Samban 02.
1.2.1 Evaluasi Desain Program BOS dalam
Rangka Pemenuhan SPM di SD Negeri
Samban 02
Tahap pertama dari evaluasi ini adalah
mengetahui desain program yang mencakup
definisi, proses dan aktivitas serta tujuan
program.
1. Gambaran Tahap Desain Program BOS Di
Sekolah
Hasil dari tahapan ini didapat dari
wawancara, dan studi dokumentasi.
Berdasarkan wawancara dengan bendahara,
kepala sekolah, komite, pengawas dan UPTD.
66
Adapun hasil wawancara terhadap narasumber
tersebut adalah sebagai berikut:
“Program BOS yaitu program untuk pembiayaan sekolah, kemudian tujuannya yaitu untuk pembiayaan sekolah, termasuk proses kegiatan
belajar mengajar. Sasaran targetnya yaitu untuk semua murid. Program ini sangat penting diterapkan. Dana BOS juga digunakan untuk pemenuhan SPM. Dana BOS digunakan untuk proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, lomba untuk siswa, kemudian pelatihan-pelatihan termasuk pelatihan guru, KKG untuk meningkatkan mutu pendidik. Dana BOS juga berperan besar dalam pemenuhan SPM karena sumber utama keuangan sekolah dari dana BOS”. (Wawancara dengan Bendahara SD Negeri Samban 02, 18 Desember 2017)
Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala
sekolah SD Negeri Samban 02:
“Program BOS merupakan program pemerintah, dana dari pemerintah untuk kelangsungan dan kelancaran pendidikan. Tujuan pokoknya untuk kelancaran pendidikan. Kemudian sasaran program terutama anak didik. Besar dana yang
diterima pertahun persiswa adalah Rp. 800.000. program BOS sangat penting diterapkan disekolah, karena BOS merupakan satu-satunya sumber dana untuk kelangsungan pendidikan. BOS sangat terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena untuk memenuhi SPM sumber dana juga dari BOS. Kemudian ditunjang dengan program-program unggulan sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler drumband, keolahragaan, serta pramuka. Kemudian program kerja sama dengan pihak lain yang tidak terikat. SD Negeri Samban 02 saat ini sedang bekerja sama dengan PT Coca-Cola Bawen dalam program PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat). Tujuannya
67
yaitu untuk meningkatkan penjaminan mutu sekolah.”
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh
komite sekolah SD Negeri Samban 02:
“Program BOS maknanya bahwa karena sekolah wajib dibiayai oleh pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu pemerintah wajib memberi bantuan kepada sekolah baik negeri maupun swasta. Tujuan pokoknya untuk penyelenggaraan pendidikan, tetapi faktualnya angka tersebut baru memenuhi dalam tingkat layanan, untuk bicara mutu masih sangat kurang (keseimbangan kognitif, afektif dan psikomotorik) artinya penyelenggaraan BOS masih perlu ditingkatkan. Sasaran program ini adalah warga sekolah baik negeri maupun swasta. Untuk memenuhi SPM, program BOS ini perlu ditingkatkan. Untuk memenuhi SPM sekolah diterjemahkan dalam RKAS dengan sumber dana dari BOS. Program unggulan sekolah yaitu membangun pendidikan karakter untuk memenuhi 8 standar pendidikan, pendidikan dibidang agama, prestasi akademik maupun non akademik. Untuk strategi saya berbicara mutu pendidikan di Samban 02 saya planning 6 tahun, diantaranya membangkitkan motivasi orang tua dan siswa, membangun suatu kebanggaan, menata sistem manajerial sekolah, ketercukupan kebutuhan-kebutuhan dasar anak maupun guru, menciptakan lingkungan sekolah sehat, meningkatkan prestasi akademik ditahun ke 4 yaitu menambah tambahan jam belajar mulai kelas 4 dengan maksud di kelas 6 siap menghadapi ujian”.
Pengawas sekolah dan UPT juga
mengungkapkan hal yang sama mengenai desain
program BOS ini, bahwa:
68
“Program BOS merupakan program pemerintah yang diberikan oleh sekolah dasar negeri/swasta untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Tujuan pokoknya sudah diatur oleh kementrian pendidikan yaitu membebaskan pungutan biaya operasional sekolah bagi peserta didik,
meringkankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik, membebaskan pungutan peserta didik yang orangtuanya tidak mampu. Sasaran programnya yaitu warga sekolah sehingga kegiatan sekolah dibiayai oleh BOS, harapannya dana bisa mencukupi operasional sekolah. Besar dana yang diterima persiswa pertahun Rp 800.000. dengan dana BOS baru sebagian saja SPM yang terpenuhi, sehingga sekolah masih perlu sumber dana lain melalui dana sumbangan yang tidak mengikat, di Samban 02 mendapat dana sumbangan kesehatan dari Cocacola, dan sumbangan dari masyarakat yang mampu untuk membeli drumband, sumbangan ini bersifat suka rela dan tidak memaksa”.
Berdasarkan hasil wawancara dari bendahara,
kepala sekolah, pengawas dan guru diatas telah
menunjukkan gambaran secara langsung terkait
desain program di sekolah. Dapat kita ketahui
bahwa program BOS merupakan program dari
pemerintah untuk sekolah, dengan tujuan untuk
membebaskan pungutan biaya operasional
sekolah bagi peserta didik, meringkankan beban
biaya operasional sekolah bagi peserta didik,
membebaskan pungutan peserta didik yang
orangtuanya tidak mampu. Sasaran dari
program ini adalah seluruh warga sekolah
69
sehingga penting untuk diterapkan. Program ini
berperan sebagai sumber dana utama dalam
memenuhi SPM sekolah dengan ditunjang
berbagai macam program unggulan sekolah baik
dibidang akademik maupun non akademik.
Namun untuk peningkatan mutu, sekolah masih
membutuhkan dukungan dana dari pihak lain,
sehingga sekolah bekerja sama dengan
perusahaan setempat dan memperoleh
sumbangan berupa dana untuk peningkatan
mutu sekolah.
2. Analisis Tingkat Kesesuaian Desain Program
Dengan Standar
Gambaran desain program BOS di sekolah
berdasarkan data yang diperoleh melalui
wawancara dengan beberapa informan.
Kemudian deskripsi terkait desain program
dikaji untuk mengetahui keseuaiannya dengan
peraturan yaitu dengan Juknis BOS tahun 2016.
Berikut definisi, tujuan, sasaran program dan
besar dana yang diterima, menurut
Permendikbud Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Juknis BOS Tahun 2016 yang digunakan
sebagai standard:
70
1. Definisi program BOS: program pemerintah
yang pada dasarnya adalah untuk
penyediaan pendanaan biaya operasi non
personalia bagi satuan pendidikan dasar
sebagai pelaksana wajib belajar.
2. Tujuan program BOS: meringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan
dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang
bermutu, dan berperan dalam mempercepat
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan
(SNP).
3. Sasaran program BOS meliputi Satuan
Pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT,
SD-SMP Satu Atap, SMA, dan SMK baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat di seluruh provinsi Indonesia
yang sudah terdata dalam system Data Pokok
Pendidikan Dasar dan Menengah. Besar dan
yang diterima di jenjang Sekolah Dasar
sebesar Rp 800.000 persiswa pertahun.
Data dokumen menunjukkan bahwa Juknis
Program BOS tahun 2016 sudah ada.
Berdasarkan data hasil wawancara diperoleh:
71
1. Definisi program BOS maknanya karena
pendidikan wajib dibiayai oleh pemerintah
dan masyarakat, oleh karena itu pemerintah
wajib memberi bantuan kepada sekolah baik
negeri maupun swasta. Sehingga pemerintah
memberi bantuan dana melalui program
BOS yang merupakan program pemerintah
yang diberikan oleh sekolah dasar
negeri/swasta untuk memenuhi kebutuhan
operasional sekolah.
2. Tujuan program BOS adalah untuk
membebaskan pungutan biaya operasional
sekolah bagi peserta didik, meringkankan
beban biaya operasional sekolah bagi peserta
didik, membebaskan pungutan peserta didik
yang orangtuanya tidak mampu. Dana BOS
juga digunakan untuk pemenuhan SPM.
3. Sasarannya adalah seluruh warga sekolah.
Program ini berperan sebagai sumber dana
utama dalam memenuhi SPM sekolah
dengan ditunjang berbagai macam program
unggulan sekolah baik dibidang akademik
maupun non akademik. Besar dana yang
diterima oleh sekolah adalah Rp 800.000
persiswa pertahun.
72
Berdasarkan perspektif terkait definisi, tujuan
sasaran dan besar biaya menurut sekolah di
atas, desain program BOS di sekolah terkait
definisi sasaran dan besar dana sudah sesuai
dengan ketentuan yaitu juknis BOS yang
didalamnya menjelaskan hal yang sama bahwa
program pemerintah yang pada dasarnya untuk
penyediaan pendanaan biaya operasi
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan
menengah. Sasaran program BOS adalah semua
satuan pendidikan dasar dan menengah baik
negeri maupun swasta (memiliki ijin operasional)
yang sudah terdata dalam dapodikdasmen.
Besar bantuan dana yang diterima oleh satuan
pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta
didik, dengan besar dana yang diterima persiswa
pertahun sebesar Rp 800.000,-. Untuk tujuan
BOS masih sudah sesuai dengan juknis karena
selain tujuan pokok juga terdapat tujuan umum
yang didalamnya juga menjelaskan bahwa dana
BOS digunakan untuk mempercepat tercapainya
SPM dan SNP. Jika dianalisis lebih dalam lagi
indikator SPM akan segera dicapai jika
perencanaan dalam RKAS dilakukan secara
maksimal dengan menggunakan sumber daya
73
dan fasilitas yang memadai. Termasuk
kompetensi staf yang ada di sekolah,
pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan
yang berlaku.
1.2.2 Evaluasi Instalasi Program BOS dalam
Rangka Pemenuhan SPM di SD Negeri
Samban 02
Tahap kedua pada evaluasi ini adalah instalasi,
dimana dalam kegiatan ini rancangan program
digunakan sebagai standar untuk
mempertimbangkan langkah-langkah operasional
program. Pada tahap instalasi, data diperoleh dari
hasil wawancara dari beberapa narasumber
kemudian di cek kebenaran datanya melalui studi
dokumen.
1. Gambaran Tahap Instalasi Program BOS Di
Sekolah
Gambaran tahap instalasi didapat dari
data hasil wawancara dengan beberapa
narasumber. Berikut hasil wawancara dengan
bendahara SD Negeri Samban 02:
“Karakter siswa disini antusias dan sering mengikuti lomba, program BOS sesuai dengan keadaan setempat karena orangtua siswa sebagian
74
besar bekerja sebagai buruh. Untuk alokasi dana juga digunakan SPM sesuai dengan aturan dan patokan yang berlaku. Kebutuhan yang dapat diidentifikasi diantaranya lomba, media pembelajaran, pelatihan, alat peraga, kit IPA, buku. Dari guru setiap kelas mengusulkan kebutuhannya
masing-masing untuk dianggarkan dan dibuat RKAS juga dibuat sesuai dengan juknis”.
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh
kepala sekolah SD Negeri Samban 02:
“BOS tidak kembali kepada anak berupa uang, jadi BOS digunakan untuk pembiayaan GTT, PTT, lomba, peralatan mengajar dll. Alokasi dana BOS digunakan untuk operasional sekolah melalui pembuatan RKAS, jadi pembelajaan dari dana BOS berdasarkan pada RKAS. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang dapat diidentifikasi yaitu mengacu pada 8 standar pendidikan dan sesuai dengan juknis BOS. RKAS dibuat bersama-sama meliputi guru-guru kelas, bendahara, kepala sekolah, kemudian dibantu oleh operator, dan disahkan dan diawasi oleh komite sekolah”.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh
pengawas sekolah, yang menyatakan bahwa:
“Biaya BOS sangat membantu sekolah, masyarakat utama di wilayah Bawen penghasilannya tergolong menengah kebawah sehingga sangat membantu masyarakat. RKAS yang dibuat harus sesuai dengan juknis BOS. Subjek yang terlibat dalam pembuatan RKAS adalah kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Dibuat pertahun anggaran setiap bulan Januari, ada anggaran perubahan dibulan Juni.
Berdasarkan wawancara dari narasumber
diatas, menunjukkan gambaran instalasi program
75
BOS, bahwa program sesuai dengan keadaan
sosial ekonomi keadaan sasaran target yaitu
warga sekolah. Rancangan program BOS di SD
Negeri Samban 02 dilakukan dengan menyusun
Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)
dengan mengacu pada pemenuhan SPM dan 8
Standar Nasional Pendidikan (SNP). RKAS dibuat
secara bersama-sama artinya kesepakatan antara
guru kelas, kepala sekolah dan komite.
Berdasarakan studi dokumentasi mengenai
perencanaan yang disusun oleh sekolah yaitu
RKAS yang telah dibuat telah disahkan oleh
komite dan kepala sekolah sebagai bentuk
pengawasan terhadap pembuatan RKAS. Peran
pengawasan antar guru juga dilaksanakan dalam
pembelajaan dana. Subjek yang terlibat dalam
pembuatan RKAS yaitu bendahara, kepala
sekolah dan pengawas yang berperan sebagai
penanggungjawab mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.
Berdasarkan data hasil observasi, alokasi dana
BOS digunakan untuk operasional sekolah
melalui pembuatan RKAS yang di dalamnya
mencakup beberapa aspek, yaitu: pengembangan
perpustakaan, penerimaan peserta didik baru,
76
kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan dan
ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan
daya dan jasa, perawatan sekolah dan sanitasi
sekolah, pembayaran honorarium bulanan
termasuk GTT dan PTT yang tidak lebih dari 15%
namun pada kenyataannya masih kurang
sehingga dipenuhi melalui sumbangan dari
masyarakat, selanutnya pengembangan profesi
guru dan tenaga kependidikan melalui workshop,
pelatihan, seminar dll, pembiayaan pengelolaan
sekolah, pembelian dan perawatan perangkat
computer, biaya lainnya seperti peralatan
pendidikan yang mendukung kurikulum yang
diberlakukan oleh pemerintah dan peralatan UKS
dan obat-obatan. Berdasarkan data hasil
observasi diperoleh skor total 108 dari 36 item
aspek yang diamati, sehingga didapat rerata 3,00
dimana hasil rerata tersebut menunjukkan pada
komponen pembiayaan di SD Negeri Samban 02
yang telah diatur dalam juknis BOS berada pada
kriteria sangat baik.
2. Analisis Tingkat Kesesuaian Instalasi
Program Dengan Standar
Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas,
instalasi program BOS di sekolah terkait
77
perencanaan yang dibuat sebagai acuan dalam
pelaksanaan program kurang sesuai dengan
Juknis BOS tahun 2016. Dalam komponen
pembiayaan sudah sesuai dengan Juknis BOS
2016 yang di dalamnya dijelaskan bahwa
komponen yang dapat dibiayai oleh dana BOS
antara lain: 1) pengembangan perpustakaan; 2)
kegiatan penerimaan peserta didik baru; 3)
kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler; 4)
kegiatan ulangan dan ujian; 5) pembelian bahan
habis pakai; 6) langganan daya dan jasa; 7)
perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi
sekolah; 8) pembayaran honorarium bulanan; 9)
pengembangan profesi guru dan tenaga
kependidikan; 10) pembiayaan pengelolaan
sekolah; 11) pembelian dan perawatan perangkat
komputer; dan 12) biaya lainnya seperti peralatan
pendidikan yang mendukung kurikulum yang
diberlakukan oleh pemerintah dan peralatan UKS
dan obat-obatan. RKAS yang telah dibuat harus
disahkan oleh pihak terkait yaitu bendahara,
kepala sekolah dan komite sekolah. Hal ini sudah
sesuai dengan juknis BOS.
Terdapat kesenjangan dalam RKAS yang telah
dibuat, yaitu ketika ada kebutuhan mendadak
78
diluar perencanaan ketika awal pembuatan
RKAS. Kemudian terdapat kendala yang bersifat
teknis yang diungkapkan oleh operator bahwa
format RKAS tiap tahun berubah-ubah. Hal ini
dapat diatasi dengan berkoordinasi dengan Tim
BOS setempat tentang kendala yang dihadapi.
Kembali lagi menurut teori Edward bahwa SDM
terkait kuaifikasi staf harus sesuai jadi tahu apa
yang harus dilakukan dalam implementasi
program, kemudian faktor komunikasi antara
pelaksana program sangat dibutuhkan agar
kendala-kendala selama pelaksanaan program
dapat diminimalisir dan mengurangi
kesalahpahaman antar pihak.
Pengawasan dan monitoring dari pihak Dinas
sudah berjalan dengan baik. Pertama
pengawasan dilakukan dengan cara datang
langsung ke sekolah dan membimbing staf di
sekolah dalam menyusun perencanaan dan
laporan pertanggungjawaban. Kedua, setelah
diadakan verifikasi jika terdapat temuan baik itu
masalah administratif maupun teknis, pihak UPT
akan menyampaikan kepada pihak sekolah
dimana hal ini termasuk dalam proses
komunikasi yang baik antar pelaksana program.
79
Dan kemudian pihak sekolah akan memperbaiki
dan menajalan sesuai dengan perbaikan tersebut.
1.2.3 Evaluasi Proses Program BOS dalam
Rangka Pemenuhan SPM di SD Negeri
Samban 02
Evaluasi proses pelaksanaan BOS di SD Negeri
Samban 02 mencakup prinsip pelaksanaan
program BOS, ketercapaian SPM sekolah,
partisipasi masyarakat, dan pengawasan terhadap
pelaksanaan program.
1. Gambaran Proses Pelaksanaan Program BOS
Di Sekolah
Dalam tahap ini, data diperoleh dari hasil
wawancara dengan bendahara, kepala sekolah,
komite, pengawas dan UPTD serta orangtua siswa.
Prinsip pelaksanaan program BOS di SD Negeri
Samban 02 sesuai dengan prinsip program BOS
yang terdapat dalam juknis BOS dengan
mengutamakan keterbukaan terhadap semua
pihak termasuk orangtua siswa dengan membuat
pengumuman penggunaan anggaran BOS
(ditempel di dinding). Orangtua juga berpartisipasi
dalam program ini, artinya mendukung dengan
baik melalui sumbangan-sumbangan dari
80
orangtua siswa dan alumni. Untuk kesesuaian
antara dana yang diterima dengan kebutuhan
sekolah adalah relatif, yaitu bergantung pada
rencana untuk setiap tahun pembelajaran. Ketika
rencana yang dianggarkan banyak maka dana
BOS yang diterima tidak dapat mencukupi
kebutuhan sekolah, sedangkan ketika rencana
yang dianggarkan tidak terlalu banyak maka dana
BOS yang diterima dapat sesuai atau mencukupi
kebutuhan sekolah. Kecukupan kebutuhan
operasional sekolah juga bergantung pada jumlah
siswa pertahun, karena jumlah dana yang
diterima harus sesuai dengan jumlah siswa
padahal kebutuhan tidak menentu tergantung
pada program yang dibuat. Hal ini diperkuat dari
hasil wawancara dengan bendahara yang dibantu
oleh operator yang menjelaskan bahwa:
“Berbeda tahun, berbeda anggaran dan berbeda pula jumlah peserta didik yang diterima sekolah. Misalnya anggaran tahun sekian banyak tetap murid yang diterima sedikit, atau bahkan sebaliknya sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan sekolah”.
Hal ini sejalan dengan apa yang di ungkapan
oleh Bambang Ismanto (2014) yang menyatakan
bahwa secara teknis, persoalan perencanaan yang
diahadapi sekolah dalam hal ini SD/MI di
81
Kabupaten/Kota eks Karesidenan Semarang pada
bidang Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
adalah pada pembatasan jumlah siswa yang
sesuai standar proses yang menekankan total
BOS yang diterima sementara biaya operasional
tidak mutlak bersifat “biaya variabel”. Hal ini
tentunya akan mempengaruhi kebutuhan
sekolah.
Berdasarkan studi dokumentasi, pemenuhan
indikator SPM sekolah di SD Samban 02 masih
kurang atau belum semua terpenuhi. Karena
menurut kepala sekolah terpenuhinya SPM tidak
hanya soal keuangan yang dibiayai dari dana BOS
tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain selain
pendanaan melainkan juga membutuhkan
perhatian dari masyarakat termasuk orangtua,
siswa dan juga pihak sekolah juga harus sinkron.
Berdasarkan wawancara dengan beberapa
narasumber ketepatan pencairan dana BOS akhir-
akhir tahun ini sering terlambat. Sehingga
mempengaruhi terhadap kebutuhan sekolah.
Pengawasan dari guru tentu transparan karena
untuk guru yang membutuhkan dana wajib
menyampaikan kepada kepala sekolah. Bentuk
transparansi kepada dinas yaitu dalam bentuk
82
laporan yaitu SPJ, hal ini juga diperkuat dari
studi dokumen bahwa SPJ sudah dibuat.
Kemudian dari inspektorat juga ada peninjauan.
Ketika evaluasi dana BOS tidak ada temuan-
temuan terkait penyalahgunaan dana karena
sistemnya transparan dan sudah sesuai dengan
rencana anggaran dan di SD ini apabila ada
anggaran, ada pembelanjaan pasti ada barang.
Kepala sekolah menyampaikan bahwa:
“Komite sekolah sangat berperan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan BOS. Komite sekolah mempunyai impian-impian yang tinggi, sehingga pihak sekolah harus menyusun program-program sesuai dengan impian bapak komite. Bentuk partisipasi komite sekolah diantaranya ikut membimbing, memberi dorongan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BOS”.
Kepala sekolah juga mengungkapkan bahwa
orangtua siswa juga berpartisipasi terhadap
pelaksanaan program BOS, karena pihak sekolah
memaparkan program-program yang sedang
dijalankan oleh sekolah kepada orangtua siswa
melalui rapat. Respon orangtua siswa sangat baik
dan mendukung program-program sekolah.
Sehingga sekolah sekarang mengalami kemajuan
karena orangtua sangat mendukung dan
berpartisipasi terhadap program sekolah.
83
Kendala dalam pelaksanaan BOS di SD
Samban 02 adalah keterlambatan pencairan dana
BOS. Sehingga akan mempengaruhi operasional
sekolah, dalam hal ini sekolah menyiasati dengan
meminjam dana dari tabungan atau
perseorangan. Hal senada juga disampaikan oleh
Kepala UPTD bahwa:
“Memang akhir-akhir ini tidak sesui dengan juklak dan juknis BOS yang di dalamnya menyatakan bahwa H-sekian dana akan cair di awal bulan (triwulan), tetapi pada kenyataannya sering cair pada akhir triwulan. Untuk menyiasati kekurangan dana sekolah bisa meminjam dana tabungan siswa, atau meminjam dana di Koperasi Pengawai Negeri (KPN) dan BUKP sehingga lahan koperasi itu menjadi lahan untuk mengcover kekurangan dana”.
Terkait pelaksanaan program sudah menjadi
kebijakan sekolah dalam memecahkan masalah
dan kendala terkait dana BOS, mencari solusi
yang tidak menyimpang dari peraturan yang
berlaku.
2. Analisis Tingkat Kesesuaian Proses
Pelaksanaan BOS Di Sekolah Dengan
Standar
84
Berdasarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun
2015 tentang Juknis BOS Tahun 2016 yang
digunakan sebagai standard:
1. Pendataan: satuan pendidikan melakukan
pendataan dan memasukkan data ke dalam
Dapodikdasmen secara online.
2. Tahap Penyaluran Dana, terdiri dari dua
tahap. Tahap pertama yaitu mekanisme
penyaluran di tingkat pusat ke daerah. Tahap
kedua penyaluran dari daerah ke satuan
pendidikan, melalui rekening sekolah.
3. Waktu Penyaluran Dana
Dana BOS disalurkan dari pusat ke daerah
secara triwulan. Berikut bagan tahap
pendataan untuk pencairan dana BOS
berdasarkan Juknis BOS tahun 2016:
Gambar 4.1 Tahap Pendataan Untuk Pencairan Dana BOS
85
Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat
bahwa penyaluran dana BOS dilakukan secara
triwulan dengan ketentuan:
1. Triwulan 1 yaitu pada bulan Januari-Maret.
Dilakukan paling lambat pada minggu
ketiga bulan Januari.
2. Triwulan 2 yaitu pada bulan April-Juni.
Dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
pada awal bulan April.
3. Triwulan 3 yaitu pada bulan Juli-
September. Dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli.
4. Triwulan 4 yaitu pada bulan Oktober-
Desember. Dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober.
Berdasarkan wawancara dengan beberapa
narasumber, pendataan di Dapodikdasmen sudah
dilakukan. Kendala utama dalam pelaksanaan
program ini adalah ketepatan pencairan dana,
dimana dana BOS yang seharusnya cair di awal
bulan, namun pada pelaksanaan sebenarnya dana
cair di akhir bulan. Sehingga sangat
mempengaruhi kebutuhan sekolah. Dalam hal ini
sekolah harus mencari solusi untuk memecahkan
kendala tersebut, dapat dilakukan dengan cara
86
berdiskusi dengan pihak UPTD. Masalah ini
sudah keluar dan tidak sesuai dengan juklak dan
juknis BOS tahun 2016. Sehingga perlu diatasi
dan dicari solusi dari masalah tersebut. Karena
dalam juknis BOS dijelaskan bahwa waktu
penyaluran dana dilakukan setiap 3 bulan sekali,
yaitu pada periode Januari Maret, periode April
Juni, periode Juli September dan pada periode
Oktober Desember. Sedangkan menurut UPT,
dana sering cair pada akhir triwulan. Misalnya
pada periode Oktober Desember, dana cair sekitar
akhir bulan Desember.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala
UPTD, di Kecamatan Bawen telah dibuat forum
terkait program BOS, sehingga untuk
mengungkapkan masalah, kendala yang dihadapi
selama pelaksanaan BOS menjadi lebih mudah
melalui sebuah media dan forum tersebut. Melalui
forum itu juga, pihak UPTD juga dapat saling
memberi informasi, diskusi dan umpan balik
terhadap pelaksanaan program BOS pada masing-
masing sekolah. Selain melalui forum tersebut, di
Kecamatan Bawen ada sebuah Tim BOS dimana
tim ini anggotanya terdiri dari beberapa kepala
sekolah, yang bertugas memberi arahan,
87
bimbingan serta sosialisasi terkait kebijakan baru
terkait implementasi program BOS di sekolah
melalui rapat rutin.
Secara umum, pada proses pelaksanaan
program BOS terkait:
1) Prinsip pelaksanaan sudah sesuai dengan
peraturan yaitu Juknis BOS yang didalamnya
menjelaskan bahwa prinsip pelaksanaan
program BOS harus memperhatikan efisiensi,
efektifitas, akuntabel, transparansi dan
kemanfaatan. karena hal tersebut sudah
menjadi tugas dan tanggung jawab Tim
Manajemen BOS ditingkat sekolah dimana
komitmen daripada pelaksana program yang
harus sesuai dengan peraturan.
2) Ketercapaian SPM sekolah belum seluruhnya
tercapai, menurut peraturan tingkat
keberhasilan SPM sekolah harus mencapai
100%. Berdasarkan studi dokumen, SPM di SD
Negeri Samban 02 masih ada beberapa
indikator yang belum tercapai.
3) Partisipasi masyarakat harus tetap ada,
namun jika menerima sumbangan harus
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dana
tersebut harus digunakan untuk program yang
88
jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh
karena itu diperlukan pengawasan terhadap
pelaksanaan program.
4) Pengawasan terhadap pelaksanaan program
harus secara berjenjang dan berkala.
Pengawasan di sekolah sudah sesuai dengan
juknis BOS tahun 2016 yaitu pengawasan
dilakukan secara terpadu dan berkala, hal ini
juga diperkuat dari hasil studi dokumen
tentang hasil perhitungan SPM yang
didalamnya tercantum kunjungan dan
monitoring oleh pengawas secara berkala.
Pengawas juga melakukan kunjungan
lapangan secara langsung dengan datang
langsung kesekolah dalam rangka
pembimbingan dan monitoring.
1.2.4 Evaluasi Produk Program BOS dalam
Rangka Pemenuhan SPM di SD Negeri
Samban 02
Evaluasi produk berkaitan dengan hasil yang
telah dicapai dari program BOS yang
dilaksanakan di SD Negeri Samban 02.
1. Gambaran Produk Program BOS Di Sekolah
89
Berdasarkan data wawancara dari beberapa
narasumber. Laporan pertanggungjawaban dibuat
oleh bendahara dan kepala sekolah kemudian
dibantu oleh operator dan diawasi oleh guru.
Beberapa program yang sudah tercapai selama
pelaksanaan program BOS ini bermacam-macam
diantaranya pembangunan WC/toilet, pembelian
drumband, membuat taman, mushola. Terkait
dengan kemajuan siswa dalam bidang prestasi
yakni siswa telah mengkuti semua bidang lomba
dimana sumber dananya dari BOS. Hal tersebut
diperkuat dengan data hasil dokumentasi daftar
sarana dan prasarana sekolah yang terdiri dari
barang inventaris tidak bergerak yaitu barang
inventaris yang tidak dapat dipindahkan dan
barang inventaris bergerak (terlampir). Berkaitan
dengan pencapaian prestasi siswa baik dibidang
akademik dan nonakademik diperkuat dengan
data hasil studi dokumen (terlampir).
Berdasarkan data wawancara, evaluasi di
sekolah sudah dilaksanakan secara efektif dan
dapat mendukung perbaikan-perbaikan.
Perubahan yang sangat perlu dilakukan ialah
karakter peserta didik, dilakukan dengan guru
memberi salam kepada peserta didik yang datang,
90
kemudian literasi membaca selama 15 menit,
dimana hal ini sangat berpengaruh terhadap
kondisi kognitif siswa serta afektif karena melatih
kedisiplinan siswa. Sehingga diharapkan dapat
mengalami kemajuan dibidang akademik. Untuk
sistem pelaporan SPM sekolah dilakukan secara
online dan diminta oleh dinas. Kekuatan dan
kelemahan dari program ini yaitu karena BOS
merupakan sumber dana utama bagi sekolah
sehingga menjadi kekuatan bagi sekolah untuk
melaksaakan pendidikan. Sedangkan untuk
kelemahannya yaitu laporan harus sesuai dengan
RKAS, namun biasanya ada kebutuhan mendadak
yang harus dicukupi. Sehingga kesulitan dalam
menyesuaikan laporan dengan RKAS.
Dana BOS digunakan untuk operasional
sekolah, termasuk dalam pemenuhan SPM
sekolah. SPM sekolah mencakup beberapa
indikator, seluruh indikator SPM di SD Samban
02 belum seluruhnya tercapai. Hal ini dapat
dilihat dari studi dokumentasi tentang
perhitungan SPM sekolah, dimana dokumen ini
nantinya dilaporkan secara online kepada dinas
pendidikan setempat. Menurut Kepala UPTD
91
Kecamatan Bawen, laporan SPM ini harus dibuat
sesuai dengan keadaan sekolah yang sebenarnya.
2. Analisis Tingkat Kesesuian Produk Dengan
Standar
Ukuran produk yang telah dicapai oleh
sekolah didasarkan pada pencapaian tujuan
program. Tujuan program berdasarkan juknis
BOS mencakup tujuan pokok dan tujuan umum.
Tujuan pokok program BOS seperti yang sudah
dijelaskan pada bab sebelumnya sudah tercapai
yaitu tidak adanya pungutan bagi seluruh peserta
didik dan biaya operasi satuan pendidikan
menjadi lebih ringan. Namun untuk tujuan secara
umum masih kurang sesuai karena pencapaian
indikator SPM sekolah masih belum terpenuhi.
Peningkatan mutu di SD Negeri Samban 02 dapat
dilihat dari pengembangan dan pencapaian sarana
dan prasarana sekolah (terlampir), prestasi siswa
dibidang akademik dan non akademik termasuk
nilai Ujian Nasional (terlampir). Berdasarkan hasil
wawancara perkembangan lulusan di SD Negeri
Samban 02 dikatakan baik karena tingkat lulusan
mencapai 100%. Hal ini berarti menunjukkan
bahwa dana BOS cukup berhasil dalam
menunjang program wajib belajar 9 tahun.
92
Namun untuk pencapaian mutu yang mangacu
pada SPM belum seluruhnya tercapai hal ini
dilihat dari perhitungan SPM sekolah (terlampir).
Pada aspek kurikulum pada indikator yang
berbunyi “pemerintah kabupaten/kota memiliki
rencana dan melaksanakan kegiatan untuk
membantu satuan pendidikan dalam
mengembangkan kurikulum dan proses
pembelajaran yang efektif” belum memenuhi SPM
dan masih dalam tahap mempunyai rencana.
Adanya kerjasama antara pihak sekolah
dengan masyarakat dan perusahaan, mutu di SD
Samban 02 mulai mengalami peningkatan yaitu
pada program sekolah sehat dalam bentuk
Program Pola Hidup Bersih dan Sehat yang
didanai oleh PT Cocacola.
Sehingga secara umum produk yang berkaitan
dengan peningkatan mutu yang didanai oleh BOS
belum sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
1.2.5 Evaluasi Manfaat Biaya Program BOS
dalam Rangka Pemenuhan SPM di SD
Negeri Samban 02
93
Pada tahap ini, peneliti berusaha menganalisis
manfaat biaya serta dampak sosial ekonomi
orangtua siswa.
1. Gambaran Manfaat Biaya Program BOS Di
Sekolah
Setelah program BOS dilaksanakan.
Berdasarkan wawancara dengan orangtua siswa
bahwa:
“Program BOS sangat membantu orangtua siswa karena orangtua tidak dipungut biaya lagi untuk sekolah. Karena masyarakat daerah sini sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh di pabrik, jadi dapat diakatakan bahwa penghasilannyaa menengah kebawah, jadi dengan adanya BOS ini sangat meringankan orangtua siswa, karena untuk membeli buku, peralatan sekolah, untuk pembelajaran itu dibiayai oleh BOS sehingga orangtua tidak dipungut biaya lagi”.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh kepala
sekolah bahwa BOS ini dapat meringankan
orangtua siswa, serta sangat mendukung
operasional sekolah. Jadi tidak ada alasan dari
orangtua untuk tidak menyekolahkan anaknya.
Selain itu dana BOS yang menjadi sumber
keuangan utama di sekolah, sangat mendukung
proses pendidikan serta mendukung pemenuhan
SPM walaupun masih belum tercapai seluruhnya.
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka
program BOS sangat perlu diterapkan mengingat
94
kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tidak hanya
bermanfaat bagi orangtua siswa, namun
implementasi dari program ini juga bermanfaat
bagi warga sekolah, siswa, guru, kepala sekolah.
2. Analisis Kesesuaian Manfaat Biaya Dengan
Standar
Manfaat bagi siswa yaitu meringankan
beban biaya pendidikan siswa. Bagi guru dengan
adanya dana ini, dapat mendukung proses
belajar mengajar. Sedangkan untuk upah/gaji
bagi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap
dana BOS ini sangat berguna, dan akan
mendukung pencapaian SPM sekolah. Dimana
anggaran dana BOS yang dialokasikan untuk
GTT dan PTT tidak lebih dari 15% dari seluruh
dana yang diterima oleh sekolah. Di SD Negeri
Samban 02 gaji untuk GTT dan PTT tidak lebih
dari 15%. Manfaat biaya ini sudah sesuai dengan
juknis dan standar yang telah ditetapkan.
1.3 Pembahasan Penelitian
Penelitian ini berusaha mencari kesenjangan
yang terjadi antara pelaksanaan dengan juknis
pada program BOS di SD Negeri Samban 02 dalam
rangka pemenuhan SPM. Mengingat program wajib
95
belajar 6 tahun yang secara resmi dicanangkan
pada tahun 1984, kemudian dilanjutkan dengan
program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada
tahun 1994 dimana menjelang akhir tuntasnya
program wajib belajar 9 tahun, menurut Gumono
(2010) fokus pembangunan pendidikan yang
dilaksanakan pemerintah sekarang ini sudah
mulai bergeser pada peningkatan mutu dan
relevansi pendidikan. Oleh karena itu sekarang ini
mutu pendidikan sekarang ini lebih ditekankan
dari pada akses pemerataan dan perluasan
pendidikan. Dalam penelitian ini berusaha
menggali informasi mengenai implementasi BOS
dalam rangka pencapaian SPM dimana SPM
merupakan tolok ukur kinerja pelayanan satuan
pendidikan.
Berdasarkan kajian teori, evaluasi merupakan
suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari
informasi yang berguna untuk membuat penilaian
terhadap kelayakan sebuah program termasuk
perencanaan, implementasi hingga hasil suatu
program. Evaluasi program adalah sebuah cara
untuk memperoleh informasi untuk mengetahui
efektifitas dan efeisiensi sebuah program, untuk
mengetahui apakah tujuan program sudah dapat
96
terealisasikan yang kemudian diambil keputusan
sesuai kebijakan program.
Sehingga dalam penelitian ini, informasi di dapat
dari hasil wawancara dari beberapa sumber
sebagai pelaksana program, dari data hasil
observasi dan studi dokumen. Kemudian data
dianalisis berdasarkan teknik analisis data . Hasil
analisis data yang diperoleh digunakan untuk
menilai kelayakan, efektifitas, efisiensi, dan
ketercapaian program BOS dalam pemenuhan
SPM.
Penelitian ini menggunakan model evaluasi
kesenjangan, dimana tujuannya mengetahui
kesenjangan yang terjadi pada setiap komponen
program. Berikut akan dibahas kesenjangan yang
terjadi berdasarkan model evaluasi kesenjangan
yang terdiri dari desain, instalasi, proses, produk
dan manfaat biaya.
1.3.1 Pembahasan Evaluasi Desain Program BOS
dalam Pemenuhan SPM di SD Samban 02
Berdasarkan hasil penelitian bahwa desain
program BOS meliputi definisi, proses dan
aktivitas serta tujuan program. Definisi program
BOS adalah sebuah program dari pemerintah
untuk sekolah, dengan tujuan untuk membiayai
97
operasional sekolah. Sehingga sudah jelas
bahwa pemerintah telah bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu ikut
membiayai operasional sekolah. Sasaran dari
program ini adalah seluruh warga sekolah
sehingga penting untuk diterapkan. Program ini
digunakan untuk membiayai ketercapain
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu
pada tercapainya 8 Standar Nasioanal
Pendidikan (SNP). Dana BOS ini sangat berperan
dalam penyelenggaraan pendidikan ditunjang
dengan program-program unggulan sekolah
dengan tujuan untuk meningkatkan layanan
mutu pendidikan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan Juknis
BOS tahun 2016 bahwa pengertian atau definisi
program BOS adalah program pemerintah untuk
penyediaan pendanaan biaya operasi non
personalia bagi satuan pendidikan dasar dan
menengah. Tujuan pokok program ini adalah
untuk membebaskan pungutan biaya
operasional sekolah bagi peserta didik,
meringkankan beban biaya operasional sekolah
bagi peserta didik, membebaskan pungutan
peserta didik yang orangtuanya tidak mampu.
98
Tujuan ini sudah sesuai dengan juknis BOS,
karena dalam juknis BOS juga menjelaskan
bahwa selain untuk meringankan dan
membebaskan pungutan biaya operasional
sekolah bagi peserta didik, secara umum tujuan
BOS ini adalah juga berperan dalam
mempercepat pencapaian SPM dan pencapaian
SNP. Mengingat sekarang ini pembangunan
pendidikan yang mengarah pada peningkatan
mutu pendidikan, maka para pelaku pendidikan
khususnya guru, kepala sekaolah dan tenaga
pendidik lainnya harus mengetahui hal tersebut,
sehingga diharapkan kedepannya akan lebih
berkomitmen dan berupaya dalam peningkatan
mutu pendidikan.
Dalam mewujudkan peningkatan mutu di SD
Negeri Samban 02, sebenarnya sudah dilakukan
melalui penyusunan berbagai program, namun
kurangnya perhatian penuh dari berbagai pihak
termasuk dalam hal pendanaan, maka mutu
layanan pendidikan yang diselenggarakan
kurang maksimal. Sehingga pihak sekolah
berusaha mencari alternatif lain, yaitu melalui
penerimaan bantuan dan partisipasi dari
orangtua siswa dan sifatnya bukan pungutan,
99
melainkan sumbangan dana secara sukarela.
Sekolah juga bekerja sama dengan pihak lain
seperti dari beberapa industri yang ada di
wilayah tersebut, sehingga bantuan dana yang
diberikan kepada sekolah dapat digunakan
untuk peningkatan mutu sekolah.
Hal tersebut sudah sejalan dengan PP No 48
Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
Dijelaskan bahwa masyarakat di luar
penyelenggara serta peserta didik atau
orangtua/wali dapat memberikan sumbangan
pendidikan secara sukarela dan sama sekali
tidak bersifat mengikat kepada satuan
pendidikan. Sumbangan yang telah diberikan
harus dipertanggungjawabkan secara
transparan kepada pemangku kepentingan. Di
SD Negeri Samban 02 berdasarkan wawancara
dengan komite sekolah, menyampaikan bahwa
hal tersebut dilakukan dengan berpedoman PP
No 48 Tahun 2008 serta bekerja sama dengan
Polsek setempat untuk turut mengawasi
jalannya program tersebut. Kemudian bentuk
transparansi pihak sekolah termasuk pemangku
kepentingan sekolah, dilakukan melalui rapat
dengan pihak tersebut untuk menjabarkan
100
program-program yang akan dilaksanakan dan
alokasi sumbangan yang diberikan.
Jika dianalisis lebih lanjut dalam tahap
desain, definisi, dan proses serta aktivitas sudah
sesuai dengan juknis BOS, untuk tujuan pokok
program juga sudah sesuai dengan juknis, pihak
sekolah sudah memahami bahwa implementasi
BOS juga digunakan untuk menunjang
tercapainya SPM yang mengarah kepada mutu.
Hal ini tercermin pada tujuan umum BOS yaitu
selain meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan, BOS juga sangat
beperan dalam mempercepat pencapaian SPM
dan SNP. Pemahaman sekolah terhadap
keterkaitan dana BOS dengan SPM adalah
bahwa BOS merupakan sumber dana utama
dalam menunjang SPM. Jika ditinjau lebih jauh
lagi pengalokasian dana BOS secara maksimal
dengan pemahaman bahwa selain tujuan pokok
yang harus dijalankan, juga ada tujuan umum
yang harus dicapai dan menjadi prioritas
sekolah yang harus lebih diperhatikan, maka
sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan
secara maksimal. Jadi sebagai sumber dana
utama dalam pencapaian SPM maka harus
101
digunakan semaksimal mungkin melalui
perwujudan program-program yang bermutu
dan tentunya di dukung oleh SDM yang
memadai.
1.3.2 Pembahasan Evaluasi Instalasi Program
BOS dalam Pemenuhan SPM di SD Samban
02
Berdasarkan hasil penelitian bahwa instalasi
mencakup rancangan program yang digunakan
sebagai standar untuk mempertimbangkan
langkah-langkah operasional program. Dalam
perencanaan tersebut sekolah membuat
Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)
yang dibuat oleh guru, bendahara, kepala
sekolah dan komite. RKAS dibuat setiap awal
tahun anggaran yaitu bulan Januari. Sehingga
program sekolah jelas terencana, dimana RKAS
dijadikan standar dalam kegiatan operasional
program BOS di SD Samban 02. Dalam RKAS
juga tercantum anggaran dan pemelanjaan
dalam rangka pemenuhan SPM.
Hasil penelitian ini sejalan dengan Juknis
BOS bahwa dalam RKAS tidak memuat
anggaran yang dilarang dalam pembelanjaan
102
dana BOS. RKAS juga diawasi oleh komite dan
pengawas sekolah. Hal ini diperkuat dengan
data studi dokumentasi yang didalamnya juga
tercantum tandatangan dari bendahara, kepala
sekolah dan komite. Berdasarkan wawancara
dengan komite sekolah, yang menyampaikan
bahwa komite sekolah juga ikut serta dalam
mengawasi dan mengontrol program BOS mulai
dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan
laporan pertanggungjawaban. Sistem
pengawasan yang dilakukan yaitu mencakup
bagaimana sistemnya. Sejak penyusunan
program dan RKAS, hal ini bertujuan agar tidak
terjadi kesalahan dan sesuai dengan
peruntukannya dalam pelaksanaan layanan
pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan
wawancara dengan bendahara yang dibantu
dengan operator ditemui kendala bahwa format
laporan setiap tahun berubah-rubah sehingga
sulit untuk menyesuaikan. Oleh karena itu
komite berusaha melakukan pengawasan
melalui rapat internal sekolah dengan komite.
Hal ini penting guna mengetahui dan
mengevaluasi tengah, artinya untuk
mengevaluasi perbedaan antara RKAS yang telah
103
dibuat dengan pelaksanaan sebenarnya disaat
dilaksanakannya program. Kemudian
pengawasan juga dilakukan saat penyesuaian
RKAS terhadap program untuk semester
berikutnya. Hal ini dilakukan karena terkadang
ada program atau kegiatan mendadak artinya
program tersebut belum ada sejak RKAS dibuat
pada awal tahun anggaran, sehingga perlu
adanya penyesuaian RKAS terhadap program
yang diawasi dan terkontrol sehingga program
berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu
faktor sumber daya manusia juga sangat
diperlukan dalam mendukung tercapainya
tujuan program yang diterjemahkan melalui
RKAS dan dipertanggungjawabkan melalui SPJ,
termasuk pemahaman materi dan teknik
pembuatan laporan-laporan yang diperlukan.
Berkaitan dengan hasil penelitian terdahulu,
hasil penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian dari Aulia Prihatin Asnawi yang
berjudul “Evaluasi Program Bantuan Sekolah
(BOS) Dana Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) Tahun 2012 (Studi Pada Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten
Bintan” yang menunjukkan kebijakan BOS di
104
SMP 6 Bintan sudah berjalan dengan baik,
pelaksanaan program BOS sudah cukup efektif,
efisiensi karena adanya upaya pembuatan
Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS).
Hal tersebut juga sejalan dengan teori
kebijakan oleh Edward bahwa faktor yang
mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dari
implementasi kebijakan program adalah faktor
sumber daya. Faktor sumber daya meliputi staf
yang terdiri dari guru sebagai bendahara
sekolah, kemudian kepala sekolah sebagai
penanggungjawab dan juga komite sekolah. Dar
ketiga subjek tersebut sudah sesuai dengan
kualifikasi hal ini dapat dilihat pada lampiran
perolehan data SPM sekolah, karena kualifikasi
tersebut juga merupakan indikator dalam
pencapaian SPM sekolah.
Jika dianalisis secara keseluruhan RKAS
yang dibuat sudah sesuai dengan standar yang
berlaku dan sesuai dengan teori Edward terkait
dengan struktur birokrasi yang meliputi standar
operasional prosedur, yang menjadi standar
dalam penyusunan RKAS adalah Juklak dan
Juknis BOS tahun 2016.
105
Namun ada kesenjangan yang terjadi antara
RKAS yang telah dibuat dengan pelaksanaan
sebenarnya, kesenjangan yang terjadi ini karena
adanya kegiatan yang mendadak diluar prediksi
ketika awal tahun RKAS dibuat. Sehingga
sekolah harus berusaha menyesuaikan RKAS
yang dibuat dengan pelaksanaan yang
sebenarnya dan tentunya melibatkan pengawas
agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.
Kendala yang diahadapi yakni format pelaporan
yang berbeda setiap tahunnya sehingga sulit
untuk menyesuaikannya. Hal ini dapat diatasi
dengan ikut serta dalam rapat atau pelatihan
dari Dinas maupun Tim BOS di daerah setempat
yang merupakan bentuk dari proses komunikasi
antar pelaksana program, sehingga diharapkan
tidak terjadi kesalahpahaman antar pelaksana
program. Kemudian struktur birokrasi yang jelas
akan meminimalisir perbedaan asumsi diantara
para pelaksana.
1.3.3 Pembahasan Evaluasi Proses Program BOS
dalam Pemenuhan SPM di SD Samban 02
Evaluasi proses mencakup prinsip
pelaksanaan program BOS, ketercapaian SPM
106
sekolah, partisipasi masyarakat, dan
pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Menurut juknis BOS, prinsip pelaksanaanya
yaitu: 1) efisien; 2) efektif; 3) transparan; 4)
akuntabel; 5) kepatutan; 6) manfaat. Dari enam
prinsip tersebut, SD Negeri Samban 02 sudah
efektif dan efisien karena dana yang digunakan
tepat guna dan tepat sasaran, dana tersebut
sudah digunakan oleh warga sekolah sendiri
untuk pembiayaan operasional sekolah dan
bukan digunakan oleh pihak lain ataupun
peruntukan lain selain operasional sekolah. SD
Negeri Samban 02 transparan dalam
pelaksanaan melalui upaya-upaya rapat dan
sosialiasasi terhadap penggunaan dana BOS
oleh siapapun termasuk masyarakat dan
orangtua siswa dengan cara menjabarkan dan
menjelaskan program yang akan dilaksanakan.
Hal tersebut sudah memenuhi prinsip
transparansi dan akuntabel. Pelaksanaan
program ini juga dapat dipertanggungjawabkan
melalui pembuatan laporan SPJ BOS oleh
sekolah yang dievaluasi dan dikontrol oleh
komite dan pengawas sekolah kemudian
dievaluasi oleh kepala UPTD.
107
Indikator ketercapaian SPM di SD Negeri
Samban 02 dapat dilihat dalam laporan
perhitungan SPM sekolah yang dilaporkan
kepada dinas pendidikan secara online.
Beberapa Indikator SPM tersebut mencakup: 1)
sarana dan prasarana; 2) pendidikan dan tenaga
kependidikan; 3) kurikulum; 4) penjaminan
mutu pendidikan; 5) penilaian pendidikan; dan
6) manajemen sekolah. Pada aspek 1, 2, 4, 5 dan
6 berdasarkan indikator SPM di SD Negeri
Samban 02 sudah memenuhi SPM. Namun pada
aspek kurikulum pada indikator yang berbunyi
“pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana
dan melaksanakan kegiatan untuk membantu
satuan pendidikan dalam mengembangkan
kurikulum dan proses pembelajaran yang
efektif” belum memenuhi SPM dan masih dalam
tahap mempunyai rencana.
Proses pelaksanaan program BOS di SD
Negeri Samban 02 juga di dukung oleh
partisipasi orangtua siswa serta masyarakat. Hal
ini seperti diungkapkan oleh kepala sekolah dan
komite sekolah, bahwa sekolah sering mendapat
bantuan dari masyarakat, alumni, dan orangtua
siswa terhadap program-program sekolah. Hal
108
ini diperkuat dari data hasil wawancara dengan
orangtua siswa yang mengungkapkan bahwa
ketika rapat sekolah, orangtua siswa sering
memberi bantuan seikhlasnya (berisfat sukarela)
untuk mendukung pembelajaran di sekolah.
Sehingga dapat dilihat bahwa partisipasi
masyarakat terhadap sekolah baik.
Hasil penelitian proses ini mengalami
kesenjangan pada ketepatan pencairan dana
BOS. Seperti yang diungkapkan oleh kepala
sekolah bahwa dana sering terlambat cair. Hal
ini diperkuat oleh pendapat dari kepala UPTD
bahwa memang akhir-akhir ini dana BOS sering
datang terlambat, bahkan datang saat akhir
triwulan. Hal ini jelas mempengaruhi terhadap
pemenuhan kebutuhan sekolah. Sehingga
sekolah harus mencari alternatif lain untuk
memenuhi kebutuhan sekolah yang harus
segera terpenuhi. Alternatif tersebut dilakukan
dengan meminjam uang tabungan, meminjam
uang milik pribadi, atau bisa juga meminjam
kepada koperasi seperti yang telah diungkapkan
pada wawancara dengan kepala UPTD.
Kesenjangan ini, jika dilihat berdasarkan
teori Edward, akan mempengaruhi efektifitas
109
dan efisiensi implementasi sebuah program.
Faktor struktur birokrasi yang kurang baik,
karena tidak sesuai dengan standar operasional
prosedur (Juknis BOS), dimana dana yang
seharusnya sudah cair menurut periode
pencairan dana BOS dalam Juknis tetapi
mengalami keterlambatan. Hal ini perlu adanya
komunikasi dan pengawasan yang baik antar
para pelaksana kebijakan tersebut.
1.3.4 Pembahasan Evaluasi Produk Program BOS
dalam Pemenuhan SPM di SD Samban 02
Evaluasi produk berisi mengenai hasil yang
telah dicapai dari program BOS yang
dilaksanakan di SD Negeri Samban 02. Dilihat
dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa
banyak pencapaian dibidang sarana dan
prasarana termasuk program pembangunan
fasilitas dan pembangunan sekolah, kegiatan
belajar mengajar termasuk kegiatan
ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat
siswa, pencapaian prestasi siswa baik dibidang
akademik maupun non akademik. Hal ini juga
diperkuat oleh data hasil dokumentasi.
Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah,
110
siswa di SD Negeri Samban 02 lebih unggul
dibidang prestasi non akademik. Sehingga untuk
lebih lanjut, pihak sekolah harus terus
meningkatkan prestasi dibidang akademik.
Pada evaluasi produk ini juga mencakup
laporan pertanggungjawaban BOS yang dibuat
setiap akhir triwulan yang kemudian dievaluasi
serta diawasi oleh komite dan pengawas sekolah.
Berdasarkan perhitungan dari data observasi,
pembiayaan komponen kegiatan yang dibiayai
oleh dana BOS di SD Negeri Samban 02 diperoleh
rerata skor 3,02 artinya alokasi pembiayaan dari
program BOS di SD negeri Samban 02 berada
pada kriteria baik.
Untuk mengetahui ketercapaian tujuan
program di SD Samban 02 juga dapat dilihat dari
komponen yang terdapat dalam program sekolah
terkait pengelolaan BOS untuk pemenuhan SPM
berdasarkan laporan SPM sekolah tahun 2016,
mencakup aspek:
1. Kurikulum
Satuan pendidikan sudah menerapkan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
sesuai ketentuan yang berlaku, setiap guru
111
sudah menerapkan RPP yang disusun
berdasarkan silabus. Namun pemerintah
Kabupaten/Kota hanya memiliki rencana dan
belum melaksanakan untuk membantu dan
mengembangkan kurikulum dan proses
pembelajaran efektif. Hal ini karena ketentuan
dari Dinas Pendidikan setempat bahwa Sekolah
masih dalam proses sosialisasi dan pelatihan
untuk menerapkan kurikulum pembelajaran
2013 sehingga belum melaksanakan
pembelajaran dengan kurikulum 2013.
2. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Semua indikator dalam aspek Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan sudah memenuhi
SPM, dapat dilihat pada laporan SPM
(terlampir), yang mencakup kualifikasi dan
ketersediaan staf dan guru serta
penyelenggaraan pembelajaran di sekolah.
Kemudian dalam RKAS juga memuat
pendanaan tenaga pendidik yang dibiayai oleh
dana BOS adalah Guru Tidak Tetap
(GTT)/honorer dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
3. Penilaian Pendidikan/Evaluasi Pembelajaran
Semua indikator dalam aspek penilaian
pendidikan/evaluasi pembelajaran sudah
112
memenuhi SPM. Meliputi pengembangan dan
dan penerapan program penilaian pendidikan
dimana hal ini juga dibiayai oleh dana BOS
misalnya untuk pelatihan pengembangan
program penilaian berdasarkan kurikulum
yang berlaku.
4. Sarana dan Prasarana
Semua indikator sarana dan prasarana di SD
Negeri Samban 02 sudah memenuhi SPM, hal
ini dapat dilihat dalam laporan SPM sekolah
(terlampir).
5. Penjaminan Mutu Sekolah
Penjaminan mutu sekolah dilakukan
melalui kunjungan pengawas, supervisi dan
pembinaan. Supervisi oleh kepala sekolah
terhadap guru, dan laporan hasil ujian kepada
dinas pendidikan. Semua indikator tersebut
juga sudah memenuhi SPM.
6. Manajemen Sekolah
Sekolah juga sudah menerapkan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dapat
dilihat juga dalam laporan SPM.
Pencapaian produk berbasis mutu dengan
menggunakan dana BOS masih kurang efektif,
karena pengaruh beberapa faktor yaitu:
113
1) Komunikasi: kurangnya komunikasi terhadap
para pelaksana kebijakan sehingga terdapat
kendala dalam penyampaian keputusan
kebijakan terkait dengan format RKAS yang
setiap tahunnya berubah. Hal ini tentu akan
mempengaruhi produk program yang akan
dicapai oleh sekolah.
2) Sumber daya sudah sesuai dengan kualifikasi
namun masih terkendala dalam jumlah dana
yang diterima setiap tahun dihitung
berdasarkan jumlah siswa yang diterima.
3) Komitmen pelaksana program sudah baik,
karena pihak sekolah juga bertanggungjawab
dengan membuat perencanaan,
melaksanakan program dengan baik dan
mempertanggungjawabkannya. Sehingga
harapan kedepan melalui rencana 6 tahunan
akan dilaksanakan dengan baik seperti yang
sudah diungkapkan oleh komite sekolah pada
hasil wawancara.
4) Struktur birokrasi, standar operasional
prosedur akan menjadi tolok ukur dalam
implementasi program. Produk mutu yang
kurang efektif juga dipengaruhi oleh
pelaksanaan program yang tidak sesuai
114
dengan prosedur. Pelaksanaan sebenarnya di
sekolah, pencairan dana tidak sesuai dengan
standar prosedur karena sering mengalami
keterlambata. Sehingga ini akan menjadi
salah satu faktor yang mempengaruhi hasil
produk mutu di sekolah.
1.3.5 Pembahasan Evaluasi Analisis Manfaat
Biaya Program BOS dalam Pemenuhan SPM
di SD Samban 02
Evaluasi manfaat biaya yaitu menganalisis
manfaat serta dampak sosial ekonomi orangtua
siswa setelah program BOS dilaksanakan.
Berdasarkan hasil wawancara, bahwa biaya
(dana BOS) sangat bermanfaat dan tepat guna
untuk pembiayaan operasional sekolah. Hal ini
dapat dilihat dari data hasil observasi dimana di
dalamnya juga terdapat pencapaian dan keadaan
sekolah selama diterapkannya program BOS.
Serta untuk menunjang tercapainya SPM
sekolah, hal ini dapat dilihat dalam perhitungan
pencapaian SPM sekolah. Walaupun masih
belum efektif karena belum seluruhnya indikator
SPM dapat tercapai.
115
Manfaat biaya ini juga berdampak pada sosial
ekonomi sasaran target, artinya dengan adanya
dana BOS tentunya akan berdampak pada
orangtua siswa. Berdasarkan hasil wawancara,
bahwa dana BOS sangat meringankan beban
orangtua siswa, dimana keadaan sosial dan
ekonomi orangtua siswa yang mayoritas bekerja
sebagai petani dan pekerja buruh. Hal ini sejalan
dengan tujuan BOS yaitu untuk pemerataan
pendidikan, dan setiap warga negara wajib
mendapatkan pendidikan yang digalakkan
dengan wajib belajar 9 tahun. Sehingga sudah
jelas bahwa setiap warga Negara wajib untuk
sekolah 9 tahun, karena pemerintah juga
bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pendidikan. Manfaat biaya ini juga sesuai dengan
prinsip pelaksanaan program BOS dimana
pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan
dengan prioritas nasional dan secara riil
dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi
sekolah. Namun sekarang ini mulai berfokus
pada pendidikan yang bermutu, sehingga perlu
sosialasi juga terhadap masyarakat,
orangtua/wali peserta didik bahwa fokus
pembangunan pendidikan yang dilaksanakan
116
pemerintah sudah mulai bergeser pada
peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.
Manfaat biaya ini juga sesuai dengan
Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut
disebutkan bahwa pendanaan yang berkaitan
dengan kegiatan yang mendukung
penyelenggaraan SPM pendidikan yang
merupakan tugas dan tanggung jawab
pemerintah. Tanggung jawab sekolah berkaitan
dengan pendanaan SPM mencakup invetasi dan
pemeliharaan prasarana dan peralatan sekolah,
pengadaan buku dan pelatihan guru serta
operasional yang bersumber dari dana BOS.