BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil analisis dari data yang telah

dikumpulkan untuk menjawab persoalan-persoalan penelitian. Penyajian

diatur menurut tujuan-tujuan penelitian yang hendak dicapai, sebagaimana

telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

A. Karakteristik Responden

Pada penelitian ini disebar 200 lembar kuesioner kepada para

responden yang terdiri dari 192 orang majelis jemaat dan karyawan gereja

sebagai pelaku pelayanan SOP, dan 8 orang penanggung jawab SOP. Namun

dari keseluruhan kuesioner yang disebarkan tersebut, yang mengembalikan

kuesioner hanya 70 orang responden sebagai pelaku pelayanan yang

menjalankan SOP dan 5 orang responden sebagai penanggung jawab SOP.

Jadi jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 75 orang. Selain itu

wawancara dilakukan kepada 1 orang pendeta sebagai penanggungjawab

implementasi SOP di JMO. Adapun karakteristik dari para responden di

gambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Jumlah

Persentase

(%)

Jenis

Kelamin

Laki-laki 41 54,67

Perempuan 34 45,33

Pendidikan

SD 1 1,33

SMP 3 4,00

SMA 31 41,33

DIPLOMA 3 4,00

S1 30 40,00

S2 7 9,33

Lanjutan Tabel 1. Karakteristik Responden

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan lebih dari setengah responden adalah laki-

laki yaitu sebanyak 54,67%. Sementara itu penyebaran sampel berdasarkan

pendidikan lebih didominasi pada jenjang pendidikan SMA sebesar 41,33%

setelah itu diikuti jenjang pendidikan S1 yang tidak jauh berbeda sebesar

40,00%. Jabatan gerejawi dari para responden didominasi oleh penatua yakni

61,33%, dan rata-rata telah melayani di JMO di atas 10 tahun sebesar

41,33%.

B. Hasil Analisis Data

1. Implementasi Standar Operasional Prosedur Bagian Keuangan

di Jemaat Maranatha Oebufu

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman pelaku

pelayanan terhadap implementasi SOP bagian keuangan di Jemaat

Maranatha Oebufu, dilihat dari sejauh mana keberadaan SOP tersebut

diketahui, pendistribusian salinan SOP, sosialisasi dan pelatihan SOP,

monitoring, dan juga audit yang dilakukan oleh yang berwenang.

Gambaran secara lengkap tentang hasil penelitian dalam tahap

implementasi digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Karakteristik Jumlah

Persentase

(%)

Pendeta 1 1,33

Penatua 46 61,33

Jabatan Gerejawi Diaken 14 18,67

Pengajar 2 2,67

UPP/BPP 11 14,67

Pegawai gereja 3 4,00

Lama Masa 1-5 tahun 22 29,33

Pelayanan 6-10 tahun 16 21,33

Diatas 10 tahun 31 41,33

Tabel 2. Proses Implementasi SOP di JMO

Pertanyaan Kuesioner Absolut Persentase

(%)

1. Mengetahui keberadaan SOP 46 65,71

2. Menerima salinan SOP 29 41,43

3. Mengikuti sosialisasi SOP 29 41,43

4. Mengikuti pelatihan SOP 10 14,29

5. Berkoordinasi dengan penanggung

jawab SOP 25

35,71

6. Monitoring oleh penanggung jawab

SOP 26

37,14

7. Diaudit oleh yang berwenang 12 17,14

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas, 65,71% menjawab mengetahui tentang

keberadaan SOP, artinya keberadaan SOP bagian keuangan di JMO

belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh majelis jemaat yang berperan

sebagai pelaku pelayanan yang berkewajiban menjalankan SOP tersebut.

Ditambah lagi hanya 41,43% saja yang menerima salinan SOP yang

dikeluarkan oleh PANSUS SOP di Jemaat Marantha Oebufu (JMO).

Namun hasil kuesioner tersebut bertentangan dengan apa yang

disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat Maranatha Oebufu periode

2012/2016 selaku penanggung jawab pelaksanaan SOP di JMO

berdasarkan kutipan wawancara beliau mengatakan:

“Sebenarnya kalau majelis jemaat tidak menerima salinan SOP

tidak benar karena SOP didistribusikan kepada semua majelis

bahkan jemaat. Kepada majelis jemaat salinan SOP didistribusikan

melalui Penanggung Jawab Rayon (PJR) maupun diberikan pada

saat Majelis datang kebaktian. Sedangkan untuk jemaat, ada salah

satu bulan di tahun kemarin itu lewat warta jemaat kita

sosialisasikan tata aturan GMIT, Peraturan Pokok, dan juga

menyangkut SOP dan RENSTRA JMO. Jadi tidak hanya majelis,

tetapi seluruh jemaat. Jadi kita mensosialisasikan SOP lewat warta

jemaat itu secara berseri, dalam rangka menjemaatkan warga

jemaat kita sendiri agar mereka juga tahu apa saja produk-produk

yang ada di gereja.”

Apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat tersebut didukung oleh

para Majelis Harian lainnya yang juga sebagai penanggung jawab

penerapan SOP khususnya bagian keuangan di JMO. Tetapi dari 5 orang

responden penanggung jawab SOP, ada satu responden yang mengatakan

salinan SOP “belum semua didistribusikan”. Adanya perbedaan jawaban

antara hasil kuesioner dan wawancara tersebut, artinya terdapat

kelemahan dalam proses pendistribusian salinan SOP yang perintahkan

oleh penanggung jawab SOP kepada seluruh pelaku pelayanan di mana

terjadi kekeliruan yang mengakibatkan SOP tersebut tidak sampai pada

tangan para pelaku pelayanan.

Kurangnya keikutsertaan responden pada sosialisasi SOP bagian

keuangan di JMO di mana hanya 41,43% atau dapat dikatakan kurang dari

separuh yang menjawab ikut. Artinya kegiatan yang dilaksanakan oleh

PANSUS SOP kurang efektif karena tidak kepada semua pelaku

pelayanan sebagai pelaksana SOP bagian keuangan. Demikian juga

halnya dengan keikutsertaan responden pada pelatihan tentang tata cara

mengisi formulir SOP di mana hanya 14,29% menjawab “ya”. Artinya

besar kemungkinan pelaksanaan SOP bagian keuangan di JMO dilakukan

tanpa adanya pelatihan bagi para pelaku pelayanan yang menjalankan

SOP tersebut. Ketiadaan pelatihan terhadap implementasi SOP tersebut

dibenarkan oleh Ketua Majelis Jemaat selaku penanggung jawab seperti

dalam kutipan wawancara berikut:

“pelatihan belum pernah dibuat, karena....kita terbentur waktu dan

lain sebagainya, padahal PANSUS mau (melakukan pelatihan)

tetapi belum sempat dilakukan walaupun sudah terpikirkan untuk

mengadakan pelatihan. Akhirnya kita membekali para karyawan di

gereja untuk memahami seluruh instruksi yang ada di SOP.”

Koordinasi kegiatan dengan penanggung jawab SOP dalam setiap

kegiatan pelayanan, 35,71% menjawab “ya”. Dilihat dari kecenderungan

jawaban responden tersebut menggambarkan bahwa tidak semua pelaku

pelayanan berkoordinasi dengan penanggung jawab SOP. Berdasarkan

data pada tabel 2, sebagian besar responden mengatakan tidak pernah

dimonitor dan diaudit oleh yang berwenang. Namun hal ini bertolak

belakang dengan keterangan yang diperoleh dari penanggung jawab

penerapan SOP yang mengatakan bahwa monitoring selalu dilakukan dan

audit dilakukan oleh BP3J sebagai Badan pemeriksa di gereja. Ketua

Majelis Jemaat menjelaskan bahwa:

“monitoring yang dilakukan biasanya terhadap para ketua UPP,

BPP dan BP untuk memeriksa apakah rancangan pelaksanaan

kegiatan sudah sesuai yang diatur seperti batas waktu

pelaksanaan, bentuk pertanggung jawabannya, dan lain-lain.”

Artinya koordinasi tetap dilakukan antara pelaksana kegiatan dan

penanggung jawab dalam hal ini kepada Ketua Majelis Jemaat.

2. Pemahaman Pelaku Pelayanan Terhadap Implementasi Standar

Operasional Prosedur Bagian Keuangan di JMO

Setelah diketahui bagaimana proses implementasi SOP bagian

keuangan di JMO berjalan, maka dalam tahap ini dilihat bagaimana

pemahaman pelaku pelayanan terhadap penerapan SOP bagian keuangan

yang ada di JMO. Dalam penelitian ini diketahui keterlibatan pelaku

pelayanan dalam kepanitiaan gerejawi, instruksi-instruksi tentang

pencairan dana dalam SOP dan apakah instruksi tersebut sudah

dimengerti dengan baik ataukah belum. Diketahui juga tentang bagian

SOP yang rumit untuk dijalankan, tentang keberadaan formulir-formulir

dalam SOP yang ada dan juga apakah formulir-formulir tersebut sudah

dipahami ataukah belum yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Jawaban Responden Tentang Pemahaman SOP

Bagian Keuangan

Pertanyaan Absolut Persentase

(%)

1. Adanya instruksi dalam SOP tentang pencairan

dana

44

62,86

2. Adanya instruksi dalam SOP yang tidak

dimengerti

38

54,29

3. Adanya bagian dari SOP yang sangat rumit

untuk dijalankan

39

55,71

4. Keberadaan formulir dalam SOP 46 65,71

5. Pemahaman terhadap cara mengisi seluruh

formulir SOP

26

37,14

Sumber: Data diolah, 2016

Pada tabel 3 menujukkan persentase jawaban responden tentang

pemahaman pelaku pelayanan terhadap implementasi SOP bagian

keuangan di Jemaat Maranatha Oebufu. Tentang keberadaan instruksi di

dalam SOP yang memuat tentang proses pencairan dana kegiatan di

JMO, 66,86% menjawab “ya”. Berarti dalam SOP tersebut sudah

terdapat instruksi jelas tentang proses pencairan dana kegiatan di JMO.

Namun, untuk memahami isi dari instruksi tersebut, 54,29% menjawab

ya, artinya sebagian dari responden belum memahami instruksi yang ada

dalam SOP. Hal ini juga seiring dengan 55,71% yang mengatakan SOP

bagian keuangan rumit untuk dijalankan oleh pelaku pelayanan

Kelengkapan instruksi dalam SOP di JMO dibuktikan dengan

65,71% mengatakan SOP yang ada memiliki formulir-formulir yang

wajib digunakan dalam proses pengajuan dana kegiatan. Namun hanya

37,14% saja yang paham tentang pengisian formulir yang ada. Hal ini

merupakan pengaruh dari proses implementasi SOP yang belum

sepenuhnya diterapkan dengan baik, dimana tidak adanya pelatihan

tentang pengisian formulir dalam tahap implementasi SOP di JMO.

Berdasarkan data yang ada pada tabel 2 dan 3 dibuat

perbandingan antara responden yang tahu tentang SOP bagian keuangan

dan memahami SOP bagian keuangan, yang diambil dari pertanyaan

tentang keikutsertaan responden dalam sosialisasi SOP dan tentang

apakah instruksi dalam SOP sudah dimengerti ataukah belum seperti pada

tabel dibawah ini.

Tabel 4. Perbandingan Jawaban Responden Antara

Yang Tahu Dan Yang Paham Akan SOP

Paham tentang SOP

Tahu tentang

keberadaan SOP

Ya Tidak

Ya 21 8

Tidak 11 30

Pearson Chi-square Df

Asymp.sig

(2-sided)

1 0.0001

Sumber: data diolah, 2016

Jika dilihat secara keseluruhan menurut tabel 4 perbandingan

antara yang tahu akan SOP dan yang paham, diketahui bahwa dari 70

orang responden, ada 8 orang yang tahu akan keberadaan SOP tetapi tidak

paham. Menurut salah satu responden hal ini dikarenakan prosedur

permintaan dana sesuai dengan SOP bagian keuangan di gereja terlalu

berbelit-belit sehingga sulit untuk diikuti dengan baik. Selain itu, 11 orang

menjawab tidak tahu tentang keberadaan SOP bagian keuangan, tetapi

paham terhadap SOP yang ada. Hal ini diakibatkan kebanyakan dari

responden tidak mengikuti sosialisasi, tetapi dapat dengan mudah

memahami semua instruksi yang ada dalam SOP tersebut dikarenakan

beberapa faktor seperti memiliki salinan SOP, tingkat pendidikan, dan

juga jabatan gerejawi yang diemban, di mana ada diantara responden

adalah karyawan gereja yang tahu tentang SOP bagian keuangan. Berikut

kutipan wawancara dengan Ketua Majelis Jemaat:

“kita membekali para karyawan di gereja untuk memahami seluruh

instruksi yang ada di SOP, sehingga setiap kali ada permohonan-

permohonan yang berkaitan dengan program dan keuangan maka

itu langsung di-backup oleh karyawan kepada BPP dan UPP untuk

membantu mengisi dan membantu menjelaskan formulir, dan lain

sebagainya.”

Artinya karyawan yang menjawab tidak mengikuti sosialisasi SOP pada

awalnya, responden paham tentang SOP karena dibekali secara khusus

oleh para perancang SOP. Hal ini juga didukung dengan hasil statistik chi-

square yang menunjukkan adanya interdependensi antara tahu tentang

SOP bagian keuangan dan paham akan SOP bagian keuangan.

3. Komitmen Pelaku pelayanan terhadap implementasi SOP

bagian keuangan di JMO

Berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menjawab tujuan

penelitian kedua dalam penelitian ini yakni menjelaskan komitmen pelaku

pelayanan dalam mengimplementasikan SOP bagian keuangan di JMO

yang dilihat dari pelaksanaan tugas para pelaku pelayanan sesuai dengan

siklus dalam SOP, apakah SOP sudah berisikan instruksi apa yang harus

dilakukan dalam proses pencairan dana, adakah bagian instruksi dalam

SOP yang tidak dijalankan, apakah laporan pertanggungjawaban

keuangan dari kegiatan pelayanan selalu dimasukkan tepat waktu, dan

juga pernahkah mendapatkan surat teguran karena terlambat memasukkan

laporan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Jawaban Responden Tentang Komitmen

Menjalankan SOP Bagian Keuangan

Pertanyaan Absolut

Persentase

(%)

1. Melaksanakan tugas sesuai siklus dalam SOP 36 51,43

2. Lengkapnya instruksi dalam SOP tentang

proses pencairan dana 47 67,14

3. Adanya instruksi dalam SOP yang tidak

dijalankan 9 12,86

4. Ketepatan memasukkan laporan

pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan 34 48,57

5. Mendapatkan surat teguran karena terlambat

memasukkan laporan 12 17,14

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 5 yang membahas tentang komitmen dari pelaku pelayanan

terhadap implementasi SOP bagian keuangan di Jemaat Maranatha

Oebufu Kupang menujukkan responden yang melaksanakan tugas sesuai

dengan siklus pelayanan yang ada dalam SOP tersebut, terdapat 51,43%

menjawab “ya”. Lebih dari setengah responden menjawab ya, tetapi yang

menjawab tidak pun tidak sedikit. Salah satu responden yang menjawab

tidak memberikan alasan bahwa pelaku pelayanan tidak menjalankan

tugas sesuai dengan siklus pelayanan yang ada dalam SOP bagian

keuangan karena tidak pernah membaca SOP tersebut sehingga tidak

mengetahui isinya dan tidak memahami siklus yang ada. Pelayanan yang

dijalankan oleh responden sebagai pelaku pelayanan sesuai dengan

perintah yang diberikan tanpa tahu isi SOP bagian keuangan.

Mengenai isi dari SOP, apakah sudah tercantum instruksi-

instruksi dalam proses pencairan dana, 67,14% menjawab “ya” dan

32,86% menjawab “tidak”. Bertolak belakang dengan pelaksanaan siklus

pada pertanyaan sebelumnya, mengenai keberadaan-keberadaan instruksi

dalam SOP bagian keuangan menurut mayoritas responden menjawab

instruksi tersebut sudah jelas. Sedangkan mengenai instruksi-instruksi

dalam SOP tersebut yang tidak dijalankan 87,14% menjawab “tidak”.

Artinya para responden menjalankan semua instruksi sesuai dengan

termuat dalam SOP bagian keuangan.

Pertanyaan keempat mengenai apakah laporan

pertanggungjawaban keuangan dari kegiatan pelayanan selalu anda

masukkan tepat waktu, lebih dari setengah responden yakni 51,43%

menjawab tidak memasukkan laporan keuangan tepat waktu, namun tidak

sedikit juga yang menjawab memasukkan tepat waktu yakni 48,57%. Hal

ini juga didukung oleh pernyataan dari Ketua Majelis Jemaat (KMJ)

bahwa:

“Beberapa UPP dan BPP yang pas menjalankan tugas sesuai SOP.

Bahkan 1 minggu setelah selesai pelayanan, maka laporan itu

masuk. Jadi ada sekian banyak yang menjalankan apa yang

digariskan oleh SOP. Tetapi ada sebagian juga yang tidak.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belum semua pelaku pelayanan

memiliki komitmen yang baik untuk memasukkan laporan keuangannya

tepat waktu sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam SOP yang ada

yakni 2 minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

Pertanyaan terakhir tentang apakah pernah responden

mendapatkan surat teguran karena terlambat memasukkan laporan,

jawaban yang didapat 17,14% menjawab “ya” sedangkan 82,86%

menjawab “tidak”. Dari kecenderungan jawaban yang mengatakan tidak

pernah mendapat teguran, dapat disimpulkan bahwa para pelaku

pelayanan sudah menjalankan tugas pelayanan dengan baik sesuai dengan

instruksi yang ada dalam SOP bagian keuangan sehingga sedikit dari

responden sebagai pelaku pelayanan yang mendapatkan teguran karena

lalai menjalankan tugasnya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis

Jemaat bahwa:

“Perbandingannya 70:30. 70 yang menjalankan dan 30 yang belum

menjalankan sesuai SOP. Karena ada beberapa UPP yang agak

sulit kita atasi.”

Berdasarkan keterangan dari KMJ tersebut bahwa masih ada beberapa

pelaku pelayanan yang sulit untuk diatur dalam hal menjalankan fungsi dan

tugas sesuai dengan SOP, dikarenakan gereja merupakan organisasi non

profit yang di dalamnya seluruh pelaku pelayanan bukanlah karyawan yang

digaji untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Akan tetapi para pelaku

pelayanan menjalankan tugas sesuai dengan kesadaran diri masing-masing

dan gereja tidak dapat memberi tekanan ataupun sanksi yang berat kepada

yang lalai menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan apa yang

disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat Maranatha Oebufu bahwa:

“SOP di gereja ini sebenarnya penerapannya sedikit berbeda dengan

SOP di pemerintahan. Kalau di pemerintah, orang bekerja menjalankan

tanggung jawab dan digaji. Sedangkan di gereja ini „kan tidak. Bahkan

ketika kita mau menerapkan SOP ini saja, kita sudah berpikir bahwa ini

akan sulit karena kita tidak mungkin untuk memaksa orang memberi

sanksi kepada orang jika mereka tidak menjalankan sop, karena inikan

pekerjaan sukarela dan sosial.”

Dari tabel 3 dan 5 dibuat perbandingan antara responden yang

memahami SOP dan berkomitmen dalam menjalankan SOP seperti dalam

tabel berikut.

Tabel 6. Perbandingan jawaban responden antara

Yang paham akan SOP dan yang berkomitmen menjalankan SOP

Komitmen akan SOP

Paham tentang

SOP

Ya Tidak

Ya 24 8

Tidak 12 26

Pearson Chi-square Df

Asymp.sig

(2-sided)

1 0.0002

Sumber: Data diolah, 2016

Pada tabel 6 di atas diketahui bahwa dari 70 orang responden, yang

memahami dan memiliki komitmen terhadap SOP bagian keuangan bagian

keuangan sebesar 24 orang dan yang paham SOP bagian keuangan tetapi

tidak berkomitmen sebesar 8 orang. Responden yang tidak paham terhadap

SOP bagian keuangan tetapi berkomitmen menjalankannya sebesar 12 dan

yang tidak paham akan SOP dan juga tidak berkomitmen menjalankannya

sebesar 26. Tingkat signifikansi pada data statistik chi-square pada tabel di

atas menunjukkan adanya interdependensi antara pemahaman akan SOP

bagian keuangan dan komitmen pelaku pelayanan dalam menjalankan SOP

bagian keuangan.

C. Pembahasan

1. Pemahaman Pelaku Pelayanan Terhadap Standar Operasional

Prosedur Bagian Keuangan Di JMO

Berdasarkan hasil analisis yang ada, sebagian besar responden belum

sepenuhnya memahami SOP bagian keuangan yang ada di JMO, walaupun

dikatakan bahwa instruksi dan formulir yang ada dalam SOP tersebut sudah

tersedia, namun sebagian besar responden tidak mengerti cara pengisian

formulir permintaan pembayaran yang perlu dilampirkan dengan Rencana

Anggaran Biaya (RAB). Selain itu alasan yang diberikan oleh pelaku

pelayanan yang mengatakan tidak mengerti karena mereka tidak memiliki

salinan SOP khususnya bagian keuangan yang ada. Bila dilihat dari

fungsinya, keberadaan SOP menurut Stader (2007) dan Wulandari &

Silistianingsih (2013) adalah membantu para pelaku kerja dalam organisasi

untuk memahami peran, tanggung jawab serta kewenangannya, dan juga

untuk menilai kinerja suatu organisasi. Berdasarkan fungsi SOP ini, jika

instruksi dalam SOP rumit dan tidak dipahami dengan baik cara pengisian

formulirnya, SOP bagian keuangan tersebut belum sepenuhnya membantu

para pelaku pelayanan di JMO untuk memahami peran, tugas dan tanggung

jawab yang seharusnya dijalankan oleh para pelaku pelayanan

Pemahaman responden yang adalah pelaku pelayanan yang masih

relatif sedikit terhadap SOP bagian keuangan di JMO ini diduga karena

proses implementasi yang belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini

dipengaruhi oleh beberapa hal yakni pertama, dimulai dari keberadaan SOP

tersebut yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pelaku pelayanan secara

keseluruhan. Alamudi & Prabawati (2014) mengatakan bahwa salah satu

langkah dalam proses implementasi ini adalah menginformasikan tentang

keberadaan SOP atau perubahan dalam SOP dan memahami signifikansi dari

perubahan tersebut. Jika tidak semua pelaku pelayanan mengetahui tentang

keberadaan SOP artinya ada yang salah dengan sosialisasi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil analisis sebagian besar responden menjawab tidak

mengikuti sosialisasi dan pelatihan SOP khususnya bagian keuangan.

Padahal langkah awal dari pada implementasi SOP ini adalah sosialisasi

dalam rangka memberitahukan keberadaan SOP tersebut

Hal kedua adalah proses pendistribusian dokumen/salinan SOP

kepada seluruh majelis jemaat sebagai pelaku pelayanan terdapat kekeliruan

yang dilakukan sehingga sebagian besar pelaku pelayanan tidak

mendapatkan salinan tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh,

responden mengatakan tidak memiliki salinan SOP sehingga tidak pernah

mengetahui seperti apa bentuk dan isi dari SOP bagian keuangan milik JMO.

Hal ini tentu mempengaruhi pemahaman para pelaku pelayanan terhadap

instruksi-instruksi yang harus dijalankan oleh para pelaku pelayanan di JMO.

Alamudi & Prabawati kembali menuliskan ada beberapa cara untuk

mendistribusikan salinan tersebut yakni: didistribusikan langsung ke masing-

masing departemen, disediakan di perpustakaan dan harus mudah diakses

oleh seluruh departemen, disebarkan melalui sistem komputer, website,

ataupun dikirim melalui jaringan internet lainnya. Hal lainnya yang harus

diperhatikan ketika mendistribusikan SOP adalah lembaga harus memiliki

tanda terima yang berisikan daftar penerima, tanggal dan tempat, serta

tanda tangan penerima. Dalam hal ini jika memang salinan SOP di JMO

sudah didistribusikan kepada seluruh pelaku pelayanan seperti yang

disampaikan dalam wawancara tersebut maka perlu memperhatikan kembali

apakah benar salinan SOP tersebut sudah sampai kepada para pelaku

pelayanan lewat catatan tanda terima tersebut.

Pengaruh yang ketiga adalah tidak adanya pelatihan yang dijalankan.

Dari hasil analisis, sebagian besar pelaku pelayanan menjawab tidak pernah

mengikuti pelatihan. Menurut Stup (2002) tahap pelatihan SOP ini memang

sering diabaikan oleh organisasi, padahal pelatihan diadakan untuk

menghindari perbedaan pandangan atau pengertian terhadap SOP yang dapat

mengakibatkan munculnya variasi dalam penerapannya. Namun dalam hal

ini langkah atau sikap yang diambil oleh gereja cukup baik dalam rangka

menanggapi ketiadaan pelatihan dengan memberikan pembekalan atau

pelatihan secara khusus kepada karyawan gereja yang membantu para BPP

dan UPP serta BP yang menjalankan program sesuai dengan SOP bagian

keuangan yang berlaku. Jadi walaupun tidak ada pelatihan, tetapi para pelaku

pelayanan terbantu dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh

karyawan gereja dalam proses permohonan dan pencairan dana program

kegiatan di JMO.

Menurut Alamudi & Prabawati dalam proses implementasi perlu

adanya mekanisme untuk memantau kinerja, mengidentifikasi masalah yang

akan terjadi dan memberikan dukungan pada proses implementasi. Dengan

demikian mempermudah anggota sebagai pelaksana program untuk

melaksanakan program sesuai dengan aturan yang ada dalam SOP. Proses

perencanaan sendiri bisa dengan cara formal maupun informal tergantung

pada kebutuhan. Berdasarkan hasil analisis, proses mentoring yang berupa

koordinasi kerja sebelum pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada

penanggung jawab tidak dijalankan oleh seluruh pelaku pelayanan secara

langsung. Koordinasi dilakukan berdasarkan tugas para pelaku pelayanan,

dimana hal tersebut tidak diwajibkan untuk berkoordinasi secara langsung

dengan Majelis Jemaat Harian (MJH) selaku penanggung jawab SOP, tetapi

kebanyakan para pelaku pelayanan berkoordinasi dengan penanggung jawab

rayon dalam lingkup yang lebih kecil. Dengan demikian, proses monitoring

terhadap penerapan SOP tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya

sesuai dengan kebutuhan di JMO yang dilakukan secara formal maupun

informal.

Dilihat dari perbandingan antara pelaku pelayanan yang tahu tentang

SOP bagian keuangan dan yang paham terhadap SOP bagian keuangan

tersebut berdasarkan hasil analisis yang ada, maka diketahui ada sebagian

kecil pelaku pelayanan yang tidak mengikuti sosialisasi namun dapat

memahami instruksi yang ada dalam SOP tersebut. Pemahaman yang

didapatkan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti salinan SOP

yang dimiliki sehingga dapat mempelajari semua instruksi yang ada dalam

SOP tersebut. Faktor lainnya karena beberapa dari pelaku pelayanan

merupakan karyawan gereja JMO sehingga memiliki akses terhadap

dokumen SOP. Selain karyawan gereja, sebagian dari pelaku pelayanan juga

adalah pengurus UPP dan BPP, yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu

berhubungan dengan proses permohonan dan pencairan dana kegiatan di

mana wajib dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Yang terakhir adalah

pendidikan. Mayoritas dari pelaku pelayanan yang tidak tahu SOP bagian

keuangan di JMO tetapi paham adalah orang-orang yang mengenyam

pendidikan pada tingkat perguruan tinggi, dan sebagian lainnya ada lulusan

SMA. Dari faktor-faktor inilah para pelaku pelayanan tersebut dapat

memahami instruksi-instruksi yang ada dalam SOP dengan baik tanpa

mengikuti sosialisasi yang ada.

2. Komitmen Pelaku Pelayanan Dalam Mengimplementasikan SOP

Bagian Keuangan Di JMO

Berdasarkan hasil analisis data yang ada, terlihat bahwa tidak semua

pelaku pelayanan di JMO memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan

SOP bagian keuangan yang ada di JMO. Kurangnya komitmen pelaku

pelayanan ini terlihat pada hampir sebagian responden mengaku tidak

menjalankan tugas sesuai dengan siklus yang ada dalam SOP tersebut. Faktor

yang menyebabkan pelaku pelayanan menjawab tidak menjalankan pelayanan

sesuai dengan siklus pelayanan seperti dalam SOP dikarenakan tidak memiliki

salinan SOP, sehingga siklus pelayanan seperti apa yang tertulis di dalamnya

tidak diketahui oleh para pelaku pelayanan.

Selain itu juga lebih dari setengah responden mengatakan sering

memasukkan laporan pertanggung jawaban tidak tepat pada waktu yang

ditentukan sesuai dengan SOP. Menurut Mayer & Allen (1997) anggota

organisasi yang memiliki komitmen organisasi akan bekerja dengan penuh

dedikasi karena anggota yang memiliki komitmen tinggi menganggap bahwa hal

yang penting yang harus dicapai adalah pencapaian tugas dalam organisasi.

Anggota organisasi yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi juga

memiliki pandangan yang positif dan akan melakukan yang terbaik untuk

kepentingan organisasi. Artinya para pelaku pelayanan tergolong kurang

berkomitmen dalam mengimplementasikan SOP bagian keuangan di JMO,

karena tidak adanya usaha untuk menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang

ada. Pelaku pelayanan belum menganggap bahwa suatu kewajiban untuk

menjalankan pelayanan sesuai dengan SOP merupakan hal penting yang harus

dilaksanakan terlebih dahulu untuk kepentingan penertiban administrasi di

dalam Jemaat Marantha Oebufu.

Jika dilihat menurut dimensi komitmen menurut Allen & Mayer yang

harus dimiliki oleh para pelaku pelayanan di gereja yakni affective commitment

(karyawan memiliki motivasi dan keinginan kuat untuk berkontribusi secara

berarti terhadap organisasi) dan normative commitment (karyawan akan tetap

bertahan dalam organisasi karena merasa adanya suatu kewajiban atau

keharusan), dimana para pelaku pelayanan dengan tanpa dipaksa, memiliki

keinginan serta kesadaran bahwa menjalankan SOP merupakan suatu

kewajiban dan keharusan. Maka para pelaku pelayanan di JMO memiliki

komitmen yang kurang terhadap gereja untuk menjalankan tugas pelayanan

sesuai dengan SOP bagian keuangan yang ada, karena untuk menjalankan

tugas sesuai dengan SOP tersebut membutuhkan itikad kuat dan keinginan

dari diri sendiri untuk menjalankan dan melaksanakannya. Di mana

pelaksanaan tugas pelayanan sesuai dengan SOP bagian keuangan yang ada

di JMO sama sekali tanpa ada tekanan atau ganjaran ketika tidak

dilaksanakan, karena pelaku pelayanan di gereja bekerja sesuai dengan

kerelaan hati.

Dengan demikian komitmen untuk menjalankan SOP bagian

keuangan di JMO dipengaruhi oleh keinginan yang kuat dari dalam diri

sendiri serta kesadaran dan tanggung jawab sebagai pelaku pelayanan di

JMO. Hal tersebut juga terlihat pada tabel 6 perbandingan antara pemahaman

dan komitmen pelaku pelayanan terhadap SOP bagian keuangan di JMO di

mana ada banyak pelaku pelayanan yang paham akan SOP tersebut tetapi

kurang berkomitmen untuk menjalankannya. Artinya dengan sengaja para

pelaku pelayanan mengabaikan untuk menjalankan SOP yang ada secara

baik. Penyebabnya karena para pelaku pelayanan adalah majelis jemaat biasa

yang dalam menjalankan tugasnya tidak berkaitan dengan bagian keuangan

gereja yang sistemnya diatur dalam SOP. Seperti yang dikatakan oleh Van

& Graham (1994) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi komitmen

organisasi adalah Situational Factors, yang mengacu pada Job

characteristics. Dimana kepuasan terhadap otonomi, status, dan kepuasan

terhadap organisasi adalah predictor yang signifikan terhadap komitmen

organisasi. Hal inilah yang merupakan karakteristik pekerjaan yang dapat

meningkatkan perasaan individu terhadap tanggung jawabnya, dan

keterikatan terhadap organisasi. Beberapa pelaku pelayanan yang

mengetahui tentang SOP tetapi tidak berkomitmen menjalankannya

dikarenakan adanya pengaruh dari job characteristic. Di mana para pelaku

pelayanan tidak memiliki karakteristik pekerjaan yang dapat meningkatkan

rasa tanggung jawabnya, serta keterikatan terhadap pelaksanaan SOP yang

berkaitan dengan perbendaharaan di JMO karena tugas yang tidak

berhubungan dengan bagian keuangan.

Seperti yang dikatakan Stup (2002) bahwa memperbaiki proses

implementasi adalah penting. Hal ini untuk meningkatkan komitmen para

pelaku pelayanan terhadap implementasi SOP bagian keuangan di JMO, di

mana dengan mendapatkan sosialisasi yang baik serta pelatihan, dan juga

salinan SOP wajib dipastikan dimiliki oleh seluruh pelaku pelayanan.