BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS - Bappeda Kota...
Transcript of BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS - Bappeda Kota...
BAB IV ANALISIS DAN ISU S
4.1. PERMASALA
Berdasarkan berbagai indikator pembangunan yang semakin membaik, dapat
dikatakan bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau telah melaksanakan pembangunan
pada seluruh aspek kehidupan masyarakat
cukup menggembirakan. Namun de
terus mengalami perkembangan
banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan
tantangan yang dihadapi
terkait dengan sumber daya manusia
sumber daya alam,
kesejahteraan sosial
4.1.1. Sumber Daya Manusia
A. Pembangunan Kesehatan
Walaupun
kesehatan di Kota Lubuklinggau masih menjumpai
pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan yang ditandai dengan
optimalnya sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Lubuklinggau
khususnya untuk
kurang mampu yang belum/tidak terakomodasi program Jamkesmas, masih adanya
angka kematian ibu dan anak, keterbatasan ju
serta penyebarannya yang kurang merata
peningkatan jumlah dan penyebaran tenaga kerja kesehatan
pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya
masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara pri
Permasalahan lainnya dalam pembangunan kesehatan adalah bagaimana
upaya peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan
dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat t
lain yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya pengendalian terhadap
komersialisasi dalam penyelenggaraan kesehatan dan peningkatan partisipasi
masyarakat yang konstrukt
Yang juga terkait
Lubuklinggau adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat menjadi suatu yang sangat penting dalam pembangunan sanitasi di Kota
Lubuklinggau. Ketika sarana dan prasarana tercukupi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
PERMASALAHAN STRATEGIS
AHAN PEMBANGUNAN KOTA LUBUKLINGGAU
Berdasarkan berbagai indikator pembangunan yang semakin membaik, dapat
dikatakan bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau telah melaksanakan pembangunan
pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam satu dasawarsa
cukup menggembirakan. Namun demikian, sebagai kota yang
terus mengalami perkembangan, sampai saat ini Lubuklinggau
banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan
tantangan yang dihadapi Kota Lubuklinggau meliputi perma
sumber daya manusia infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan
sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, daya saing ekonomi daerah
kesejahteraan sosial.
Sumber Daya Manusia
A. Pembangunan Kesehatan
Walaupun menunjukkan hasil yang menggembirakan, pembangunan
kesehatan di Kota Lubuklinggau masih menjumpai permasalahan
pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan yang ditandai dengan
sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Lubuklinggau
nya untuk keluarga miskin--diindikasikan dengan masih banyak masyarakat
kurang mampu yang belum/tidak terakomodasi program Jamkesmas, masih adanya
angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan
serta penyebarannya yang kurang merata sehingga ke depan diperlukan upaya
peningkatan jumlah dan penyebaran tenaga kerja kesehatan
pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya
masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara pri
Permasalahan lainnya dalam pembangunan kesehatan adalah bagaimana
upaya peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan
dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
lain yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya pengendalian terhadap
komersialisasi dalam penyelenggaraan kesehatan dan peningkatan partisipasi
masyarakat yang konstruktif dalam pembangunan kesehatan.
Yang juga terkait dengan permasalahan pembangunan kesehatan di Kota
Lubuklinggau adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat menjadi suatu yang sangat penting dalam pembangunan sanitasi di Kota
Lubuklinggau. Ketika sarana dan prasarana tercukupi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
98
LUBUKLINGGAU
Berdasarkan berbagai indikator pembangunan yang semakin membaik, dapat
dikatakan bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau telah melaksanakan pembangunan
dalam satu dasawarsa dengan hasil yang
mikian, sebagai kota yang masih berusia muda dan
Lubuklinggau tetap menyandang
banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan
meliputi permasalahan dan tantangan yang
infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan
pemerintahan, daya saing ekonomi daerah, dan
hasil yang menggembirakan, pembangunan
permasalahan belum optimalnya
pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan yang ditandai dengan antara lain:, belum
sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Lubuklinggau
diindikasikan dengan masih banyak masyarakat
kurang mampu yang belum/tidak terakomodasi program Jamkesmas, masih adanya
mlah dan mutu tenaga kesehatan
sehingga ke depan diperlukan upaya
peningkatan jumlah dan penyebaran tenaga kerja kesehatan. Selain itu pelayanan
pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar
masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara prima.
Permasalahan lainnya dalam pembangunan kesehatan adalah bagaimana
upaya peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang layak dan diiringi
erhadap pelayanan kesehatan. Hal
lain yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya pengendalian terhadap
komersialisasi dalam penyelenggaraan kesehatan dan peningkatan partisipasi
if dalam pembangunan kesehatan.
dengan permasalahan pembangunan kesehatan di Kota
Lubuklinggau adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat menjadi suatu yang sangat penting dalam pembangunan sanitasi di Kota
Lubuklinggau. Ketika sarana dan prasarana tercukupi dan kondisi baik akan tetapi
PHBS masyarakat buruk hal ini akan membuat system sanitasi tetap buruk karena
tidak ada pengelolaan yang baik dari masyarakat. Dari hasil Studi EHRA, masih ada
masyarakat di Kota Lubuklinggau yang tidak Cuci Tangan Pakai Sabun
pada 5 (lima) waktu penting, juga masih ada sebagian masyarakat yang Buang Air
Besar Sembarangan (BABS).
B. Pembangunan Pendidikan
Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan
masyarakat. P
banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan
peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas.
Sarana dan
walaupun ada di beberapa kecamatan yang tingkat aksesibilitas menuju fasilitas ini
cukup sulit karena letak dari fasi
ada beberapa sekolah dalam tahap pembangunan dengan sarana dan prasarana
penunjang masih belum memadai
perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggun
rendah, buku-
tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai.
Upaya menciptakan Sumber Daya Manusia Lubuklinggau yang cerdas
terkendala pada
menengah ke
dengan mengo
Hal lain yang
metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan
dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
pengajar yang berkualitas tidak tersebar secara merata di sekolah
SD, SMP ma
favoritisme sekolah yang berakibat pada distribusi siswa yang tidak merata antar
sekolah.
Permasalahan lainnya adalah
pendidikan yang berkualitas
keterampilan belum optimal. P
karakter sang
tinggi nilai-nil
keterampilan memberikan bekal bagi lulusan untuk bersaing dalam tataran nasional
dan global melalui
yang handal.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
PHBS masyarakat buruk hal ini akan membuat system sanitasi tetap buruk karena
tidak ada pengelolaan yang baik dari masyarakat. Dari hasil Studi EHRA, masih ada
masyarakat di Kota Lubuklinggau yang tidak Cuci Tangan Pakai Sabun
pada 5 (lima) waktu penting, juga masih ada sebagian masyarakat yang Buang Air
Besar Sembarangan (BABS).
B. Pembangunan Pendidikan
Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia Kota Lubuklinggau. Penyelenggar
perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan
Permasalahan pendidikan di Kota Lubuklinggau
banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan
peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas.
Sarana dan prasarana pendidikan di Kota Lubuklinggau cukup baik,
walaupun ada di beberapa kecamatan yang tingkat aksesibilitas menuju fasilitas ini
cukup sulit karena letak dari fasilitas tersebut tidak berada di sekitar pemukiman dan
ada beberapa sekolah dalam tahap pembangunan dengan sarana dan prasarana
penunjang masih belum memadai ditandai dengan banyaknya sekolah dan
perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggun
-buku diperpustakaan sekolah tidak lengkap sementara labolatorium
tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai.
Upaya menciptakan Sumber Daya Manusia Lubuklinggau yang cerdas
terkendala pada biaya pendidikan semakin tinggi
e atas. Upaya yang dapat dilakukan u
goptimalkan pemerataan bantuan pendid
lain yang perlu juga ditingkatkan adalah kualitas tenaga
metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan
dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kondisi sekarang di Lubuklinggau, tenaga
pengajar yang berkualitas tidak tersebar secara merata di sekolah
aupun SMA di Kota Lubuklinggau. Ha
favoritisme sekolah yang berakibat pada distribusi siswa yang tidak merata antar
Permasalahan lainnya adalah penyediaan sistem penyelenggaraan
pendidikan yang berkualitas melalui pembentukan karakter dan penguasaan
keterampilan belum optimal. Pendidikan moralitas, b
gat diperlukan untuk membangun karak
lai kebudayaan serta moralitas sis
keterampilan memberikan bekal bagi lulusan untuk bersaing dalam tataran nasional
dan global melalui, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknolog
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
99
PHBS masyarakat buruk hal ini akan membuat system sanitasi tetap buruk karena
tidak ada pengelolaan yang baik dari masyarakat. Dari hasil Studi EHRA, masih ada
masyarakat di Kota Lubuklinggau yang tidak Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
pada 5 (lima) waktu penting, juga masih ada sebagian masyarakat yang Buang Air
Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas
. Penyelenggaraan pendidikan menjadi
perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan
Lubuklinggau ditandai dengan masih
banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan
peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas.
pendidikan di Kota Lubuklinggau cukup baik,
walaupun ada di beberapa kecamatan yang tingkat aksesibilitas menuju fasilitas ini
litas tersebut tidak berada di sekitar pemukiman dan
ada beberapa sekolah dalam tahap pembangunan dengan sarana dan prasarana
ditandai dengan banyaknya sekolah dan
perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar
buku diperpustakaan sekolah tidak lengkap sementara labolatorium
tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai.
Upaya menciptakan Sumber Daya Manusia Lubuklinggau yang cerdas
khususnya untuk pendidikan
ntuk mengatasi hal ini adalah
dikan.
adalah kualitas tenaga pengajar agar
metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan
Kondisi sekarang di Lubuklinggau, tenaga
pengajar yang berkualitas tidak tersebar secara merata di sekolah-sekolah baik itu
Hal ini menimbulkan fenomena
favoritisme sekolah yang berakibat pada distribusi siswa yang tidak merata antar
penyediaan sistem penyelenggaraan
melalui pembentukan karakter dan penguasaan
, budi pekerti dan pendidikan
akter siswa yang menjunjung
swa. Sedangkan pendidikan
keterampilan memberikan bekal bagi lulusan untuk bersaing dalam tataran nasional
, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran
C. Pengarusutamaan gender
Kapasitas kelembagaan PUG masih terbatas dan pemberdayaan
perempuan belum optimal. Walaupun berbagai kemajuan telah dicapai dalam
peningkatan kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan belum
optimal,yang antara lain ditunj
pemberdayaan gender (
peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik,
serta pengambilan keputusan belum signifikan yang,
oleh: (1) masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses,manfaat, dan
partisipasi dalam pembangunan, (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan
di bidang politik, jabatan
ekonomi. Sementara itu, perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai
tindak kekerasan juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum
memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan
perempuan korban
Permasalahan tersebut muncul karena belum efektifnya kelembagaan
PUG dan pemberdayaan perempuan yang, antara lain, terlihat dari: (1) belum
optimalnya pengkajian kebijakan pembangunan terhadap kesetaraan
sebagai salah satu prioritas pembangunan; (2) belum memadainya kapasitas
kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta
ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus
pembangunan
isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan terutama dalam rangka
pembangunan kewilayahan di Kota Lubuklinggau.
4.1.2. Infrastruktur Wilayah
A. Sistem drainase perkotaan
Sistem
Makro dan system Mikro. Sistem Makro terdiri dari sungai dan untuk system mikro
terdiri dari Saluran drainase tersier (lingkungan), saluran sekunder dan saluran
primer. Pengelolaan drainase
dicampur tanpa ada pengelolaan terpisah, dari limbah cucian dan air buangan
kamar mandi disalurkan ke saluran drainase lingkungan (tersier), dari saluran tersier
menuju saluran ke saluran drainase sekunder dan
selanjutnya berakhir ke sungai Kelingi. Begitu juga dengan buangan air hujan dari
talang disalurkan ke saluran tersier dan seterusnya.
Kondisi drainase Kota Lubuklinggau beberapa ta
mampu menampung juml
intensitas sedang hingga tinggi. Akibatnya, muncul genangan air di beberapa titik,
seperti di Jalan Yos Sudarso. Munculnya titik
tersumbatnya saluran drainase oleh
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
Pengarusutamaan gender
Kapasitas kelembagaan PUG masih terbatas dan pemberdayaan
perempuan belum optimal. Walaupun berbagai kemajuan telah dicapai dalam
peningkatan kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan belum
optimal,yang antara lain ditunjukkan dengan lambatnya peningkatan nilai
pemberdayaan gender (IDG) setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa
peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik,
serta pengambilan keputusan belum signifikan yang,
oleh: (1) masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses,manfaat, dan
partisipasi dalam pembangunan, (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan
politik, jabatan-jabatan struktural pemerintah daerah
Sementara itu, perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai
tindak kekerasan juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum
memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan
mpuan korban tindak kekerasan.
Permasalahan tersebut muncul karena belum efektifnya kelembagaan
PUG dan pemberdayaan perempuan yang, antara lain, terlihat dari: (1) belum
optimalnya pengkajian kebijakan pembangunan terhadap kesetaraan
sebagai salah satu prioritas pembangunan; (2) belum memadainya kapasitas
kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta
ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus
pembangunan; dan (3) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan
isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan terutama dalam rangka
pembangunan kewilayahan di Kota Lubuklinggau.
Infrastruktur Wilayah
Sistem drainase perkotaan
Sistem Drainase di Kota Lubuklinggau terdiri dari 2 sistem, yaitu system
Makro dan system Mikro. Sistem Makro terdiri dari sungai dan untuk system mikro
terdiri dari Saluran drainase tersier (lingkungan), saluran sekunder dan saluran
primer. Pengelolaan drainase untuk Gray water dan air hujan saat ini masih
dicampur tanpa ada pengelolaan terpisah, dari limbah cucian dan air buangan
kamar mandi disalurkan ke saluran drainase lingkungan (tersier), dari saluran tersier
menuju saluran ke saluran drainase sekunder dan
selanjutnya berakhir ke sungai Kelingi. Begitu juga dengan buangan air hujan dari
talang disalurkan ke saluran tersier dan seterusnya.
Kondisi drainase Kota Lubuklinggau beberapa ta
menampung jumlah air limpasan, terutama pada saat hujan turun dengan
intensitas sedang hingga tinggi. Akibatnya, muncul genangan air di beberapa titik,
seperti di Jalan Yos Sudarso. Munculnya titik-titik genangan antara
tersumbatnya saluran drainase oleh sampah dan tingginya laju perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
100
Kapasitas kelembagaan PUG masih terbatas dan pemberdayaan
perempuan belum optimal. Walaupun berbagai kemajuan telah dicapai dalam
peningkatan kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan belum
ukkan dengan lambatnya peningkatan nilai indeks
setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa
peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik,
serta pengambilan keputusan belum signifikan yang, antara lain, disebabkan
oleh: (1) masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses,manfaat, dan
partisipasi dalam pembangunan, (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan
jabatan struktural pemerintah daerah, dan di bidang
Sementara itu, perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai
tindak kekerasan juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum
memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan dan pengaduan bagi
Permasalahan tersebut muncul karena belum efektifnya kelembagaan
PUG dan pemberdayaan perempuan yang, antara lain, terlihat dari: (1) belum
optimalnya pengkajian kebijakan pembangunan terhadap kesetaraan gender
sebagai salah satu prioritas pembangunan; (2) belum memadainya kapasitas
kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta
ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus
; dan (3) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan
isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan terutama dalam rangka
Drainase di Kota Lubuklinggau terdiri dari 2 sistem, yaitu system
Makro dan system Mikro. Sistem Makro terdiri dari sungai dan untuk system mikro
terdiri dari Saluran drainase tersier (lingkungan), saluran sekunder dan saluran
untuk Gray water dan air hujan saat ini masih
dicampur tanpa ada pengelolaan terpisah, dari limbah cucian dan air buangan
kamar mandi disalurkan ke saluran drainase lingkungan (tersier), dari saluran tersier
menuju saluran ke saluran drainase sekunder dan diteruskan ke saluran primer
selanjutnya berakhir ke sungai Kelingi. Begitu juga dengan buangan air hujan dari
Kondisi drainase Kota Lubuklinggau beberapa tahun belakangan ini, tidak
ah air limpasan, terutama pada saat hujan turun dengan
intensitas sedang hingga tinggi. Akibatnya, muncul genangan air di beberapa titik,
titik genangan antara lain disebabkan
sampah dan tingginya laju perubahan
penggunaan lahan di Kota Lubuklinggau. Perubahan kondisi
terbuka menjadi lahan terbangun mengurangi kemampuan infiltrasi tanah dan
menjadikan air hujan yang turun menjadi air limpasan (run o
volume besar akan mengalir menuju tempat
termasuk ke dalam saluran
tidak mampu menampung jumlah air limpasan yang dihasilkan pada saat kondisi
hujan, maka mun
Permasalahan yang mendesak men
diantaranya adalah (1) Belum terintegrasinya antara saluran tersi
dengan saluran pembuangan primer; (2) B
(masterplan) dalam perencanaan drainase di Kota Lubuklinggau; (3) Banyaknya
sedimentasi dan sampah buangan yang memenuhi saluran drainase yang ada; (4)
Pemb. Drainase primer terkendala masalah dana, lahan dan belum tersed
DED; (5) Daya tampung dimensi saluran sudah tidak memadai lagi untuk dapat
menerima limpasan air hujan; dan (6) Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk
menjaga kondisi drainase agar tetap berfunngsi dengan baik;
B. Pengelolaan Air Bersih
Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam
mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus
bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga
terus meningkat. Permasalahan pokok dalam pem
masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih, ii) terbatasnya sumber air bersih
selain yang berasal dari air tanah, iii) keterbatasan jaringan pelayanan air bersih.
Pengelolaan air bersih di Kota Lubuklinggau dikelola ole
Perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukit Sulap.
Sumber air bersih tersebut didapat dari Sungai kelingi, Sungai Malus, Sungai Apur
dan Air tanah. Sampai pada tahun 2011 pelayanan air bersih
PDAM di Kota Lubuklinggau baru mencapai 31,20 % mencakup seluruh Kecamatan
dalam Kota Lubuklinggau hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana
untuk melayani seluruh penduduk di Kota Lubuklinggau.
Permasalahan air bersih masih menjadi permasalahan di
Lubuklinggau, oleh karena itu PDAM Tirta Bukit Sulap terus berupaya untuk
meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota
Lubuklinggau. Untuk daerah yang padat penduduk ketersediaan air bersih masih
menjadi masalah terutama pada mus
maksimal dan kondisi kualitas air tanah sudah menurun sehingga masyarakat
mendapatkan air dari sumur gali yang kondisi airnya masih cukup baik dan air
sungai.
C. Ketahanan Energi Listrik
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
penggunaan lahan di Kota Lubuklinggau. Perubahan kondisi
terbuka menjadi lahan terbangun mengurangi kemampuan infiltrasi tanah dan
menjadikan air hujan yang turun menjadi air limpasan (run o
volume besar akan mengalir menuju tempat dengan ketinggian
termasuk ke dalam saluran-saluran air. Jika kapasitas saluran drainase yang ada
tidak mampu menampung jumlah air limpasan yang dihasilkan pada saat kondisi
hujan, maka muncullah titik-titik genangan di beberapa tempat di Kota Lubuklinggau.
Permasalahan yang mendesak mengenai drainase di Kota Lubuklinggau
diantaranya adalah (1) Belum terintegrasinya antara saluran tersi
dengan saluran pembuangan primer; (2) Belum adanya perencanaan skala Kota
(masterplan) dalam perencanaan drainase di Kota Lubuklinggau; (3) Banyaknya
sedimentasi dan sampah buangan yang memenuhi saluran drainase yang ada; (4)
Pemb. Drainase primer terkendala masalah dana, lahan dan belum tersed
DED; (5) Daya tampung dimensi saluran sudah tidak memadai lagi untuk dapat
menerima limpasan air hujan; dan (6) Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk
menjaga kondisi drainase agar tetap berfunngsi dengan baik;
. Pengelolaan Air Bersih
Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam
mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus
bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga
terus meningkat. Permasalahan pokok dalam pemenuhan air bersih, meliputi: i)
masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih, ii) terbatasnya sumber air bersih
selain yang berasal dari air tanah, iii) keterbatasan jaringan pelayanan air bersih.
Pengelolaan air bersih di Kota Lubuklinggau dikelola ole
Perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukit Sulap.
Sumber air bersih tersebut didapat dari Sungai kelingi, Sungai Malus, Sungai Apur
dan Air tanah. Sampai pada tahun 2011 pelayanan air bersih
Kota Lubuklinggau baru mencapai 31,20 % mencakup seluruh Kecamatan
dalam Kota Lubuklinggau hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana
untuk melayani seluruh penduduk di Kota Lubuklinggau.
Permasalahan air bersih masih menjadi permasalahan di
Lubuklinggau, oleh karena itu PDAM Tirta Bukit Sulap terus berupaya untuk
meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota
Lubuklinggau. Untuk daerah yang padat penduduk ketersediaan air bersih masih
menjadi masalah terutama pada musim kemarau, karena pasokan air PDAM kurang
maksimal dan kondisi kualitas air tanah sudah menurun sehingga masyarakat
mendapatkan air dari sumur gali yang kondisi airnya masih cukup baik dan air
. Ketahanan Energi Listrik
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
101
penggunaan lahan di Kota Lubuklinggau. Perubahan kondisi lahan dari ruang
terbuka menjadi lahan terbangun mengurangi kemampuan infiltrasi tanah dan
menjadikan air hujan yang turun menjadi air limpasan (run off). Air limpasan dalam
dengan ketinggian lebih rendah,
saluran air. Jika kapasitas saluran drainase yang ada
tidak mampu menampung jumlah air limpasan yang dihasilkan pada saat kondisi
titik genangan di beberapa tempat di Kota Lubuklinggau.
nai drainase di Kota Lubuklinggau
diantaranya adalah (1) Belum terintegrasinya antara saluran tersier dan sekunder
elum adanya perencanaan skala Kota
(masterplan) dalam perencanaan drainase di Kota Lubuklinggau; (3) Banyaknya
sedimentasi dan sampah buangan yang memenuhi saluran drainase yang ada; (4)
Pemb. Drainase primer terkendala masalah dana, lahan dan belum tersediannya
DED; (5) Daya tampung dimensi saluran sudah tidak memadai lagi untuk dapat
menerima limpasan air hujan; dan (6) Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk
menjaga kondisi drainase agar tetap berfunngsi dengan baik;
Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam
mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus
bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga
enuhan air bersih, meliputi: i)
masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih, ii) terbatasnya sumber air bersih
selain yang berasal dari air tanah, iii) keterbatasan jaringan pelayanan air bersih.
Pengelolaan air bersih di Kota Lubuklinggau dikelola oleh sebuah
Perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukit Sulap.
Sumber air bersih tersebut didapat dari Sungai kelingi, Sungai Malus, Sungai Apur
dan Air tanah. Sampai pada tahun 2011 pelayanan air bersih yang bersumber daeri
Kota Lubuklinggau baru mencapai 31,20 % mencakup seluruh Kecamatan
dalam Kota Lubuklinggau hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana
untuk melayani seluruh penduduk di Kota Lubuklinggau.
Permasalahan air bersih masih menjadi permasalahan di Kota
Lubuklinggau, oleh karena itu PDAM Tirta Bukit Sulap terus berupaya untuk
meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota
Lubuklinggau. Untuk daerah yang padat penduduk ketersediaan air bersih masih
im kemarau, karena pasokan air PDAM kurang
maksimal dan kondisi kualitas air tanah sudah menurun sehingga masyarakat
mendapatkan air dari sumur gali yang kondisi airnya masih cukup baik dan air
Sebagai suatu kawasan per
ketersediaan fasilitas dan utilitas yang memadai. Listrik merupakan kebutuhan primer
bagi sebuah kota saat ini. Hampir semua aktivitas masyarakat membutuhkan
dukungan energi listrik.
Pada saat ini jaringan lis
sekitar 67 % kepala keluarga yang ada. Tetapi tingkat pelayanan yang ada masih
cukup rendah, dimana masih sering terjadinya pemadaman listrik. Untuk
mengembangkan jaringan listrik di masa mendatang maka diperl
daya listrik. Hal ini mengingat tingkat kebutuhan energi listrik penduduk semakin
meningkat sejalan dengan perkembangan Kota Lubuklinggau sebagai pengaruh
kemajuan teknologi. Pengembangan jaringan listrik di Kota Lubuklingau ini dilakukan
secara bertahap mengikuti perkembangan kota dan dilakukan secara terpadu
dengan pengembangan jaringan lainnya yang ada di Propinsi Sumtera Selatan
D. Perumahan dan Permukiman
Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar
manusia yang penye
perumahan di Kota Lubuklinggau adalah penyediaan hunian yang layak dan
terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Lubuklinggau. Dengan populasi
penduduk yang semakin besar maka kebutuhan akan tempat
banyak, sedangkan lahan yang tersedia jumlahnya tetap. Akibatnya muncul dampak
dari ketidak sesuaian ini, antara lain munculnya perumahan kumuh yang biasanya
muncul dikawasan perkotaan, yaitu terdapatnya permukiman di sepanjang jalan rel
kereta api dan di sepanjang sungai.
Permasalahan utama permukiman di bantaran sungai Kota Lubuklinggau
berakar pada ketidaksesuaian penggunaan lahan badan sungai yang sebenarnya
difungsikan sebagai jalur hijau, akan tetapi dipergunakan penduduk sebagai tempa
bermukim. Selain itu, padatnya permukiman di bantaran sungai menjadikan
permukiman di daerah tersebut memiliki kesan kumuh. Ditambah lagi dengan kondisi
sanitasi yang buruk, semakin menjadikan permukiman di bantaran sungai tidak ideal
untuk bermukim.
Dampak lainnya adalah munculnya perumahan yang mempunyai kualitas
rendah karena sebagian masyarakat memiliki daya beli yang minim Hal ini ditandai
dengan adanya permukiman yang cukup padat dan letak bangunan sangat tidak
teratur. Selain itu juga sulitnya untu
perumahan yaitu kurang tersedianya jaringan drainase yang memadai, sebagian
besar jaringan jalan permukiman di kawasan permukiman sangat sempit dan hanya
berupa gang-gang kecil dan akses menuju kawasan perumahan sangat k
tidak memadai.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
Sebagai suatu kawasan perkotaan Kota Lubuklinggau harus didukung oleh
ketersediaan fasilitas dan utilitas yang memadai. Listrik merupakan kebutuhan primer
bagi sebuah kota saat ini. Hampir semua aktivitas masyarakat membutuhkan
dukungan energi listrik..
Pada saat ini jaringan listrik di Kota Lubuklinggau sudah dapat melayani
sekitar 67 % kepala keluarga yang ada. Tetapi tingkat pelayanan yang ada masih
cukup rendah, dimana masih sering terjadinya pemadaman listrik. Untuk
mengembangkan jaringan listrik di masa mendatang maka diperl
daya listrik. Hal ini mengingat tingkat kebutuhan energi listrik penduduk semakin
meningkat sejalan dengan perkembangan Kota Lubuklinggau sebagai pengaruh
kemajuan teknologi. Pengembangan jaringan listrik di Kota Lubuklingau ini dilakukan
ecara bertahap mengikuti perkembangan kota dan dilakukan secara terpadu
dengan pengembangan jaringan lainnya yang ada di Propinsi Sumtera Selatan
. Perumahan dan Permukiman
Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar
manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.
perumahan di Kota Lubuklinggau adalah penyediaan hunian yang layak dan
terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Lubuklinggau. Dengan populasi
penduduk yang semakin besar maka kebutuhan akan tempat
banyak, sedangkan lahan yang tersedia jumlahnya tetap. Akibatnya muncul dampak
dari ketidak sesuaian ini, antara lain munculnya perumahan kumuh yang biasanya
muncul dikawasan perkotaan, yaitu terdapatnya permukiman di sepanjang jalan rel
reta api dan di sepanjang sungai.
Permasalahan utama permukiman di bantaran sungai Kota Lubuklinggau
berakar pada ketidaksesuaian penggunaan lahan badan sungai yang sebenarnya
difungsikan sebagai jalur hijau, akan tetapi dipergunakan penduduk sebagai tempa
bermukim. Selain itu, padatnya permukiman di bantaran sungai menjadikan
permukiman di daerah tersebut memiliki kesan kumuh. Ditambah lagi dengan kondisi
sanitasi yang buruk, semakin menjadikan permukiman di bantaran sungai tidak ideal
untuk bermukim.
pak lainnya adalah munculnya perumahan yang mempunyai kualitas
rendah karena sebagian masyarakat memiliki daya beli yang minim Hal ini ditandai
dengan adanya permukiman yang cukup padat dan letak bangunan sangat tidak
teratur. Selain itu juga sulitnya untuk mendapatkan akses prasarana dasar
perumahan yaitu kurang tersedianya jaringan drainase yang memadai, sebagian
besar jaringan jalan permukiman di kawasan permukiman sangat sempit dan hanya
gang kecil dan akses menuju kawasan perumahan sangat k
tidak memadai.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
102
kotaan Kota Lubuklinggau harus didukung oleh
ketersediaan fasilitas dan utilitas yang memadai. Listrik merupakan kebutuhan primer
bagi sebuah kota saat ini. Hampir semua aktivitas masyarakat membutuhkan
trik di Kota Lubuklinggau sudah dapat melayani
sekitar 67 % kepala keluarga yang ada. Tetapi tingkat pelayanan yang ada masih
cukup rendah, dimana masih sering terjadinya pemadaman listrik. Untuk
mengembangkan jaringan listrik di masa mendatang maka diperlukan penambahan
daya listrik. Hal ini mengingat tingkat kebutuhan energi listrik penduduk semakin
meningkat sejalan dengan perkembangan Kota Lubuklinggau sebagai pengaruh
kemajuan teknologi. Pengembangan jaringan listrik di Kota Lubuklingau ini dilakukan
ecara bertahap mengikuti perkembangan kota dan dilakukan secara terpadu
dengan pengembangan jaringan lainnya yang ada di Propinsi Sumtera Selatan.
Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar
diaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Permasalahan
perumahan di Kota Lubuklinggau adalah penyediaan hunian yang layak dan
terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Lubuklinggau. Dengan populasi
penduduk yang semakin besar maka kebutuhan akan tempat tinggal semakin
banyak, sedangkan lahan yang tersedia jumlahnya tetap. Akibatnya muncul dampak
dari ketidak sesuaian ini, antara lain munculnya perumahan kumuh yang biasanya
muncul dikawasan perkotaan, yaitu terdapatnya permukiman di sepanjang jalan rel
Permasalahan utama permukiman di bantaran sungai Kota Lubuklinggau
berakar pada ketidaksesuaian penggunaan lahan badan sungai yang sebenarnya
difungsikan sebagai jalur hijau, akan tetapi dipergunakan penduduk sebagai tempat
bermukim. Selain itu, padatnya permukiman di bantaran sungai menjadikan
permukiman di daerah tersebut memiliki kesan kumuh. Ditambah lagi dengan kondisi
sanitasi yang buruk, semakin menjadikan permukiman di bantaran sungai tidak ideal
pak lainnya adalah munculnya perumahan yang mempunyai kualitas
rendah karena sebagian masyarakat memiliki daya beli yang minim Hal ini ditandai
dengan adanya permukiman yang cukup padat dan letak bangunan sangat tidak
k mendapatkan akses prasarana dasar
perumahan yaitu kurang tersedianya jaringan drainase yang memadai, sebagian
besar jaringan jalan permukiman di kawasan permukiman sangat sempit dan hanya
gang kecil dan akses menuju kawasan perumahan sangat kurang dan
4.1.3. Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam
A. Pencemaran Lingkungan
Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada
keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif.
Permasalahan lingkungan hidup di Kota Lubuklinggau antara lain
optimalnya pengelolaan sampah
Sebagaimana kota pada umumnya, sampah menjadi
lingkungan penting Kota Lubuklinggau yang tidak
ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak perma
dari mengganggu
menjadi sumber penyakit.
ditangani saat ini, se
jumlah timbulan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah
Kota Lubuklinggau antara lain : penyediaan sarana kebersihan, sosialisasi program
Adipura, soialisasi
melakukan pelatihan terkait pengelolaan sampah dengan system 3R (Reuse,
Reduce dan Recycle). Tetapi pada kenyataannya pengelolaan system 3R yang
dilakukan belum optimal. Permasalahan yang timbul adala
masyarakat masih memperlakukan sampah dengan pola lama dengan membuang
sampah tanpa dilakukan pegelolaan sampah terlebih dahulu
Pengelolaan sampah belum dilakukan oleh masyarakat, yaitu
pemilahan sampah o
Beracun), sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, untuk sampah
anorganik dapat di gunakan kembali sesuai fungsinnya misal kantong plastik, dapat
juga diolah menjadi barang yang berguna melalui proses tert
kemasan plastik bisa dijadikan tas, topi atau kaleng bekas bisa diolah menjadi pot
bunga, tempat pensil dan asbak serta sampah plastik, botol dan lain
langsung dijual kepengepul barang bekas untuk didaur ulang sehingga t
sampah yang dihasilkan dapat di perkecil bahkan dihilangkan, hal ini akan
mengurangi timbunan sampah di TPA.
Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan anggaran dan sarana terbatas
belum dapat melayani pengangkutan sampah secara menyeluruh dalam Kota
Lubuklinggau, yaitu dilihat dari timbulan volume sampah yang dihasilkan penduduk
Kota Lubuklinggau sebesar 521 m
hanya 258 m3
untuk mengangkut produk
dibeberapa titik yang tidak mendapat pelayanan angkutan sampah terdapat
penumpukan sampah dan TPS
dikubur dan ada yang dibakar, hal ini akan menambah
Kota Lubuklinggau
Di Kota Lubuklinggau terdapat 1 (satu) TPA di Petanang yang masih
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam
A. Pencemaran Lingkungan
Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada
keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif.
Permasalahan lingkungan hidup di Kota Lubuklinggau antara lain
optimalnya pengelolaan sampah dan sistem sanitasi di Kota Lubuklinggau
bagaimana kota pada umumnya, sampah menjadi
lingkungan penting Kota Lubuklinggau yang tidak bisa diabaikan. Sampah yang tidak
ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak perma
dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau
menjadi sumber penyakit. Sampah merupakan hal yang sangat penting untuk
ditangani saat ini, semakin bertambah jumlah penduduk
jumlah timbulan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah
Kota Lubuklinggau antara lain : penyediaan sarana kebersihan, sosialisasi program
Adipura, soialisasi program adiwiyata untuk sekolah berwawasan lingkungan,
melakukan pelatihan terkait pengelolaan sampah dengan system 3R (Reuse,
Reduce dan Recycle). Tetapi pada kenyataannya pengelolaan system 3R yang
dilakukan belum optimal. Permasalahan yang timbul adala
masyarakat masih memperlakukan sampah dengan pola lama dengan membuang
sampah tanpa dilakukan pegelolaan sampah terlebih dahulu
Pengelolaan sampah belum dilakukan oleh masyarakat, yaitu
pemilahan sampah organik, anorganik dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan
Beracun), sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, untuk sampah
rganik dapat di gunakan kembali sesuai fungsinnya misal kantong plastik, dapat
juga diolah menjadi barang yang berguna melalui proses tert
kemasan plastik bisa dijadikan tas, topi atau kaleng bekas bisa diolah menjadi pot
bunga, tempat pensil dan asbak serta sampah plastik, botol dan lain
langsung dijual kepengepul barang bekas untuk didaur ulang sehingga t
sampah yang dihasilkan dapat di perkecil bahkan dihilangkan, hal ini akan
mengurangi timbunan sampah di TPA.
Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan anggaran dan sarana terbatas
belum dapat melayani pengangkutan sampah secara menyeluruh dalam Kota
uklinggau, yaitu dilihat dari timbulan volume sampah yang dihasilkan penduduk
Kota Lubuklinggau sebesar 521 m3, dengan jumlah sampah yang ditangani yaitu
3 atau hanya sebesar 47% saja.hal ini dikarenakan kurangnya armada
untuk mengangkut produksi sampah yang berada di jalan
dibeberapa titik yang tidak mendapat pelayanan angkutan sampah terdapat
penumpukan sampah dan TPS-TPS liar. Sebagian dari sampah tersebut ada yang
dikubur dan ada yang dibakar, hal ini akan menambah
Kota Lubuklinggau.
Di Kota Lubuklinggau terdapat 1 (satu) TPA di Petanang yang masih
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
103
Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada
keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif.
Permasalahan lingkungan hidup di Kota Lubuklinggau antara lain masih kurang
di Kota Lubuklinggau.
bagaimana kota pada umumnya, sampah menjadi permasalahan
bisa diabaikan. Sampah yang tidak
ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai
ngan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan
Sampah merupakan hal yang sangat penting untuk
makin bertambah jumlah penduduk semakin bertambah pula
jumlah timbulan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah
Kota Lubuklinggau antara lain : penyediaan sarana kebersihan, sosialisasi program
program adiwiyata untuk sekolah berwawasan lingkungan,
melakukan pelatihan terkait pengelolaan sampah dengan system 3R (Reuse,
Reduce dan Recycle). Tetapi pada kenyataannya pengelolaan system 3R yang
dilakukan belum optimal. Permasalahan yang timbul adalah sebagian besar
masyarakat masih memperlakukan sampah dengan pola lama dengan membuang
sampah tanpa dilakukan pegelolaan sampah terlebih dahulu.
Pengelolaan sampah belum dilakukan oleh masyarakat, yaitu belum melalui
rganik dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan
Beracun), sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, untuk sampah
rganik dapat di gunakan kembali sesuai fungsinnya misal kantong plastik, dapat
juga diolah menjadi barang yang berguna melalui proses tertentu misalnya bekas
kemasan plastik bisa dijadikan tas, topi atau kaleng bekas bisa diolah menjadi pot
bunga, tempat pensil dan asbak serta sampah plastik, botol dan lain-lain dapat juga
langsung dijual kepengepul barang bekas untuk didaur ulang sehingga timbulan
sampah yang dihasilkan dapat di perkecil bahkan dihilangkan, hal ini akan
Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan anggaran dan sarana terbatas
belum dapat melayani pengangkutan sampah secara menyeluruh dalam Kota
uklinggau, yaitu dilihat dari timbulan volume sampah yang dihasilkan penduduk
, dengan jumlah sampah yang ditangani yaitu
atau hanya sebesar 47% saja.hal ini dikarenakan kurangnya armada
si sampah yang berada di jalan-jalan lingkungan akibatnya
dibeberapa titik yang tidak mendapat pelayanan angkutan sampah terdapat
TPS liar. Sebagian dari sampah tersebut ada yang
dikubur dan ada yang dibakar, hal ini akan menambah buruk kualitas lingkungan di
Di Kota Lubuklinggau terdapat 1 (satu) TPA di Petanang yang masih
menggunakan system open dumping dan sudah direncanakan untuk merelokasi
TPA ke Kelurahan Lubuk Binjai dengan system controlled landfill/sani
yang lebih luas areanya.
Permasalahan sanitasi yang dihadapi Kota Lubuklinggau cukup kompleks.
Permasalahan mendesak sistem sanitasi adalah sebagai berikut: 1) Pembuangan air
limbah domestik masih bergabung dengan saluran buangan air hujan; 2
masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan belum mengerti
bagaimana kondisi tangki septic yang sehat; 3) Belum adanya Peraturan Daerah
yang mengatur bagi dunia usaha dan developer/pengembang untuk menyediakan
sarana pengelolaan air
B. Perubahan penggunaan lahan
Daerah perkotaan diidentikkan dengan jumlah penduduk yang tinggi dan
penggunaan lahan didominasi oleh lahan terbangun. Tingginya jumlah penduduk ini
mengakibatkan kebutuhan penduduk akan
tinggi terutama untuk lahan terbangun. Hal ini pada akhirnya akan menjadi pemicu
terjadinya konversi lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun
terrjadi juga di Kota Lubuklinggau. Hal ini dapat diliha
Kota Lubuklinggau didominasi oleh permukiman. yang semakin meningkat dari
tahun 2009 sampai tahun 2011 yaitu dari 6.426,86 Ha meningkat menjadi 10.234,5
Sedangkan penggunaan lahan perkebunan
C. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam
pembangunan kota untuk meningkatkan kualitas ruang kota yang asri, nyaman dan
sehat. Ketersediaan RTH di Kota Lubuklinggau masih perlu ditingkatkan untuk
memenuhi persyar
RTH di Kota Lubuklinggau meliputi penyediaan dan penyebaran dan kualitas RTH
publik dan privat di seluruh wilayah serta pengembangan tajuk hijau.
D. Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah (R
merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam
waktu 20 tahun mendatang. Dalam praktiknya, pembangunan kota seringkali
dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangu
terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya
dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang
adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instr
konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan
berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
menggunakan system open dumping dan sudah direncanakan untuk merelokasi
TPA ke Kelurahan Lubuk Binjai dengan system controlled landfill/sani
yang lebih luas areanya.
Permasalahan sanitasi yang dihadapi Kota Lubuklinggau cukup kompleks.
Permasalahan mendesak sistem sanitasi adalah sebagai berikut: 1) Pembuangan air
limbah domestik masih bergabung dengan saluran buangan air hujan; 2
masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan belum mengerti
bagaimana kondisi tangki septic yang sehat; 3) Belum adanya Peraturan Daerah
yang mengatur bagi dunia usaha dan developer/pengembang untuk menyediakan
sarana pengelolaan air limbah di tempat usaha dan Perumahan;.
B. Perubahan penggunaan lahan
Daerah perkotaan diidentikkan dengan jumlah penduduk yang tinggi dan
penggunaan lahan didominasi oleh lahan terbangun. Tingginya jumlah penduduk ini
mengakibatkan kebutuhan penduduk akan ruang terutama ruang yang semakin
tinggi terutama untuk lahan terbangun. Hal ini pada akhirnya akan menjadi pemicu
terjadinya konversi lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun
terrjadi juga di Kota Lubuklinggau. Hal ini dapat diliha
Kota Lubuklinggau didominasi oleh permukiman. yang semakin meningkat dari
tahun 2009 sampai tahun 2011 yaitu dari 6.426,86 Ha meningkat menjadi 10.234,5
Sedangkan penggunaan lahan perkebunan dan pertanian mengalami penurunan.
. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam
pembangunan kota untuk meningkatkan kualitas ruang kota yang asri, nyaman dan
sehat. Ketersediaan RTH di Kota Lubuklinggau masih perlu ditingkatkan untuk
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Permasalahan
RTH di Kota Lubuklinggau meliputi penyediaan dan penyebaran dan kualitas RTH
publik dan privat di seluruh wilayah serta pengembangan tajuk hijau.
D. Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lubuklinggau tahun 2012
merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam
waktu 20 tahun mendatang. Dalam praktiknya, pembangunan kota seringkali
dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangu
terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya
dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang
adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara
konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan
berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
104
menggunakan system open dumping dan sudah direncanakan untuk merelokasi
TPA ke Kelurahan Lubuk Binjai dengan system controlled landfill/sanitary landfill
Permasalahan sanitasi yang dihadapi Kota Lubuklinggau cukup kompleks.
Permasalahan mendesak sistem sanitasi adalah sebagai berikut: 1) Pembuangan air
limbah domestik masih bergabung dengan saluran buangan air hujan; 2) Masih ada
masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan belum mengerti
bagaimana kondisi tangki septic yang sehat; 3) Belum adanya Peraturan Daerah
yang mengatur bagi dunia usaha dan developer/pengembang untuk menyediakan
limbah di tempat usaha dan Perumahan;.
Daerah perkotaan diidentikkan dengan jumlah penduduk yang tinggi dan
penggunaan lahan didominasi oleh lahan terbangun. Tingginya jumlah penduduk ini
ruang terutama ruang yang semakin
tinggi terutama untuk lahan terbangun. Hal ini pada akhirnya akan menjadi pemicu
terjadinya konversi lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Hal ini
terrjadi juga di Kota Lubuklinggau. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan di
Kota Lubuklinggau didominasi oleh permukiman. yang semakin meningkat dari
tahun 2009 sampai tahun 2011 yaitu dari 6.426,86 Ha meningkat menjadi 10.234,5
pertanian mengalami penurunan.
Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam
pembangunan kota untuk meningkatkan kualitas ruang kota yang asri, nyaman dan
sehat. Ketersediaan RTH di Kota Lubuklinggau masih perlu ditingkatkan untuk
atan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Permasalahan
RTH di Kota Lubuklinggau meliputi penyediaan dan penyebaran dan kualitas RTH
publik dan privat di seluruh wilayah serta pengembangan tajuk hijau.
TRW) Kota Lubuklinggau tahun 2012-2032
merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam
waktu 20 tahun mendatang. Dalam praktiknya, pembangunan kota seringkali
dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan
terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya
dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang
umen pembangunan yang secara
konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan
berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten
dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang
pelaksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut
menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota yaitu dengan memperkuat
pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang) melalui penetapan pera
disinsentif serta pengenaan sanksi yang tegas.
4.1.4. Tata Kelola Pemerintahan
A. Reformasi Birokrasi
Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi
antara lain pelaksanaan konsep
pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku seluruh
jajaran aparat pemerintahan di semua tingkatan secara terpadu dan sistemik. Selain
itu upaya penataan ulang secara bertahap dan sistema
daerah perlu terus dilakukan melalui penataan kelembagaan atau institusi yang
efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang
profesional, akuntabilitas tinggi kepada masyarakat dan pelayanan publik yang
prima. Selain itu, permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan
antar lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha
dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.
B. Keuangan Daerah
Pembangunan Kota Lu
anggaran yang memadai. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan
daerah adalah meningkatkan dan memobilisasi sumber
pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non
kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di semua tingkatan
pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan, dan kota masih perlu ditingkatkan,
meskipun Kota Lubuklinggau mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dalam pengelolaan
C. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Permasalahan terkait kelembagaan dan ketatalaksanaan antara lain:
struktur kelembagaan pemerintahan Kota Lubuklinggau
melayani kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kota Lubuklinggau
lebih respon terhadap kebutuhan masyarakat
pelayanan publik
dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Permasalahan
tersebut sangat terkait erat dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang
aksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut
menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota yaitu dengan memperkuat
pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang) melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan
disinsentif serta pengenaan sanksi yang tegas.
Tata Kelola Pemerintahan
A. Reformasi Birokrasi
Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi
antara lain pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif,
pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku seluruh
jajaran aparat pemerintahan di semua tingkatan secara terpadu dan sistemik. Selain
itu upaya penataan ulang secara bertahap dan sistema
daerah perlu terus dilakukan melalui penataan kelembagaan atau institusi yang
efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang
profesional, akuntabilitas tinggi kepada masyarakat dan pelayanan publik yang
a. Selain itu, permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan
antar lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha
dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.
B. Keuangan Daerah
Pembangunan Kota Lubuklinggau memerlukan dukungan ketersediaan
anggaran yang memadai. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan
daerah adalah meningkatkan dan memobilisasi sumber
pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non
kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di semua tingkatan
pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan, dan kota masih perlu ditingkatkan,
meskipun Kota Lubuklinggau mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah
C. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Permasalahan terkait kelembagaan dan ketatalaksanaan antara lain:
struktur kelembagaan pemerintahan Kota Lubuklinggau
melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu, tata laksana di
Kota Lubuklinggau juga masih perlu mendapat perhatian khusus, agar
lebih respon terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan
pelayanan publik yang lebih prima dalam artian dapat lebih cepat, mudah, murah
terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Permasalahan
tersebut sangat terkait erat dengan kualitas dan kapasitas sumber daya pegawai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
105
dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang
aksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut
menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota yaitu dengan memperkuat
pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
turan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan
Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi
reformasi birokrasi secara efisien dan efektif,
pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku seluruh
jajaran aparat pemerintahan di semua tingkatan secara terpadu dan sistemik. Selain
itu upaya penataan ulang secara bertahap dan sistematis terhadap pemerintah
daerah perlu terus dilakukan melalui penataan kelembagaan atau institusi yang
efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang
profesional, akuntabilitas tinggi kepada masyarakat dan pelayanan publik yang
a. Selain itu, permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan
antar lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha
dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.
buklinggau memerlukan dukungan ketersediaan
anggaran yang memadai. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan
daerah adalah meningkatkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan
pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non-konvensional. Selain itu
kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di semua tingkatan
pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan, dan kota masih perlu ditingkatkan,
meskipun Kota Lubuklinggau mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian
Permasalahan terkait kelembagaan dan ketatalaksanaan antara lain:
struktur kelembagaan pemerintahan Kota Lubuklinggau masih belum optimal dalam
Selain itu, tata laksana di lingkungan organisasi
juga masih perlu mendapat perhatian khusus, agar
sehingga dapat memberikan
ian dapat lebih cepat, mudah, murah
terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Permasalahan tata laksana
kualitas dan kapasitas sumber daya pegawai
yang masih belum memadai, sehingga berpengaruh pada lemahnya pelayanan
publik yang langsung kepad
4.1.5. Ekonomi dan Investasi
A. Stabilitas Ekonomi
Perkembangan perekonomian Kota Lubuklinggau selama lima tahun
terakhir cenderung mengalami peningkatan. Tingkat pertumbuhan riil sektor
ekonomi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini menunjukkan kinerja
pembangunan daerah yang semakin baik. Selain i
mengindikasikan kondisi perekonomian Lubuklinggau yang semakin pulih dari
pengaruh krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia pada umumnya.
Dalam konteks
fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
(sustainable economic growth
pertumbuhan ekonomi dan
Pertumbuhan ekonomi Kota L
utama yaitu sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa
Jasa, serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa.
mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Kemudian un
Lubuklinggau
hingga tahun 2010
Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan upaya untuk
menjaga stabilitas ekonomi makro melalui langkah
daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik
dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, diperlukan langkah
mengendalikan laju inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tingkat bunga yang kompetitif
B. Perdagangan dan Jasa
Kota Lubuklinggau cukup potensial dalam kegiatan perdagangan dan jasa,
hal ini nampak dari banyaknya tempat
ragam fasilitas pendukungnya. Namun perkembangan kegiatan perdagangan dan
jasa masih terpusat pada satu k
persebaran kegiatan perdagangan
perdagangan dan jas
titik kawasan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi diwilayah Kota Lubuklinggau.
C. Iklim Investasi
Permasalahan iklim investasi yang terjadi di
adalah belum
yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
yang masih belum memadai, sehingga berpengaruh pada lemahnya pelayanan
publik yang langsung kepada masyarakat seperti kecamatan dan kelurahan.
Ekonomi dan Investasi
A. Stabilitas Ekonomi
Perkembangan perekonomian Kota Lubuklinggau selama lima tahun
terakhir cenderung mengalami peningkatan. Tingkat pertumbuhan riil sektor
ekonomi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini menunjukkan kinerja
pembangunan daerah yang semakin baik. Selain i
mengindikasikan kondisi perekonomian Lubuklinggau yang semakin pulih dari
pengaruh krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia pada umumnya.
Dalam konteks pembangunan daerah, stabilitas ekonomi merupakan faktor
fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
(sustainable economic growth). Stabilitas ekonomi ini
pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi di daerah.
Pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau disumbang oleh empat sektor
utama yaitu sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa
Jasa, serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa. Saat ini, pertumbuhan ekonomi
mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Kemudian un
hampir selalu berada di bawah nasional dalam lima tahun terakhir
hingga tahun 2010.
Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan upaya untuk
menjaga stabilitas ekonomi makro melalui langkah
daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik
dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, diperlukan langkah
mengendalikan laju inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tingkat bunga yang kompetitif
. Perdagangan dan Jasa
Kota Lubuklinggau cukup potensial dalam kegiatan perdagangan dan jasa,
hal ini nampak dari banyaknya tempat-tempat perdagangan dan jasa serta beraneka
ragam fasilitas pendukungnya. Namun perkembangan kegiatan perdagangan dan
jasa masih terpusat pada satu kawasan di Pusat Pelayanan Kota
persebaran kegiatan perdagangan dan jasa dan peningkatan fasilitas dan sarana
perdagangan dan jasa yang merata disetiap Sub Pusat Pelayanan Kota dan titik
strategis dalam rangka memperlancar ar
meningkatkan pertumbuhan ekonomi diwilayah Kota Lubuklinggau.
. Iklim Investasi
Permasalahan iklim investasi yang terjadi di
maksimalnya pelaksanaan kebijakan pelayanan te
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
106
yang masih belum memadai, sehingga berpengaruh pada lemahnya pelayanan
a masyarakat seperti kecamatan dan kelurahan.
Perkembangan perekonomian Kota Lubuklinggau selama lima tahun
terakhir cenderung mengalami peningkatan. Tingkat pertumbuhan riil sektor
ekonomi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini menunjukkan kinerja
pembangunan daerah yang semakin baik. Selain itu, peningkatan tersebut
mengindikasikan kondisi perekonomian Lubuklinggau yang semakin pulih dari
pengaruh krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia pada umumnya.
stabilitas ekonomi merupakan faktor
fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
tabilitas ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh
ubuklinggau disumbang oleh empat sektor
utama yaitu sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa-
Saat ini, pertumbuhan ekonomi
mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Kemudian untuk laju inflasi di Kota
hampir selalu berada di bawah nasional dalam lima tahun terakhir
Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan upaya untuk
menjaga stabilitas ekonomi makro melalui langkah-langkah untuk memperkuat
daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik
dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk
mengendalikan laju inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tingkat bunga yang kompetitif.
Kota Lubuklinggau cukup potensial dalam kegiatan perdagangan dan jasa,
tempat perdagangan dan jasa serta beraneka
ragam fasilitas pendukungnya. Namun perkembangan kegiatan perdagangan dan
di Pusat Pelayanan Kota dan perlu adanya
peningkatan fasilitas dan sarana
a yang merata disetiap Sub Pusat Pelayanan Kota dan titik-
dalam rangka memperlancar arus barang dan jasa dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi diwilayah Kota Lubuklinggau.
Permasalahan iklim investasi yang terjadi di Kota Lubuklinggau utamanya
kebijakan pelayanan terpadu satu pintu
Kota Lubuklinggau, masih terdapat perizinan
yang diproses oleh SKPD selain Kantor Perizinan
dibentuknya pelayanan terpadu satu pintu
mempercepat waktu proses periz
Selanjutnya, perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh
pendukung seperti kondisi dan ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum,
kemudahan perijinan, stabilitas politik, kemudahan memperoleh tenaga kerj
insentif pada bidang pariwisata, dan pengelolaan investasi akan menentukan
seberapa besar penanaman modal yang dapat diusahakan di kota Lubuklinggau.
Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan,
dan sistem transport
usaha. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi.
C. Ketenagakerjaan
Jumlah pengangguran terbuka pada usia
di Kota Lubuklinggau mengalami penurunan dari tahun 2008 sebanyak 11.118
orang angkatan kerja atau 13,49 persen dari seluruh penduduk usia angkatan kerja
menjadi 7.336 orang angkatan kerja atau 7,43 persen dari seluruh pend
angkatan kerja. Dari data tersebut diharapkan pemerintah Kota Lubuklinggau
dapat menfokuskan program kegiatan pembangunan yang dapat membuka
investasi dan lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah pengangguran.
Hal tersebut dikarenakan se
baru yaitu angkatan kerja baru yang dapat memunculkan pengangguran baru.
Kurangnya ketrampilan dan keahlian tenaga kerja serta terbatasnya kesempatan
kerja juga dapat menjadi penyebab munculnya penganggura
Lubuklinggau. Minimnya lapangan pekerjaan formal menyebabnya banyak tenaga
kerja tidak terserap yang kemudian justru diberdayaakan didaerah lain yang
memiliki banyak lapangan kerja formal. Jika hal ini dibiarkan maka Kota
Lubuklinggau akan kehil
Untuk menciptakan lapangan kerja formal membutuhkan investasi yang
cukup besar serta dibutuhkan cara yang tepat untuk menarik investor agar dapat
berinvestasi di kota lubuklinggau serta mengembangkan kegiat
dengan corak dan warna perekonomian di Kota lubuklinggau. Demikian juga
dengan pengembangan industri kreatif yang dapat dijadikan sebagai pilihan untuk
menyerap tenaga kerja yang profesional. Selain itu dirasakan masih kurangnya
tingkat perlindungan dan pengawasan perusahaan terhadap tenaga kerja dimana
pelayanan kepesertaan Jamsostek sebesar 52,18% ditahun 2012 sedangkan
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan diantaranya Besaran Pemeriksaan
Perusahaan sebesar 34,41% ditahun 2012 dan Besaran P
hanya 20% ditahun 2012. Untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan
terhadap tenaga kerja pemerintah Daerah harus menyusun suatu kebijakan tentang
perlindungan dan pengawasan tenaga kerja terhadap perusahaan di Kota
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
yang diproses oleh SKPD selain Kantor Perizinan
a pelayanan terpadu satu pintu yang untuk mengurangi prosedur dan
mempercepat waktu proses perizinan, belum tercapai dengan sempurna
Selanjutnya, perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh
pendukung seperti kondisi dan ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum,
kemudahan perijinan, stabilitas politik, kemudahan memperoleh tenaga kerj
insentif pada bidang pariwisata, dan pengelolaan investasi akan menentukan
seberapa besar penanaman modal yang dapat diusahakan di kota Lubuklinggau.
Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan,
dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia
usaha. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi.
C. Ketenagakerjaan
Jumlah pengangguran terbuka pada usia angkatan kerja (15 s.d 64 tahun)
di Kota Lubuklinggau mengalami penurunan dari tahun 2008 sebanyak 11.118
orang angkatan kerja atau 13,49 persen dari seluruh penduduk usia angkatan kerja
menjadi 7.336 orang angkatan kerja atau 7,43 persen dari seluruh pend
angkatan kerja. Dari data tersebut diharapkan pemerintah Kota Lubuklinggau
dapat menfokuskan program kegiatan pembangunan yang dapat membuka
investasi dan lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah pengangguran.
Hal tersebut dikarenakan setiap tahunnya akan selalu bertambah angkatan kerja
baru yaitu angkatan kerja baru yang dapat memunculkan pengangguran baru.
Kurangnya ketrampilan dan keahlian tenaga kerja serta terbatasnya kesempatan
kerja juga dapat menjadi penyebab munculnya penganggura
Lubuklinggau. Minimnya lapangan pekerjaan formal menyebabnya banyak tenaga
kerja tidak terserap yang kemudian justru diberdayaakan didaerah lain yang
memiliki banyak lapangan kerja formal. Jika hal ini dibiarkan maka Kota
Lubuklinggau akan kehilangan aset sumber daya manusia yang berkualitas.
Untuk menciptakan lapangan kerja formal membutuhkan investasi yang
cukup besar serta dibutuhkan cara yang tepat untuk menarik investor agar dapat
berinvestasi di kota lubuklinggau serta mengembangkan kegiat
dengan corak dan warna perekonomian di Kota lubuklinggau. Demikian juga
dengan pengembangan industri kreatif yang dapat dijadikan sebagai pilihan untuk
menyerap tenaga kerja yang profesional. Selain itu dirasakan masih kurangnya
lindungan dan pengawasan perusahaan terhadap tenaga kerja dimana
pelayanan kepesertaan Jamsostek sebesar 52,18% ditahun 2012 sedangkan
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan diantaranya Besaran Pemeriksaan
Perusahaan sebesar 34,41% ditahun 2012 dan Besaran P
hanya 20% ditahun 2012. Untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan
terhadap tenaga kerja pemerintah Daerah harus menyusun suatu kebijakan tentang
perlindungan dan pengawasan tenaga kerja terhadap perusahaan di Kota
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
107
yang diproses oleh SKPD selain Kantor Perizinan. Dengan demikian tujuan
untuk mengurangi prosedur dan
belum tercapai dengan sempurna.
Selanjutnya, perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh Aspek
pendukung seperti kondisi dan ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum,
kemudahan perijinan, stabilitas politik, kemudahan memperoleh tenaga kerja,
insentif pada bidang pariwisata, dan pengelolaan investasi akan menentukan
seberapa besar penanaman modal yang dapat diusahakan di kota Lubuklinggau.
Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan, kereta api, bandar udara
asi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia
usaha. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi.
angkatan kerja (15 s.d 64 tahun)
di Kota Lubuklinggau mengalami penurunan dari tahun 2008 sebanyak 11.118
orang angkatan kerja atau 13,49 persen dari seluruh penduduk usia angkatan kerja
menjadi 7.336 orang angkatan kerja atau 7,43 persen dari seluruh penduduk usia
angkatan kerja. Dari data tersebut diharapkan pemerintah Kota Lubuklinggau
dapat menfokuskan program kegiatan pembangunan yang dapat membuka
investasi dan lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah pengangguran.
tiap tahunnya akan selalu bertambah angkatan kerja
baru yaitu angkatan kerja baru yang dapat memunculkan pengangguran baru.
Kurangnya ketrampilan dan keahlian tenaga kerja serta terbatasnya kesempatan
kerja juga dapat menjadi penyebab munculnya pengangguran di Kota
Lubuklinggau. Minimnya lapangan pekerjaan formal menyebabnya banyak tenaga
kerja tidak terserap yang kemudian justru diberdayaakan didaerah lain yang
memiliki banyak lapangan kerja formal. Jika hal ini dibiarkan maka Kota
angan aset sumber daya manusia yang berkualitas.
Untuk menciptakan lapangan kerja formal membutuhkan investasi yang
cukup besar serta dibutuhkan cara yang tepat untuk menarik investor agar dapat
berinvestasi di kota lubuklinggau serta mengembangkan kegiatan yang sesuai
dengan corak dan warna perekonomian di Kota lubuklinggau. Demikian juga
dengan pengembangan industri kreatif yang dapat dijadikan sebagai pilihan untuk
menyerap tenaga kerja yang profesional. Selain itu dirasakan masih kurangnya
lindungan dan pengawasan perusahaan terhadap tenaga kerja dimana
pelayanan kepesertaan Jamsostek sebesar 52,18% ditahun 2012 sedangkan
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan diantaranya Besaran Pemeriksaan
Perusahaan sebesar 34,41% ditahun 2012 dan Besaran Pengujian di Perusahaan
hanya 20% ditahun 2012. Untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan
terhadap tenaga kerja pemerintah Daerah harus menyusun suatu kebijakan tentang
perlindungan dan pengawasan tenaga kerja terhadap perusahaan di Kota
Lubuklinggau s
kepada setiap perusahaan.
D. Koperasi dan UMKM
Selama ini permodalan, pemasaran dan manajemen merupakan masalah
yang selalu dihadapi oleh pelaku UMKM
pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut. Hasil dari usaha tersebut
tampak pada peningkatan jumlah koperasi di Kota Lubuklinggau yaitu dari 169 unit
pada tahun 2008 menjadi 188 unit pada tahun 2012 namun jumlah koperasi aktif
menurun dari 154 unit pada
jumlah UKM di Kota Lubuklinggau juga terjadi peningkatan dari 1.785 UKM pada
tahun 2008 menjadi 1.915 UKM pada tahun 2012. Namun meskipun usaha yang
dilakukan pemerintah telah membuahkan hasil masih diperlu
bersifat komprehensif sehingga dapat memecahkan ketiga masalah tersebut secara
permanen.
UMKM
inovatif lebih kreatif dari sekadar memberi bantuan modal dan pelatihan
manajemen u
meningkatkan usaha dan daya saing mereka.
Program pemberdayaan pelaku Koperasi dan UMKM masih terkendala
ketersediaan dana. Program pemberdayaan yang diadakan pemerintah belum
mampu mencapai hasil optim
kendala ketersediaan dana.
permodalan yang sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah maupun
pemerintah daerah dan perusahaan
belum tepat sasaran. Di masa mendatang pemerintah perlu memberikan porsi yang
lebih besar untuk kegiatan ini jika kegiatan tersebut dapat berjalan efektif.
Terkait dengan UMKM, selama ini belum ada kajian dan pilot project terkait
pengembangan UMKM be
masyarakat di wilayah tertentu (community based) untuk meningkatkan efektifitas
pemberdayaan UMKM masyarakat lokal.
Pelatihan usaha lebih sering tidak tepat sasaran. Pelatihan usaha yang
tidak tepat sasaran sesun
pihak-pihak mana saja yang membutuhkan dan yang tidak membutuhkan.
Diperlukan data yang komprehensif terkait jumlah pelaku yang membutuhkan
pelatihan, pihak yang telah mendapatkan pelatihan dan pihak yang
mendapatkan pelatihan sehingga pelatihan dapat lebih efektif dan merata.
E. Ketahanan Pangan
Ketersediaan pangan di Kota Lubuklinggau mengalami penurunan dimana
pada tahun 2012 sebesar 187.001 kg per 1000 sedangkan pada tahun 2011
sebesar 192.575 per 1000. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
Lubuklinggau seperti mensosialisasikan peraturan perundangan ketenagakerjaan
kepada setiap perusahaan.
D. Koperasi dan UMKM
Selama ini permodalan, pemasaran dan manajemen merupakan masalah
yang selalu dihadapi oleh pelaku UMKM-K. Berbagai usaha telah ditempuh oleh
rintah untuk menanggulangi masalah tersebut. Hasil dari usaha tersebut
tampak pada peningkatan jumlah koperasi di Kota Lubuklinggau yaitu dari 169 unit
pada tahun 2008 menjadi 188 unit pada tahun 2012 namun jumlah koperasi aktif
menurun dari 154 unit pada tahun 2008 menjadi 88 unit pada tahun 2012. Untuk
jumlah UKM di Kota Lubuklinggau juga terjadi peningkatan dari 1.785 UKM pada
tahun 2008 menjadi 1.915 UKM pada tahun 2012. Namun meskipun usaha yang
dilakukan pemerintah telah membuahkan hasil masih diperlu
bersifat komprehensif sehingga dapat memecahkan ketiga masalah tersebut secara
UMKM-K di Kota Lubuklinggau masih membutuhkan solusi yang lebih
lebih kreatif dari sekadar memberi bantuan modal dan pelatihan
untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi agar mampu
meningkatkan usaha dan daya saing mereka.
Program pemberdayaan pelaku Koperasi dan UMKM masih terkendala
ketersediaan dana. Program pemberdayaan yang diadakan pemerintah belum
mampu mencapai hasil optimal karena dalam pelaksanaannya sering menemui
kendala ketersediaan dana. Permasalahan UMKM sebagian berkaitan dengan
permodalan yang sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah maupun
pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan melalui CSR, akan tetapi di
belum tepat sasaran. Di masa mendatang pemerintah perlu memberikan porsi yang
lebih besar untuk kegiatan ini jika kegiatan tersebut dapat berjalan efektif.
Terkait dengan UMKM, selama ini belum ada kajian dan pilot project terkait
pengembangan UMKM berdasarkan kebutuhan dan kemampuan kelompok
masyarakat di wilayah tertentu (community based) untuk meningkatkan efektifitas
pemberdayaan UMKM masyarakat lokal.
Pelatihan usaha lebih sering tidak tepat sasaran. Pelatihan usaha yang
tidak tepat sasaran sesungguhnya menunjukkan tidak adanya analisis terhadap
pihak mana saja yang membutuhkan dan yang tidak membutuhkan.
Diperlukan data yang komprehensif terkait jumlah pelaku yang membutuhkan
pelatihan, pihak yang telah mendapatkan pelatihan dan pihak yang
mendapatkan pelatihan sehingga pelatihan dapat lebih efektif dan merata.
E. Ketahanan Pangan
Ketersediaan pangan di Kota Lubuklinggau mengalami penurunan dimana
pada tahun 2012 sebesar 187.001 kg per 1000 sedangkan pada tahun 2011
sebesar 192.575 per 1000. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
108
eperti mensosialisasikan peraturan perundangan ketenagakerjaan
Selama ini permodalan, pemasaran dan manajemen merupakan masalah
K. Berbagai usaha telah ditempuh oleh
rintah untuk menanggulangi masalah tersebut. Hasil dari usaha tersebut
tampak pada peningkatan jumlah koperasi di Kota Lubuklinggau yaitu dari 169 unit
pada tahun 2008 menjadi 188 unit pada tahun 2012 namun jumlah koperasi aktif
tahun 2008 menjadi 88 unit pada tahun 2012. Untuk
jumlah UKM di Kota Lubuklinggau juga terjadi peningkatan dari 1.785 UKM pada
tahun 2008 menjadi 1.915 UKM pada tahun 2012. Namun meskipun usaha yang
dilakukan pemerintah telah membuahkan hasil masih diperlukan usaha yang yang
bersifat komprehensif sehingga dapat memecahkan ketiga masalah tersebut secara
K di Kota Lubuklinggau masih membutuhkan solusi yang lebih
lebih kreatif dari sekadar memberi bantuan modal dan pelatihan
ntuk memecahkan masalah yang mereka hadapi agar mampu
Program pemberdayaan pelaku Koperasi dan UMKM masih terkendala
ketersediaan dana. Program pemberdayaan yang diadakan pemerintah belum
al karena dalam pelaksanaannya sering menemui
Permasalahan UMKM sebagian berkaitan dengan
permodalan yang sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah maupun
perusahaan melalui CSR, akan tetapi dirasa
belum tepat sasaran. Di masa mendatang pemerintah perlu memberikan porsi yang
lebih besar untuk kegiatan ini jika kegiatan tersebut dapat berjalan efektif.
Terkait dengan UMKM, selama ini belum ada kajian dan pilot project terkait
rdasarkan kebutuhan dan kemampuan kelompok
masyarakat di wilayah tertentu (community based) untuk meningkatkan efektifitas
Pelatihan usaha lebih sering tidak tepat sasaran. Pelatihan usaha yang
gguhnya menunjukkan tidak adanya analisis terhadap
pihak mana saja yang membutuhkan dan yang tidak membutuhkan.
Diperlukan data yang komprehensif terkait jumlah pelaku yang membutuhkan
pelatihan, pihak yang telah mendapatkan pelatihan dan pihak yang belum
mendapatkan pelatihan sehingga pelatihan dapat lebih efektif dan merata.
Ketersediaan pangan di Kota Lubuklinggau mengalami penurunan dimana
pada tahun 2012 sebesar 187.001 kg per 1000 sedangkan pada tahun 2011
sebesar 192.575 per 1000. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman
Sumber Daya Manusia terhadap perkembanga
F. Pertanian
Produksi padi di Kota Lubuklinggau mengalami penurunan pada tahun
2011 sebesar 25.847,05 ton dengan luas panen 4.510 Ha menjadi 15.320 ton
dengan luas panen 2.562 di tahun 2012. Hal ini terjadi di
kekeringan panjang dan kurang memadainya sarana dan prasarana irigasi yang
ada serta banyaknya lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Selain itu sulitnya
mendapatkan pupuk yang bersubsidi serta banyaknya penggunaan bibit non
sertifikat. Mengingat permasalahan yang terjadi maka diharapkan pemerintah Kota
Lubuklinggau dapat menfokuskan program/kegiatan untuk mengadakan perbaikan
irigasi tingkat usaha tani terutama di daerah persawahan, memberikan bantuan
bibit unggul serta percontoh
G. Perindustrian dan Perdagangan
Kota Lubuklinggau berada didaerah perlintasan beberapa kota besar di
Sumatera, baik kota
seperti Jambi dan Bengkulu. Posisi ini merupak
perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan industri di
Kota Lubuklinggau setiap tahunnya relative stabil dimana pada tahun 2008
sebanyak 34 unit industri dan pada tahun 2012 sebanyak 35 unit industri bai
industri kecil dan menengah. Namun dalam perjalanannya pertumbuhan disektor
perdagangan tersebut masih terdapat beberapa masalah yang harus ditangani dan
diantaranya kurangnya investasi disektor perdagangan yang berdaya saing, belum
adanya pola kemitraan
serta belum adanya fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen apabila terjadi
sengketa.
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Lubuklinggau belum
sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik. Di antaranya
tempat yang representative bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), masih kurangnya
kesadaran dari pelaku terhadap aturan yang telah dibuat pemerintah dan efektifitas
pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar. Selain itu juga berkaitan dengan
kesadaran untuk menjaga kebersihan dan higienitas khususnya bagi PKL yang
berjualan makanan. Selain dari Pedagang Kaki Lima (PKL) pihak konsumen
seringkali membeli ditempat
mengganggu ketertiban umum.
4.1.6. Kesejahteraan Masyarakat
A. Kemiskinan Kota
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi
dalam pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
Sumber Daya Manusia terhadap perkembangan teknonogi pertanian.
Produksi padi di Kota Lubuklinggau mengalami penurunan pada tahun
2011 sebesar 25.847,05 ton dengan luas panen 4.510 Ha menjadi 15.320 ton
dengan luas panen 2.562 di tahun 2012. Hal ini terjadi di
kekeringan panjang dan kurang memadainya sarana dan prasarana irigasi yang
ada serta banyaknya lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Selain itu sulitnya
mendapatkan pupuk yang bersubsidi serta banyaknya penggunaan bibit non
ifikat. Mengingat permasalahan yang terjadi maka diharapkan pemerintah Kota
Lubuklinggau dapat menfokuskan program/kegiatan untuk mengadakan perbaikan
irigasi tingkat usaha tani terutama di daerah persawahan, memberikan bantuan
bibit unggul serta percontohan budidaya padi sitem organik.
G. Perindustrian dan Perdagangan
Kota Lubuklinggau berada didaerah perlintasan beberapa kota besar di
Sumatera, baik kota-kota di Propinsi Sumatera Selatan maupun Propinsi lain
seperti Jambi dan Bengkulu. Posisi ini merupakan pangsa pasar potensial bagi
perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan industri di
Kota Lubuklinggau setiap tahunnya relative stabil dimana pada tahun 2008
sebanyak 34 unit industri dan pada tahun 2012 sebanyak 35 unit industri bai
industri kecil dan menengah. Namun dalam perjalanannya pertumbuhan disektor
perdagangan tersebut masih terdapat beberapa masalah yang harus ditangani dan
diantaranya kurangnya investasi disektor perdagangan yang berdaya saing, belum
adanya pola kemitraan antara pelaku usaha IKM dan UKM dengan pemilik modal
serta belum adanya fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen apabila terjadi
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Lubuklinggau belum
sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik. Di antaranya
tempat yang representative bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), masih kurangnya
kesadaran dari pelaku terhadap aturan yang telah dibuat pemerintah dan efektifitas
pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar. Selain itu juga berkaitan dengan
daran untuk menjaga kebersihan dan higienitas khususnya bagi PKL yang
berjualan makanan. Selain dari Pedagang Kaki Lima (PKL) pihak konsumen
seringkali membeli ditempat-tempat yang dilarang oleh Pemerintah yang dapat
mengganggu ketertiban umum.
Kesejahteraan Masyarakat
A. Kemiskinan Kota
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi
dalam pembangunan Kota Lubuklinggau. Persentase penduduk miskin Ko
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
109
n teknonogi pertanian.
Produksi padi di Kota Lubuklinggau mengalami penurunan pada tahun
2011 sebesar 25.847,05 ton dengan luas panen 4.510 Ha menjadi 15.320 ton
dengan luas panen 2.562 di tahun 2012. Hal ini terjadi di sebabkan karena lahan
kekeringan panjang dan kurang memadainya sarana dan prasarana irigasi yang
ada serta banyaknya lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Selain itu sulitnya
mendapatkan pupuk yang bersubsidi serta banyaknya penggunaan bibit non
ifikat. Mengingat permasalahan yang terjadi maka diharapkan pemerintah Kota
Lubuklinggau dapat menfokuskan program/kegiatan untuk mengadakan perbaikan
irigasi tingkat usaha tani terutama di daerah persawahan, memberikan bantuan
an budidaya padi sitem organik.
Kota Lubuklinggau berada didaerah perlintasan beberapa kota besar di
kota di Propinsi Sumatera Selatan maupun Propinsi lain
an pangsa pasar potensial bagi
perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan industri di
Kota Lubuklinggau setiap tahunnya relative stabil dimana pada tahun 2008
sebanyak 34 unit industri dan pada tahun 2012 sebanyak 35 unit industri baik
industri kecil dan menengah. Namun dalam perjalanannya pertumbuhan disektor
perdagangan tersebut masih terdapat beberapa masalah yang harus ditangani dan
diantaranya kurangnya investasi disektor perdagangan yang berdaya saing, belum
antara pelaku usaha IKM dan UKM dengan pemilik modal
serta belum adanya fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen apabila terjadi
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Lubuklinggau belum
sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik. Di antaranya dengan belum adanya
tempat yang representative bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), masih kurangnya
kesadaran dari pelaku terhadap aturan yang telah dibuat pemerintah dan efektifitas
pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar. Selain itu juga berkaitan dengan
daran untuk menjaga kebersihan dan higienitas khususnya bagi PKL yang
berjualan makanan. Selain dari Pedagang Kaki Lima (PKL) pihak konsumen
tempat yang dilarang oleh Pemerintah yang dapat
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi
Persentase penduduk miskin Kota
Lubuklinggau mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 17,36 menjadi
sebesar 14,43
lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Diharapkan Pemerintah Kota
Lubuklinggau dapat memfokuskan progr
menurunkan jumlah penduduk miskin, sesuai dengan 4 (empat) klaster
penanggulangan kemiskinan.
B. Permasalahan Sosial
Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat
menimbulkan pengaruh terhadap ketentram
gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan
sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis
kondisi ini dapat menimbulkan ganggguan terhadap ketertiban umum. Penan
masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi
dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka
masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.
4.2. ISU-ISU STRATEGIS
Isu Strategis
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan
menentukan tujuan penyelenggara
pembangunan Kota Lubuklinggau dirumuskan berdasarkan permasalahan
permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah
kedepan, yang meliputi aspek Sumber Daya Manusia,
dukung lingkungan dan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, daya saing
ekonomi daerah, dan kesejahteraan sosial
4.2.1. Peningkatan Pembangunan
Pembangunan terus didorong untuk meningkatkan kualitas
manusia dan memperluas pemerataan pembangunan. Derajat kesehatan, status gizi,
dan taraf pendidikan akan terus ditingkatkan.
sumber daya manusia adalah pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan,
serta pemerataan akses layanan d
A. Pemerataan
Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat.. Pembangunan pendidikan diprioritaskan
pada pemenuhan layanan pendidikan dasar yang b
pemerataan akses pendidikan menengah yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi agar dapat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
Lubuklinggau mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 17,36 menjadi
sebesar 14,43% pada Tahun 2011, lebih rendah daripada provinsi, namun masih
lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Diharapkan Pemerintah Kota
Lubuklinggau dapat memfokuskan program/kegiatan pembangunan yang dapat
menurunkan jumlah penduduk miskin, sesuai dengan 4 (empat) klaster
penanggulangan kemiskinan.
B. Permasalahan Sosial
Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat
menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai
gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan
sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis
kondisi ini dapat menimbulkan ganggguan terhadap ketertiban umum. Penan
masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi
dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka
masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.
STRATEGIS
Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan
menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah Isu
pembangunan Kota Lubuklinggau dirumuskan berdasarkan permasalahan
permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah
kedepan, yang meliputi aspek Sumber Daya Manusia,
dukung lingkungan dan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, daya saing
ekonomi daerah, dan kesejahteraan sosial.
Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pembangunan terus didorong untuk meningkatkan kualitas
dan memperluas pemerataan pembangunan. Derajat kesehatan, status gizi,
dan taraf pendidikan akan terus ditingkatkan. Fokus Peningkatan pembangunan
sumber daya manusia adalah pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan,
serta pemerataan akses layanan dan kualitas kesehatan
Pemerataan Akses Layanan Dan Kualitas Pendidikan
Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat.. Pembangunan pendidikan diprioritaskan
pada pemenuhan layanan pendidikan dasar yang b
pemerataan akses pendidikan menengah yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi agar dapat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
110
Lubuklinggau mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 17,36 menjadi
% pada Tahun 2011, lebih rendah daripada provinsi, namun masih
lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Diharapkan Pemerintah Kota
am/kegiatan pembangunan yang dapat
menurunkan jumlah penduduk miskin, sesuai dengan 4 (empat) klaster
Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat
an dan ketertiban umum. Berbagai
gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan
sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis
kondisi ini dapat menimbulkan ganggguan terhadap ketertiban umum. Penanganan
masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi
dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka
masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan
an pemerintahan daerah Isu-isu strategis
pembangunan Kota Lubuklinggau dirumuskan berdasarkan permasalahan-
permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah
kedepan, yang meliputi aspek Sumber Daya Manusia, infrastruktur wilayah, daya
dukung lingkungan dan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, daya saing
Sumber Daya Manusia
Pembangunan terus didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya
dan memperluas pemerataan pembangunan. Derajat kesehatan, status gizi,
Fokus Peningkatan pembangunan
sumber daya manusia adalah pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan,
an kualitas kesehatan
Akses Layanan Dan Kualitas Pendidikan
Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat.. Pembangunan pendidikan diprioritaskan
pada pemenuhan layanan pendidikan dasar yang berkualitas, perluasan dan
pemerataan akses pendidikan menengah yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi agar dapat
melahirkan lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing untuk menjawab tantangan
dalam persaingan global. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan
kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan
prasarana dan sarana, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan
pembiayaan pendidikan serta pe
yang disertai oleh upaya pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.
B. Pemerataan
Upaya peningkatan kesehatan penduduk terutama diprioritaskan pada
peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak;
peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan
lingkungan. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan
kualitas kelembagaan, sumber daya
peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan peningkatan ketersediaan, dan
mutu obat, peningkatan profesionalisme dan kualitas tenaga medis dan paramedis,
pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata, perbaik
memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh
masyarakat Lubuklinggau termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat
berkebutuhan khusus. melalui.peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; serta
peningkatan akses pelayanan KB yang berkualitas.
C. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan
pemberdayaan perempuan
Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan
salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara
adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh
perempuan. Berbagai kem
telah dicapai baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun dalam
bidang politik dan jabatan publik.
dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender da
tantangan yang
pemangku kepentingan terkait akan pentingnya pembangunan yang responsif
gender; meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi perempuan terhadap
berbagai tindak kekerasan; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan
pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya.
gender dalam berbagai b
4.2.2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
Pengembangan Infrastruktur jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar
permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
melahirkan lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing untuk menjawab tantangan
lam persaingan global. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan
kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan
prasarana dan sarana, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan
pembiayaan pendidikan serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru
yang disertai oleh upaya pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.
Pemerataan Akses Layanan Dan Kualitas Kesehatan
Upaya peningkatan kesehatan penduduk terutama diprioritaskan pada
kses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak;
peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan
lingkungan. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan
kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain
peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan peningkatan ketersediaan, dan
mutu obat, peningkatan profesionalisme dan kualitas tenaga medis dan paramedis,
pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata, perbaik
memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh
masyarakat Lubuklinggau termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat
berkebutuhan khusus. melalui.peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; serta
atan akses pelayanan KB yang berkualitas.
Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan
pemberdayaan perempuan
Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan
salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara
adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh masyarakat
perempuan. Berbagai kemajuan dalam pembangunan yang responsif gender
telah dicapai baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun dalam
bidang politik dan jabatan publik. Berdasarkan beberapa permasalahan yang dihadapi
dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
antangan yang akan dihadapi dihadapi adalah meningkatkan pemahaman para
pemangku kepentingan terkait akan pentingnya pembangunan yang responsif
gender; meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan
undangan yang terkait dengan perlindungan bagi perempuan terhadap
berbagai tindak kekerasan; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan
pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya.
gender dalam berbagai bidang politik, ekonomi
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
Pengembangan Infrastruktur jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar
permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
111
melahirkan lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing untuk menjawab tantangan
lam persaingan global. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan
kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan
prasarana dan sarana, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan
ningkatan kompetensi dan profesionalisme guru
yang disertai oleh upaya pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.
Akses Layanan Dan Kualitas Kesehatan
Upaya peningkatan kesehatan penduduk terutama diprioritaskan pada
kses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak;
peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan
lingkungan. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan
manusia, dan tata kelola meliputi antara lain
peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan peningkatan ketersediaan, dan
mutu obat, peningkatan profesionalisme dan kualitas tenaga medis dan paramedis,
pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata, perbaikan sistem pelayanan dengan
memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh
masyarakat Lubuklinggau termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat
berkebutuhan khusus. melalui.peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; serta
Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan
Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan
salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara
masyarakat, baik laki-laki maupun
ajuan dalam pembangunan yang responsif gender
telah dicapai baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun dalam
Berdasarkan beberapa permasalahan yang dihadapi
n pemberdayaan perempuan
meningkatkan pemahaman para
pemangku kepentingan terkait akan pentingnya pembangunan yang responsif
gender; meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan
undangan yang terkait dengan perlindungan bagi perempuan terhadap
berbagai tindak kekerasan; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan
pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya. Peningkatan kualitas
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
Pengembangan Infrastruktur jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar
permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan sosial
peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang
layak dan terjangkau;
dan permukiman, dan peningkatan konektivitas
A. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terhadap Hunian
yang Layak dan Terjangkau
Upaya Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan aksesibilitas
masarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak
dengan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan
prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan
pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa
permukiman kumuh.
B. Peningkatan
Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum
dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan tingkat
kesejahteraan masyarakat
Hal yang harus menjadi perha
penyediaan air minum
yang memiliki akses terhadap sistem perpipaan (PDAM
terhadap sistem
perencanaan penyediaan air minum yang optimal. Untuk Pendanaan harus digali
sumber –sumber pendanaan alternatif khususnya melalui pendanaan dari pihak
swasta.
Seperti sebagian besar kota
memetakan kebu
rencana rinci terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Akibatnya, prioritas serta
pentahapan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah tidak
tergambar jelas. Pengembangan p
oleh kesiapan pendanaan, sehingga strategi yang perlu dikedepankan adalah
pengembangan
Untuk pengelolaan persampahan,
harus sejalan dengan kebijakan nasional yaitu u
sampah melalui penerapan konsep reduce, reuse and recycle (3R) untuk membatasi
laju timbulan sampah
Pembuangan
menggantikan TPA petanang yang sudah tidak layak
peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah.
dengan peningkatan kelembagaan pengelola sampah yang lebih profesional. Untuk
itu perlu dipertimbangkan untuk membentuk Perusahaan Daerah pengelola
persampahan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
kebutuhan sosial-ekonominya Fokus prioritas pembangunan infrastruktur adalah
peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang
layak dan terjangkau; peningkatan cakupan layanan dan kualitas
dan permukiman, dan peningkatan konektivitas wilayah
Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terhadap Hunian
yang Layak dan Terjangkau
Upaya Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan aksesibilitas
masarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak
dengan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan
prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan
pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa
permukiman kumuh.
ningkatan Cakupan Layanan dan Kualitas Infrastruktur
Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum
dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan tingkat
kesejahteraan masyarakat.
Hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Lubuklingga
penyediaan air minum adalah upaya untuk meningkatkan
yang memiliki akses terhadap sistem perpipaan (PDAM
terhadap sistem nonperpipaan terlindungi. Selain itu harus di
perencanaan penyediaan air minum yang optimal. Untuk Pendanaan harus digali
sumber pendanaan alternatif khususnya melalui pendanaan dari pihak
Seperti sebagian besar kota-kota di Indonesia, Lubuklinggau belum
memetakan kebutuhan infrastruktur dan layanan air limbah serta tidak tersedianya
rencana rinci terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Akibatnya, prioritas serta
pentahapan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah tidak
tergambar jelas. Pengembangan prasarana air limbah di Lubuklingga juga terhambat
oleh kesiapan pendanaan, sehingga strategi yang perlu dikedepankan adalah
pengembangan sistem pengolahan setempat dan sistem terpusat skala komunal
Untuk pengelolaan persampahan, perhatian pemerintah Kota L
harus sejalan dengan kebijakan nasional yaitu upaya pengurangan volume timbulan
sampah melalui penerapan konsep reduce, reuse and recycle (3R) untuk membatasi
laju timbulan sampah. Dari sisi pengangkutan sampah, perlu disiapkan
n Akhir yang layak dan dikelola secara
menggantikan TPA petanang yang sudah tidak layak
peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah.
dengan peningkatan kelembagaan pengelola sampah yang lebih profesional. Untuk
perlu dipertimbangkan untuk membentuk Perusahaan Daerah pengelola
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
112
Fokus prioritas pembangunan infrastruktur adalah
peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang
dan kualitas infrastruktur dasar
wilayah.
Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terhadap Hunian
Upaya Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan aksesibilitas
masarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak antara lain adalah
dengan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan
prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan
pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa
Infrastruktur Dasar dan Permukiman
Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum
dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan tingkat
ian Pemerintah Kota Lubuklingga dalam
adalah upaya untuk meningkatkan proporsi rumah tangga
yang memiliki akses terhadap sistem perpipaan (PDAM Tirta Bukit Sulap) dan akses
. Selain itu harus diciptakan sistem
perencanaan penyediaan air minum yang optimal. Untuk Pendanaan harus digali
sumber pendanaan alternatif khususnya melalui pendanaan dari pihak
kota di Indonesia, Lubuklinggau belum
tuhan infrastruktur dan layanan air limbah serta tidak tersedianya
rencana rinci terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Akibatnya, prioritas serta
pentahapan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah tidak
rasarana air limbah di Lubuklingga juga terhambat
oleh kesiapan pendanaan, sehingga strategi yang perlu dikedepankan adalah
sistem pengolahan setempat dan sistem terpusat skala komunal
perhatian pemerintah Kota Lubuklinggau
paya pengurangan volume timbulan
sampah melalui penerapan konsep reduce, reuse and recycle (3R) untuk membatasi
. Dari sisi pengangkutan sampah, perlu disiapkan Tempat
dikelola secara sanitary landfill untuk
menggantikan TPA petanang yang sudah tidak layak sehingga diharapkan terjadi
Hal tersebut perlu diimbangi
dengan peningkatan kelembagaan pengelola sampah yang lebih profesional. Untuk
perlu dipertimbangkan untuk membentuk Perusahaan Daerah pengelola
Belum optimalnya fungsi drainase sebagai pematus air hujan yang
mengakibatkan timbulnya genangan merupakan permasalahan utama yang dihadapi
pemerintah dalam pembangunan drainase Kota Lubuklinggau. Untuk mengatasinya
perlu dilakukan peningkatan kapasitas darainase dengan terlebih dahulu
mengoptimalkan perencanaan sistem
C. Peningkatan
Fungsi sarana dan prasarana sebagai roda penggerak pertumbuhan
ekonomi ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang,
barang, dan jasa
ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya
transaksi logistik, Hal ini akan dilakukan melalui pembangunan jalan dan jembata
dari daerah-daerah pinggiran Kota L
ekonomi kota dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
itu, diperlukan pula pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan
informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi baik untuk
mendukung kegiat
Di wilayah Kota Lubuklinggau terdapat Bandar Udara Silampari yang
menjadi sarana perhubungan udara yang memungkinkan perjalanan menuju Jakarta
dapat ditempuh dalam jarak tempuh kurang lebih satu jam. Hal ini da
memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Lubukl
disekitarnya. Tantangan yang akan dihadapi
didaerah sekitar kawasan bandara harus mendapat perhatian khusus sehingga
bangunan konstruksi tidak
penerbangan dan navigasi perhubungan udara. Solusinya suatu kebijakan dan
regulasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Lubuklinggau sangat diperlukan untuk
mengatur mengenai detil rencana penataan ruang di wilayah kawas
udara Silampari.
Keberadaan angkutan kereta api semakin penting peranannya karena
mempunyai nilai lebih terhadap angkutan darat lainnya, antara lain angkutan kereta
api relatif murah, cepat, aman dan terjadwal. Terlebih lagi dengan semakin
terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi kerusakan ruas jalan. Selain
itu dapat mengurangi beban volume lalu
penumpang maupun barang secara masal (
Daya hubung Kota Lubuklingg
Selatan yaitu Palembang serta kota
angkutan penumpang maupun barang berupa kereta api yang secara periodik
mampu melayani
merupakan pelayanan regional, dan di Kota Lubuklinggau merupakan awal dan
tujuan akhir penumpang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
Belum optimalnya fungsi drainase sebagai pematus air hujan yang
engakibatkan timbulnya genangan merupakan permasalahan utama yang dihadapi
pemerintah dalam pembangunan drainase Kota Lubuklinggau. Untuk mengatasinya
perlu dilakukan peningkatan kapasitas darainase dengan terlebih dahulu
mengoptimalkan perencanaan sistem pengelolaan drainase Kota Lubuklinggau.
Peningkatan Konektivitas Wilayah
Fungsi sarana dan prasarana sebagai roda penggerak pertumbuhan
ekonomi ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang,
barang, dan jasa dan input produksi lainnya. Peningkatan konektivitas nasional
ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya
transaksi logistik, Hal ini akan dilakukan melalui pembangunan jalan dan jembata
daerah pinggiran Kota Lubuklinggau menuju pusat
ekonomi kota dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
itu, diperlukan pula pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan
informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi baik untuk
mendukung kegiatan pemerintahan, perekonomian, maupun sosial.
wilayah Kota Lubuklinggau terdapat Bandar Udara Silampari yang
menjadi sarana perhubungan udara yang memungkinkan perjalanan menuju Jakarta
dapat ditempuh dalam jarak tempuh kurang lebih satu jam. Hal ini da
memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Lubukl
disekitarnya. Tantangan yang akan dihadapi kedepan yaitu pemanfaatan ruang
didaerah sekitar kawasan bandara harus mendapat perhatian khusus sehingga
bangunan konstruksi tidak menyalahi ketentuan yang dapat menggangu
penerbangan dan navigasi perhubungan udara. Solusinya suatu kebijakan dan
regulasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Lubuklinggau sangat diperlukan untuk
mengatur mengenai detil rencana penataan ruang di wilayah kawas
udara Silampari.
Keberadaan angkutan kereta api semakin penting peranannya karena
nilai lebih terhadap angkutan darat lainnya, antara lain angkutan kereta
api relatif murah, cepat, aman dan terjadwal. Terlebih lagi dengan semakin
terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi kerusakan ruas jalan. Selain
itu dapat mengurangi beban volume lalu-lintas jalan raya dan dapat mengangkut
penumpang maupun barang secara masal (mass rappid transportation
Daya hubung Kota Lubuklinggau terhadap lbu kota Propinsi Sumatera
Selatan yaitu Palembang serta kota-kota lainnya semakin tinggi dengan adanya
angkutan penumpang maupun barang berupa kereta api yang secara periodik
mampu melayani kebutuhan masyarakat. Pelayanan kereta
merupakan pelayanan regional, dan di Kota Lubuklinggau merupakan awal dan
tujuan akhir penumpang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
113
Belum optimalnya fungsi drainase sebagai pematus air hujan yang
engakibatkan timbulnya genangan merupakan permasalahan utama yang dihadapi
pemerintah dalam pembangunan drainase Kota Lubuklinggau. Untuk mengatasinya
perlu dilakukan peningkatan kapasitas darainase dengan terlebih dahulu
pengelolaan drainase Kota Lubuklinggau.
Fungsi sarana dan prasarana sebagai roda penggerak pertumbuhan
ekonomi ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang,
Peningkatan konektivitas nasional
ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya
transaksi logistik, Hal ini akan dilakukan melalui pembangunan jalan dan jembatan
ubuklinggau menuju pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi kota dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Selain
itu, diperlukan pula pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan
informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi baik untuk
an pemerintahan, perekonomian, maupun sosial.
wilayah Kota Lubuklinggau terdapat Bandar Udara Silampari yang
menjadi sarana perhubungan udara yang memungkinkan perjalanan menuju Jakarta
dapat ditempuh dalam jarak tempuh kurang lebih satu jam. Hal ini dapat
memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Lubuklinggau dan daerah
kedepan yaitu pemanfaatan ruang
didaerah sekitar kawasan bandara harus mendapat perhatian khusus sehingga
menyalahi ketentuan yang dapat menggangu
penerbangan dan navigasi perhubungan udara. Solusinya suatu kebijakan dan
regulasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Lubuklinggau sangat diperlukan untuk
mengatur mengenai detil rencana penataan ruang di wilayah kawasan bandara
Keberadaan angkutan kereta api semakin penting peranannya karena
nilai lebih terhadap angkutan darat lainnya, antara lain angkutan kereta
api relatif murah, cepat, aman dan terjadwal. Terlebih lagi dengan semakin
terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi kerusakan ruas jalan. Selain
lintas jalan raya dan dapat mengangkut
mass rappid transportation).
au terhadap lbu kota Propinsi Sumatera
kota lainnya semakin tinggi dengan adanya
angkutan penumpang maupun barang berupa kereta api yang secara periodik
kebutuhan masyarakat. Pelayanan kereta api Kota Lubuklinggau
merupakan pelayanan regional, dan di Kota Lubuklinggau merupakan awal dan
4.2.3. Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup
Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat
mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan
pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam
lingkungan hidup adalah mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya
tampung lingkungan hidup.
pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan
pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Untuk itu diperlukan
tinggi, kelembagaan pengelola lingkungan hidup
regulasi dan terlaksananya kepastian hukum dan penyelesaian konflik pemanfaatan
lingkungan hidup, serta tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH
sebagai dasar p
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah
mengoptimalisasikan dan mengoperasio
ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Diperlukan peraturan
daerah tentang rencana detail tata ruang dan zonasi yang dapat menjadi acuan
dalam membangun ruang kota. Untuk mewujudkan hal tersebut, pen
kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan
mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan
pengembangan kawasan.
Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan komitmen dalam
penegakan hukum. Untuk itu
dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang
informasi terkait penataan ruang.
Kelestarian Lingkungan Hidup
(lima) tahun kedepan yaitu :
A. Pengendalian Pembangunan berwawasan lingkungan
Penanggulangan
pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup masih terus
terjadi. Pence
sumberdaya alam
beberapa lokasi, tingkat pencemaran terhadap
melebihi baku mutu lingkungan. Akibatnya daya dukung dan daya
tampung lingkungan dalam mendukung program
menjadi menurun. Untuk
yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral.
yang dihadapi dalam penanganan kerusakan lingkungan adalah
rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup
Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat
mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan
pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam.
lingkungan hidup adalah mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya
tampung lingkungan hidup. Pembangunan harus menempatkan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan
pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Untuk itu diperlukan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan
, kelembagaan pengelola lingkungan hidup yang kuat
regulasi dan terlaksananya kepastian hukum dan penyelesaian konflik pemanfaatan
lingkungan hidup, serta tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH
sebagai dasar perencanaan pembangunan
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lubuklinggau 2012
maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah
mengoptimalisasikan dan mengoperasionalisasikan pengendalian pemanfaatan
ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Diperlukan peraturan
daerah tentang rencana detail tata ruang dan zonasi yang dapat menjadi acuan
dalam membangun ruang kota. Untuk mewujudkan hal tersebut, pen
kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan
mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan
pengembangan kawasan.
Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan komitmen dalam
penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat
dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang
informasi terkait penataan ruang. Beberapa isu strategis
Kelestarian Lingkungan Hidup dalam pembangunan
(lima) tahun kedepan yaitu :
Pengendalian Pembangunan berwawasan lingkungan
Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan namun
pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup masih terus
terjadi. Pencemaran dari aktivitas pembangunan infrastruktur, eksploitasi
sumberdaya alam, limbah rumah tangga dan indust
beberapa lokasi, tingkat pencemaran terhadap
melebihi baku mutu lingkungan. Akibatnya daya dukung dan daya
tampung lingkungan dalam mendukung program
menjadi menurun. Untuk itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup
yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral.
yang dihadapi dalam penanganan kerusakan lingkungan adalah
rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
114
Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup
Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat
mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan
Fokus pembangunan bidang
lingkungan hidup adalah mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya
an harus menempatkan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan
pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan yang
yang kuat, ketersediaan kerangka
regulasi dan terlaksananya kepastian hukum dan penyelesaian konflik pemanfaatan
lingkungan hidup, serta tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
Kota Lubuklinggau 2012-2032,
maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah
nalisasikan pengendalian pemanfaatan
ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Diperlukan peraturan
daerah tentang rencana detail tata ruang dan zonasi yang dapat menjadi acuan
dalam membangun ruang kota. Untuk mewujudkan hal tersebut, peningkatan
kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan
mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan
Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan komitmen dalam
, diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat
dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi
Beberapa isu strategis Peningkatan Kualitas dan
dalam pembangunan Kota Lubuklinggau untuk 5
Pengendalian Pembangunan berwawasan lingkungan
kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan namun
pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup masih terus
pembangunan infrastruktur, eksploitasi
rumah tangga dan industri terus berjalan. Di
beberapa lokasi, tingkat pencemaran terhadap lingkungan sudah
melebihi baku mutu lingkungan. Akibatnya daya dukung dan daya
tampung lingkungan dalam mendukung program-program pembangunan
itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup
yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. Permasalahan lainnya
yang dihadapi dalam penanganan kerusakan lingkungan adalah
rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola.
Selain itu, ketersediaan sistem data dan informasi juga masih perlu
diperbaiki. Hal ini mempengaruhi ketepatan perencanaan, monitoring
dan evaluasi penanganannya.
kapasitas sumber daya m
lingkungan hidup yang terintegrasi
B. Peningkatan Kelestarian kawasan Lindung
Kondisi Kota Lubuklinggau sampai tahun 2012 proporsi lahan yang tertutup
hutan sebesar 33,33 %.
tantangan dalam pembangunan
adalah belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan dalam rangka
pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya hutan
jelasnya tata batas kawasan
terhadap pengelolaan hutan menjadi sangat terbuka dan
menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Laju
deforestasi yang cukup tinggi dan degradasi hutan yang terus meluas
tersebut merupakan penyeb
tahun 2012 kerusakan kawasan hutan sebesar 0,48 persen.
C. Peningkatan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau
Di dalam Undang
perencanaan tata r
dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30%
dari luas wilayah kota.
dengan pemanfaatan 20% untuk ruang terbuka hijau kawasan perkotaan
(RTH Publik) dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Sampai dengan
tahun 2012 kawasan RTHKP di Kota Lubuklinggau sebesar 0,84% dari 20
persen Rencana kawasan perkotaan yang akan direncanakan untuk
RTHKP.
mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan,
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
luasan RTHKP tersebut
RTHKP dan akan menjadi perhatian dan rencan aksi dalam memenuhi
target tersebut.
dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012
D. Peningkatan kesesuaian penggunaan lahan
Keterpaduan
dalam penataan ruang di Kota Lubuklinggau
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012
lebih mengetahui mengenai araha
Lubuklinggau sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar rencana
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
Selain itu, ketersediaan sistem data dan informasi juga masih perlu
diperbaiki. Hal ini mempengaruhi ketepatan perencanaan, monitoring
dan evaluasi penanganannya. Untuk itu diperlukan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia dan institusi serta
lingkungan hidup yang terintegrasi.
Peningkatan Kelestarian kawasan Lindung
Kondisi Kota Lubuklinggau sampai tahun 2012 proporsi lahan yang tertutup
hutan sebesar 33,33 %. Secara umum permasalahan, hambatan,
tantangan dalam pembangunan peningkatan kelestarian kawasan lindung
adalah belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan dalam rangka
pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya hutan
jelasnya tata batas kawasan lindung menim
terhadap pengelolaan hutan menjadi sangat terbuka dan
menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Laju
deforestasi yang cukup tinggi dan degradasi hutan yang terus meluas
tersebut merupakan penyebab meningkatnya luas lahan kritis.
tahun 2012 kerusakan kawasan hutan sebesar 0,48 persen.
Peningkatan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau
Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan
dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30%
dari luas wilayah kota. Proporsi penyelenggaraan ruang terbuka hijau yaitu
dengan pemanfaatan 20% untuk ruang terbuka hijau kawasan perkotaan
(RTH Publik) dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Sampai dengan
tahun 2012 kawasan RTHKP di Kota Lubuklinggau sebesar 0,84% dari 20
persen Rencana kawasan perkotaan yang akan direncanakan untuk
RTHKP. Kawasan perkotaan yang dimaksud
mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan,
ayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
luasan RTHKP tersebut masih sangat rendah untuk pemenuhan 20 %
RTHKP dan akan menjadi perhatian dan rencan aksi dalam memenuhi
target tersebut. Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan
dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012
Peningkatan kesesuaian penggunaan lahan
Keterpaduan pemanfaatan lahan dan ruang
dalam penataan ruang di Kota Lubuklinggau
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 diharapkan masyarakat dapat
lebih mengetahui mengenai arahan pemanfaatan ruang di Kota
Lubuklinggau sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar rencana
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
115
Selain itu, ketersediaan sistem data dan informasi juga masih perlu
diperbaiki. Hal ini mempengaruhi ketepatan perencanaan, monitoring
Untuk itu diperlukan peningkatan
anusia dan institusi serta sistem informasi
Kondisi Kota Lubuklinggau sampai tahun 2012 proporsi lahan yang tertutup
Secara umum permasalahan, hambatan, dan
peningkatan kelestarian kawasan lindung
adalah belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan dalam rangka
pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya hutan. Belum
lindung menimbulkan akses masyarakat
terhadap pengelolaan hutan menjadi sangat terbuka dan telah
menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Laju
deforestasi yang cukup tinggi dan degradasi hutan yang terus meluas
ab meningkatnya luas lahan kritis. Sampai
tahun 2012 kerusakan kawasan hutan sebesar 0,48 persen.
Peningkatan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau
Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
uang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan
dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30%
Proporsi penyelenggaraan ruang terbuka hijau yaitu
dengan pemanfaatan 20% untuk ruang terbuka hijau kawasan perkotaan
(RTH Publik) dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Sampai dengan
tahun 2012 kawasan RTHKP di Kota Lubuklinggau sebesar 0,84% dari 20
persen Rencana kawasan perkotaan yang akan direncanakan untuk
Kawasan perkotaan yang dimaksud adalah wilayah yang
mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
ayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dari
masih sangat rendah untuk pemenuhan 20 %
RTHKP dan akan menjadi perhatian dan rencan aksi dalam memenuhi
Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan RTHKP diatur
dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032.
masih menjadi permasalahan
dalam penataan ruang di Kota Lubuklinggau. Dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
2032 diharapkan masyarakat dapat
n pemanfaatan ruang di Kota
Lubuklinggau sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar rencana
peruntukan tata ruang wilayah Kota Lubuklinggau. Dalam upaya
meningkatkan
kemantapan
sektor di
ruang dalam
E. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan kawasan permukiman
Dalam peningkatan kualitas sanitasi lingkungan kawasan
beberapa tantangan yang akan dihadapi yaitu permasalahan air limbah,
persampahan dan wilayah kumuh. Sampai tahun 2012 di wilayah Kota
Lubuklinggau belum tersedianya Instalasi Pembuangan Air
komunal khususnya di wilayah permukiman yang padat penduduk.
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan
sehat menjadi isu strategis yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut
dari Pemerintah Kota Lubuklinggau. So
perlikau hidup bersih dan sehat kepada masyarakat secara tidak langsung
akan mengurangi permasalahan
peningkatan kualitas sanitasi di kawasan permukiman.
dan peningkat
Pemerintah Kota Lubuklinggau. Salah satu dampak dari pertumbuhan
penduduk dan modernisasi pengembangan permukiman dapat
menimbulkan potensi penambahan volume sampah.
Pemerintah Kota Lubuklinggau
dengan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah,
pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST),
sarana pen
volume timbulan sampah mela
recycle
membatasi laju timbulan sampah
4.2.4. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota
termasuk sangat baik dengan didapatkannya opini BPK atas laporan keuangan
Lubuklinggau saat ini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini harus
dipertahankan.
Untuk penyediaan layanan publik, p
menyelenggarakan pelayanan publik ber
mudah yang ditandai dengan
pelayanan dengan SOP yang ada,keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan
dalam pemberian pelayanan sert
peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan utamanya dengan
mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
peruntukan tata ruang wilayah Kota Lubuklinggau. Dalam upaya
meningkatkan konsistensi pemanfaatan ruang
kemantapan kelembagaan penataan ruang dan kapasitas antisipatif
sektor di setiap lembaga pemerintahan dan
dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan kawasan permukiman
Dalam peningkatan kualitas sanitasi lingkungan kawasan
beberapa tantangan yang akan dihadapi yaitu permasalahan air limbah,
persampahan dan wilayah kumuh. Sampai tahun 2012 di wilayah Kota
Lubuklinggau belum tersedianya Instalasi Pembuangan Air
komunal khususnya di wilayah permukiman yang padat penduduk.
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan
sehat menjadi isu strategis yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut
dari Pemerintah Kota Lubuklinggau. Sosialisasi dan penggalakan intensif
perlikau hidup bersih dan sehat kepada masyarakat secara tidak langsung
akan mengurangi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan
peningkatan kualitas sanitasi di kawasan permukiman.
dan peningkatan pelayanan persampahan menjadi perhatian khusus
Pemerintah Kota Lubuklinggau. Salah satu dampak dari pertumbuhan
penduduk dan modernisasi pengembangan permukiman dapat
menimbulkan potensi penambahan volume sampah.
Pemerintah Kota Lubuklinggau salam penanganan sampah antara
dengan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah,
pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST),
sarana pengangkut sampah ke TPA dan sosialisasi u
volume timbulan sampah melalui penerapan konsep
recycle (3R) terus digalakkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk
membatasi laju timbulan sampah.
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota
termasuk sangat baik dengan didapatkannya opini BPK atas laporan keuangan
Lubuklinggau saat ini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini harus
.
Untuk penyediaan layanan publik, pemerintah
ggarakan pelayanan publik berkualitas yang lebih cepat, lebih murah,
mudah yang ditandai dengan tidak adannya suap, kesesuaian proses pemberian
pelayanan dengan SOP yang ada,keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan
dalam pemberian pelayanan serta kemudahan pengaduan masyarakat.
peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan utamanya dengan
mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
116
peruntukan tata ruang wilayah Kota Lubuklinggau. Dalam upaya
konsistensi pemanfaatan ruang dan lahan diperlukan
dan kapasitas antisipatif antar
lembaga pemerintahan dan pengendalian pemanfaatan
pemberian izin pemanfaatan ruang.
Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan kawasan permukiman
Dalam peningkatan kualitas sanitasi lingkungan kawasan permukiman
beberapa tantangan yang akan dihadapi yaitu permasalahan air limbah,
persampahan dan wilayah kumuh. Sampai tahun 2012 di wilayah Kota
Lubuklinggau belum tersedianya Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)
komunal khususnya di wilayah permukiman yang padat penduduk.
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan
sehat menjadi isu strategis yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut
sialisasi dan penggalakan intensif
perlikau hidup bersih dan sehat kepada masyarakat secara tidak langsung
permasalahan yang berkaitan dengan
peningkatan kualitas sanitasi di kawasan permukiman. Dalam pengelolaan
an pelayanan persampahan menjadi perhatian khusus
Pemerintah Kota Lubuklinggau. Salah satu dampak dari pertumbuhan
penduduk dan modernisasi pengembangan permukiman dapat
menimbulkan potensi penambahan volume sampah. Upaya-upaya
salam penanganan sampah antara lain
dengan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah,
pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), penyediaan
gangkut sampah ke TPA dan sosialisasi upaya pengurangan
lui penerapan konsep reduce, reuse and
(3R) terus digalakkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Lubuklinggau sudah
termasuk sangat baik dengan didapatkannya opini BPK atas laporan keuangan Kota
Lubuklinggau saat ini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini harus
emerintah Kota Lubuklinggau wajib
yang lebih cepat, lebih murah, lebih
nya suap, kesesuaian proses pemberian
pelayanan dengan SOP yang ada,keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan
a kemudahan pengaduan masyarakat. Upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan utamanya dengan
mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang
bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataa
pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar
pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam
pelayanan publik, term
4.2.5. Peningkatan Daya Saing Ekonomi
Daya saing daerah
pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan, sehingga mampu untuk bersaing di tingkat domestik dan
internasional. D
dari penyusunan kebijakan, sampai dengan implementasi berupa kelembagaan dan
tata kelola dan berupa pembangunan
produktivitas daerah
perekonomian dae
perekonomian
Struktur ekonomi Kota Lubuklinggau
sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor
keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa
perdagangan, hotel, dan restoran dalam
didukung oleh
antara beberapa kota besar di Sumatera Selatan dan kota
Sumatera Selatan, seperti Propinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Leta
geografis tersebut juga menguntungkan bagi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi,
selain ditunjang adanya sarana transportasi angkutan jalan raya dan angkutan
kereta api.
Dengan kondisi geografis yang mendukung diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan eko
yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menarik minat
para investor untuk dapat berinvestasi di Kota Lubuklinggau khususnya untuk
perdagangan, hotel, dan restoran s
dikembangkan. Untuk mendorong pengembangan sektor
didukung oleh pengembangan potensi pariwisata daerah karena sektor
tersebut mempunyai kaitan yang erat. Sektor keuangan, persewaan da
perusahaan juga merupakan sektor yang potensial. Hal ini dikarenakan Kota
Lubuklinggau sampai saat ini masih menjadi pusat aktivitas sektor keuangan di
wilayah administrasi Kota Lubuklinggau sendiri maupun Kabupaten Musi Rawas.
Untuk meningkatkan da
iklim investasi dan iklim usaha untuk dapat mendorong arus investasi masuk (baik
investasi domestik maupun investasi asing) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataa
pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar
pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam
pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat
Peningkatan Daya Saing Ekonomi
aya saing daerah adalah kemampuan daerah dalam mencapai
pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan, sehingga mampu untuk bersaing di tingkat domestik dan
Daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimula
dari penyusunan kebijakan, sampai dengan implementasi berupa kelembagaan dan
tata kelola dan berupa pembangunan infrastruktur yang bermuara pada
daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat pada skala
perekonomian daerah. Dengan demikian, semakin kompetitif daya saing
daerah, maka pembangunan akan tumbuh lebih cepat
Struktur ekonomi Kota Lubuklinggau didominasi oleh sektor tersier, yaitu
sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor
keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa
perdagangan, hotel, dan restoran dalam struktur ekonomi
didukung oleh posisi geografis Kota Lubuklinggau yang berada pada persimpangan
antara beberapa kota besar di Sumatera Selatan dan kota
Sumatera Selatan, seperti Propinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Leta
geografis tersebut juga menguntungkan bagi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi,
selain ditunjang adanya sarana transportasi angkutan jalan raya dan angkutan
Dengan kondisi geografis yang mendukung diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi)
yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menarik minat
para investor untuk dapat berinvestasi di Kota Lubuklinggau khususnya untuk
perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor angkutan sangat potensial untuk
dikembangkan. Untuk mendorong pengembangan sektor
didukung oleh pengembangan potensi pariwisata daerah karena sektor
tersebut mempunyai kaitan yang erat. Sektor keuangan, persewaan da
perusahaan juga merupakan sektor yang potensial. Hal ini dikarenakan Kota
Lubuklinggau sampai saat ini masih menjadi pusat aktivitas sektor keuangan di
wilayah administrasi Kota Lubuklinggau sendiri maupun Kabupaten Musi Rawas.
Untuk meningkatkan daya saing Kota Lubuklinggau diawali dengan p
iklim investasi dan iklim usaha untuk dapat mendorong arus investasi masuk (baik
investasi domestik maupun investasi asing) dan dapat memberikan efek ganda
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
117
bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan
pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar
pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam
asuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat.
kemampuan daerah dalam mencapai
pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan, sehingga mampu untuk bersaing di tingkat domestik dan
aya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai
dari penyusunan kebijakan, sampai dengan implementasi berupa kelembagaan dan
infrastruktur yang bermuara pada tercapainya
meningkatkan kesejahteraan rakyat pada skala
emakin kompetitif daya saing
, maka pembangunan akan tumbuh lebih cepat.
didominasi oleh sektor tersier, yaitu
sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor
keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Dominasi sektor
struktur ekonomi Kota Lubuklinggau
yang berada pada persimpangan
antara beberapa kota besar di Sumatera Selatan dan kota-kota lain di luar propinsi
Sumatera Selatan, seperti Propinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Letak
geografis tersebut juga menguntungkan bagi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi,
selain ditunjang adanya sarana transportasi angkutan jalan raya dan angkutan
Dengan kondisi geografis yang mendukung diharapkan dapat meningkatkan
nomi dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi)
yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menarik minat
para investor untuk dapat berinvestasi di Kota Lubuklinggau khususnya untuk sektor
erta sektor angkutan sangat potensial untuk
dikembangkan. Untuk mendorong pengembangan sektor-sektor tersebut perlu
didukung oleh pengembangan potensi pariwisata daerah karena sektor-sektor
tersebut mempunyai kaitan yang erat. Sektor keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan juga merupakan sektor yang potensial. Hal ini dikarenakan Kota
Lubuklinggau sampai saat ini masih menjadi pusat aktivitas sektor keuangan di
wilayah administrasi Kota Lubuklinggau sendiri maupun Kabupaten Musi Rawas.
ya saing Kota Lubuklinggau diawali dengan peningkatan
iklim investasi dan iklim usaha untuk dapat mendorong arus investasi masuk (baik
dapat memberikan efek ganda
(multiplier effect) terhadap
menciptakan lapangan kerja baru
Kota Lubuklinggau difokuskan pada: (i) penyederhanaan dan harmonisasi berbagai
regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan
untuk melakukan investasi dan berusaha; (ii) penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non
perijinan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di daerah.
Sejalan dengan
harus ditingkatkan untuk mendorong investasi
investasi dan usaha ini akan dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat,
yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekono
kesejahteraan masyarakat
Untuk mewujudkan Kota Lubuklinggau yang berdaya saing, pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu
kunci strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Hal lain yang dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Lubuklingga
untuk meningkatkan daya saing ekonominya adalah dengan penumbuhan gugus
(cluster) industri
dan Mikro (IKM) di
oleh lokasi Kota Lubuklinggau yang dikelilingi oleh daerah
bahan mentah yang berkualitas
4.2.6. Peningkatan dan Pe
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan
melalui empat fokus prioritas. Pertama, peningkatan Program Keluarga Harapan
(PKH). Kedua, peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Ketiga, peningk
bantuan sosial. Keempat, pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil
(KAT).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Lubuklinggau Tahun 2013
(multiplier effect) terhadap berkembangnya usaha di
menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha di
Kota Lubuklinggau difokuskan pada: (i) penyederhanaan dan harmonisasi berbagai
regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan
untuk melakukan investasi dan berusaha; (ii) penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non
perijinan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di daerah.
Sejalan dengan peningkatan iklim investasi, iklim ketenagakerjaan juga
harus ditingkatkan untuk mendorong investasi. Pada akhirnya, pengembangan
investasi dan usaha ini akan dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat,
yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekono
kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan Kota Lubuklinggau yang berdaya saing, pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu
kunci strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Hal lain yang dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Lubuklingga
untuk meningkatkan daya saing ekonominya adalah dengan penumbuhan gugus
(cluster) industri unggulan berbasis agrobisnis yang diitegrasikan dan Industri Kecil
dan Mikro (IKM) di yang banyak tersebar di Kota Lubuklinggau
oleh lokasi Kota Lubuklinggau yang dikelilingi oleh daerah
bahan mentah yang berkualitas
Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan
melalui empat fokus prioritas. Pertama, peningkatan Program Keluarga Harapan
(PKH). Kedua, peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Ketiga, peningk
bantuan sosial. Keempat, pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017
118
ha di Lubuklinggau dan dapat
Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha di
Kota Lubuklinggau difokuskan pada: (i) penyederhanaan dan harmonisasi berbagai
regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan kemudahan
untuk melakukan investasi dan berusaha; (ii) penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non
perijinan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di daerah.
peningkatan iklim investasi, iklim ketenagakerjaan juga
Pada akhirnya, pengembangan
investasi dan usaha ini akan dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat,
yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
Untuk mewujudkan Kota Lubuklinggau yang berdaya saing, pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu
kunci strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
Hal lain yang dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Lubuklingga
untuk meningkatkan daya saing ekonominya adalah dengan penumbuhan gugus
yang diitegrasikan dan Industri Kecil
yang banyak tersebar di Kota Lubuklinggau. Apalagi didukung
oleh lokasi Kota Lubuklinggau yang dikelilingi oleh daerah hinterland penghasil
rluasan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan
melalui empat fokus prioritas. Pertama, peningkatan Program Keluarga Harapan
(PKH). Kedua, peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Ketiga, peningkatan
bantuan sosial. Keempat, pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil