Bab Isi Laporan Praktek lapangan
-
Upload
egu-jason-voorhes -
Category
Documents
-
view
36 -
download
3
description
Transcript of Bab Isi Laporan Praktek lapangan
BAB III
LAPORAN PRAKTEK LAPANGAN
A. Visi dan Misi Instansi Serta Strategi Pelaksanaan Visi dan Misi
Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat pada
dasarnya mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
yaitu : ” Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman,
berbudaya dan sejahtera. ”
Dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kalimantan Barat tersebut tersusunlah visi
dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :
Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat adalah “ Terwujudnya
Kemandirian Ekonomi Kalimantan Barat yang Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan “
Sedangkan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat yang
ditetapkan merupakan substansi dari sebagian Misi Pemerintah daerah Kalimantan
Barat yaitu ” Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi
kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama
pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal,
teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan
dan melestarikan nilai - nilai budaya, kekayaan budaya daerah dan tradisional guna
mempertahankan ketahanan budaya sekaligus mewujudkan pariwisata berbasis budaya
dan kerakyatan ”
Adapun Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan peningkatan peran dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM sebagai
suatu institusi publik ;
2. Mewujudkan peningkatan peran Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan
ekonomi kerakayatan ;
3. Mewujudkan Koperasi dan UMKM sebagai kekuatan riil dalam membangun
kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Kalbar;
9
4. Mewujudkan peningkatan kelembagaan Koperasi dan UMKM yang mandiri dan
efisien;
5. Mewujudkan peningkatan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap
realisasi Investasi.
Strategi Pelaksanaan Visi dan Misi
Dari hasil Analisa lingkungan Internal dan Eksternal ( SWOT Analysis), maka
dapat dirumuskan kerangka strategi Dinas Koperasi & UMKM dengan agenda utama
untuk mencapai percepatan pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan
pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sehingga strategi yang perlu
dikembangkan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur yang mengacu pada tupoksi dengan
didukung kemampuan mengadaptasi tekhnologi dan informasi.
2. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Meningkatkan koordinasi Kabupaten / Kota, Pusat, Lintas Sektor, Dekopin,
Swasta/BUMN, Perguruan Tinggi dan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan Koperasi dan UMKM;
5. Pengendalian / Pengawasan, monitoring dan evaluasi;
Sebagaimana rumusan strategi di atas, terdapat beberapa kebijakan umum
Dinas Koperasi & UMKM dalam pembangunan untuk periode, yaitu :
1. Meningkatkan daya saing Koperasi & UMKM yang diarahkan untuk
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan
lapangan kerja.
2. Penguatan koordinasi dan sosialisasi dalam penyusunan dan implementasi
kebijakan / peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan Koperasi
dan UMKM.
3. Memperkuat Kelembagaan KUMKM.
4. Memfasilitasi Koperasi dan UMKM dalam memasarkan produk daerah.
5. Meningkatkan SDM Koperasi dan UMKM dan menumbuhkan wirausaha baru.
6. Memfasilitasi perkuatan modal dan sarana Koperasi dan UMKM.
7. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan modal dan sarana.
8. Meningkatkan pelaksanaan monev dalam pembinaan Koperasi dan UMKM.
10
B. Faktor- Faktor Pendukung dan Penghambat Visi dan Misi
Dalam rangka melaksanakan visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Kalimantan Barat, maka perlu kiranya memperhitungkan faktor - faktor pendukung dan
penghambat keberhasilan visi dan misi tersebut. Faktor-faktor pendukung dan
penghambat tersebut diantaranya adalah :
Faktor Pendukung
a. Dukungan Politik
Situasi politik yang kondusif dapat memberikan ruang bagi berlangsungnya
proses pembangunan itu sendiri. Terjaganya keharmonisan semua elemen. Dukungan
politik yang kuat merefleksikan legitimasi Pemerintah Daerah dalam proses
pembangunan daerah.
b. Pelaksanaan Otonomi Daerah (UU No. 22 Th. 1999 dan UU No. 25 Th. 1999),
Perda No. 10 Th. 2008, Pergub kalbar No. 57 Th. 2008.
Dengan adanya Undang - Undang otonomi tersebut tentunya dapat memberi
ruang gerak pelaksanaan pembangunan daerah yang demokratis, aspiratif serta
memberi peluang bagi daerah untuk mengembangkan kreativitasnya berdasarkan
sumberdaya lokal yang dimiliki. Dan untuk lebih memberdayakan peluang Koperasi dan
UMKM sehingga dapat berkembang sebagai ekonomi kerakyatan, untuk itu dipayungilah
dengan hukum Perda Nomor 10 Tahun 2008 dan diperkuat dengan Pergub Kalimantan
Barat Nomor. 57 tahun 2008.
c. Undang-undang No. 25 Th. 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-undang
No. 20 Th. 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kedua undang-
undang ini merupakan pedoman dalam pembinaan Koperasi dan UMKM.
d. Ketersediaan Sumberdaya Pembangunan
Ketersedian sumberdaya pembangunan dapat berupa sumberdaya alam dengan
keanekaragamannya serta sumberdaya manusia. Sumberdaya tersebut merupakan
modal dasar dalam memberikan peluang-peluang pembangunan berupa peluang
Investasi dalam proses pembangunan daerah di Kalbar.
11
e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2008
Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2008
Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan Koperasi dan UMKM di Provinsi
Kalimantan Barat agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai lembaga ekonomi yang
efisien dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah.
Faktor Penghambat
a. Kualitas SDM
Tidak dapat dipungkiri bahwa Sumber Daya Manusia merupakan subjek dan
sekaligus objek pembangunan yang mencakup seluruh siklus dalam peningkatan
pembangunan dalam semua sektor. Oleh sebab itu peningkatan kualitas SDM perlu
untuk menjadi pusat perhatian saat ini, mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kalimantan Barat hingga saat ini masih berada pada peringkat 29 dari 33 provinsi se-
Indonesia.
b. Citra Koperasi
Disadari bahwa dalam proses perkembanganya Koperasi mengalami pasang surut
sehingga Koperasi belum dapat beroperasi secara maksimal untuk melaksanakan
fungsinya sebagai lembaga ekonomi yang dapat memberikan solusi yang berkaitan
dengan masalah ekonomi masyarakat. Disisi lain koperasi langsung dihadapkan pada
permasalahan Intelektual yaitu kurang profesionalnya pengelolaan sebagian koperasi
yang bahkan menimbulkan image kurang baik dan dapat merusak citra koperasi di
mata masyarakat umum dan dunia usaha khususnya. Sehingga usaha untuk
memperbaiki citra perlu segera dilakukan.
c. Keterbatasan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana)
Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana informasi, komunikasi,
transportasi terutama di daerah - daerah terpencil / terisolasi yang memiliki potensi
ekonomi. Karena faktor ini berpengaruh terhadap biaya produksi dan pemasaran hasil
12
produksi. Perekonomian global merupakan tantangan besar bagi perekonomian
Kalimantan Barat dimana pasar bebas dan mekanisme pasar tidak dapat dihindari.
Pasar domestik tidak dapat lagi dimonopoli oleh perusahaan domestik, tetapi menjadi
milik semua produsen yang berminat memasuki pasar bebas. Oleh sebab itu pondasi
ekonomi yang kokoh mutlak diperlukan Infrastruktur yang memadai guna menghadapi
persaingan pasar global.
d. Ketertinggalan dalam IPTEK
Untuk menghadapi era pasar bebas dan kemampuan untuk tetap survive dan
unggul dalam persaingan tersebut, tidak luput harus berpacu dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa mampu menguasai IPTEK maka kita tidak akan
mampu berperan dengan baik dalam mengatasi permasalahan yang semakin kompleks
dan persaingan yang semakin ketat. Disamping itu, ketertinggalan dalam ilmu
pengetahuan dan teknologi menyebabkan eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya
pembangunan menadi tidak efisien, boros serta produktivitas pembangunan tidak dapat
dilakukan secara maksimal.
C. Kegiatan Selama Praktek Lapangan
Selama melakukan praktek lapangan banyak kegiatan yang kami lakukan,
diantaranya adalah surat menyurat, mulai dari : pendistribusian surat - surat,
penggandaan surat, pengarsipan, pembuatan surat maupun berbagai laporan-
laporan hingga mengikuti kegiatan yang sedang dilaksanakan.
13