70

BAB III

STATUS DAN IMPLIKASI YURIDIS UANG PUBLIK

DAN UANG PRIVAT BERDASARKAN TINDAK

PEMERINTAHAN

A. Status Hukum Uang Negara Berdasarkan Tindak

Pemerintahan

Dalam sub-bab ini penulis hendak berargumen bahwa Status Hukum

Uang Negara (Publik atau Privat) sangat bergantung pada Tindak Hukum

Pemerintahan. Hal ini berkaitan erat dengan polemik keuangan negara dan

kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN (Persero). Dalam praktiknya,

BUMN yang aktivitas dan pengelolaannya didasarkan pada hukum privat

menjadi objek pemeriksaan dari auditor negara (BPK). Seperti kasus yang

melibatkan ECW Neloe selaku Mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri

(Persero) bersama I Wayan Pugeg (mantan direktur manajemen resiko) dan

M. Sholeh Tasripan (mantan direktur kredit korporasi) dalam melakukan

pemberian fasilitas kredit kepada PT Citra Graha Nusantara (PT CGN),

71

dimana di kemudian hari fasilitas kredit yang diberikan tersebut dinyatakan

menjadi kredit macet, mengakibatkan terjadinya kerugian dalam PT Bank

Mandiri (Persero). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

100 menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang

didakwakan kepada mereka. Namun pada tingkat tingkat kasasi akhirnya

terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut oleh

Mahkamah Agung101 dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Meskipun Bank Mandiri merupakan PT. Terbuka, tetapi secara struktur,

Bank Mandiri tetap sebagai sebuah Persero yang menjadi ciri bahwa Bank Mandiri adalah milik negara. Perubahan-perubahan kepemilikan

saham, apalagi saham negara menduduki jumlah terbesar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya (posisi dominan), sama sekali tindak mengurangi status hukum Bank Mandiri sebagai BUMN yang mengelola

kekayaan negara. Dalam status yang demikian, direksi atau setiap orang yang bekerja pada Bank Mandiri demikian pula BUMN lainnya, tidak

semata-mata melakukan fungsi keperdataan, tetapi juga fungsi publik yang menjalankan tugas pemerintahan pada Bank Mandiri sebagai BUMN. Lebih lanjut hal tersebut secara hukum mengandung arti bahwa

direksi atau setiap orang yang bekerja pada BUMN seperti Bank Mandiri, berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, sehingga

kepada mereka dapat diperlakukan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaran pemerintahan seperti ketentuan tentang pemberantasan korupsi.

Seperti dikemukakan, sebagai BUMN, Bank Mandiri mengelola kekayaan negara, sebagai pengelola kekayaan negara, maka tindakan

melawan hukum yang dilakukan direksi atau pegawai Bank Mandiri,

100

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2068/Pen.Pid/2005. 101

Putusan Mahkamah Agung No. 1144 K/Pid/2006 di dalam Alfin Su laiman,

Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum,

Alumni, Bandung, 2011, h. 110.

72

yang merugikan atau dapat merugikan Bank Mandiri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, karena telah menimbulkan

kerugian atau dapat merugikan negara yaitu kekayaan negara yang dikelola Bank Mandiri.

Berdasarkan kasus diatas, menjadi suatu keniscayaan untuk memahami

dan mampu membedakan status yuridis terhadap uang negara dan uang

privat, karena memiliki implikasi yuridis yang berbeda pula terhadap status

yuridis uang tersebut. Sehingga diharapkan kasus hukum yang dialami oleh

ECW Neloe dan rekan-rekannya tidak akan terjadi lagi di masa yang akan

datang.

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa Tindak

Pemerintahan terdiri atas Tindak Pemerintahan Dalam Hukum Publik (jure

imperii) dan Tindak Pemerintah Dalam Hukum Privat (jure gestionis).

Tindak Pemerintahan dalam hukum publik yaitu tindakan hukum yang

dilakukan oleh pejabat administrasi yang didasarkan pada wewenang publik

(publiek bevoegdheid) dalam menjalankan fungsi pemerintahan, seperti

pembuatan peraturan perundang-undangan (regeling) atau keputusan

(beschikking), dan membuat kebijakan (beleidsregel). Sedangkan Tindak

Pemerintahan dalam hukum privat yaitu tindak hukum pemerintahan

(melalui badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah) untuk melaksanakan

usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang

dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti menjual dan

membeli, menyewa dan menyewakan, menggadaikan, membuat perjanjian

73

dan mempunyai hak milik yang seluruh aktivitasnya diatur dan tunduk dalam

hukum privat (perdata). Salah satu bentuk dari tindak pemerintah dalam

bidang keperdataan ialah melalui BUMN (Persero).

Berdasarkan konsep umum tindak pemerintah diatas khusunya dalam

bidang keperdataan, ketika pemerintah bertindak tidak dalam kapasitasnya

sebagai pemerintah melainkan sebagai pelaku hukum keperdataan (civil

actor) maka hukum privatlah yang berlaku dan mengatur seluruh aktivitas

dan tindakan tersebut. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah satu satu

contoh tindak pemerintah dalam lapangan keperdataan (jure gestionis),

meskipun ketika mengambil tindakan untuk memisahkan kekayaannya pada

BUMN masih dalam kedudukan yuridis sebagai pelaku hukum publik

(public actor), karena tindakan tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat (3) UU

No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan :

Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian

BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah (PP) hanya dapat ditetapkan oleh negara dalam

kapasitasnya sebagai penguasa yang tidak dimiliki oleh negara dalam

kapasitasnya sebagai pelaku hukum keperdataan (civil actor). Namun setelah

kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal (inbreng)

tersebut telah ditetapkan, maka modal tersebut tidak lagi berada pada

74

statusnya sebagai keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan

melainkan berubah dalam bentuk saham yang dimiliki oleh negara pada

BUMN tersebut. Modal tersebut akan menjadi kekayaan BUMN sebagai

badan hukum perdata dan bukan merupakan kekayaan negara. Seluruh

pembinaan dan pengelolaannya yang dilakukan oleh BUMN, akan tunduk

dalam Hukum privat.

Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Fatwa Mahkamah Agung No.

WKMA/Yud/20/VII/2006 khususnya pada angka (1) dan (2) yang

menyatakan antara lain :

1) Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi :

“Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah

badan usaha negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa

“Modal BUMN dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa “Yang

dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dijadikan penyertaan

modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja negara namun pembinaan dan

pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

2) Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan

Undang-Undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa

modal BUMN berdasarkan dari kekayaan negara yang telah

dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan

75

pengelolaannya tidak didasarkan pada sistim APBN melainkan

didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Fatwa Hukum Mahkamah Agung ini menunjukan bahwa pengertian

kekayaan negara yang dipisahkan tidak lagi berstatus sebagai keuangan

negara, akan tetapi berstatus hukum keuangan badan hukum lain yang

berstatus hukum BUMN, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya

dilakukan seperti halnya perusahaan pada umumnya.

Hal ini menunjukan kekayaan negara yang sudah dipisahkan pada

BUMN bukan lagi merupakan kekayaan negara karena telah terjadi

“transformasi hukum” status yuridis kekayaan/keuangan dari status hukum

uang negara menjadi uang privat.102 Oleh karenanya negara dalam

beraktivitas menjalankan kekuasaan memiliki “dua wajah” dimana negara

pada suatu saat dapat bertindak sebagai pelaku hukum publik (bertindak

dalam hukum publik), dan pada saat yang sama negara dapat bertindak

sebagai pelaku hukum privat yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan hukum

perdata. Terhadap saham negara pada BUMN tersebut akan bertransformasi

kembali menjadi uang negara dalam bentuk pajak dan laba dari BUMN.

Dalam hal perseroan terbatas mendapat suatu keuntungan maka negara

102

Arifin Soeria Atmadja, Transformasi Status Hukum Uang Negara Sebagai Teori

Keuangan Publik Yang Berdimensi Penghormatan Terhadap Badan Hukum, Paparan Ilmiah

Disampaikan pada Acara Syukuran Pemberian Penghargaan Guru Besar Pengabdian

Pendidikan Anugeraha Sewaka Winayaroha, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007,

h. 2-4.

76

selaku salah satu pemegang saham, akan menerima keuntungan berdasarkan

bersarnya saham yang dimiliki dan pastinya diwajibkan membayar pajak.

Selain itu juga hasil dari likuidasi suatu perusahaan BUMN (winding-

up/vereffening), dalam artian bahwa pemberesan penyelesaian dan

pengakhiran urusan Perseroan setelah adanya keputusan apakah itu

berdasarkan keputusan RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan yang

menghentikan atau membubarkan Perseroan. Likuidasi tersebut akan

diselesaikan oleh seorang yang ditunduk atau diangkat menjadi

penyelenggaran lukuidasi (likuidator).103

Likuidator dalam melakukan pemberesan boedel Perseroan melakukan

pekerjaan yang meliputi:

a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan.

b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia

mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.

c. Pembayaran kepada para kreditor.

d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan

e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan

kekayaan.104

103

Tri Budiyono, Hukum Perusahaan (Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), Griya Media, Salatiga, 2011, h. 236. 104

Ibid., h. 237.

77

Terkhususnya untuk huruf (d) yaitu pembagian sisa kekayaan hasil

likuidasi kepada pemegang saham, maka kekayaan tersebut yang akan

kembali menjadi uang negara.

Dengan demikian ketika perseroan terbatas tersebut menyetor uangnya

berupa pajak dan/atau keuntungan, saat uang tersebut masuk ke kas negara

dan diterima sebagai penerimaan negara, maka pada saat itu terjadi

transformasi status hukum dari status hukum uang privat menjadi uang

negara. Transformasi hukum ini dipengaruhi oleh tindak pemerintah dalam

bidang publik kepada bidang keperdataan yang berakibat berubahnya

lingkungan kuasa hukum (rechtsgebied) yang berlaku dari publik ke

privat.105

Menjadi sebuah ironi dan antinomi ketika UU No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa kekayaan negara yang

dipisahkan pada BUMN termasuk sebagai Keuangan Negara.106 Keberlakuan

pasal 1 angka (1) jo. Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara jelas

mengakibatkan antinomi dengan peraturan perundang-undangan lainnya

seperti Undang-Undang tentang BUMN dan Undang-Undang tentang

Perseroan Terbatas. Undang-Undang Keuangan Negara tetap memposisikan

kekayaan yang dipisahkan dari APBN sebagai keuangan negara.

105

Lihat pendapat Arifin Soeria Atmadja yang dipaparkan dalam Rapat Komite IV

DPD RI, Jakarta 12 Oktober 2010 tentang Teori Dasar Hukum Keuangan Publik dan

Konsepsi Badan Hukum. 106

Lihat pasal 1 ayat (1) jo. pasal 2 huruf (g) UU No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara .

78

Keberlakuan pasal 1 angka (1) jo. Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara,

dan inilah yang menjadi pintu masuk bagi Badan Pemeriksa Keuangan untuk

mengaudit keuangan BUMN. Sehingga munculah kasus hukum seperti yang

dialami oleh ECW Neloe dan rekan-rekannya. Padahal PT Bank Mandiri

(Persero) sebagai Badan Hukum Privat, terhadapnya pengelolaan BUMN

tersebut, tunduk dan patuh dalam rezim hukum privat. Sehingga tidak tepat

jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap keuangan

PT Bank Mandiri dan menyatakan adanya kerugian keuangan negara akibat

tindakan yang diambil dengan pemberian fasilitas kredit kepada PT Citra

Graha Nusantara (PT CGN).

Tindakan BPK tersebut didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang

menyatakan bahwa :

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara

Pakar Hukum Keuangan Negara, Arifin Soeria Atmadja mengatakan,

kekeliruan logika hukum pembuat Pasal 2 Huruf (g) Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003 didasarkan pada pendekatan disiplin ilmu akuntansi yang

cenderung menggunakan nilai sejarah (historiesche waarde) yang diametral

79

berbeda dengan disiplin ilmu hukum. Sebagai contoh umpamanya angsuran

premi asuransi suatu perusahaan bagi seorang akuntan dianggap sebagai pre-

payment yang harus dibayar setiap tahun, tetapi bagi seorang yuris

pembayaran premi asuransi sudah merupakan payment, karena uang yang

sudah dikeluarkan dari kas telah merupakan perbuatan hukum yang nyata. 107

Dengan adanya Perbedaan Status Hukum Uang Negara dan Uang

Privat (BUMN) sebagai akibat Tindak Pemerintahan Dalam Hukum Publik

dan Privat, maka jika terjadi kerugian keuangan pada BUMN tidak

mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, tetapi yang terjadi

adalah kerugian BUMN itu sendiri. Mungkin dapat dikemukakan sebagai

bukti terpisahkan negara sebagai badan hukum publik dengan keuangannya

dalam bentuk saham dalam Persero, akan jelas terlihat bilama Persero

tersebut mengalami kerugian dan dinyatakan pailit. Keadaan pailit tersebut

tidak mengakibatkan negara menjadi pailit juga. Disamping itu,

pencampuradukan posisi dan status hukum keuangan negara dalam hukum

pidana korupsi juga mengesampingkan pemisahan negara berdasarkan

peranan dan statusnya sebagai pelaku hukum publik dan pelaku hukum

perdata.108

107

Arifin Soeria Atmadja, Pola Pikir Hukum (Legal Mindscapes) Definisi Keuangan

Negara Yang Membangun Praktik Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang

Mengakar (Deep Rooted Business Practices) di dalam Yuli Indrawati, Aktualisasi Hukum

Keuangan Publik, Mujadih Press, Bandung, 2014, h. 37-38. 108

Arifin Soeria Atmadja, Transformasi Status Hukum... Op. Cit., h. 24-25.

80

Jika terjadi kerugian pada BUMN yang mengakibatkan negara selaku

pemegang saham mengalami kerugian yang tidak seharusnya, maka negara

dapat menggugat perseroan. Pranata yang digunakan adalah hukum privat,

bukanlah pranata hukum publik yang akan bermuara pada Tindak Pidana

Korupsi karena menggunakan konsep kerugian keuangan negara. Negara

sebagai pemegang saham tetap dapat menggugat karena kerugian tersebut,

sebagaimana disebutkan oleh Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas menyatakan :

1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila

dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat

keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Sedangkan, Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

“Atas nama Perseroan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah seluruh sahamnya dengan

hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan

atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.

Berdasarkan pranata hukum privat tersebut, maka Badan Pemeriksa

Keuangan tidak berhak mengaudit keuangan BUMN itu sendiri bahkan

81

menyatakan adanya kerugian negara dan dilimpahkan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan logika hukum, bagaimana

mungkin dapat dikatakan adanya kerugian negara pada sebuah perusahaan

(BUMN), padahal status hukumnya sebagai badan hukum privat yang

memiliki kekayaan sendiri yang berbeda dengan kekayaan negara.109 Dengan

demikian, jelas bahwa kebijakan pemeriksaan keuangan negara dan

kebijakan pemberantasan korupsi yang didesain di Indonesia tidak sejalan

dengan Konsep Tindak Pemerintahan.

B. Implikasi Yuridis Terhadap Status Hukum Uang

Privat dan Uang Negara

Terhadap status yuridis uang privat dan uang negara, akan memiliki

implikasi yuridis yang mengikuti status hukum uang tersebut. Penulis

berargumen bahwa Peraturan perundang-undangan yang mengatur implikasi

yuridis dari status hukum uang privat atau negara tersebut haruslah konsisten

dengan tindak pemerintahan. Jika pemerintah bertindak dalam bidang publik

maka peraturan perundang-undangan dalam hukum publik yang berlaku.

Sebaliknya, jika pemerintah bertindak di dalam hukum privat, maka

109

Arifin Soeria Atmadja, Transformasi Hukum... Op. Cit., h. 6.

82

peraturan perundang-undangan dalam hukum privatlah yang berlaku.

Implikasi yuridis tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain terhadap

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban serta Institusi yang berhak

melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Implikasi tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Tata Cara Pengelolaan & Pertanggungjawaban

Status hukum uang negara berdasarkan tindak pemerintah dalam

hukum publik membawa implikasi terhadap tata cara pengelolaan dan

pertanggungjawaban uang negara tersebut yang tunduk dalam domain

hukum publik. Dengan keluarnya tiga paket perundang-undangan di

bidang keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU

No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara akan mendukung terwujudnya good governance

dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan dan pertanggung jawaban

keuangan negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Selain itu kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh

Presiden selaku kepala pemerintahan, dan dikuasakan kepada Menteri

Keuangan dan Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna

83

anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang

dipimpinnya, serta diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku

kepala pemerintahan daerah. Pengelolaannya tunduk kepada ketentuan

APBN dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun, terhadap status hukum uang privat berdasarkan tindak

pemerintah dalam hukum privat membawa implikasi yuridis yang

berbeda dari status hukum uang negara. Tata cara pengelolaan dan

pertanggungjawaban uang privat tersebut akan tunduk dalam aturan main

hukum privat. Badan Usaha Milik Negara yang sebagian yang seluruh

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

dalam pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip

perusahaan yang termuat di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003

tentang BUMN dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Ayat (1) dikatakan

bahwa:

Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, namun pembinaan dan

pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip

perusahaan yang sehat.

84

Pembinaan dan pengelolaan BUMN didasarkan pada prinsip-prinsip

perusahaan yang sehat (Good Corporate Governance)110 yaitu

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas.

Selain itu ketentuan mengenai BUMN itu sendiri, entah itu persero

maupun perum berpedoman pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003

tentang BUMN. Keuangan BUMN (Persero) dipertanggungjawabkan

kepada pemegang saham melalui Dewan Komisaris.

Selain itu Bangunan arsitektur keuangan negara pada dasarnya

menunjukkan pola keuangan berjenjang dan membentuk suatu jaringan

kerja pengelolaan dan pengawasan yang jelas dan pasti sehingga

membedakan pula aturan pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Dalam bangunan arsitektur keuangan negara, keuangan badan usaha

milik negara memiliki kapasitas hukum sendiri yang berbeda, dimana

tata kelola dan tata tanggung jawab badan usaha milik negara memiliki

kapasitas hukum perdata di mana ketentuan yang mengaturnya adalah

peraturan perundang-undangan yang bersifat perdata. Negara, dalam

kedudukannya pada badan usaha milik negara (BUMN), adalah sebagai

pelaku hukum perdata yang tindakan hukumnya semula dalam bentuk

tugas dan kewenangan (taak en bevoegdheid) telah berubah menjadi hak

110

Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat seperti prinsip keadilan,

prinsip transparansi, prinsip tanggung jawab, dan prinsip akuntabil itas.

85

dan kewajiban (bekwaamheid) sebagai akibat sebuah transaksi horizontal

yang tunduk sepenuhnya pada rezim hukum perdata.111

Instansi Yang Berhak Melakukan Pengawasan dan

Pemeriksaan

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara

pemerintah memiliki aparat pengawas Lembaga/badan/unit yang ada di

dalam tubuh pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan

pengawasan yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang

terdiri atas (1) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

(2) Inspektorat Jenderal. Sedangkan lembaga pemeriksa keuangan negara

ialah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)112, sebagaimana diatur dalam

UUD NRI 1945 dalam Pasal 23 E yang mengatakan :

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa

Keuangan yang bebas dan mandiri”

Sebaliknya, lembaga yang sudah disebutkan diatas, tidak memiliki

kewenangan untuk melakukan pengawasan bahkan pemeriksaan terhadap

keuangan BUMN (Persero), dimana keuangan tersebut adalah keuangan

perusahaan. Oleh sebab itu, kasus yang menimpa ECW Neloe dan rekan-

rekannya, seharusnya tidak terjadi. BPK tidak memiliki kewenangan

111

Yuli Indrawati, Op. Cit., h. 33. 112

Alfin Sulaiman, Op. Cit., h. 68.

86

untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT Bank Mandiri selaku Badan

Usaha Milik Negara, yang pengelolaan dan pengurusannya tunduk di

dalam hukum privat. Terhadap BUMN, Dewan Komisaris (Persero) dan

Dewan Pengawas (Perum)113 adalah Organ Perseroan yang bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan

anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan

pengawasan, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk

komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu

Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.114

Komite audit tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung

jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.115

Selain Komisaris dan Dewan Pengawas yang melaksanakan fungsi

pengawasan, pada setiap BUMN dibentuk juga satuan pengawasan intern

yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan. Dan dipimpin oleh

seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.116

Sedangkan Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh

auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh

Menteri untuk Perum. Terhadap BUMN yang telah go public, maka

113

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara. 114

Ibid., Pasal 70 ayat (1). 115

Ibid., Pasal 70 ayat (2). 116

Ibid., Pasal 67 ayat (1) dan (2).

87

pemeriksaan laporan keuangan dan perhitungan tahunan Perseroan

Terbatas dilakukan oleh akuntan publik (auditor eksternal).